<h2 style="text-align: center;" data-start="99" data-end="525">Penghentian Perang dan Upaya Israel untuk Menampilkan Dirinya Kembali (Bagian Pertama)</h2>
<h3 style="text-align: center;">Oleh ; <strong data-start="0" data-end="22" data-is-only-node="">Mahmud Ar Rantissi (</strong>Peneliti dan Penulis Palestina)</h3>
<p style="text-align: center;"><em>Artikel Penghentian Perang dan Upaya Israel untuk Tampil Kembali ini masuk dalam <a href="https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/" target="_blank" rel="noopener">Kategori Analisa</a></em></p>
<p style="text-align: justify;" data-start="99" data-end="525">Salah satu butir dari usulan Amerika Serikat yang diajukan kepada Gerakan Perlawanan Islam Hamas ketika delegasi negosiasinya — yang terdiri dari sejumlah pemimpin gerakan tersebut — dibombardir di Doha saat mereka sedang membahas isi usulan itu, adalah “mendefinisikan ulang gerakan Hamas.” Namun yang menarik, proses “pendefinisian ulang” justru tengah berlangsung pada pihak lain — yaitu negara pendudukan Israel sendiri.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="527" data-end="959">Setelah langkah-langkah politik dan lapangan yang dilakukan Hamas, serta penyajiannya terhadap model baru dalam perlawanan dan perundingan hingga putaran terakhir di Sharm el-Sheikh, tampak bahwa Hamas terus meneguhkan posisinya dalam persamaan kekuatan dan kehadiran politiknya. Sementara itu, proses pendefinisian ulang Israel akan terus berlanjut — baik perang berhenti berdasarkan perjanjian terakhir maupun berlanjut kembali.</p>

<h3 style="text-align: justify;" data-start="961" data-end="1005"><strong data-start="965" data-end="1003">Sejarah Proses Pendefinisian Ulang</strong></h3>
<p style="text-align: justify;" data-start="1006" data-end="1451">Sepanjang sejarah entitas negara pendudukan Israel, selalu ada seruan untuk menundukkan negara pendudukan itu pada proses pendefinisian ulang. Seruan itu datang dari kalangan Arab dan Palestina yang ingin menegaskan bahwa Israel adalah kekuatan kolonial yang harus hengkang, dan juga dari kalangan Israel serta Zionis yang ingin menjadikan Israel dalam keadaan pendefinisian ulang terus-menerus demi perluasan wilayah dan peningkatan kekuatan.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1453" data-end="1845">Saya tidak ingin membahas di sini pendefinisian ulang oleh kalangan Israel yang bertujuan memperluas proyek kolonial Zionis atau mereka yang bertolak dari dimensi ideologis proyek negara Yahudi. Saya hanya ingin menyoroti pendefinisian ulang Israel yang mengarah pada kemerosotan dan kekalahannya — sebab sejak berdirinya negara pendudukan pada 1948, selalu ada pihak yang menuntut hal itu.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1847" data-end="2383">Sejarawan dan pemikir seperti Ghassan Kanafani, Edward Said, dan Abdul Wahhab Al-Masiri, antara lain, menulis tentang perlunya mendefinisikan Israel sebagai entitas kolonial fungsional. Banyak sejarawan Palestina menulis hal serupa dalam konteks literatur politik perjuangan Palestina. Para pemimpin perjuangan dan perlawanan Palestina seperti Hajj Amin Al-Husseini, Yasser Arafat, Khalil Al-Wazir, George Habash, Ahmad Yasin, dan Abdul Aziz Ar-Rantisi juga menegaskan dalam pidato mereka bahwa Israel adalah negara kolonial penjajah.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2385" data-end="2914">Namun, meski demikian, pada akhir abad ke-20 negara pendudukan Israel tampak berada dalam fase naik dalam hal pendefinisian ulang ini. Hal itu tampak dari sejumlah indikator, seperti keputusan Majelis Umum PBB pada Desember 1991 yang mencabut ketetapan bahwa Zionisme merupakan salah satu bentuk rasisme. Sejak Perjanjian Oslo 1993, negara pendudukan tampak membentuk lingkungan yang mendukung pendefinisian ulang yang bersifat ekspansif, yang berlanjut hingga mencapai puncaknya dengan penandatanganan Perjanjian Abraham 2020.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2916" data-end="3462">Namun, perang Gaza menandai titik balik yang tajam dalam proses pendefinisian ulang tersebut. Proses pendefinisian ulang yang diinginkan oleh negara pendudukan membeku, dan muncul proses pendefinisian ulang yang sama sekali berbeda — yang terkait dengan skenario kemunduran, bukan dominasi. Meskipun Israel tampak masih bisa menyerang di berbagai front, namun proses pendefinisian ulang yang bersifat negatif terhadap Israel belum pernah sekuat sekarang, terutama setelah “Badai Al-Aqsa” pada 7 Oktober dan semua perkembangan yang menyertainya.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="3464" data-end="4113">Beberapa minggu setelah 7 Oktober, nama negara pendudukan Israel mulai dikaitkan dengan kebrutalan dan kemudian dengan genosida. Setelah pengeboman Doha, banyak negara — termasuk Qatar dan Pakistan — mulai menggunakan istilah “negara pembangkang” (<em data-start="3712" data-end="3725">Rogue State</em>) untuk melabeli Israel. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, menyebut Israel sebagai negara pembangkang, dan utusan Pakistan untuk PBB, Asim Iftikhar Ahmad, mengatakan bahwa “Israel adalah negara pembangkang yang tidak bertanggung jawab dan telah melakukan bentuk terburuk dari terorisme selama puluhan tahun di Jalur Gaza dan wilayah pendudukan Palestina.”</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="4115" data-end="4619">Istilah “negara pembangkang” sebelumnya lazim digunakan dalam wacana Amerika Serikat sebagai bentuk hukuman dan cap terhadap negara-negara yang ingin ditekan oleh Washington. AS menggunakan istilah itu untuk negara-negara yang dianggap bermusuhan terhadap perdamaian dan menentang kebijakan tatanan internasional. Hampir semua presiden AS menggunakannya terhadap lawan-lawannya — baik Uni Soviet, Iran, maupun Korea Utara. Namun kini, istilah itu justru melekat pada sekutu terpenting AS, yaitu Israel.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="4621" data-end="5001">Selain istilah <em data-start="4636" data-end="4649">Rogue State</em>, muncul pula istilah “negara terbuang” (<em data-start="4690" data-end="4704">Pariah State</em>), yang berarti negara yang mengalami isolasi diplomatik dan penghinaan moral yang luas di tingkat internasional karena melanggar hukum internasional dan melakukan kejahatan perang. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, istilah ini semakin sering digunakan untuk menggambarkan negara pendudukan Israel.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="5003" data-end="5397">Hal yang penting di sini adalah bahwa sebuah negara atau entitas tidak dengan mudah menjadi negara pembangkang atau terbuang. Proses ini kompleks dan biasanya memakan waktu panjang. Namun dalam kasus Israel, perubahan pandangan dunia dari negara “demokratis dan maju” menjadi negara pembangkang dan terbuang terjadi dengan sangat cepat — lebih cepat daripada kemampuannya untuk menghadapinya.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="7601" data-end="8142" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>
<p data-start="7601" data-end="8142" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Sumber: <a href="https://www.aljazeera.net/" target="_blank" rel="noopener">Al Jazeera</a></p>