<h2 style="text-align: center;"><strong>Perang di Gaza dan Bangkitnya Kembali Imperialisme (Bagian Pertama)</strong></h2>
<h3 style="text-align: center;">Oleh : <a href="https://www.aljazeera.net/author/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1" target="_blank" rel="noopener">Hisyam Ja'far (al Jazeera)</a></h3>
<p style="text-align: center;">Artikel Perang di Gaza dan Bangkitnya Kembali Imperialisme ini masuk dalam <a href="https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/" target="_blank" rel="noopener">Kategori Analisa</a></p>
<p style="text-align: justify;">Istilah <em>imperialisme</em> dulunya sering digunakan dalam masa perjuangan kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Hingga sekarang, kelompok kiri radikal masih memakainya. Tapi dalam dunia politik Arab saat ini, kata <em>imperialisme</em> sudah jarang dipakai. Karena itu, penting untuk mengingatkan kembali makna istilah ini kepada pembaca.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Imperialisme</em> adalah kebijakan suatu negara untuk memperluas kekuasaannya atas negara dan rakyat lain, demi menambah pengaruhnya secara politik, ekonomi, militer, dan budaya.</p>
<p style="text-align: justify;">Secara historis, imperialisme berkaitan dengan munculnya negara-negara bangsa di Eropa dan persaingan di antara mereka. Tapi yang kita lihat sekarang—dan sudah terjadi selama sekitar satu dekade—adalah perubahan bentuk persaingan atas kepentingan ekonomi dan geopolitik (termasuk kerja sama dalam hal ini), yang kini berlangsung antara apa yang disebut <em>negara peradaban</em>, bukan lagi antar <em>negara bangsa</em> seperti sebelumnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Yang menarik, imperialisme sekarang kembali ke bentuk awalnya: penaklukan langsung, pendudukan wilayah, dan pengusiran atau pemindahan penduduk. Hal ini bisa dilihat di Ukraina sekarang, dan juga dalam rencana Trump yang ingin mencaplok Panama dan Greenland. Sementara itu, untuk Gaza, tujuannya bukan untuk memasukkannya ke dalam wilayah Israel atau membangun kembali permukiman Yahudi, tapi untuk mengusir penduduknya dan menguasai wilayahnya lewat proyek-proyek properti.</p>
<p style="text-align: justify;">Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan <em>negara peradaban</em>, yang kini perlahan menggantikan konsep <em>negara bangsa</em> yang sudah ada sejak Perjanjian Westphalia tahun 1648? Dan bagaimana posisi perang di Gaza dalam perubahan besar arah konflik global ini?</p>
<p class="" data-start="104" data-end="133"><strong data-start="104" data-end="133">Serangan Negara Peradaban</strong></p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="135" data-end="287">Menurut saya, <em data-start="149" data-end="167">negara peradaban</em> punya empat ciri utama yang membedakannya dari <em data-start="215" data-end="230">negara bangsa</em>—seperti yang dikenal sejak sistem Westphalia tahun 1648.</p>

<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="289" data-end="333">1. Melewati Batas Konsep Negara Bangsa</h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="334" data-end="688">Negara bangsa adalah bentuk negara yang memisahkan antara budaya dan politik, serta memisahkan nilai-nilai dari kepentingan. Negara bangsa membentuk identitas baru berdasarkan <em data-start="510" data-end="527">kewarganegaraan</em>. Dalam sistem ini, perbedaan pendapat dan konflik biasanya terjadi karena pandangan politik atau kepentingan nasional, bukan karena perbedaan agama atau budaya.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="690" data-end="1000">Sementara itu, konsep <em data-start="712" data-end="730">negara peradaban</em> dibangun atas dasar keyakinan—seperti yang dijelaskan oleh Massis, mantan Menteri Urusan Eropa dari Portugal—bahwa negara bangsa adalah ciptaan Barat, dan karenanya mudah dipengaruhi oleh Barat. Sebaliknya, peradaban dianggap sebagai alternatif terhadap dominasi Barat.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1002" data-end="1300">Sebagai contoh, pemerintahan Narendra Modi di India sering menyebut bahwa India adalah sebuah <em data-start="1096" data-end="1107">peradaban</em>, bukan sekadar negara biasa. Dengan cara ini, lawan politik mereka—seperti Partai Kongres—digambarkan seolah mewakili pengaruh Barat, karena mereka menilai kemajuan India dengan standar asing.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1302" data-end="1504">Nilai-nilai seperti sekularisme (pemisahan agama dan negara) dan internasionalisme, yang dulu menjadi ciri khas Partai Kongres, sekarang dianggap sebagai budaya asing yang harus ditinggalkan oleh India.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1506" data-end="1797">Hal yang sama juga bisa dilihat di Turki. Kebijakan politik dan militernya di wilayah Kaukasus Selatan dan Timur Tengah dianggap sebagai kebangkitan kejayaan Turki. Presiden Erdoğan sering menegaskan bahwa Turki akan hadir di tempat-tempat yang menurutnya memang bagian dari peradaban Turki.</p>

<h3 class="" style="text-align: justify;" data-start="1799" data-end="1837">2. Menolak Nilai-Nilai Universal</h3>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1838" data-end="2257">Setelah Perang Dunia Kedua, dunia banyak dipengaruhi oleh sistem liberal Barat yang mengedepankan nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia dan kebebasan individu. Tapi dalam pandangan negara peradaban, nilai-nilai seperti itu sudah tidak lagi dianggap cocok untuk semua. Mereka berpendapat bahwa setiap negara atau masyarakat punya nilai sendiri-sendiri, dan tidak ada satu sistem yang bisa berlaku untuk semua.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2259" data-end="2604">Inilah yang terlihat pada Rusia di bawah Vladimir Putin dan Tiongkok di bawah Xi Jinping. Keduanya menolak ikut dalam aturan dan nilai-nilai yang dibawa sistem liberal Barat. Penolakan ini kemudian juga membuat negara-negara Barat mulai melihat diri mereka bukan hanya sebagai negara bangsa, tapi sebagai <em data-start="2564" data-end="2575">peradaban</em> yang berbeda dari yang lain.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2606" data-end="2810">Putin, misalnya, mengajak rakyat Rusia untuk tidak mengikuti gaya hidup Barat yang terlalu menekankan kebebasan pribadi. Sebaliknya, ia mengajak mereka untuk bersama-sama membangun kembali kejayaan Rusia.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="96" data-end="499">Presiden Tiongkok juga berbicara dengan nada yang mirip ketika membahas <em data-start="168" data-end="191">proyek besar Tiongkok</em> untuk <em data-start="198" data-end="220">kebangkitan nasional</em>. Ia menekankan bahwa budaya Tiongkok punya ciri khas tersendiri yang berbeda dari budaya individualisme ala Barat. Di sisi lain, Presiden Turki menolak nilai-nilai Barat, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, dan lebih mendukung konsep <em data-start="476" data-end="498">keluarga tradisional</em>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="501" data-end="866">Dulu, ada pihak-pihak yang mencoba menggambarkan perang terhadap terorisme—yang dimulai tahun 2001 dan banyak terjadi di dunia Islam atau yang disebut <em data-start="652" data-end="671">Timur Tengah Raya</em>—sebagai bentuk <em data-start="687" data-end="705">perang peradaban</em> antara Barat dan Islam. Namun, anggapan itu segera ditinggalkan. Perang tersebut kemudian dipresentasikan sebagai upaya untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="868" data-end="1166">George W. Bush berulang kali menekankan bahwa <em data-start="914" data-end="947">perang global melawan terorisme</em> dan <em data-start="952" data-end="978">pergantian rezim di Irak</em> dilakukan demi mewujudkan sistem dunia berdasarkan akhir sejarah—yaitu dominasi sistem liberal—bukan berdasarkan teori <em data-start="1098" data-end="1118">benturan peradaban</em> seperti yang dijelaskan oleh Samuel Huntington.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1168" data-end="1654">Bush (yang menjabat dari 2001 hingga 2009) pernah berkata:<br data-start="1226" data-end="1229" />“Kalau soal hak dan kebutuhan dasar laki-laki dan perempuan, tidak ada benturan antar peradaban.”<br data-start="1326" data-end="1329" />Ia juga menyatakan, “Tuntutan akan kebebasan juga berlaku penuh di Afrika, Amerika Latin, dan seluruh dunia Islam. Masyarakat di negara-negara Islam ingin dan layak mendapatkan kebebasan serta peluang yang sama seperti yang dinikmati masyarakat di negara manapun. Pemerintah mereka seharusnya mendengarkan harapan rakyatnya.”</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1656" data-end="1948">Meski perang melawan teror memang mengandung unsur budaya, inti dari konflik ini adalah perebutan kekuasaan antar negara besar, di mana kepentingan geopolitik dan nilai-nilai budaya saling bercampur. Ini menjadi ajang uji kekuatan antar kekuatan dunia dalam konteks global yang terus berubah.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1950" data-end="2399">Sejak peristiwa 11 September, Amerika Serikat menggunakan kekuatannya untuk melonggarkan batasan terhadap penggunaan kekerasan militer. Setelah tahun 2001, perang terhadap terorisme menyebabkan menurunnya peran aturan internasional. Amerika menggunakan dominasinya untuk memaksa, membujuk, atau merayu negara-negara lain agar ikut dalam aksi militer mereka, tanpa terlalu memikirkan dampak jangka panjang terhadap hubungannya dengan dunia non-Barat.</p>