<h2 style="text-align: center;"><strong>6 Skenario Pasukan Internasional yang Diusulkan di Gaza Pasca-Perang</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><em>Keberadaan Pasukan Internasional di Gaza - jika terwujud - akan menjadi perubahan yang signifika dalam peta kekuatan di Timur Tengah. Apa saja 6 Skenario Pasukan Internasional di Gaza yang menjadi salah satu poin kesepakatan Gencatan Senjata</em></p>
<p style="text-align: justify;">Beragam opsi muncul terkait dengan masa depan yang akan dihadapi oleh Jalur Gaza setelah memasuki fase kedua dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berlandaskan pada pembentukan pasukan keamanan internasional untuk dikerahkan di wilayah tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Pembahasan internasional telah menghasilkan sejumlah skenario mengenai bentuk dan karakter pasukan internasional yang akan memantau situasi di Gaza setelah perang berakhir.</p>
<p style="text-align: justify;">Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Reuters, serta beberapa situs Amerika dan Israel telah merumuskan <strong>enam skenario</strong> yang menggambarkan arah masa depan dan tugas utama dari pasukan internasional ini.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Skenario pertama:</strong> Pembentukan kepemimpinan sipil dan kepolisian internasional, dengan ruang koordinasi yang mencakup PBB, Uni Eropa, serta pemerintahan Palestina sementara, disertai partisipasi Israel dan Mesir di wilayah perbatasan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Skenario kedua:</strong> Mengembalikan kewenangan kepada Otoritas Palestina atau membentuk sistem pemerintahan Palestina sementara, yang secara bertahap akan mengelola urusan sipil dan keamanan Gaza dengan dukungan internasional, melalui pembangunan kembali aparat kepolisian dan pertahanan sipil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Skenario ketiga (hibrida antara dua skenario sebelumnya):</strong> Membentuk kepolisian lokal Palestina yang bekerja di dalam negeri, didukung oleh penasihat internasional, dengan tim internasional khusus yang memantau perlintasan, serta pengawasan internasional terhadap kinerja keamanan dan layanan publik.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Skenario keempat:</strong> Mempertahankan kendali langsung atau tidak langsung Israel, dengan administrasi sipil lokal yang terbatas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Skenario kelima:</strong> Mengusulkan misi penjaga perdamaian PBB dengan mandat dari Dewan Keamanan untuk menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, memantau penarikan pasukan, dan melatih kepolisian Palestina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Skenario keenam dan terakhir:</strong> Penerapan gagasan tentang pembentukan otoritas transisi internasional untuk Gaza, yang salah satunya dikenal dengan nama “GITA” (Global Interim Transitional Authority), dan mencakup sayap keamanan yang disebut <strong>Pasukan Stabilitas Internasional</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Laporan surat kabar <em>The Guardian</em> Inggris menyebut bahwa Amerika Serikat bersama sejumlah negara Eropa dan Arab mendukung pemberian legitimasi kepada pasukan <strong>GITA</strong> ini melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, yang akan memberikan kekuasaan besar bagi pasukan tersebut di dalam Gaza.</p>
<p style="text-align: justify;">Mengenai wewenangnya, <strong>GITA</strong> terdiri atas unit militer dan kepolisian dari negara-negara peserta yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam misi penjaga perdamaian.</p>
<p style="text-align: justify;">Pasukan ini akan didukung oleh kantor penghubung PBB serta tim bantuan teknis dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tugas mereka mencakup pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, pemantauan pelanggaran, serta pengamanan perlintasan, perbatasan, dan pelabuhan utama.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, <strong>GITA</strong> juga bertanggung jawab melindungi operasi kemanusiaan dan zona rekonstruksi, serta melaksanakan misi stabilisasi dan penanggulangan pemberontakan berisiko tinggi bila diperlukan.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut skenario yang disebutkan dalam laporan <em>The Guardian</em>, akan dibentuk sistem koordinasi sipil-militer bersama kepolisian sipil Palestina dan lembaga-lembaga kemanusiaan, dengan perkiraan bahwa penyebaran pasukan ini akan dilakukan secara bertahap.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara dalam kondisi saat ini, kekuatan lokal dari pemerintah kota-kota di Gaza masih mengatur urusan setempat berdasarkan Undang-Undang Badan-Badan Lokal tahun 1997.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuatan lokal ini bertanggung jawab atas layanan umum seperti jaringan air dan sanitasi, pengumpulan sampah, pengaturan tata kota, jalan-jalan lokal, serta penerangan umum.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan aparat kepolisian dan keamanan dalam negeri menangani urusan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata ilegal.</p>
<p style="text-align: justify;">Beberapa kementerian juga masih beroperasi pascaperang, terutama Kementerian Kesehatan, Dalam Negeri, dan Perdagangan.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, semua skenario ini masih bergantung pada tantangan nyata dan pertanyaan terbuka hingga hasil pembicaraan internasional terbentuk — yang pada akhirnya akan menentukan realitas baru Gaza dalam fase pascaperang dan rekonstruksi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber: <a href="https://www.aljazeera.net/" target="_blank" rel="noopener">Al Jazeera</a></p>