<h2 style="text-align: center;" data-start="80" data-end="318">Selandia Baru Dikecam karena Tolak Akui Palestina</h2>
<p style="text-align: center;"><em>Disaat banyak negara mengakui Palestina, Selandia Baru Dikecam karena mereka justru tidak mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB</em></p>
<p style="text-align: justify;" data-start="80" data-end="318">rezaervani.com - 27 September 2025 - Keputusan Selandia Baru untuk tidak mengakui Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB ke-80 menuai kritik di dalam negeri, setelah mantan Perdana Menteri Helen Clark menyebutnya sebagai “Hari yang Memalukan” bagi negaranya, lapor Anadolu.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="320" data-end="649">“Hari yang memalukan bagi #NZ. Dalam sesi menjelang akhir segmen tingkat tinggi Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri mengungkapkan apa yang diputuskan Kabinet 11 hari lalu: bahwa berbeda dengan banyak negara lain yang biasanya sejalan dengan #NZ, pemerintah tidak akan mengakui #Palestina,” tulis Clark melalui media sosial X.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="651" data-end="791">Clark menyebut keputusan yang diambil oleh pemerintahan Perdana Menteri Christopher Luxon itu sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipahami.”</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="793" data-end="954">Pada Jumat, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan di hadapan Sidang Umum PBB ke-80 bahwa Wellington belum siap mengakui negara Palestina.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="956" data-end="1228">“Pemerintah Selandia Baru percaya bahwa mereka hanya punya satu kesempatan untuk mengakui kenegaraan Palestina, dan akan lebih masuk akal jika itu dilakukan ketika kondisi menawarkan prospek yang lebih besar bagi perdamaian dan negosiasi dibandingkan saat ini,” ujarnya.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1230" data-end="1464">Peters juga menyampaikan kepada Majelis Umum bahwa bantuan harus mengalir ke Gaza dan kekerasan harus dihentikan. Ia menambahkan, pemerintah mengumumkan kontribusi finansial besar tambahan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1466" data-end="1688">Chloe Swarbrick, salah satu pemimpin Partai Hijau, juga bereaksi keras terhadap keputusan negaranya dan mengkritik pemerintah karena tidak bergabung dengan negara-negara sehaluan untuk mengakui Palestina di Majelis Umum.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1690" data-end="1976">“Saya tahu banyak warga Selandia Baru sangat marah terhadap tindakan pemerintahan Christopher Luxon di panggung dunia, menolak mengakui kenegaraan Palestina atau melakukan hal yang benar dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel,” katanya dalam sebuah pernyataan video melalui Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1978" data-end="2137">Swarbrick juga mengkritik Selandia Baru karena mengakui Israel dan menegaskan bahwa Israel telah membunuh puluhan ribu orang tak bersalah, termasuk jurnalis.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2139" data-end="2303">“Tidak bisa berpura-pura sedang bekerja menuju solusi dua negara sementara hanya mengakui salah satu negara, yakni yang secara aktif melakukan genosida,” ujarnya.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2305" data-end="2583" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 65.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, di Gaza. Berbulan-bulan serangan udara dan darat membuat Gaza hampir tidak layak huni, mendorong penduduknya pada pengungsian, kelaparan, dan penyakit.</p>
<p data-start="2305" data-end="2583" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Sumber : <a href="https://middleeastmonitor.com" target="_blank" rel="noopener">Middle East Monitor</a></p>