(2331,1,'2025-11-03 00:06:00','2025-11-03 00:06:00','<h2 style=\"text-align: center;\">Warga Palestina Hadapi Kelaparan, Dingin, dan Kehilangan di Tengah Pengepungan Israel yang Masih Berlanjut di Gaza</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun gencatan senjata berlaku, serangan dan pembatasan bantuan oleh Israel membuat warga Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup. Saat ini Warga Palestina</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Hamas dan Israel diberlakukan bulan lalu, Israel terus melancarkan serangan mematikan di seluruh Gaza, menewaskan sedikitnya 236 warga Palestina dan melukai lebih dari 600 orang, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam 24 jam terakhir saja, rumah sakit di Gaza melaporkan tiga kematian baru serta menemukan tiga jenazah tambahan dari bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Satu orang lainnya meninggal akibat luka yang diderita dalam serangan sebelumnya, kata kementerian pada Minggu.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di antara korban terbaru adalah seorang pria Palestina yang tewas akibat serangan drone Israel di lingkungan Shujaiya di Gaza utara. Militer Israel mengklaim bahwa pria itu melintasi “garis kuning” yang menandai batas gencatan senjata dan mendekati pasukan mereka — tanpa memberikan bukti apa pun.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, tentara Israel menyebut bahwa pria tersebut “bergerak menuju pasukan di Jalur Gaza utara, menimbulkan ancaman langsung,” sehingga dilakukan serangan udara “untuk menghilangkan ancaman itu.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Kesehatan Gaza juga melaporkan bahwa sejak gencatan senjata dimulai, sebanyak 500 jenazah warga Palestina telah ditemukan dari bawah reruntuhan rumah dan bangunan yang hancur — korban dari dua tahun perang genosida Israel dan pemboman berkelanjutan yang telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pada Minggu malam, Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan di platform X bahwa tiga jenazah tawanan Israel telah diserahkan ke Israel melalui Palang Merah Internasional.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sesuai kesepakatan gencatan senjata, Israel kini diwajibkan mengembalikan 45 jenazah tahanan Palestina yang gugur, masing-masing 15 untuk setiap tawanan Israel yang dikembalikan.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tuduhan Disinformasi oleh AS</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan meningkat setelah Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menuduh Hamas menjarah truk bantuan di Khan Younis, Gaza selatan — tanpa bukti apa pun. Tuduhan itu muncul setelah beredarnya rekaman drone yang diklaim menunjukkan “elemen Hamas” mengambil alih bantuan kemanusiaan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Media Pemerintah Gaza menolak tuduhan tersebut, menuding Washington menyebarkan disinformasi untuk mencemarkan citra otoritas Palestina.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Tuduhan ini sepenuhnya palsu dan dibuat-buat sejak awal, dan merupakan bagian dari kampanye disinformasi media sistematis yang bertujuan mendistorsi citra pasukan polisi Palestina,” demikian pernyataan kantor media.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka menegaskan bahwa polisi Gaza menjalankan tugas nasional dan kemanusiaan untuk mengamankan bantuan dan melindungi konvoi kemanusiaan, meski Israel terus mengintervensi.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Sistem kepolisian berusaha keras mengendalikan situasi di tengah gangguan Israel yang terus berlangsung, yang bertujuan untuk merekayasa kelaparan dengan cara menghalangi penyaluran bantuan,” tambah pernyataan itu.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Krisis Kesehatan yang Memburuk</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rumah sakit di Gaza — yang telah lumpuh akibat berbulan-bulan perang dan blokade — kini berada di ambang kehancuran total. Lebih dari 16.500 pasien yang membutuhkan perawatan medis khusus masih terperangkap di wilayah terkepung itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa hingga September, Mesir menjadi negara yang paling banyak menerima pasien Palestina untuk perawatan medis, yakni hampir 4.000 orang. Uni Emirat Arab menerima 1.450 pasien, Qatar menerima 970, dan Turki menampung 437.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Eropa, Italia menjadi negara yang paling banyak menerima pasien Palestina dengan 201 orang, namun ribuan lainnya, termasuk 3.800 anak-anak, masih menunggu evakuasi medis darurat ke luar negeri.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal medis The Lancet pekan ini menyoroti besarnya dampak kemanusiaan dari genosida Israel di Gaza. Laporan itu menemukan bahwa Gaza telah kehilangan lebih dari tiga juta tahun kehidupan manusia sejak konflik dimulai pada Oktober 2023.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para peneliti, Sammy Zahran dari Universitas Negeri Colorado dan Ghassan Abu Sittah dari Universitas Amerika Beirut, menganalisis data dari 60.199 kematian antara Oktober 2023 dan Juli 2025. Setiap kematian, kata mereka, merepresentasikan rata-rata 51 tahun kehidupan yang hilang, sebagian besar adalah warga sipil.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari satu juta tahun kehidupan yang hilang berasal dari anak-anak di bawah usia 15 tahun. Para penulis menegaskan bahwa estimasi mereka masih konservatif, karena tidak memasukkan korban akibat kelaparan, kekurangan obat, dan runtuhnya infrastruktur di bawah pengepungan Israel.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Berlomba Melawan Musim Dingin</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan datangnya musim dingin, keluarga-keluarga pengungsi di Gaza berjuang keras untuk membangun kembali tempat berlindung seadanya di tengah pembatasan ketat Israel terhadap material bangunan, menurut laporan Ibrahim Al Khalili dari Al Jazeera di Gaza City.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pusat kota terbesar Gaza — yang menjadi sasaran pemboman besar-besaran Israel dari Agustus hingga Oktober tahun ini — Khalid al-Dahdouh, 42 tahun, ayah lima anak, terpaksa membangun gubuk dari lumpur dan batu bata bekas yang ia kumpulkan dari reruntuhan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami mencoba membangun lagi karena musim dingin sudah dekat,” kata al-Dahdouh kepada Al Jazeera. “Kami hanya mampu menata beberapa baris batu bata — kami tidak punya tenda atau bahan lain. Jadi kami membangun struktur sederhana dari lumpur karena tidak ada semen. Seperti yang Anda lihat, ini melindungi kami dari dingin, serangga, dan hujan — tidak seperti tenda.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami hanya berusaha bertahan dari dingin dan kelaparan. Mau ada gencatan senjata atau tidak, Gaza tetap diserang,” ujarnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terinspirasi olehnya, kerabatnya, Saif al-Bayek, mencoba melakukan hal serupa, tetapi kehabisan bahan bangunan sebelum selesai.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Seluruh lingkungan hancur,” kata al-Bayek. “Kami membuat tempat berlindung dari lumpur dengan cara tradisional, menggunakan batu yang bisa kami temukan. Tapi karena tidak cukup untuk membangun satu ruangan penuh, bangunannya tidak rata, dan atapnya penuh celah — kalau hujan deras, air akan masuk.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Ada tantangan besar dalam upaya rekonstruksi. Banyak keluarga terpaksa menggunakan cara-cara tradisional karena mereka tidak punya pilihan lain,” ujar Alessandro Mrakic, perwakilan Program Pembangunan PBB (UNDP) di Gaza, kepada Al Jazeera.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan ratusan ribu orang masih mengungsi, lembaga-lembaga kemanusiaan memperingatkan bahwa situasi akan semakin memburuk saat suhu turun.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun gencatan senjata telah menghentikan serangan besar-besaran, warga Palestina di Gaza mengatakan penderitaan mereka belum berakhir — mereka terus hidup dalam kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan ketakutan bahwa perang Israel bisa meletus lagi kapan saja.</p>\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Warga Palestina Hadapi Kelaparan, Dingin dan Pengepungan','','inherit','closed','closed','','2327-autosave-v1','','','2025-11-03 00:06:00','2025-11-03 00:06:00','',2327,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2331',0,'revision','',0),
(2332,1,'2025-11-03 00:06:23','2025-11-03 00:06:23','<h2 style=\"text-align: center;\">Warga Palestina Hadapi Kelaparan, Dingin, dan Kehilangan di Tengah Pengepungan Israel yang Masih Berlanjut di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun gencatan senjata berlaku, serangan dan pembatasan bantuan oleh Israel membuat warga Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup. Saat ini Warga Palestina Hadapi Kelaparan, Dingin serta Kehilangan di tengah pengepungan yang masih berlangsung</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Hamas dan Israel diberlakukan bulan lalu, Israel terus melancarkan serangan mematikan di seluruh Gaza, menewaskan sedikitnya 236 warga Palestina dan melukai lebih dari 600 orang, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam 24 jam terakhir saja, rumah sakit di Gaza melaporkan tiga kematian baru serta menemukan tiga jenazah tambahan dari bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Satu orang lainnya meninggal akibat luka yang diderita dalam serangan sebelumnya, kata kementerian pada Minggu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di antara korban terbaru adalah seorang pria Palestina yang tewas akibat serangan drone Israel di lingkungan Shujaiya di Gaza utara. Militer Israel mengklaim bahwa pria itu melintasi “garis kuning” yang menandai batas gencatan senjata dan mendekati pasukan mereka — tanpa memberikan bukti apa pun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, tentara Israel menyebut bahwa pria tersebut “bergerak menuju pasukan di Jalur Gaza utara, menimbulkan ancaman langsung,” sehingga dilakukan serangan udara “untuk menghilangkan ancaman itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Kesehatan Gaza juga melaporkan bahwa sejak gencatan senjata dimulai, sebanyak 500 jenazah warga Palestina telah ditemukan dari bawah reruntuhan rumah dan bangunan yang hancur — korban dari dua tahun perang genosida Israel dan pemboman berkelanjutan yang telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pada Minggu malam, Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan di platform X bahwa tiga jenazah tawanan Israel telah diserahkan ke Israel melalui Palang Merah Internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sesuai kesepakatan gencatan senjata, Israel kini diwajibkan mengembalikan 45 jenazah tahanan Palestina yang gugur, masing-masing 15 untuk setiap tawanan Israel yang dikembalikan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tuduhan Disinformasi oleh AS</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan meningkat setelah Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menuduh Hamas menjarah truk bantuan di Khan Younis, Gaza selatan — tanpa bukti apa pun. Tuduhan itu muncul setelah beredarnya rekaman drone yang diklaim menunjukkan “elemen Hamas” mengambil alih bantuan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Media Pemerintah Gaza menolak tuduhan tersebut, menuding Washington menyebarkan disinformasi untuk mencemarkan citra otoritas Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Tuduhan ini sepenuhnya palsu dan dibuat-buat sejak awal, dan merupakan bagian dari kampanye disinformasi media sistematis yang bertujuan mendistorsi citra pasukan polisi Palestina,” demikian pernyataan kantor media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka menegaskan bahwa polisi Gaza menjalankan tugas nasional dan kemanusiaan untuk mengamankan bantuan dan melindungi konvoi kemanusiaan, meski Israel terus mengintervensi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Sistem kepolisian berusaha keras mengendalikan situasi di tengah gangguan Israel yang terus berlangsung, yang bertujuan untuk merekayasa kelaparan dengan cara menghalangi penyaluran bantuan,” tambah pernyataan itu.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Krisis Kesehatan yang Memburuk</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rumah sakit di Gaza — yang telah lumpuh akibat berbulan-bulan perang dan blokade — kini berada di ambang kehancuran total. Lebih dari 16.500 pasien yang membutuhkan perawatan medis khusus masih terperangkap di wilayah terkepung itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa hingga September, Mesir menjadi negara yang paling banyak menerima pasien Palestina untuk perawatan medis, yakni hampir 4.000 orang. Uni Emirat Arab menerima 1.450 pasien, Qatar menerima 970, dan Turki menampung 437.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Eropa, Italia menjadi negara yang paling banyak menerima pasien Palestina dengan 201 orang, namun ribuan lainnya, termasuk 3.800 anak-anak, masih menunggu evakuasi medis darurat ke luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal medis The Lancet pekan ini menyoroti besarnya dampak kemanusiaan dari genosida Israel di Gaza. Laporan itu menemukan bahwa Gaza telah kehilangan lebih dari tiga juta tahun kehidupan manusia sejak konflik dimulai pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para peneliti, Sammy Zahran dari Universitas Negeri Colorado dan Ghassan Abu Sittah dari Universitas Amerika Beirut, menganalisis data dari 60.199 kematian antara Oktober 2023 dan Juli 2025. Setiap kematian, kata mereka, merepresentasikan rata-rata 51 tahun kehidupan yang hilang, sebagian besar adalah warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari satu juta tahun kehidupan yang hilang berasal dari anak-anak di bawah usia 15 tahun. Para penulis menegaskan bahwa estimasi mereka masih konservatif, karena tidak memasukkan korban akibat kelaparan, kekurangan obat, dan runtuhnya infrastruktur di bawah pengepungan Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Berlomba Melawan Musim Dingin</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan datangnya musim dingin, keluarga-keluarga pengungsi di Gaza berjuang keras untuk membangun kembali tempat berlindung seadanya di tengah pembatasan ketat Israel terhadap material bangunan, menurut laporan Ibrahim Al Khalili dari Al Jazeera di Gaza City.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pusat kota terbesar Gaza — yang menjadi sasaran pemboman besar-besaran Israel dari Agustus hingga Oktober tahun ini — Khalid al-Dahdouh, 42 tahun, ayah lima anak, terpaksa membangun gubuk dari lumpur dan batu bata bekas yang ia kumpulkan dari reruntuhan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami mencoba membangun lagi karena musim dingin sudah dekat,” kata al-Dahdouh kepada Al Jazeera. “Kami hanya mampu menata beberapa baris batu bata — kami tidak punya tenda atau bahan lain. Jadi kami membangun struktur sederhana dari lumpur karena tidak ada semen. Seperti yang Anda lihat, ini melindungi kami dari dingin, serangga, dan hujan — tidak seperti tenda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami hanya berusaha bertahan dari dingin dan kelaparan. Mau ada gencatan senjata atau tidak, Gaza tetap diserang,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terinspirasi olehnya, kerabatnya, Saif al-Bayek, mencoba melakukan hal serupa, tetapi kehabisan bahan bangunan sebelum selesai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Seluruh lingkungan hancur,” kata al-Bayek. “Kami membuat tempat berlindung dari lumpur dengan cara tradisional, menggunakan batu yang bisa kami temukan. Tapi karena tidak cukup untuk membangun satu ruangan penuh, bangunannya tidak rata, dan atapnya penuh celah — kalau hujan deras, air akan masuk.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Ada tantangan besar dalam upaya rekonstruksi. Banyak keluarga terpaksa menggunakan cara-cara tradisional karena mereka tidak punya pilihan lain,” ujar Alessandro Mrakic, perwakilan Program Pembangunan PBB (UNDP) di Gaza, kepada Al Jazeera.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan ratusan ribu orang masih mengungsi, lembaga-lembaga kemanusiaan memperingatkan bahwa situasi akan semakin memburuk saat suhu turun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun gencatan senjata telah menghentikan serangan besar-besaran, warga Palestina di Gaza mengatakan penderitaan mereka belum berakhir — mereka terus hidup dalam kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan ketakutan bahwa perang Israel bisa meletus lagi kapan saja.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Warga Palestina Hadapi Kelaparan, Dingin dan Pengepungan','','inherit','closed','closed','','2327-revision-v1','','','2025-11-03 00:06:23','2025-11-03 00:06:23','',2327,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2332',0,'revision','',0),
(2333,1,'2025-11-03 00:07:27','2025-11-03 00:07:27','<h2 style=\"text-align: center;\">Warga Palestina Hadapi Kelaparan, Dingin, dan Kehilangan di Tengah Pengepungan Israel yang Masih Berlanjut di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezearvani.com - 3 November 2025</strong></a> - Meskipun gencatan senjata berlaku, serangan dan pembatasan bantuan oleh Israel membuat warga Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup. Saat ini Warga Palestina Hadapi Kelaparan, Dingin serta Kehilangan di tengah pengepungan yang masih berlangsung</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Hamas dan Israel diberlakukan bulan lalu, Israel terus melancarkan serangan mematikan di seluruh Gaza, menewaskan sedikitnya 236 warga Palestina dan melukai lebih dari 600 orang, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam 24 jam terakhir saja, rumah sakit di Gaza melaporkan tiga kematian baru serta menemukan tiga jenazah tambahan dari bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Satu orang lainnya meninggal akibat luka yang diderita dalam serangan sebelumnya, kata kementerian pada Minggu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di antara korban terbaru adalah seorang pria Palestina yang tewas akibat serangan drone Israel di lingkungan Shujaiya di Gaza utara. Militer Israel mengklaim bahwa pria itu melintasi “garis kuning” yang menandai batas gencatan senjata dan mendekati pasukan mereka — tanpa memberikan bukti apa pun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, tentara Israel menyebut bahwa pria tersebut “bergerak menuju pasukan di Jalur Gaza utara, menimbulkan ancaman langsung,” sehingga dilakukan serangan udara “untuk menghilangkan ancaman itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Kesehatan Gaza juga melaporkan bahwa sejak gencatan senjata dimulai, sebanyak 500 jenazah warga Palestina telah ditemukan dari bawah reruntuhan rumah dan bangunan yang hancur — korban dari dua tahun perang genosida Israel dan pemboman berkelanjutan yang telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pada Minggu malam, Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan di platform X bahwa tiga jenazah tawanan Israel telah diserahkan ke Israel melalui Palang Merah Internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sesuai kesepakatan gencatan senjata, Israel kini diwajibkan mengembalikan 45 jenazah tahanan Palestina yang gugur, masing-masing 15 untuk setiap tawanan Israel yang dikembalikan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tuduhan Disinformasi oleh AS</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan meningkat setelah Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menuduh Hamas menjarah truk bantuan di Khan Younis, Gaza selatan — tanpa bukti apa pun. Tuduhan itu muncul setelah beredarnya rekaman drone yang diklaim menunjukkan “elemen Hamas” mengambil alih bantuan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Media Pemerintah Gaza menolak tuduhan tersebut, menuding Washington menyebarkan disinformasi untuk mencemarkan citra otoritas Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Tuduhan ini sepenuhnya palsu dan dibuat-buat sejak awal, dan merupakan bagian dari kampanye disinformasi media sistematis yang bertujuan mendistorsi citra pasukan polisi Palestina,” demikian pernyataan kantor media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka menegaskan bahwa polisi Gaza menjalankan tugas nasional dan kemanusiaan untuk mengamankan bantuan dan melindungi konvoi kemanusiaan, meski Israel terus mengintervensi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Sistem kepolisian berusaha keras mengendalikan situasi di tengah gangguan Israel yang terus berlangsung, yang bertujuan untuk merekayasa kelaparan dengan cara menghalangi penyaluran bantuan,” tambah pernyataan itu.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Krisis Kesehatan yang Memburuk</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rumah sakit di Gaza — yang telah lumpuh akibat berbulan-bulan perang dan blokade — kini berada di ambang kehancuran total. Lebih dari 16.500 pasien yang membutuhkan perawatan medis khusus masih terperangkap di wilayah terkepung itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa hingga September, Mesir menjadi negara yang paling banyak menerima pasien Palestina untuk perawatan medis, yakni hampir 4.000 orang. Uni Emirat Arab menerima 1.450 pasien, Qatar menerima 970, dan Turki menampung 437.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Eropa, Italia menjadi negara yang paling banyak menerima pasien Palestina dengan 201 orang, namun ribuan lainnya, termasuk 3.800 anak-anak, masih menunggu evakuasi medis darurat ke luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal medis The Lancet pekan ini menyoroti besarnya dampak kemanusiaan dari genosida Israel di Gaza. Laporan itu menemukan bahwa Gaza telah kehilangan lebih dari tiga juta tahun kehidupan manusia sejak konflik dimulai pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para peneliti, Sammy Zahran dari Universitas Negeri Colorado dan Ghassan Abu Sittah dari Universitas Amerika Beirut, menganalisis data dari 60.199 kematian antara Oktober 2023 dan Juli 2025. Setiap kematian, kata mereka, merepresentasikan rata-rata 51 tahun kehidupan yang hilang, sebagian besar adalah warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari satu juta tahun kehidupan yang hilang berasal dari anak-anak di bawah usia 15 tahun. Para penulis menegaskan bahwa estimasi mereka masih konservatif, karena tidak memasukkan korban akibat kelaparan, kekurangan obat, dan runtuhnya infrastruktur di bawah pengepungan Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Berlomba Melawan Musim Dingin</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan datangnya musim dingin, keluarga-keluarga pengungsi di Gaza berjuang keras untuk membangun kembali tempat berlindung seadanya di tengah pembatasan ketat Israel terhadap material bangunan, menurut laporan Ibrahim Al Khalili dari Al Jazeera di Gaza City.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pusat kota terbesar Gaza — yang menjadi sasaran pemboman besar-besaran Israel dari Agustus hingga Oktober tahun ini — Khalid al-Dahdouh, 42 tahun, ayah lima anak, terpaksa membangun gubuk dari lumpur dan batu bata bekas yang ia kumpulkan dari reruntuhan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami mencoba membangun lagi karena musim dingin sudah dekat,” kata al-Dahdouh kepada Al Jazeera. “Kami hanya mampu menata beberapa baris batu bata — kami tidak punya tenda atau bahan lain. Jadi kami membangun struktur sederhana dari lumpur karena tidak ada semen. Seperti yang Anda lihat, ini melindungi kami dari dingin, serangga, dan hujan — tidak seperti tenda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami hanya berusaha bertahan dari dingin dan kelaparan. Mau ada gencatan senjata atau tidak, Gaza tetap diserang,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terinspirasi olehnya, kerabatnya, Saif al-Bayek, mencoba melakukan hal serupa, tetapi kehabisan bahan bangunan sebelum selesai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Seluruh lingkungan hancur,” kata al-Bayek. “Kami membuat tempat berlindung dari lumpur dengan cara tradisional, menggunakan batu yang bisa kami temukan. Tapi karena tidak cukup untuk membangun satu ruangan penuh, bangunannya tidak rata, dan atapnya penuh celah — kalau hujan deras, air akan masuk.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Ada tantangan besar dalam upaya rekonstruksi. Banyak keluarga terpaksa menggunakan cara-cara tradisional karena mereka tidak punya pilihan lain,” ujar Alessandro Mrakic, perwakilan Program Pembangunan PBB (UNDP) di Gaza, kepada Al Jazeera.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan ratusan ribu orang masih mengungsi, lembaga-lembaga kemanusiaan memperingatkan bahwa situasi akan semakin memburuk saat suhu turun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun gencatan senjata telah menghentikan serangan besar-besaran, warga Palestina di Gaza mengatakan penderitaan mereka belum berakhir — mereka terus hidup dalam kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan ketakutan bahwa perang Israel bisa meletus lagi kapan saja.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Warga Palestina Hadapi Kelaparan, Dingin dan Pengepungan','','inherit','closed','closed','','2327-revision-v1','','','2025-11-03 00:07:27','2025-11-03 00:07:27','',2327,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2333',0,'revision','',0),
(2334,1,'2025-11-03 00:17:08','2025-11-03 00:17:08','<h2 style=\"text-align: center;\">Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Sultan Barakat dan Alison Phipps *)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pemulihan pendidikan harus dimulai sekarang, dipimpin oleh rakyat Palestina, dengan solidaritas dari dunia internasional. Membangun Kembali Gaza dapat kita mulai dari Ruang-ruang Kelas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\"><strong>rezaervani.com - 3 November 2025 - Rubrik Analisa</strong></a> - Sudah dua minggu berlalu sejak para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh dan kembali menyatakan bahwa mereka telah menemukan jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Seperti halnya pernyataan-pernyataan sebelumnya, rakyat Palestina — mereka yang harus hidup dalam “perdamaian” itu — sekali lagi dikesampingkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Israel menjadikan gencatan senjata yang rapuh sebagai sandera, sementara dunia justru terfokus pada pencarian jenazah tawanan-tawanannya yang tewas. Tak ada pembicaraan tentang hak rakyat Palestina untuk mencari dan menghormati jenazah mereka sendiri, untuk berkabung secara terbuka atas kehilangan yang mereka derita.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan “rekonstruksi” kini digantungkan di hadapan penduduk Gaza. Mereka yang menyerukannya dari luar negeri seolah hanya membayangkan membersihkan puing, menuang semen, dan memperbaiki infrastruktur. Tidak ada pembicaraan tentang membangun kembali manusia — memulihkan lembaga-lembaga, martabat, dan rasa memiliki rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun inilah yang sebenarnya dibutuhkan rakyat Palestina. Rekonstruksi sejati harus berfokus pada manusia Gaza, dan harus dimulai bukan dengan semen, tetapi dengan pemulihan ruang-ruang belajar dan pendidikan. Harus dimulai dari anak-anak dan pemuda yang telah selamat dari mimpi buruk tak terbayangkan, namun masih berani bermimpi. Tanpa mereka — tanpa pendidik dan pelajar Palestina di pusatnya — upaya pembangunan kembali apa pun tidak akan bertahan lama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Rekonstruksi Tanpa Pengecualian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pemerintahan dan rekonstruksi Gaza yang saat ini beredar mengabaikan rakyat Palestina yang paling terdampak oleh genosida. Banyak aspek dari rencana-rencana itu dirancang bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk mengendalikan — mendirikan pengawas baru alih-alih menumbuhkan kepemimpinan lokal. Mereka lebih memprioritaskan keamanan Israel daripada kesejahteraan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita sudah melihat apa akibat dari pengecualian semacam itu dalam konteks Palestina: ketergantungan, frustrasi, dan keputusasaan. Sebagai akademisi yang selama bertahun-tahun bekerja bersama para dosen dan mahasiswa Palestina, kami telah menyaksikan betapa pentingnya peran pendidikan dalam masyarakat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itulah sebabnya kami yakin bahwa rekonstruksi harus dimulai dari pendidikan — termasuk pendidikan tinggi — dan harus dipimpin sendiri oleh rakyat Palestina. Para pendidik, akademisi, dan mahasiswa Palestina telah membuktikan keteguhan dan kemampuan mereka untuk bertahan serta membangun kembali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di Gaza, misalnya, telah menjadi teladan ketangguhan. Meskipun kampus-kampus mereka hancur total, para profesor dan peneliti terus mengajar dan melakukan riset di tempat-tempat darurat — di tempat penampungan, tenda, dan alun-alun publik — mempertahankan kemitraan internasional dan memberi makna bagi bagian paling vital dari masyarakat: para pemuda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Gaza, universitas bukan sekadar tempat belajar; mereka adalah sanggar pemikiran, welas asih, solidaritas, dan kesinambungan — infrastruktur rapuh dari imajinasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanpa universitas-universitas ini, siapa yang akan mendidik para dokter, perawat, guru, arsitek, pengacara, dan insinyur yang dibutuhkan Gaza? Siapa yang akan menyediakan ruang aman untuk berdialog, berefleksi, dan mengambil keputusan — fondasi dari setiap masyarakat yang berfungsi?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu bahwa tidak ada masa depan yang layak bagi rakyat Palestina tanpa lembaga pendidikan dan budaya yang kuat — lembaga yang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan, memulihkan martabat, dan menyalakan kembali harapan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Solidaritas, Bukan Paternalistik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama dua tahun terakhir, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Kampus-kampus universitas di seluruh dunia — dari Amerika Serikat hingga Afrika Selatan, dari Eropa hingga Amerika Latin — telah menjadi tempat kebangkitan moral. Mahasiswa dan profesor berdiri bersama menentang genosida di Gaza, menuntut diakhirinya perang dan menyerukan keadilan serta akuntabilitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aksi duduk, doa malam, dan kamp-kamp solidaritas mereka mengingatkan kita bahwa universitas bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tungku nurani.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebangkitan global dalam dunia pendidikan ini bukanlah simbol semata; ia merupakan penegasan kembali makna sejati ilmu pengetahuan. Ketika mahasiswa berani menanggung sanksi demi membela kehidupan dan martabat manusia, mereka mengingatkan kita bahwa pengetahuan tanpa kemanusiaan adalah hampa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Solidaritas yang mereka tunjukkan harus menjadi pedoman bagi cara lembaga-lembaga pendidikan tinggi dunia dalam menjalin kerja sama dan membantu membangun kembali universitas-universitas Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di dunia harus mendengar, bekerja sama, dan berkomitmen untuk jangka panjang. Mereka dapat membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga di Gaza, berbagi keahlian, mendukung penelitian, dan membantu membangun kembali infrastruktur intelektual masyarakat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beasiswa, proyek bersama, pengajaran jarak jauh, dan sumber daya digital terbuka adalah langkah-langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu, seperti yang telah dibuktikan rakyat Palestina sendiri, bahwa pembangunan kembali Gaza tidak akan berarti tanpa membangun kembali pendidikannya. Dari ruang kelas-lah masa depan Palestina dapat kembali tumbuh — dengan kepemimpinan lokal yang kuat dan solidaritas dunia yang tulus.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Riset yang Menyelamatkan Kehidupan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembangunan kembali tidak pernah sekadar urusan teknis — ia adalah tindakan moral. Sebuah ekologi politik baru harus tumbuh dari dalam Gaza itu sendiri, dibentuk oleh pengalaman rakyatnya, bukan oleh model yang diimpor dari luar. Pendidikan yang bertahap dan lintas generasi adalah satu-satunya jalan keluar dari siklus kehancuran yang tiada akhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tantangan ke depan menuntut kecerdikan ilmiah, medis, dan hukum. Misalnya, asbes dari bangunan yang hancur kini mencemari udara Gaza, mengancam terjadinya wabah kanker paru-paru. Bahaya itu saja sudah cukup untuk memerlukan kerja sama riset mendesak dan pertukaran pengetahuan lintas negara. Dibutuhkan waktu untuk berpikir, berdiskusi, menyelenggarakan konferensi, pertemuan, dan beasiswa pertukaran — seluruhnya adalah denyut nadi kehidupan akademik yang normal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, ada kekacauan kepemilikan tanah dan warisan di wilayah yang telah diratakan oleh tentara genosida. Para pengacara dan ilmuwan sosial akan dibutuhkan untuk menangani krisis ini: memulihkan hak kepemilikan, menyelesaikan sengketa, dan mendokumentasikan kehancuran untuk keadilan di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tak kalah penting, ada berbagai kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Arkeolog forensik, ahli bahasa, psikolog, dan jurnalis akan berperan membantu masyarakat memproses duka, melestarikan kenangan, dan mengungkap kehilangan dalam kata-kata mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap bidang ilmu memiliki perannya. Pendidikan menyatukan semuanya — mengubah pengetahuan menjadi kemampuan bertahan hidup, dan kemampuan bertahan hidup menjadi harapan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menjaga Ingatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Gaza berusaha bangkit dari genosida, wilayah ini juga harus memiliki ruang untuk berduka dan menjaga ingatan. Sebab perdamaian tanpa kebenaran hanyalah amnesia. Tak akan ada pembaruan tanpa duka, tak akan ada rekonsiliasi tanpa penamaan atas kehilangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap rumah yang hancur, setiap keluarga yang lenyap, layak didokumentasikan, diakui, dan dikenang sebagai bagian dari sejarah Gaza — bukan dihapus atas nama kecepatan atau kepentingan politik. Melalui proses yang berat ini, metodologi baru dalam merawat kemanusiaan akan lahir. Tindakan mengingat adalah fondasi keadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dapat berperan di sini juga — melalui sastra, seni, sejarah, dan iman — dengan memberi bentuk pada kesedihan dan mengubahnya menjadi tanah tempat ketangguhan tumbuh. Dalam lanskap Gaza yang rapuh dan porak-poranda, dunia yang lebih luas pun dapat disembuhkan melalui pendidikan. Dan hanya setelah itu, kita akan kembali memiliki di tanah itu, seperti kata penyair Palestina Mahmoud Darwish, <em>“segala yang membuat hidup layak dijalani.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Membangun kembali Gaza tentu akan membutuhkan derekan dan insinyur. Tetapi lebih dari itu, ia akan membutuhkan guru, pelajar, dan cendekiawan yang tahu bagaimana belajar dan berpraktik dengan penuh keterampilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pekerjaan menuju perdamaian tidak dimulai dengan mesin pengaduk semen, tetapi dengan rasa ingin tahu, kasih sayang, dan keberanian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bahkan di tengah reruntuhan dan aslaa’ — potongan tubuh para staf dan mahasiswa yang menjadi korban kekerasan — universitas-universitas Gaza tetap hidup.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka adalah penjaga ingatan dan pembangun masa depan Gaza, bukti nyata bahwa belajar itu sendiri adalah bentuk perlawanan, dan bahwa pendidikan harus dan akan selalu menjadi langkah pertama menuju perdamaian yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">*) Profesor kebijakan publik di Universitas Hamad Bin Khalifa, profesor kehormatan di Universitas York, dan anggota Kelompok Referensi Ahli ICMD Institut Raoul Wallenberg. Ketua UNESCO Bidang Integrasi Pengungsi di Universitas Glasgow.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas','','publish','open','open','','membangun-kembali-gaza-dimulai-dari-ruang-kelas','','','2025-11-03 00:22:11','2025-11-03 00:22:11','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2334',0,'post','',0),
(2335,1,'2025-11-03 00:16:46','2025-11-03 00:16:46','','ruang_kelas_gaza','','inherit','open','closed','','ruang_kelas_gaza','','','2025-11-03 00:16:46','2025-11-03 00:16:46','',2334,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/ruang_kelas_gaza.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2336,1,'2025-11-03 00:17:08','2025-11-03 00:17:08','<h2 style=\"text-align: center;\">Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Sultan Barakat dan Alison Phipps *)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pemulihan pendidikan harus dimulai sekarang, dipimpin oleh rakyat Palestina, dengan solidaritas dari dunia internasional. Membangun Kembali Gaza dapat kita mulai dar Ruang-ruang Kelas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 3 November 2025 - Rubrik Analisa - Sudah dua minggu berlalu sejak para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh dan kembali menyatakan bahwa mereka telah menemukan jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Seperti halnya pernyataan-pernyataan sebelumnya, rakyat Palestina — mereka yang harus hidup dalam “perdamaian” itu — sekali lagi dikesampingkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Israel menjadikan gencatan senjata yang rapuh sebagai sandera, sementara dunia justru terfokus pada pencarian jenazah tawanan-tawanannya yang tewas. Tak ada pembicaraan tentang hak rakyat Palestina untuk mencari dan menghormati jenazah mereka sendiri, untuk berkabung secara terbuka atas kehilangan yang mereka derita.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan “rekonstruksi” kini digantungkan di hadapan penduduk Gaza. Mereka yang menyerukannya dari luar negeri seolah hanya membayangkan membersihkan puing, menuang semen, dan memperbaiki infrastruktur. Tidak ada pembicaraan tentang membangun kembali manusia — memulihkan lembaga-lembaga, martabat, dan rasa memiliki rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun inilah yang sebenarnya dibutuhkan rakyat Palestina. Rekonstruksi sejati harus berfokus pada manusia Gaza, dan harus dimulai bukan dengan semen, tetapi dengan pemulihan ruang-ruang belajar dan pendidikan. Harus dimulai dari anak-anak dan pemuda yang telah selamat dari mimpi buruk tak terbayangkan, namun masih berani bermimpi. Tanpa mereka — tanpa pendidik dan pelajar Palestina di pusatnya — upaya pembangunan kembali apa pun tidak akan bertahan lama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Rekonstruksi Tanpa Pengecualian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pemerintahan dan rekonstruksi Gaza yang saat ini beredar mengabaikan rakyat Palestina yang paling terdampak oleh genosida. Banyak aspek dari rencana-rencana itu dirancang bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk mengendalikan — mendirikan pengawas baru alih-alih menumbuhkan kepemimpinan lokal. Mereka lebih memprioritaskan keamanan Israel daripada kesejahteraan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita sudah melihat apa akibat dari pengecualian semacam itu dalam konteks Palestina: ketergantungan, frustrasi, dan keputusasaan. Sebagai akademisi yang selama bertahun-tahun bekerja bersama para dosen dan mahasiswa Palestina, kami telah menyaksikan betapa pentingnya peran pendidikan dalam masyarakat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itulah sebabnya kami yakin bahwa rekonstruksi harus dimulai dari pendidikan — termasuk pendidikan tinggi — dan harus dipimpin sendiri oleh rakyat Palestina. Para pendidik, akademisi, dan mahasiswa Palestina telah membuktikan keteguhan dan kemampuan mereka untuk bertahan serta membangun kembali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di Gaza, misalnya, telah menjadi teladan ketangguhan. Meskipun kampus-kampus mereka hancur total, para profesor dan peneliti terus mengajar dan melakukan riset di tempat-tempat darurat — di tempat penampungan, tenda, dan alun-alun publik — mempertahankan kemitraan internasional dan memberi makna bagi bagian paling vital dari masyarakat: para pemuda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Gaza, universitas bukan sekadar tempat belajar; mereka adalah sanggar pemikiran, welas asih, solidaritas, dan kesinambungan — infrastruktur rapuh dari imajinasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanpa universitas-universitas ini, siapa yang akan mendidik para dokter, perawat, guru, arsitek, pengacara, dan insinyur yang dibutuhkan Gaza? Siapa yang akan menyediakan ruang aman untuk berdialog, berefleksi, dan mengambil keputusan — fondasi dari setiap masyarakat yang berfungsi?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu bahwa tidak ada masa depan yang layak bagi rakyat Palestina tanpa lembaga pendidikan dan budaya yang kuat — lembaga yang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan, memulihkan martabat, dan menyalakan kembali harapan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Solidaritas, Bukan Paternalistik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama dua tahun terakhir, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Kampus-kampus universitas di seluruh dunia — dari Amerika Serikat hingga Afrika Selatan, dari Eropa hingga Amerika Latin — telah menjadi tempat kebangkitan moral. Mahasiswa dan profesor berdiri bersama menentang genosida di Gaza, menuntut diakhirinya perang dan menyerukan keadilan serta akuntabilitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aksi duduk, doa malam, dan kamp-kamp solidaritas mereka mengingatkan kita bahwa universitas bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tungku nurani.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebangkitan global dalam dunia pendidikan ini bukanlah simbol semata; ia merupakan penegasan kembali makna sejati ilmu pengetahuan. Ketika mahasiswa berani menanggung sanksi demi membela kehidupan dan martabat manusia, mereka mengingatkan kita bahwa pengetahuan tanpa kemanusiaan adalah hampa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Solidaritas yang mereka tunjukkan harus menjadi pedoman bagi cara lembaga-lembaga pendidikan tinggi dunia dalam menjalin kerja sama dan membantu membangun kembali universitas-universitas Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di dunia harus mendengar, bekerja sama, dan berkomitmen untuk jangka panjang. Mereka dapat membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga di Gaza, berbagi keahlian, mendukung penelitian, dan membantu membangun kembali infrastruktur intelektual masyarakat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beasiswa, proyek bersama, pengajaran jarak jauh, dan sumber daya digital terbuka adalah langkah-langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu, seperti yang telah dibuktikan rakyat Palestina sendiri, bahwa pembangunan kembali Gaza tidak akan berarti tanpa membangun kembali pendidikannya. Dari ruang kelas-lah masa depan Palestina dapat kembali tumbuh — dengan kepemimpinan lokal yang kuat dan solidaritas dunia yang tulus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">*) Profesor kebijakan publik di Universitas Hamad Bin Khalifa, profesor kehormatan di Universitas York, dan anggota Kelompok Referensi Ahli ICMD Institut Raoul Wallenberg. Ketua UNESCO Bidang Integrasi Pengungsi di Universitas Glasgow.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas','','inherit','closed','closed','','2334-revision-v1','','','2025-11-03 00:17:08','2025-11-03 00:17:08','',2334,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2336',0,'revision','',0),
(2337,1,'2025-11-03 00:17:28','2025-11-03 00:17:28','<h2 style=\"text-align: center;\">Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Sultan Barakat dan Alison Phipps *)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pemulihan pendidikan harus dimulai sekarang, dipimpin oleh rakyat Palestina, dengan solidaritas dari dunia internasional. Membangun Kembali Gaza dapat kita mulai dar Ruang-ruang Kelas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\"><strong>rezaervani.com - 3 November 2025 - Rubrik Analisa</strong></a> - Sudah dua minggu berlalu sejak para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh dan kembali menyatakan bahwa mereka telah menemukan jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Seperti halnya pernyataan-pernyataan sebelumnya, rakyat Palestina — mereka yang harus hidup dalam “perdamaian” itu — sekali lagi dikesampingkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Israel menjadikan gencatan senjata yang rapuh sebagai sandera, sementara dunia justru terfokus pada pencarian jenazah tawanan-tawanannya yang tewas. Tak ada pembicaraan tentang hak rakyat Palestina untuk mencari dan menghormati jenazah mereka sendiri, untuk berkabung secara terbuka atas kehilangan yang mereka derita.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan “rekonstruksi” kini digantungkan di hadapan penduduk Gaza. Mereka yang menyerukannya dari luar negeri seolah hanya membayangkan membersihkan puing, menuang semen, dan memperbaiki infrastruktur. Tidak ada pembicaraan tentang membangun kembali manusia — memulihkan lembaga-lembaga, martabat, dan rasa memiliki rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun inilah yang sebenarnya dibutuhkan rakyat Palestina. Rekonstruksi sejati harus berfokus pada manusia Gaza, dan harus dimulai bukan dengan semen, tetapi dengan pemulihan ruang-ruang belajar dan pendidikan. Harus dimulai dari anak-anak dan pemuda yang telah selamat dari mimpi buruk tak terbayangkan, namun masih berani bermimpi. Tanpa mereka — tanpa pendidik dan pelajar Palestina di pusatnya — upaya pembangunan kembali apa pun tidak akan bertahan lama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Rekonstruksi Tanpa Pengecualian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pemerintahan dan rekonstruksi Gaza yang saat ini beredar mengabaikan rakyat Palestina yang paling terdampak oleh genosida. Banyak aspek dari rencana-rencana itu dirancang bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk mengendalikan — mendirikan pengawas baru alih-alih menumbuhkan kepemimpinan lokal. Mereka lebih memprioritaskan keamanan Israel daripada kesejahteraan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita sudah melihat apa akibat dari pengecualian semacam itu dalam konteks Palestina: ketergantungan, frustrasi, dan keputusasaan. Sebagai akademisi yang selama bertahun-tahun bekerja bersama para dosen dan mahasiswa Palestina, kami telah menyaksikan betapa pentingnya peran pendidikan dalam masyarakat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itulah sebabnya kami yakin bahwa rekonstruksi harus dimulai dari pendidikan — termasuk pendidikan tinggi — dan harus dipimpin sendiri oleh rakyat Palestina. Para pendidik, akademisi, dan mahasiswa Palestina telah membuktikan keteguhan dan kemampuan mereka untuk bertahan serta membangun kembali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di Gaza, misalnya, telah menjadi teladan ketangguhan. Meskipun kampus-kampus mereka hancur total, para profesor dan peneliti terus mengajar dan melakukan riset di tempat-tempat darurat — di tempat penampungan, tenda, dan alun-alun publik — mempertahankan kemitraan internasional dan memberi makna bagi bagian paling vital dari masyarakat: para pemuda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Gaza, universitas bukan sekadar tempat belajar; mereka adalah sanggar pemikiran, welas asih, solidaritas, dan kesinambungan — infrastruktur rapuh dari imajinasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanpa universitas-universitas ini, siapa yang akan mendidik para dokter, perawat, guru, arsitek, pengacara, dan insinyur yang dibutuhkan Gaza? Siapa yang akan menyediakan ruang aman untuk berdialog, berefleksi, dan mengambil keputusan — fondasi dari setiap masyarakat yang berfungsi?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu bahwa tidak ada masa depan yang layak bagi rakyat Palestina tanpa lembaga pendidikan dan budaya yang kuat — lembaga yang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan, memulihkan martabat, dan menyalakan kembali harapan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Solidaritas, Bukan Paternalistik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama dua tahun terakhir, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Kampus-kampus universitas di seluruh dunia — dari Amerika Serikat hingga Afrika Selatan, dari Eropa hingga Amerika Latin — telah menjadi tempat kebangkitan moral. Mahasiswa dan profesor berdiri bersama menentang genosida di Gaza, menuntut diakhirinya perang dan menyerukan keadilan serta akuntabilitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aksi duduk, doa malam, dan kamp-kamp solidaritas mereka mengingatkan kita bahwa universitas bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tungku nurani.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebangkitan global dalam dunia pendidikan ini bukanlah simbol semata; ia merupakan penegasan kembali makna sejati ilmu pengetahuan. Ketika mahasiswa berani menanggung sanksi demi membela kehidupan dan martabat manusia, mereka mengingatkan kita bahwa pengetahuan tanpa kemanusiaan adalah hampa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Solidaritas yang mereka tunjukkan harus menjadi pedoman bagi cara lembaga-lembaga pendidikan tinggi dunia dalam menjalin kerja sama dan membantu membangun kembali universitas-universitas Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di dunia harus mendengar, bekerja sama, dan berkomitmen untuk jangka panjang. Mereka dapat membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga di Gaza, berbagi keahlian, mendukung penelitian, dan membantu membangun kembali infrastruktur intelektual masyarakat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beasiswa, proyek bersama, pengajaran jarak jauh, dan sumber daya digital terbuka adalah langkah-langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu, seperti yang telah dibuktikan rakyat Palestina sendiri, bahwa pembangunan kembali Gaza tidak akan berarti tanpa membangun kembali pendidikannya. Dari ruang kelas-lah masa depan Palestina dapat kembali tumbuh — dengan kepemimpinan lokal yang kuat dan solidaritas dunia yang tulus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">*) Profesor kebijakan publik di Universitas Hamad Bin Khalifa, profesor kehormatan di Universitas York, dan anggota Kelompok Referensi Ahli ICMD Institut Raoul Wallenberg. Ketua UNESCO Bidang Integrasi Pengungsi di Universitas Glasgow.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas','','inherit','closed','closed','','2334-revision-v1','','','2025-11-03 00:17:28','2025-11-03 00:17:28','',2334,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2337',0,'revision','',0),
(2338,1,'2025-11-03 00:18:26','2025-11-03 00:18:26','<h2 style=\"text-align: center;\">Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Sultan Barakat dan Alison Phipps *)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pemulihan pendidikan harus dimulai sekarang, dipimpin oleh rakyat Palestina, dengan solidaritas dari dunia internasional. Membangun Kembali Gaza dapat kita mulai dar Ruang-ruang Kelas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\"><strong>rezaervani.com - 3 November 2025 - Rubrik Analisa</strong></a> - Sudah dua minggu berlalu sejak para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh dan kembali menyatakan bahwa mereka telah menemukan jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Seperti halnya pernyataan-pernyataan sebelumnya, rakyat Palestina — mereka yang harus hidup dalam “perdamaian” itu — sekali lagi dikesampingkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Israel menjadikan gencatan senjata yang rapuh sebagai sandera, sementara dunia justru terfokus pada pencarian jenazah tawanan-tawanannya yang tewas. Tak ada pembicaraan tentang hak rakyat Palestina untuk mencari dan menghormati jenazah mereka sendiri, untuk berkabung secara terbuka atas kehilangan yang mereka derita.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan “rekonstruksi” kini digantungkan di hadapan penduduk Gaza. Mereka yang menyerukannya dari luar negeri seolah hanya membayangkan membersihkan puing, menuang semen, dan memperbaiki infrastruktur. Tidak ada pembicaraan tentang membangun kembali manusia — memulihkan lembaga-lembaga, martabat, dan rasa memiliki rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun inilah yang sebenarnya dibutuhkan rakyat Palestina. Rekonstruksi sejati harus berfokus pada manusia Gaza, dan harus dimulai bukan dengan semen, tetapi dengan pemulihan ruang-ruang belajar dan pendidikan. Harus dimulai dari anak-anak dan pemuda yang telah selamat dari mimpi buruk tak terbayangkan, namun masih berani bermimpi. Tanpa mereka — tanpa pendidik dan pelajar Palestina di pusatnya — upaya pembangunan kembali apa pun tidak akan bertahan lama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Rekonstruksi Tanpa Pengecualian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pemerintahan dan rekonstruksi Gaza yang saat ini beredar mengabaikan rakyat Palestina yang paling terdampak oleh genosida. Banyak aspek dari rencana-rencana itu dirancang bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk mengendalikan — mendirikan pengawas baru alih-alih menumbuhkan kepemimpinan lokal. Mereka lebih memprioritaskan keamanan Israel daripada kesejahteraan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita sudah melihat apa akibat dari pengecualian semacam itu dalam konteks Palestina: ketergantungan, frustrasi, dan keputusasaan. Sebagai akademisi yang selama bertahun-tahun bekerja bersama para dosen dan mahasiswa Palestina, kami telah menyaksikan betapa pentingnya peran pendidikan dalam masyarakat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itulah sebabnya kami yakin bahwa rekonstruksi harus dimulai dari pendidikan — termasuk pendidikan tinggi — dan harus dipimpin sendiri oleh rakyat Palestina. Para pendidik, akademisi, dan mahasiswa Palestina telah membuktikan keteguhan dan kemampuan mereka untuk bertahan serta membangun kembali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di Gaza, misalnya, telah menjadi teladan ketangguhan. Meskipun kampus-kampus mereka hancur total, para profesor dan peneliti terus mengajar dan melakukan riset di tempat-tempat darurat — di tempat penampungan, tenda, dan alun-alun publik — mempertahankan kemitraan internasional dan memberi makna bagi bagian paling vital dari masyarakat: para pemuda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Gaza, universitas bukan sekadar tempat belajar; mereka adalah sanggar pemikiran, welas asih, solidaritas, dan kesinambungan — infrastruktur rapuh dari imajinasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanpa universitas-universitas ini, siapa yang akan mendidik para dokter, perawat, guru, arsitek, pengacara, dan insinyur yang dibutuhkan Gaza? Siapa yang akan menyediakan ruang aman untuk berdialog, berefleksi, dan mengambil keputusan — fondasi dari setiap masyarakat yang berfungsi?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu bahwa tidak ada masa depan yang layak bagi rakyat Palestina tanpa lembaga pendidikan dan budaya yang kuat — lembaga yang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan, memulihkan martabat, dan menyalakan kembali harapan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Solidaritas, Bukan Paternalistik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama dua tahun terakhir, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Kampus-kampus universitas di seluruh dunia — dari Amerika Serikat hingga Afrika Selatan, dari Eropa hingga Amerika Latin — telah menjadi tempat kebangkitan moral. Mahasiswa dan profesor berdiri bersama menentang genosida di Gaza, menuntut diakhirinya perang dan menyerukan keadilan serta akuntabilitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aksi duduk, doa malam, dan kamp-kamp solidaritas mereka mengingatkan kita bahwa universitas bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tungku nurani.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebangkitan global dalam dunia pendidikan ini bukanlah simbol semata; ia merupakan penegasan kembali makna sejati ilmu pengetahuan. Ketika mahasiswa berani menanggung sanksi demi membela kehidupan dan martabat manusia, mereka mengingatkan kita bahwa pengetahuan tanpa kemanusiaan adalah hampa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Solidaritas yang mereka tunjukkan harus menjadi pedoman bagi cara lembaga-lembaga pendidikan tinggi dunia dalam menjalin kerja sama dan membantu membangun kembali universitas-universitas Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di dunia harus mendengar, bekerja sama, dan berkomitmen untuk jangka panjang. Mereka dapat membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga di Gaza, berbagi keahlian, mendukung penelitian, dan membantu membangun kembali infrastruktur intelektual masyarakat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beasiswa, proyek bersama, pengajaran jarak jauh, dan sumber daya digital terbuka adalah langkah-langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu, seperti yang telah dibuktikan rakyat Palestina sendiri, bahwa pembangunan kembali Gaza tidak akan berarti tanpa membangun kembali pendidikannya. Dari ruang kelas-lah masa depan Palestina dapat kembali tumbuh — dengan kepemimpinan lokal yang kuat dan solidaritas dunia yang tulus.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Riset yang Menyelamatkan Kehidupan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembangunan kembali tidak pernah sekadar urusan teknis — ia adalah tindakan moral. Sebuah ekologi politik baru harus tumbuh dari dalam Gaza itu sendiri, dibentuk oleh pengalaman rakyatnya, bukan oleh model yang diimpor dari luar. Pendidikan yang bertahap dan lintas generasi adalah satu-satunya jalan keluar dari siklus kehancuran yang tiada akhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tantangan ke depan menuntut kecerdikan ilmiah, medis, dan hukum. Misalnya, asbes dari bangunan yang hancur kini mencemari udara Gaza, mengancam terjadinya wabah kanker paru-paru. Bahaya itu saja sudah cukup untuk memerlukan kerja sama riset mendesak dan pertukaran pengetahuan lintas negara. Dibutuhkan waktu untuk berpikir, berdiskusi, menyelenggarakan konferensi, pertemuan, dan beasiswa pertukaran — seluruhnya adalah denyut nadi kehidupan akademik yang normal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, ada kekacauan kepemilikan tanah dan warisan di wilayah yang telah diratakan oleh tentara genosida. Para pengacara dan ilmuwan sosial akan dibutuhkan untuk menangani krisis ini: memulihkan hak kepemilikan, menyelesaikan sengketa, dan mendokumentasikan kehancuran untuk keadilan di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tak kalah penting, ada berbagai kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Arkeolog forensik, ahli bahasa, psikolog, dan jurnalis akan berperan membantu masyarakat memproses duka, melestarikan kenangan, dan mengungkap kehilangan dalam kata-kata mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap bidang ilmu memiliki perannya. Pendidikan menyatukan semuanya — mengubah pengetahuan menjadi kemampuan bertahan hidup, dan kemampuan bertahan hidup menjadi harapan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menjaga Ingatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Gaza berusaha bangkit dari genosida, wilayah ini juga harus memiliki ruang untuk berduka dan menjaga ingatan. Sebab perdamaian tanpa kebenaran hanyalah amnesia. Tak akan ada pembaruan tanpa duka, tak akan ada rekonsiliasi tanpa penamaan atas kehilangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap rumah yang hancur, setiap keluarga yang lenyap, layak didokumentasikan, diakui, dan dikenang sebagai bagian dari sejarah Gaza — bukan dihapus atas nama kecepatan atau kepentingan politik. Melalui proses yang berat ini, metodologi baru dalam merawat kemanusiaan akan lahir. Tindakan mengingat adalah fondasi keadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dapat berperan di sini juga — melalui sastra, seni, sejarah, dan iman — dengan memberi bentuk pada kesedihan dan mengubahnya menjadi tanah tempat ketangguhan tumbuh. Dalam lanskap Gaza yang rapuh dan porak-poranda, dunia yang lebih luas pun dapat disembuhkan melalui pendidikan. Dan hanya setelah itu, kita akan kembali memiliki di tanah itu, seperti kata penyair Palestina Mahmoud Darwish, <em>“segala yang membuat hidup layak dijalani.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Membangun kembali Gaza tentu akan membutuhkan derekan dan insinyur. Tetapi lebih dari itu, ia akan membutuhkan guru, pelajar, dan cendekiawan yang tahu bagaimana belajar dan berpraktik dengan penuh keterampilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pekerjaan menuju perdamaian tidak dimulai dengan mesin pengaduk semen, tetapi dengan rasa ingin tahu, kasih sayang, dan keberanian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bahkan di tengah reruntuhan dan aslaa’ — potongan tubuh para staf dan mahasiswa yang menjadi korban kekerasan — universitas-universitas Gaza tetap hidup.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka adalah penjaga ingatan dan pembangun masa depan Gaza, bukti nyata bahwa belajar itu sendiri adalah bentuk perlawanan, dan bahwa pendidikan harus dan akan selalu menjadi langkah pertama menuju perdamaian yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">*) Profesor kebijakan publik di Universitas Hamad Bin Khalifa, profesor kehormatan di Universitas York, dan anggota Kelompok Referensi Ahli ICMD Institut Raoul Wallenberg. Ketua UNESCO Bidang Integrasi Pengungsi di Universitas Glasgow.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas','','inherit','closed','closed','','2334-revision-v1','','','2025-11-03 00:18:26','2025-11-03 00:18:26','',2334,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2338',0,'revision','',0),
(2339,1,'2025-11-03 00:22:11','2025-11-03 00:22:11','<h2 style=\"text-align: center;\">Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Sultan Barakat dan Alison Phipps *)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pemulihan pendidikan harus dimulai sekarang, dipimpin oleh rakyat Palestina, dengan solidaritas dari dunia internasional. Membangun Kembali Gaza dapat kita mulai dari Ruang-ruang Kelas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\"><strong>rezaervani.com - 3 November 2025 - Rubrik Analisa</strong></a> - Sudah dua minggu berlalu sejak para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh dan kembali menyatakan bahwa mereka telah menemukan jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Seperti halnya pernyataan-pernyataan sebelumnya, rakyat Palestina — mereka yang harus hidup dalam “perdamaian” itu — sekali lagi dikesampingkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Israel menjadikan gencatan senjata yang rapuh sebagai sandera, sementara dunia justru terfokus pada pencarian jenazah tawanan-tawanannya yang tewas. Tak ada pembicaraan tentang hak rakyat Palestina untuk mencari dan menghormati jenazah mereka sendiri, untuk berkabung secara terbuka atas kehilangan yang mereka derita.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan “rekonstruksi” kini digantungkan di hadapan penduduk Gaza. Mereka yang menyerukannya dari luar negeri seolah hanya membayangkan membersihkan puing, menuang semen, dan memperbaiki infrastruktur. Tidak ada pembicaraan tentang membangun kembali manusia — memulihkan lembaga-lembaga, martabat, dan rasa memiliki rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun inilah yang sebenarnya dibutuhkan rakyat Palestina. Rekonstruksi sejati harus berfokus pada manusia Gaza, dan harus dimulai bukan dengan semen, tetapi dengan pemulihan ruang-ruang belajar dan pendidikan. Harus dimulai dari anak-anak dan pemuda yang telah selamat dari mimpi buruk tak terbayangkan, namun masih berani bermimpi. Tanpa mereka — tanpa pendidik dan pelajar Palestina di pusatnya — upaya pembangunan kembali apa pun tidak akan bertahan lama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Rekonstruksi Tanpa Pengecualian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pemerintahan dan rekonstruksi Gaza yang saat ini beredar mengabaikan rakyat Palestina yang paling terdampak oleh genosida. Banyak aspek dari rencana-rencana itu dirancang bukan untuk memberdayakan, melainkan untuk mengendalikan — mendirikan pengawas baru alih-alih menumbuhkan kepemimpinan lokal. Mereka lebih memprioritaskan keamanan Israel daripada kesejahteraan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita sudah melihat apa akibat dari pengecualian semacam itu dalam konteks Palestina: ketergantungan, frustrasi, dan keputusasaan. Sebagai akademisi yang selama bertahun-tahun bekerja bersama para dosen dan mahasiswa Palestina, kami telah menyaksikan betapa pentingnya peran pendidikan dalam masyarakat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itulah sebabnya kami yakin bahwa rekonstruksi harus dimulai dari pendidikan — termasuk pendidikan tinggi — dan harus dipimpin sendiri oleh rakyat Palestina. Para pendidik, akademisi, dan mahasiswa Palestina telah membuktikan keteguhan dan kemampuan mereka untuk bertahan serta membangun kembali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di Gaza, misalnya, telah menjadi teladan ketangguhan. Meskipun kampus-kampus mereka hancur total, para profesor dan peneliti terus mengajar dan melakukan riset di tempat-tempat darurat — di tempat penampungan, tenda, dan alun-alun publik — mempertahankan kemitraan internasional dan memberi makna bagi bagian paling vital dari masyarakat: para pemuda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Gaza, universitas bukan sekadar tempat belajar; mereka adalah sanggar pemikiran, welas asih, solidaritas, dan kesinambungan — infrastruktur rapuh dari imajinasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanpa universitas-universitas ini, siapa yang akan mendidik para dokter, perawat, guru, arsitek, pengacara, dan insinyur yang dibutuhkan Gaza? Siapa yang akan menyediakan ruang aman untuk berdialog, berefleksi, dan mengambil keputusan — fondasi dari setiap masyarakat yang berfungsi?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu bahwa tidak ada masa depan yang layak bagi rakyat Palestina tanpa lembaga pendidikan dan budaya yang kuat — lembaga yang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan, memulihkan martabat, dan menyalakan kembali harapan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Solidaritas, Bukan Paternalistik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama dua tahun terakhir, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Kampus-kampus universitas di seluruh dunia — dari Amerika Serikat hingga Afrika Selatan, dari Eropa hingga Amerika Latin — telah menjadi tempat kebangkitan moral. Mahasiswa dan profesor berdiri bersama menentang genosida di Gaza, menuntut diakhirinya perang dan menyerukan keadilan serta akuntabilitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aksi duduk, doa malam, dan kamp-kamp solidaritas mereka mengingatkan kita bahwa universitas bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tungku nurani.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebangkitan global dalam dunia pendidikan ini bukanlah simbol semata; ia merupakan penegasan kembali makna sejati ilmu pengetahuan. Ketika mahasiswa berani menanggung sanksi demi membela kehidupan dan martabat manusia, mereka mengingatkan kita bahwa pengetahuan tanpa kemanusiaan adalah hampa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Solidaritas yang mereka tunjukkan harus menjadi pedoman bagi cara lembaga-lembaga pendidikan tinggi dunia dalam menjalin kerja sama dan membantu membangun kembali universitas-universitas Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Universitas-universitas di dunia harus mendengar, bekerja sama, dan berkomitmen untuk jangka panjang. Mereka dapat membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga di Gaza, berbagi keahlian, mendukung penelitian, dan membantu membangun kembali infrastruktur intelektual masyarakat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beasiswa, proyek bersama, pengajaran jarak jauh, dan sumber daya digital terbuka adalah langkah-langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita tahu, seperti yang telah dibuktikan rakyat Palestina sendiri, bahwa pembangunan kembali Gaza tidak akan berarti tanpa membangun kembali pendidikannya. Dari ruang kelas-lah masa depan Palestina dapat kembali tumbuh — dengan kepemimpinan lokal yang kuat dan solidaritas dunia yang tulus.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Riset yang Menyelamatkan Kehidupan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembangunan kembali tidak pernah sekadar urusan teknis — ia adalah tindakan moral. Sebuah ekologi politik baru harus tumbuh dari dalam Gaza itu sendiri, dibentuk oleh pengalaman rakyatnya, bukan oleh model yang diimpor dari luar. Pendidikan yang bertahap dan lintas generasi adalah satu-satunya jalan keluar dari siklus kehancuran yang tiada akhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tantangan ke depan menuntut kecerdikan ilmiah, medis, dan hukum. Misalnya, asbes dari bangunan yang hancur kini mencemari udara Gaza, mengancam terjadinya wabah kanker paru-paru. Bahaya itu saja sudah cukup untuk memerlukan kerja sama riset mendesak dan pertukaran pengetahuan lintas negara. Dibutuhkan waktu untuk berpikir, berdiskusi, menyelenggarakan konferensi, pertemuan, dan beasiswa pertukaran — seluruhnya adalah denyut nadi kehidupan akademik yang normal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, ada kekacauan kepemilikan tanah dan warisan di wilayah yang telah diratakan oleh tentara genosida. Para pengacara dan ilmuwan sosial akan dibutuhkan untuk menangani krisis ini: memulihkan hak kepemilikan, menyelesaikan sengketa, dan mendokumentasikan kehancuran untuk keadilan di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tak kalah penting, ada berbagai kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Arkeolog forensik, ahli bahasa, psikolog, dan jurnalis akan berperan membantu masyarakat memproses duka, melestarikan kenangan, dan mengungkap kehilangan dalam kata-kata mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap bidang ilmu memiliki perannya. Pendidikan menyatukan semuanya — mengubah pengetahuan menjadi kemampuan bertahan hidup, dan kemampuan bertahan hidup menjadi harapan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menjaga Ingatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Gaza berusaha bangkit dari genosida, wilayah ini juga harus memiliki ruang untuk berduka dan menjaga ingatan. Sebab perdamaian tanpa kebenaran hanyalah amnesia. Tak akan ada pembaruan tanpa duka, tak akan ada rekonsiliasi tanpa penamaan atas kehilangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap rumah yang hancur, setiap keluarga yang lenyap, layak didokumentasikan, diakui, dan dikenang sebagai bagian dari sejarah Gaza — bukan dihapus atas nama kecepatan atau kepentingan politik. Melalui proses yang berat ini, metodologi baru dalam merawat kemanusiaan akan lahir. Tindakan mengingat adalah fondasi keadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dapat berperan di sini juga — melalui sastra, seni, sejarah, dan iman — dengan memberi bentuk pada kesedihan dan mengubahnya menjadi tanah tempat ketangguhan tumbuh. Dalam lanskap Gaza yang rapuh dan porak-poranda, dunia yang lebih luas pun dapat disembuhkan melalui pendidikan. Dan hanya setelah itu, kita akan kembali memiliki di tanah itu, seperti kata penyair Palestina Mahmoud Darwish, <em>“segala yang membuat hidup layak dijalani.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Membangun kembali Gaza tentu akan membutuhkan derekan dan insinyur. Tetapi lebih dari itu, ia akan membutuhkan guru, pelajar, dan cendekiawan yang tahu bagaimana belajar dan berpraktik dengan penuh keterampilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pekerjaan menuju perdamaian tidak dimulai dengan mesin pengaduk semen, tetapi dengan rasa ingin tahu, kasih sayang, dan keberanian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bahkan di tengah reruntuhan dan aslaa’ — potongan tubuh para staf dan mahasiswa yang menjadi korban kekerasan — universitas-universitas Gaza tetap hidup.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka adalah penjaga ingatan dan pembangun masa depan Gaza, bukti nyata bahwa belajar itu sendiri adalah bentuk perlawanan, dan bahwa pendidikan harus dan akan selalu menjadi langkah pertama menuju perdamaian yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">*) Profesor kebijakan publik di Universitas Hamad Bin Khalifa, profesor kehormatan di Universitas York, dan anggota Kelompok Referensi Ahli ICMD Institut Raoul Wallenberg. Ketua UNESCO Bidang Integrasi Pengungsi di Universitas Glasgow.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Membangun Kembali Gaza Dimulai dari Ruang Kelas','','inherit','closed','closed','','2334-revision-v1','','','2025-11-03 00:22:11','2025-11-03 00:22:11','',2334,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2339',0,'revision','',0),
(2340,1,'2025-11-03 04:45:39','2025-11-03 04:45:39','<h2 style=\"text-align: center;\">Yordania Menyalurkan 1.000 Paket Sayur dan Buah di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Yordania Salurkan 1000 Paket Sayur dan Buah sebagai bagian dari paket bantuan kemanusiaan untuk Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 3 November 2025</strong></a> - Kampanye bantuan kemanusiaan Yordania, bekerja sama dengan Lembaga Amal Hashimiyah Yordania (sebuah lembaga resmi), melanjutkan upaya kemanusiaannya di Jalur Gaza. Pada hari Minggu, mereka menyalurkan 1.000 paket berisi sayur dan buah-buahan di wilayah Gaza utara dan selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, kampanye dan lembaga tersebut menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari tanggapan berkelanjutan terhadap kebutuhan kemanusiaan mendesak yang dihadapi penduduk dan pengungsi di tengah kenaikan biaya hidup dan terus ditutupnya perlintasan perbatasan. Sayur dan buah termasuk bahan pokok yang kini sulit diperoleh di dalam wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua pihak itu menegaskan komitmen mereka untuk terus melaksanakan distribusi bantuan pangan dan kemanusiaan secara langsung di lapangan, guna memperkuat ketahanan warga dan membantu mereka menghadapi kondisi kemanusiaan yang sangat sulit yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 7 Oktober 2023, negara pendudukan Israel, dengan dukungan Amerika Serikat dan Eropa, melancarkan genosida di Jalur Gaza yang mencakup pembunuhan, kelaparan, penghancuran, pengusiran, dan penahanan, sambil mengabaikan seruan internasional serta putusan Mahkamah Internasional yang memerintahkan agar pembantaian itu dihentikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Agresi tersebut telah menyebabkan lebih dari 238.000 warga Palestina gugur atau terluka, sebagian besar anak-anak dan perempuan, serta lebih dari 11.000 orang hilang. Ratusan ribu warga terus mengungsi, dan kelaparan telah merenggut banyak nyawa, terutama anak-anak. Selain itu, kehancuran besar-besaran telah menghapus sebagian besar kota dan wilayah Gaza dari peta.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://qudspress.com/\">Quds Press</a>','Yordania Salurkan 1000 Paket Sayur dan Buah di Gaza','','publish','open','open','','yordania-salurkan-1000-paket-sayur-dan-buah-di-gaza','','','2025-11-03 04:46:03','2025-11-03 04:46:03','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2340',0,'post','',0),
(2341,1,'2025-11-03 04:45:21','2025-11-03 04:45:21','','bantuan_yordania','','inherit','open','closed','','bantuan_yordania','','','2025-11-03 04:45:21','2025-11-03 04:45:21','',2340,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/bantuan_yordania.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2342,1,'2025-11-03 04:45:39','2025-11-03 04:45:39','<h2 style=\"text-align: center;\">Yordania Menyalurkan 1.000 Paket Sayur dan Buah di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Yordania Salurkan 1000 Paket Sayur dan Buah sebagai bagian dari paket bantuan kemanusiaan untuk Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 3 November 2025 - Kampanye bantuan kemanusiaan Yordania, bekerja sama dengan Lembaga Amal Hashimiyah Yordania (sebuah lembaga resmi), melanjutkan upaya kemanusiaannya di Jalur Gaza. Pada hari Minggu, mereka menyalurkan 1.000 paket berisi sayur dan buah-buahan di wilayah Gaza utara dan selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, kampanye dan lembaga tersebut menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari tanggapan berkelanjutan terhadap kebutuhan kemanusiaan mendesak yang dihadapi penduduk dan pengungsi di tengah kenaikan biaya hidup dan terus ditutupnya perlintasan perbatasan. Sayur dan buah termasuk bahan pokok yang kini sulit diperoleh di dalam wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua pihak itu menegaskan komitmen mereka untuk terus melaksanakan distribusi bantuan pangan dan kemanusiaan secara langsung di lapangan, guna memperkuat ketahanan warga dan membantu mereka menghadapi kondisi kemanusiaan yang sangat sulit yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 7 Oktober 2023, negara pendudukan Israel, dengan dukungan Amerika Serikat dan Eropa, melancarkan genosida di Jalur Gaza yang mencakup pembunuhan, kelaparan, penghancuran, pengusiran, dan penahanan, sambil mengabaikan seruan internasional serta putusan Mahkamah Internasional yang memerintahkan agar pembantaian itu dihentikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Agresi tersebut telah menyebabkan lebih dari 238.000 warga Palestina gugur atau terluka, sebagian besar anak-anak dan perempuan, serta lebih dari 11.000 orang hilang. Ratusan ribu warga terus mengungsi, dan kelaparan telah merenggut banyak nyawa, terutama anak-anak. Selain itu, kehancuran besar-besaran telah menghapus sebagian besar kota dan wilayah Gaza dari peta.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://qudspress.com/\">Quds Press</a>','Yordania Salurkan 1000 Paket Sayur dan Buah di Gaza','','inherit','closed','closed','','2340-revision-v1','','','2025-11-03 04:45:39','2025-11-03 04:45:39','',2340,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2342',0,'revision','',0),
(2343,1,'2025-11-03 04:46:03','2025-11-03 04:46:03','<h2 style=\"text-align: center;\">Yordania Menyalurkan 1.000 Paket Sayur dan Buah di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Yordania Salurkan 1000 Paket Sayur dan Buah sebagai bagian dari paket bantuan kemanusiaan untuk Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 3 November 2025</strong></a> - Kampanye bantuan kemanusiaan Yordania, bekerja sama dengan Lembaga Amal Hashimiyah Yordania (sebuah lembaga resmi), melanjutkan upaya kemanusiaannya di Jalur Gaza. Pada hari Minggu, mereka menyalurkan 1.000 paket berisi sayur dan buah-buahan di wilayah Gaza utara dan selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, kampanye dan lembaga tersebut menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari tanggapan berkelanjutan terhadap kebutuhan kemanusiaan mendesak yang dihadapi penduduk dan pengungsi di tengah kenaikan biaya hidup dan terus ditutupnya perlintasan perbatasan. Sayur dan buah termasuk bahan pokok yang kini sulit diperoleh di dalam wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua pihak itu menegaskan komitmen mereka untuk terus melaksanakan distribusi bantuan pangan dan kemanusiaan secara langsung di lapangan, guna memperkuat ketahanan warga dan membantu mereka menghadapi kondisi kemanusiaan yang sangat sulit yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 7 Oktober 2023, negara pendudukan Israel, dengan dukungan Amerika Serikat dan Eropa, melancarkan genosida di Jalur Gaza yang mencakup pembunuhan, kelaparan, penghancuran, pengusiran, dan penahanan, sambil mengabaikan seruan internasional serta putusan Mahkamah Internasional yang memerintahkan agar pembantaian itu dihentikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Agresi tersebut telah menyebabkan lebih dari 238.000 warga Palestina gugur atau terluka, sebagian besar anak-anak dan perempuan, serta lebih dari 11.000 orang hilang. Ratusan ribu warga terus mengungsi, dan kelaparan telah merenggut banyak nyawa, terutama anak-anak. Selain itu, kehancuran besar-besaran telah menghapus sebagian besar kota dan wilayah Gaza dari peta.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://qudspress.com/\">Quds Press</a>','Yordania Salurkan 1000 Paket Sayur dan Buah di Gaza','','inherit','closed','closed','','2340-revision-v1','','','2025-11-03 04:46:03','2025-11-03 04:46:03','',2340,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2343',0,'revision','',0),
(2344,1,'2025-11-03 07:42:33','2025-11-03 07:42:33','<h2 style=\"text-align: center;\">Yerusalem: Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Genosida Israel di Palestina, khususnya Gaza, tidak hanya menjadi keprihatinan kalangan Muslim. Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida dalam khutbah yang disampaikannya di Yerusalem</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 3 November 2025</strong></a> - Uskup Protestan di Yerusalem, Ibrahim Azar, menyebut Israel melakukan genosida di Jalur Gaza dalam sebuah khotbah yang ia sampaikan di Gereja Penebus (Erlöserkirche), Kota Tua Yerusalem.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Bagaimana rupa Reformasi setelah dua tahun genosida? Apa arti Reformasi ketika kita memandang dunia, sebuah negeri, yang telah begitu hancur?” ujar rohaniwan asal Palestina itu dalam khotbahnya memperingati Hari Reformasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Teks lengkap khotbah Uskup Azar dari Gereja Lutheran Injili di Yordania dan Tanah Suci kemudian dipublikasikan melalui akun Facebook resmi gereja tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Reaksi Delegasi Jerman</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah delegasi Parlemen Negara Bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) yang sedang berkunjung ke Israel dan turut hadir dalam kebaktian itu, menyatakan keterkejutan atas pernyataan Azar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami secara tegas mengambil jarak dari pandangan yang sepihak dalam khotbah tersebut — terlebih lagi sebagai delegasi Jerman,” bunyi pernyataan resmi parlemen NRW yang dirilis di Düsseldorf.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua parlemen NRW, André Kuper, menyebut bahwa pilihan kata yang digunakan oleh Azar “tidak dapat diterima dan sama sekali tidak pantas bagi kami sebagai orang Jerman.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Pemusnahan di Gaza</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel telah melancarkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, yang oleh semakin banyak pakar dan organisasi hak asasi manusia dinilai sebagai bentuk genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 68.600 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan sekitar 170.660 orang luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah korban tewas sebenarnya bisa mencapai 200.000 jiwa, karena masih banyak korban hilang atau tertimbun reruntuhan bangunan yang belum berhasil dievakuasi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gugatan Hukum Internasional terhadap Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada November 2025, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag juga tengah memproses gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan pada Desember 2023, yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.trtdeutsch.com/\">TRT Deutsch</a>','Yerusalem: Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida','','publish','open','open','','yerusalem-uskup-protestan-sebut-israel-lakukan-genosida','','','2025-11-03 07:42:59','2025-11-03 07:42:59','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2344',0,'post','',0),
(2345,1,'2025-11-03 07:37:57','2025-11-03 07:37:57','<h2 style=\"text-align: center;\">Yerusalem: Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uskup Protestan di Yerusalem, Ibrahim Azar, menyebut Israel melakukan genosida di Jalur Gaza dalam sebuah khotbah yang ia sampaikan di Gereja Penebus (Erlöserkirche), Kota Tua Yerusalem.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Bagaimana rupa Reformasi setelah dua tahun genosida? Apa arti Reformasi ketika kita memandang dunia, sebuah negeri, yang telah begitu hancur?” ujar rohaniwan asal Palestina itu dalam khotbahnya memperingati Hari Reformasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Teks lengkap khotbah Uskup Azar dari Gereja Lutheran Injili di Yordania dan Tanah Suci kemudian dipublikasikan melalui akun Facebook resmi gereja tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Reaksi Delegasi Jerman</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah delegasi Parlemen Negara Bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) yang sedang berkunjung ke Israel dan turut hadir dalam kebaktian itu, menyatakan keterkejutan atas pernyataan Azar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami secara tegas mengambil jarak dari pandangan yang sepihak dalam khotbah tersebut — terlebih lagi sebagai delegasi Jerman,” bunyi pernyataan resmi parlemen NRW yang dirilis di Düsseldorf.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua parlemen NRW, André Kuper, menyebut bahwa pilihan kata yang digunakan oleh Azar “tidak dapat diterima dan sama sekali tidak pantas bagi kami sebagai orang Jerman.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Pemusnahan di Gaza</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel telah melancarkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, yang oleh semakin banyak pakar dan organisasi hak asasi manusia dinilai sebagai bentuk genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 68.600 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan sekitar 170.660 orang luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah korban tewas sebenarnya bisa mencapai 200.000 jiwa, karena masih banyak korban hilang atau tertimbun reruntuhan bangunan yang belum berhasil dievakuasi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gugatan Hukum Internasional terhadap Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada November 2025, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag juga tengah memproses gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan pada Desember 2023, yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.trtdeutsch.com/\">TRT Deutsch</a>','Yerusalem: Uskup Protestan Menuduh Israel Lakukan Genosida','','inherit','closed','closed','','2344-revision-v1','','','2025-11-03 07:37:57','2025-11-03 07:37:57','',2344,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2345',0,'revision','',0),
(2346,1,'2025-11-03 07:42:03','2025-11-03 07:42:03','','uskup_protestan_sebut_israel_lakukan_genosida','','inherit','open','closed','','uskup_protestan_sebut_israel_lakukan_genosida','','','2025-11-03 07:42:03','2025-11-03 07:42:03','',2344,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/uskup_protestan_sebut_israel_lakukan_genosida.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2347,1,'2025-11-03 07:42:33','2025-11-03 07:42:33','<h2 style=\"text-align: center;\">Yerusalem: Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Genosida Israel di Palestina, khususnya Gaza, tidak hanya menjadi keprihatinan kalangan Muslim. Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida dalam khutbah yang disampaikannya di Yerusalem</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 3 November 2025 - Uskup Protestan di Yerusalem, Ibrahim Azar, menyebut Israel melakukan genosida di Jalur Gaza dalam sebuah khotbah yang ia sampaikan di Gereja Penebus (Erlöserkirche), Kota Tua Yerusalem.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Bagaimana rupa Reformasi setelah dua tahun genosida? Apa arti Reformasi ketika kita memandang dunia, sebuah negeri, yang telah begitu hancur?” ujar rohaniwan asal Palestina itu dalam khotbahnya memperingati Hari Reformasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Teks lengkap khotbah Uskup Azar dari Gereja Lutheran Injili di Yordania dan Tanah Suci kemudian dipublikasikan melalui akun Facebook resmi gereja tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Reaksi Delegasi Jerman</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah delegasi Parlemen Negara Bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) yang sedang berkunjung ke Israel dan turut hadir dalam kebaktian itu, menyatakan keterkejutan atas pernyataan Azar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami secara tegas mengambil jarak dari pandangan yang sepihak dalam khotbah tersebut — terlebih lagi sebagai delegasi Jerman,” bunyi pernyataan resmi parlemen NRW yang dirilis di Düsseldorf.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua parlemen NRW, André Kuper, menyebut bahwa pilihan kata yang digunakan oleh Azar “tidak dapat diterima dan sama sekali tidak pantas bagi kami sebagai orang Jerman.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Pemusnahan di Gaza</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel telah melancarkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, yang oleh semakin banyak pakar dan organisasi hak asasi manusia dinilai sebagai bentuk genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 68.600 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan sekitar 170.660 orang luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah korban tewas sebenarnya bisa mencapai 200.000 jiwa, karena masih banyak korban hilang atau tertimbun reruntuhan bangunan yang belum berhasil dievakuasi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gugatan Hukum Internasional terhadap Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada November 2025, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag juga tengah memproses gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan pada Desember 2023, yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.trtdeutsch.com/\">TRT Deutsch</a>','Yerusalem: Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida','','inherit','closed','closed','','2344-revision-v1','','','2025-11-03 07:42:33','2025-11-03 07:42:33','',2344,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2347',0,'revision','',0),
(2348,1,'2025-11-03 07:42:59','2025-11-03 07:42:59','<h2 style=\"text-align: center;\">Yerusalem: Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Genosida Israel di Palestina, khususnya Gaza, tidak hanya menjadi keprihatinan kalangan Muslim. Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida dalam khutbah yang disampaikannya di Yerusalem</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 3 November 2025</strong></a> - Uskup Protestan di Yerusalem, Ibrahim Azar, menyebut Israel melakukan genosida di Jalur Gaza dalam sebuah khotbah yang ia sampaikan di Gereja Penebus (Erlöserkirche), Kota Tua Yerusalem.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Bagaimana rupa Reformasi setelah dua tahun genosida? Apa arti Reformasi ketika kita memandang dunia, sebuah negeri, yang telah begitu hancur?” ujar rohaniwan asal Palestina itu dalam khotbahnya memperingati Hari Reformasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Teks lengkap khotbah Uskup Azar dari Gereja Lutheran Injili di Yordania dan Tanah Suci kemudian dipublikasikan melalui akun Facebook resmi gereja tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Reaksi Delegasi Jerman</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah delegasi Parlemen Negara Bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) yang sedang berkunjung ke Israel dan turut hadir dalam kebaktian itu, menyatakan keterkejutan atas pernyataan Azar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami secara tegas mengambil jarak dari pandangan yang sepihak dalam khotbah tersebut — terlebih lagi sebagai delegasi Jerman,” bunyi pernyataan resmi parlemen NRW yang dirilis di Düsseldorf.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua parlemen NRW, André Kuper, menyebut bahwa pilihan kata yang digunakan oleh Azar “tidak dapat diterima dan sama sekali tidak pantas bagi kami sebagai orang Jerman.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Pemusnahan di Gaza</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel telah melancarkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, yang oleh semakin banyak pakar dan organisasi hak asasi manusia dinilai sebagai bentuk genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 68.600 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan sekitar 170.660 orang luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah korban tewas sebenarnya bisa mencapai 200.000 jiwa, karena masih banyak korban hilang atau tertimbun reruntuhan bangunan yang belum berhasil dievakuasi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gugatan Hukum Internasional terhadap Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada November 2025, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag juga tengah memproses gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan pada Desember 2023, yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.trtdeutsch.com/\">TRT Deutsch</a>','Yerusalem: Uskup Protestan Sebut Israel Lakukan Genosida','','inherit','closed','closed','','2344-revision-v1','','','2025-11-03 07:42:59','2025-11-03 07:42:59','',2344,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2348',0,'revision','',0),
(2349,1,'2025-11-04 00:26:51','2025-11-04 00:26:51','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Trump dan Upaya Mencabut Kekuasaan dari Netanyahu</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Sultan — Penulis dan jurnalis Mesir</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel Trump dan Upaya Mencabut Kekuasaan dari Netanyahu ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, pemerintahan Trump menghabiskan modal politik dalam jumlah besar demi memaksa gencatan senjata yang dimulai di Gaza pada 10 Oktober agar bertahan selama minggu-minggu awalnya — setelah dua tahun penuh tindakan brutal Israel tanpa hukuman terhadap warga sipil tak bersenjata di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Gedung Putih membentuk sebuah otoritas administratif paralel di Yerusalem — tidak jauh dari kediaman Netanyahu. Badan ini terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan AS dan jenderal-jenderal senior Amerika. Secara formal, tugasnya adalah “mengkoordinasikan operasi di Gaza,” namun pada kenyataannya, badan ini menjalankan pengawasan ketat terhadap perilaku Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, untuk memastikan ia tidak melanggar batasan-batasan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah Amerika ini dilakukan tanpa basa-basi diplomatik — sebagai ekspresi terbuka dan keras atas hilangnya kepercayaan terhadap niat Netanyahu. Menurut Presiden Trump, jika Netanyahu dibiarkan tanpa otoritas yang dapat mengendalikan dorongan militernya, ia akan melanjutkan perang selama bertahun-tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Netanyahu bisa membahayakan perjanjian gencatan senjata di Gaza dengan Hamas, sebagaimana dilaporkan <em>The New York Times</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut surat kabar tersebut — yang mengutip sejumlah pejabat AS tanpa menyebut nama — kekhawatiran Washington bahwa Netanyahu akan merusak kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat mendorong pemerintahan Trump melakukan upaya diplomatik besar-besaran untuk menjaga kelangsungan gencatan senjata dan mencegah kembalinya perang total.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kerapuhan situasi tampak jelas melalui serangan udara Israel terakhir di berbagai wilayah Gaza, termasuk Rafah di bagian selatan, yang menewaskan puluhan warga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran dengan berbagai tingkat keparahan. Sebagaimana di pihak Israel ada kelompok ekstrem kanan dan fasis, di pihak Palestina pun mungkin ada kelompok bersenjata atau faksi-faksi yang tidak menginginkan keberhasilan gencatan senjata. Masing-masing pihak memiliki kepentingannya sendiri, menurut perkiraan yang belum bisa dipastikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kaum ekstremis Israel merupakan bagian utama dari pengambilan keputusan keamanan, diplomatik, dan politik di Tel Aviv. Hal ini menjadikan mereka ancaman terbesar bagi kesepakatan itu, sekaligus terhadap visi Trump untuk masa depan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun demikian, Netanyahu tetap diberi ruang gerak terbatas untuk bertindak dalam koordinasi dengan Washington apabila pasukan Israel menghadapi apa yang ia anggap sebagai “pelanggaran.” Hal ini terlihat jelas pada 28 Oktober, ketika Israel kembali menyerang Gaza. Pernyataan resmi AS waktu itu menyebut serangan itu sebagai “tindakan membela diri,” dan menegaskan bahwa gencatan senjata “tidak akan terpengaruh karenanya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun “pembenaran” itu tidak dapat menyembunyikan nada kekhawatiran AS terhadap Netanyahu — baik sebelum maupun selama dimulainya kembali “tanggapan Israel”. Tidak ada pihak yang berkepentingan untuk kembali berperang selain Netanyahu sendiri, yang memiliki alasan politik dan keluarga, serta basis pendukung kanan ekstremnya yang digerakkan oleh keyakinan keagamaan Taurat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kekhawatiran Washington mencapai puncaknya dengan upaya untuk secara terbuka mencabut kewenangan keamanan Israel dari tangan Netanyahu — dan untuk pertama kalinya, menyerahkannya kepada pengawas politik dan militer Amerika yang ditempatkan di Yerusalem dan mendapat mandat langsung dari Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika tidak peduli dengan rasa pahit warga Israel yang menganggap hal itu sebagai perampasan kedaulatan mereka dalam penggunaan kekuatan yang kini berada di tangan Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amos Harel, analis militer senior di <em>Haaretz</em>, mengatakan kepada CNN:\r\n“Peraturan permainan sedang ditulis saat kita berbicara sekarang, tapi jelas Amerika Serikat yang mengendalikan segalanya, dan Israel mengikuti aturannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan: “Netanyahu tak akan pernah mengakuinya, tetapi pada kenyataannya Israel telah menyerahkan sebagian dari kedaulatannya, karena para jenderal Amerika kini menguasai jalannya situasi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang menarik, Trump secara bertahap mengambil serangkaian langkah yang menunjukkan kekhawatirannya terhadap “sifat impulsif” Netanyahu dan petualangan-petualangannya yang tampak hanya ingin memperpanjang perang demi menyelamatkan masa depan politik dan keamanan keluarganya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dinamika ini terlihat dari campur tangan pemerintahan Trump yang berulang dalam keputusan strategis Israel beberapa bulan terakhir. Pada Juni, Trump memerintahkan Angkatan Udara Israel menarik pesawatnya yang sedang menuju operasi terhadap target Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada September, Trump memaksa Netanyahu meminta maaf kepada Qatar setelah serangan gagal yang menargetkan pemimpin Hamas di Doha. Beberapa hari kemudian, Trump secara terbuka memerintahkan Israel menghentikan operasi udara di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagian politisi Israel mulai mengungkapkan kekhawatiran terhadap meluasnya campur tangan AS dalam keputusan strategis utama Tel Aviv — terutama dalam kedaulatannya menggunakan kekuatan militer. Pemimpin oposisi Yair Lapid menuduh Netanyahu “telah menjadikan Israel sendirian sebagai protektorat yang tunduk pada instruksi asing terkait keamanannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Gadi Eisenkot, mengatakan kepada radio Kan:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Operasi ini dijalankan oleh kekuatan luar, yaitu Amerika Serikat, dan ini sangat bermasalah.” Ia menambahkan, “Seiring berjalannya implementasi kesepakatan, akan semakin banyak pasukan internasional yang masuk, dan hal ini akan membatasi Tentara Pertahanan Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump memahami bahwa Netanyahu memperpanjang perang karena alasan politik: ia bergantung pada koalisi kanan ekstrem yang tidak sepenuhnya ia kendalikan. Ia memerlukan keberlangsungan koalisi itu untuk tetap menjadi perdana menteri. Selain itu, perang berfungsi sebagai pengalihan dari kasus korupsi panjang yang dihadapinya — kasus yang selalu ia sangkal dan sebut sebagai kampanye politik yang bermotif menjatuhkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena itu, dalam kunjungannya terakhir ke Tel Aviv dan pidatonya di Knesset, Trump berusaha memastikan agar rencananya untuk menghentikan perang tidak gagal. Ia mengusulkan agar Presiden Israel memberikan pengampunan kepada Netanyahu, karena menurut Trump, jika Netanyahu diadili, ia akan menolak menghentikan perang di Gaza dan menggagalkan setiap upaya perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Netanyahu sendiri berulang kali menunda proses persidangannya dengan alasan sibuk mengelola perang di berbagai front. Ia bahkan mengejek upaya penegak hukum dengan mengatakan, “Saya perdana menteri, saya memimpin negara, saya memimpin perang. Saya tidak memikirkan masa depan pribadi saya, tapi masa depan Negara Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2020, Netanyahu diadili atas tiga kasus korupsi terpisah namun saling berkaitan: menerima hadiah berupa cerutu, sampanye, perhiasan, tas, dan pakaian mewah; menghambat penyelidikan hukum; serta menekan dua media besar Israel untuk memberinya liputan yang menguntungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump sendiri pernah mengecam kasus tersebut. Pada Juni lalu, ia menulis di media sosial bahwa proses pengadilan Netanyahu akan menghambat negosiasi penghentian perang dengan Hamas. Ia menulis, “Biarkan Bibi bebas, dia punya tugas besar!”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun hambatan politik terbesar bagi impian Trump, sebagaimana dikatakan Tal Shalev, tetap ada: bagaimana menyeimbangkan tuntutan akan jalan menuju negara Palestina yang layak dengan kenyataan bahwa Netanyahu terikat oleh koalisi sayap kanan yang keras.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mungkin karena itu, baik Trump maupun Netanyahu berulang kali menyatakan niat mereka untuk membawa Timur Tengah melangkah lebih jauh dari sekadar “mengelola konflik” menuju perluasan baru <em>Perjanjian Abraham</em> — sebuah “umpan politik” yang terus digelorakan Trump dan kini tengah diupayakan keras oleh Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sini, dukungan AS bisa menjadi keuntungan bagi Netanyahu: tekanan Trump dapat memberinya perlindungan politik di dalam negeri sekaligus alasan untuk melakukan konsesi yang tak akan diterima oleh koalisinya tanpa tekanan tersebut.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Trump dan Upaya Mencabut Kekuasaan dari Netanyahu','','publish','open','open','','trump-dan-upaya-mencabut-kekuasaan-dari-netanyahu','','','2025-11-04 00:27:24','2025-11-04 00:27:24','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2349',0,'post','',0),
(2350,1,'2025-11-04 00:26:39','2025-11-04 00:26:39','','trump_netanyahu (1)','','inherit','open','closed','','trump_netanyahu-1','','','2025-11-04 00:26:39','2025-11-04 00:26:39','',2349,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/trump_netanyahu-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2351,1,'2025-11-04 00:26:51','2025-11-04 00:26:51','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Trump dan Upaya Mencabut Kekuasaan dari Netanyahu</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Sultan — Penulis dan jurnalis Mesir</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel Trump dan Upaya Mencabut Kekuasaan dari Netanyahu ini kami arsipkan di Kategori Analisa</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, pemerintahan Trump menghabiskan modal politik dalam jumlah besar demi memaksa gencatan senjata yang dimulai di Gaza pada 10 Oktober agar bertahan selama minggu-minggu awalnya — setelah dua tahun penuh tindakan brutal Israel tanpa hukuman terhadap warga sipil tak bersenjata di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Gedung Putih membentuk sebuah otoritas administratif paralel di Yerusalem — tidak jauh dari kediaman Netanyahu. Badan ini terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan AS dan jenderal-jenderal senior Amerika. Secara formal, tugasnya adalah “mengkoordinasikan operasi di Gaza,” namun pada kenyataannya, badan ini menjalankan pengawasan ketat terhadap perilaku Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, untuk memastikan ia tidak melanggar batasan-batasan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah Amerika ini dilakukan tanpa basa-basi diplomatik — sebagai ekspresi terbuka dan keras atas hilangnya kepercayaan terhadap niat Netanyahu. Menurut Presiden Trump, jika Netanyahu dibiarkan tanpa otoritas yang dapat mengendalikan dorongan militernya, ia akan melanjutkan perang selama bertahun-tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Netanyahu bisa membahayakan perjanjian gencatan senjata di Gaza dengan Hamas, sebagaimana dilaporkan <em>The New York Times</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut surat kabar tersebut — yang mengutip sejumlah pejabat AS tanpa menyebut nama — kekhawatiran Washington bahwa Netanyahu akan merusak kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat mendorong pemerintahan Trump melakukan upaya diplomatik besar-besaran untuk menjaga kelangsungan gencatan senjata dan mencegah kembalinya perang total.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kerapuhan situasi tampak jelas melalui serangan udara Israel terakhir di berbagai wilayah Gaza, termasuk Rafah di bagian selatan, yang menewaskan puluhan warga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran dengan berbagai tingkat keparahan. Sebagaimana di pihak Israel ada kelompok ekstrem kanan dan fasis, di pihak Palestina pun mungkin ada kelompok bersenjata atau faksi-faksi yang tidak menginginkan keberhasilan gencatan senjata. Masing-masing pihak memiliki kepentingannya sendiri, menurut perkiraan yang belum bisa dipastikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kaum ekstremis Israel merupakan bagian utama dari pengambilan keputusan keamanan, diplomatik, dan politik di Tel Aviv. Hal ini menjadikan mereka ancaman terbesar bagi kesepakatan itu, sekaligus terhadap visi Trump untuk masa depan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun demikian, Netanyahu tetap diberi ruang gerak terbatas untuk bertindak dalam koordinasi dengan Washington apabila pasukan Israel menghadapi apa yang ia anggap sebagai “pelanggaran.” Hal ini terlihat jelas pada 28 Oktober, ketika Israel kembali menyerang Gaza. Pernyataan resmi AS waktu itu menyebut serangan itu sebagai “tindakan membela diri,” dan menegaskan bahwa gencatan senjata “tidak akan terpengaruh karenanya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun “pembenaran” itu tidak dapat menyembunyikan nada kekhawatiran AS terhadap Netanyahu — baik sebelum maupun selama dimulainya kembali “tanggapan Israel”. Tidak ada pihak yang berkepentingan untuk kembali berperang selain Netanyahu sendiri, yang memiliki alasan politik dan keluarga, serta basis pendukung kanan ekstremnya yang digerakkan oleh keyakinan keagamaan Taurat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kekhawatiran Washington mencapai puncaknya dengan upaya untuk secara terbuka mencabut kewenangan keamanan Israel dari tangan Netanyahu — dan untuk pertama kalinya, menyerahkannya kepada pengawas politik dan militer Amerika yang ditempatkan di Yerusalem dan mendapat mandat langsung dari Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika tidak peduli dengan rasa pahit warga Israel yang menganggap hal itu sebagai perampasan kedaulatan mereka dalam penggunaan kekuatan yang kini berada di tangan Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amos Harel, analis militer senior di <em>Haaretz</em>, mengatakan kepada CNN:\r\n“Peraturan permainan sedang ditulis saat kita berbicara sekarang, tapi jelas Amerika Serikat yang mengendalikan segalanya, dan Israel mengikuti aturannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan: “Netanyahu tak akan pernah mengakuinya, tetapi pada kenyataannya Israel telah menyerahkan sebagian dari kedaulatannya, karena para jenderal Amerika kini menguasai jalannya situasi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang menarik, Trump secara bertahap mengambil serangkaian langkah yang menunjukkan kekhawatirannya terhadap “sifat impulsif” Netanyahu dan petualangan-petualangannya yang tampak hanya ingin memperpanjang perang demi menyelamatkan masa depan politik dan keamanan keluarganya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dinamika ini terlihat dari campur tangan pemerintahan Trump yang berulang dalam keputusan strategis Israel beberapa bulan terakhir. Pada Juni, Trump memerintahkan Angkatan Udara Israel menarik pesawatnya yang sedang menuju operasi terhadap target Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada September, Trump memaksa Netanyahu meminta maaf kepada Qatar setelah serangan gagal yang menargetkan pemimpin Hamas di Doha. Beberapa hari kemudian, Trump secara terbuka memerintahkan Israel menghentikan operasi udara di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagian politisi Israel mulai mengungkapkan kekhawatiran terhadap meluasnya campur tangan AS dalam keputusan strategis utama Tel Aviv — terutama dalam kedaulatannya menggunakan kekuatan militer. Pemimpin oposisi Yair Lapid menuduh Netanyahu “telah menjadikan Israel sendirian sebagai protektorat yang tunduk pada instruksi asing terkait keamanannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Gadi Eisenkot, mengatakan kepada radio Kan:\r\n“Operasi ini dijalankan oleh kekuatan luar, yaitu Amerika Serikat, dan ini sangat bermasalah.” Ia menambahkan, “Seiring berjalannya implementasi kesepakatan, akan semakin banyak pasukan internasional yang masuk, dan hal ini akan membatasi Tentara Pertahanan Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump memahami bahwa Netanyahu memperpanjang perang karena alasan politik: ia bergantung pada koalisi kanan ekstrem yang tidak sepenuhnya ia kendalikan. Ia memerlukan keberlangsungan koalisi itu untuk tetap menjadi perdana menteri. Selain itu, perang berfungsi sebagai pengalihan dari kasus korupsi panjang yang dihadapinya — kasus yang selalu ia sangkal dan sebut sebagai kampanye politik yang bermotif menjatuhkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena itu, dalam kunjungannya terakhir ke Tel Aviv dan pidatonya di Knesset, Trump berusaha memastikan agar rencananya untuk menghentikan perang tidak gagal. Ia mengusulkan agar Presiden Israel memberikan pengampunan kepada Netanyahu, karena menurut Trump, jika Netanyahu diadili, ia akan menolak menghentikan perang di Gaza dan menggagalkan setiap upaya perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Netanyahu sendiri berulang kali menunda proses persidangannya dengan alasan sibuk mengelola perang di berbagai front. Ia bahkan mengejek upaya penegak hukum dengan mengatakan, “Saya perdana menteri, saya memimpin negara, saya memimpin perang. Saya tidak memikirkan masa depan pribadi saya, tapi masa depan Negara Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2020, Netanyahu diadili atas tiga kasus korupsi terpisah namun saling berkaitan: menerima hadiah berupa cerutu, sampanye, perhiasan, tas, dan pakaian mewah; menghambat penyelidikan hukum; serta menekan dua media besar Israel untuk memberinya liputan yang menguntungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump sendiri pernah mengecam kasus tersebut. Pada Juni lalu, ia menulis di media sosial bahwa proses pengadilan Netanyahu akan menghambat negosiasi penghentian perang dengan Hamas. Ia menulis, “Biarkan Bibi bebas, dia punya tugas besar!”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun hambatan politik terbesar bagi impian Trump, sebagaimana dikatakan Tal Shalev, tetap ada: bagaimana menyeimbangkan tuntutan akan jalan menuju negara Palestina yang layak dengan kenyataan bahwa Netanyahu terikat oleh koalisi sayap kanan yang keras.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mungkin karena itu, baik Trump maupun Netanyahu berulang kali menyatakan niat mereka untuk membawa Timur Tengah melangkah lebih jauh dari sekadar “mengelola konflik” menuju perluasan baru <em>Perjanjian Abraham</em> — sebuah “umpan politik” yang terus digelorakan Trump dan kini tengah diupayakan keras oleh Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sini, dukungan AS bisa menjadi keuntungan bagi Netanyahu: tekanan Trump dapat memberinya perlindungan politik di dalam negeri sekaligus alasan untuk melakukan konsesi yang tak akan diterima oleh koalisinya tanpa tekanan tersebut.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Trump dan Upaya Mencabut Kekuasaan dari Netanyahu','','inherit','closed','closed','','2349-revision-v1','','','2025-11-04 00:26:51','2025-11-04 00:26:51','',2349,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2351',0,'revision','',0),
(2352,1,'2025-11-04 00:27:24','2025-11-04 00:27:24','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Trump dan Upaya Mencabut Kekuasaan dari Netanyahu</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Sultan — Penulis dan jurnalis Mesir</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel Trump dan Upaya Mencabut Kekuasaan dari Netanyahu ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, pemerintahan Trump menghabiskan modal politik dalam jumlah besar demi memaksa gencatan senjata yang dimulai di Gaza pada 10 Oktober agar bertahan selama minggu-minggu awalnya — setelah dua tahun penuh tindakan brutal Israel tanpa hukuman terhadap warga sipil tak bersenjata di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Gedung Putih membentuk sebuah otoritas administratif paralel di Yerusalem — tidak jauh dari kediaman Netanyahu. Badan ini terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan AS dan jenderal-jenderal senior Amerika. Secara formal, tugasnya adalah “mengkoordinasikan operasi di Gaza,” namun pada kenyataannya, badan ini menjalankan pengawasan ketat terhadap perilaku Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, untuk memastikan ia tidak melanggar batasan-batasan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah Amerika ini dilakukan tanpa basa-basi diplomatik — sebagai ekspresi terbuka dan keras atas hilangnya kepercayaan terhadap niat Netanyahu. Menurut Presiden Trump, jika Netanyahu dibiarkan tanpa otoritas yang dapat mengendalikan dorongan militernya, ia akan melanjutkan perang selama bertahun-tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Netanyahu bisa membahayakan perjanjian gencatan senjata di Gaza dengan Hamas, sebagaimana dilaporkan <em>The New York Times</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut surat kabar tersebut — yang mengutip sejumlah pejabat AS tanpa menyebut nama — kekhawatiran Washington bahwa Netanyahu akan merusak kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat mendorong pemerintahan Trump melakukan upaya diplomatik besar-besaran untuk menjaga kelangsungan gencatan senjata dan mencegah kembalinya perang total.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kerapuhan situasi tampak jelas melalui serangan udara Israel terakhir di berbagai wilayah Gaza, termasuk Rafah di bagian selatan, yang menewaskan puluhan warga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran dengan berbagai tingkat keparahan. Sebagaimana di pihak Israel ada kelompok ekstrem kanan dan fasis, di pihak Palestina pun mungkin ada kelompok bersenjata atau faksi-faksi yang tidak menginginkan keberhasilan gencatan senjata. Masing-masing pihak memiliki kepentingannya sendiri, menurut perkiraan yang belum bisa dipastikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kaum ekstremis Israel merupakan bagian utama dari pengambilan keputusan keamanan, diplomatik, dan politik di Tel Aviv. Hal ini menjadikan mereka ancaman terbesar bagi kesepakatan itu, sekaligus terhadap visi Trump untuk masa depan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun demikian, Netanyahu tetap diberi ruang gerak terbatas untuk bertindak dalam koordinasi dengan Washington apabila pasukan Israel menghadapi apa yang ia anggap sebagai “pelanggaran.” Hal ini terlihat jelas pada 28 Oktober, ketika Israel kembali menyerang Gaza. Pernyataan resmi AS waktu itu menyebut serangan itu sebagai “tindakan membela diri,” dan menegaskan bahwa gencatan senjata “tidak akan terpengaruh karenanya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun “pembenaran” itu tidak dapat menyembunyikan nada kekhawatiran AS terhadap Netanyahu — baik sebelum maupun selama dimulainya kembali “tanggapan Israel”. Tidak ada pihak yang berkepentingan untuk kembali berperang selain Netanyahu sendiri, yang memiliki alasan politik dan keluarga, serta basis pendukung kanan ekstremnya yang digerakkan oleh keyakinan keagamaan Taurat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kekhawatiran Washington mencapai puncaknya dengan upaya untuk secara terbuka mencabut kewenangan keamanan Israel dari tangan Netanyahu — dan untuk pertama kalinya, menyerahkannya kepada pengawas politik dan militer Amerika yang ditempatkan di Yerusalem dan mendapat mandat langsung dari Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika tidak peduli dengan rasa pahit warga Israel yang menganggap hal itu sebagai perampasan kedaulatan mereka dalam penggunaan kekuatan yang kini berada di tangan Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amos Harel, analis militer senior di <em>Haaretz</em>, mengatakan kepada CNN:\r\n“Peraturan permainan sedang ditulis saat kita berbicara sekarang, tapi jelas Amerika Serikat yang mengendalikan segalanya, dan Israel mengikuti aturannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan: “Netanyahu tak akan pernah mengakuinya, tetapi pada kenyataannya Israel telah menyerahkan sebagian dari kedaulatannya, karena para jenderal Amerika kini menguasai jalannya situasi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang menarik, Trump secara bertahap mengambil serangkaian langkah yang menunjukkan kekhawatirannya terhadap “sifat impulsif” Netanyahu dan petualangan-petualangannya yang tampak hanya ingin memperpanjang perang demi menyelamatkan masa depan politik dan keamanan keluarganya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dinamika ini terlihat dari campur tangan pemerintahan Trump yang berulang dalam keputusan strategis Israel beberapa bulan terakhir. Pada Juni, Trump memerintahkan Angkatan Udara Israel menarik pesawatnya yang sedang menuju operasi terhadap target Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada September, Trump memaksa Netanyahu meminta maaf kepada Qatar setelah serangan gagal yang menargetkan pemimpin Hamas di Doha. Beberapa hari kemudian, Trump secara terbuka memerintahkan Israel menghentikan operasi udara di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagian politisi Israel mulai mengungkapkan kekhawatiran terhadap meluasnya campur tangan AS dalam keputusan strategis utama Tel Aviv — terutama dalam kedaulatannya menggunakan kekuatan militer. Pemimpin oposisi Yair Lapid menuduh Netanyahu “telah menjadikan Israel sendirian sebagai protektorat yang tunduk pada instruksi asing terkait keamanannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Gadi Eisenkot, mengatakan kepada radio Kan:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Operasi ini dijalankan oleh kekuatan luar, yaitu Amerika Serikat, dan ini sangat bermasalah.” Ia menambahkan, “Seiring berjalannya implementasi kesepakatan, akan semakin banyak pasukan internasional yang masuk, dan hal ini akan membatasi Tentara Pertahanan Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump memahami bahwa Netanyahu memperpanjang perang karena alasan politik: ia bergantung pada koalisi kanan ekstrem yang tidak sepenuhnya ia kendalikan. Ia memerlukan keberlangsungan koalisi itu untuk tetap menjadi perdana menteri. Selain itu, perang berfungsi sebagai pengalihan dari kasus korupsi panjang yang dihadapinya — kasus yang selalu ia sangkal dan sebut sebagai kampanye politik yang bermotif menjatuhkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena itu, dalam kunjungannya terakhir ke Tel Aviv dan pidatonya di Knesset, Trump berusaha memastikan agar rencananya untuk menghentikan perang tidak gagal. Ia mengusulkan agar Presiden Israel memberikan pengampunan kepada Netanyahu, karena menurut Trump, jika Netanyahu diadili, ia akan menolak menghentikan perang di Gaza dan menggagalkan setiap upaya perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Netanyahu sendiri berulang kali menunda proses persidangannya dengan alasan sibuk mengelola perang di berbagai front. Ia bahkan mengejek upaya penegak hukum dengan mengatakan, “Saya perdana menteri, saya memimpin negara, saya memimpin perang. Saya tidak memikirkan masa depan pribadi saya, tapi masa depan Negara Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2020, Netanyahu diadili atas tiga kasus korupsi terpisah namun saling berkaitan: menerima hadiah berupa cerutu, sampanye, perhiasan, tas, dan pakaian mewah; menghambat penyelidikan hukum; serta menekan dua media besar Israel untuk memberinya liputan yang menguntungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump sendiri pernah mengecam kasus tersebut. Pada Juni lalu, ia menulis di media sosial bahwa proses pengadilan Netanyahu akan menghambat negosiasi penghentian perang dengan Hamas. Ia menulis, “Biarkan Bibi bebas, dia punya tugas besar!”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun hambatan politik terbesar bagi impian Trump, sebagaimana dikatakan Tal Shalev, tetap ada: bagaimana menyeimbangkan tuntutan akan jalan menuju negara Palestina yang layak dengan kenyataan bahwa Netanyahu terikat oleh koalisi sayap kanan yang keras.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mungkin karena itu, baik Trump maupun Netanyahu berulang kali menyatakan niat mereka untuk membawa Timur Tengah melangkah lebih jauh dari sekadar “mengelola konflik” menuju perluasan baru <em>Perjanjian Abraham</em> — sebuah “umpan politik” yang terus digelorakan Trump dan kini tengah diupayakan keras oleh Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sini, dukungan AS bisa menjadi keuntungan bagi Netanyahu: tekanan Trump dapat memberinya perlindungan politik di dalam negeri sekaligus alasan untuk melakukan konsesi yang tak akan diterima oleh koalisinya tanpa tekanan tersebut.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Trump dan Upaya Mencabut Kekuasaan dari Netanyahu','','inherit','closed','closed','','2349-revision-v1','','','2025-11-04 00:27:24','2025-11-04 00:27:24','',2349,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2352',0,'revision','',0),
(2353,1,'2025-11-04 03:53:41','2025-11-04 03:53:41','<h2 style=\"text-align: center;\">Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\">rezaervani.com - 4 November 2025</a></strong> - Situs berita <em>Axios</em> melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memulai langkah di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi pembentukan Pasukan Multinasional untuk Gaza dengan wewenang luas, berdasarkan rencana Presiden Donald Trump untuk masa pascaperang di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>—yang mengutip rancangan resolusi Amerika—Washington telah mengirimkan draf resolusi kepada sejumlah anggota dewan untuk membentuk pasukan internasional di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Draf tersebut memberikan mandat yang luas kepada Amerika Serikat dan negara-negara peserta untuk memerintah Gaza dan menjaga keamanannya. Rancangan resolusi itu juga menyerukan agar “Dewan Perdamaian” di wilayah Gaza tetap beroperasi hingga akhir tahun 2027, setidaknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pasukan internasional akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan jalur-jalur kemanusiaan. Tugas mereka juga mencakup penghancuran serta pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, pelucutan senjata, dan pelatihan pasukan kepolisian Palestina yang akan menjadi mitra pasukan internasional dalam menjalankan misinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>, pasukan internasional ini akan berperan dalam menstabilkan situasi keamanan di Gaza dengan memastikan proses pelucutan senjata dari wilayah tersebut. Pasukan keamanan Israel juga akan diberi tugas tambahan yang diperlukan untuk mendukung perjanjian gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Situs itu juga mengutip seorang pejabat Amerika yang mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut akan menjadi dasar negosiasi dalam beberapa hari mendatang antara anggota Dewan Keamanan PBB.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat itu menambahkan bahwa negaranya menargetkan agar pemungutan suara tentang pembentukan pasukan tersebut dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, dan pasukan pertama akan mulai dikerahkan ke Gaza pada Januari mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa pasukan internasional ini akan menjadi “pasukan penegak hukum”, bukan pasukan penjaga perdamaian, dan akan mencakup tentara dari berbagai negara. Pembentukannya akan dilakukan melalui konsultasi dengan “Dewan Perdamaian di Gaza”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">16 Negara</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, jaringan <em>Fox News</em> melaporkan bahwa Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan ada 16 negara dan 20 lembaga pemerintahan yang akan ikut ambil bagian dalam pasukan multinasional untuk menstabilkan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Stasiun televisi itu menyebut Gabbard melakukan kunjungan mendadak ke Pusat Koordinasi Amerika di Kiryat Gat, Israel, dan menayangkan foto-foto dirinya sedang berbincang dengan perwira militer AS dan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya selama kunjungan itu, Gabbard menyebut pusat koordinasi tersebut sebagai contoh nyata tentang apa yang bisa dicapai bila negara-negara bersatu untuk kepentingan bersama. Ia juga berbicara tentang “perasaan nyata akan harapan dan optimisme, tidak hanya di Israel tetapi di seluruh Timur Tengah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks yang sama, saluran <em>News Nation</em> mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan bahwa Gabbard juga mengunjungi Perlintasan Kerem Shalom, di perbatasan Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat tersebut mengatakan bahwa Gabbard melihat langsung upaya bantuan kemanusiaan di perlintasan itu, dan kunjungannya ke pusat koordinasi dimaksudkan untuk mendukung tujuan Presiden Donald Trump dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menambahkan bahwa Gabbard mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari dinas intelijen Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa hari sebelumnya, surat kabar <em>The Telegraph</em> melaporkan bahwa pasukan yang akan bertugas di lapangan di Gaza kemungkinan besar akan berasal dari negara-negara kawasan, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Baru-baru ini, Presiden AS mengumumkan bahwa Pasukan Penegak Stabilitas di Gaza akan segera dikerahkan dengan cepat. Ia menyebutkan bahwa proses pemilihan komandan pasukan tersebut sedang berlangsung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa persiapan untuk memberi mandat kepada pasukan multinasional sedang dilakukan, namun menegaskan bahwa pengaturannya harus dapat diterima oleh pihak Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pengerahan pasukan di Jalur Gaza ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat dan Israel menginginkan agar pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza melucuti senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan faksi-faksi perlawanan lainnya, serta menegakkan keamanan. Namun pihak perlawanan menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima keberadaan pasukan internasional itu sebagai pasukan pemisah dan pemantau perbatasan, yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Amerika Serikat</p>','Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat','','publish','open','open','','draft-pasukan-multinasional-untuk-gaza-versi-amerika-serikat','','','2025-11-04 04:13:55','2025-11-04 04:13:55','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2353',0,'post','',0),
(2354,1,'2025-11-04 03:53:41','2025-11-04 03:53:41','<h2 style=\"text-align: center;\">Draft Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerikas Serikat</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezarvani.com - 4 November 2025 - Situs berita <em>Axios</em> melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memulai langkah di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi pembentukan Pasukan Multinasional untuk Gaza dengan wewenang luas di Jalur Gaza, berdasarkan rencana Presiden Donald Trump untuk masa pascaperang di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>—yang mengutip rancangan resolusi Amerika—Washington telah mengirimkan draf resolusi kepada sejumlah anggota dewan untuk membentuk pasukan internasional di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Draf tersebut memberikan mandat yang luas kepada Amerika Serikat dan negara-negara peserta untuk memerintah Gaza dan menjaga keamanannya. Rancangan resolusi itu juga menyerukan agar “Dewan Perdamaian” di wilayah Gaza tetap beroperasi hingga akhir tahun 2027, setidaknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pasukan internasional akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan jalur-jalur kemanusiaan. Tugas mereka juga mencakup penghancuran serta pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, pelucutan senjata, dan pelatihan pasukan kepolisian Palestina yang akan menjadi mitra pasukan internasional dalam menjalankan misinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>, pasukan internasional ini akan berperan dalam menstabilkan situasi keamanan di Gaza dengan memastikan proses pelucutan senjata dari wilayah tersebut. Pasukan keamanan Israel juga akan diberi tugas tambahan yang diperlukan untuk mendukung perjanjian gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Situs itu juga mengutip seorang pejabat Amerika yang mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut akan menjadi dasar negosiasi dalam beberapa hari mendatang antara anggota Dewan Keamanan PBB.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat itu menambahkan bahwa negaranya menargetkan agar pemungutan suara tentang pembentukan pasukan tersebut dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, dan pasukan pertama akan mulai dikerahkan ke Gaza pada Januari mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa pasukan internasional ini akan menjadi “pasukan penegak hukum”, bukan pasukan penjaga perdamaian, dan akan mencakup tentara dari berbagai negara. Pembentukannya akan dilakukan melalui konsultasi dengan “Dewan Perdamaian di Gaza”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">16 Negara</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, jaringan <em>Fox News</em> melaporkan bahwa Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan ada 16 negara dan 20 lembaga pemerintahan yang akan ikut ambil bagian dalam pasukan multinasional untuk menstabilkan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Stasiun televisi itu menyebut Gabbard melakukan kunjungan mendadak ke Pusat Koordinasi Amerika di Kiryat Gat, Israel, dan menayangkan foto-foto dirinya sedang berbincang dengan perwira militer AS dan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya selama kunjungan itu, Gabbard menyebut pusat koordinasi tersebut sebagai contoh nyata tentang apa yang bisa dicapai bila negara-negara bersatu untuk kepentingan bersama. Ia juga berbicara tentang “perasaan nyata akan harapan dan optimisme, tidak hanya di Israel tetapi di seluruh Timur Tengah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks yang sama, saluran <em>News Nation</em> mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan bahwa Gabbard juga mengunjungi Perlintasan Kerem Shalom, di perbatasan Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat tersebut mengatakan bahwa Gabbard melihat langsung upaya bantuan kemanusiaan di perlintasan itu, dan kunjungannya ke pusat koordinasi dimaksudkan untuk mendukung tujuan Presiden Donald Trump dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menambahkan bahwa Gabbard mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari dinas intelijen Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa hari sebelumnya, surat kabar <em>The Telegraph</em> melaporkan bahwa pasukan yang akan bertugas di lapangan di Gaza kemungkinan besar akan berasal dari negara-negara kawasan, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Baru-baru ini, Presiden AS mengumumkan bahwa Pasukan Penegak Stabilitas di Gaza akan segera dikerahkan dengan cepat. Ia menyebutkan bahwa proses pemilihan komandan pasukan tersebut sedang berlangsung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa persiapan untuk memberi mandat kepada pasukan multinasional sedang dilakukan, namun menegaskan bahwa pengaturannya harus dapat diterima oleh pihak Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pengerahan pasukan di Jalur Gaza ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat dan Israel menginginkan agar pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza melucuti senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan faksi-faksi perlawanan lainnya, serta menegakkan keamanan. Namun pihak perlawanan menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima keberadaan pasukan internasional itu sebagai pasukan pemisah dan pemantau perbatasan, yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Amerika Serikat</p>','Draft Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat','','inherit','closed','closed','','2353-revision-v1','','','2025-11-04 03:53:41','2025-11-04 03:53:41','',2353,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2354',0,'revision','',0),
(2355,1,'2025-11-04 03:54:25','2025-11-04 03:54:25','<h2 style=\"text-align: center;\">Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerikas Serikat</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezarvani.com - 4 November 2025 - Situs berita <em>Axios</em> melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memulai langkah di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi pembentukan Pasukan Multinasional untuk Gaza dengan wewenang luas di Jalur Gaza, berdasarkan rencana Presiden Donald Trump untuk masa pascaperang di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>—yang mengutip rancangan resolusi Amerika—Washington telah mengirimkan draf resolusi kepada sejumlah anggota dewan untuk membentuk pasukan internasional di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Draf tersebut memberikan mandat yang luas kepada Amerika Serikat dan negara-negara peserta untuk memerintah Gaza dan menjaga keamanannya. Rancangan resolusi itu juga menyerukan agar “Dewan Perdamaian” di wilayah Gaza tetap beroperasi hingga akhir tahun 2027, setidaknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pasukan internasional akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan jalur-jalur kemanusiaan. Tugas mereka juga mencakup penghancuran serta pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, pelucutan senjata, dan pelatihan pasukan kepolisian Palestina yang akan menjadi mitra pasukan internasional dalam menjalankan misinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>, pasukan internasional ini akan berperan dalam menstabilkan situasi keamanan di Gaza dengan memastikan proses pelucutan senjata dari wilayah tersebut. Pasukan keamanan Israel juga akan diberi tugas tambahan yang diperlukan untuk mendukung perjanjian gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Situs itu juga mengutip seorang pejabat Amerika yang mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut akan menjadi dasar negosiasi dalam beberapa hari mendatang antara anggota Dewan Keamanan PBB.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat itu menambahkan bahwa negaranya menargetkan agar pemungutan suara tentang pembentukan pasukan tersebut dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, dan pasukan pertama akan mulai dikerahkan ke Gaza pada Januari mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa pasukan internasional ini akan menjadi “pasukan penegak hukum”, bukan pasukan penjaga perdamaian, dan akan mencakup tentara dari berbagai negara. Pembentukannya akan dilakukan melalui konsultasi dengan “Dewan Perdamaian di Gaza”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">16 Negara</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, jaringan <em>Fox News</em> melaporkan bahwa Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan ada 16 negara dan 20 lembaga pemerintahan yang akan ikut ambil bagian dalam pasukan multinasional untuk menstabilkan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Stasiun televisi itu menyebut Gabbard melakukan kunjungan mendadak ke Pusat Koordinasi Amerika di Kiryat Gat, Israel, dan menayangkan foto-foto dirinya sedang berbincang dengan perwira militer AS dan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya selama kunjungan itu, Gabbard menyebut pusat koordinasi tersebut sebagai contoh nyata tentang apa yang bisa dicapai bila negara-negara bersatu untuk kepentingan bersama. Ia juga berbicara tentang “perasaan nyata akan harapan dan optimisme, tidak hanya di Israel tetapi di seluruh Timur Tengah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks yang sama, saluran <em>News Nation</em> mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan bahwa Gabbard juga mengunjungi Perlintasan Kerem Shalom, di perbatasan Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat tersebut mengatakan bahwa Gabbard melihat langsung upaya bantuan kemanusiaan di perlintasan itu, dan kunjungannya ke pusat koordinasi dimaksudkan untuk mendukung tujuan Presiden Donald Trump dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menambahkan bahwa Gabbard mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari dinas intelijen Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa hari sebelumnya, surat kabar <em>The Telegraph</em> melaporkan bahwa pasukan yang akan bertugas di lapangan di Gaza kemungkinan besar akan berasal dari negara-negara kawasan, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Baru-baru ini, Presiden AS mengumumkan bahwa Pasukan Penegak Stabilitas di Gaza akan segera dikerahkan dengan cepat. Ia menyebutkan bahwa proses pemilihan komandan pasukan tersebut sedang berlangsung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa persiapan untuk memberi mandat kepada pasukan multinasional sedang dilakukan, namun menegaskan bahwa pengaturannya harus dapat diterima oleh pihak Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pengerahan pasukan di Jalur Gaza ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat dan Israel menginginkan agar pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza melucuti senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan faksi-faksi perlawanan lainnya, serta menegakkan keamanan. Namun pihak perlawanan menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima keberadaan pasukan internasional itu sebagai pasukan pemisah dan pemantau perbatasan, yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Amerika Serikat</p>','Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat','','inherit','closed','closed','','2353-revision-v1','','','2025-11-04 03:54:25','2025-11-04 03:54:25','',2353,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2355',0,'revision','',0),
(2356,1,'2025-11-04 03:59:15','2025-11-04 03:59:15','<h2 style=\"text-align: center;\">Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezarvani.com - 4 November 2025 - Situs berita <em>Axios</em> melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memulai langkah di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi pembentukan Pasukan Multinasional untuk Gaza dengan wewenang luas di Jalur Gaza, berdasarkan rencana Presiden Donald Trump untuk masa pascaperang di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>—yang mengutip rancangan resolusi Amerika—Washington telah mengirimkan draf resolusi kepada sejumlah anggota dewan untuk membentuk pasukan internasional di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Draf tersebut memberikan mandat yang luas kepada Amerika Serikat dan negara-negara peserta untuk memerintah Gaza dan menjaga keamanannya. Rancangan resolusi itu juga menyerukan agar “Dewan Perdamaian” di wilayah Gaza tetap beroperasi hingga akhir tahun 2027, setidaknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pasukan internasional akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan jalur-jalur kemanusiaan. Tugas mereka juga mencakup penghancuran serta pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, pelucutan senjata, dan pelatihan pasukan kepolisian Palestina yang akan menjadi mitra pasukan internasional dalam menjalankan misinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>, pasukan internasional ini akan berperan dalam menstabilkan situasi keamanan di Gaza dengan memastikan proses pelucutan senjata dari wilayah tersebut. Pasukan keamanan Israel juga akan diberi tugas tambahan yang diperlukan untuk mendukung perjanjian gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Situs itu juga mengutip seorang pejabat Amerika yang mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut akan menjadi dasar negosiasi dalam beberapa hari mendatang antara anggota Dewan Keamanan PBB.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat itu menambahkan bahwa negaranya menargetkan agar pemungutan suara tentang pembentukan pasukan tersebut dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, dan pasukan pertama akan mulai dikerahkan ke Gaza pada Januari mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa pasukan internasional ini akan menjadi “pasukan penegak hukum”, bukan pasukan penjaga perdamaian, dan akan mencakup tentara dari berbagai negara. Pembentukannya akan dilakukan melalui konsultasi dengan “Dewan Perdamaian di Gaza”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">16 Negara</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, jaringan <em>Fox News</em> melaporkan bahwa Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan ada 16 negara dan 20 lembaga pemerintahan yang akan ikut ambil bagian dalam pasukan multinasional untuk menstabilkan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Stasiun televisi itu menyebut Gabbard melakukan kunjungan mendadak ke Pusat Koordinasi Amerika di Kiryat Gat, Israel, dan menayangkan foto-foto dirinya sedang berbincang dengan perwira militer AS dan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya selama kunjungan itu, Gabbard menyebut pusat koordinasi tersebut sebagai contoh nyata tentang apa yang bisa dicapai bila negara-negara bersatu untuk kepentingan bersama. Ia juga berbicara tentang “perasaan nyata akan harapan dan optimisme, tidak hanya di Israel tetapi di seluruh Timur Tengah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks yang sama, saluran <em>News Nation</em> mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan bahwa Gabbard juga mengunjungi Perlintasan Kerem Shalom, di perbatasan Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat tersebut mengatakan bahwa Gabbard melihat langsung upaya bantuan kemanusiaan di perlintasan itu, dan kunjungannya ke pusat koordinasi dimaksudkan untuk mendukung tujuan Presiden Donald Trump dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menambahkan bahwa Gabbard mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari dinas intelijen Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa hari sebelumnya, surat kabar <em>The Telegraph</em> melaporkan bahwa pasukan yang akan bertugas di lapangan di Gaza kemungkinan besar akan berasal dari negara-negara kawasan, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Baru-baru ini, Presiden AS mengumumkan bahwa Pasukan Penegak Stabilitas di Gaza akan segera dikerahkan dengan cepat. Ia menyebutkan bahwa proses pemilihan komandan pasukan tersebut sedang berlangsung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa persiapan untuk memberi mandat kepada pasukan multinasional sedang dilakukan, namun menegaskan bahwa pengaturannya harus dapat diterima oleh pihak Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pengerahan pasukan di Jalur Gaza ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat dan Israel menginginkan agar pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza melucuti senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan faksi-faksi perlawanan lainnya, serta menegakkan keamanan. Namun pihak perlawanan menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima keberadaan pasukan internasional itu sebagai pasukan pemisah dan pemantau perbatasan, yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Amerika Serikat</p>','Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat','','inherit','closed','closed','','2353-revision-v1','','','2025-11-04 03:59:15','2025-11-04 03:59:15','',2353,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2356',0,'revision','',0),
(2357,1,'2025-11-04 04:13:25','2025-11-04 04:13:25','<h2 style=\"text-align: center;\">Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezarvani.com - 4 November 2025 - Situs berita <em>Axios</em> melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memulai langkah di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi pembentukan Pasukan Multinasional untuk Gaza dengan wewenang luas, berdasarkan rencana Presiden Donald Trump untuk masa pascaperang di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>—yang mengutip rancangan resolusi Amerika—Washington telah mengirimkan draf resolusi kepada sejumlah anggota dewan untuk membentuk pasukan internasional di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Draf tersebut memberikan mandat yang luas kepada Amerika Serikat dan negara-negara peserta untuk memerintah Gaza dan menjaga keamanannya. Rancangan resolusi itu juga menyerukan agar “Dewan Perdamaian” di wilayah Gaza tetap beroperasi hingga akhir tahun 2027, setidaknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pasukan internasional akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan jalur-jalur kemanusiaan. Tugas mereka juga mencakup penghancuran serta pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, pelucutan senjata, dan pelatihan pasukan kepolisian Palestina yang akan menjadi mitra pasukan internasional dalam menjalankan misinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>, pasukan internasional ini akan berperan dalam menstabilkan situasi keamanan di Gaza dengan memastikan proses pelucutan senjata dari wilayah tersebut. Pasukan keamanan Israel juga akan diberi tugas tambahan yang diperlukan untuk mendukung perjanjian gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Situs itu juga mengutip seorang pejabat Amerika yang mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut akan menjadi dasar negosiasi dalam beberapa hari mendatang antara anggota Dewan Keamanan PBB.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat itu menambahkan bahwa negaranya menargetkan agar pemungutan suara tentang pembentukan pasukan tersebut dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, dan pasukan pertama akan mulai dikerahkan ke Gaza pada Januari mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa pasukan internasional ini akan menjadi “pasukan penegak hukum”, bukan pasukan penjaga perdamaian, dan akan mencakup tentara dari berbagai negara. Pembentukannya akan dilakukan melalui konsultasi dengan “Dewan Perdamaian di Gaza”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">16 Negara</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, jaringan <em>Fox News</em> melaporkan bahwa Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan ada 16 negara dan 20 lembaga pemerintahan yang akan ikut ambil bagian dalam pasukan multinasional untuk menstabilkan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Stasiun televisi itu menyebut Gabbard melakukan kunjungan mendadak ke Pusat Koordinasi Amerika di Kiryat Gat, Israel, dan menayangkan foto-foto dirinya sedang berbincang dengan perwira militer AS dan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya selama kunjungan itu, Gabbard menyebut pusat koordinasi tersebut sebagai contoh nyata tentang apa yang bisa dicapai bila negara-negara bersatu untuk kepentingan bersama. Ia juga berbicara tentang “perasaan nyata akan harapan dan optimisme, tidak hanya di Israel tetapi di seluruh Timur Tengah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks yang sama, saluran <em>News Nation</em> mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan bahwa Gabbard juga mengunjungi Perlintasan Kerem Shalom, di perbatasan Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat tersebut mengatakan bahwa Gabbard melihat langsung upaya bantuan kemanusiaan di perlintasan itu, dan kunjungannya ke pusat koordinasi dimaksudkan untuk mendukung tujuan Presiden Donald Trump dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menambahkan bahwa Gabbard mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari dinas intelijen Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa hari sebelumnya, surat kabar <em>The Telegraph</em> melaporkan bahwa pasukan yang akan bertugas di lapangan di Gaza kemungkinan besar akan berasal dari negara-negara kawasan, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Baru-baru ini, Presiden AS mengumumkan bahwa Pasukan Penegak Stabilitas di Gaza akan segera dikerahkan dengan cepat. Ia menyebutkan bahwa proses pemilihan komandan pasukan tersebut sedang berlangsung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa persiapan untuk memberi mandat kepada pasukan multinasional sedang dilakukan, namun menegaskan bahwa pengaturannya harus dapat diterima oleh pihak Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pengerahan pasukan di Jalur Gaza ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat dan Israel menginginkan agar pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza melucuti senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan faksi-faksi perlawanan lainnya, serta menegakkan keamanan. Namun pihak perlawanan menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima keberadaan pasukan internasional itu sebagai pasukan pemisah dan pemantau perbatasan, yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Amerika Serikat</p>','Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat','','inherit','closed','closed','','2353-revision-v1','','','2025-11-04 04:13:25','2025-11-04 04:13:25','',2353,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2357',0,'revision','',0),
(2358,1,'2025-11-04 04:13:46','2025-11-04 04:13:46','<h2 style=\"text-align: center;\">Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\">rezaervani.com - 4 November 2025</a></strong> - Situs berita <em>Axios</em> melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memulai langkah di Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi pembentukan Pasukan Multinasional untuk Gaza dengan wewenang luas, berdasarkan rencana Presiden Donald Trump untuk masa pascaperang di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>—yang mengutip rancangan resolusi Amerika—Washington telah mengirimkan draf resolusi kepada sejumlah anggota dewan untuk membentuk pasukan internasional di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Draf tersebut memberikan mandat yang luas kepada Amerika Serikat dan negara-negara peserta untuk memerintah Gaza dan menjaga keamanannya. Rancangan resolusi itu juga menyerukan agar “Dewan Perdamaian” di wilayah Gaza tetap beroperasi hingga akhir tahun 2027, setidaknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pasukan internasional akan bertugas mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan jalur-jalur kemanusiaan. Tugas mereka juga mencakup penghancuran serta pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, pelucutan senjata, dan pelatihan pasukan kepolisian Palestina yang akan menjadi mitra pasukan internasional dalam menjalankan misinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Axios</em>, pasukan internasional ini akan berperan dalam menstabilkan situasi keamanan di Gaza dengan memastikan proses pelucutan senjata dari wilayah tersebut. Pasukan keamanan Israel juga akan diberi tugas tambahan yang diperlukan untuk mendukung perjanjian gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Situs itu juga mengutip seorang pejabat Amerika yang mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut akan menjadi dasar negosiasi dalam beberapa hari mendatang antara anggota Dewan Keamanan PBB.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat itu menambahkan bahwa negaranya menargetkan agar pemungutan suara tentang pembentukan pasukan tersebut dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, dan pasukan pertama akan mulai dikerahkan ke Gaza pada Januari mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa pasukan internasional ini akan menjadi “pasukan penegak hukum”, bukan pasukan penjaga perdamaian, dan akan mencakup tentara dari berbagai negara. Pembentukannya akan dilakukan melalui konsultasi dengan “Dewan Perdamaian di Gaza”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">16 Negara</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, jaringan <em>Fox News</em> melaporkan bahwa Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, mengatakan ada 16 negara dan 20 lembaga pemerintahan yang akan ikut ambil bagian dalam pasukan multinasional untuk menstabilkan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Stasiun televisi itu menyebut Gabbard melakukan kunjungan mendadak ke Pusat Koordinasi Amerika di Kiryat Gat, Israel, dan menayangkan foto-foto dirinya sedang berbincang dengan perwira militer AS dan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya selama kunjungan itu, Gabbard menyebut pusat koordinasi tersebut sebagai contoh nyata tentang apa yang bisa dicapai bila negara-negara bersatu untuk kepentingan bersama. Ia juga berbicara tentang “perasaan nyata akan harapan dan optimisme, tidak hanya di Israel tetapi di seluruh Timur Tengah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks yang sama, saluran <em>News Nation</em> mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan bahwa Gabbard juga mengunjungi Perlintasan Kerem Shalom, di perbatasan Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat tersebut mengatakan bahwa Gabbard melihat langsung upaya bantuan kemanusiaan di perlintasan itu, dan kunjungannya ke pusat koordinasi dimaksudkan untuk mendukung tujuan Presiden Donald Trump dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menambahkan bahwa Gabbard mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari dinas intelijen Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa hari sebelumnya, surat kabar <em>The Telegraph</em> melaporkan bahwa pasukan yang akan bertugas di lapangan di Gaza kemungkinan besar akan berasal dari negara-negara kawasan, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Baru-baru ini, Presiden AS mengumumkan bahwa Pasukan Penegak Stabilitas di Gaza akan segera dikerahkan dengan cepat. Ia menyebutkan bahwa proses pemilihan komandan pasukan tersebut sedang berlangsung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa persiapan untuk memberi mandat kepada pasukan multinasional sedang dilakukan, namun menegaskan bahwa pengaturannya harus dapat diterima oleh pihak Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana pengerahan pasukan di Jalur Gaza ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat dan Israel menginginkan agar pasukan internasional yang akan ditempatkan di Gaza melucuti senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan faksi-faksi perlawanan lainnya, serta menegakkan keamanan. Namun pihak perlawanan menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima keberadaan pasukan internasional itu sebagai pasukan pemisah dan pemantau perbatasan, yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Amerika Serikat</p>','Draf Pasukan Multinasional untuk Gaza versi Amerika Serikat','','inherit','closed','closed','','2353-revision-v1','','','2025-11-04 04:13:46','2025-11-04 04:13:46','',2353,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2358',0,'revision','',0),
(2359,1,'2025-11-04 04:28:17','2025-11-04 04:28:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Penyerbuan Besar dan Bentrokan di Berbagai Wilayah Tepi Barat</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Ingkar janji adalah tabiat utama Israel, Penyerbuan Besar dan Bentrokan di berbagai wilayah Tepi Barat kembali menunjukkan pelanggaran janji mereka untuk tidak melakukan aneksasi Tepi Barat</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\">rezaervani.com - 4 November 2025</a></strong> - Pasukan pendudukan Israel melancarkan serangan besar-besaran di Tepi Barat yang diduduki pada dini hari Selasa dan malam sebelumnya. Operasi ini disertai dengan penangkapan sejumlah warga Palestina serta bentrokan di beberapa lokasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gelombang penggerebekan malam terbaru tersebut meluas ke berbagai daerah di Tepi Barat, sehari setelah dua warga Palestina gugur ditembak oleh tentara pendudukan dan pemukim Israel di kota Beit Furik, sebelah timur Nablus, serta di pintu masuk utara kota al-Khalil (Hebron).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber-sumber Palestina, pasukan Israel pada dini hari ini menyerbu kota Nablus, Tulkarem, Qalqilya, Tubas, dan beberapa kota kecil di sekitarnya di bagian utara Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa pasukan yang masuk ke wilayah tersebut melakukan penggeledahan rumah-rumah warga dan menangkap setidaknya tiga warga Palestina di kota Nablus dan kota Beit Furik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qalqilya, pasukan pendudukan juga melakukan kampanye penangkapan, sementara di Tulkarem, pasukan Israel menyerbu area sekitar masjid tua dan menangkap seorang pemuda, menurut laporan yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Tubas, tentara Israel menggerebek sejumlah toko di sekitar Universitas al-Quds al-Maftuha.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Bentrokan dan Serangan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di bagian utara Tepi Barat, bentrokan pecah di kota Qabatiya di selatan Jenin. Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa pasukan pendudukan melepaskan tembakan ke arah sekelompok pemuda Palestina yang terlibat bentrok dengan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara di bagian tengah Tepi Barat, tentara Israel menembakkan granat penerangan dan gas air mata selama bentrokan di pintu masuk kamp pengungsi al-Amari di kota al-Bireh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bentrok tersebut terjadi bersamaan dengan serbuan pasukan Israel ke kota al-Bireh yang berdekatan langsung dengan Ramallah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat yang sama, pasukan pendudukan juga menyerbu kota Silwad di sebelah timur Ramallah dan menggerebek beberapa rumah di sana. Mereka juga menyerbu kota Ni’lin di barat Ramallah serta desa Deir Jarir di timur lautnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di selatan kota Betlehem, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa pemukim Israel membakar pohon-pohon zaitun, serta menyerang kendaraan milik warga Palestina dan melemparinya dengan batu di bundaran Taqou di selatan kota tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan Israel juga mencakup kota Betlehem itu sendiri serta kota Kafr Aqab di utara Yerusalem yang diduduki, di mana pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, pasukan pendudukan menyerbu kota Hebron (al-Khalil) dan kota Dura yang terletak di selatannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring dengan perang genosida yang sedang berlangsung di Gaza, tentara pendudukan dan para pemukim Israel juga melancarkan serangan besar-besaran di Tepi Barat yang diduduki. Aksi-aksi itu telah menyebabkan gugurnya sedikitnya 1.057 warga Palestina, melukai 10.000 orang, serta menangkap lebih dari 20.000 lainnya, termasuk 1.600 anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Penyerbuan Besar & Bentrokan di Berbagai Wilayah Tepi Barat','','publish','open','open','','penyerbuan-besar-bentrokan-di-berbagai-wilayah-tepi-barat','','','2025-11-04 04:28:17','2025-11-04 04:28:17','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2359',0,'post','',0),
(2360,1,'2025-11-04 04:28:07','2025-11-04 04:28:07','','aneksasi_tepi_barat','','inherit','open','closed','','aneksasi_tepi_barat-2','','','2025-11-04 04:28:07','2025-11-04 04:28:07','',2359,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/aneksasi_tepi_barat.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2361,1,'2025-11-04 04:28:17','2025-11-04 04:28:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Penyerbuan Besar dan Bentrokan di Berbagai Wilayah Tepi Barat</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Ingkar janji adalah tabiat utama Israel, Penyerbuan Besar dan Bentrokan di berbagai wilayah Tepi Barat kembali menunjukkan pelanggaran janji mereka untuk tidak melakukan aneksasi Tepi Barat</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\">rezaervani.com - 4 November 2025</a></strong> - Pasukan pendudukan Israel melancarkan serangan besar-besaran di Tepi Barat yang diduduki pada dini hari Selasa dan malam sebelumnya. Operasi ini disertai dengan penangkapan sejumlah warga Palestina serta bentrokan di beberapa lokasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gelombang penggerebekan malam terbaru tersebut meluas ke berbagai daerah di Tepi Barat, sehari setelah dua warga Palestina gugur ditembak oleh tentara pendudukan dan pemukim Israel di kota Beit Furik, sebelah timur Nablus, serta di pintu masuk utara kota al-Khalil (Hebron).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber-sumber Palestina, pasukan Israel pada dini hari ini menyerbu kota Nablus, Tulkarem, Qalqilya, Tubas, dan beberapa kota kecil di sekitarnya di bagian utara Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa pasukan yang masuk ke wilayah tersebut melakukan penggeledahan rumah-rumah warga dan menangkap setidaknya tiga warga Palestina di kota Nablus dan kota Beit Furik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qalqilya, pasukan pendudukan juga melakukan kampanye penangkapan, sementara di Tulkarem, pasukan Israel menyerbu area sekitar masjid tua dan menangkap seorang pemuda, menurut laporan yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Tubas, tentara Israel menggerebek sejumlah toko di sekitar Universitas al-Quds al-Maftuha.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Bentrokan dan Serangan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di bagian utara Tepi Barat, bentrokan pecah di kota Qabatiya di selatan Jenin. Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa pasukan pendudukan melepaskan tembakan ke arah sekelompok pemuda Palestina yang terlibat bentrok dengan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara di bagian tengah Tepi Barat, tentara Israel menembakkan granat penerangan dan gas air mata selama bentrokan di pintu masuk kamp pengungsi al-Amari di kota al-Bireh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bentrok tersebut terjadi bersamaan dengan serbuan pasukan Israel ke kota al-Bireh yang berdekatan langsung dengan Ramallah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat yang sama, pasukan pendudukan juga menyerbu kota Silwad di sebelah timur Ramallah dan menggerebek beberapa rumah di sana. Mereka juga menyerbu kota Ni’lin di barat Ramallah serta desa Deir Jarir di timur lautnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di selatan kota Betlehem, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa pemukim Israel membakar pohon-pohon zaitun, serta menyerang kendaraan milik warga Palestina dan melemparinya dengan batu di bundaran Taqou di selatan kota tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan Israel juga mencakup kota Betlehem itu sendiri serta kota Kafr Aqab di utara Yerusalem yang diduduki, di mana pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, pasukan pendudukan menyerbu kota Hebron (al-Khalil) dan kota Dura yang terletak di selatannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring dengan perang genosida yang sedang berlangsung di Gaza, tentara pendudukan dan para pemukim Israel juga melancarkan serangan besar-besaran di Tepi Barat yang diduduki. Aksi-aksi itu telah menyebabkan gugurnya sedikitnya 1.057 warga Palestina, melukai 10.000 orang, serta menangkap lebih dari 20.000 lainnya, termasuk 1.600 anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Penyerbuan Besar & Bentrokan di Berbagai Wilayah Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','2359-revision-v1','','','2025-11-04 04:28:17','2025-11-04 04:28:17','',2359,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2361',0,'revision','',0),
(2362,1,'2025-11-04 04:39:02','2025-11-04 04:39:02','<h2 style=\"text-align: center;\">Izin Keluar Pejuang HAMAS di Wilayah Pendudukan Diperdebatkan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Sekitar 200 Pejuang HAMAS terjebak di area kuning Gaza. Izin Keluar Pejuang HAMAS ini masih diperdebatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di sisi penjajah Israel</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\">rezaervani.com - 4 November 2025</a></strong> - Laporan di Israel pada hari Senin menyebutkan adanya perbedaan informasi mengenai izin yang diberikan Tel Aviv kepada sekitar 200 anggota Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) untuk meninggalkan wilayah yang berada di bawah kendali tentara Israel di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar swasta <em>Haaretz</em> mengutip sumber politik Israel yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “tidak akan mengizinkan jalur aman bagi 200 anggota Hamas yang berada di wilayah yang dikuasai tentara untuk berpindah ke area yang dikuasai oleh Otoritas Palestina.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan <em>Haaretz</em>, para pejuang tersebut “terjebak di daerah yang berada di bawah kendali militer Israel di Gaza setelah gencatan senjata mulai berlaku.” Surat kabar itu juga menambahkan bahwa para mediator “mengusulkan agar Israel mengizinkan mereka berpindah ke wilayah yang dikuasai oleh pihak Palestina di Jalur Gaza,” namun tidak menyebutkan siapa para mediator tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber yang sama menambahkan bahwa keputusan Netanyahu untuk tidak mengizinkan perpindahan para anggota Hamas itu diambil setelah mendapat tekanan dari dua menteri sayap kanan ekstrem, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dengan Syarat Menyerahkan Senjata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, saluran televisi Israel Channel 12 memperkirakan bahwa Israel kemungkinan akan mengizinkan 200 anggota Hamas meninggalkan wilayah selatan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saluran tersebut melaporkan: “Kami mengetahui bahwa Israel diperkirakan akan segera menyetujui kepulangan mereka ke wilayah Palestina, dengan syarat mereka menyerahkan senjata mereka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Channel 12 juga mengutip dua sumber keamanan Israel yang mengatakan bahwa “kepemimpinan politik akan menyetujui kepulangan mereka, sebagian karena langkah luar biasa ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nyawa para tentara di wilayah tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salah satu sumber itu menambahkan bahwa “kembalinya mereka akan memungkinkan Israel untuk mencari jenazah sandera lainnya yang mungkin masih berada di sana.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, saluran tersebut juga mengutip seorang sumber keamanan Israel lain yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami melakukan ini untuk melindungi nyawa tentara kami dan melucuti senjata. Langkah ini juga akan memungkinkan kami mencari sandera tambahan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Izin Keluar Pejuang HAMAS di Area Pendudukan Diperdebatkan','','publish','open','open','','izin-keluar-pejuang-hamas-di-area-pendudukan-diperdebatkan','','','2025-11-04 04:39:02','2025-11-04 04:39:02','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2362',0,'post','',0),
(2363,1,'2025-11-04 04:38:54','2025-11-04 04:38:54','','terowongan_hamas','','inherit','open','closed','','terowongan_hamas','','','2025-11-04 04:38:54','2025-11-04 04:38:54','',2362,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/terowongan_hamas.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2364,1,'2025-11-04 04:39:02','2025-11-04 04:39:02','<h2 style=\"text-align: center;\">Izin Keluar Pejuang HAMAS di Wilayah Pendudukan Diperdebatkan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Sekitar 200 Pejuang HAMAS terjebak di area kuning Gaza. Izin Keluar Pejuang HAMAS ini masih diperdebatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di sisi penjajah Israel</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\">rezaervani.com - 4 November 2025</a></strong> - Laporan di Israel pada hari Senin menyebutkan adanya perbedaan informasi mengenai izin yang diberikan Tel Aviv kepada sekitar 200 anggota Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) untuk meninggalkan wilayah yang berada di bawah kendali tentara Israel di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar swasta <em>Haaretz</em> mengutip sumber politik Israel yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “tidak akan mengizinkan jalur aman bagi 200 anggota Hamas yang berada di wilayah yang dikuasai tentara untuk berpindah ke area yang dikuasai oleh Otoritas Palestina.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan <em>Haaretz</em>, para pejuang tersebut “terjebak di daerah yang berada di bawah kendali militer Israel di Gaza setelah gencatan senjata mulai berlaku.” Surat kabar itu juga menambahkan bahwa para mediator “mengusulkan agar Israel mengizinkan mereka berpindah ke wilayah yang dikuasai oleh pihak Palestina di Jalur Gaza,” namun tidak menyebutkan siapa para mediator tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber yang sama menambahkan bahwa keputusan Netanyahu untuk tidak mengizinkan perpindahan para anggota Hamas itu diambil setelah mendapat tekanan dari dua menteri sayap kanan ekstrem, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dengan Syarat Menyerahkan Senjata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, saluran televisi Israel Channel 12 memperkirakan bahwa Israel kemungkinan akan mengizinkan 200 anggota Hamas meninggalkan wilayah selatan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saluran tersebut melaporkan: “Kami mengetahui bahwa Israel diperkirakan akan segera menyetujui kepulangan mereka ke wilayah Palestina, dengan syarat mereka menyerahkan senjata mereka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Channel 12 juga mengutip dua sumber keamanan Israel yang mengatakan bahwa “kepemimpinan politik akan menyetujui kepulangan mereka, sebagian karena langkah luar biasa ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nyawa para tentara di wilayah tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salah satu sumber itu menambahkan bahwa “kembalinya mereka akan memungkinkan Israel untuk mencari jenazah sandera lainnya yang mungkin masih berada di sana.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, saluran tersebut juga mengutip seorang sumber keamanan Israel lain yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami melakukan ini untuk melindungi nyawa tentara kami dan melucuti senjata. Langkah ini juga akan memungkinkan kami mencari sandera tambahan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Izin Keluar Pejuang HAMAS di Area Pendudukan Diperdebatkan','','inherit','closed','closed','','2362-revision-v1','','','2025-11-04 04:39:02','2025-11-04 04:39:02','',2362,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2364',0,'revision','',0),
(2367,1,'2025-11-04 12:32:21','2025-11-04 12:32:21','<h2 style=\"text-align: center;\">Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar, Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Lubna Masarwa</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar, Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan - diarsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebocoran video yang memperlihatkan penyiksaan mengerikan di Sde Teiman telah mengguncang Israel — lebih dari kejahatan itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sebuah video muncul tahun lalu yang memperlihatkan tentara Israel memperkosa seorang tahanan Palestina, kemarahan publik di Israel langsung meledak — namun bukan karena kejahatannya. Sebaliknya, kemarahan itu diarahkan pada kebocoran videonya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pekan lalu, Yifat Tomer-Yerushalmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat hukum militer Israel setelah mengakui keterlibatannya dalam membocorkan rekaman CCTV dari dalam kamp tahanan terkenal Sde Teiman, di tengah perang genosida Israel terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam rekaman tersebut, terlihat para tentara Israel bersenjata lengkap menyeret seorang tahanan Palestina yang matanya ditutup, lalu mengelilinginya dengan tameng anti-huru-hara untuk menutupi tindakan pemerkosaan bergilir yang mereka lakukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pria Palestina itu — yang menurut beberapa laporan kemudian dikembalikan ke Gaza — mengalami luka pada anus, usus besar yang robek, kerusakan paru-paru, dan patah tulang rusuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kebocoran video itu terungkap, Tomer-Yerushalmi — yang sepanjang kariernya membela militer Israel — menjadi sasaran perburuan oleh para politisi sayap kanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengecam sang pengacara, menuduhnya bertindak melawan tentara Israel dan “berkolaborasi dalam kebocoran yang merupakan fitnah berdarah terhadap negara Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para tentara yang dituduh dalam kasus pemerkosaan itu menggelar konferensi pers dan menuntut kompensasi atas “kerusakan pada citra mereka.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertanggungjawaban Moral</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di negara yang selalu membanggakan diri sebagai penegak supremasi hukum, peristiwa ini seharusnya memicu introspeksi moral. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kasus ini menyingkap betapa dalamnya dehumanisasi terhadap rakyat Palestina, dan betapa normalnya kekerasan seksual serta penyiksaan di dalam fasilitas penahanan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers di depan Mahkamah Agung, empat tentara yang dituduh melakukan pemerkosaan bergilir itu dengan sombong menyatakan bahwa mereka masih bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan mengenakan balaclava — tampaknya untuk menghindari penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional — mereka menyatakan: “Kami akan menang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kalian mencoba mematahkan kami, tapi kalian lupa satu hal: kami adalah Pasukan 100,” kata mereka, merujuk pada satuan kontra-terorisme mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka tidak merasa malu. Mereka justru merasa semakin berani. Pesannya jelas: di Israel, bahkan pemerkosaan bisa diputarbalikkan menjadi tindakan kepahlawanan — asalkan korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para pemimpin negara kompak melindungi para pelaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak mengecam serangan tersebut. Sebaliknya, ia menyebut kebocoran video itu sebagai “mungkin serangan propaganda paling parah yang dialami negara Israel sejak berdirinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhatiannya tertuju pada citra Israel — bukan pada pria yang disiksa dalam video itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebalikan moral semacam ini bukanlah kegagalan yang berdiri sendiri. Laporan terbaru dari lembaga hak asasi manusia Israel, B’Tselem, berjudul <em>“Welcome to Hell”</em> (“Selamat Datang di Neraka”), mendokumentasikan penyiksaan sistematis terhadap tahanan Palestina selama perang Israel di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lima puluh lima mantan tahanan menggambarkan pemukulan, kurang tidur, dan kekerasan seksual. Fadi Baker, 25 tahun, menceritakan bagaimana tentara membakarnya dengan rokok dan menjepit alat kelaminnya menggunakan klem yang diikat pada benda berat. Ia kemudian dibiarkan telanjang di sel yang membeku selama dua hari, dengan musik keras diputar terus-menerus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan puluhan kematian warga Palestina dalam tahanan Israel sejak perang dimulai pada Oktober 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Sistem tanpa pertanggungjawaban</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesaksian-kesaksian ini menggambarkan sebuah sistem penahanan yang dijalankan dalam budaya impunitas. Bahkan ketika bukti nyata muncul — seperti tahun lalu di fasilitas Sde Teiman, di mana sejumlah tentara ditangkap karena penyiksaan — para tokoh politik justru bergegas membela para terdakwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Knesset sayap kanan menyerbu pangkalan militer, mengancam jaksa, dan menuduh korps hukum tentara “mengkhianati” bangsa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media sosial dibanjiri seruan untuk “membakar” dan “merajam” para pejabat yang menyelidiki kasus para tentara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Israel melancarkan serangan terhadap Gaza, pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap warga Palestina telah merajalela di seluruh wilayah pendudukan — sebagaimana telah berulang kali didokumentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klaim bahwa tentara Israel adalah “tentara yang bermoral” — bahkan “tentara paling bermoral di dunia” — kini terbukti hanyalah upaya hubungan masyarakat untuk menutupi kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Israel, kebocoran video itu mengguncang publik lebih dalam daripada kejahatannya sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperlihatkan bahwa Israel telah kehilangan kemampuan untuk merasa marah secara moral — ketika korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar','','publish','open','open','','di-israel-memperkosa-tahanan-palestina-dianggap-wajar','','','2025-11-04 12:49:02','2025-11-04 12:49:02','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2367',0,'post','',0),
(2368,1,'2025-11-04 12:19:32','2025-11-04 12:19:32','<p style=\"text-align: justify;\"></p>\r\n\r\n<h2 style=\"text-align: center;\">Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar. Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Lubna Masarwa</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebocoran video yang memperlihatkan penyiksaan mengerikan di Sde Teiman telah mengguncang Israel — lebih dari kejahatan itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sebuah video muncul tahun lalu yang memperlihatkan tentara Israel memperkosa seorang tahanan Palestina, kemarahan publik di Israel langsung meledak — namun bukan karena kejahatannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, kemarahan itu diarahkan pada kebocoran videonya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pekan lalu, Yifat Tomer-Yerushalmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat hukum militer Israel setelah mengakui keterlibatannya dalam membocorkan rekaman CCTV dari dalam kamp tahanan terkenal Sde Teiman, di tengah perang genosida Israel terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam rekaman tersebut, terlihat para tentara Israel bersenjata lengkap menyeret seorang tahanan Palestina yang matanya ditutup, lalu mengelilinginya dengan tameng anti-huru-hara untuk menutupi tindakan pemerkosaan bergilir yang mereka lakukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pria Palestina itu — yang menurut beberapa laporan kemudian dikembalikan ke Gaza — mengalami luka pada anus, usus besar yang robek, kerusakan paru-paru, dan patah tulang rusuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kebocoran video itu terungkap, Tomer-Yerushalmi — yang sepanjang kariernya membela militer Israel — menjadi sasaran perburuan oleh para politisi sayap kanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengecam sang pengacara, menuduhnya bertindak melawan tentara Israel dan “berkolaborasi dalam kebocoran yang merupakan fitnah berdarah terhadap negara Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para tentara yang dituduh dalam kasus pemerkosaan itu menggelar konferensi pers dan menuntut kompensasi atas “kerusakan pada citra mereka.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertanggungjawaban moral</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di negara yang selalu membanggakan diri sebagai penegak supremasi hukum, peristiwa ini seharusnya memicu introspeksi moral. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kasus ini menyingkap betapa dalamnya dehumanisasi terhadap rakyat Palestina, dan betapa normalnya kekerasan seksual serta penyiksaan di dalam fasilitas penahanan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers di depan Mahkamah Agung, empat tentara yang dituduh melakukan pemerkosaan bergilir itu dengan sombong menyatakan bahwa mereka masih bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan mengenakan balaclava — tampaknya untuk menghindari penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional — mereka menyatakan: “Kami akan menang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kalian mencoba mematahkan kami, tapi kalian lupa satu hal: kami adalah Pasukan 100,” kata mereka, merujuk pada satuan kontra-terorisme mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka tidak merasa malu. Mereka justru merasa semakin berani. Pesannya jelas: di Israel, bahkan pemerkosaan bisa diputarbalikkan menjadi tindakan kepahlawanan — asalkan korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para pemimpin negara kompak melindungi para pelaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak mengecam serangan tersebut. Sebaliknya, ia menyebut kebocoran video itu sebagai “mungkin serangan propaganda paling parah yang dialami negara Israel sejak berdirinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhatiannya tertuju pada citra Israel — bukan pada pria yang disiksa dalam video itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebalikan moral semacam ini bukanlah kegagalan yang berdiri sendiri. Laporan terbaru dari lembaga hak asasi manusia Israel, B’Tselem, berjudul <em>“Welcome to Hell”</em> (“Selamat Datang di Neraka”), mendokumentasikan penyiksaan sistematis terhadap tahanan Palestina selama perang Israel di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lima puluh lima mantan tahanan menggambarkan pemukulan, kurang tidur, dan kekerasan seksual. Fadi Baker, 25 tahun, menceritakan bagaimana tentara membakarnya dengan rokok dan menjepit alat kelaminnya menggunakan klem yang diikat pada benda berat. Ia kemudian dibiarkan telanjang di sel yang membeku selama dua hari, dengan musik keras diputar terus-menerus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan puluhan kematian warga Palestina dalam tahanan Israel sejak perang dimulai pada Oktober 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Sistem tanpa pertanggungjawaban</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesaksian-kesaksian ini menggambarkan sebuah sistem penahanan yang dijalankan dalam budaya impunitas. Bahkan ketika bukti nyata muncul — seperti tahun lalu di fasilitas Sde Teiman, di mana sejumlah tentara ditangkap karena penyiksaan — para tokoh politik justru bergegas membela para terdakwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Knesset sayap kanan menyerbu pangkalan militer, mengancam jaksa, dan menuduh korps hukum tentara “mengkhianati” bangsa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media sosial dibanjiri seruan untuk “membakar” dan “merajam” para pejabat yang menyelidiki kasus para tentara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Israel melancarkan serangan terhadap Gaza, pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap warga Palestina telah merajalela di seluruh wilayah pendudukan — sebagaimana telah berulang kali didokumentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klaim bahwa tentara Israel adalah “tentara yang bermoral” — bahkan “tentara paling bermoral di dunia” — kini terbukti hanyalah upaya hubungan masyarakat untuk menutupi kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Israel, kebocoran video itu mengguncang publik lebih dalam daripada kejahatannya sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperlihatkan bahwa Israel telah kehilangan kemampuan untuk merasa marah secara moral — ketika korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\n\r\n\r\n<hr />','Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar','','inherit','closed','closed','','2367-revision-v1','','','2025-11-04 12:19:32','2025-11-04 12:19:32','',2367,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2368',0,'revision','',0),
(2369,1,'2025-11-04 12:32:00','2025-11-04 12:32:00','','Sde Teiman','','inherit','open','closed','','sde-teiman','','','2025-11-04 12:32:00','2025-11-04 12:32:00','',2367,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/Sde-Teiman.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2370,1,'2025-11-04 12:32:21','2025-11-04 12:32:21','<h2 style=\"text-align: center;\">Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar. Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Lubna Masarwa</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar, Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan - diarsipkan di Kategori Analisa</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebocoran video yang memperlihatkan penyiksaan mengerikan di Sde Teiman telah mengguncang Israel — lebih dari kejahatan itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sebuah video muncul tahun lalu yang memperlihatkan tentara Israel memperkosa seorang tahanan Palestina, kemarahan publik di Israel langsung meledak — namun bukan karena kejahatannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, kemarahan itu diarahkan pada kebocoran videonya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pekan lalu, Yifat Tomer-Yerushalmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat hukum militer Israel setelah mengakui keterlibatannya dalam membocorkan rekaman CCTV dari dalam kamp tahanan terkenal Sde Teiman, di tengah perang genosida Israel terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam rekaman tersebut, terlihat para tentara Israel bersenjata lengkap menyeret seorang tahanan Palestina yang matanya ditutup, lalu mengelilinginya dengan tameng anti-huru-hara untuk menutupi tindakan pemerkosaan bergilir yang mereka lakukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pria Palestina itu — yang menurut beberapa laporan kemudian dikembalikan ke Gaza — mengalami luka pada anus, usus besar yang robek, kerusakan paru-paru, dan patah tulang rusuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kebocoran video itu terungkap, Tomer-Yerushalmi — yang sepanjang kariernya membela militer Israel — menjadi sasaran perburuan oleh para politisi sayap kanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengecam sang pengacara, menuduhnya bertindak melawan tentara Israel dan “berkolaborasi dalam kebocoran yang merupakan fitnah berdarah terhadap negara Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para tentara yang dituduh dalam kasus pemerkosaan itu menggelar konferensi pers dan menuntut kompensasi atas “kerusakan pada citra mereka.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertanggungjawaban moral</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di negara yang selalu membanggakan diri sebagai penegak supremasi hukum, peristiwa ini seharusnya memicu introspeksi moral. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kasus ini menyingkap betapa dalamnya dehumanisasi terhadap rakyat Palestina, dan betapa normalnya kekerasan seksual serta penyiksaan di dalam fasilitas penahanan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers di depan Mahkamah Agung, empat tentara yang dituduh melakukan pemerkosaan bergilir itu dengan sombong menyatakan bahwa mereka masih bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan mengenakan balaclava — tampaknya untuk menghindari penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional — mereka menyatakan: “Kami akan menang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kalian mencoba mematahkan kami, tapi kalian lupa satu hal: kami adalah Pasukan 100,” kata mereka, merujuk pada satuan kontra-terorisme mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka tidak merasa malu. Mereka justru merasa semakin berani. Pesannya jelas: di Israel, bahkan pemerkosaan bisa diputarbalikkan menjadi tindakan kepahlawanan — asalkan korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para pemimpin negara kompak melindungi para pelaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak mengecam serangan tersebut. Sebaliknya, ia menyebut kebocoran video itu sebagai “mungkin serangan propaganda paling parah yang dialami negara Israel sejak berdirinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhatiannya tertuju pada citra Israel — bukan pada pria yang disiksa dalam video itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebalikan moral semacam ini bukanlah kegagalan yang berdiri sendiri. Laporan terbaru dari lembaga hak asasi manusia Israel, B’Tselem, berjudul <em>“Welcome to Hell”</em> (“Selamat Datang di Neraka”), mendokumentasikan penyiksaan sistematis terhadap tahanan Palestina selama perang Israel di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lima puluh lima mantan tahanan menggambarkan pemukulan, kurang tidur, dan kekerasan seksual. Fadi Baker, 25 tahun, menceritakan bagaimana tentara membakarnya dengan rokok dan menjepit alat kelaminnya menggunakan klem yang diikat pada benda berat. Ia kemudian dibiarkan telanjang di sel yang membeku selama dua hari, dengan musik keras diputar terus-menerus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan puluhan kematian warga Palestina dalam tahanan Israel sejak perang dimulai pada Oktober 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Sistem tanpa pertanggungjawaban</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesaksian-kesaksian ini menggambarkan sebuah sistem penahanan yang dijalankan dalam budaya impunitas. Bahkan ketika bukti nyata muncul — seperti tahun lalu di fasilitas Sde Teiman, di mana sejumlah tentara ditangkap karena penyiksaan — para tokoh politik justru bergegas membela para terdakwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Knesset sayap kanan menyerbu pangkalan militer, mengancam jaksa, dan menuduh korps hukum tentara “mengkhianati” bangsa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media sosial dibanjiri seruan untuk “membakar” dan “merajam” para pejabat yang menyelidiki kasus para tentara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Israel melancarkan serangan terhadap Gaza, pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap warga Palestina telah merajalela di seluruh wilayah pendudukan — sebagaimana telah berulang kali didokumentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klaim bahwa tentara Israel adalah “tentara yang bermoral” — bahkan “tentara paling bermoral di dunia” — kini terbukti hanyalah upaya hubungan masyarakat untuk menutupi kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Israel, kebocoran video itu mengguncang publik lebih dalam daripada kejahatannya sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperlihatkan bahwa Israel telah kehilangan kemampuan untuk merasa marah secara moral — ketika korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar','','inherit','closed','closed','','2367-revision-v1','','','2025-11-04 12:32:21','2025-11-04 12:32:21','',2367,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2370',0,'revision','',0),
(2371,1,'2025-11-04 12:32:50','2025-11-04 12:32:50','<h2 style=\"text-align: center;\">Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar. Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Lubna Masarwa</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar, Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan - diarsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebocoran video yang memperlihatkan penyiksaan mengerikan di Sde Teiman telah mengguncang Israel — lebih dari kejahatan itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sebuah video muncul tahun lalu yang memperlihatkan tentara Israel memperkosa seorang tahanan Palestina, kemarahan publik di Israel langsung meledak — namun bukan karena kejahatannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, kemarahan itu diarahkan pada kebocoran videonya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pekan lalu, Yifat Tomer-Yerushalmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat hukum militer Israel setelah mengakui keterlibatannya dalam membocorkan rekaman CCTV dari dalam kamp tahanan terkenal Sde Teiman, di tengah perang genosida Israel terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam rekaman tersebut, terlihat para tentara Israel bersenjata lengkap menyeret seorang tahanan Palestina yang matanya ditutup, lalu mengelilinginya dengan tameng anti-huru-hara untuk menutupi tindakan pemerkosaan bergilir yang mereka lakukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pria Palestina itu — yang menurut beberapa laporan kemudian dikembalikan ke Gaza — mengalami luka pada anus, usus besar yang robek, kerusakan paru-paru, dan patah tulang rusuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kebocoran video itu terungkap, Tomer-Yerushalmi — yang sepanjang kariernya membela militer Israel — menjadi sasaran perburuan oleh para politisi sayap kanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengecam sang pengacara, menuduhnya bertindak melawan tentara Israel dan “berkolaborasi dalam kebocoran yang merupakan fitnah berdarah terhadap negara Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para tentara yang dituduh dalam kasus pemerkosaan itu menggelar konferensi pers dan menuntut kompensasi atas “kerusakan pada citra mereka.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertanggungjawaban moral</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di negara yang selalu membanggakan diri sebagai penegak supremasi hukum, peristiwa ini seharusnya memicu introspeksi moral. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kasus ini menyingkap betapa dalamnya dehumanisasi terhadap rakyat Palestina, dan betapa normalnya kekerasan seksual serta penyiksaan di dalam fasilitas penahanan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers di depan Mahkamah Agung, empat tentara yang dituduh melakukan pemerkosaan bergilir itu dengan sombong menyatakan bahwa mereka masih bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan mengenakan balaclava — tampaknya untuk menghindari penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional — mereka menyatakan: “Kami akan menang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kalian mencoba mematahkan kami, tapi kalian lupa satu hal: kami adalah Pasukan 100,” kata mereka, merujuk pada satuan kontra-terorisme mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka tidak merasa malu. Mereka justru merasa semakin berani. Pesannya jelas: di Israel, bahkan pemerkosaan bisa diputarbalikkan menjadi tindakan kepahlawanan — asalkan korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para pemimpin negara kompak melindungi para pelaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak mengecam serangan tersebut. Sebaliknya, ia menyebut kebocoran video itu sebagai “mungkin serangan propaganda paling parah yang dialami negara Israel sejak berdirinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhatiannya tertuju pada citra Israel — bukan pada pria yang disiksa dalam video itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebalikan moral semacam ini bukanlah kegagalan yang berdiri sendiri. Laporan terbaru dari lembaga hak asasi manusia Israel, B’Tselem, berjudul <em>“Welcome to Hell”</em> (“Selamat Datang di Neraka”), mendokumentasikan penyiksaan sistematis terhadap tahanan Palestina selama perang Israel di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lima puluh lima mantan tahanan menggambarkan pemukulan, kurang tidur, dan kekerasan seksual. Fadi Baker, 25 tahun, menceritakan bagaimana tentara membakarnya dengan rokok dan menjepit alat kelaminnya menggunakan klem yang diikat pada benda berat. Ia kemudian dibiarkan telanjang di sel yang membeku selama dua hari, dengan musik keras diputar terus-menerus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan puluhan kematian warga Palestina dalam tahanan Israel sejak perang dimulai pada Oktober 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Sistem tanpa pertanggungjawaban</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesaksian-kesaksian ini menggambarkan sebuah sistem penahanan yang dijalankan dalam budaya impunitas. Bahkan ketika bukti nyata muncul — seperti tahun lalu di fasilitas Sde Teiman, di mana sejumlah tentara ditangkap karena penyiksaan — para tokoh politik justru bergegas membela para terdakwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Knesset sayap kanan menyerbu pangkalan militer, mengancam jaksa, dan menuduh korps hukum tentara “mengkhianati” bangsa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media sosial dibanjiri seruan untuk “membakar” dan “merajam” para pejabat yang menyelidiki kasus para tentara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Israel melancarkan serangan terhadap Gaza, pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap warga Palestina telah merajalela di seluruh wilayah pendudukan — sebagaimana telah berulang kali didokumentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klaim bahwa tentara Israel adalah “tentara yang bermoral” — bahkan “tentara paling bermoral di dunia” — kini terbukti hanyalah upaya hubungan masyarakat untuk menutupi kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Israel, kebocoran video itu mengguncang publik lebih dalam daripada kejahatannya sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperlihatkan bahwa Israel telah kehilangan kemampuan untuk merasa marah secara moral — ketika korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar','','inherit','closed','closed','','2367-revision-v1','','','2025-11-04 12:32:50','2025-11-04 12:32:50','',2367,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2371',0,'revision','',0),
(2372,1,'2025-11-04 12:38:09','2025-11-04 12:38:09','<h2 style=\"text-align: center;\">Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar, Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Lubna Masarwa</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar, Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan - diarsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebocoran video yang memperlihatkan penyiksaan mengerikan di Sde Teiman telah mengguncang Israel — lebih dari kejahatan itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sebuah video muncul tahun lalu yang memperlihatkan tentara Israel memperkosa seorang tahanan Palestina, kemarahan publik di Israel langsung meledak — namun bukan karena kejahatannya. Sebaliknya, kemarahan itu diarahkan pada kebocoran videonya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pekan lalu, Yifat Tomer-Yerushalmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat hukum militer Israel setelah mengakui keterlibatannya dalam membocorkan rekaman CCTV dari dalam kamp tahanan terkenal Sde Teiman, di tengah perang genosida Israel terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam rekaman tersebut, terlihat para tentara Israel bersenjata lengkap menyeret seorang tahanan Palestina yang matanya ditutup, lalu mengelilinginya dengan tameng anti-huru-hara untuk menutupi tindakan pemerkosaan bergilir yang mereka lakukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pria Palestina itu — yang menurut beberapa laporan kemudian dikembalikan ke Gaza — mengalami luka pada anus, usus besar yang robek, kerusakan paru-paru, dan patah tulang rusuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kebocoran video itu terungkap, Tomer-Yerushalmi — yang sepanjang kariernya membela militer Israel — menjadi sasaran perburuan oleh para politisi sayap kanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengecam sang pengacara, menuduhnya bertindak melawan tentara Israel dan “berkolaborasi dalam kebocoran yang merupakan fitnah berdarah terhadap negara Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para tentara yang dituduh dalam kasus pemerkosaan itu menggelar konferensi pers dan menuntut kompensasi atas “kerusakan pada citra mereka.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertanggungjawaban moral</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di negara yang selalu membanggakan diri sebagai penegak supremasi hukum, peristiwa ini seharusnya memicu introspeksi moral. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kasus ini menyingkap betapa dalamnya dehumanisasi terhadap rakyat Palestina, dan betapa normalnya kekerasan seksual serta penyiksaan di dalam fasilitas penahanan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers di depan Mahkamah Agung, empat tentara yang dituduh melakukan pemerkosaan bergilir itu dengan sombong menyatakan bahwa mereka masih bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan mengenakan balaclava — tampaknya untuk menghindari penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional — mereka menyatakan: “Kami akan menang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kalian mencoba mematahkan kami, tapi kalian lupa satu hal: kami adalah Pasukan 100,” kata mereka, merujuk pada satuan kontra-terorisme mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka tidak merasa malu. Mereka justru merasa semakin berani. Pesannya jelas: di Israel, bahkan pemerkosaan bisa diputarbalikkan menjadi tindakan kepahlawanan — asalkan korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para pemimpin negara kompak melindungi para pelaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak mengecam serangan tersebut. Sebaliknya, ia menyebut kebocoran video itu sebagai “mungkin serangan propaganda paling parah yang dialami negara Israel sejak berdirinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhatiannya tertuju pada citra Israel — bukan pada pria yang disiksa dalam video itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebalikan moral semacam ini bukanlah kegagalan yang berdiri sendiri. Laporan terbaru dari lembaga hak asasi manusia Israel, B’Tselem, berjudul <em>“Welcome to Hell”</em> (“Selamat Datang di Neraka”), mendokumentasikan penyiksaan sistematis terhadap tahanan Palestina selama perang Israel di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lima puluh lima mantan tahanan menggambarkan pemukulan, kurang tidur, dan kekerasan seksual. Fadi Baker, 25 tahun, menceritakan bagaimana tentara membakarnya dengan rokok dan menjepit alat kelaminnya menggunakan klem yang diikat pada benda berat. Ia kemudian dibiarkan telanjang di sel yang membeku selama dua hari, dengan musik keras diputar terus-menerus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan puluhan kematian warga Palestina dalam tahanan Israel sejak perang dimulai pada Oktober 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Sistem tanpa pertanggungjawaban</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesaksian-kesaksian ini menggambarkan sebuah sistem penahanan yang dijalankan dalam budaya impunitas. Bahkan ketika bukti nyata muncul — seperti tahun lalu di fasilitas Sde Teiman, di mana sejumlah tentara ditangkap karena penyiksaan — para tokoh politik justru bergegas membela para terdakwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Knesset sayap kanan menyerbu pangkalan militer, mengancam jaksa, dan menuduh korps hukum tentara “mengkhianati” bangsa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media sosial dibanjiri seruan untuk “membakar” dan “merajam” para pejabat yang menyelidiki kasus para tentara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Israel melancarkan serangan terhadap Gaza, pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap warga Palestina telah merajalela di seluruh wilayah pendudukan — sebagaimana telah berulang kali didokumentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klaim bahwa tentara Israel adalah “tentara yang bermoral” — bahkan “tentara paling bermoral di dunia” — kini terbukti hanyalah upaya hubungan masyarakat untuk menutupi kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Israel, kebocoran video itu mengguncang publik lebih dalam daripada kejahatannya sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperlihatkan bahwa Israel telah kehilangan kemampuan untuk merasa marah secara moral — ketika korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar','','inherit','closed','closed','','2367-revision-v1','','','2025-11-04 12:38:09','2025-11-04 12:38:09','',2367,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2372',0,'revision','',0),
(2373,1,'2025-11-04 12:49:02','2025-11-04 12:49:02','<h2 style=\"text-align: center;\">Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar, Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Lubna Masarwa</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar, Membocorkan Rekamannya Adalah Pengkhianatan - diarsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebocoran video yang memperlihatkan penyiksaan mengerikan di Sde Teiman telah mengguncang Israel — lebih dari kejahatan itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sebuah video muncul tahun lalu yang memperlihatkan tentara Israel memperkosa seorang tahanan Palestina, kemarahan publik di Israel langsung meledak — namun bukan karena kejahatannya. Sebaliknya, kemarahan itu diarahkan pada kebocoran videonya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pekan lalu, Yifat Tomer-Yerushalmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat hukum militer Israel setelah mengakui keterlibatannya dalam membocorkan rekaman CCTV dari dalam kamp tahanan terkenal Sde Teiman, di tengah perang genosida Israel terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam rekaman tersebut, terlihat para tentara Israel bersenjata lengkap menyeret seorang tahanan Palestina yang matanya ditutup, lalu mengelilinginya dengan tameng anti-huru-hara untuk menutupi tindakan pemerkosaan bergilir yang mereka lakukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pria Palestina itu — yang menurut beberapa laporan kemudian dikembalikan ke Gaza — mengalami luka pada anus, usus besar yang robek, kerusakan paru-paru, dan patah tulang rusuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kebocoran video itu terungkap, Tomer-Yerushalmi — yang sepanjang kariernya membela militer Israel — menjadi sasaran perburuan oleh para politisi sayap kanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengecam sang pengacara, menuduhnya bertindak melawan tentara Israel dan “berkolaborasi dalam kebocoran yang merupakan fitnah berdarah terhadap negara Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para tentara yang dituduh dalam kasus pemerkosaan itu menggelar konferensi pers dan menuntut kompensasi atas “kerusakan pada citra mereka.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertanggungjawaban Moral</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di negara yang selalu membanggakan diri sebagai penegak supremasi hukum, peristiwa ini seharusnya memicu introspeksi moral. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kasus ini menyingkap betapa dalamnya dehumanisasi terhadap rakyat Palestina, dan betapa normalnya kekerasan seksual serta penyiksaan di dalam fasilitas penahanan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers di depan Mahkamah Agung, empat tentara yang dituduh melakukan pemerkosaan bergilir itu dengan sombong menyatakan bahwa mereka masih bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan mengenakan balaclava — tampaknya untuk menghindari penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional — mereka menyatakan: “Kami akan menang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kalian mencoba mematahkan kami, tapi kalian lupa satu hal: kami adalah Pasukan 100,” kata mereka, merujuk pada satuan kontra-terorisme mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka tidak merasa malu. Mereka justru merasa semakin berani. Pesannya jelas: di Israel, bahkan pemerkosaan bisa diputarbalikkan menjadi tindakan kepahlawanan — asalkan korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, para pemimpin negara kompak melindungi para pelaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak mengecam serangan tersebut. Sebaliknya, ia menyebut kebocoran video itu sebagai “mungkin serangan propaganda paling parah yang dialami negara Israel sejak berdirinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhatiannya tertuju pada citra Israel — bukan pada pria yang disiksa dalam video itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebalikan moral semacam ini bukanlah kegagalan yang berdiri sendiri. Laporan terbaru dari lembaga hak asasi manusia Israel, B’Tselem, berjudul <em>“Welcome to Hell”</em> (“Selamat Datang di Neraka”), mendokumentasikan penyiksaan sistematis terhadap tahanan Palestina selama perang Israel di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lima puluh lima mantan tahanan menggambarkan pemukulan, kurang tidur, dan kekerasan seksual. Fadi Baker, 25 tahun, menceritakan bagaimana tentara membakarnya dengan rokok dan menjepit alat kelaminnya menggunakan klem yang diikat pada benda berat. Ia kemudian dibiarkan telanjang di sel yang membeku selama dua hari, dengan musik keras diputar terus-menerus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan puluhan kematian warga Palestina dalam tahanan Israel sejak perang dimulai pada Oktober 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Sistem tanpa pertanggungjawaban</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesaksian-kesaksian ini menggambarkan sebuah sistem penahanan yang dijalankan dalam budaya impunitas. Bahkan ketika bukti nyata muncul — seperti tahun lalu di fasilitas Sde Teiman, di mana sejumlah tentara ditangkap karena penyiksaan — para tokoh politik justru bergegas membela para terdakwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Knesset sayap kanan menyerbu pangkalan militer, mengancam jaksa, dan menuduh korps hukum tentara “mengkhianati” bangsa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media sosial dibanjiri seruan untuk “membakar” dan “merajam” para pejabat yang menyelidiki kasus para tentara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Israel melancarkan serangan terhadap Gaza, pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap warga Palestina telah merajalela di seluruh wilayah pendudukan — sebagaimana telah berulang kali didokumentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klaim bahwa tentara Israel adalah “tentara yang bermoral” — bahkan “tentara paling bermoral di dunia” — kini terbukti hanyalah upaya hubungan masyarakat untuk menutupi kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Israel, kebocoran video itu mengguncang publik lebih dalam daripada kejahatannya sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperlihatkan bahwa Israel telah kehilangan kemampuan untuk merasa marah secara moral — ketika korbannya adalah orang Palestina.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Di Israel, Memperkosa Tahanan Palestina Dianggap Wajar','','inherit','closed','closed','','2367-revision-v1','','','2025-11-04 12:49:02','2025-11-04 12:49:02','',2367,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2373',0,'revision','',0),
(2374,1,'2025-11-04 13:14:09','2025-11-04 13:14:09','<h2 style=\"text-align: center;\">Turki Tuntut Resolusi PBB Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Ragip Soylu di Ankara</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Turki Tuntut Resolusi PBB Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza, Ankara mengatakan negara-negara mitra lainnya juga ingin mengetahui definisi dan cakupan misi tersebut sebelum memutuskan pengiriman pasukan ke wilayah Palestina</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 4 November 2025</strong></a> - Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengatakan pada hari Senin bahwa sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB diperlukan untuk mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, dan keputusan Turki untuk berpartisipasi akan bergantung pada langkah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan menegaskan bahwa negara-negara yang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan ke Gaza, sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump, ingin terlebih dahulu memahami parameter dari pasukan yang diusulkan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Negara-negara ingin melihat adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang membentuk pasukan tersebut, menjabarkan mandat misinya, dan memberikan legitimasi,” kata Fidan kepada para wartawan dalam konferensi pers di Istanbul, setelah bertemu dengan para menteri luar negeri dari Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, dan Yordania, serta perwakilan dari Uni Emirat Arab dan Qatar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa pejabat AS dalam beberapa pekan terakhir mengatakan bahwa Turki dipertimbangkan sebagai salah satu negara yang dapat mengirim pasukan ke Gaza — sebuah gagasan yang sangat ditentang oleh pemerintah Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa Ankara siap melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan gencatan senjata di Gaza, termasuk mengirim pasukan jika diperlukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Apakah negara-negara ini akan mengirim pasukan ke Gaza atau tidak akan bergantung pada definisi dan cakupan misi tersebut,” tambah Fidan. “Apa saja kewenangan misi itu?”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat senior Turki mengatakan kepada <em>Middle East Eye</em> bulan lalu bahwa Ankara menginginkan kejelasan mengenai aturan keterlibatan serta bagaimana pasukan itu akan melindungi diri jika diserang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan mengakui bahwa negara-negara mungkin akan kesulitan untuk berpartisipasi jika mandat misi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami siap memikul beban demi perdamaian dan melakukan pengorbanan apa pun yang diperlukan,” kata Fidan. “Namun penting bagi Turki untuk memeriksa dokumen dan kerangka kerja yang dihasilkan guna memastikan semuanya selaras dengan prinsip kami. Upaya diplomatik kami dalam hal ini masih terus berjalan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih belum jelas bagaimana para pemimpin Israel dapat diyakinkan untuk menerima pengerahan semacam itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Benjamin Netanyahu dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan agar pasukan Azerbaijan yang berpartisipasi menggantikan pasukan Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Steve Bannon — mantan pejabat senior dalam pemerintahan pertama Trump yang diyakini masih memiliki kedekatan dengan presiden — mengatakan bulan lalu bahwa Gedung Putih telah menunjuk Erdogan sebagai “kepala keamanan” di Gaza, seraya menambahkan bahwa Netanyahu harus berbicara langsung dengan Trump jika ingin mengubah keputusan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat sejak dimulainya genosida Israel di Gaza pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hubungan kedua negara semakin memburuk tahun lalu setelah Turki memberlakukan embargo perdagangan terhadap bisnis Israel dan bergabung dalam gugatan terhadap pemerintah Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan melakukan genosida.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Turki Tuntut Resolusi PBB Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza','','publish','open','open','','turki-tuntut-resolusi-pbb-sebelum-kirim-pasukan-ke-gaza','','','2025-11-04 13:14:37','2025-11-04 13:14:37','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2374',0,'post','',0),
(2375,1,'2025-11-04 13:14:02','2025-11-04 13:14:02','','tentara_turki (1)','','inherit','open','closed','','tentara_turki-1','','','2025-11-04 13:14:02','2025-11-04 13:14:02','',2374,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/tentara_turki-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2376,1,'2025-11-04 13:14:09','2025-11-04 13:14:09','<h2 style=\"text-align: center;\">Turki Tuntut Resolusi PBB Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Ragip Soylu di Ankara</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Turki Tuntut Resolusi PBB Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza, Ankara mengatakan negara-negara mitra lainnya juga ingin mengetahui definisi dan cakupan misi tersebut sebelum memutuskan pengiriman pasukan ke wilayah Palestina</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 4 November 2025 - Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengatakan pada hari Senin bahwa sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB diperlukan untuk mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, dan keputusan Turki untuk berpartisipasi akan bergantung pada langkah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan menegaskan bahwa negara-negara yang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan ke Gaza, sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump, ingin terlebih dahulu memahami parameter dari pasukan yang diusulkan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Negara-negara ingin melihat adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang membentuk pasukan tersebut, menjabarkan mandat misinya, dan memberikan legitimasi,” kata Fidan kepada para wartawan dalam konferensi pers di Istanbul, setelah bertemu dengan para menteri luar negeri dari Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, dan Yordania, serta perwakilan dari Uni Emirat Arab dan Qatar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa pejabat AS dalam beberapa pekan terakhir mengatakan bahwa Turki dipertimbangkan sebagai salah satu negara yang dapat mengirim pasukan ke Gaza — sebuah gagasan yang sangat ditentang oleh pemerintah Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa Ankara siap melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan gencatan senjata di Gaza, termasuk mengirim pasukan jika diperlukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Apakah negara-negara ini akan mengirim pasukan ke Gaza atau tidak akan bergantung pada definisi dan cakupan misi tersebut,” tambah Fidan. “Apa saja kewenangan misi itu?”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat senior Turki mengatakan kepada <em>Middle East Eye</em> bulan lalu bahwa Ankara menginginkan kejelasan mengenai aturan keterlibatan serta bagaimana pasukan itu akan melindungi diri jika diserang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan mengakui bahwa negara-negara mungkin akan kesulitan untuk berpartisipasi jika mandat misi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami siap memikul beban demi perdamaian dan melakukan pengorbanan apa pun yang diperlukan,” kata Fidan. “Namun penting bagi Turki untuk memeriksa dokumen dan kerangka kerja yang dihasilkan guna memastikan semuanya selaras dengan prinsip kami. Upaya diplomatik kami dalam hal ini masih terus berjalan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih belum jelas bagaimana para pemimpin Israel dapat diyakinkan untuk menerima pengerahan semacam itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Benjamin Netanyahu dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan agar pasukan Azerbaijan yang berpartisipasi menggantikan pasukan Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Steve Bannon — mantan pejabat senior dalam pemerintahan pertama Trump yang diyakini masih memiliki kedekatan dengan presiden — mengatakan bulan lalu bahwa Gedung Putih telah menunjuk Erdogan sebagai “kepala keamanan” di Gaza, seraya menambahkan bahwa Netanyahu harus berbicara langsung dengan Trump jika ingin mengubah keputusan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat sejak dimulainya genosida Israel di Gaza pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hubungan kedua negara semakin memburuk tahun lalu setelah Turki memberlakukan embargo perdagangan terhadap bisnis Israel dan bergabung dalam gugatan terhadap pemerintah Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan melakukan genosida.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Turki Tuntut Resolusi PBB Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza','','inherit','closed','closed','','2374-revision-v1','','','2025-11-04 13:14:09','2025-11-04 13:14:09','',2374,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2376',0,'revision','',0),
(2377,1,'2025-11-04 13:14:37','2025-11-04 13:14:37','<h2 style=\"text-align: center;\">Turki Tuntut Resolusi PBB Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Ragip Soylu di Ankara</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Turki Tuntut Resolusi PBB Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza, Ankara mengatakan negara-negara mitra lainnya juga ingin mengetahui definisi dan cakupan misi tersebut sebelum memutuskan pengiriman pasukan ke wilayah Palestina</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 4 November 2025</strong></a> - Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengatakan pada hari Senin bahwa sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB diperlukan untuk mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, dan keputusan Turki untuk berpartisipasi akan bergantung pada langkah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan menegaskan bahwa negara-negara yang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan ke Gaza, sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump, ingin terlebih dahulu memahami parameter dari pasukan yang diusulkan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Negara-negara ingin melihat adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang membentuk pasukan tersebut, menjabarkan mandat misinya, dan memberikan legitimasi,” kata Fidan kepada para wartawan dalam konferensi pers di Istanbul, setelah bertemu dengan para menteri luar negeri dari Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, dan Yordania, serta perwakilan dari Uni Emirat Arab dan Qatar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa pejabat AS dalam beberapa pekan terakhir mengatakan bahwa Turki dipertimbangkan sebagai salah satu negara yang dapat mengirim pasukan ke Gaza — sebuah gagasan yang sangat ditentang oleh pemerintah Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa Ankara siap melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan gencatan senjata di Gaza, termasuk mengirim pasukan jika diperlukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Apakah negara-negara ini akan mengirim pasukan ke Gaza atau tidak akan bergantung pada definisi dan cakupan misi tersebut,” tambah Fidan. “Apa saja kewenangan misi itu?”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat senior Turki mengatakan kepada <em>Middle East Eye</em> bulan lalu bahwa Ankara menginginkan kejelasan mengenai aturan keterlibatan serta bagaimana pasukan itu akan melindungi diri jika diserang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan mengakui bahwa negara-negara mungkin akan kesulitan untuk berpartisipasi jika mandat misi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami siap memikul beban demi perdamaian dan melakukan pengorbanan apa pun yang diperlukan,” kata Fidan. “Namun penting bagi Turki untuk memeriksa dokumen dan kerangka kerja yang dihasilkan guna memastikan semuanya selaras dengan prinsip kami. Upaya diplomatik kami dalam hal ini masih terus berjalan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih belum jelas bagaimana para pemimpin Israel dapat diyakinkan untuk menerima pengerahan semacam itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Benjamin Netanyahu dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan agar pasukan Azerbaijan yang berpartisipasi menggantikan pasukan Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Steve Bannon — mantan pejabat senior dalam pemerintahan pertama Trump yang diyakini masih memiliki kedekatan dengan presiden — mengatakan bulan lalu bahwa Gedung Putih telah menunjuk Erdogan sebagai “kepala keamanan” di Gaza, seraya menambahkan bahwa Netanyahu harus berbicara langsung dengan Trump jika ingin mengubah keputusan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat sejak dimulainya genosida Israel di Gaza pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hubungan kedua negara semakin memburuk tahun lalu setelah Turki memberlakukan embargo perdagangan terhadap bisnis Israel dan bergabung dalam gugatan terhadap pemerintah Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan melakukan genosida.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Turki Tuntut Resolusi PBB Sebelum Kirim Pasukan ke Gaza','','inherit','closed','closed','','2374-revision-v1','','','2025-11-04 13:14:37','2025-11-04 13:14:37','',2374,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2377',0,'revision','',0),
(2380,1,'2025-11-05 02:36:34','2025-11-05 02:36:34','<h2 style=\"text-align: center;\">Israel Menetapkan Identitas Tawanan yang Jenazahnya Diserahkan al-Qassam kepada Palang Merah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel Tetapkan Identitas Jenazah yang Diserahkan al Qassam, yakni Itay Chen, yang disebut sebagai tahanan berkewarnegaraan US terakhir di Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Lembaga Penyiaran Israel melaporkan pada Rabu dini hari bahwa kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, militer telah memberitahu keluarga prajurit Itay Chen tentang keberhasilan identifikasi jenazahnya. Hal itu terjadi beberapa jam setelah Brigade al-Qassam menyerahkan jenazah tersebut kepada Palang Merah Internasional di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Netanyahu mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh lembaga keamanan “bertekad dan berkomitmen untuk memulangkan seluruh jenazah para tahanan yang berada di Gaza.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa Gerakan Hamas telah mengembalikan ke Israel jenazah Itay Chen, yang disebut sebagai tahanan berkewarganegaraan Amerika terakhir di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa sejumlah tawanan Israel di Gaza juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Brigade al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan jenazah seorang tawanan Israel setelah menemukannya di sebelah timur lingkungan asy-Syujaiyyah di bagian timur Kota Gaza. Jenazah itu ditemukan dalam operasi pencarian dan penggalian berkelanjutan di wilayah yang disebut “zona kuning berbahaya”, yaitu batas area yang ditinggalkan pasukan pendudukan pada tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim dari Komite Internasional Palang Merah bersama Brigade al-Qassam telah melanjutkan operasi pencarian jenazah para tawanan Israel di kawasan tersebut untuk hari ketiga berturut-turut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa alat dan perlengkapan milik tim teknis Mesir ikut mendampingi tim tersebut dalam upaya mencapai titik yang diyakini sebagai lokasi jenazah para tawanan Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Operasi yang Rumit</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber yang terlibat dalam tim itu mengatakan bahwa operasi tersebut “rumit dan sulit” karena kerusakan besar di wilayah itu akibat perang pemusnahan yang dilakukan Israel, yang telah menghancurkan sebagian besar kawasan asy-Syujaiyyah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel sendiri pada Senin lalu mengumumkan telah berhasil mengidentifikasi tiga jenazah tawanan militer yang diserahkan oleh Hamas melalui Palang Merah pada Minggu malam, di antaranya Kolonel Asaf Hamami, perwira tertinggi yang pernah ditawan oleh Brigade al-Qassam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan diterimanya jenazah prajurit Itay Chen pada Selasa malam, berarti Israel sejauh ini telah menerima 19 jenazah tawanan dari total 28 orang sejak dimulainya perjanjian tersebut, sebagian besar berkewarganegaraan Israel. Sebelumnya, Tel Aviv sempat mengklaim bahwa salah satu jenazah yang diterima tidak cocok dengan identitas tawanan mana pun yang mereka catat. Israel juga telah menerima 20 tawanan Israel hidup-hidup dari Hamas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyerahan jenazah-jenazah Israel ini merupakan bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimulai pada 10 Oktober lalu, berdasarkan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang negaranya mendukung perang pemusnahan Israel di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel mensyaratkan dimulainya negosiasi tahap kedua dari perjanjian tersebut setelah menerima seluruh sisa jenazah para tawanan, sementara Hamas menegaskan bahwa proses tersebut memerlukan waktu untuk mengevakuasinya karena besarnya kerusakan di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang pemusnahan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza masih terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Tentara pendudukan telah melakukan sekitar 200 pelanggaran terhadap perjanjian itu, dan sejak 10 Oktober tahun ini telah menyebabkan puluhan warga Palestina gugur dan terluka, selain menghancurkan banyak bangunan tempat tinggal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang pemusnahan massal Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan 68.865 warga Palestina dan melukai 170.670 orang lainnya, sebagian besar anak-anak dan perempuan. PBB memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Israel</p>','Israel Tetapkan Identitas Jenazah yang Diserahkan al Qassam','','publish','open','open','','israel-tetapkan-identitas-jenazah-yang-diserahkan-al-qassam','','','2025-11-05 02:37:58','2025-11-05 02:37:58','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2380',0,'post','',0),
(2382,1,'2025-11-05 02:34:19','2025-11-05 02:34:19','','palang_merah_internasional','','inherit','open','closed','','palang_merah_internasional','','','2025-11-05 02:34:19','2025-11-05 02:34:19','',2380,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/palang_merah_internasional.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2383,1,'2025-11-05 02:36:34','2025-11-05 02:36:34','<h2 style=\"text-align: center;\">Israel Menetapkan Identitas Tawanan yang Jenazahnya Diserahkan al-Qassam kepada Palang Merah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel Tetapkan Identitas Jenazah yang Diserahkan al Qassam, yakni Itay Chen, yang disebut sebagai tahanan berkewarnegaraan US terakhir di Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lembaga Penyiaran Israel melaporkan pada Rabu dini hari bahwa kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, militer telah memberitahu keluarga prajurit Itay Chen tentang keberhasilan identifikasi jenazahnya. Hal itu terjadi beberapa jam setelah Brigade al-Qassam menyerahkan jenazah tersebut kepada Palang Merah Internasional di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Netanyahu mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh lembaga keamanan “bertekad dan berkomitmen untuk memulangkan seluruh jenazah para tahanan yang berada di Gaza.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa Gerakan Hamas telah mengembalikan ke Israel jenazah Itay Chen, yang disebut sebagai tahanan berkewarganegaraan Amerika terakhir di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa sejumlah tawanan Israel di Gaza juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Brigade al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan jenazah seorang tawanan Israel setelah menemukannya di sebelah timur lingkungan asy-Syujaiyyah di bagian timur Kota Gaza. Jenazah itu ditemukan dalam operasi pencarian dan penggalian berkelanjutan di wilayah yang disebut “zona kuning berbahaya”, yaitu batas area yang ditinggalkan pasukan pendudukan pada tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim dari Komite Internasional Palang Merah bersama Brigade al-Qassam telah melanjutkan operasi pencarian jenazah para tawanan Israel di kawasan tersebut untuk hari ketiga berturut-turut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa alat dan perlengkapan milik tim teknis Mesir ikut mendampingi tim tersebut dalam upaya mencapai titik yang diyakini sebagai lokasi jenazah para tawanan Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Operasi yang Rumit</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber yang terlibat dalam tim itu mengatakan bahwa operasi tersebut “rumit dan sulit” karena kerusakan besar di wilayah itu akibat perang pemusnahan yang dilakukan Israel, yang telah menghancurkan sebagian besar kawasan asy-Syujaiyyah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel sendiri pada Senin lalu mengumumkan telah berhasil mengidentifikasi tiga jenazah tawanan militer yang diserahkan oleh Hamas melalui Palang Merah pada Minggu malam, di antaranya Kolonel Asaf Hamami, perwira tertinggi yang pernah ditawan oleh Brigade al-Qassam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan diterimanya jenazah prajurit Itay Chen pada Selasa malam, berarti Israel sejauh ini telah menerima 19 jenazah tawanan dari total 28 orang sejak dimulainya perjanjian tersebut, sebagian besar berkewarganegaraan Israel. Sebelumnya, Tel Aviv sempat mengklaim bahwa salah satu jenazah yang diterima tidak cocok dengan identitas tawanan mana pun yang mereka catat. Israel juga telah menerima 20 tawanan Israel hidup-hidup dari Hamas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyerahan jenazah-jenazah Israel ini merupakan bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimulai pada 10 Oktober lalu, berdasarkan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang negaranya mendukung perang pemusnahan Israel di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel mensyaratkan dimulainya negosiasi tahap kedua dari perjanjian tersebut setelah menerima seluruh sisa jenazah para tawanan, sementara Hamas menegaskan bahwa proses tersebut memerlukan waktu untuk mengevakuasinya karena besarnya kerusakan di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang pemusnahan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza masih terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Tentara pendudukan telah melakukan sekitar 200 pelanggaran terhadap perjanjian itu, dan sejak 10 Oktober tahun ini telah menyebabkan puluhan warga Palestina gugur dan terluka, selain menghancurkan banyak bangunan tempat tinggal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang pemusnahan massal Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan 68.865 warga Palestina dan melukai 170.670 orang lainnya, sebagian besar anak-anak dan perempuan. PBB memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Israel</p>','Israel Tetapkan Identitas Jenazah yang Diserahkan al Qassam','','inherit','closed','closed','','2380-revision-v1','','','2025-11-05 02:36:34','2025-11-05 02:36:34','',2380,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2383',0,'revision','',0),
(2384,1,'2025-11-05 02:37:08','2025-11-05 02:37:08','<h2 style=\"text-align: center;\">Israel Menetapkan Identitas Tawanan yang Jenazahnya Diserahkan al-Qassam kepada Palang Merah</h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel Tetapkan Identitas Jenazah yang Diserahkan al Qassam, yakni Itay Chen, yang disebut sebagai tahanan berkewarnegaraan US terakhir di Gaza</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lembaga Penyiaran Israel melaporkan pada Rabu dini hari bahwa kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, militer telah memberitahu keluarga prajurit Itay Chen tentang keberhasilan identifikasi jenazahnya. Hal itu terjadi beberapa jam setelah Brigade al-Qassam menyerahkan jenazah tersebut kepada Palang Merah Internasional di Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Netanyahu mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh lembaga keamanan “bertekad dan berkomitmen untuk memulangkan seluruh jenazah para tahanan yang berada di Gaza.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa Gerakan Hamas telah mengembalikan ke Israel jenazah Itay Chen, yang disebut sebagai tahanan berkewarganegaraan Amerika terakhir di Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa sejumlah tawanan Israel di Gaza juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Brigade al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan jenazah seorang tawanan Israel setelah menemukannya di sebelah timur lingkungan asy-Syujaiyyah di bagian timur Kota Gaza. Jenazah itu ditemukan dalam operasi pencarian dan penggalian berkelanjutan di wilayah yang disebut “zona kuning berbahaya”, yaitu batas area yang ditinggalkan pasukan pendudukan pada tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim dari Komite Internasional Palang Merah bersama Brigade al-Qassam telah melanjutkan operasi pencarian jenazah para tawanan Israel di kawasan tersebut untuk hari ketiga berturut-turut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa alat dan perlengkapan milik tim teknis Mesir ikut mendampingi tim tersebut dalam upaya mencapai titik yang diyakini sebagai lokasi jenazah para tawanan Israel.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Operasi yang Rumit</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber yang terlibat dalam tim itu mengatakan bahwa operasi tersebut “rumit dan sulit” karena kerusakan besar di wilayah itu akibat perang pemusnahan yang dilakukan Israel, yang telah menghancurkan sebagian besar kawasan asy-Syujaiyyah.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel sendiri pada Senin lalu mengumumkan telah berhasil mengidentifikasi tiga jenazah tawanan militer yang diserahkan oleh Hamas melalui Palang Merah pada Minggu malam, di antaranya Kolonel Asaf Hamami, perwira tertinggi yang pernah ditawan oleh Brigade al-Qassam.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan diterimanya jenazah prajurit Itay Chen pada Selasa malam, berarti Israel sejauh ini telah menerima 19 jenazah tawanan dari total 28 orang sejak dimulainya perjanjian tersebut, sebagian besar berkewarganegaraan Israel. Sebelumnya, Tel Aviv sempat mengklaim bahwa salah satu jenazah yang diterima tidak cocok dengan identitas tawanan mana pun yang mereka catat. Israel juga telah menerima 20 tawanan Israel hidup-hidup dari Hamas.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyerahan jenazah-jenazah Israel ini merupakan bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimulai pada 10 Oktober lalu, berdasarkan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang negaranya mendukung perang pemusnahan Israel di Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel mensyaratkan dimulainya negosiasi tahap kedua dari perjanjian tersebut setelah menerima seluruh sisa jenazah para tawanan, sementara Hamas menegaskan bahwa proses tersebut memerlukan waktu untuk mengevakuasinya karena besarnya kerusakan di Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang pemusnahan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza masih terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Tentara pendudukan telah melakukan sekitar 200 pelanggaran terhadap perjanjian itu, dan sejak 10 Oktober tahun ini telah menyebabkan puluhan warga Palestina gugur dan terluka, selain menghancurkan banyak bangunan tempat tinggal.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang pemusnahan massal Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan 68.865 warga Palestina dan melukai 170.670 orang lainnya, sebagian besar anak-anak dan perempuan. PBB memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Israel</p>','Israel Tetapkan Identitas Jenazah yang Diserahkan al Qassam','','inherit','closed','closed','','2380-autosave-v1','','','2025-11-05 02:37:08','2025-11-05 02:37:08','',2380,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2384',0,'revision','',0),
(2385,1,'2025-11-05 02:37:58','2025-11-05 02:37:58','<h2 style=\"text-align: center;\">Israel Menetapkan Identitas Tawanan yang Jenazahnya Diserahkan al-Qassam kepada Palang Merah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel Tetapkan Identitas Jenazah yang Diserahkan al Qassam, yakni Itay Chen, yang disebut sebagai tahanan berkewarnegaraan US terakhir di Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Lembaga Penyiaran Israel melaporkan pada Rabu dini hari bahwa kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, militer telah memberitahu keluarga prajurit Itay Chen tentang keberhasilan identifikasi jenazahnya. Hal itu terjadi beberapa jam setelah Brigade al-Qassam menyerahkan jenazah tersebut kepada Palang Merah Internasional di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor Netanyahu mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh lembaga keamanan “bertekad dan berkomitmen untuk memulangkan seluruh jenazah para tahanan yang berada di Gaza.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa Gerakan Hamas telah mengembalikan ke Israel jenazah Itay Chen, yang disebut sebagai tahanan berkewarganegaraan Amerika terakhir di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa sejumlah tawanan Israel di Gaza juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Brigade al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan jenazah seorang tawanan Israel setelah menemukannya di sebelah timur lingkungan asy-Syujaiyyah di bagian timur Kota Gaza. Jenazah itu ditemukan dalam operasi pencarian dan penggalian berkelanjutan di wilayah yang disebut “zona kuning berbahaya”, yaitu batas area yang ditinggalkan pasukan pendudukan pada tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim dari Komite Internasional Palang Merah bersama Brigade al-Qassam telah melanjutkan operasi pencarian jenazah para tawanan Israel di kawasan tersebut untuk hari ketiga berturut-turut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa alat dan perlengkapan milik tim teknis Mesir ikut mendampingi tim tersebut dalam upaya mencapai titik yang diyakini sebagai lokasi jenazah para tawanan Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Operasi yang Rumit</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber yang terlibat dalam tim itu mengatakan bahwa operasi tersebut “rumit dan sulit” karena kerusakan besar di wilayah itu akibat perang pemusnahan yang dilakukan Israel, yang telah menghancurkan sebagian besar kawasan asy-Syujaiyyah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel sendiri pada Senin lalu mengumumkan telah berhasil mengidentifikasi tiga jenazah tawanan militer yang diserahkan oleh Hamas melalui Palang Merah pada Minggu malam, di antaranya Kolonel Asaf Hamami, perwira tertinggi yang pernah ditawan oleh Brigade al-Qassam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan diterimanya jenazah prajurit Itay Chen pada Selasa malam, berarti Israel sejauh ini telah menerima 19 jenazah tawanan dari total 28 orang sejak dimulainya perjanjian tersebut, sebagian besar berkewarganegaraan Israel. Sebelumnya, Tel Aviv sempat mengklaim bahwa salah satu jenazah yang diterima tidak cocok dengan identitas tawanan mana pun yang mereka catat. Israel juga telah menerima 20 tawanan Israel hidup-hidup dari Hamas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyerahan jenazah-jenazah Israel ini merupakan bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimulai pada 10 Oktober lalu, berdasarkan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang negaranya mendukung perang pemusnahan Israel di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel mensyaratkan dimulainya negosiasi tahap kedua dari perjanjian tersebut setelah menerima seluruh sisa jenazah para tawanan, sementara Hamas menegaskan bahwa proses tersebut memerlukan waktu untuk mengevakuasinya karena besarnya kerusakan di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang pemusnahan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza masih terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Tentara pendudukan telah melakukan sekitar 200 pelanggaran terhadap perjanjian itu, dan sejak 10 Oktober tahun ini telah menyebabkan puluhan warga Palestina gugur dan terluka, selain menghancurkan banyak bangunan tempat tinggal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang pemusnahan massal Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan 68.865 warga Palestina dan melukai 170.670 orang lainnya, sebagian besar anak-anak dan perempuan. PBB memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Media Israel</p>','Israel Tetapkan Identitas Jenazah yang Diserahkan al Qassam','','inherit','closed','closed','','2380-revision-v1','','','2025-11-05 02:37:58','2025-11-05 02:37:58','',2380,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2385',0,'revision','',0),
(2386,1,'2025-11-05 02:45:26','2025-11-05 02:45:26','<h2 style=\"text-align: center;\">Jenazah Hadar Goldin Jaminan Keluarnya Pejuang dari Rafah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pejuang HAMAS yang terjebak di area kuning Gaza tetap memiliki posisi tawar yang tinggi. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel bersedia mengeluarkan mereka dengan imbalan dikembalikannya Jenazah Hadar Goldin prajurit Israel yang ditangkap Brigade al-Qassam semenjak 2014</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - Surat kabar Israel <em>Yedioth Ahronoth</em> melaporkan pada hari Selasa bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Eyal Zamir, menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan sekitar 200 pejuang Palestina dari kota Rafah (di selatan Jalur Gaza) sebagai imbalan atas pengembalian jenazah prajurit Hadar Goldin, yang ditahan oleh Brigade Izzuddin al-Qassam sejak tahun 2014.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_2389\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-2389\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/37694746-1750271730.webp\" alt=\"Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir (Anadolu)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir (Anadolu)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa “tidak akan ada seorang pun teroris yang dikeluarkan dari Rafah” tanpa dikembalikannya jenazah para tawanan, sambil menuntut agar Gerakan Hamas “dimusnahkan” dan para korban Israel dimakamkan di wilayah Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lembaga Penyiaran Israel kemarin mengumumkan bahwa Israel tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan keluarnya 200 pejuang bersenjata dari wilayah yang dikuasainya di Gaza dengan imbalan pengembalian seluruh jenazah para tawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, saluran televisi Channel 12 melaporkan bahwa Israel mungkin akan mengizinkan jalur aman bagi para pejuang Hamas jika mereka menyerahkan senjata mereka. Namun, saluran itu menegaskan bahwa militer tidak akan mengizinkan mereka melintasi wilayah yang dikuasai Hamas kecuali setelah diserahkan lebih banyak jenazah para tawanan yang tewas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saluran tersebut juga menambahkan bahwa Amerika Serikat menekan Israel untuk mengizinkan jalur aman bagi anggota Hamas, sebagai bagian dari upaya menuju tahap berikutnya dari kerangka gencatan senjata berdasarkan rencana Presiden Donald Trump — sebuah perkembangan yang dapat menjadi titik balik dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua hari sebelumnya, sumber-sumber yang dikutip oleh Al Jazeera mengonfirmasi bahwa para mediator sedang melakukan kontak dengan Hamas dan Israel untuk mengamankan keluarnya para pejuang Hamas dari wilayah di belakang “garis kuning” dengan menggunakan kendaraan Palang Merah melalui koridor tertentu yang aman, guna menghindari bentrokan dengan pasukan pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa para mediator telah memperoleh persetujuan dari Hamas dan sedang menunggu persetujuan dari Israel. Sementara itu, surat kabar <em>The Jerusalem Post</em> Israel melaporkan bahwa kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada satu pun pejuang Hamas yang diizinkan melewati jalur aman tanpa terlebih dahulu berkomitmen untuk melucuti senjata mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Jenazah Hadar Goldin Jaminan Keluarnya Pejuang dari Rafah','','publish','open','open','','jenazah-hadar-goldin-jaminan-keluarnya-pejuang-dari-rafah','','','2025-11-05 02:46:26','2025-11-05 02:46:26','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2386',0,'post','',0),
(2387,1,'2025-11-05 02:45:10','2025-11-05 02:45:10','','hadar_goldin','','inherit','open','closed','','hadar_goldin','','','2025-11-05 02:45:10','2025-11-05 02:45:10','',2386,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/hadar_goldin.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2388,1,'2025-11-05 02:45:26','2025-11-05 02:45:26','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Zamir Siap Mengeluarkan 200 Pejuang Bersenjata dari Rafah dengan Imbalan Jenazah Prajurit Hadar Goldin</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pejuang HAMAS yang terjebak di area kuning Gaza tetap memiliki posisi tawar yang tinggi. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel bersedia mengeluarkan mereka dengan imbalan dikembalikannya Jenazah Hadar Goldin prajurit Israel yang ditangkap Brigade al-Qassam semenjak 2014</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - Surat kabar Israel <em>Yedioth Ahronoth</em> melaporkan pada hari Selasa bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Eyal Zamir, menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan sekitar 200 pejuang Palestina dari kota Rafah (di selatan Jalur Gaza) sebagai imbalan atas pengembalian jenazah prajurit Hadar Goldin, yang ditahan oleh Brigade Izzuddin al-Qassam sejak tahun 2014.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa “tidak akan ada seorang pun teroris yang dikeluarkan dari Rafah” tanpa dikembalikannya jenazah para tawanan, sambil menuntut agar Gerakan Hamas “dimusnahkan” dan para korban Israel dimakamkan di wilayah Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lembaga Penyiaran Israel kemarin mengumumkan bahwa Israel tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan keluarnya 200 pejuang bersenjata dari wilayah yang dikuasainya di Gaza dengan imbalan pengembalian seluruh jenazah para tawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, saluran televisi Channel 12 melaporkan bahwa Israel mungkin akan mengizinkan jalur aman bagi para pejuang Hamas jika mereka menyerahkan senjata mereka. Namun, saluran itu menegaskan bahwa militer tidak akan mengizinkan mereka melintasi wilayah yang dikuasai Hamas kecuali setelah diserahkan lebih banyak jenazah para tawanan yang tewas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saluran tersebut juga menambahkan bahwa Amerika Serikat menekan Israel untuk mengizinkan jalur aman bagi anggota Hamas, sebagai bagian dari upaya menuju tahap berikutnya dari kerangka gencatan senjata berdasarkan rencana Presiden Donald Trump — sebuah perkembangan yang dapat menjadi titik balik dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua hari sebelumnya, sumber-sumber yang dikutip oleh Al Jazeera mengonfirmasi bahwa para mediator sedang melakukan kontak dengan Hamas dan Israel untuk mengamankan keluarnya para pejuang Hamas dari wilayah di belakang “garis kuning” dengan menggunakan kendaraan Palang Merah melalui koridor tertentu yang aman, guna menghindari bentrokan dengan pasukan pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa para mediator telah memperoleh persetujuan dari Hamas dan sedang menunggu persetujuan dari Israel. Sementara itu, surat kabar <em>The Jerusalem Post</em> Israel melaporkan bahwa kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada satu pun pejuang Hamas yang diizinkan melewati jalur aman tanpa terlebih dahulu berkomitmen untuk melucuti senjata mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Jenazah Hadar Goldin Jaminan Keluarnya Pejuang dari Rafah','','inherit','closed','closed','','2386-revision-v1','','','2025-11-05 02:45:26','2025-11-05 02:45:26','',2386,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2388',0,'revision','',0),
(2389,1,'2025-11-05 02:45:56','2025-11-05 02:45:56','Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir (Anadolu)','37694746-1750271730','Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir (Anadolu)','inherit','open','closed','','37694746-1750271730','','','2025-11-05 02:46:08','2025-11-05 02:46:08','',2386,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/37694746-1750271730.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(2390,1,'2025-11-05 02:46:13','2025-11-05 02:46:13','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Zamir Siap Mengeluarkan 200 Pejuang Bersenjata dari Rafah dengan Imbalan Jenazah Prajurit Hadar Goldin</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pejuang HAMAS yang terjebak di area kuning Gaza tetap memiliki posisi tawar yang tinggi. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel bersedia mengeluarkan mereka dengan imbalan dikembalikannya Jenazah Hadar Goldin prajurit Israel yang ditangkap Brigade al-Qassam semenjak 2014</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - Surat kabar Israel <em>Yedioth Ahronoth</em> melaporkan pada hari Selasa bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Eyal Zamir, menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan sekitar 200 pejuang Palestina dari kota Rafah (di selatan Jalur Gaza) sebagai imbalan atas pengembalian jenazah prajurit Hadar Goldin, yang ditahan oleh Brigade Izzuddin al-Qassam sejak tahun 2014.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_2389\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-2389\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/37694746-1750271730.webp\" alt=\"Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir (Anadolu)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir (Anadolu)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa “tidak akan ada seorang pun teroris yang dikeluarkan dari Rafah” tanpa dikembalikannya jenazah para tawanan, sambil menuntut agar Gerakan Hamas “dimusnahkan” dan para korban Israel dimakamkan di wilayah Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lembaga Penyiaran Israel kemarin mengumumkan bahwa Israel tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan keluarnya 200 pejuang bersenjata dari wilayah yang dikuasainya di Gaza dengan imbalan pengembalian seluruh jenazah para tawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, saluran televisi Channel 12 melaporkan bahwa Israel mungkin akan mengizinkan jalur aman bagi para pejuang Hamas jika mereka menyerahkan senjata mereka. Namun, saluran itu menegaskan bahwa militer tidak akan mengizinkan mereka melintasi wilayah yang dikuasai Hamas kecuali setelah diserahkan lebih banyak jenazah para tawanan yang tewas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saluran tersebut juga menambahkan bahwa Amerika Serikat menekan Israel untuk mengizinkan jalur aman bagi anggota Hamas, sebagai bagian dari upaya menuju tahap berikutnya dari kerangka gencatan senjata berdasarkan rencana Presiden Donald Trump — sebuah perkembangan yang dapat menjadi titik balik dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua hari sebelumnya, sumber-sumber yang dikutip oleh Al Jazeera mengonfirmasi bahwa para mediator sedang melakukan kontak dengan Hamas dan Israel untuk mengamankan keluarnya para pejuang Hamas dari wilayah di belakang “garis kuning” dengan menggunakan kendaraan Palang Merah melalui koridor tertentu yang aman, guna menghindari bentrokan dengan pasukan pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa para mediator telah memperoleh persetujuan dari Hamas dan sedang menunggu persetujuan dari Israel. Sementara itu, surat kabar <em>The Jerusalem Post</em> Israel melaporkan bahwa kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada satu pun pejuang Hamas yang diizinkan melewati jalur aman tanpa terlebih dahulu berkomitmen untuk melucuti senjata mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Jenazah Hadar Goldin Jaminan Keluarnya Pejuang dari Rafah','','inherit','closed','closed','','2386-revision-v1','','','2025-11-05 02:46:13','2025-11-05 02:46:13','',2386,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2390',0,'revision','',0),
(2391,1,'2025-11-05 02:46:26','2025-11-05 02:46:26','<h2 style=\"text-align: center;\">Jenazah Hadar Goldin Jaminan Keluarnya Pejuang dari Rafah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pejuang HAMAS yang terjebak di area kuning Gaza tetap memiliki posisi tawar yang tinggi. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel bersedia mengeluarkan mereka dengan imbalan dikembalikannya Jenazah Hadar Goldin prajurit Israel yang ditangkap Brigade al-Qassam semenjak 2014</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - Surat kabar Israel <em>Yedioth Ahronoth</em> melaporkan pada hari Selasa bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Eyal Zamir, menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan sekitar 200 pejuang Palestina dari kota Rafah (di selatan Jalur Gaza) sebagai imbalan atas pengembalian jenazah prajurit Hadar Goldin, yang ditahan oleh Brigade Izzuddin al-Qassam sejak tahun 2014.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_2389\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-2389\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/37694746-1750271730.webp\" alt=\"Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir (Anadolu)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir (Anadolu)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa “tidak akan ada seorang pun teroris yang dikeluarkan dari Rafah” tanpa dikembalikannya jenazah para tawanan, sambil menuntut agar Gerakan Hamas “dimusnahkan” dan para korban Israel dimakamkan di wilayah Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lembaga Penyiaran Israel kemarin mengumumkan bahwa Israel tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan keluarnya 200 pejuang bersenjata dari wilayah yang dikuasainya di Gaza dengan imbalan pengembalian seluruh jenazah para tawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, saluran televisi Channel 12 melaporkan bahwa Israel mungkin akan mengizinkan jalur aman bagi para pejuang Hamas jika mereka menyerahkan senjata mereka. Namun, saluran itu menegaskan bahwa militer tidak akan mengizinkan mereka melintasi wilayah yang dikuasai Hamas kecuali setelah diserahkan lebih banyak jenazah para tawanan yang tewas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saluran tersebut juga menambahkan bahwa Amerika Serikat menekan Israel untuk mengizinkan jalur aman bagi anggota Hamas, sebagai bagian dari upaya menuju tahap berikutnya dari kerangka gencatan senjata berdasarkan rencana Presiden Donald Trump — sebuah perkembangan yang dapat menjadi titik balik dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua hari sebelumnya, sumber-sumber yang dikutip oleh Al Jazeera mengonfirmasi bahwa para mediator sedang melakukan kontak dengan Hamas dan Israel untuk mengamankan keluarnya para pejuang Hamas dari wilayah di belakang “garis kuning” dengan menggunakan kendaraan Palang Merah melalui koridor tertentu yang aman, guna menghindari bentrokan dengan pasukan pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa para mediator telah memperoleh persetujuan dari Hamas dan sedang menunggu persetujuan dari Israel. Sementara itu, surat kabar <em>The Jerusalem Post</em> Israel melaporkan bahwa kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada satu pun pejuang Hamas yang diizinkan melewati jalur aman tanpa terlebih dahulu berkomitmen untuk melucuti senjata mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Jenazah Hadar Goldin Jaminan Keluarnya Pejuang dari Rafah','','inherit','closed','closed','','2386-revision-v1','','','2025-11-05 02:46:26','2025-11-05 02:46:26','',2386,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2391',0,'revision','',0),
(2392,1,'2025-11-05 04:11:55','2025-11-05 04:11:55','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Genosida Israel di Gaza Tak Pernah Berhenti — Namun Media Inggris Menjadi Alat untuk Menutupi Kebohongan Ini</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><em>Oleh:  Hamza Yusuf</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Jika tembakan Israel belum berhenti, maka secara definisi tidak ada gencatan senjata. Genosida Tak Pernah Berhenti - Tugas media adalah menyampaikan fakta ini secara akurat dan objektif.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Pandangan dunia kini telah beralih dari Gaza, seolah wilayah itu kehilangan arti pentingnya. Lagi pula, lebih dari dua tahun setelah serangan 7 Oktober dan kampanye pemusnahan tanpa ampun oleh Israel, sebuah gencatan senjata akhirnya tercapai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berujung pada sebuah upacara di Mesir pada 13 Oktober yang disebut-sebut sebagai “perayaan perdamaian di Timur Tengah”. Trump menyebut hari itu sebagai “hari bersejarah” dan menegaskan bahwa dirinya “telah mencapai sesuatu yang semua orang katakan mustahil”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada hari Selasa, kesepakatan itu berada dalam bahaya besar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui serangkaian serangan udara terhadap Gaza, yang menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, termasuk 47 anak-anak. Tiba-tiba saja, gencatan senjata yang tampak kokoh itu berada di ambang kehancuran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Begitulah cara media arus utama Inggris menggambarkan peristiwa tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seluruh siaran dan surat kabar, kisah yang disajikan memiliki sudut pandang yang sama. Dalam liputan langsungnya, BBC menyebut serangan Israel sebagai “ujian bagi gencatan senjata”. <em>The Guardian</em> dan <em>The Times</em> menggunakan istilah serupa, sementara LBC menirunya. <em>Sky News</em> dan <em>Financial Times</em> menyoroti “kerapuhan” perjanjian itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengamat kasual mungkin akan mengira bahwa setelah sedikit masa optimisme, gencatan senjata yang berlangsung lebih dari dua minggu itu perlahan-lahan mulai runtuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal kenyataannya, kekerasan sistematis Israel tidak pernah berhenti — hanya disembunyikan oleh media Inggris.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kekerasan yang Tak Pernah Usai</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di lapangan, situasinya jauh dari kesan tenang. Warga Palestina di Gaza terus hidup dalam penderitaan yang tak tertahankan, tetap menjadi sandera kekuasaan dan penindasan Israel. Pengurangan sementara dalam pemboman, pengungsian, dan kehancuran tidak bisa disalahartikan sebagai perdamaian ketika penderitaan itu masih berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya ujian yang tersisa adalah sejauh mana kolusi media dalam kejahatan Israel bisa terus dijalankan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dua minggu pertama “gencatan senjata” yang diklaim itu, setidaknya <strong>94 warga Palestina tewas</strong>, dengan Israel melanggar perjanjian tersebut <strong>125 kali</strong>. Ini mencakup sedikitnya <strong>52 penembakan langsung terhadap warga sipil</strong>, <strong>9 kali pelanggaran kendaraan militer ke area permukiman</strong>, <strong>55 kali serangan udara dan darat</strong>, serta <strong>11 penghancuran bangunan sipil</strong>, ditambah <strong>penangkapan 21 warga</strong> di berbagai wilayah Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun rincian ini disembunyikan — gambaran yang dilukis media dibuat kabur, airnya dikacaukan dengan sengaja.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Kami selamat dari perang, tapi kami mungkin tidak akan selamat dari gencatan senjata,” tulis jurnalis Palestina Sara Awad di Gaza baru-baru ini. “Tak ada satu hari pun tanpa korban… kekerasan tidak pernah benar-benar berakhir,” tambahnya.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika tembakan Israel belum berhenti, maka tidak ada gencatan senjata — secara definisi. Dan sudah seharusnya media melaporkan hal ini secara jujur dan objektif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, seperti biasa, media Inggris — yang membungkus kekejaman Israel dalam bahasa halus, menampilkan penyerang sebagai korban, dan menjual genosida sebagai “pembelaan diri” — tampaknya bertekad menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak “bab” dalam buku pedoman propaganda mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kebohongan dalam Liputan Media Inggris</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 19 Oktober, baru sembilan hari sejak gencatan senjata diumumkan, Israel membunuh <strong>11 anggota satu keluarga</strong> yang sedang berusaha kembali ke rumah mereka di lingkungan Zeitoun, Kota Gaza. Korban termasuk <strong>tujuh anak-anak</strong>, banyak di antaranya hancur berkeping oleh bom Israel. Kurang dari 24 jam sebelumnya, gelombang serangan udara Israel di Rafah, Gaza selatan, menewaskan lebih dari <strong>40 warga Palestina</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Artikel BBC hari itu berjudul: “Israel mengatakan akan kembali ke gencatan senjata setelah serangan.” Judul yang keterlaluan — seolah seorang pembakar hutan berjanji akan berhenti setelah api habis — dan isi artikelnya pun hanya mengulang propaganda Israel tentang “penyerangan terhadap infrastruktur teroris”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua tahun klaim tak berdasar dari Israel, ditambah catatan kehancuran yang tak terhitung, penghapusan sistematis, dan jumlah korban sipil yang luar biasa tinggi — tidak dianggap layak disebutkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, serangan brutal dan membabi buta itu dikemas ulang oleh BBC sebagai operasi militer yang “diperlukan dan tidak berulang”, sementara para korban dibuat seolah tidak ada, dan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata dianggap sepele.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengkhianatan terhadap prinsip jurnalisme ini memang tidak bermoral — tapi justru menjadi keahlian BBC.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Distorsi dan Manipulasi Fakta</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah lembaga yang sama yang menggambarkan ketika pasukan Israel melepaskan anjing tempur untuk menggigit hingga tewas seorang pemuda Palestina berusia 24 tahun yang memiliki down syndrome, sebagai “kematian sepi seorang pria Gaza dengan down syndrome”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">BBC bukan satu-satunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 20 Oktober, <em>The Times</em> melaporkan gelombang serangan yang sama dengan judul yang menegaskan bahwa “gencatan senjata masih bertahan”. Mereka menulis tentang serangan Israel ke sebuah sekolah yang menampung warga pengungsi Palestina, lalu pada kalimat berikutnya mengatakan Israel “ingin mempertahankan gencatan senjata” — padahal serangan itu sendiri merupakan kejahatan perang yang jelas-jelas menghancurkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai surat kabar yang dianggap “catatan resmi” di Inggris, manipulasi fakta semacam itu bukan hanya keterlaluan, tapi disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Garis demarkasi yang membagi Gaza menjadi dua — wilayah di mana Israel seharusnya mundur sesuai perjanjian gencatan senjata — kini telah berubah menjadi medan pembunuhan baru. “Garis kuning” yang seharusnya memisahkan pasukan Israel dari area tertentu di Gaza kini menjadi tempat banyak warga Palestina dibunuh hanya karena mendekatinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Sky News</em> menggambarkan salah satu insiden itu dengan kalimat: “IDF mengatakan menembak ke arah teroris.” Sekali lagi, Israel diizinkan menilai perbuatannya sendiri, dan versinya diterima tanpa kritik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal “garis kuning” itu sendiri adalah simbol pendudukan yang berkelanjutan. Ia memotong wilayah padat penduduk, memutus warga Palestina yang kelaparan dari lahan pertanian dan sumber air vital mereka, serta memungkinkan Israel mempertahankan kendali penuh atas semua perlintasan — termasuk perbatasan Rafah dengan Mesir — yang berarti Gaza tetap terkepung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah wujud nyata dari <strong>perampasan tanah yang terus merayap</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Propaganda Lewat Penghapusan Fakta</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika unit verifikasi BBC membahasnya pada 23 Oktober, bahasanya dilunakkan. Judulnya berbunyi: “Garis kendali Israel lebih dalam di Gaza dari yang diperkirakan.” Sepanjang artikel muncul istilah seperti “pengendalian”, “batas wilayah”, dan “penanda” — bahasa teknis yang menjauhkan pembaca dari kenyataan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Istilah yang paling jelas menggambarkan situasi sebenarnya — <strong>pendudukan</strong> — sama sekali tidak disebutkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Teknik propaganda lewat penghapusan fakta ini terus berulang dalam liputan media. Selain pembunuhan warga Palestina yang terus dilakukan, Israel juga secara sistematis melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menahan bantuan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam perjanjian disebutkan <strong>600 truk bantuan per hari</strong> harus diizinkan masuk, namun hingga kini Israel hanya mengizinkan <strong>kurang dari 1.000 truk selama hampir tiga minggu</strong>, sekaligus melarang pekerja kemanusiaan masuk. Beberapa organisasi bantuan bahkan menyebut krisis kelaparan di Gaza sebagai <strong>“bencana kemanusiaan yang katastrofik”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun dalam pemberitaannya tentang kendali Israel atas perbatasan dan penutupan akses bantuan, <em>The Guardian</em> pada 14 Oktober menyebut tindakan Israel hanya sebagai bagian dari “sengketa”. Empat hari kemudian, pada 18 Oktober, surat kabar itu menulis bahwa Israel akan “menutup perbatasan Rafah hingga pemberitahuan lebih lanjut” — yang berarti memblokade warga Palestina dan mencegah mereka mendapat perawatan medis di luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua artikel itu gagal menyebut fakta mendasar: bahwa tindakan tersebut adalah <strong>hukuman kolektif</strong>, pelanggaran berat terhadap hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada akhirnya, media yang kini berpura-pura bertanya apakah gencatan senjata akan bertahan, sebenarnya hanyalah mengulang pola penyamaran yang sama sejak pengumuman gencatan senjata — pola yang telah mereka asah selama dua tahun terakhir — menciptakan kabut yang menutupi penindasan brutal Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada “jeda” bagi rakyat Palestina. Tidak ada dan tidak pernah ada selama puluhan tahun. Israel tetap bertekad menjerumuskan mereka dalam penderitaan abadi, pengusiran paksa, dan pembersihan etnis. Dan media Inggris tetap menjadi perisai yang melindungi Israel ketika ia menuntaskan tujuannya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Genosida Tak Pernah Berhenti Namun Media Inggris Tutupi Itu','','publish','open','open','','genosida-tak-pernah-berhenti-namun-media-inggris-tutupi-itu','','','2025-11-05 04:13:32','2025-11-05 04:13:32','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2392',0,'post','',0),
(2393,1,'2025-11-05 04:11:41','2025-11-05 04:11:41','','anak_laki_laki_palestina','','inherit','open','closed','','anak_laki_laki_palestina','','','2025-11-05 04:11:41','2025-11-05 04:11:41','',2392,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/anak_laki_laki_palestina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2394,1,'2025-11-05 04:11:55','2025-11-05 04:11:55','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Genosida Israel di Gaza Tak Pernah Berhenti — Namun Media Inggris Menjadi Alat untuk Menutupi Kebohongan Ini</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><em>Oleh:  Hamza Yusuf</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Jika tembakan Israel belum berhenti, maka secara definisi tidak ada gencatan senjata. Genosida Tak Pernah Berhenti \\ Tugas media adalah menyampaikan fakta ini secara akurat dan objektif.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pandangan dunia kini telah beralih dari Gaza, seolah wilayah itu kehilangan arti pentingnya. Lagi pula, lebih dari dua tahun setelah serangan 7 Oktober dan kampanye pemusnahan tanpa ampun oleh Israel, sebuah gencatan senjata akhirnya tercapai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berujung pada sebuah upacara di Mesir pada 13 Oktober yang disebut-sebut sebagai “perayaan perdamaian di Timur Tengah”. Trump menyebut hari itu sebagai “hari bersejarah” dan menegaskan bahwa dirinya “telah mencapai sesuatu yang semua orang katakan mustahil”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada hari Selasa, kesepakatan itu berada dalam bahaya besar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui serangkaian serangan udara terhadap Gaza, yang menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, termasuk 47 anak-anak. Tiba-tiba saja, gencatan senjata yang tampak kokoh itu berada di ambang kehancuran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Begitulah cara media arus utama Inggris menggambarkan peristiwa tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seluruh siaran dan surat kabar, kisah yang disajikan memiliki sudut pandang yang sama. Dalam liputan langsungnya, BBC menyebut serangan Israel sebagai “ujian bagi gencatan senjata”. <em>The Guardian</em> dan <em>The Times</em> menggunakan istilah serupa, sementara LBC menirunya. <em>Sky News</em> dan <em>Financial Times</em> menyoroti “kerapuhan” perjanjian itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengamat kasual mungkin akan mengira bahwa setelah sedikit masa optimisme, gencatan senjata yang berlangsung lebih dari dua minggu itu perlahan-lahan mulai runtuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal kenyataannya, kekerasan sistematis Israel tidak pernah berhenti — hanya disembunyikan oleh media Inggris.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kekerasan yang Tak Pernah Usai</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di lapangan, situasinya jauh dari kesan tenang. Warga Palestina di Gaza terus hidup dalam penderitaan yang tak tertahankan, tetap menjadi sandera kekuasaan dan penindasan Israel. Pengurangan sementara dalam pemboman, pengungsian, dan kehancuran tidak bisa disalahartikan sebagai perdamaian ketika penderitaan itu masih berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya ujian yang tersisa adalah sejauh mana kolusi media dalam kejahatan Israel bisa terus dijalankan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dua minggu pertama “gencatan senjata” yang diklaim itu, setidaknya <strong>94 warga Palestina tewas</strong>, dengan Israel melanggar perjanjian tersebut <strong>125 kali</strong>. Ini mencakup sedikitnya <strong>52 penembakan langsung terhadap warga sipil</strong>, <strong>9 kali pelanggaran kendaraan militer ke area permukiman</strong>, <strong>55 kali serangan udara dan darat</strong>, serta <strong>11 penghancuran bangunan sipil</strong>, ditambah <strong>penangkapan 21 warga</strong> di berbagai wilayah Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun rincian ini disembunyikan — gambaran yang dilukis media dibuat kabur, airnya dikacaukan dengan sengaja.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Kami selamat dari perang, tapi kami mungkin tidak akan selamat dari gencatan senjata,” tulis jurnalis Palestina Sara Awad di Gaza baru-baru ini. “Tak ada satu hari pun tanpa korban… kekerasan tidak pernah benar-benar berakhir,” tambahnya.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika tembakan Israel belum berhenti, maka tidak ada gencatan senjata — secara definisi. Dan sudah seharusnya media melaporkan hal ini secara jujur dan objektif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, seperti biasa, media Inggris — yang membungkus kekejaman Israel dalam bahasa halus, menampilkan penyerang sebagai korban, dan menjual genosida sebagai “pembelaan diri” — tampaknya bertekad menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak “bab” dalam buku pedoman propaganda mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kebohongan dalam Liputan Media Inggris</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 19 Oktober, baru sembilan hari sejak gencatan senjata diumumkan, Israel membunuh <strong>11 anggota satu keluarga</strong> yang sedang berusaha kembali ke rumah mereka di lingkungan Zeitoun, Kota Gaza. Korban termasuk <strong>tujuh anak-anak</strong>, banyak di antaranya hancur berkeping oleh bom Israel. Kurang dari 24 jam sebelumnya, gelombang serangan udara Israel di Rafah, Gaza selatan, menewaskan lebih dari <strong>40 warga Palestina</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Artikel BBC hari itu berjudul: “Israel mengatakan akan kembali ke gencatan senjata setelah serangan.” Judul yang keterlaluan — seolah seorang pembakar hutan berjanji akan berhenti setelah api habis — dan isi artikelnya pun hanya mengulang propaganda Israel tentang “penyerangan terhadap infrastruktur teroris”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua tahun klaim tak berdasar dari Israel, ditambah catatan kehancuran yang tak terhitung, penghapusan sistematis, dan jumlah korban sipil yang luar biasa tinggi — tidak dianggap layak disebutkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, serangan brutal dan membabi buta itu dikemas ulang oleh BBC sebagai operasi militer yang “diperlukan dan tidak berulang”, sementara para korban dibuat seolah tidak ada, dan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata dianggap sepele.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengkhianatan terhadap prinsip jurnalisme ini memang tidak bermoral — tapi justru menjadi keahlian BBC.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Distorsi dan Manipulasi Fakta</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah lembaga yang sama yang menggambarkan ketika pasukan Israel melepaskan anjing tempur untuk menggigit hingga tewas seorang pemuda Palestina berusia 24 tahun yang memiliki down syndrome, sebagai “kematian sepi seorang pria Gaza dengan down syndrome”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">BBC bukan satu-satunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 20 Oktober, <em>The Times</em> melaporkan gelombang serangan yang sama dengan judul yang menegaskan bahwa “gencatan senjata masih bertahan”. Mereka menulis tentang serangan Israel ke sebuah sekolah yang menampung warga pengungsi Palestina, lalu pada kalimat berikutnya mengatakan Israel “ingin mempertahankan gencatan senjata” — padahal serangan itu sendiri merupakan kejahatan perang yang jelas-jelas menghancurkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai surat kabar yang dianggap “catatan resmi” di Inggris, manipulasi fakta semacam itu bukan hanya keterlaluan, tapi disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Garis demarkasi yang membagi Gaza menjadi dua — wilayah di mana Israel seharusnya mundur sesuai perjanjian gencatan senjata — kini telah berubah menjadi medan pembunuhan baru. “Garis kuning” yang seharusnya memisahkan pasukan Israel dari area tertentu di Gaza kini menjadi tempat banyak warga Palestina dibunuh hanya karena mendekatinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Sky News</em> menggambarkan salah satu insiden itu dengan kalimat: “IDF mengatakan menembak ke arah teroris.” Sekali lagi, Israel diizinkan menilai perbuatannya sendiri, dan versinya diterima tanpa kritik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal “garis kuning” itu sendiri adalah simbol pendudukan yang berkelanjutan. Ia memotong wilayah padat penduduk, memutus warga Palestina yang kelaparan dari lahan pertanian dan sumber air vital mereka, serta memungkinkan Israel mempertahankan kendali penuh atas semua perlintasan — termasuk perbatasan Rafah dengan Mesir — yang berarti Gaza tetap terkepung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah wujud nyata dari <strong>perampasan tanah yang terus merayap</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Propaganda Lewat Penghapusan Fakta</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika unit verifikasi BBC membahasnya pada 23 Oktober, bahasanya dilunakkan. Judulnya berbunyi: “Garis kendali Israel lebih dalam di Gaza dari yang diperkirakan.” Sepanjang artikel muncul istilah seperti “pengendalian”, “batas wilayah”, dan “penanda” — bahasa teknis yang menjauhkan pembaca dari kenyataan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Istilah yang paling jelas menggambarkan situasi sebenarnya — <strong>pendudukan</strong> — sama sekali tidak disebutkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Teknik propaganda lewat penghapusan fakta ini terus berulang dalam liputan media. Selain pembunuhan warga Palestina yang terus dilakukan, Israel juga secara sistematis melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menahan bantuan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam perjanjian disebutkan <strong>600 truk bantuan per hari</strong> harus diizinkan masuk, namun hingga kini Israel hanya mengizinkan <strong>kurang dari 1.000 truk selama hampir tiga minggu</strong>, sekaligus melarang pekerja kemanusiaan masuk. Beberapa organisasi bantuan bahkan menyebut krisis kelaparan di Gaza sebagai <strong>“bencana kemanusiaan yang katastrofik”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun dalam pemberitaannya tentang kendali Israel atas perbatasan dan penutupan akses bantuan, <em>The Guardian</em> pada 14 Oktober menyebut tindakan Israel hanya sebagai bagian dari “sengketa”. Empat hari kemudian, pada 18 Oktober, surat kabar itu menulis bahwa Israel akan “menutup perbatasan Rafah hingga pemberitahuan lebih lanjut” — yang berarti memblokade warga Palestina dan mencegah mereka mendapat perawatan medis di luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua artikel itu gagal menyebut fakta mendasar: bahwa tindakan tersebut adalah <strong>hukuman kolektif</strong>, pelanggaran berat terhadap hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada akhirnya, media yang kini berpura-pura bertanya apakah gencatan senjata akan bertahan, sebenarnya hanyalah mengulang pola penyamaran yang sama sejak pengumuman gencatan senjata — pola yang telah mereka asah selama dua tahun terakhir — menciptakan kabut yang menutupi penindasan brutal Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada “jeda” bagi rakyat Palestina. Tidak ada dan tidak pernah ada selama puluhan tahun. Israel tetap bertekad menjerumuskan mereka dalam penderitaan abadi, pengusiran paksa, dan pembersihan etnis. Dan media Inggris tetap menjadi perisai yang melindungi Israel ketika ia menuntaskan tujuannya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Genosida Tak Pernah Berhenti Namun Media Inggris Tutupi Itu','','inherit','closed','closed','','2392-revision-v1','','','2025-11-05 04:11:55','2025-11-05 04:11:55','',2392,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2394',0,'revision','',0),
(2395,1,'2025-11-05 04:13:00','2025-11-05 04:13:00','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Genosida Israel di Gaza Tak Pernah Berhenti — Namun Media Inggris Menjadi Alat untuk Menutupi Kebohongan Ini</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><em>Oleh:  Hamza Yusuf</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Jika tembakan Israel belum berhenti, maka secara definisi tidak ada gencatan senjata. Genosida Tak Pernah Berhenti \\ Tugas media adalah menyampaikan fakta ini secara akurat dan objektif.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Pandangan dunia kini telah beralih dari Gaza, seolah wilayah itu kehilangan arti pentingnya. Lagi pula, lebih dari dua tahun setelah serangan 7 Oktober dan kampanye pemusnahan tanpa ampun oleh Israel, sebuah gencatan senjata akhirnya tercapai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berujung pada sebuah upacara di Mesir pada 13 Oktober yang disebut-sebut sebagai “perayaan perdamaian di Timur Tengah”. Trump menyebut hari itu sebagai “hari bersejarah” dan menegaskan bahwa dirinya “telah mencapai sesuatu yang semua orang katakan mustahil”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada hari Selasa, kesepakatan itu berada dalam bahaya besar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui serangkaian serangan udara terhadap Gaza, yang menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, termasuk 47 anak-anak. Tiba-tiba saja, gencatan senjata yang tampak kokoh itu berada di ambang kehancuran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Begitulah cara media arus utama Inggris menggambarkan peristiwa tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seluruh siaran dan surat kabar, kisah yang disajikan memiliki sudut pandang yang sama. Dalam liputan langsungnya, BBC menyebut serangan Israel sebagai “ujian bagi gencatan senjata”. <em>The Guardian</em> dan <em>The Times</em> menggunakan istilah serupa, sementara LBC menirunya. <em>Sky News</em> dan <em>Financial Times</em> menyoroti “kerapuhan” perjanjian itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengamat kasual mungkin akan mengira bahwa setelah sedikit masa optimisme, gencatan senjata yang berlangsung lebih dari dua minggu itu perlahan-lahan mulai runtuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal kenyataannya, kekerasan sistematis Israel tidak pernah berhenti — hanya disembunyikan oleh media Inggris.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kekerasan yang Tak Pernah Usai</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di lapangan, situasinya jauh dari kesan tenang. Warga Palestina di Gaza terus hidup dalam penderitaan yang tak tertahankan, tetap menjadi sandera kekuasaan dan penindasan Israel. Pengurangan sementara dalam pemboman, pengungsian, dan kehancuran tidak bisa disalahartikan sebagai perdamaian ketika penderitaan itu masih berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya ujian yang tersisa adalah sejauh mana kolusi media dalam kejahatan Israel bisa terus dijalankan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dua minggu pertama “gencatan senjata” yang diklaim itu, setidaknya <strong>94 warga Palestina tewas</strong>, dengan Israel melanggar perjanjian tersebut <strong>125 kali</strong>. Ini mencakup sedikitnya <strong>52 penembakan langsung terhadap warga sipil</strong>, <strong>9 kali pelanggaran kendaraan militer ke area permukiman</strong>, <strong>55 kali serangan udara dan darat</strong>, serta <strong>11 penghancuran bangunan sipil</strong>, ditambah <strong>penangkapan 21 warga</strong> di berbagai wilayah Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun rincian ini disembunyikan — gambaran yang dilukis media dibuat kabur, airnya dikacaukan dengan sengaja.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Kami selamat dari perang, tapi kami mungkin tidak akan selamat dari gencatan senjata,” tulis jurnalis Palestina Sara Awad di Gaza baru-baru ini. “Tak ada satu hari pun tanpa korban… kekerasan tidak pernah benar-benar berakhir,” tambahnya.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika tembakan Israel belum berhenti, maka tidak ada gencatan senjata — secara definisi. Dan sudah seharusnya media melaporkan hal ini secara jujur dan objektif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, seperti biasa, media Inggris — yang membungkus kekejaman Israel dalam bahasa halus, menampilkan penyerang sebagai korban, dan menjual genosida sebagai “pembelaan diri” — tampaknya bertekad menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak “bab” dalam buku pedoman propaganda mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kebohongan dalam Liputan Media Inggris</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 19 Oktober, baru sembilan hari sejak gencatan senjata diumumkan, Israel membunuh <strong>11 anggota satu keluarga</strong> yang sedang berusaha kembali ke rumah mereka di lingkungan Zeitoun, Kota Gaza. Korban termasuk <strong>tujuh anak-anak</strong>, banyak di antaranya hancur berkeping oleh bom Israel. Kurang dari 24 jam sebelumnya, gelombang serangan udara Israel di Rafah, Gaza selatan, menewaskan lebih dari <strong>40 warga Palestina</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Artikel BBC hari itu berjudul: “Israel mengatakan akan kembali ke gencatan senjata setelah serangan.” Judul yang keterlaluan — seolah seorang pembakar hutan berjanji akan berhenti setelah api habis — dan isi artikelnya pun hanya mengulang propaganda Israel tentang “penyerangan terhadap infrastruktur teroris”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua tahun klaim tak berdasar dari Israel, ditambah catatan kehancuran yang tak terhitung, penghapusan sistematis, dan jumlah korban sipil yang luar biasa tinggi — tidak dianggap layak disebutkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, serangan brutal dan membabi buta itu dikemas ulang oleh BBC sebagai operasi militer yang “diperlukan dan tidak berulang”, sementara para korban dibuat seolah tidak ada, dan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata dianggap sepele.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengkhianatan terhadap prinsip jurnalisme ini memang tidak bermoral — tapi justru menjadi keahlian BBC.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Distorsi dan Manipulasi Fakta</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah lembaga yang sama yang menggambarkan ketika pasukan Israel melepaskan anjing tempur untuk menggigit hingga tewas seorang pemuda Palestina berusia 24 tahun yang memiliki down syndrome, sebagai “kematian sepi seorang pria Gaza dengan down syndrome”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">BBC bukan satu-satunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 20 Oktober, <em>The Times</em> melaporkan gelombang serangan yang sama dengan judul yang menegaskan bahwa “gencatan senjata masih bertahan”. Mereka menulis tentang serangan Israel ke sebuah sekolah yang menampung warga pengungsi Palestina, lalu pada kalimat berikutnya mengatakan Israel “ingin mempertahankan gencatan senjata” — padahal serangan itu sendiri merupakan kejahatan perang yang jelas-jelas menghancurkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai surat kabar yang dianggap “catatan resmi” di Inggris, manipulasi fakta semacam itu bukan hanya keterlaluan, tapi disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Garis demarkasi yang membagi Gaza menjadi dua — wilayah di mana Israel seharusnya mundur sesuai perjanjian gencatan senjata — kini telah berubah menjadi medan pembunuhan baru. “Garis kuning” yang seharusnya memisahkan pasukan Israel dari area tertentu di Gaza kini menjadi tempat banyak warga Palestina dibunuh hanya karena mendekatinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Sky News</em> menggambarkan salah satu insiden itu dengan kalimat: “IDF mengatakan menembak ke arah teroris.” Sekali lagi, Israel diizinkan menilai perbuatannya sendiri, dan versinya diterima tanpa kritik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal “garis kuning” itu sendiri adalah simbol pendudukan yang berkelanjutan. Ia memotong wilayah padat penduduk, memutus warga Palestina yang kelaparan dari lahan pertanian dan sumber air vital mereka, serta memungkinkan Israel mempertahankan kendali penuh atas semua perlintasan — termasuk perbatasan Rafah dengan Mesir — yang berarti Gaza tetap terkepung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah wujud nyata dari <strong>perampasan tanah yang terus merayap</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Propaganda Lewat Penghapusan Fakta</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika unit verifikasi BBC membahasnya pada 23 Oktober, bahasanya dilunakkan. Judulnya berbunyi: “Garis kendali Israel lebih dalam di Gaza dari yang diperkirakan.” Sepanjang artikel muncul istilah seperti “pengendalian”, “batas wilayah”, dan “penanda” — bahasa teknis yang menjauhkan pembaca dari kenyataan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Istilah yang paling jelas menggambarkan situasi sebenarnya — <strong>pendudukan</strong> — sama sekali tidak disebutkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Teknik propaganda lewat penghapusan fakta ini terus berulang dalam liputan media. Selain pembunuhan warga Palestina yang terus dilakukan, Israel juga secara sistematis melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menahan bantuan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam perjanjian disebutkan <strong>600 truk bantuan per hari</strong> harus diizinkan masuk, namun hingga kini Israel hanya mengizinkan <strong>kurang dari 1.000 truk selama hampir tiga minggu</strong>, sekaligus melarang pekerja kemanusiaan masuk. Beberapa organisasi bantuan bahkan menyebut krisis kelaparan di Gaza sebagai <strong>“bencana kemanusiaan yang katastrofik”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun dalam pemberitaannya tentang kendali Israel atas perbatasan dan penutupan akses bantuan, <em>The Guardian</em> pada 14 Oktober menyebut tindakan Israel hanya sebagai bagian dari “sengketa”. Empat hari kemudian, pada 18 Oktober, surat kabar itu menulis bahwa Israel akan “menutup perbatasan Rafah hingga pemberitahuan lebih lanjut” — yang berarti memblokade warga Palestina dan mencegah mereka mendapat perawatan medis di luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua artikel itu gagal menyebut fakta mendasar: bahwa tindakan tersebut adalah <strong>hukuman kolektif</strong>, pelanggaran berat terhadap hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada akhirnya, media yang kini berpura-pura bertanya apakah gencatan senjata akan bertahan, sebenarnya hanyalah mengulang pola penyamaran yang sama sejak pengumuman gencatan senjata — pola yang telah mereka asah selama dua tahun terakhir — menciptakan kabut yang menutupi penindasan brutal Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada “jeda” bagi rakyat Palestina. Tidak ada dan tidak pernah ada selama puluhan tahun. Israel tetap bertekad menjerumuskan mereka dalam penderitaan abadi, pengusiran paksa, dan pembersihan etnis. Dan media Inggris tetap menjadi perisai yang melindungi Israel ketika ia menuntaskan tujuannya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Genosida Tak Pernah Berhenti Namun Media Inggris Tutupi Itu','','inherit','closed','closed','','2392-revision-v1','','','2025-11-05 04:13:00','2025-11-05 04:13:00','',2392,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2395',0,'revision','',0),
(2396,1,'2025-11-05 04:13:32','2025-11-05 04:13:32','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Genosida Israel di Gaza Tak Pernah Berhenti — Namun Media Inggris Menjadi Alat untuk Menutupi Kebohongan Ini</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><em>Oleh:  Hamza Yusuf</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Jika tembakan Israel belum berhenti, maka secara definisi tidak ada gencatan senjata. Genosida Tak Pernah Berhenti - Tugas media adalah menyampaikan fakta ini secara akurat dan objektif.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Pandangan dunia kini telah beralih dari Gaza, seolah wilayah itu kehilangan arti pentingnya. Lagi pula, lebih dari dua tahun setelah serangan 7 Oktober dan kampanye pemusnahan tanpa ampun oleh Israel, sebuah gencatan senjata akhirnya tercapai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berujung pada sebuah upacara di Mesir pada 13 Oktober yang disebut-sebut sebagai “perayaan perdamaian di Timur Tengah”. Trump menyebut hari itu sebagai “hari bersejarah” dan menegaskan bahwa dirinya “telah mencapai sesuatu yang semua orang katakan mustahil”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada hari Selasa, kesepakatan itu berada dalam bahaya besar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui serangkaian serangan udara terhadap Gaza, yang menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, termasuk 47 anak-anak. Tiba-tiba saja, gencatan senjata yang tampak kokoh itu berada di ambang kehancuran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Begitulah cara media arus utama Inggris menggambarkan peristiwa tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seluruh siaran dan surat kabar, kisah yang disajikan memiliki sudut pandang yang sama. Dalam liputan langsungnya, BBC menyebut serangan Israel sebagai “ujian bagi gencatan senjata”. <em>The Guardian</em> dan <em>The Times</em> menggunakan istilah serupa, sementara LBC menirunya. <em>Sky News</em> dan <em>Financial Times</em> menyoroti “kerapuhan” perjanjian itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengamat kasual mungkin akan mengira bahwa setelah sedikit masa optimisme, gencatan senjata yang berlangsung lebih dari dua minggu itu perlahan-lahan mulai runtuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal kenyataannya, kekerasan sistematis Israel tidak pernah berhenti — hanya disembunyikan oleh media Inggris.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kekerasan yang Tak Pernah Usai</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di lapangan, situasinya jauh dari kesan tenang. Warga Palestina di Gaza terus hidup dalam penderitaan yang tak tertahankan, tetap menjadi sandera kekuasaan dan penindasan Israel. Pengurangan sementara dalam pemboman, pengungsian, dan kehancuran tidak bisa disalahartikan sebagai perdamaian ketika penderitaan itu masih berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya ujian yang tersisa adalah sejauh mana kolusi media dalam kejahatan Israel bisa terus dijalankan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dua minggu pertama “gencatan senjata” yang diklaim itu, setidaknya <strong>94 warga Palestina tewas</strong>, dengan Israel melanggar perjanjian tersebut <strong>125 kali</strong>. Ini mencakup sedikitnya <strong>52 penembakan langsung terhadap warga sipil</strong>, <strong>9 kali pelanggaran kendaraan militer ke area permukiman</strong>, <strong>55 kali serangan udara dan darat</strong>, serta <strong>11 penghancuran bangunan sipil</strong>, ditambah <strong>penangkapan 21 warga</strong> di berbagai wilayah Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun rincian ini disembunyikan — gambaran yang dilukis media dibuat kabur, airnya dikacaukan dengan sengaja.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Kami selamat dari perang, tapi kami mungkin tidak akan selamat dari gencatan senjata,” tulis jurnalis Palestina Sara Awad di Gaza baru-baru ini. “Tak ada satu hari pun tanpa korban… kekerasan tidak pernah benar-benar berakhir,” tambahnya.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika tembakan Israel belum berhenti, maka tidak ada gencatan senjata — secara definisi. Dan sudah seharusnya media melaporkan hal ini secara jujur dan objektif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, seperti biasa, media Inggris — yang membungkus kekejaman Israel dalam bahasa halus, menampilkan penyerang sebagai korban, dan menjual genosida sebagai “pembelaan diri” — tampaknya bertekad menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak “bab” dalam buku pedoman propaganda mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kebohongan dalam Liputan Media Inggris</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 19 Oktober, baru sembilan hari sejak gencatan senjata diumumkan, Israel membunuh <strong>11 anggota satu keluarga</strong> yang sedang berusaha kembali ke rumah mereka di lingkungan Zeitoun, Kota Gaza. Korban termasuk <strong>tujuh anak-anak</strong>, banyak di antaranya hancur berkeping oleh bom Israel. Kurang dari 24 jam sebelumnya, gelombang serangan udara Israel di Rafah, Gaza selatan, menewaskan lebih dari <strong>40 warga Palestina</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Artikel BBC hari itu berjudul: “Israel mengatakan akan kembali ke gencatan senjata setelah serangan.” Judul yang keterlaluan — seolah seorang pembakar hutan berjanji akan berhenti setelah api habis — dan isi artikelnya pun hanya mengulang propaganda Israel tentang “penyerangan terhadap infrastruktur teroris”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua tahun klaim tak berdasar dari Israel, ditambah catatan kehancuran yang tak terhitung, penghapusan sistematis, dan jumlah korban sipil yang luar biasa tinggi — tidak dianggap layak disebutkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, serangan brutal dan membabi buta itu dikemas ulang oleh BBC sebagai operasi militer yang “diperlukan dan tidak berulang”, sementara para korban dibuat seolah tidak ada, dan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata dianggap sepele.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengkhianatan terhadap prinsip jurnalisme ini memang tidak bermoral — tapi justru menjadi keahlian BBC.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Distorsi dan Manipulasi Fakta</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah lembaga yang sama yang menggambarkan ketika pasukan Israel melepaskan anjing tempur untuk menggigit hingga tewas seorang pemuda Palestina berusia 24 tahun yang memiliki down syndrome, sebagai “kematian sepi seorang pria Gaza dengan down syndrome”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">BBC bukan satu-satunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 20 Oktober, <em>The Times</em> melaporkan gelombang serangan yang sama dengan judul yang menegaskan bahwa “gencatan senjata masih bertahan”. Mereka menulis tentang serangan Israel ke sebuah sekolah yang menampung warga pengungsi Palestina, lalu pada kalimat berikutnya mengatakan Israel “ingin mempertahankan gencatan senjata” — padahal serangan itu sendiri merupakan kejahatan perang yang jelas-jelas menghancurkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai surat kabar yang dianggap “catatan resmi” di Inggris, manipulasi fakta semacam itu bukan hanya keterlaluan, tapi disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Garis demarkasi yang membagi Gaza menjadi dua — wilayah di mana Israel seharusnya mundur sesuai perjanjian gencatan senjata — kini telah berubah menjadi medan pembunuhan baru. “Garis kuning” yang seharusnya memisahkan pasukan Israel dari area tertentu di Gaza kini menjadi tempat banyak warga Palestina dibunuh hanya karena mendekatinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Sky News</em> menggambarkan salah satu insiden itu dengan kalimat: “IDF mengatakan menembak ke arah teroris.” Sekali lagi, Israel diizinkan menilai perbuatannya sendiri, dan versinya diterima tanpa kritik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal “garis kuning” itu sendiri adalah simbol pendudukan yang berkelanjutan. Ia memotong wilayah padat penduduk, memutus warga Palestina yang kelaparan dari lahan pertanian dan sumber air vital mereka, serta memungkinkan Israel mempertahankan kendali penuh atas semua perlintasan — termasuk perbatasan Rafah dengan Mesir — yang berarti Gaza tetap terkepung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah wujud nyata dari <strong>perampasan tanah yang terus merayap</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Propaganda Lewat Penghapusan Fakta</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika unit verifikasi BBC membahasnya pada 23 Oktober, bahasanya dilunakkan. Judulnya berbunyi: “Garis kendali Israel lebih dalam di Gaza dari yang diperkirakan.” Sepanjang artikel muncul istilah seperti “pengendalian”, “batas wilayah”, dan “penanda” — bahasa teknis yang menjauhkan pembaca dari kenyataan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Istilah yang paling jelas menggambarkan situasi sebenarnya — <strong>pendudukan</strong> — sama sekali tidak disebutkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Teknik propaganda lewat penghapusan fakta ini terus berulang dalam liputan media. Selain pembunuhan warga Palestina yang terus dilakukan, Israel juga secara sistematis melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menahan bantuan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam perjanjian disebutkan <strong>600 truk bantuan per hari</strong> harus diizinkan masuk, namun hingga kini Israel hanya mengizinkan <strong>kurang dari 1.000 truk selama hampir tiga minggu</strong>, sekaligus melarang pekerja kemanusiaan masuk. Beberapa organisasi bantuan bahkan menyebut krisis kelaparan di Gaza sebagai <strong>“bencana kemanusiaan yang katastrofik”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun dalam pemberitaannya tentang kendali Israel atas perbatasan dan penutupan akses bantuan, <em>The Guardian</em> pada 14 Oktober menyebut tindakan Israel hanya sebagai bagian dari “sengketa”. Empat hari kemudian, pada 18 Oktober, surat kabar itu menulis bahwa Israel akan “menutup perbatasan Rafah hingga pemberitahuan lebih lanjut” — yang berarti memblokade warga Palestina dan mencegah mereka mendapat perawatan medis di luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua artikel itu gagal menyebut fakta mendasar: bahwa tindakan tersebut adalah <strong>hukuman kolektif</strong>, pelanggaran berat terhadap hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada akhirnya, media yang kini berpura-pura bertanya apakah gencatan senjata akan bertahan, sebenarnya hanyalah mengulang pola penyamaran yang sama sejak pengumuman gencatan senjata — pola yang telah mereka asah selama dua tahun terakhir — menciptakan kabut yang menutupi penindasan brutal Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada “jeda” bagi rakyat Palestina. Tidak ada dan tidak pernah ada selama puluhan tahun. Israel tetap bertekad menjerumuskan mereka dalam penderitaan abadi, pengusiran paksa, dan pembersihan etnis. Dan media Inggris tetap menjadi perisai yang melindungi Israel ketika ia menuntaskan tujuannya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Genosida Tak Pernah Berhenti Namun Media Inggris Tutupi Itu','','inherit','closed','closed','','2392-revision-v1','','','2025-11-05 04:13:32','2025-11-05 04:13:32','',2392,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2396',0,'revision','',0),
(2397,1,'2025-11-05 04:29:20','2025-11-05 04:29:20','<h2 style=\"text-align: center;\">Kejahatan Baru Israel: UU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pemerintah Zionis kembali berupaya melegitimisasi Kejahatan Baru Israel yakni membuat Undang-undang Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina di penjara-penjara Israel, menambah panjang daftar kejahatan bangsa tersebut bagi kemanusiaan.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong> </a>- <strong>Quds yang Terjajah</strong> – Komite Keamanan Nasional di Knesset Israel telah menyetujui, dalam pembacaan pendahuluan, rancangan undang-undang yang memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap para tawanan Palestina dan mereka yang oleh Tel Aviv disebut sebagai “teroris”. Langkah ini memicu gelombang perdebatan politik dan hak asasi manusia, baik di dalam Israel maupun di luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota parlemen dari Partai <em>Kebesaran Yahudi</em> (Otzma Yehudit), Limor Son Har Melech, kini telah dialihkan ke sidang pleno Knesset untuk dibahas dan dipungut suara dalam tiga tahap pembacaan sebelum dapat diberlakukan sesuai dengan prosedur legislatif yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pemungutan suara, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang sedang dicari oleh Pengadilan Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza — atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Ia menyebutnya sebagai “mimpi yang menjadi kenyataan” dan menegaskan bahwa dinas keamanan dalam negeri (<em>Shin Bet</em> atau <em>Shabak</em>) tidak akan memiliki kewenangan untuk menilai penerapan undang-undang itu secara kebijakan internal.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Apa Isi Rancangan Undang-Undang Ini?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan rancangan undang-undang tersebut sempat ditunda pada September lalu atas permintaan Koordinator Urusan Tawanan, Gal Hirsch, karena kekhawatiran bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina akan membalas dengan mengeksekusi tawanan Israel jika undang-undang itu disahkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut naskah penjelasan yang menyertai rancangan tersebut, siapa pun yang terbukti membunuh warga Israel dengan motif nasionalis akan dijatuhi hukuman mati <strong>secara wajib</strong>, tanpa pertimbangan hakim, dan putusan akan dieksekusi berdasarkan suara mayoritas hakim <strong>tanpa kemungkinan pengurangan hukuman</strong> setelah vonis akhir dijatuhkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perkembangan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan di kalangan politik dan keamanan Israel mengenai manfaat serta dampak undang-undang tersebut. Sejumlah pejabat dan pakar memperingatkan bahwa pengesahannya dapat memperburuk ketegangan dan memicu gelombang eskalasi baru di wilayah Palestina.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Sikap Pemerintah Netanyahu terhadap RUU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Netanyahu menyambut baik langkah Komite Keamanan Nasional yang menyetujui rancangan undang-undang ini. Dalam sesi tersebut, Koordinator Urusan Tawanan dan Orang Hilang di Kantor Perdana Menteri, Gal Hirsch, mengatakan bahwa Netanyahu mendukung undang-undang baru itu. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Netanyahu menentang pembahasannya karena khawatir akan membahayakan nyawa tawanan Israel yang berada di tangan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) selama negosiasi pertukaran tawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, Hirsch menambahkan bahwa “keadaan telah berubah” dan bahwa Israel kini telah “mempersempit ruang gerak militer dan politik Hamas”. Ia juga menegaskan bahwa perdana menteri mendukung pemberian wewenang kepada Koordinator Urusan Tawanan untuk mengajukan laporan rahasia ke pengadilan guna meminta penyesuaian hukuman dalam kasus-kasus tertentu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tetapi Ben-Gvir dengan tegas menolak usulan itu, sambil menyatakan bahwa “siapa pun yang membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua harus menghadapi satu hukuman saja — hukuman mati”. Ia menegaskan bahwa partainya, <em>Kebesaran Yahudi</em>, tidak akan menerima pengecualian apa pun dalam penerapan undang-undang tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah rancangan itu disetujui dalam pembacaan pendahuluan, Ben-Gvir menulis di platform <em>X</em> (sebelumnya Twitter) bahwa ia “sepenuhnya mendukung” rancangan itu, menekankan bahwa pengadilan “tidak boleh memiliki kewenangan apa pun untuk mempertimbangkan penerapan hukuman”. Ia menulis: “Siapa pun yang melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati, dan hanya itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ben-Gvir juga mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Sebelumnya, dalam pertemuan fraksi partainya pada 20 Oktober lalu, Ben-Gvir mengancam bahwa jika rancangan undang-undang itu tidak diajukan dalam waktu tiga minggu, partainya akan menghentikan dukungan terhadap rancangan undang-undang koalisi pemerintahan hingga RUU ini dimasukkan ke dalam agenda Knesset.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa perjanjian koalisi antara partainya dan Partai Likud secara eksplisit mencantumkan kewajiban untuk memberlakukan undang-undang hukuman mati selama masa jabatan pemerintahan saat ini. Ia menuduh Partai Likud pimpinan Netanyahu telah menunda-nunda pengesahannya sebelum perang di Gaza dimulai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah legislatif yang memanas ini muncul sementara Ben-Gvir terus melancarkan kampanye terhadap para tawanan Palestina — dengan menggerebek penjara, memperketat kondisi mereka, dan mengancam untuk melaksanakan hukuman mati terhadap mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Bagaimana Media dan Masyarakat Israel Menanggapi Undang-Undang Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar <em>Haaretz</em> dalam tajuk rencananya mengkritik keras rancangan undang-undang hukuman mati terhadap tawanan Palestina, dengan menyebutnya sebagai “rasis dan memalukan”, serta memperingatkan bahwa jika disahkan secara final, hal itu akan menjadi “noda abadi dalam sejarah Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Haaretz</em> menulis bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi modern, karena sebagian besar negara Barat telah menghapusnya setelah terbukti tidak efektif sebagai sarana pencegahan kejahatan, dan karena hukuman itu mengandung risiko fatal yang tidak bisa diperbaiki jika terjadi kesalahan hukum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu menambahkan bahwa rancangan undang-undang tersebut melampaui batas-batas yang ada, karena menetapkan hukuman mati sebagai hukuman wajib tanpa memberi hakim kewenangan pertimbangan apa pun — sesuatu yang “belum pernah terjadi bahkan di Amerika Serikat atau dalam undang-undang pengadilan terhadap Nazi di Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh, <em>Haaretz</em> menyoroti sifat diskriminatif dari rancangan itu, karena diterapkan hanya terhadap mereka yang dituduh membunuh “dengan motif nasionalis atau dengan tujuan merugikan Negara Israel dan kebangkitan bangsa Yahudi”, yang berarti “secara eksklusif ditujukan kepada warga Arab dan tidak mencakup pelaku teror Yahudi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang semacam itu akan merusak citra Israel secara internasional dan menegaskan bahwa negara itu sedang melangkah menuju jalur legislasi rasis yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional — terutama jika diterapkan di wilayah Palestina yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Editorialnya ditutup dengan penegasan bahwa meskipun Israel mengalami serangan pada 7 Oktober 2023, negara itu harus tetap berpegang pada nilai-nilai martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan, karena penerapan undang-undang seperti itu “akan menghancurkan sisa keunggulan moral yang selama ini diklaimnya”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Bagaimana Reaksi Palestina terhadap Rancangan Undang-Undang Israel Ini?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak Palestina, rancangan undang-undang tersebut menuai kecaman keras dari berbagai faksi perlawanan, Klub Tawanan Palestina, serta Otoritas Urusan Tawanan dan Mantan Tawanan, yang semuanya menilai langkah itu sebagai bentuk eskalasi berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional. Mereka menyebut pengesahan undang-undang itu sebagai kejahatan perang baru yang menambah panjang daftar pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina dan para tawanan di penjara-penjara pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klub Tawanan Palestina menegaskan bahwa upaya Knesset untuk mengesahkan undang-undang itu merupakan percobaan untuk melegalkan kejahatan yang telah dilakukan Israel selama bertahun-tahun melalui eksekusi di lapangan dan praktik kelalaian medis yang disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan yang diterima <em>Al Jazeera Net</em>, klub tersebut menjelaskan bahwa Israel telah lama menjalankan kebijakan “eksekusi lambat” terhadap ratusan tahanan, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang genosida. Sejak Oktober 2023, sebanyak <strong>81 tawanan Palestina telah gugur</strong>, termasuk beberapa yang dieksekusi langsung setelah ditangkap, sementara sebagian lainnya dipaksa hilang secara paksa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut klub itu, rancangan undang-undang tersebut merupakan bagian dari “eskalasi fasisme” yang semakin nyata di Israel, dan merupakan upaya untuk mengubah penjara menjadi arena pembunuhan sistematis, dalam pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional yang telah menghapus hukuman mati.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka juga mencatat bahwa dasar hukum hukuman mati di Israel sebenarnya berasal dari masa mandat Inggris, namun kali ini memperoleh dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintahan sayap kanan ekstrem pimpinan Netanyahu dan Ben-Gvir. Pengesahan undang-undang ini, kata mereka, akan menjadi kejahatan perang baru terhadap para tawanan Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klub Tawanan menambahkan bahwa kemajuan rancangan ini hingga tahap pembacaan pertama di Knesset bukanlah hal mengejutkan, mengingat “tingkat kebiadaban yang belum pernah terjadi sebelumnya” yang dilakukan rezim pendudukan, yang terus melanjutkan kebijakan genosida dan menjadikan penjara sebagai arena pembunuhan sistematis — dari Gaza hingga seluruh wilayah pendudukan Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka menegaskan bahwa hukum internasional telah menghapus hukuman mati melalui berbagai perjanjian internasional, “namun kegigihan Israel untuk melegalkan kejahatan ini menunjukkan bahwa negara itu bertindak seolah berada di atas hukum, memanfaatkan keberpihakan dan kebungkaman masyarakat internasional terhadap kejahatannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rancangan ini, lanjut mereka, bukanlah gagasan baru — hukuman mati sudah ada dalam sistem hukum Israel sejak masa mandat Inggris, namun selama ini terhalang oleh pertimbangan politik dan yudisial. Kini, undang-undang itu menjadi salah satu syarat utama kelangsungan koalisi pemerintahan saat ini. Pengesahannya akan menandai perubahan berbahaya dalam cara Israel memperlakukan para tawanan, mengubah praktik pembunuhan ilegal menjadi kebijakan resmi yang diumumkan secara terbuka dan menargetkan rakyat Palestina secara kolektif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ketua Otoritas Urusan Tawanan dan Mantan Tawanan, <strong>Raed Abu al-Homs</strong>, menyerukan masyarakat internasional serta lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan untuk segera bertindak menghentikan upaya Tel Aviv dalam memberlakukan undang-undang hukuman mati terhadap tawanan Palestina di penjara-penjara dan pusat-pusat penahanan. Ia juga mendesak agar Israel dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran berkelanjutan terhadap hak-hak mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan yang juga diterima <em>Al Jazeera Net</em>, Abu al-Homs menjelaskan bahwa Israel mencoba membenarkan langkah ini dengan mengklaim bahwa hukuman tersebut akan diterapkan terhadap mereka yang terlibat dalam operasi “Badai al-Aqsa”. Ia menegaskan bahwa rancangan ini merupakan ancaman langsung terhadap kehidupan para tawanan Palestina, karena memberi dasar hukum bagi pelaksanaan eksekusi secara sewenang-wenang dan balas dendam — “sebagai bagian dari meningkatnya ekstremisme dan rasisme di dalam sistem Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang ini akan menjadikan eksekusi sebagai kebijakan resmi yang dilegalkan di dalam penjara-penjara Israel. Abu al-Homs juga mengungkapkan bahwa Israel secara de facto telah menjalankan kebijakan eksekusi terhadap para tawanan: <strong>81 tawanan gugur selama perang di Gaza</strong>, puluhan lainnya dieksekusi setelah penangkapan dan nasib mereka disembunyikan, sementara jenazah para syuhada dari Gaza yang dikembalikan kepada keluarganya sering kali “telah kehilangan kulit dan organ tubuhnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kejahatan Baru Israel: UU Hukum Mati bagi Tawanan Palestina','','publish','open','open','','kejahatan-baru-israel-uu-hukum-mati-bagi-tawanan-palestina','','','2025-11-05 04:34:23','2025-11-05 04:34:23','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2397',0,'post','',0),
(2398,1,'2025-11-05 04:24:31','2025-11-05 04:24:31','<h2 style=\"text-align: center;\">Kejahatan Baru Israel: UU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Yerusalem Terjajah</strong> – Komite Keamanan Nasional di Knesset Israel telah menyetujui, dalam pembacaan pendahuluan, rancangan undang-undang yang memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap para tawanan Palestina dan mereka yang oleh Tel Aviv disebut sebagai “teroris”. Langkah ini memicu gelombang perdebatan politik dan hak asasi manusia, baik di dalam Israel maupun di luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota parlemen dari Partai <em>Kebesaran Yahudi</em> (Otzma Yehudit), Limor Son Har Melech, kini telah dialihkan ke sidang pleno Knesset untuk dibahas dan dipungut suara dalam tiga tahap pembacaan sebelum dapat diberlakukan sesuai dengan prosedur legislatif yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pemungutan suara, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang sedang dicari oleh Pengadilan Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza — atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Ia menyebutnya sebagai “mimpi yang menjadi kenyataan” dan menegaskan bahwa dinas keamanan dalam negeri (<em>Shin Bet</em> atau <em>Shabak</em>) tidak akan memiliki kewenangan untuk menilai penerapan undang-undang itu secara kebijakan internal.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Apa Isi Rancangan Undang-Undang Ini?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan rancangan undang-undang tersebut sempat ditunda pada September lalu atas permintaan Koordinator Urusan Tawanan, Gal Hirsch, karena kekhawatiran bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina akan membalas dengan mengeksekusi tawanan Israel jika undang-undang itu disahkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut naskah penjelasan yang menyertai rancangan tersebut, siapa pun yang terbukti membunuh warga Israel dengan motif nasionalis akan dijatuhi hukuman mati <strong>secara wajib</strong>, tanpa pertimbangan hakim, dan putusan akan dieksekusi berdasarkan suara mayoritas hakim <strong>tanpa kemungkinan pengurangan hukuman</strong> setelah vonis akhir dijatuhkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perkembangan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan di kalangan politik dan keamanan Israel mengenai manfaat serta dampak undang-undang tersebut. Sejumlah pejabat dan pakar memperingatkan bahwa pengesahannya dapat memperburuk ketegangan dan memicu gelombang eskalasi baru di wilayah Palestina.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Sikap Pemerintah Netanyahu terhadap RUU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Netanyahu menyambut baik langkah Komite Keamanan Nasional yang menyetujui rancangan undang-undang ini. Dalam sesi tersebut, Koordinator Urusan Tawanan dan Orang Hilang di Kantor Perdana Menteri, Gal Hirsch, mengatakan bahwa Netanyahu mendukung undang-undang baru itu. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Netanyahu menentang pembahasannya karena khawatir akan membahayakan nyawa tawanan Israel yang berada di tangan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) selama negosiasi pertukaran tawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, Hirsch menambahkan bahwa “keadaan telah berubah” dan bahwa Israel kini telah “mempersempit ruang gerak militer dan politik Hamas”. Ia juga menegaskan bahwa perdana menteri mendukung pemberian wewenang kepada Koordinator Urusan Tawanan untuk mengajukan laporan rahasia ke pengadilan guna meminta penyesuaian hukuman dalam kasus-kasus tertentu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tetapi Ben-Gvir dengan tegas menolak usulan itu, sambil menyatakan bahwa “siapa pun yang membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua harus menghadapi satu hukuman saja — hukuman mati”. Ia menegaskan bahwa partainya, <em>Kebesaran Yahudi</em>, tidak akan menerima pengecualian apa pun dalam penerapan undang-undang tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah rancangan itu disetujui dalam pembacaan pendahuluan, Ben-Gvir menulis di platform <em>X</em> (sebelumnya Twitter) bahwa ia “sepenuhnya mendukung” rancangan itu, menekankan bahwa pengadilan “tidak boleh memiliki kewenangan apa pun untuk mempertimbangkan penerapan hukuman”. Ia menulis: “Siapa pun yang melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati, dan hanya itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ben-Gvir juga mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Sebelumnya, dalam pertemuan fraksi partainya pada 20 Oktober lalu, Ben-Gvir mengancam bahwa jika rancangan undang-undang itu tidak diajukan dalam waktu tiga minggu, partainya akan menghentikan dukungan terhadap rancangan undang-undang koalisi pemerintahan hingga RUU ini dimasukkan ke dalam agenda Knesset.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa perjanjian koalisi antara partainya dan Partai Likud secara eksplisit mencantumkan kewajiban untuk memberlakukan undang-undang hukuman mati selama masa jabatan pemerintahan saat ini. Ia menuduh Partai Likud pimpinan Netanyahu telah menunda-nunda pengesahannya sebelum perang di Gaza dimulai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah legislatif yang memanas ini muncul sementara Ben-Gvir terus melancarkan kampanye terhadap para tawanan Palestina — dengan menggerebek penjara, memperketat kondisi mereka, dan mengancam untuk melaksanakan hukuman mati terhadap mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kejahatan Baru Israel: UU Hukum Mati bagi Tawanan Palestina','','inherit','closed','closed','','2397-revision-v1','','','2025-11-05 04:24:31','2025-11-05 04:24:31','',2397,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2398',0,'revision','',0),
(2399,1,'2025-11-05 04:29:13','2025-11-05 04:29:13','','penjara_israel (3)','','inherit','open','closed','','penjara_israel-3','','','2025-11-05 04:29:13','2025-11-05 04:29:13','',2397,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/penjara_israel-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2400,1,'2025-11-05 04:29:20','2025-11-05 04:29:20','<h2 style=\"text-align: center;\">Kejahatan Baru Israel: UU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pemerintah kembali berupaya melegitimisasi Kejahatan Baru Israel yakni membuat Undang-undang Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina di penjara-penjara Israel, menambah panjang daftar kejahatan bangsa tersebut bagi kemanusiaan.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - <strong>Quds yang Terjajah</strong> – Komite Keamanan Nasional di Knesset Israel telah menyetujui, dalam pembacaan pendahuluan, rancangan undang-undang yang memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap para tawanan Palestina dan mereka yang oleh Tel Aviv disebut sebagai “teroris”. Langkah ini memicu gelombang perdebatan politik dan hak asasi manusia, baik di dalam Israel maupun di luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota parlemen dari Partai <em>Kebesaran Yahudi</em> (Otzma Yehudit), Limor Son Har Melech, kini telah dialihkan ke sidang pleno Knesset untuk dibahas dan dipungut suara dalam tiga tahap pembacaan sebelum dapat diberlakukan sesuai dengan prosedur legislatif yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pemungutan suara, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang sedang dicari oleh Pengadilan Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza — atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Ia menyebutnya sebagai “mimpi yang menjadi kenyataan” dan menegaskan bahwa dinas keamanan dalam negeri (<em>Shin Bet</em> atau <em>Shabak</em>) tidak akan memiliki kewenangan untuk menilai penerapan undang-undang itu secara kebijakan internal.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Apa Isi Rancangan Undang-Undang Ini?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan rancangan undang-undang tersebut sempat ditunda pada September lalu atas permintaan Koordinator Urusan Tawanan, Gal Hirsch, karena kekhawatiran bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina akan membalas dengan mengeksekusi tawanan Israel jika undang-undang itu disahkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut naskah penjelasan yang menyertai rancangan tersebut, siapa pun yang terbukti membunuh warga Israel dengan motif nasionalis akan dijatuhi hukuman mati <strong>secara wajib</strong>, tanpa pertimbangan hakim, dan putusan akan dieksekusi berdasarkan suara mayoritas hakim <strong>tanpa kemungkinan pengurangan hukuman</strong> setelah vonis akhir dijatuhkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perkembangan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan di kalangan politik dan keamanan Israel mengenai manfaat serta dampak undang-undang tersebut. Sejumlah pejabat dan pakar memperingatkan bahwa pengesahannya dapat memperburuk ketegangan dan memicu gelombang eskalasi baru di wilayah Palestina.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Sikap Pemerintah Netanyahu terhadap RUU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Netanyahu menyambut baik langkah Komite Keamanan Nasional yang menyetujui rancangan undang-undang ini. Dalam sesi tersebut, Koordinator Urusan Tawanan dan Orang Hilang di Kantor Perdana Menteri, Gal Hirsch, mengatakan bahwa Netanyahu mendukung undang-undang baru itu. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Netanyahu menentang pembahasannya karena khawatir akan membahayakan nyawa tawanan Israel yang berada di tangan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) selama negosiasi pertukaran tawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, Hirsch menambahkan bahwa “keadaan telah berubah” dan bahwa Israel kini telah “mempersempit ruang gerak militer dan politik Hamas”. Ia juga menegaskan bahwa perdana menteri mendukung pemberian wewenang kepada Koordinator Urusan Tawanan untuk mengajukan laporan rahasia ke pengadilan guna meminta penyesuaian hukuman dalam kasus-kasus tertentu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tetapi Ben-Gvir dengan tegas menolak usulan itu, sambil menyatakan bahwa “siapa pun yang membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua harus menghadapi satu hukuman saja — hukuman mati”. Ia menegaskan bahwa partainya, <em>Kebesaran Yahudi</em>, tidak akan menerima pengecualian apa pun dalam penerapan undang-undang tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah rancangan itu disetujui dalam pembacaan pendahuluan, Ben-Gvir menulis di platform <em>X</em> (sebelumnya Twitter) bahwa ia “sepenuhnya mendukung” rancangan itu, menekankan bahwa pengadilan “tidak boleh memiliki kewenangan apa pun untuk mempertimbangkan penerapan hukuman”. Ia menulis: “Siapa pun yang melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati, dan hanya itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ben-Gvir juga mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Sebelumnya, dalam pertemuan fraksi partainya pada 20 Oktober lalu, Ben-Gvir mengancam bahwa jika rancangan undang-undang itu tidak diajukan dalam waktu tiga minggu, partainya akan menghentikan dukungan terhadap rancangan undang-undang koalisi pemerintahan hingga RUU ini dimasukkan ke dalam agenda Knesset.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa perjanjian koalisi antara partainya dan Partai Likud secara eksplisit mencantumkan kewajiban untuk memberlakukan undang-undang hukuman mati selama masa jabatan pemerintahan saat ini. Ia menuduh Partai Likud pimpinan Netanyahu telah menunda-nunda pengesahannya sebelum perang di Gaza dimulai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah legislatif yang memanas ini muncul sementara Ben-Gvir terus melancarkan kampanye terhadap para tawanan Palestina — dengan menggerebek penjara, memperketat kondisi mereka, dan mengancam untuk melaksanakan hukuman mati terhadap mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Bagaimana Media dan Masyarakat Israel Menanggapi Undang-Undang Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar <em>Haaretz</em> dalam tajuk rencananya mengkritik keras rancangan undang-undang hukuman mati terhadap tawanan Palestina, dengan menyebutnya sebagai “rasis dan memalukan”, serta memperingatkan bahwa jika disahkan secara final, hal itu akan menjadi “noda abadi dalam sejarah Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Haaretz</em> menulis bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi modern, karena sebagian besar negara Barat telah menghapusnya setelah terbukti tidak efektif sebagai sarana pencegahan kejahatan, dan karena hukuman itu mengandung risiko fatal yang tidak bisa diperbaiki jika terjadi kesalahan hukum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu menambahkan bahwa rancangan undang-undang tersebut melampaui batas-batas yang ada, karena menetapkan hukuman mati sebagai hukuman wajib tanpa memberi hakim kewenangan pertimbangan apa pun — sesuatu yang “belum pernah terjadi bahkan di Amerika Serikat atau dalam undang-undang pengadilan terhadap Nazi di Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh, <em>Haaretz</em> menyoroti sifat diskriminatif dari rancangan itu, karena diterapkan hanya terhadap mereka yang dituduh membunuh “dengan motif nasionalis atau dengan tujuan merugikan Negara Israel dan kebangkitan bangsa Yahudi”, yang berarti “secara eksklusif ditujukan kepada warga Arab dan tidak mencakup pelaku teror Yahudi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang semacam itu akan merusak citra Israel secara internasional dan menegaskan bahwa negara itu sedang melangkah menuju jalur legislasi rasis yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional — terutama jika diterapkan di wilayah Palestina yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Editorialnya ditutup dengan penegasan bahwa meskipun Israel mengalami serangan pada 7 Oktober 2023, negara itu harus tetap berpegang pada nilai-nilai martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan, karena penerapan undang-undang seperti itu “akan menghancurkan sisa keunggulan moral yang selama ini diklaimnya”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Bagaimana Reaksi Palestina terhadap Rancangan Undang-Undang Israel Ini?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak Palestina, rancangan undang-undang tersebut menuai kecaman keras dari berbagai faksi perlawanan, Klub Tawanan Palestina, serta Otoritas Urusan Tawanan dan Mantan Tawanan, yang semuanya menilai langkah itu sebagai bentuk eskalasi berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional. Mereka menyebut pengesahan undang-undang itu sebagai kejahatan perang baru yang menambah panjang daftar pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina dan para tawanan di penjara-penjara pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klub Tawanan Palestina menegaskan bahwa upaya Knesset untuk mengesahkan undang-undang itu merupakan percobaan untuk melegalkan kejahatan yang telah dilakukan Israel selama bertahun-tahun melalui eksekusi di lapangan dan praktik kelalaian medis yang disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan yang diterima <em>Al Jazeera Net</em>, klub tersebut menjelaskan bahwa Israel telah lama menjalankan kebijakan “eksekusi lambat” terhadap ratusan tahanan, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang genosida. Sejak Oktober 2023, sebanyak <strong>81 tawanan Palestina telah gugur</strong>, termasuk beberapa yang dieksekusi langsung setelah ditangkap, sementara sebagian lainnya dipaksa hilang secara paksa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut klub itu, rancangan undang-undang tersebut merupakan bagian dari “eskalasi fasisme” yang semakin nyata di Israel, dan merupakan upaya untuk mengubah penjara menjadi arena pembunuhan sistematis, dalam pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional yang telah menghapus hukuman mati.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka juga mencatat bahwa dasar hukum hukuman mati di Israel sebenarnya berasal dari masa mandat Inggris, namun kali ini memperoleh dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintahan sayap kanan ekstrem pimpinan Netanyahu dan Ben-Gvir. Pengesahan undang-undang ini, kata mereka, akan menjadi kejahatan perang baru terhadap para tawanan Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klub Tawanan menambahkan bahwa kemajuan rancangan ini hingga tahap pembacaan pertama di Knesset bukanlah hal mengejutkan, mengingat “tingkat kebiadaban yang belum pernah terjadi sebelumnya” yang dilakukan rezim pendudukan, yang terus melanjutkan kebijakan genosida dan menjadikan penjara sebagai arena pembunuhan sistematis — dari Gaza hingga seluruh wilayah pendudukan Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka menegaskan bahwa hukum internasional telah menghapus hukuman mati melalui berbagai perjanjian internasional, “namun kegigihan Israel untuk melegalkan kejahatan ini menunjukkan bahwa negara itu bertindak seolah berada di atas hukum, memanfaatkan keberpihakan dan kebungkaman masyarakat internasional terhadap kejahatannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rancangan ini, lanjut mereka, bukanlah gagasan baru — hukuman mati sudah ada dalam sistem hukum Israel sejak masa mandat Inggris, namun selama ini terhalang oleh pertimbangan politik dan yudisial. Kini, undang-undang itu menjadi salah satu syarat utama kelangsungan koalisi pemerintahan saat ini. Pengesahannya akan menandai perubahan berbahaya dalam cara Israel memperlakukan para tawanan, mengubah praktik pembunuhan ilegal menjadi kebijakan resmi yang diumumkan secara terbuka dan menargetkan rakyat Palestina secara kolektif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ketua Otoritas Urusan Tawanan dan Mantan Tawanan, <strong>Raed Abu al-Homs</strong>, menyerukan masyarakat internasional serta lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan untuk segera bertindak menghentikan upaya Tel Aviv dalam memberlakukan undang-undang hukuman mati terhadap tawanan Palestina di penjara-penjara dan pusat-pusat penahanan. Ia juga mendesak agar Israel dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran berkelanjutan terhadap hak-hak mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan yang juga diterima <em>Al Jazeera Net</em>, Abu al-Homs menjelaskan bahwa Israel mencoba membenarkan langkah ini dengan mengklaim bahwa hukuman tersebut akan diterapkan terhadap mereka yang terlibat dalam operasi “Badai al-Aqsa”. Ia menegaskan bahwa rancangan ini merupakan ancaman langsung terhadap kehidupan para tawanan Palestina, karena memberi dasar hukum bagi pelaksanaan eksekusi secara sewenang-wenang dan balas dendam — “sebagai bagian dari meningkatnya ekstremisme dan rasisme di dalam sistem Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang ini akan menjadikan eksekusi sebagai kebijakan resmi yang dilegalkan di dalam penjara-penjara Israel. Abu al-Homs juga mengungkapkan bahwa Israel secara de facto telah menjalankan kebijakan eksekusi terhadap para tawanan: <strong>81 tawanan gugur selama perang di Gaza</strong>, puluhan lainnya dieksekusi setelah penangkapan dan nasib mereka disembunyikan, sementara jenazah para syuhada dari Gaza yang dikembalikan kepada keluarganya sering kali “telah kehilangan kulit dan organ tubuhnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kejahatan Baru Israel: UU Hukum Mati bagi Tawanan Palestina','','inherit','closed','closed','','2397-revision-v1','','','2025-11-05 04:29:20','2025-11-05 04:29:20','',2397,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2400',0,'revision','',0),
(2401,1,'2025-11-05 04:29:41','2025-11-05 04:29:41','<h2 style=\"text-align: center;\">Kejahatan Baru Israel: UU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pemerintah kembali berupaya melegitimisasi Kejahatan Baru Israel yakni membuat Undang-undang Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina di penjara-penjara Israel, menambah panjang daftar kejahatan bangsa tersebut bagi kemanusiaan.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong> </a>- <strong>Quds yang Terjajah</strong> – Komite Keamanan Nasional di Knesset Israel telah menyetujui, dalam pembacaan pendahuluan, rancangan undang-undang yang memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap para tawanan Palestina dan mereka yang oleh Tel Aviv disebut sebagai “teroris”. Langkah ini memicu gelombang perdebatan politik dan hak asasi manusia, baik di dalam Israel maupun di luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota parlemen dari Partai <em>Kebesaran Yahudi</em> (Otzma Yehudit), Limor Son Har Melech, kini telah dialihkan ke sidang pleno Knesset untuk dibahas dan dipungut suara dalam tiga tahap pembacaan sebelum dapat diberlakukan sesuai dengan prosedur legislatif yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pemungutan suara, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang sedang dicari oleh Pengadilan Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza — atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Ia menyebutnya sebagai “mimpi yang menjadi kenyataan” dan menegaskan bahwa dinas keamanan dalam negeri (<em>Shin Bet</em> atau <em>Shabak</em>) tidak akan memiliki kewenangan untuk menilai penerapan undang-undang itu secara kebijakan internal.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Apa Isi Rancangan Undang-Undang Ini?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan rancangan undang-undang tersebut sempat ditunda pada September lalu atas permintaan Koordinator Urusan Tawanan, Gal Hirsch, karena kekhawatiran bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina akan membalas dengan mengeksekusi tawanan Israel jika undang-undang itu disahkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut naskah penjelasan yang menyertai rancangan tersebut, siapa pun yang terbukti membunuh warga Israel dengan motif nasionalis akan dijatuhi hukuman mati <strong>secara wajib</strong>, tanpa pertimbangan hakim, dan putusan akan dieksekusi berdasarkan suara mayoritas hakim <strong>tanpa kemungkinan pengurangan hukuman</strong> setelah vonis akhir dijatuhkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perkembangan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan di kalangan politik dan keamanan Israel mengenai manfaat serta dampak undang-undang tersebut. Sejumlah pejabat dan pakar memperingatkan bahwa pengesahannya dapat memperburuk ketegangan dan memicu gelombang eskalasi baru di wilayah Palestina.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Sikap Pemerintah Netanyahu terhadap RUU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Netanyahu menyambut baik langkah Komite Keamanan Nasional yang menyetujui rancangan undang-undang ini. Dalam sesi tersebut, Koordinator Urusan Tawanan dan Orang Hilang di Kantor Perdana Menteri, Gal Hirsch, mengatakan bahwa Netanyahu mendukung undang-undang baru itu. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Netanyahu menentang pembahasannya karena khawatir akan membahayakan nyawa tawanan Israel yang berada di tangan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) selama negosiasi pertukaran tawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, Hirsch menambahkan bahwa “keadaan telah berubah” dan bahwa Israel kini telah “mempersempit ruang gerak militer dan politik Hamas”. Ia juga menegaskan bahwa perdana menteri mendukung pemberian wewenang kepada Koordinator Urusan Tawanan untuk mengajukan laporan rahasia ke pengadilan guna meminta penyesuaian hukuman dalam kasus-kasus tertentu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tetapi Ben-Gvir dengan tegas menolak usulan itu, sambil menyatakan bahwa “siapa pun yang membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua harus menghadapi satu hukuman saja — hukuman mati”. Ia menegaskan bahwa partainya, <em>Kebesaran Yahudi</em>, tidak akan menerima pengecualian apa pun dalam penerapan undang-undang tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah rancangan itu disetujui dalam pembacaan pendahuluan, Ben-Gvir menulis di platform <em>X</em> (sebelumnya Twitter) bahwa ia “sepenuhnya mendukung” rancangan itu, menekankan bahwa pengadilan “tidak boleh memiliki kewenangan apa pun untuk mempertimbangkan penerapan hukuman”. Ia menulis: “Siapa pun yang melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati, dan hanya itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ben-Gvir juga mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Sebelumnya, dalam pertemuan fraksi partainya pada 20 Oktober lalu, Ben-Gvir mengancam bahwa jika rancangan undang-undang itu tidak diajukan dalam waktu tiga minggu, partainya akan menghentikan dukungan terhadap rancangan undang-undang koalisi pemerintahan hingga RUU ini dimasukkan ke dalam agenda Knesset.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa perjanjian koalisi antara partainya dan Partai Likud secara eksplisit mencantumkan kewajiban untuk memberlakukan undang-undang hukuman mati selama masa jabatan pemerintahan saat ini. Ia menuduh Partai Likud pimpinan Netanyahu telah menunda-nunda pengesahannya sebelum perang di Gaza dimulai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah legislatif yang memanas ini muncul sementara Ben-Gvir terus melancarkan kampanye terhadap para tawanan Palestina — dengan menggerebek penjara, memperketat kondisi mereka, dan mengancam untuk melaksanakan hukuman mati terhadap mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Bagaimana Media dan Masyarakat Israel Menanggapi Undang-Undang Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar <em>Haaretz</em> dalam tajuk rencananya mengkritik keras rancangan undang-undang hukuman mati terhadap tawanan Palestina, dengan menyebutnya sebagai “rasis dan memalukan”, serta memperingatkan bahwa jika disahkan secara final, hal itu akan menjadi “noda abadi dalam sejarah Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Haaretz</em> menulis bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi modern, karena sebagian besar negara Barat telah menghapusnya setelah terbukti tidak efektif sebagai sarana pencegahan kejahatan, dan karena hukuman itu mengandung risiko fatal yang tidak bisa diperbaiki jika terjadi kesalahan hukum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu menambahkan bahwa rancangan undang-undang tersebut melampaui batas-batas yang ada, karena menetapkan hukuman mati sebagai hukuman wajib tanpa memberi hakim kewenangan pertimbangan apa pun — sesuatu yang “belum pernah terjadi bahkan di Amerika Serikat atau dalam undang-undang pengadilan terhadap Nazi di Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh, <em>Haaretz</em> menyoroti sifat diskriminatif dari rancangan itu, karena diterapkan hanya terhadap mereka yang dituduh membunuh “dengan motif nasionalis atau dengan tujuan merugikan Negara Israel dan kebangkitan bangsa Yahudi”, yang berarti “secara eksklusif ditujukan kepada warga Arab dan tidak mencakup pelaku teror Yahudi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang semacam itu akan merusak citra Israel secara internasional dan menegaskan bahwa negara itu sedang melangkah menuju jalur legislasi rasis yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional — terutama jika diterapkan di wilayah Palestina yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Editorialnya ditutup dengan penegasan bahwa meskipun Israel mengalami serangan pada 7 Oktober 2023, negara itu harus tetap berpegang pada nilai-nilai martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan, karena penerapan undang-undang seperti itu “akan menghancurkan sisa keunggulan moral yang selama ini diklaimnya”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Bagaimana Reaksi Palestina terhadap Rancangan Undang-Undang Israel Ini?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak Palestina, rancangan undang-undang tersebut menuai kecaman keras dari berbagai faksi perlawanan, Klub Tawanan Palestina, serta Otoritas Urusan Tawanan dan Mantan Tawanan, yang semuanya menilai langkah itu sebagai bentuk eskalasi berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional. Mereka menyebut pengesahan undang-undang itu sebagai kejahatan perang baru yang menambah panjang daftar pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina dan para tawanan di penjara-penjara pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klub Tawanan Palestina menegaskan bahwa upaya Knesset untuk mengesahkan undang-undang itu merupakan percobaan untuk melegalkan kejahatan yang telah dilakukan Israel selama bertahun-tahun melalui eksekusi di lapangan dan praktik kelalaian medis yang disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan yang diterima <em>Al Jazeera Net</em>, klub tersebut menjelaskan bahwa Israel telah lama menjalankan kebijakan “eksekusi lambat” terhadap ratusan tahanan, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang genosida. Sejak Oktober 2023, sebanyak <strong>81 tawanan Palestina telah gugur</strong>, termasuk beberapa yang dieksekusi langsung setelah ditangkap, sementara sebagian lainnya dipaksa hilang secara paksa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut klub itu, rancangan undang-undang tersebut merupakan bagian dari “eskalasi fasisme” yang semakin nyata di Israel, dan merupakan upaya untuk mengubah penjara menjadi arena pembunuhan sistematis, dalam pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional yang telah menghapus hukuman mati.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka juga mencatat bahwa dasar hukum hukuman mati di Israel sebenarnya berasal dari masa mandat Inggris, namun kali ini memperoleh dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintahan sayap kanan ekstrem pimpinan Netanyahu dan Ben-Gvir. Pengesahan undang-undang ini, kata mereka, akan menjadi kejahatan perang baru terhadap para tawanan Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klub Tawanan menambahkan bahwa kemajuan rancangan ini hingga tahap pembacaan pertama di Knesset bukanlah hal mengejutkan, mengingat “tingkat kebiadaban yang belum pernah terjadi sebelumnya” yang dilakukan rezim pendudukan, yang terus melanjutkan kebijakan genosida dan menjadikan penjara sebagai arena pembunuhan sistematis — dari Gaza hingga seluruh wilayah pendudukan Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka menegaskan bahwa hukum internasional telah menghapus hukuman mati melalui berbagai perjanjian internasional, “namun kegigihan Israel untuk melegalkan kejahatan ini menunjukkan bahwa negara itu bertindak seolah berada di atas hukum, memanfaatkan keberpihakan dan kebungkaman masyarakat internasional terhadap kejahatannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rancangan ini, lanjut mereka, bukanlah gagasan baru — hukuman mati sudah ada dalam sistem hukum Israel sejak masa mandat Inggris, namun selama ini terhalang oleh pertimbangan politik dan yudisial. Kini, undang-undang itu menjadi salah satu syarat utama kelangsungan koalisi pemerintahan saat ini. Pengesahannya akan menandai perubahan berbahaya dalam cara Israel memperlakukan para tawanan, mengubah praktik pembunuhan ilegal menjadi kebijakan resmi yang diumumkan secara terbuka dan menargetkan rakyat Palestina secara kolektif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ketua Otoritas Urusan Tawanan dan Mantan Tawanan, <strong>Raed Abu al-Homs</strong>, menyerukan masyarakat internasional serta lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan untuk segera bertindak menghentikan upaya Tel Aviv dalam memberlakukan undang-undang hukuman mati terhadap tawanan Palestina di penjara-penjara dan pusat-pusat penahanan. Ia juga mendesak agar Israel dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran berkelanjutan terhadap hak-hak mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan yang juga diterima <em>Al Jazeera Net</em>, Abu al-Homs menjelaskan bahwa Israel mencoba membenarkan langkah ini dengan mengklaim bahwa hukuman tersebut akan diterapkan terhadap mereka yang terlibat dalam operasi “Badai al-Aqsa”. Ia menegaskan bahwa rancangan ini merupakan ancaman langsung terhadap kehidupan para tawanan Palestina, karena memberi dasar hukum bagi pelaksanaan eksekusi secara sewenang-wenang dan balas dendam — “sebagai bagian dari meningkatnya ekstremisme dan rasisme di dalam sistem Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang ini akan menjadikan eksekusi sebagai kebijakan resmi yang dilegalkan di dalam penjara-penjara Israel. Abu al-Homs juga mengungkapkan bahwa Israel secara de facto telah menjalankan kebijakan eksekusi terhadap para tawanan: <strong>81 tawanan gugur selama perang di Gaza</strong>, puluhan lainnya dieksekusi setelah penangkapan dan nasib mereka disembunyikan, sementara jenazah para syuhada dari Gaza yang dikembalikan kepada keluarganya sering kali “telah kehilangan kulit dan organ tubuhnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kejahatan Baru Israel: UU Hukum Mati bagi Tawanan Palestina','','inherit','closed','closed','','2397-revision-v1','','','2025-11-05 04:29:41','2025-11-05 04:29:41','',2397,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2401',0,'revision','',0),
(2402,1,'2025-11-05 04:32:48','2025-11-05 04:32:48','','penjara_israel (4)','','inherit','open','closed','','penjara_israel-4','','','2025-11-05 04:32:48','2025-11-05 04:32:48','',2397,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/penjara_israel-4.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2403,1,'2025-11-05 04:34:23','2025-11-05 04:34:23','<h2 style=\"text-align: center;\">Kejahatan Baru Israel: UU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pemerintah Zionis kembali berupaya melegitimisasi Kejahatan Baru Israel yakni membuat Undang-undang Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina di penjara-penjara Israel, menambah panjang daftar kejahatan bangsa tersebut bagi kemanusiaan.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong> </a>- <strong>Quds yang Terjajah</strong> – Komite Keamanan Nasional di Knesset Israel telah menyetujui, dalam pembacaan pendahuluan, rancangan undang-undang yang memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap para tawanan Palestina dan mereka yang oleh Tel Aviv disebut sebagai “teroris”. Langkah ini memicu gelombang perdebatan politik dan hak asasi manusia, baik di dalam Israel maupun di luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota parlemen dari Partai <em>Kebesaran Yahudi</em> (Otzma Yehudit), Limor Son Har Melech, kini telah dialihkan ke sidang pleno Knesset untuk dibahas dan dipungut suara dalam tiga tahap pembacaan sebelum dapat diberlakukan sesuai dengan prosedur legislatif yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pemungutan suara, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang sedang dicari oleh Pengadilan Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza — atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Ia menyebutnya sebagai “mimpi yang menjadi kenyataan” dan menegaskan bahwa dinas keamanan dalam negeri (<em>Shin Bet</em> atau <em>Shabak</em>) tidak akan memiliki kewenangan untuk menilai penerapan undang-undang itu secara kebijakan internal.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Apa Isi Rancangan Undang-Undang Ini?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan rancangan undang-undang tersebut sempat ditunda pada September lalu atas permintaan Koordinator Urusan Tawanan, Gal Hirsch, karena kekhawatiran bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina akan membalas dengan mengeksekusi tawanan Israel jika undang-undang itu disahkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut naskah penjelasan yang menyertai rancangan tersebut, siapa pun yang terbukti membunuh warga Israel dengan motif nasionalis akan dijatuhi hukuman mati <strong>secara wajib</strong>, tanpa pertimbangan hakim, dan putusan akan dieksekusi berdasarkan suara mayoritas hakim <strong>tanpa kemungkinan pengurangan hukuman</strong> setelah vonis akhir dijatuhkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perkembangan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan di kalangan politik dan keamanan Israel mengenai manfaat serta dampak undang-undang tersebut. Sejumlah pejabat dan pakar memperingatkan bahwa pengesahannya dapat memperburuk ketegangan dan memicu gelombang eskalasi baru di wilayah Palestina.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Sikap Pemerintah Netanyahu terhadap RUU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Netanyahu menyambut baik langkah Komite Keamanan Nasional yang menyetujui rancangan undang-undang ini. Dalam sesi tersebut, Koordinator Urusan Tawanan dan Orang Hilang di Kantor Perdana Menteri, Gal Hirsch, mengatakan bahwa Netanyahu mendukung undang-undang baru itu. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Netanyahu menentang pembahasannya karena khawatir akan membahayakan nyawa tawanan Israel yang berada di tangan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) selama negosiasi pertukaran tawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, Hirsch menambahkan bahwa “keadaan telah berubah” dan bahwa Israel kini telah “mempersempit ruang gerak militer dan politik Hamas”. Ia juga menegaskan bahwa perdana menteri mendukung pemberian wewenang kepada Koordinator Urusan Tawanan untuk mengajukan laporan rahasia ke pengadilan guna meminta penyesuaian hukuman dalam kasus-kasus tertentu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tetapi Ben-Gvir dengan tegas menolak usulan itu, sambil menyatakan bahwa “siapa pun yang membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua harus menghadapi satu hukuman saja — hukuman mati”. Ia menegaskan bahwa partainya, <em>Kebesaran Yahudi</em>, tidak akan menerima pengecualian apa pun dalam penerapan undang-undang tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah rancangan itu disetujui dalam pembacaan pendahuluan, Ben-Gvir menulis di platform <em>X</em> (sebelumnya Twitter) bahwa ia “sepenuhnya mendukung” rancangan itu, menekankan bahwa pengadilan “tidak boleh memiliki kewenangan apa pun untuk mempertimbangkan penerapan hukuman”. Ia menulis: “Siapa pun yang melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati, dan hanya itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ben-Gvir juga mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Sebelumnya, dalam pertemuan fraksi partainya pada 20 Oktober lalu, Ben-Gvir mengancam bahwa jika rancangan undang-undang itu tidak diajukan dalam waktu tiga minggu, partainya akan menghentikan dukungan terhadap rancangan undang-undang koalisi pemerintahan hingga RUU ini dimasukkan ke dalam agenda Knesset.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa perjanjian koalisi antara partainya dan Partai Likud secara eksplisit mencantumkan kewajiban untuk memberlakukan undang-undang hukuman mati selama masa jabatan pemerintahan saat ini. Ia menuduh Partai Likud pimpinan Netanyahu telah menunda-nunda pengesahannya sebelum perang di Gaza dimulai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah legislatif yang memanas ini muncul sementara Ben-Gvir terus melancarkan kampanye terhadap para tawanan Palestina — dengan menggerebek penjara, memperketat kondisi mereka, dan mengancam untuk melaksanakan hukuman mati terhadap mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Bagaimana Media dan Masyarakat Israel Menanggapi Undang-Undang Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar <em>Haaretz</em> dalam tajuk rencananya mengkritik keras rancangan undang-undang hukuman mati terhadap tawanan Palestina, dengan menyebutnya sebagai “rasis dan memalukan”, serta memperingatkan bahwa jika disahkan secara final, hal itu akan menjadi “noda abadi dalam sejarah Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Haaretz</em> menulis bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi modern, karena sebagian besar negara Barat telah menghapusnya setelah terbukti tidak efektif sebagai sarana pencegahan kejahatan, dan karena hukuman itu mengandung risiko fatal yang tidak bisa diperbaiki jika terjadi kesalahan hukum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu menambahkan bahwa rancangan undang-undang tersebut melampaui batas-batas yang ada, karena menetapkan hukuman mati sebagai hukuman wajib tanpa memberi hakim kewenangan pertimbangan apa pun — sesuatu yang “belum pernah terjadi bahkan di Amerika Serikat atau dalam undang-undang pengadilan terhadap Nazi di Israel”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh, <em>Haaretz</em> menyoroti sifat diskriminatif dari rancangan itu, karena diterapkan hanya terhadap mereka yang dituduh membunuh “dengan motif nasionalis atau dengan tujuan merugikan Negara Israel dan kebangkitan bangsa Yahudi”, yang berarti “secara eksklusif ditujukan kepada warga Arab dan tidak mencakup pelaku teror Yahudi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang semacam itu akan merusak citra Israel secara internasional dan menegaskan bahwa negara itu sedang melangkah menuju jalur legislasi rasis yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional — terutama jika diterapkan di wilayah Palestina yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Editorialnya ditutup dengan penegasan bahwa meskipun Israel mengalami serangan pada 7 Oktober 2023, negara itu harus tetap berpegang pada nilai-nilai martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan, karena penerapan undang-undang seperti itu “akan menghancurkan sisa keunggulan moral yang selama ini diklaimnya”.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Bagaimana Reaksi Palestina terhadap Rancangan Undang-Undang Israel Ini?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak Palestina, rancangan undang-undang tersebut menuai kecaman keras dari berbagai faksi perlawanan, Klub Tawanan Palestina, serta Otoritas Urusan Tawanan dan Mantan Tawanan, yang semuanya menilai langkah itu sebagai bentuk eskalasi berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional. Mereka menyebut pengesahan undang-undang itu sebagai kejahatan perang baru yang menambah panjang daftar pelanggaran Israel terhadap rakyat Palestina dan para tawanan di penjara-penjara pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klub Tawanan Palestina menegaskan bahwa upaya Knesset untuk mengesahkan undang-undang itu merupakan percobaan untuk melegalkan kejahatan yang telah dilakukan Israel selama bertahun-tahun melalui eksekusi di lapangan dan praktik kelalaian medis yang disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan yang diterima <em>Al Jazeera Net</em>, klub tersebut menjelaskan bahwa Israel telah lama menjalankan kebijakan “eksekusi lambat” terhadap ratusan tahanan, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang genosida. Sejak Oktober 2023, sebanyak <strong>81 tawanan Palestina telah gugur</strong>, termasuk beberapa yang dieksekusi langsung setelah ditangkap, sementara sebagian lainnya dipaksa hilang secara paksa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut klub itu, rancangan undang-undang tersebut merupakan bagian dari “eskalasi fasisme” yang semakin nyata di Israel, dan merupakan upaya untuk mengubah penjara menjadi arena pembunuhan sistematis, dalam pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional yang telah menghapus hukuman mati.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka juga mencatat bahwa dasar hukum hukuman mati di Israel sebenarnya berasal dari masa mandat Inggris, namun kali ini memperoleh dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintahan sayap kanan ekstrem pimpinan Netanyahu dan Ben-Gvir. Pengesahan undang-undang ini, kata mereka, akan menjadi kejahatan perang baru terhadap para tawanan Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Klub Tawanan menambahkan bahwa kemajuan rancangan ini hingga tahap pembacaan pertama di Knesset bukanlah hal mengejutkan, mengingat “tingkat kebiadaban yang belum pernah terjadi sebelumnya” yang dilakukan rezim pendudukan, yang terus melanjutkan kebijakan genosida dan menjadikan penjara sebagai arena pembunuhan sistematis — dari Gaza hingga seluruh wilayah pendudukan Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka menegaskan bahwa hukum internasional telah menghapus hukuman mati melalui berbagai perjanjian internasional, “namun kegigihan Israel untuk melegalkan kejahatan ini menunjukkan bahwa negara itu bertindak seolah berada di atas hukum, memanfaatkan keberpihakan dan kebungkaman masyarakat internasional terhadap kejahatannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rancangan ini, lanjut mereka, bukanlah gagasan baru — hukuman mati sudah ada dalam sistem hukum Israel sejak masa mandat Inggris, namun selama ini terhalang oleh pertimbangan politik dan yudisial. Kini, undang-undang itu menjadi salah satu syarat utama kelangsungan koalisi pemerintahan saat ini. Pengesahannya akan menandai perubahan berbahaya dalam cara Israel memperlakukan para tawanan, mengubah praktik pembunuhan ilegal menjadi kebijakan resmi yang diumumkan secara terbuka dan menargetkan rakyat Palestina secara kolektif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ketua Otoritas Urusan Tawanan dan Mantan Tawanan, <strong>Raed Abu al-Homs</strong>, menyerukan masyarakat internasional serta lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan untuk segera bertindak menghentikan upaya Tel Aviv dalam memberlakukan undang-undang hukuman mati terhadap tawanan Palestina di penjara-penjara dan pusat-pusat penahanan. Ia juga mendesak agar Israel dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran berkelanjutan terhadap hak-hak mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan yang juga diterima <em>Al Jazeera Net</em>, Abu al-Homs menjelaskan bahwa Israel mencoba membenarkan langkah ini dengan mengklaim bahwa hukuman tersebut akan diterapkan terhadap mereka yang terlibat dalam operasi “Badai al-Aqsa”. Ia menegaskan bahwa rancangan ini merupakan ancaman langsung terhadap kehidupan para tawanan Palestina, karena memberi dasar hukum bagi pelaksanaan eksekusi secara sewenang-wenang dan balas dendam — “sebagai bagian dari meningkatnya ekstremisme dan rasisme di dalam sistem Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang ini akan menjadikan eksekusi sebagai kebijakan resmi yang dilegalkan di dalam penjara-penjara Israel. Abu al-Homs juga mengungkapkan bahwa Israel secara de facto telah menjalankan kebijakan eksekusi terhadap para tawanan: <strong>81 tawanan gugur selama perang di Gaza</strong>, puluhan lainnya dieksekusi setelah penangkapan dan nasib mereka disembunyikan, sementara jenazah para syuhada dari Gaza yang dikembalikan kepada keluarganya sering kali “telah kehilangan kulit dan organ tubuhnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kejahatan Baru Israel: UU Hukum Mati bagi Tawanan Palestina','','inherit','closed','closed','','2397-revision-v1','','','2025-11-05 04:34:23','2025-11-05 04:34:23','',2397,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2403',0,'revision','',0),
(2404,1,'2025-11-05 05:46:43','2025-11-05 05:46:43','<h2 style=\"text-align: center;\">Israel Menyerang UNICEF di Gaza sebagai Bagian dari Kampanye Sistematis terhadap Lembaga Internasional</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Lembaga Euro-Med Human Rights Monitor melaporkan bahwa Tentara Israel Serang UNICEF di Gaza. Mereka mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai bagian dari kampanye sistematis Israel untuk melemahkan kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Internasional</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Wilayah Palestina – Tindakan Israel terhadap kegiatan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) di Jalur Gaza menimbulkan keprihatinan serius, dan dianggap sebagai babak baru dalam kebijakan sistematis yang bertujuan melemahkan kerja kemanusiaan serta mengakhiri keberadaan lembaga-lembaga PBB dan organisasi internasional di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Kamis, pasukan Israel menangkap staf UNICEF, Raed Al-Afifi (45 tahun), di perlintasan Kerem Shalom saat ia sedang melaksanakan tugas resminya, meskipun keberadaannya telah dikoordinasikan sebelumnya. Hingga kini, otoritas Israel belum memberikan informasi apa pun mengenai keberadaan atau tuduhan yang dikenakan terhadapnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam perkembangan terkait, tentara Israel sehari sebelum penangkapan itu telah meminta UNICEF untuk menarik truk dan perlengkapannya dari Kerem Shalom, kemudian melarang masuknya truk bantuan yang membawa peralatan medis untuk rumah sakit di Gaza utara, serta vaksin untuk bayi baru lahir dan suplemen gizi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah-langkah ini secara sengaja menghalangi upaya bantuan kemanusiaan dan menargetkan sebuah organisasi yang saat ini memainkan peran sentral dalam kerja kemanusiaan di Gaza, termasuk mengelola proyek-proyek vital di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan rehabilitasi infrastruktur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyerangan terhadap UNICEF ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk membatasi lembaga-lembaga PBB dan organisasi kemanusiaan internasional, dengan tujuan mengakhiri kehadiran serta aktivitas mereka setelah lembaga-lembaga tersebut menyaksikan secara langsung pelanggaran besar-besaran terhadap warga sipil Palestina selama perang. Langkah ini juga dimaksudkan untuk semakin melumpuhkan sumber kehidupan dan layanan dasar bagi penduduk Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa didesak untuk segera mengambil tindakan, guna menjamin perlindungan bagi para pekerja kemanusiaan, memastikan akses bebas bantuan kemanusiaan bagi warga sipil, serta menghentikan seluruh tindakan Israel yang bertujuan menimbulkan kelaparan dan membungkam saksi-saksi internasional atas apa yang sedang terjadi di Jalur Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://euromedmonitor.org/en/article/6905/Israel-targets-UNICEF-in-Gaza-as-part-of-a-systematic-campaign-against-international-organisations\">Euro-Med Human Rights Monitor</a>','Israel Serang UNICEF di Gaza guna Lemahkan Kerja Kemanusiaan','','publish','open','open','','israel-serang-unicef-di-gaza-guna-lemahkan-kerja-kemanusiaan','','','2025-11-05 05:47:03','2025-11-05 05:47:03','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2404',0,'post','',0),
(2405,1,'2025-11-05 05:44:53','2025-11-05 05:44:53','','israel_serang_unicef','','inherit','open','closed','','israel_serang_unicef','','','2025-11-05 05:44:53','2025-11-05 05:44:53','',2404,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/israel_serang_unicef.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2406,1,'2025-11-05 05:46:43','2025-11-05 05:46:43','<h2 style=\"text-align: center;\">Israel Menyerang UNICEF di Gaza sebagai Bagian dari Kampanye Sistematis terhadap Lembaga Internasional</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Lembaga Euro-Med Human Rights Monitor melaporkan bahwa Tentara Israel Serang UNICEF di Gaza. Mereka mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai bagian dari kampanye sistematis Israel untuk melemahkan kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Internasional</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - Wilayah Palestina – Tindakan Israel terhadap kegiatan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) di Jalur Gaza menimbulkan keprihatinan serius, dan dianggap sebagai babak baru dalam kebijakan sistematis yang bertujuan melemahkan kerja kemanusiaan serta mengakhiri keberadaan lembaga-lembaga PBB dan organisasi internasional di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Kamis, pasukan Israel menangkap staf UNICEF, Raed Al-Afifi (45 tahun), di perlintasan Kerem Shalom saat ia sedang melaksanakan tugas resminya, meskipun keberadaannya telah dikoordinasikan sebelumnya. Hingga kini, otoritas Israel belum memberikan informasi apa pun mengenai keberadaan atau tuduhan yang dikenakan terhadapnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam perkembangan terkait, tentara Israel sehari sebelum penangkapan itu telah meminta UNICEF untuk menarik truk dan perlengkapannya dari Kerem Shalom, kemudian melarang masuknya truk bantuan yang membawa peralatan medis untuk rumah sakit di Gaza utara, serta vaksin untuk bayi baru lahir dan suplemen gizi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah-langkah ini secara sengaja menghalangi upaya bantuan kemanusiaan dan menargetkan sebuah organisasi yang saat ini memainkan peran sentral dalam kerja kemanusiaan di Gaza, termasuk mengelola proyek-proyek vital di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan rehabilitasi infrastruktur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyerangan terhadap UNICEF ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk membatasi lembaga-lembaga PBB dan organisasi kemanusiaan internasional, dengan tujuan mengakhiri kehadiran serta aktivitas mereka setelah lembaga-lembaga tersebut menyaksikan secara langsung pelanggaran besar-besaran terhadap warga sipil Palestina selama perang. Langkah ini juga dimaksudkan untuk semakin melumpuhkan sumber kehidupan dan layanan dasar bagi penduduk Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa didesak untuk segera mengambil tindakan, guna menjamin perlindungan bagi para pekerja kemanusiaan, memastikan akses bebas bantuan kemanusiaan bagi warga sipil, serta menghentikan seluruh tindakan Israel yang bertujuan menimbulkan kelaparan dan membungkam saksi-saksi internasional atas apa yang sedang terjadi di Jalur Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://euromedmonitor.org/en/article/6905/Israel-targets-UNICEF-in-Gaza-as-part-of-a-systematic-campaign-against-international-organisations\">Euro-Med Human Rights Monitor</a>','Israel Serang UNICEF di Gaza guna Lemahkan Kerja Kemanusiaan','','inherit','closed','closed','','2404-revision-v1','','','2025-11-05 05:46:43','2025-11-05 05:46:43','',2404,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2406',0,'revision','',0),
(2407,1,'2025-11-05 05:47:03','2025-11-05 05:47:03','<h2 style=\"text-align: center;\">Israel Menyerang UNICEF di Gaza sebagai Bagian dari Kampanye Sistematis terhadap Lembaga Internasional</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Lembaga Euro-Med Human Rights Monitor melaporkan bahwa Tentara Israel Serang UNICEF di Gaza. Mereka mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai bagian dari kampanye sistematis Israel untuk melemahkan kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Internasional</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Wilayah Palestina – Tindakan Israel terhadap kegiatan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) di Jalur Gaza menimbulkan keprihatinan serius, dan dianggap sebagai babak baru dalam kebijakan sistematis yang bertujuan melemahkan kerja kemanusiaan serta mengakhiri keberadaan lembaga-lembaga PBB dan organisasi internasional di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Kamis, pasukan Israel menangkap staf UNICEF, Raed Al-Afifi (45 tahun), di perlintasan Kerem Shalom saat ia sedang melaksanakan tugas resminya, meskipun keberadaannya telah dikoordinasikan sebelumnya. Hingga kini, otoritas Israel belum memberikan informasi apa pun mengenai keberadaan atau tuduhan yang dikenakan terhadapnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam perkembangan terkait, tentara Israel sehari sebelum penangkapan itu telah meminta UNICEF untuk menarik truk dan perlengkapannya dari Kerem Shalom, kemudian melarang masuknya truk bantuan yang membawa peralatan medis untuk rumah sakit di Gaza utara, serta vaksin untuk bayi baru lahir dan suplemen gizi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah-langkah ini secara sengaja menghalangi upaya bantuan kemanusiaan dan menargetkan sebuah organisasi yang saat ini memainkan peran sentral dalam kerja kemanusiaan di Gaza, termasuk mengelola proyek-proyek vital di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan rehabilitasi infrastruktur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyerangan terhadap UNICEF ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk membatasi lembaga-lembaga PBB dan organisasi kemanusiaan internasional, dengan tujuan mengakhiri kehadiran serta aktivitas mereka setelah lembaga-lembaga tersebut menyaksikan secara langsung pelanggaran besar-besaran terhadap warga sipil Palestina selama perang. Langkah ini juga dimaksudkan untuk semakin melumpuhkan sumber kehidupan dan layanan dasar bagi penduduk Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa didesak untuk segera mengambil tindakan, guna menjamin perlindungan bagi para pekerja kemanusiaan, memastikan akses bebas bantuan kemanusiaan bagi warga sipil, serta menghentikan seluruh tindakan Israel yang bertujuan menimbulkan kelaparan dan membungkam saksi-saksi internasional atas apa yang sedang terjadi di Jalur Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://euromedmonitor.org/en/article/6905/Israel-targets-UNICEF-in-Gaza-as-part-of-a-systematic-campaign-against-international-organisations\">Euro-Med Human Rights Monitor</a>','Israel Serang UNICEF di Gaza guna Lemahkan Kerja Kemanusiaan','','inherit','closed','closed','','2404-revision-v1','','','2025-11-05 05:47:03','2025-11-05 05:47:03','',2404,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2407',0,'revision','',0),
(2408,1,'2025-10-20 06:38:15','2025-10-20 06:38:15','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>“Garis Kuning”: Batas Imajiner Israel yang Menjadi Zona Maut bagi Warga Palestina di Gaza</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh: Mohammed Hamood Ali Al Ragawi dan Betul Yilmaz</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Garis Kuning Israel, Pasukan Israel menembak langsung setiap warga sipil yang melintasi atau mendekati garis demarkasi tak berwujud ini</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 20 Oktober 2025</strong></a> - Sebuah garis imajiner yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata yang disponsori AS untuk penarikan pasukan Israel telah berubah menjadi zona mematikan bagi banyak warga Palestina di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 10 Oktober, pasukan Israel menyelesaikan fase pertama penarikan mereka di bawah perjanjian gencatan senjata menuju apa yang disebut “garis kuning” (<em>yellow line</em>), yakni garis demarkasi tak terlihat yang memisahkan posisi pasukan Israel dari wilayah tertentu di Gaza, sambil tetap mempertahankan kendali atas sekitar 50% wilayah enklaf tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Israel masih ditempatkan di lingkungan <em>Shejaiya</em>, sebagian kawasan <em>Al-Tuffah</em> dan <em>Zeitoun</em> di Kota Gaza, serta di <em>Beit Hanoun</em> dan <em>Beit Lahia</em> di utara, <em>Rafah</em> di selatan, dan sepanjang pesisir Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Pertahanan Sipil Gaza, pasukan Israel menembak langsung tanpa peringatan terlebih dahulu terhadap warga Palestina yang melintasi atau bahkan mendekati “garis kuning” tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan peta Israel yang disertakan dalam rencana gencatan senjata 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk Gaza, garis kuning itu membentang dari selatan Gaza utara hingga pinggiran Rafah di bagian selatan Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski pihak militer Israel menyatakan telah mulai menempatkan blok-blok beton berwarna kuning untuk menandai batas imajiner tersebut, fakta di lapangan dan terus bertambahnya korban sipil menunjukkan sebaliknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tumpukan puing akibat pemboman Israel di seluruh Gaza membuat warga Palestina makin sulit mengenali atau menghindari area yang disebut sebagai “garis kuning”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, hampir 90% infrastruktur di Jalur Gaza telah hancur akibat serangan Israel sejak dimulainya perang genosida Tel Aviv pada Oktober 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Pelanggaran Israel</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor media tersebut menyatakan pada Minggu bahwa Israel telah melakukan 80 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata sejak 10 Oktober, yang menyebabkan tewasnya 97 warga Palestina, melukai 230 lainnya, dan menahan puluhan warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan-serangan itu dilakukan dengan kendaraan militer dan tank yang ditempatkan di pinggiran permukiman penduduk, serta dengan derek elektronik yang dilengkapi sistem sensor jarak jauh dan penargetan otomatis. Pesawat tempur dan drone juga terus beroperasi setiap hari di atas wilayah padat penduduk, menembaki dan menargetkan warga sipil secara langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebanyak 21 pelanggaran terjadi hanya pada hari Minggu, ketika Israel membombardir wilayah barat dari garis kuning — area yang disebut-sebut sebagai zona aman — yang menewaskan 44 warga Palestina, menurut Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabta, kepada kantor berita Anadolu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok perlawanan Palestina Hamas juga melaporkan sejumlah pelanggaran oleh Israel terkait aktivitas militer di luar garis kuning, termasuk serangan artileri dan drone terhadap warga sipil yang mencoba kembali ke rumah mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hamas menggambarkan serangan Israel terhadap warga Palestina di sepanjang garis tersebut sebagai “kejahatan yang lengkap, yang mengungkap niat sengaja penjajah (Israel) untuk menargetkan warga sipil tak bersenjata tanpa alasan apa pun.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok itu menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump dan para mediator agar menindaklanjuti pelanggaran Israel dan memaksa Tel Aviv mematuhi perjanjian gencatan senjata serta menghentikan tindakan yang membahayakan nyawa warga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel dan Hamas sebelumnya menyepakati fase pertama perjanjian tersebut yang mulai berlaku pada 10 Oktober, dengan mediasi dari Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2023, perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari <strong>68.000 orang</strong> dan melukai lebih dari <strong>170.000 lainnya</strong>, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu Agency</a>','\"Garis Kuning\" Imajiner Israel yang Jadi Zona Maut Gaza','','publish','open','open','','garis-kuning-imajiner-israel-yang-jadi-zona-maut-gaza','','','2025-11-05 06:43:00','2025-11-05 06:43:00','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2408',0,'post','',0),
(2409,1,'2025-11-05 06:42:08','2025-11-05 06:42:08','','zona_kuning_israel','','inherit','open','closed','','zona_kuning_israel','','','2025-11-05 06:42:08','2025-11-05 06:42:08','',2408,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/zona_kuning_israel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2410,1,'2025-11-05 06:42:43','2025-11-05 06:42:43','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>“Garis Kuning”: Batas Imajiner Israel yang Menjadi Zona Maut bagi Warga Palestina di Gaza</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh: Mohammed Hamood Ali Al Ragawi dan Betul Yilmaz</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Garis Kuning Israel, Pasukan Israel menembak langsung setiap warga sipil yang melintasi atau mendekati garis demarkasi tak berwujud ini</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 20 Oktober 2025 - Sebuah garis imajiner yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata yang disponsori AS untuk penarikan pasukan Israel telah berubah menjadi zona mematikan bagi banyak warga Palestina di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 10 Oktober, pasukan Israel menyelesaikan fase pertama penarikan mereka di bawah perjanjian gencatan senjata menuju apa yang disebut “garis kuning” (<em>yellow line</em>), yakni garis demarkasi tak terlihat yang memisahkan posisi pasukan Israel dari wilayah tertentu di Gaza, sambil tetap mempertahankan kendali atas sekitar 50% wilayah enklaf tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Israel masih ditempatkan di lingkungan <em>Shejaiya</em>, sebagian kawasan <em>Al-Tuffah</em> dan <em>Zeitoun</em> di Kota Gaza, serta di <em>Beit Hanoun</em> dan <em>Beit Lahia</em> di utara, <em>Rafah</em> di selatan, dan sepanjang pesisir Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Pertahanan Sipil Gaza, pasukan Israel menembak langsung tanpa peringatan terlebih dahulu terhadap warga Palestina yang melintasi atau bahkan mendekati “garis kuning” tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan peta Israel yang disertakan dalam rencana gencatan senjata 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk Gaza, garis kuning itu membentang dari selatan Gaza utara hingga pinggiran Rafah di bagian selatan Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski pihak militer Israel menyatakan telah mulai menempatkan blok-blok beton berwarna kuning untuk menandai batas imajiner tersebut, fakta di lapangan dan terus bertambahnya korban sipil menunjukkan sebaliknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tumpukan puing akibat pemboman Israel di seluruh Gaza membuat warga Palestina makin sulit mengenali atau menghindari area yang disebut sebagai “garis kuning”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, hampir 90% infrastruktur di Jalur Gaza telah hancur akibat serangan Israel sejak dimulainya perang genosida Tel Aviv pada Oktober 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Pelanggaran Israel</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor media tersebut menyatakan pada Minggu bahwa Israel telah melakukan 80 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata sejak 10 Oktober, yang menyebabkan tewasnya 97 warga Palestina, melukai 230 lainnya, dan menahan puluhan warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan-serangan itu dilakukan dengan kendaraan militer dan tank yang ditempatkan di pinggiran permukiman penduduk, serta dengan derek elektronik yang dilengkapi sistem sensor jarak jauh dan penargetan otomatis. Pesawat tempur dan drone juga terus beroperasi setiap hari di atas wilayah padat penduduk, menembaki dan menargetkan warga sipil secara langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebanyak 21 pelanggaran terjadi hanya pada hari Minggu, ketika Israel membombardir wilayah barat dari garis kuning — area yang disebut-sebut sebagai zona aman — yang menewaskan 44 warga Palestina, menurut Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabta, kepada kantor berita Anadolu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok perlawanan Palestina Hamas juga melaporkan sejumlah pelanggaran oleh Israel terkait aktivitas militer di luar garis kuning, termasuk serangan artileri dan drone terhadap warga sipil yang mencoba kembali ke rumah mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hamas menggambarkan serangan Israel terhadap warga Palestina di sepanjang garis tersebut sebagai “kejahatan yang lengkap, yang mengungkap niat sengaja penjajah (Israel) untuk menargetkan warga sipil tak bersenjata tanpa alasan apa pun.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok itu menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump dan para mediator agar menindaklanjuti pelanggaran Israel dan memaksa Tel Aviv mematuhi perjanjian gencatan senjata serta menghentikan tindakan yang membahayakan nyawa warga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel dan Hamas sebelumnya menyepakati fase pertama perjanjian tersebut yang mulai berlaku pada 10 Oktober, dengan mediasi dari Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2023, perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari <strong>68.000 orang</strong> dan melukai lebih dari <strong>170.000 lainnya</strong>, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu Agency</a>','\"Garis Kuning\" Imajiner Israel yang Jadi Zona Maut Gaza','','inherit','closed','closed','','2408-revision-v1','','','2025-11-05 06:42:43','2025-11-05 06:42:43','',2408,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2410',0,'revision','',0),
(2411,1,'2025-11-05 06:43:00','2025-11-05 06:43:00','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>“Garis Kuning”: Batas Imajiner Israel yang Menjadi Zona Maut bagi Warga Palestina di Gaza</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh: Mohammed Hamood Ali Al Ragawi dan Betul Yilmaz</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Garis Kuning Israel, Pasukan Israel menembak langsung setiap warga sipil yang melintasi atau mendekati garis demarkasi tak berwujud ini</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 20 Oktober 2025</strong></a> - Sebuah garis imajiner yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata yang disponsori AS untuk penarikan pasukan Israel telah berubah menjadi zona mematikan bagi banyak warga Palestina di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 10 Oktober, pasukan Israel menyelesaikan fase pertama penarikan mereka di bawah perjanjian gencatan senjata menuju apa yang disebut “garis kuning” (<em>yellow line</em>), yakni garis demarkasi tak terlihat yang memisahkan posisi pasukan Israel dari wilayah tertentu di Gaza, sambil tetap mempertahankan kendali atas sekitar 50% wilayah enklaf tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Israel masih ditempatkan di lingkungan <em>Shejaiya</em>, sebagian kawasan <em>Al-Tuffah</em> dan <em>Zeitoun</em> di Kota Gaza, serta di <em>Beit Hanoun</em> dan <em>Beit Lahia</em> di utara, <em>Rafah</em> di selatan, dan sepanjang pesisir Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Pertahanan Sipil Gaza, pasukan Israel menembak langsung tanpa peringatan terlebih dahulu terhadap warga Palestina yang melintasi atau bahkan mendekati “garis kuning” tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan peta Israel yang disertakan dalam rencana gencatan senjata 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk Gaza, garis kuning itu membentang dari selatan Gaza utara hingga pinggiran Rafah di bagian selatan Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski pihak militer Israel menyatakan telah mulai menempatkan blok-blok beton berwarna kuning untuk menandai batas imajiner tersebut, fakta di lapangan dan terus bertambahnya korban sipil menunjukkan sebaliknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tumpukan puing akibat pemboman Israel di seluruh Gaza membuat warga Palestina makin sulit mengenali atau menghindari area yang disebut sebagai “garis kuning”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, hampir 90% infrastruktur di Jalur Gaza telah hancur akibat serangan Israel sejak dimulainya perang genosida Tel Aviv pada Oktober 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Pelanggaran Israel</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor media tersebut menyatakan pada Minggu bahwa Israel telah melakukan 80 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata sejak 10 Oktober, yang menyebabkan tewasnya 97 warga Palestina, melukai 230 lainnya, dan menahan puluhan warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan-serangan itu dilakukan dengan kendaraan militer dan tank yang ditempatkan di pinggiran permukiman penduduk, serta dengan derek elektronik yang dilengkapi sistem sensor jarak jauh dan penargetan otomatis. Pesawat tempur dan drone juga terus beroperasi setiap hari di atas wilayah padat penduduk, menembaki dan menargetkan warga sipil secara langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebanyak 21 pelanggaran terjadi hanya pada hari Minggu, ketika Israel membombardir wilayah barat dari garis kuning — area yang disebut-sebut sebagai zona aman — yang menewaskan 44 warga Palestina, menurut Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabta, kepada kantor berita Anadolu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok perlawanan Palestina Hamas juga melaporkan sejumlah pelanggaran oleh Israel terkait aktivitas militer di luar garis kuning, termasuk serangan artileri dan drone terhadap warga sipil yang mencoba kembali ke rumah mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hamas menggambarkan serangan Israel terhadap warga Palestina di sepanjang garis tersebut sebagai “kejahatan yang lengkap, yang mengungkap niat sengaja penjajah (Israel) untuk menargetkan warga sipil tak bersenjata tanpa alasan apa pun.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok itu menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump dan para mediator agar menindaklanjuti pelanggaran Israel dan memaksa Tel Aviv mematuhi perjanjian gencatan senjata serta menghentikan tindakan yang membahayakan nyawa warga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel dan Hamas sebelumnya menyepakati fase pertama perjanjian tersebut yang mulai berlaku pada 10 Oktober, dengan mediasi dari Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2023, perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari <strong>68.000 orang</strong> dan melukai lebih dari <strong>170.000 lainnya</strong>, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu Agency</a>','\"Garis Kuning\" Imajiner Israel yang Jadi Zona Maut Gaza','','inherit','closed','closed','','2408-revision-v1','','','2025-11-05 06:43:00','2025-11-05 06:43:00','',2408,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2411',0,'revision','',0),
(2412,1,'2020-01-01 07:32:02','2020-01-01 07:32:02','<h2 style=\"text-align: center;\">880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur pada 2019</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel punya target khusus memutus generasi muda Palestina. Tercatat 880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur dilakukan oleh Zionis sepanjang tahun 2019</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Pusat Studi Tahanan Palestina melaporkan bahwa otoritas pendudukan Israel terus menargetkan anak-anak Palestina melalui penangkapan, pemanggilan, serta pemberian hukuman dan denda berat sepanjang tahun 2019, dengan mencatat 880 kasus penangkapan terhadap anak-anak, termasuk di antaranya anak-anak yang sakit dan terluka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara lembaga tersebut, peneliti Riyadh Al-Ashqar, mengatakan bahwa Israel sengaja menangkap anak-anak di bawah umur untuk menakut-nakuti dan mencegah mereka berpartisipasi dalam perlawanan, atau bahkan berpikir untuk melakukan tindakan melawan pendudukan. Ia menambahkan bahwa strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi yang lemah dan ketakutan, serta menghancurkan masa depan mereka, sehingga penangkapan anak-anak menjadi pilihan utama bagi tentara pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Al-Ashqar, tahun 2019 menyaksikan peningkatan mencolok dalam penangkapan anak-anak di bawah usia 12 tahun, di mana 84 anak ditangkap, berusia antara 3 hingga 12 tahun.\r\nDi antaranya, Nader Hijazi dari Kamp Balata di Nablus yang baru berusia 3 tahun, Mohammad Mazen Shweiki (7 tahun) dari Yerusalem, dan Zein Ashraf Idris (7 tahun) yang ditangkap dari ruang kelasnya setelah pasukan Israel menyerbu Sekolah Dasar Ziyad Jaber di Hebron.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pendudukan Israel juga memanggil anak-anak kecil untuk diinterogasi, melanggar semua norma moral dan hukum. Di antaranya adalah Mohammad Rabee’ Alayan (4 tahun) dan Qais Firas Ubaid (6 tahun) dari kota Al-Isawiya di Yerusalem Timur, yang dituduh melempar batu ke mobil polisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">200 Anak Masih Ditahan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Ashqar menjelaskan bahwa sekitar 200 anak Palestina masih ditahan di penjara-penjara Israel, khususnya di penjara Megiddo dan Ofer, selain sejumlah lainnya yang berada di pusat penahanan dan interogasi. Enam anak dari Yerusalem ditahan di pusat sosial khusus karena usia mereka masih di bawah 14 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak saat pertama penangkapan, anak-anak mengalami penyiksaan, penghinaan, dan perlakuan kasar, sering kali diambil dari rumah mereka pada malam hari, atau diculik dalam perjalanan pulang dari sekolah, maupun ditangkap di pos pemeriksaan.\r\nTidak satu pun anak yang terhindar dari pemukulan brutal, cercaan, ancaman, dan penggunaan anjing pelacak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti tersebut menambahkan bahwa delapan anak ditangkap setelah ditembak oleh tentara Israel dengan luka-luka serius, dan bahkan diinterogasi di rumah sakit, dengan beberapa dari mereka dibiarkan berdarah tanpa perawatan untuk waktu lama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Denda Finansial Berat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan militer Israel pada tahun 2019 terus menjatuhkan denda keuangan yang sangat tinggi kepada tahanan anak-anak, sebagai kebijakan yang disengaja untuk menambah penderitaan keluarga mereka yang sudah hidup dalam kondisi ekonomi sulit di wilayah pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut pusat tersebut, Israel menjadikan pengadilan sebagai alat hukuman tambahan, dengan memeras uang dari keluarga para tahanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hampir setiap vonis — baik penjara maupun pembebasan bersyarat — disertai denda finansial.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pengadilan Ofer saja, jumlah total denda terhadap anak-anak selama 2019 mencapai 447.000 shekel (sekitar 127.000 dolar AS).</p>\r\n[video width=\"1920\" height=\"1080\" mp4=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2020/01/penangkapananakpalestina.mp4\"][/video]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Beragam Pelanggaran</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anak-anak juga mengalami berbagai bentuk pelanggaran lainnya selama tahun tersebut, termasuk hukuman tahanan rumah, khususnya terhadap anak-anak Yerusalem.\r\nIsrael mengeluarkan lebih dari 120 keputusan tahanan rumah, 19 keputusan pengusiran dari rumah, serta menangkap 21 anak karena unggahan di Facebook, dan empat anak ditahan di bawah perintah tahanan administratif tanpa dakwaan atau pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel juga melarang puluhan anak menerima kunjungan keluarga dengan alasan keamanan, menghalangi mereka menyelesaikan pendidikan dasar di penjara, serta menolak memberikan pengobatan bagi anak-anak yang sakit, meskipun beberapa dari mereka menderita nyeri kronis tanpa obat atau perawatan medis.\r\nPasukan pendudukan juga melakukan penggerebekan ke sel tahanan anak-anak di penjara Ofer dan Megiddo beberapa kali sepanjang tahun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan kepada Dunia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat Tahanan Palestina menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab terhadap kejahatan Israel terhadap anak-anak Palestina, dan menuntut penegakan konvensi internasional yang menjamin perlindungan anak-anak.\r\nLembaga tersebut menegaskan perlunya menghentikan penangkapan sewenang-wenang dan mengakhiri penderitaan harian yang dialami anak-anak Palestina di bawah pendudukan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','880 Penangkapan Anak Palestina dibawah Umur Sepanjang 2019','','publish','open','open','','880-penangkapan-anak-palestina-dibawah-umur-sepanjang-2019','','','2025-11-05 07:42:07','2025-11-05 07:42:07','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2412',0,'post','',0),
(2413,1,'2025-11-05 07:35:45','2025-11-05 07:35:45','','penangkapan_anak_palestina_sepanjang_2019','','inherit','open','closed','','penangkapan_anak_palestina_sepanjang_2019','','','2025-11-05 07:35:45','2025-11-05 07:35:45','',2412,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/11/penangkapan_anak_palestina_sepanjang_2019.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2414,1,'2025-11-05 07:35:57','2025-11-05 07:35:57','<h2 style=\"text-align: center;\">880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur pada 2019</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel punya target khusus memutus generasi muda Palestina. Tercatat 880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur dilakukan oleh Zionis sepanjang tahun 2019</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Pusat Studi Tahanan Palestina melaporkan bahwa otoritas pendudukan Israel terus menargetkan anak-anak Palestina melalui penangkapan, pemanggilan, serta pemberian hukuman dan denda berat sepanjang tahun 2019, dengan mencatat 880 kasus penangkapan terhadap anak-anak, termasuk di antaranya anak-anak yang sakit dan terluka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara lembaga tersebut, peneliti Riyadh Al-Ashqar, mengatakan bahwa Israel sengaja menangkap anak-anak di bawah umur untuk menakut-nakuti dan mencegah mereka berpartisipasi dalam perlawanan, atau bahkan berpikir untuk melakukan tindakan melawan pendudukan. Ia menambahkan bahwa strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi yang lemah dan ketakutan, serta menghancurkan masa depan mereka, sehingga penangkapan anak-anak menjadi pilihan utama bagi tentara pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Al-Ashqar, tahun 2019 menyaksikan peningkatan mencolok dalam penangkapan anak-anak di bawah usia 12 tahun, di mana 84 anak ditangkap, berusia antara 3 hingga 12 tahun.\r\nDi antaranya, Nader Hijazi dari Kamp Balata di Nablus yang baru berusia 3 tahun, Mohammad Mazen Shweiki (7 tahun) dari Yerusalem, dan Zein Ashraf Idris (7 tahun) yang ditangkap dari ruang kelasnya setelah pasukan Israel menyerbu Sekolah Dasar Ziyad Jaber di Hebron.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pendudukan Israel juga memanggil anak-anak kecil untuk diinterogasi, melanggar semua norma moral dan hukum. Di antaranya adalah Mohammad Rabee’ Alayan (4 tahun) dan Qais Firas Ubaid (6 tahun) dari kota Al-Isawiya di Yerusalem Timur, yang dituduh melempar batu ke mobil polisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">200 Anak Masih Ditahan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Ashqar menjelaskan bahwa sekitar 200 anak Palestina masih ditahan di penjara-penjara Israel, khususnya di penjara Megiddo dan Ofer, selain sejumlah lainnya yang berada di pusat penahanan dan interogasi. Enam anak dari Yerusalem ditahan di pusat sosial khusus karena usia mereka masih di bawah 14 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak saat pertama penangkapan, anak-anak mengalami penyiksaan, penghinaan, dan perlakuan kasar, sering kali diambil dari rumah mereka pada malam hari, atau diculik dalam perjalanan pulang dari sekolah, maupun ditangkap di pos pemeriksaan.\r\nTidak satu pun anak yang terhindar dari pemukulan brutal, cercaan, ancaman, dan penggunaan anjing pelacak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti tersebut menambahkan bahwa delapan anak ditangkap setelah ditembak oleh tentara Israel dengan luka-luka serius, dan bahkan diinterogasi di rumah sakit, dengan beberapa dari mereka dibiarkan berdarah tanpa perawatan untuk waktu lama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Denda Finansial Berat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan militer Israel pada tahun 2019 terus menjatuhkan denda keuangan yang sangat tinggi kepada tahanan anak-anak, sebagai kebijakan yang disengaja untuk menambah penderitaan keluarga mereka yang sudah hidup dalam kondisi ekonomi sulit di wilayah pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut pusat tersebut, Israel menjadikan pengadilan sebagai alat hukuman tambahan, dengan memeras uang dari keluarga para tahanan.\r\nHampir setiap vonis — baik penjara maupun pembebasan bersyarat — disertai denda finansial.\r\nDi pengadilan Ofer saja, jumlah total denda terhadap anak-anak selama 2019 mencapai 447.000 shekel (sekitar 127.000 dolar AS).</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Beragam Pelanggaran</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anak-anak juga mengalami berbagai bentuk pelanggaran lainnya selama tahun tersebut, termasuk hukuman tahanan rumah, khususnya terhadap anak-anak Yerusalem.\r\nIsrael mengeluarkan lebih dari 120 keputusan tahanan rumah, 19 keputusan pengusiran dari rumah, serta menangkap 21 anak karena unggahan di Facebook, dan empat anak ditahan di bawah perintah tahanan administratif tanpa dakwaan atau pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel juga melarang puluhan anak menerima kunjungan keluarga dengan alasan keamanan, menghalangi mereka menyelesaikan pendidikan dasar di penjara, serta menolak memberikan pengobatan bagi anak-anak yang sakit, meskipun beberapa dari mereka menderita nyeri kronis tanpa obat atau perawatan medis.\r\nPasukan pendudukan juga melakukan penggerebekan ke sel tahanan anak-anak di penjara Ofer dan Megiddo beberapa kali sepanjang tahun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan kepada Dunia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat Tahanan Palestina menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab terhadap kejahatan Israel terhadap anak-anak Palestina, dan menuntut penegakan konvensi internasional yang menjamin perlindungan anak-anak.\r\nLembaga tersebut menegaskan perlunya menghentikan penangkapan sewenang-wenang dan mengakhiri penderitaan harian yang dialami anak-anak Palestina di bawah pendudukan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','880 Penangkapan Anak Palestina dibawah Umur Sepanjang 2019','','inherit','closed','closed','','2412-revision-v1','','','2025-11-05 07:35:57','2025-11-05 07:35:57','',2412,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2414',0,'revision','',0),
(2415,1,'2025-11-05 07:36:13','2025-11-05 07:36:13','<h2 style=\"text-align: center;\">880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur pada 2019</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel punya target khusus memutus generasi muda Palestina. Tercatat 880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur dilakukan oleh Zionis sepanjang tahun 2019</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Pusat Studi Tahanan Palestina melaporkan bahwa otoritas pendudukan Israel terus menargetkan anak-anak Palestina melalui penangkapan, pemanggilan, serta pemberian hukuman dan denda berat sepanjang tahun 2019, dengan mencatat 880 kasus penangkapan terhadap anak-anak, termasuk di antaranya anak-anak yang sakit dan terluka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara lembaga tersebut, peneliti Riyadh Al-Ashqar, mengatakan bahwa Israel sengaja menangkap anak-anak di bawah umur untuk menakut-nakuti dan mencegah mereka berpartisipasi dalam perlawanan, atau bahkan berpikir untuk melakukan tindakan melawan pendudukan. Ia menambahkan bahwa strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi yang lemah dan ketakutan, serta menghancurkan masa depan mereka, sehingga penangkapan anak-anak menjadi pilihan utama bagi tentara pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Al-Ashqar, tahun 2019 menyaksikan peningkatan mencolok dalam penangkapan anak-anak di bawah usia 12 tahun, di mana 84 anak ditangkap, berusia antara 3 hingga 12 tahun.\r\nDi antaranya, Nader Hijazi dari Kamp Balata di Nablus yang baru berusia 3 tahun, Mohammad Mazen Shweiki (7 tahun) dari Yerusalem, dan Zein Ashraf Idris (7 tahun) yang ditangkap dari ruang kelasnya setelah pasukan Israel menyerbu Sekolah Dasar Ziyad Jaber di Hebron.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pendudukan Israel juga memanggil anak-anak kecil untuk diinterogasi, melanggar semua norma moral dan hukum. Di antaranya adalah Mohammad Rabee’ Alayan (4 tahun) dan Qais Firas Ubaid (6 tahun) dari kota Al-Isawiya di Yerusalem Timur, yang dituduh melempar batu ke mobil polisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">200 Anak Masih Ditahan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Ashqar menjelaskan bahwa sekitar 200 anak Palestina masih ditahan di penjara-penjara Israel, khususnya di penjara Megiddo dan Ofer, selain sejumlah lainnya yang berada di pusat penahanan dan interogasi. Enam anak dari Yerusalem ditahan di pusat sosial khusus karena usia mereka masih di bawah 14 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak saat pertama penangkapan, anak-anak mengalami penyiksaan, penghinaan, dan perlakuan kasar, sering kali diambil dari rumah mereka pada malam hari, atau diculik dalam perjalanan pulang dari sekolah, maupun ditangkap di pos pemeriksaan.\r\nTidak satu pun anak yang terhindar dari pemukulan brutal, cercaan, ancaman, dan penggunaan anjing pelacak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti tersebut menambahkan bahwa delapan anak ditangkap setelah ditembak oleh tentara Israel dengan luka-luka serius, dan bahkan diinterogasi di rumah sakit, dengan beberapa dari mereka dibiarkan berdarah tanpa perawatan untuk waktu lama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Denda Finansial Berat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan militer Israel pada tahun 2019 terus menjatuhkan denda keuangan yang sangat tinggi kepada tahanan anak-anak, sebagai kebijakan yang disengaja untuk menambah penderitaan keluarga mereka yang sudah hidup dalam kondisi ekonomi sulit di wilayah pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut pusat tersebut, Israel menjadikan pengadilan sebagai alat hukuman tambahan, dengan memeras uang dari keluarga para tahanan.\r\nHampir setiap vonis — baik penjara maupun pembebasan bersyarat — disertai denda finansial.\r\nDi pengadilan Ofer saja, jumlah total denda terhadap anak-anak selama 2019 mencapai 447.000 shekel (sekitar 127.000 dolar AS).</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Beragam Pelanggaran</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anak-anak juga mengalami berbagai bentuk pelanggaran lainnya selama tahun tersebut, termasuk hukuman tahanan rumah, khususnya terhadap anak-anak Yerusalem.\r\nIsrael mengeluarkan lebih dari 120 keputusan tahanan rumah, 19 keputusan pengusiran dari rumah, serta menangkap 21 anak karena unggahan di Facebook, dan empat anak ditahan di bawah perintah tahanan administratif tanpa dakwaan atau pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel juga melarang puluhan anak menerima kunjungan keluarga dengan alasan keamanan, menghalangi mereka menyelesaikan pendidikan dasar di penjara, serta menolak memberikan pengobatan bagi anak-anak yang sakit, meskipun beberapa dari mereka menderita nyeri kronis tanpa obat atau perawatan medis.\r\nPasukan pendudukan juga melakukan penggerebekan ke sel tahanan anak-anak di penjara Ofer dan Megiddo beberapa kali sepanjang tahun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan kepada Dunia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat Tahanan Palestina menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab terhadap kejahatan Israel terhadap anak-anak Palestina, dan menuntut penegakan konvensi internasional yang menjamin perlindungan anak-anak.\r\nLembaga tersebut menegaskan perlunya menghentikan penangkapan sewenang-wenang dan mengakhiri penderitaan harian yang dialami anak-anak Palestina di bawah pendudukan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','880 Penangkapan Anak Palestina dibawah Umur Sepanjang 2019','','inherit','closed','closed','','2412-revision-v1','','','2025-11-05 07:36:13','2025-11-05 07:36:13','',2412,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2415',0,'revision','',0),
(2416,1,'2025-11-05 07:42:02','2025-11-05 07:42:02','<h2 style=\"text-align: center;\">880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur pada 2019</h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel punya target khusus memutus generasi muda Palestina. Tercatat 880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur dilakukan oleh Zionis sepanjang tahun 2019</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Pusat Studi Tahanan Palestina melaporkan bahwa otoritas pendudukan Israel terus menargetkan anak-anak Palestina melalui penangkapan, pemanggilan, serta pemberian hukuman dan denda berat sepanjang tahun 2019, dengan mencatat 880 kasus penangkapan terhadap anak-anak, termasuk di antaranya anak-anak yang sakit dan terluka.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara lembaga tersebut, peneliti Riyadh Al-Ashqar, mengatakan bahwa Israel sengaja menangkap anak-anak di bawah umur untuk menakut-nakuti dan mencegah mereka berpartisipasi dalam perlawanan, atau bahkan berpikir untuk melakukan tindakan melawan pendudukan. Ia menambahkan bahwa strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi yang lemah dan ketakutan, serta menghancurkan masa depan mereka, sehingga penangkapan anak-anak menjadi pilihan utama bagi tentara pendudukan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Al-Ashqar, tahun 2019 menyaksikan peningkatan mencolok dalam penangkapan anak-anak di bawah usia 12 tahun, di mana 84 anak ditangkap, berusia antara 3 hingga 12 tahun.\nDi antaranya, Nader Hijazi dari Kamp Balata di Nablus yang baru berusia 3 tahun, Mohammad Mazen Shweiki (7 tahun) dari Yerusalem, dan Zein Ashraf Idris (7 tahun) yang ditangkap dari ruang kelasnya setelah pasukan Israel menyerbu Sekolah Dasar Ziyad Jaber di Hebron.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pendudukan Israel juga memanggil anak-anak kecil untuk diinterogasi, melanggar semua norma moral dan hukum. Di antaranya adalah Mohammad Rabee’ Alayan (4 tahun) dan Qais Firas Ubaid (6 tahun) dari kota Al-Isawiya di Yerusalem Timur, yang dituduh melempar batu ke mobil polisi.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">200 Anak Masih Ditahan</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Ashqar menjelaskan bahwa sekitar 200 anak Palestina masih ditahan di penjara-penjara Israel, khususnya di penjara Megiddo dan Ofer, selain sejumlah lainnya yang berada di pusat penahanan dan interogasi. Enam anak dari Yerusalem ditahan di pusat sosial khusus karena usia mereka masih di bawah 14 tahun.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak saat pertama penangkapan, anak-anak mengalami penyiksaan, penghinaan, dan perlakuan kasar, sering kali diambil dari rumah mereka pada malam hari, atau diculik dalam perjalanan pulang dari sekolah, maupun ditangkap di pos pemeriksaan.\nTidak satu pun anak yang terhindar dari pemukulan brutal, cercaan, ancaman, dan penggunaan anjing pelacak.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti tersebut menambahkan bahwa delapan anak ditangkap setelah ditembak oleh tentara Israel dengan luka-luka serius, dan bahkan diinterogasi di rumah sakit, dengan beberapa dari mereka dibiarkan berdarah tanpa perawatan untuk waktu lama.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Denda Finansial Berat</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan militer Israel pada tahun 2019 terus menjatuhkan denda keuangan yang sangat tinggi kepada tahanan anak-anak, sebagai kebijakan yang disengaja untuk menambah penderitaan keluarga mereka yang sudah hidup dalam kondisi ekonomi sulit di wilayah pendudukan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut pusat tersebut, Israel menjadikan pengadilan sebagai alat hukuman tambahan, dengan memeras uang dari keluarga para tahanan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hampir setiap vonis — baik penjara maupun pembebasan bersyarat — disertai denda finansial.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pengadilan Ofer saja, jumlah total denda terhadap anak-anak selama 2019 mencapai 447.000 shekel (sekitar 127.000 dolar AS).</p>\n[video width=\"1920\" height=\"1080\" mp4=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2020/01/penangkapananakpalestina.mp4\"][/video]\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Beragam Pelanggaran</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anak-anak juga mengalami berbagai bentuk pelanggaran lainnya selama tahun tersebut, termasuk hukuman tahanan rumah, khususnya terhadap anak-anak Yerusalem.\nIsrael mengeluarkan lebih dari 120 keputusan tahanan rumah, 19 keputusan pengusiran dari rumah, serta menangkap 21 anak karena unggahan di Facebook, dan empat anak ditahan di bawah perintah tahanan administratif tanpa dakwaan atau pengadilan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel juga melarang puluhan anak menerima kunjungan keluarga dengan alasan keamanan, menghalangi mereka menyelesaikan pendidikan dasar di penjara, serta menolak memberikan pengobatan bagi anak-anak yang sakit, meskipun beberapa dari mereka menderita nyeri kronis tanpa obat atau perawatan medis.\nPasukan pendudukan juga melakukan penggerebekan ke sel tahanan anak-anak di penjara Ofer dan Megiddo beberapa kali sepanjang tahun.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan kepada Dunia</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat Tahanan Palestina menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab terhadap kejahatan Israel terhadap anak-anak Palestina, dan menuntut penegakan konvensi internasional yang menjamin perlindungan anak-anak.\nLembaga tersebut menegaskan perlunya menghentikan penangkapan sewenang-wenang dan mengakhiri penderitaan harian yang dialami anak-anak Palestina di bawah pendudukan Israel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','880 Penangkapan Anak Palestina dibawah Umur Sepanjang 2019','','inherit','closed','closed','','2412-autosave-v1','','','2025-11-05 07:42:02','2025-11-05 07:42:02','',2412,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2416',0,'revision','',0),
(2417,1,'2025-11-05 07:41:51','2025-11-05 07:41:51','','penangkapananakpalestina','','inherit','open','closed','','penangkapananakpalestina','','','2025-11-05 07:41:51','2025-11-05 07:41:51','',2412,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2020/01/penangkapananakpalestina.mp4',0,'attachment','video/mp4',0),
(2418,1,'2025-11-05 07:42:07','2025-11-05 07:42:07','<h2 style=\"text-align: center;\">880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur pada 2019</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel punya target khusus memutus generasi muda Palestina. Tercatat 880 Kasus Penangkapan Anak Palestina di Bawah Umur dilakukan oleh Zionis sepanjang tahun 2019</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Pusat Studi Tahanan Palestina melaporkan bahwa otoritas pendudukan Israel terus menargetkan anak-anak Palestina melalui penangkapan, pemanggilan, serta pemberian hukuman dan denda berat sepanjang tahun 2019, dengan mencatat 880 kasus penangkapan terhadap anak-anak, termasuk di antaranya anak-anak yang sakit dan terluka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara lembaga tersebut, peneliti Riyadh Al-Ashqar, mengatakan bahwa Israel sengaja menangkap anak-anak di bawah umur untuk menakut-nakuti dan mencegah mereka berpartisipasi dalam perlawanan, atau bahkan berpikir untuk melakukan tindakan melawan pendudukan. Ia menambahkan bahwa strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi yang lemah dan ketakutan, serta menghancurkan masa depan mereka, sehingga penangkapan anak-anak menjadi pilihan utama bagi tentara pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Al-Ashqar, tahun 2019 menyaksikan peningkatan mencolok dalam penangkapan anak-anak di bawah usia 12 tahun, di mana 84 anak ditangkap, berusia antara 3 hingga 12 tahun.\r\nDi antaranya, Nader Hijazi dari Kamp Balata di Nablus yang baru berusia 3 tahun, Mohammad Mazen Shweiki (7 tahun) dari Yerusalem, dan Zein Ashraf Idris (7 tahun) yang ditangkap dari ruang kelasnya setelah pasukan Israel menyerbu Sekolah Dasar Ziyad Jaber di Hebron.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pendudukan Israel juga memanggil anak-anak kecil untuk diinterogasi, melanggar semua norma moral dan hukum. Di antaranya adalah Mohammad Rabee’ Alayan (4 tahun) dan Qais Firas Ubaid (6 tahun) dari kota Al-Isawiya di Yerusalem Timur, yang dituduh melempar batu ke mobil polisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">200 Anak Masih Ditahan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Ashqar menjelaskan bahwa sekitar 200 anak Palestina masih ditahan di penjara-penjara Israel, khususnya di penjara Megiddo dan Ofer, selain sejumlah lainnya yang berada di pusat penahanan dan interogasi. Enam anak dari Yerusalem ditahan di pusat sosial khusus karena usia mereka masih di bawah 14 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak saat pertama penangkapan, anak-anak mengalami penyiksaan, penghinaan, dan perlakuan kasar, sering kali diambil dari rumah mereka pada malam hari, atau diculik dalam perjalanan pulang dari sekolah, maupun ditangkap di pos pemeriksaan.\r\nTidak satu pun anak yang terhindar dari pemukulan brutal, cercaan, ancaman, dan penggunaan anjing pelacak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti tersebut menambahkan bahwa delapan anak ditangkap setelah ditembak oleh tentara Israel dengan luka-luka serius, dan bahkan diinterogasi di rumah sakit, dengan beberapa dari mereka dibiarkan berdarah tanpa perawatan untuk waktu lama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Denda Finansial Berat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan militer Israel pada tahun 2019 terus menjatuhkan denda keuangan yang sangat tinggi kepada tahanan anak-anak, sebagai kebijakan yang disengaja untuk menambah penderitaan keluarga mereka yang sudah hidup dalam kondisi ekonomi sulit di wilayah pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut pusat tersebut, Israel menjadikan pengadilan sebagai alat hukuman tambahan, dengan memeras uang dari keluarga para tahanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hampir setiap vonis — baik penjara maupun pembebasan bersyarat — disertai denda finansial.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pengadilan Ofer saja, jumlah total denda terhadap anak-anak selama 2019 mencapai 447.000 shekel (sekitar 127.000 dolar AS).</p>\r\n[video width=\"1920\" height=\"1080\" mp4=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2020/01/penangkapananakpalestina.mp4\"][/video]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Beragam Pelanggaran</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anak-anak juga mengalami berbagai bentuk pelanggaran lainnya selama tahun tersebut, termasuk hukuman tahanan rumah, khususnya terhadap anak-anak Yerusalem.\r\nIsrael mengeluarkan lebih dari 120 keputusan tahanan rumah, 19 keputusan pengusiran dari rumah, serta menangkap 21 anak karena unggahan di Facebook, dan empat anak ditahan di bawah perintah tahanan administratif tanpa dakwaan atau pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel juga melarang puluhan anak menerima kunjungan keluarga dengan alasan keamanan, menghalangi mereka menyelesaikan pendidikan dasar di penjara, serta menolak memberikan pengobatan bagi anak-anak yang sakit, meskipun beberapa dari mereka menderita nyeri kronis tanpa obat atau perawatan medis.\r\nPasukan pendudukan juga melakukan penggerebekan ke sel tahanan anak-anak di penjara Ofer dan Megiddo beberapa kali sepanjang tahun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan kepada Dunia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat Tahanan Palestina menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab terhadap kejahatan Israel terhadap anak-anak Palestina, dan menuntut penegakan konvensi internasional yang menjamin perlindungan anak-anak.\r\nLembaga tersebut menegaskan perlunya menghentikan penangkapan sewenang-wenang dan mengakhiri penderitaan harian yang dialami anak-anak Palestina di bawah pendudukan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','880 Penangkapan Anak Palestina dibawah Umur Sepanjang 2019','','inherit','closed','closed','','2412-revision-v1','','','2025-11-05 07:42:07','2025-11-05 07:42:07','',2412,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2418',0,'revision','',0),
(2419,1,'2025-11-05 08:36:25','2025-11-05 08:36:25','<h2 style=\"text-align: center;\">Draf Amerika Serikat Minta PBB Mandatkan Pasukan Multinasional di Gaza Selama Dua Tahun</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pembentukan Pasukan Multinasional di Gaza sebagai bagian dari perjanjian Gencatan Senjata Gaza terus dinegosiasikan oleh beberapa negera yang terlibat, termasuk Amerika Serikat dan Turki</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Amerika Serikat telah menyusun draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembentukan otoritas pemerintahan transisi di Gaza dan pasukan internasional untuk menstabilkan wilayah tersebut selama dua tahun, menurut dokumen yang diperoleh <em>Reuters</em> pada Selasa (kemarin).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut para diplomat, draf yang masih dalam tahap awal ini dapat mengalami perubahan. Beberapa negara telah melihat isinya pekan ini, tetapi belum disebarkan secara resmi kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk perundingan.\r\nBelum diketahui kapan Washington akan mengedarkan draf ini secara resmi atau mengajukannya untuk pemungutan suara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dewan Transisi dan Pasukan Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam naskah dua halaman tersebut, disebutkan bahwa badan pemerintahan sementara yang disebut “Dewan Perdamaian” (Peace Council) akan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan mandat tersebut dan mendirikan pasukan internasional sementara untuk menstabilkan Gaza, yang diberi wewenang menggunakan “segala cara yang diperlukan” untuk menjalankan misinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan internasional itu akan bertugas:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Melindungi warga sipil dan operasi bantuan kemanusiaan,</li>\r\n 	<li>Mengamankan perbatasan dengan Israel dan Mesir,</li>\r\n 	<li>Mendukung pembentukan “pasukan polisi Palestina” yang baru dilatih dan disaring ketat, serta memberikan pelatihan dan dukungan langsung.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan tersebut juga akan menjaga stabilitas keamanan di Gaza, termasuk melucuti kelompok bersenjata non-pemerintah dan memusnahkan persenjataan mereka secara permanen bila diperlukan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dukungan Finansial dan Rekonstruksi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Draf resolusi itu juga menyerukan Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya untuk menyediakan dana guna mendukung rekonstruksi dan pembangunan Gaza, termasuk melalui pembentukan dana perwalian khusus (trust fund) yang akan dikelola oleh para donor internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa diskusi dengan anggota Dewan Keamanan dan mitra lainnya masih berlangsung mengenai implementasi rencana Presiden Donald Trump untuk Gaza, namun menolak mengomentari “dokumen yang diklaim bocor.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perubahan Sikap Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, jaringan CNN melaporkan bahwa Israel awalnya enggan menyetujui mandat PBB bagi pasukan internasional, tetapi akhirnya mundur di bawah tekanan Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat tinggi Israel mengungkap bahwa Tel Aviv turut berpartisipasi dalam penyusunan draf tersebut dan masih berusaha mempengaruhi isi finalnya.\r\nPejabat itu menambahkan bahwa versi draf saat ini tidak mewajibkan pelaporan langsung kepada Dewan Keamanan, dan Israel berupaya mempertahankan klausul tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperkirakan beberapa negara mungkin akan mencoba memperkuat peran Dewan Keamanan dalam mengawasi operasi pasukan internasional, namun Israel akan menolak setiap amandemen yang menambah kewenangan PBB dalam hal itu.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tahapan Rencana dan Komposisi Pasukan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahap berikutnya dari rencana Presiden Trump, setelah gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan pembebasan sandera, adalah pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilitas Internasional, yang akan disahkan melalui resolusi ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut draf tersebut, pasukan stabilitas internasional akan beroperasi di bawah satu komando terpadu, yang disepakati oleh Dewan Perdamaian dengan konsultasi erat bersama Mesir dan Israel, setelah tercapainya perjanjian teknis mengenai status misi dan pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Trump telah menegaskan tidak akan mengirim pasukan Amerika ke Gaza, namun telah berdiskusi dengan Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi dalam pasukan multinasional tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun hingga kini belum jelas apakah negara-negara Arab maupun negara lain bersedia mengirim personel, sementara Israel menolak keras kemungkinan partisipasi pasukan Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Reuters</em></a> + <em>Media Amerika Serikat</em></p>','Draf USA: Pasukan Multinasional di Gaza Selama 2 Tahun','','publish','open','open','','draf-usa-pasukan-multinasional-di-gaza-selama-2-tahun','','','2025-11-05 08:36:56','2025-11-05 08:36:56','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2419',0,'post','',0),
(2420,1,'2025-11-05 08:36:25','2025-11-05 08:36:25','<h2 style=\"text-align: center;\">Draf Amerika Serikat Minta PBB Mandatkan Pasukan Multinasional di Gaza Selama Dua Tahun</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pembentukan Pasukan Multinasional di Gaza sebagai bagian dari perjanjian Gencatan Senjata Gaza terus dinegosiasikan oleh beberapa negera yang terlibat, termasuk Amerika Serikat dan Turki</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - Amerika Serikat telah menyusun draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembentukan otoritas pemerintahan transisi di Gaza dan pasukan internasional untuk menstabilkan wilayah tersebut selama dua tahun, menurut dokumen yang diperoleh <em>Reuters</em> pada Selasa (kemarin).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut para diplomat, draf yang masih dalam tahap awal ini dapat mengalami perubahan. Beberapa negara telah melihat isinya pekan ini, tetapi belum disebarkan secara resmi kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk perundingan.\r\nBelum diketahui kapan Washington akan mengedarkan draf ini secara resmi atau mengajukannya untuk pemungutan suara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dewan Transisi dan Pasukan Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam naskah dua halaman tersebut, disebutkan bahwa badan pemerintahan sementara yang disebut “Dewan Perdamaian” (Peace Council) akan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan mandat tersebut dan mendirikan pasukan internasional sementara untuk menstabilkan Gaza, yang diberi wewenang menggunakan “segala cara yang diperlukan” untuk menjalankan misinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan internasional itu akan bertugas:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Melindungi warga sipil dan operasi bantuan kemanusiaan,</li>\r\n 	<li>Mengamankan perbatasan dengan Israel dan Mesir,</li>\r\n 	<li>Mendukung pembentukan “pasukan polisi Palestina” yang baru dilatih dan disaring ketat, serta memberikan pelatihan dan dukungan langsung.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan tersebut juga akan menjaga stabilitas keamanan di Gaza, termasuk melucuti kelompok bersenjata non-pemerintah dan memusnahkan persenjataan mereka secara permanen bila diperlukan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dukungan Finansial dan Rekonstruksi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Draf resolusi itu juga menyerukan Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya untuk menyediakan dana guna mendukung rekonstruksi dan pembangunan Gaza, termasuk melalui pembentukan dana perwalian khusus (trust fund) yang akan dikelola oleh para donor internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa diskusi dengan anggota Dewan Keamanan dan mitra lainnya masih berlangsung mengenai implementasi rencana Presiden Donald Trump untuk Gaza, namun menolak mengomentari “dokumen yang diklaim bocor.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perubahan Sikap Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, jaringan CNN melaporkan bahwa Israel awalnya enggan menyetujui mandat PBB bagi pasukan internasional, tetapi akhirnya mundur di bawah tekanan Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat tinggi Israel mengungkap bahwa Tel Aviv turut berpartisipasi dalam penyusunan draf tersebut dan masih berusaha mempengaruhi isi finalnya.\r\nPejabat itu menambahkan bahwa versi draf saat ini tidak mewajibkan pelaporan langsung kepada Dewan Keamanan, dan Israel berupaya mempertahankan klausul tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperkirakan beberapa negara mungkin akan mencoba memperkuat peran Dewan Keamanan dalam mengawasi operasi pasukan internasional, namun Israel akan menolak setiap amandemen yang menambah kewenangan PBB dalam hal itu.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tahapan Rencana dan Komposisi Pasukan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahap berikutnya dari rencana Presiden Trump, setelah gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan pembebasan sandera, adalah pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilitas Internasional, yang akan disahkan melalui resolusi ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut draf tersebut, pasukan stabilitas internasional akan beroperasi di bawah satu komando terpadu, yang disepakati oleh Dewan Perdamaian dengan konsultasi erat bersama Mesir dan Israel, setelah tercapainya perjanjian teknis mengenai status misi dan pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Trump telah menegaskan tidak akan mengirim pasukan Amerika ke Gaza, namun telah berdiskusi dengan Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi dalam pasukan multinasional tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun hingga kini belum jelas apakah negara-negara Arab maupun negara lain bersedia mengirim personel, sementara Israel menolak keras kemungkinan partisipasi pasukan Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Reuters</em></a> + <em>Media Amerika Serikat</em></p>','Draf USA: Pasukan Multinasional di Gaza Selama 2 Tahun','','inherit','closed','closed','','2419-revision-v1','','','2025-11-05 08:36:25','2025-11-05 08:36:25','',2419,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2420',0,'revision','',0),
(2421,1,'2025-11-05 08:36:56','2025-11-05 08:36:56','<h2 style=\"text-align: center;\">Draf Amerika Serikat Minta PBB Mandatkan Pasukan Multinasional di Gaza Selama Dua Tahun</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pembentukan Pasukan Multinasional di Gaza sebagai bagian dari perjanjian Gencatan Senjata Gaza terus dinegosiasikan oleh beberapa negera yang terlibat, termasuk Amerika Serikat dan Turki</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Amerika Serikat telah menyusun draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembentukan otoritas pemerintahan transisi di Gaza dan pasukan internasional untuk menstabilkan wilayah tersebut selama dua tahun, menurut dokumen yang diperoleh <em>Reuters</em> pada Selasa (kemarin).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut para diplomat, draf yang masih dalam tahap awal ini dapat mengalami perubahan. Beberapa negara telah melihat isinya pekan ini, tetapi belum disebarkan secara resmi kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk perundingan.\r\nBelum diketahui kapan Washington akan mengedarkan draf ini secara resmi atau mengajukannya untuk pemungutan suara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dewan Transisi dan Pasukan Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam naskah dua halaman tersebut, disebutkan bahwa badan pemerintahan sementara yang disebut “Dewan Perdamaian” (Peace Council) akan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan mandat tersebut dan mendirikan pasukan internasional sementara untuk menstabilkan Gaza, yang diberi wewenang menggunakan “segala cara yang diperlukan” untuk menjalankan misinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan internasional itu akan bertugas:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Melindungi warga sipil dan operasi bantuan kemanusiaan,</li>\r\n 	<li>Mengamankan perbatasan dengan Israel dan Mesir,</li>\r\n 	<li>Mendukung pembentukan “pasukan polisi Palestina” yang baru dilatih dan disaring ketat, serta memberikan pelatihan dan dukungan langsung.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan tersebut juga akan menjaga stabilitas keamanan di Gaza, termasuk melucuti kelompok bersenjata non-pemerintah dan memusnahkan persenjataan mereka secara permanen bila diperlukan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dukungan Finansial dan Rekonstruksi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Draf resolusi itu juga menyerukan Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya untuk menyediakan dana guna mendukung rekonstruksi dan pembangunan Gaza, termasuk melalui pembentukan dana perwalian khusus (trust fund) yang akan dikelola oleh para donor internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa diskusi dengan anggota Dewan Keamanan dan mitra lainnya masih berlangsung mengenai implementasi rencana Presiden Donald Trump untuk Gaza, namun menolak mengomentari “dokumen yang diklaim bocor.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perubahan Sikap Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, jaringan CNN melaporkan bahwa Israel awalnya enggan menyetujui mandat PBB bagi pasukan internasional, tetapi akhirnya mundur di bawah tekanan Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat tinggi Israel mengungkap bahwa Tel Aviv turut berpartisipasi dalam penyusunan draf tersebut dan masih berusaha mempengaruhi isi finalnya.\r\nPejabat itu menambahkan bahwa versi draf saat ini tidak mewajibkan pelaporan langsung kepada Dewan Keamanan, dan Israel berupaya mempertahankan klausul tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperkirakan beberapa negara mungkin akan mencoba memperkuat peran Dewan Keamanan dalam mengawasi operasi pasukan internasional, namun Israel akan menolak setiap amandemen yang menambah kewenangan PBB dalam hal itu.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tahapan Rencana dan Komposisi Pasukan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahap berikutnya dari rencana Presiden Trump, setelah gencatan senjata, pertukaran tahanan, dan pembebasan sandera, adalah pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilitas Internasional, yang akan disahkan melalui resolusi ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut draf tersebut, pasukan stabilitas internasional akan beroperasi di bawah satu komando terpadu, yang disepakati oleh Dewan Perdamaian dengan konsultasi erat bersama Mesir dan Israel, setelah tercapainya perjanjian teknis mengenai status misi dan pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan Trump telah menegaskan tidak akan mengirim pasukan Amerika ke Gaza, namun telah berdiskusi dengan Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berkontribusi dalam pasukan multinasional tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun hingga kini belum jelas apakah negara-negara Arab maupun negara lain bersedia mengirim personel, sementara Israel menolak keras kemungkinan partisipasi pasukan Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Reuters</em></a> + <em>Media Amerika Serikat</em></p>','Draf USA: Pasukan Multinasional di Gaza Selama 2 Tahun','','inherit','closed','closed','','2419-revision-v1','','','2025-11-05 08:36:56','2025-11-05 08:36:56','',2419,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2421',0,'revision','',0),
(2422,1,'2020-01-01 09:25:55','2020-01-01 09:25:55','<h2 style=\"text-align: center;\">Netanyahu Ajukan Permintaan Imunitas Parlemen untuk Menghindari Tuntutan Kasus Korupsi</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>PM Sementara Israel, Benjamin Netanyahu, diduga terlibat dalam perkara korupsi. Untuk mencegah penyelidikan atas dirinya, Netanyahu Ajukan Imunitas Parlemen, yang kemudian mendapat kritikan keras dari pihak oposisi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Perdana Menteri Israel yang masih menjabat sementara, Benjamin Netanyahu, mengumumkan niatnya untuk meminta kekebalan parlementer sementara guna menghindari proses peradilan atas tuduhan korupsi yang dihadapinya, menjelang pemilu dini pada 2 Maret mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pidato yang disampaikan di Yerusalem (Al-Quds) sesaat sebelum batas waktu pengajuan permohonan kekebalan berakhir, Netanyahu (70 tahun) mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk mengajukan permintaan resmi kepada Knesset (parlemen Israel) agar memberinya imunitas dari penuntutan hukum, setidaknya hingga setelah pemilu, dengan harapan dapat membentuk kembali pemerintahan di bawah kepemimpinannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Netanyahu menggambarkan dirinya sebagai korban dari konspirasi yang tidak adil, dan melancarkan serangan tajam terhadap para jaksa, media, dan lawan politiknya. Ia juga menuntut penyelidikan terhadap dua rival utamanya, yaitu Benny Gantz (pemimpin koalisi <em>Biru dan Putih</em>) dan Yair Lapid, atas dugaan penyalahgunaan dana publik dalam kampanye mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sesuai hukum Israel, proses pengadilan tidak dapat dimulai selama seorang anggota parlemen mengajukan permintaan imunitas, sehingga permintaan Netanyahu akan menunda sidangnya hingga Knesset mengambil keputusan, yang kecil kemungkinan dilakukan sebelum pemilu.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kritik dari Oposisi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menanggapi langkah tersebut, Benny Gantz langsung mengecam Netanyahu, menuduhnya “mengorbankan negara demi kepentingan pribadinya di tengah situasi politik dan keamanan yang genting.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gantz — saingan utama Netanyahu dalam pemilu mendatang — berjanji akan melakukan segala cara untuk mencegah pemberian imunitas itu.\r\nKoalisi <em>Biru dan Putih</em> juga mengumumkan rencana untuk membentuk komite parlemen khusus guna membahas dan meninjau permintaan kekebalan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Latar Belakang Kasus</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Netanyahu sebelumnya telah berjanji untuk memenangkan pemilu mendatang, yang menjadi pemilihan ketiga dalam kurun waktu satu tahun, meskipun survei menunjukkan hasil kemungkinan tidak jauh berbeda dari pemilu sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada November 2019, Kejaksaan Israel secara resmi mendakwanya dengan tiga tuduhan utama: suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik — tuduhan yang sepenuhnya dibantah oleh Netanyahu, yang menegaskan bahwa semua tuduhan itu bermotif politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Netanyahu Ajukan Imunitas untuk Cegah Tuntutan Korupsi','','publish','open','open','','netanyahu-ajukan-imunitas-untuk-cegah-tuntutan-korupsi','','','2025-11-05 09:31:03','2025-11-05 09:31:03','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2422',0,'post','',0),
