<h2 style="text-align: center;">Eksklusif: Aplikasi Surat Penangkapan ICC Siap untuk Ben Gvir dan Smotrich atas Dakwaan Apartheid</h2>
<p style="text-align: center;"><em>Surat Penangkapan ICC untuk Ben Gvir dan Smotrich dikabarkan sudah selesai dan ada di tangan wakil jaksa ICC. Apartheid adalah sistem pemisahan rasial yang terorganisir secara hukum dan politik, di mana satu kelompok rasial secara sistematis menindas, mendominasi, dan mendiskriminasi kelompok rasial lainnya untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Aplikasi surat penangkapan terhadap dua menteri Israel terkemuka atas dakwaan kejahatan apartheid telah selesai dan kini berada di tangan dua wakil jaksa di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), demikian dapat diungkapkan oleh <em>Middle East Eye</em> (MEE).</p>
<p style="text-align: justify;">Jika surat penangkapan terhadap Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich diterbitkan, ini akan menjadi kali pertama kejahatan apartheid didakwa di pengadilan internasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Jaksa Agung ICC Karim Khan telah menyiapkan berkas kasus terhadap Ben Gvir dan Smotrich sebelum ia mengambil cuti pada bulan Mei, menurut sejumlah sumber di pengadilan yang mengetahui perkara tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">“Permohonan surat penangkapan itu sudah sepenuhnya selesai,” kata seorang sumber di ICC kepada MEE.</p>
<p style="text-align: justify;">“Satu-satunya hal yang belum dilakukan hanyalah mengajukannya ke pengadilan,” tambah sumber tersebut dengan syarat anonim.</p>
<p style="text-align: justify;">MEE mengungkapkan bahwa para wakil jaksa memiliki wewenang untuk menyerahkan berkas itu kepada hakim pra-sidang untuk ditelaah, namun beberapa pihak di ICC meyakini bahwa aplikasi tersebut akan “disimpan diam-diam” karena pengadilan menghadapi tekanan eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Donald Trump menjatuhkan sanksi terhadap Karim Khan pada bulan Februari, dan ia mengambil cuti pada bulan Mei di tengah penyelidikan PBB atas tuduhan pelanggaran seksual terhadapnya, yang telah ia bantah.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada bulan Juni, AS kembali menjatuhkan sanksi terhadap empat hakim ICC.</p>
<p style="text-align: justify;">Dua di antara hakim itu adalah mereka yang menyetujui permohonan Khan untuk surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan tiga pemimpin Hamas pada bulan November tahun lalu.</p>
<p style="text-align: justify;">MEE sebelumnya melaporkan bahwa Khan telah menerima serangkaian ancaman dan tekanan dari tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron, serta rekan dekat dan teman keluarganya yang memberikan pernyataan negatif tentang dirinya, di tengah kekhawatiran atas keselamatannya akibat aktivitas tim Mossad di Den Haag.</p>
<p style="text-align: justify;">Meski demikian, Khan tetap mengajukan permohonan pada 20 Mei 2024 yang akhirnya menghasilkan penerbitan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant pada bulan November berikutnya.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan pada berkas itu”</strong>
MEE memahami bahwa meskipun tekanan terus berlanjut, tim pengacara jaksa tetap melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan Israel di Tepi Barat yang diduduki.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun sebelum ia sempat mengajukan permohonan itu, Khan mengambil cuti setelah upaya penangguhannya gagal.</p>
<p style="text-align: justify;">“Karim sudah siap,” kata sumber ICC kepada MEE.</p>
<p style="text-align: justify;">“Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan dalam berkas itu. Mereka tidak sedang disusun, tidak sedang direvisi. Semuanya sudah selesai.</p>
<p style="text-align: justify;">“Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah mengikuti prosedur pengadilan untuk pengajuan berkas. Namun Karim tidak sempat melakukannya karena semuanya bergerak sangat cepat. Lalu ia menyingkir.”</p>
<p style="text-align: justify;">Pernyataan ICC saat itu menyebutkan bahwa para wakil jaksa akan melanjutkan pekerjaannya di semua kasus, termasuk penyelidikan tentang Palestina.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, apakah aplikasi surat penangkapan Ben Gvir dan Smotrich telah diajukan atau belum tidak akan menjadi pengetahuan publik, karena pengadilan memerintahkan pada bulan April agar setiap permohonan baru tidak boleh dipublikasikan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dua sumber ICC mengatakan kepada MEE bahwa kedua wakil jaksa, Nazhat Shameem Khan dan Mame Mandiaye Niang, belum mengajukan berkas tersebut karena ancaman sanksi dari AS.</p>
<p style="text-align: justify;">Pengacara pembela ICC asal Inggris-Israel, Nicholas Kaufman, mengatakan kepada penyiar publik Israel <em>Kan</em> pada bulan Juni bahwa sanksi AS terhadap empat hakim ICC “dimaksudkan untuk mendorong pembatalan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant.”</p>
<p style="text-align: justify;">Kaufman menambahkan, “Dengan demikian, sebagian besar pengamat percaya bahwa (sanksi terhadap para hakim) merupakan peringatan tambahan, jika bisa saya katakan begitu, sebelum menjatuhkan sanksi terhadap para wakil jaksa yang kini mengambil alih dari Karim Khan.”</p>
<p style="text-align: justify;">Ketika diminta MEE untuk berkomentar mengenai status aplikasi surat penangkapan Ben Gvir dan Smotrich, serta apakah ancaman sanksi menunda pengajuan mereka, kantor jaksa mengatakan:
“Kantor tidak dapat memberikan komentar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung dan dakwaan spesifik apa pun yang mungkin muncul sehubungan dengan situasi yang sedang ditangani. Pendekatan ini penting untuk melindungi integritas penyelidikan, serta menjamin keselamatan dan keamanan korban, saksi, dan semua pihak yang berinteraksi dengan kantor.”</p>
<p style="text-align: justify;">Khan menolak berkomentar ketika dimintai tanggapan oleh MEE.</p>

<h3 style="text-align: justify;"><strong>“Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak”</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Raji Sourani, pengacara yang mewakili Palestina di ICC dan ICJ, mengkritik para wakil jaksa atas keterlambatan mereka dalam mengajukan surat penangkapan.</p>
<p style="text-align: justify;">“Bagi kami, mereka sangat terlambat. Apa yang mereka tunggu? Mereka sudah punya semuanya,” katanya kepada MEE. “Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak.”</p>
<p style="text-align: justify;">Seorang sumber ICC mengatakan mereka khawatir kasus ini tidak akan pernah terungkap.</p>
<p style="text-align: justify;">“Berbulan-bulan kerja intensif telah dicurahkan untuk ini. Dokumen-dokumen ini benar-benar serius, mendokumentasikan kejahatan yang sangat berat.</p>
<p style="text-align: justify;">“Jika aplikasi Ben Gvir dan Smotrich ini lenyap begitu saja, maka kesempatan untuk menuntut salah satu contoh apartheid paling terang-terangan di dunia saat ini kemungkinan besar akan hilang selamanya.”</p>
<p style="text-align: justify;">Pada 27 Mei, <em>The Wall Street Journal</em> melaporkan bahwa jaksa sedang bersiap mengajukan surat penangkapan untuk Ben Gvir dan Smotrich sebelum ia mengambil cuti, dan bahwa jaksa sedang “mempertimbangkan” apakah keduanya melakukan kejahatan perang terkait peran mereka dalam perluasan permukiman.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun laporan itu tidak menyebut bahwa apartheid adalah dakwaan utama terhadap kedua pemimpin Israel tersebut, seperti yang dikonfirmasi tiga sumber kepada MEE, maupun bahwa langkah terakhir yang tersisa bagi kantor jaksa hanyalah mengajukan permohonan resmi.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan Statuta Roma —traktat pendirian ICC— apartheid dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia didefinisikan sebagai “tindakan tidak manusiawi… yang dilakukan dalam konteks rezim institusional yang menindas dan mendominasi secara sistematis oleh satu kelompok ras terhadap kelompok ras lain, dan dilakukan dengan maksud mempertahankan rezim tersebut.”</p>
<p style="text-align: justify;">Israel telah dituduh melakukan apartheid oleh banyak pakar hukum dan organisasi hak asasi manusia, termasuk <em>Human Rights Watch</em> yang berbasis di New York dan organisasi Israel <em>B’Tselem</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ), badan kehakiman utama PBB, mengeluarkan pendapat hukum bahwa pendudukan Israel atas Gaza dan Tepi Barat adalah ilegal. ICJ juga menyimpulkan bahwa “pemisahan hampir total” warga Palestina di Tepi Barat, termasuk melalui ekspansi permukiman, melanggar kewajiban Israel di bawah hukum internasional untuk mencegah, melarang, dan memberantas segala bentuk segregasi rasial dan apartheid.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada 10 Juni, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich dan Ben Gvir atas “hasutan berulang terhadap kekerasan terhadap komunitas Palestina.”</p>
<p style="text-align: justify;">MEE telah menghubungi pemerintah Israel untuk dimintai komentar, tetapi tidak menerima tanggapan hingga waktu publikasi.</p>

<h3 style="text-align: justify;"><strong>“Mereka akan menghancurkanmu”</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Bulan lalu, penyelidikan MEE mengungkap bahwa pada 1 Mei, pengacara pembela ICC, Kaufman, mengatakan kepada Khan bahwa ia telah berbicara dengan penasihat hukum Netanyahu dan “diberi wewenang” untuk menyampaikan proposal yang memungkinkan Khan “turun dari pohon” (mengundurkan diri dengan aman).</p>
<p style="text-align: justify;">Ia mengatakan kepada Khan agar mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengklasifikasi ulang surat penangkapan Netanyahu dan Gallant sebagai “rahasia”, menurut catatan pertemuan yang diajukan ke ICC dan dilihat oleh MEE.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal itu, sebagaimana disarankan, akan memungkinkan Israel mengakses rincian tuduhan yang sebelumnya tidak dapat diakses, dan menantangnya secara tertutup tanpa hasilnya dipublikasikan.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun Kaufman memperingatkan bahwa jika diketahui jaksa sedang mengajukan lebih banyak surat penangkapan terkait Tepi Barat, atau jika surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant tidak dicabut, maka “semua opsi akan ditutup.”</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut catatan tersebut, Kaufman mengatakan kepada Khan: “Mereka akan menghancurkanmu dan mereka akan menghancurkan pengadilan.”</p>
<p style="text-align: justify;">Kantor Netanyahu tidak menanggapi permintaan komentar pada saat itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Menanggapi pertanyaan MEE, Kaufman membantah telah mengancam Khan. Ia juga membantah memiliki otorisasi untuk mengajukan proposal apa pun atas nama pemerintah Israel, dan mengatakan bahwa ia hanya berbagi pandangan pribadinya dengan Khan mengenai situasi Palestina.</p>
<p style="text-align: justify;">Dua minggu setelah pertemuan itu, Khan mengundurkan diri untuk cuti tanpa batas waktu setelah <em>The Wall Street Journal</em> menerbitkan tuduhan baru pelecehan seksual terhadapnya, yang ia bantah.</p>
<p style="text-align: justify;">Tidak ada indikasi adanya hubungan antara pertemuan Kaufman-Khan dengan publikasi tuduhan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">MEE juga mengungkapkan pada bulan Juni bahwa pada 23 April 2024, saat Khan bersiap mengajukan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant, mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dalam panggilan telepon mengancam bahwa Inggris akan menarik pendanaan dan keluar dari ICC jika pengadilan mengeluarkan surat penangkapan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Panggilan telepon itu juga dilaporkan bulan ini oleh surat kabar Prancis <em>Le Monde.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Kementerian Luar Negeri Inggris dan Khan sama-sama menolak berkomentar terkait laporan tersebut, sementara Cameron tidak menanggapi permintaan komentar berulang dari MEE.</p>
<p style="text-align: justify;">Khan juga menghadapi tekanan tambahan dari pihak lain. Dalam pertemuan virtual dengan pejabat ICC pada Mei 2024, Senator Partai Republik AS Lindsey Graham mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap mereka jika Khan mengajukan surat penangkapan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Kini ICC berada dalam posisi yang genting. Banyak yang khawatir lembaga itu sendiri akan menjadi sasaran sanksi, yang akan melumpuhkan operasional pengadilan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam ancaman lebih lanjut bulan lalu, penasihat hukum Departemen Luar Negeri AS Reed Rubinstein memperingatkan bahwa “semua opsi tetap terbuka” kecuali semua surat penangkapan dan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang Israel dibatalkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Apakah ICC akan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Ben Gvir dan Smotrich dalam kondisi seperti ini masih harus dilihat.</p>
Sumber : <a href="https://middleeasteye.net" target="_blank" rel="noopener">Middle East Eye</a>