<div id="model-response-message-contentr_b8b98957548d9213" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color preserve-whitespaces-in-response" dir="ltr" aria-live="polite" aria-busy="false">
<h2 style="text-align: center;" data-path-to-node="0"><b data-path-to-node="0" data-index-in-node="0">Amnesti Internasional: Ekspansi Permukiman Israel di Tepi Barat Tantangan Terbuka terhadap Hukum Internasional</b></h2>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="1"><b data-path-to-node="2" data-index-in-node="0"><a href="https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/">rezaervani.com</a> - </b>Amnesti Internasional menyatakan pada hari Jumat bahwa otoritas Israel telah meningkatkan tindakan mereka—sejak Desember lalu—di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, melalui serangkaian keputusan yang digambarkan bertujuan untuk memperkuat aneksasi tanah dan memaksanya sebagai kenyataan di lapangan (<i data-path-to-node="1" data-index-in-node="316">fait accompli</i>).</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="2">Organisasi tersebut menjelaskan bahwa langkah-langkah ini mencakup pembukaan tender permukiman baru, persetujuan pembangunan permukiman tambahan, dan perluasan permukiman yang sudah ada, selain prosedur terkait pendaftaran tanah sebagai "tanah negara".</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="3">Ditunjukkan pula bahwa pada 10 Desember lalu, sebuah tender diluncurkan untuk membangun 3.401 unit rumah di area "E1" sebelah timur Yerusalem, dengan tujuan memperluas permukiman Ma'ale Adumim dan menghubungkannya dengan Yerusalem Timur.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="4">Amnesty menganggap bahwa pelaksanaan rencana tersebut akan menyebabkan pembagian geografis di Tepi Barat dan pengusiran komunitas-komunitas Palestina yang tinggal di wilayah tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="5">Sementara itu, pejabat Amnesty International, Erika Guevara-Rosas, mengatakan bahwa meskipun ada keputusan PBB, opini hukum Mahkamah Internasional, dan kecaman internasional, Israel terus memperluas permukiman secara terang-terangan, menantang hukum internasional dan memperkuat sistem apartheid yang menghancurkan kehidupan warga Palestina.</p>

<h3 style="text-align: justify;" data-path-to-node="6"><b data-path-to-node="6" data-index-in-node="0">Peningkatan Permukiman</b></h3>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="7">Pada Desember lalu, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana untuk membangun 19 permukiman baru, sehingga meningkatkan jumlah permukiman yang disetujui selama tiga tahun terakhir menjadi 68.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="8">Total permukiman resmi berjumlah sekitar 210, sementara sekitar 750.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="9">Menurut organisasi Israel "Peace Now", sepanjang tahun 2025 saja telah didirikan 86 pos permukiman baru (<i data-path-to-node="9" data-index-in-node="105">outpost</i>), yang sebagian besar bercorak pastoral atau pertanian.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="10">Organisasi hak asasi manusia Israel "B'Tselem" juga menyebutkan bahwa lebih dari 21 komunitas Palestina telah dikosongkan seluruhnya atau sebagian selama tahun yang sama akibat kekerasan pemukim.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="11">Pada 5 Januari lalu, Administrasi Sipil Israel mengumumkan pengalokasian 694 dunam tanah dari kota-kota Palestina di utara Tepi Barat sebagai "tanah negara".</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="12">Kabinet Keamanan juga menyetujui langkah-langkah tambahan pada bulan Februari, termasuk pembatalan pembatasan hukum sebelumnya dalam pembelian tanah, serta perluasan kewenangan otoritas Israel di bidang perencanaan, pembangunan, situs arkeologi, dan air.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="13">Pada 15 Februari ini, pemerintah mengalokasikan lebih dari 244 juta shekel untuk membangun mekanisme pengalihan wewenang pendaftaran tanah Area C dari Administrasi Sipil ke Kementerian Keadilan Israel, sebuah langkah yang dianggap oleh organisasi tersebut sebagai persiapan untuk mengubah status hukum yang ada.</p>

<h3 style="text-align: justify;" data-path-to-node="14"><b data-path-to-node="14" data-index-in-node="0">Serangan Pemukim</b></h3>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="15">Dalam konteks terkait, organisasi "B'Tselem" dan "Rabbis for Human Rights" mengecam serangan yang dilakukan oleh para pemukim terhadap aktivis di desa Qusra, utara Tepi Barat.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="16">Sebuah klip video menunjukkan orang-orang bermasker membawa tongkat saat menyerang dua orang, yang kemudian dibawa ke rumah sakit di dalam Israel.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="17">Kedua organisasi tersebut menggambarkan insiden itu sebagai "kekerasan negara" dan "terorisme Yahudi" yang dijalankan dalam kerangka strategi sistem apartheid Israel, untuk mempercepat dan menyelesaikan pengambilalihan tanah Palestina.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="18">Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya aksi kekerasan yang terkait dengan pemukim dan percepatan laju perluasan permukiman, menurut organisasi hak asasi manusia Israel dan internasional.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="19"><b data-path-to-node="30" data-index-in-node="0">Sumber: <a href="https://aljazeera.net" target="_blank" rel="noopener">Al Jazeera</a></b></p>

</div>