(2053,1,'2025-10-21 11:24:55','2025-10-21 11:24:55','<h2 style=\"text-align: center;\">Uni Eropa Dikritik Karena Menangguhkan Sanksi Terhadap Israel Sebagai Respons Atas Upaya Perdamaian Trump di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/10/21/uni-eropa-dikritik-karena-menangguhkan-sanksi-atas-israel/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Uni Eropa dikritik karena menangguhkan sanksi terhadap pemerintah Israel sebagai tanggapan atas upaya perdamaian Donald Trump di Timur Tengah, sementara gencatan senjata yang rapuh kini berada dalam ancaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah bertemu dengan para menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengumumkan penangguhan upaya untuk menangguhkan perdagangan istimewa dengan Israel serta penundaan sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab memperburuk konflik di kedua sisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kallas mengatakan konteksnya telah berubah sejak langkah-langkah tersebut diusulkan bulan lalu. Menyebut adanya “pandangan yang berbeda-beda”, ia menambahkan bahwa para menteri sepakat: “Kami tidak melanjutkan langkah-langkah itu sekarang, tetapi kami juga tidak menghapusnya dari meja, karena situasinya masih rapuh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua orang yang pernah bekerja di posisi senior di Uni Eropa, berbicara secara terpisah, mengkritik keputusan untuk tidak melanjutkan penerapan sanksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sven Kühn von Burgsdorff, mantan perwakilan Uni Eropa untuk wilayah Palestina, mengatakan kepada <em>The Guardian</em> bahwa Kallas melewatkan “inti persoalan” tentang akuntabilitas hukum.\r\n“Sanksi bukan hanya alat untuk memaksa pihak ketiga mengubah perilakunya. Tindakan pembatasan adalah bagian dari mekanisme yang dimiliki Uni Eropa untuk menanggapi pelanggaran hukum, baik hukum Eropa maupun hukum internasional,” katanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa menyimpulkan pada bulan Juni bahwa Israel telah melanggar kewajiban hak asasi manusia berdasarkan perjanjian asosiasi yang mengatur perdagangan dan kerja sama antara kedua pihak. Para pakar hukum juga menyebut Uni Eropa wajib memastikan kebijakan mereka selaras dengan opini Mahkamah Internasional tahun 2024 yang tidak mengikat, yang menuntut Israel untuk segera mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Burgsdorff turut menyusun pernyataan yang ditandatangani oleh 414 mantan diplomat dan pejabat senior pekan lalu, yang menyerukan tindakan tegas Uni Eropa “terhadap para pengacau dan ekstremis di kedua sisi” yang tindakannya membahayakan “pembentukan negara Palestina di masa depan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menyambut baik rencana Trump, tetapi mencatat bahwa isu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina hanya “dibahas secara samar-samar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nathalie Tocci, mantan penasihat bagi dua perwakilan tinggi kebijakan luar negeri Uni Eropa, mengatakan bahwa akan menjadi hasil terburuk jika blok tersebut meninggalkan sanksi.\r\n“Itu adalah hal terakhir yang seharusnya kita lakukan, karena justru saat inilah tekanan perlu dipertahankan. Kita semua tahu bahwa belum tentu rencana ini akan benar-benar dijalankan,” kata Tocci kepada <em>The Guardian</em>, merujuk pada fase pertama rencana Trump yang diwarnai kekerasan dan memicu upaya diplomatik besar-besaran untuk menyelamatkan kesepakatan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Saya khawatir bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga Eropa akan kembali pada pola lama yang sudah akrab,” tambahnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perpecahan Internal Uni Eropa</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pemimpin Eropa akan membahas konflik Israel–Gaza dalam pertemuan puncak hari Kamis, sementara perbedaan pandangan di antara mereka terkait isu Timur Tengah masih sangat dalam. Mereka terpecah antara pendukung vokal Palestina seperti Spanyol dan Irlandia, dan sekutu kuat pemerintahan nasionalis Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti Hongaria dan Republik Ceko.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, protes besar-besaran di berbagai negara anggota Uni Eropa atas tingginya jumlah korban jiwa dan penderitaan di Gaza telah memicu usulan dari Komisi Eropa bulan lalu untuk menangguhkan perdagangan istimewa dan menjatuhkan sanksi terhadap individu yang dianggap bertanggung jawab memperburuk konflik di kedua pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat senior Uni Eropa menolak kritik yang sering dilontarkan bahwa blok tersebut hanya “pembayar, bukan pemain” di Timur Tengah — kritik yang mengacu pada peran Uni Eropa sebagai donatur terbesar bagi rakyat Palestina dengan bantuan kemanusiaan senilai €1,5 miliar (£1,3 miliar) sejak 7 Oktober, tetapi dianggap terlalu terpecah untuk memiliki pengaruh nyata dalam proses perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Uni Eropa percaya bahwa blok tersebut harus terwakili dalam “dewan perdamaian” Trump, mengingat kontribusi yang mungkin mereka berikan untuk rekonstruksi Gaza. Para pejabat juga ingin negara-negara Teluk ikut berperan dalam pendanaan biaya rekonstruksi perang dua tahun itu, yang diperkirakan mencapai $70 miliar (£52 miliar).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa telah menyambut baik rencana Trump, tetapi dalam dokumen bocor yang dilihat oleh The Guardian, Uni Eropa menyatakan bahwa peran Otoritas Palestina dan solusi dua negara perlu “dijabarkan lebih lanjut.” Dokumen itu juga mencatat bahwa “rencana Trump tidak membahas situasi di Tepi Barat.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Burgsdorff menegaskan pentingnya peran aktif Uni Eropa dalam diplomasi agar dapat “melengkapi bagian yang hilang” dalam rencana Trump, khususnya terkait pemukiman di Tepi Barat dan “membangun jalur yang kredibel menuju solusi dua negara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kita perlu bekerja untuk mendapatkan mandat PBB yang sangat kuat — mandat yang memungkinkan mitra internasional menurunkan pasukan atau pasukan keamanan guna menjamin keamanan di Jalur Gaza,” ujarnya. Mesir diperkirakan akan memimpin pasukan stabilisasi internasional itu, dengan partisipasi tentara dari Turki, Indonesia, dan Azerbaijan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pemimpin Uni Eropa, yang telah memuji peran Kairo sebagai mediator konflik, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi di Brussel pada hari Rabu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa, kata Burgsdorff, memiliki kesempatan untuk “menunjukkan kepada dunia bahwa kita bergerak melampaui peran sebagai ‘pembayar’.” Ia menambahkan, “Kita harus naik ke tingkat berikutnya dan memiliki ambisi politik.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kritik dari Lembaga Hak Asasi Manusia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Claudio Francavilla, direktur asosiasi Uni Eropa di Human Rights Watch, mengatakan bahwa pemerintah Eropa masih melindungi otoritas Israel dari pertanggungjawaban hukum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menanggapi pernyataan Kallas, ia mengatakan:\r\n“Yang mungkin berubah sejauh ini hanyalah skala dan intensitas kejahatan besar Israel di Gaza; tetapi pendudukannya yang melanggar hukum serta kejahatan apartheid, pengusiran paksa, penyiksaan, dan penindasan terhadap rakyat Palestina terus berlanjut tanpa henti.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://theguardian.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Guardian</a>','Uni Eropa Dikritik Karena Menangguhkan Sanksi Atas Israel','','publish','open','open','','uni-eropa-dikritik-karena-menangguhkan-sanksi-atas-israel','','','2025-10-21 11:26:20','2025-10-21 11:26:20','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2053',0,'post','',0),
(2054,1,'2025-10-21 11:23:49','2025-10-21 11:23:49','','anak_palestina (1)','','inherit','open','closed','','anak_palestina-1','','','2025-10-21 11:23:49','2025-10-21 11:23:49','',2053,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/anak_palestina-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2055,1,'2025-10-21 11:24:55','2025-10-21 11:24:55','<h2 style=\"text-align: center;\">Uni Eropa Dikritik Karena Menangguhkan Sanksi Terhadap Israel Sebagai Respons Atas Upaya Perdamaian Trump di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa dikritik karena menangguhkan sanksi terhadap pemerintah Israel sebagai tanggapan atas upaya perdamaian Donald Trump di Timur Tengah, sementara gencatan senjata yang rapuh kini berada dalam ancaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah bertemu dengan para menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengumumkan penangguhan upaya untuk menangguhkan perdagangan istimewa dengan Israel serta penundaan sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab memperburuk konflik di kedua sisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kallas mengatakan konteksnya telah berubah sejak langkah-langkah tersebut diusulkan bulan lalu. Menyebut adanya “pandangan yang berbeda-beda”, ia menambahkan bahwa para menteri sepakat: “Kami tidak melanjutkan langkah-langkah itu sekarang, tetapi kami juga tidak menghapusnya dari meja, karena situasinya masih rapuh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua orang yang pernah bekerja di posisi senior di Uni Eropa, berbicara secara terpisah, mengkritik keputusan untuk tidak melanjutkan penerapan sanksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sven Kühn von Burgsdorff, mantan perwakilan Uni Eropa untuk wilayah Palestina, mengatakan kepada <em>The Guardian</em> bahwa Kallas melewatkan “inti persoalan” tentang akuntabilitas hukum.\r\n“Sanksi bukan hanya alat untuk memaksa pihak ketiga mengubah perilakunya. Tindakan pembatasan adalah bagian dari mekanisme yang dimiliki Uni Eropa untuk menanggapi pelanggaran hukum, baik hukum Eropa maupun hukum internasional,” katanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa menyimpulkan pada bulan Juni bahwa Israel telah melanggar kewajiban hak asasi manusia berdasarkan perjanjian asosiasi yang mengatur perdagangan dan kerja sama antara kedua pihak. Para pakar hukum juga menyebut Uni Eropa wajib memastikan kebijakan mereka selaras dengan opini Mahkamah Internasional tahun 2024 yang tidak mengikat, yang menuntut Israel untuk segera mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Burgsdorff turut menyusun pernyataan yang ditandatangani oleh 414 mantan diplomat dan pejabat senior pekan lalu, yang menyerukan tindakan tegas Uni Eropa “terhadap para pengacau dan ekstremis di kedua sisi” yang tindakannya membahayakan “pembentukan negara Palestina di masa depan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menyambut baik rencana Trump, tetapi mencatat bahwa isu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina hanya “dibahas secara samar-samar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nathalie Tocci, mantan penasihat bagi dua perwakilan tinggi kebijakan luar negeri Uni Eropa, mengatakan bahwa akan menjadi hasil terburuk jika blok tersebut meninggalkan sanksi.\r\n“Itu adalah hal terakhir yang seharusnya kita lakukan, karena justru saat inilah tekanan perlu dipertahankan. Kita semua tahu bahwa belum tentu rencana ini akan benar-benar dijalankan,” kata Tocci kepada <em>The Guardian</em>, merujuk pada fase pertama rencana Trump yang diwarnai kekerasan dan memicu upaya diplomatik besar-besaran untuk menyelamatkan kesepakatan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Saya khawatir bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga Eropa akan kembali pada pola lama yang sudah akrab,” tambahnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perpecahan Internal Uni Eropa</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pemimpin Eropa akan membahas konflik Israel–Gaza dalam pertemuan puncak hari Kamis, sementara perbedaan pandangan di antara mereka terkait isu Timur Tengah masih sangat dalam. Mereka terpecah antara pendukung vokal Palestina seperti Spanyol dan Irlandia, dan sekutu kuat pemerintahan nasionalis Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti Hongaria dan Republik Ceko.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, protes besar-besaran di berbagai negara anggota Uni Eropa atas tingginya jumlah korban jiwa dan penderitaan di Gaza telah memicu usulan dari Komisi Eropa bulan lalu untuk menangguhkan perdagangan istimewa dan menjatuhkan sanksi terhadap individu yang dianggap bertanggung jawab memperburuk konflik di kedua pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat senior Uni Eropa menolak kritik yang sering dilontarkan bahwa blok tersebut hanya “pembayar, bukan pemain” di Timur Tengah — kritik yang mengacu pada peran Uni Eropa sebagai donatur terbesar bagi rakyat Palestina dengan bantuan kemanusiaan senilai €1,5 miliar (£1,3 miliar) sejak 7 Oktober, tetapi dianggap terlalu terpecah untuk memiliki pengaruh nyata dalam proses perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Uni Eropa percaya bahwa blok tersebut harus terwakili dalam “dewan perdamaian” Trump, mengingat kontribusi yang mungkin mereka berikan untuk rekonstruksi Gaza. Para pejabat juga ingin negara-negara Teluk ikut berperan dalam pendanaan biaya rekonstruksi perang dua tahun itu, yang diperkirakan mencapai $70 miliar (£52 miliar).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa telah menyambut baik rencana Trump, tetapi dalam dokumen bocor yang dilihat oleh The Guardian, Uni Eropa menyatakan bahwa peran Otoritas Palestina dan solusi dua negara perlu “dijabarkan lebih lanjut.” Dokumen itu juga mencatat bahwa “rencana Trump tidak membahas situasi di Tepi Barat.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Burgsdorff menegaskan pentingnya peran aktif Uni Eropa dalam diplomasi agar dapat “melengkapi bagian yang hilang” dalam rencana Trump, khususnya terkait pemukiman di Tepi Barat dan “membangun jalur yang kredibel menuju solusi dua negara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kita perlu bekerja untuk mendapatkan mandat PBB yang sangat kuat — mandat yang memungkinkan mitra internasional menurunkan pasukan atau pasukan keamanan guna menjamin keamanan di Jalur Gaza,” ujarnya. Mesir diperkirakan akan memimpin pasukan stabilisasi internasional itu, dengan partisipasi tentara dari Turki, Indonesia, dan Azerbaijan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pemimpin Uni Eropa, yang telah memuji peran Kairo sebagai mediator konflik, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi di Brussel pada hari Rabu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa, kata Burgsdorff, memiliki kesempatan untuk “menunjukkan kepada dunia bahwa kita bergerak melampaui peran sebagai ‘pembayar’.” Ia menambahkan, “Kita harus naik ke tingkat berikutnya dan memiliki ambisi politik.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kritik dari Lembaga Hak Asasi Manusia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Claudio Francavilla, direktur asosiasi Uni Eropa di Human Rights Watch, mengatakan bahwa pemerintah Eropa masih melindungi otoritas Israel dari pertanggungjawaban hukum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menanggapi pernyataan Kallas, ia mengatakan:\r\n“Yang mungkin berubah sejauh ini hanyalah skala dan intensitas kejahatan besar Israel di Gaza; tetapi pendudukannya yang melanggar hukum serta kejahatan apartheid, pengusiran paksa, penyiksaan, dan penindasan terhadap rakyat Palestina terus berlanjut tanpa henti.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://theguardian.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Guardian</a>','Uni Eropa Dikritik Karena Menangguhkan Sanksi Atas Israel','','inherit','closed','closed','','2053-revision-v1','','','2025-10-21 11:24:55','2025-10-21 11:24:55','',2053,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2055',0,'revision','',0),
(2056,1,'2025-10-21 11:25:49','2025-10-21 11:25:49','<h2 style=\"text-align: center;\">Erdogan Rubah Kesepakatan Trump Jadi Power Play bagi Turki</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh Samia Nakhoul, Tuvan Gumrukcu, dan Ece Toksabay</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Erdogan Rubah Kesepakatan Trump Jadi Power Play bagi Turki ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025 - Ankara/Dubai, </strong> — Hubungan Turki dengan Hamas, yang dulu dianggap sebagai beban di Washington, kini berubah menjadi aset geopolitik. Dengan meyakinkan Hamas untuk menerima kesepakatan Gaza Donald Trump, Ankara kembali menegaskan perannya di panggung Timur Tengah, hal yang membuat Israel dan para pesaing Arabnya tidak senang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Awalnya, para pemimpin Hamas menolak ultimatum Presiden AS — bebaskan sandera Israel atau hadapi kehancuran yang terus berlanjut. Namun, mereka akhirnya setuju setelah Turki, yang dianggap sebagai pelindung politik mereka, mendesak untuk menerima rencana tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber regional dan dua pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa pesan Ankara jelas: sudah waktunya untuk menerima.\r\n“Pria dari tempat yang disebut Turki ini adalah salah satu yang paling berkuasa di dunia,” kata Trump pekan lalu, merujuk pada Presiden Turki Tayyip Erdogan, setelah kelompok militan Palestina itu setuju dengan rencana gencatan senjata dan pembebasan sandera.\r\n“Ia sekutu yang bisa dipercaya. Ia selalu ada saat saya membutuhkannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanda tangan Erdogan pada dokumen Gaza memperkuat upaya Turki untuk mendapatkan posisi penting di Timur Tengah, status yang terus diupayakan Erdogan untuk dikembalikan, sering kali dengan mengaitkannya pada warisan dan kepemimpinan era Ottoman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekarang, setelah kesepakatan itu, Turki berusaha memetik hasil, termasuk dalam urusan bilateral dengan Amerika Serikat, kata para sumber.\r\nSinan Ulgen, direktur lembaga pemikiran EDAM di Istanbul dan peneliti senior di Carnegie Europe, mengatakan keberhasilan Ankara dalam membuat Hamas menerima kesepakatan Gaza Trump telah memberinya pengaruh diplomatik baru, baik di dalam maupun luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, Turki kemungkinan akan memanfaatkan hubungan baik yang kembali terbangun dengan Washington untuk mendorong kemajuan dalam penjualan jet tempur F-35 yang tertunda, pelonggaran sanksi AS, dan dukungan AS terhadap tujuan keamanan Turki di Suriah yang berbatasan dengannya.\r\n“Jika pujian Trump itu berlanjut menjadi hubungan baik yang bertahan lama, Ankara bisa memanfaatkan momentum itu untuk menyelesaikan sejumlah perbedaan lama,” kata Ulgen kepada Reuters.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertemuan Trump–Erdogan, Dimulainya Perbaikan Hubungan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perubahan arah diplomatik antara Ankara dan Washington, kata para pejabat, dimulai selama kunjungan Erdogan ke Gedung Putih pada bulan September, kunjungan pertamanya dalam enam tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan itu membahas berbagai isu yang belum terselesaikan, termasuk upaya Turki untuk mencabut sanksi AS yang diberlakukan pada tahun 2020 karena pembelian sistem rudal Rusia S-400 — langkah yang membuat Washington marah dan juga menyebabkan penghapusan Turki dari program jet tempur F-35.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Suriah juga menjadi topik penting. Turki ingin menekan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS agar bergabung dengan tentara Suriah. Ankara memandang SDF sebagai ancaman karena hubungannya dengan PKK, kelompok yang dianggap Turki sebagai organisasi teroris.\r\nDorongan itu tampaknya berhasil. Komandan SDF Mazloum Abdi mengonfirmasi adanya mekanisme untuk bergabung dengan tentara Suriah, hasil yang dilihat Turki sebagai kemenangan strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan Gaza datang setelah beberapa keberhasilan lain yang meningkatkan citra Turki. Trump memuji Erdogan karena menjadi tuan rumah pertemuan Rusia–Ukraina awal tahun ini, dan pengaruh Ankara meningkat setelah jatuhnya Bashar al-Assad di Suriah pada 2024, di mana Turki mendukung pasukan oposisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keinginan Turki untuk mengembalikan peran dominannya di Timur Tengah mengingatkan sebagian pengamat pada masa kekaisaran Ottoman, yang dulu menguasai sebagian besar kawasan itu. Runtuhnya kekaisaran satu abad lalu membuat Turki modern berfokus ke dalam negeri saat membangun republik sekuler dan agak terpinggirkan dari diplomasi regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama bertahun-tahun, Ankara tidak terlibat dalam upaya tingkat tinggi untuk menyelesaikan konflik Israel–Palestina, sumber utama ketegangan di kawasan. Dukungan Turki terhadap gerakan Islamis — termasuk dukungan politik dan diplomatik untuk Hamas, yang para pemimpinnya pernah mereka tampung — memperburuk hubungan dengan Israel dan beberapa negara Arab. Arah kebijakan Erdogan yang dianggap menjauh dari norma NATO juga semakin menjauhkan Turki dari peran perantara perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, untuk memecah kebuntuan dalam pembicaraan gencatan senjata Gaza, Trump beralih ke Erdogan, dengan mempertaruhkan pengaruhnya terhadap Hamas. Pejabat-pejabat Turki, yang dipimpin oleh kepala intelijen Ibrahim Kalin, meyakinkan Hamas bahwa gencatan senjata itu didukung oleh kawasan dan AS, termasuk jaminan pribadi dari Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan melibatkan Erdogan, Trump memberikan Ankara peran yang diinginkannya sebagai kekuatan Sunni utama di kawasan. Langkah itu membuat Israel dan negara-negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab tidak nyaman, menurut dua diplomat.\r\n“Erdogan ahli memperluas pengaruhnya, memanfaatkan peluang, mengambil keuntungan dari peristiwa, dan menjadikannya prestasi pribadi,” kata komentator politik Arab Ayman Abdel Nour. “Negara-negara Teluk jelas tidak senang Turki mengambil peran utama di Gaza, tetapi di sisi lain mereka ingin perang ini berakhir, ingin melihat kesepakatan tercapai, dan Hamas tersingkir.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara negara-negara Arab memiliki kepentingan yang sama dengan Turki dalam mengakhiri perang, kata analis Lebanon Sarkis Naoum, peran besar yang diberikan kepada Ankara membuat mereka khawatir, mengingat sejarah kekuasaan kekaisaran Ottoman atas banyak negara di kawasan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Turki dan badan intelijen MIT tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Departemen Luar Negeri AS juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi Hamas, kekhawatiran utama adalah bahwa Israel bisa saja melanggar kesepakatan dan melanjutkan operasi militer. Ketidakpercayaan yang mendalam hampir menggagalkan proses itu, kata sumber-sumber regional.\r\n“Satu-satunya jaminan nyata,” kata seorang pejabat senior Hamas kepada Reuters, “datang dari empat pihak: Turki, Qatar, Mesir, dan Amerika. Trump secara pribadi memberikan janjinya. Pesan dari AS adalah: ‘bebaskan sandera, serahkan jenazah, dan saya jamin tidak akan ada perang lagi.’”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tekanan Besar Terhadap Hamas</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterlibatan Turki dalam pembicaraan awalnya ditolak oleh Israel, tetapi Trump turun tangan dan menekan Tel Aviv agar mengizinkan Ankara ikut serta, kata dua diplomat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada komentar langsung dari kementerian luar negeri Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat senior Hamas mengatakan para pemimpin militer di Gaza menerima gencatan senjata bukan karena menyerah, tetapi karena tekanan besar dari mediasi tanpa henti, kondisi kemanusiaan yang semakin buruk, dan rakyat yang lelah perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu menghasilkan pembebasan sandera Israel yang ditangkap dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang dan memicu serangan besar-besaran Israel yang sejak itu menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Apakah kesepakatan Gaza ini nantinya akan membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina masih belum jelas. Turki dan negara-negara Arab seperti Qatar dan Mesir mengatakan rencana tersebut tidak memiliki peta jalan menuju solusi dua negara, yang merupakan tuntutan utama Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika ditanya tentang kemungkinan pengerahan pasukan Turki ke Gaza setelah perang dan cara memastikan keamanan wilayah itu, Erdogan mengatakan pada 8 Oktober bahwa pembicaraan gencatan senjata sangat penting untuk membahas masalah tersebut secara rinci. Namun, ia menegaskan prioritas utama adalah mencapai gencatan senjata penuh, memastikan bantuan kemanusiaan, dan membangun kembali Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan tambahan oleh Tuvan Gumrukcu, Ece Toksabay di Ankara, dan Maya Gebeily di Beirut; Penulisan oleh Samia Nakhoul, Penyuntingan oleh William Maclean.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Erdogan Rubah Kesepakatan Trump Jadi Power Play bagi Turki','','inherit','closed','closed','','2049-revision-v1','','','2025-10-21 11:25:49','2025-10-21 11:25:49','',2049,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2056',0,'revision','',0),
(2057,1,'2025-10-21 11:26:20','2025-10-21 11:26:20','<h2 style=\"text-align: center;\">Uni Eropa Dikritik Karena Menangguhkan Sanksi Terhadap Israel Sebagai Respons Atas Upaya Perdamaian Trump di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/10/21/uni-eropa-dikritik-karena-menangguhkan-sanksi-atas-israel/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Uni Eropa dikritik karena menangguhkan sanksi terhadap pemerintah Israel sebagai tanggapan atas upaya perdamaian Donald Trump di Timur Tengah, sementara gencatan senjata yang rapuh kini berada dalam ancaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah bertemu dengan para menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengumumkan penangguhan upaya untuk menangguhkan perdagangan istimewa dengan Israel serta penundaan sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab memperburuk konflik di kedua sisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kallas mengatakan konteksnya telah berubah sejak langkah-langkah tersebut diusulkan bulan lalu. Menyebut adanya “pandangan yang berbeda-beda”, ia menambahkan bahwa para menteri sepakat: “Kami tidak melanjutkan langkah-langkah itu sekarang, tetapi kami juga tidak menghapusnya dari meja, karena situasinya masih rapuh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua orang yang pernah bekerja di posisi senior di Uni Eropa, berbicara secara terpisah, mengkritik keputusan untuk tidak melanjutkan penerapan sanksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sven Kühn von Burgsdorff, mantan perwakilan Uni Eropa untuk wilayah Palestina, mengatakan kepada <em>The Guardian</em> bahwa Kallas melewatkan “inti persoalan” tentang akuntabilitas hukum.\r\n“Sanksi bukan hanya alat untuk memaksa pihak ketiga mengubah perilakunya. Tindakan pembatasan adalah bagian dari mekanisme yang dimiliki Uni Eropa untuk menanggapi pelanggaran hukum, baik hukum Eropa maupun hukum internasional,” katanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa menyimpulkan pada bulan Juni bahwa Israel telah melanggar kewajiban hak asasi manusia berdasarkan perjanjian asosiasi yang mengatur perdagangan dan kerja sama antara kedua pihak. Para pakar hukum juga menyebut Uni Eropa wajib memastikan kebijakan mereka selaras dengan opini Mahkamah Internasional tahun 2024 yang tidak mengikat, yang menuntut Israel untuk segera mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Burgsdorff turut menyusun pernyataan yang ditandatangani oleh 414 mantan diplomat dan pejabat senior pekan lalu, yang menyerukan tindakan tegas Uni Eropa “terhadap para pengacau dan ekstremis di kedua sisi” yang tindakannya membahayakan “pembentukan negara Palestina di masa depan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menyambut baik rencana Trump, tetapi mencatat bahwa isu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina hanya “dibahas secara samar-samar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nathalie Tocci, mantan penasihat bagi dua perwakilan tinggi kebijakan luar negeri Uni Eropa, mengatakan bahwa akan menjadi hasil terburuk jika blok tersebut meninggalkan sanksi.\r\n“Itu adalah hal terakhir yang seharusnya kita lakukan, karena justru saat inilah tekanan perlu dipertahankan. Kita semua tahu bahwa belum tentu rencana ini akan benar-benar dijalankan,” kata Tocci kepada <em>The Guardian</em>, merujuk pada fase pertama rencana Trump yang diwarnai kekerasan dan memicu upaya diplomatik besar-besaran untuk menyelamatkan kesepakatan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Saya khawatir bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga Eropa akan kembali pada pola lama yang sudah akrab,” tambahnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perpecahan Internal Uni Eropa</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pemimpin Eropa akan membahas konflik Israel–Gaza dalam pertemuan puncak hari Kamis, sementara perbedaan pandangan di antara mereka terkait isu Timur Tengah masih sangat dalam. Mereka terpecah antara pendukung vokal Palestina seperti Spanyol dan Irlandia, dan sekutu kuat pemerintahan nasionalis Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti Hongaria dan Republik Ceko.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, protes besar-besaran di berbagai negara anggota Uni Eropa atas tingginya jumlah korban jiwa dan penderitaan di Gaza telah memicu usulan dari Komisi Eropa bulan lalu untuk menangguhkan perdagangan istimewa dan menjatuhkan sanksi terhadap individu yang dianggap bertanggung jawab memperburuk konflik di kedua pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat senior Uni Eropa menolak kritik yang sering dilontarkan bahwa blok tersebut hanya “pembayar, bukan pemain” di Timur Tengah — kritik yang mengacu pada peran Uni Eropa sebagai donatur terbesar bagi rakyat Palestina dengan bantuan kemanusiaan senilai €1,5 miliar (£1,3 miliar) sejak 7 Oktober, tetapi dianggap terlalu terpecah untuk memiliki pengaruh nyata dalam proses perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Uni Eropa percaya bahwa blok tersebut harus terwakili dalam “dewan perdamaian” Trump, mengingat kontribusi yang mungkin mereka berikan untuk rekonstruksi Gaza. Para pejabat juga ingin negara-negara Teluk ikut berperan dalam pendanaan biaya rekonstruksi perang dua tahun itu, yang diperkirakan mencapai $70 miliar (£52 miliar).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa telah menyambut baik rencana Trump, tetapi dalam dokumen bocor yang dilihat oleh The Guardian, Uni Eropa menyatakan bahwa peran Otoritas Palestina dan solusi dua negara perlu “dijabarkan lebih lanjut.” Dokumen itu juga mencatat bahwa “rencana Trump tidak membahas situasi di Tepi Barat.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Burgsdorff menegaskan pentingnya peran aktif Uni Eropa dalam diplomasi agar dapat “melengkapi bagian yang hilang” dalam rencana Trump, khususnya terkait pemukiman di Tepi Barat dan “membangun jalur yang kredibel menuju solusi dua negara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kita perlu bekerja untuk mendapatkan mandat PBB yang sangat kuat — mandat yang memungkinkan mitra internasional menurunkan pasukan atau pasukan keamanan guna menjamin keamanan di Jalur Gaza,” ujarnya. Mesir diperkirakan akan memimpin pasukan stabilisasi internasional itu, dengan partisipasi tentara dari Turki, Indonesia, dan Azerbaijan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pemimpin Uni Eropa, yang telah memuji peran Kairo sebagai mediator konflik, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi di Brussel pada hari Rabu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Eropa, kata Burgsdorff, memiliki kesempatan untuk “menunjukkan kepada dunia bahwa kita bergerak melampaui peran sebagai ‘pembayar’.” Ia menambahkan, “Kita harus naik ke tingkat berikutnya dan memiliki ambisi politik.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kritik dari Lembaga Hak Asasi Manusia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Claudio Francavilla, direktur asosiasi Uni Eropa di Human Rights Watch, mengatakan bahwa pemerintah Eropa masih melindungi otoritas Israel dari pertanggungjawaban hukum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menanggapi pernyataan Kallas, ia mengatakan:\r\n“Yang mungkin berubah sejauh ini hanyalah skala dan intensitas kejahatan besar Israel di Gaza; tetapi pendudukannya yang melanggar hukum serta kejahatan apartheid, pengusiran paksa, penyiksaan, dan penindasan terhadap rakyat Palestina terus berlanjut tanpa henti.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://theguardian.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Guardian</a>','Uni Eropa Dikritik Karena Menangguhkan Sanksi Atas Israel','','inherit','closed','closed','','2053-revision-v1','','','2025-10-21 11:26:20','2025-10-21 11:26:20','',2053,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2057',0,'revision','',0),
(2059,1,'2025-10-21 15:19:17','2025-10-21 15:19:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Pejabat Palestina dan Internasional: Pendudukan Melancarkan Perang Sistematis Terhadap Sektor Pertanian (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel tidak akan melepaskan Palestina begitu saja, perang terus mereka gencarkan, termasuk Perang Sistematis Israel pada Sektor Pertanian Palestina. Hal ini diungkap dengan jelas oleh Menteri Pertanian Palestina pada Selasa, 21 Oktober 2025</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 21 Oktober 2025 - Ramallah, Menteri Pertanian Palestina Rizq Salimiyah mengatakan bahwa sektor pertanian di Palestina sedang menghadapi transformasi besar dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pelanggaran sistematis oleh pendudukan Israel, yang menargetkan tanah, air, manusia, dan identitas nasional. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan struktural bagi tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa di kantor kementerian di Ramallah, bertajuk <em>“Menuju Kampanye Resmi, Rakyat, dan Sosial untuk Melindungi Musim Panen Zaitun dan Memperkuat Ketahanan Sektor Pertanian”</em>, Salimiyah menegaskan bahwa tantangan-tantangan ini menuntut penguatan solidaritas dan upaya bersama di tingkat lokal maupun internasional untuk mendukung ketahanan para petani, meningkatkan sistem ketahanan pangan, serta membangun ekonomi pertanian yang produktif, kuat, dan berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian Palestina merupakan pilar utama ekonomi nasional dan alat penting untuk mencapai ketahanan pangan serta kedaulatan atas sumber daya alam. Sektor ini menjadi pendorong utama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Saat ini, sektor pertanian menyumbang sekitar 8% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyediakan lebih dari 60.000 lapangan kerja langsung, menjadi sumber penghidupan utama bagi lebih dari 200.000 keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah menambahkan bahwa nilai tambah tahunan sektor ini mencapai sekitar 1 miliar dolar AS, sementara jumlah lahan pertanian mencapai lebih dari 138.000 unit, sebagian besar ditanami pohon zaitun, yang mencakup lebih dari 70% dari total pohon buah di Palestina dan berkontribusi lebih dari 14% terhadap total hasil pertanian nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri itu menekankan bahwa Israel menguasai lebih dari 60% wilayah Tepi Barat, sehingga menghalangi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, reklamasi, dan ekspansi pertanian. Padahal, jika lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan, nilainya dapat mencapai lebih dari 3 miliar dolar (10 miliar shekel) dan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru di wilayah Klasifikasi C, yang memungkinkan Palestina tidak lagi bergantung pada bantuan luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyoroti bahwa perang genosida di Jalur Gaza telah menyebabkan kerusakan besar pada sektor pertanian, dengan tingkat kehancuran melampaui 90% dari seluruh infrastruktur dan sumber daya pertanian, termasuk sumur irigasi, rumah kaca, dan fasilitas pertanian lainnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan drastis pada indikator ketahanan pangan, hingga PBB menyatakan status kelaparan di Gaza pada pertengahan Agustus lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait dengan pelanggaran Israel terhadap sektor pertanian di Tepi Barat, Salimiyah menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga pertengahan Oktober, lebih dari 5.353 petani telah menjadi korban, meningkat 17% dibandingkan tahun sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Total kerugian, katanya, telah melampaui 70,3 juta dolar AS, termasuk pembakaran dan pencabutan pohon, penghancuran infrastruktur pertanian, pembunuhan dan pencurian ternak, serta perampasan puluhan ribu dunum tanah yang kemudian diperuntukkan bagi proyek-proyek pemukiman ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2024, kementerian juga telah mendokumentasikan penghancuran lebih dari 15.000 pohon zaitun oleh pasukan pendudukan dalam kebijakan sistematis untuk mengusir para petani dan memutus sumber penghidupan mereka, yang berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, produksi domestik, stabilitas ekonomi, dan kondisi sosial ribuan keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Salimiyah menegaskan bahwa “Kampanye Zaitun 2025” merupakan contoh nyata dari kerja sama dan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Otoritas Penentangan Tembok dan Permukiman, serta sejumlah mitra lokal dan internasional, termasuk relawan asing — sebanyak 32 orang di antaranya ditangkap oleh pasukan pendudukan pada Kamis lalu. Para relawan tersebut, yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Inggris, Irlandia, dan Italia, kini ditahan di Penjara Ramla untuk dideportasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kampanye ini adalah untuk memperkuat ketahanan para petani dalam menghadapi serangan pemukim, memberikan dukungan logistik dan teknis seperti peralatan panen, perlindungan lapangan, serta membantu petani mengakses lahan yang terisolasi akibat pendudukan. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran dan menilai kerugian bekerja sama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah juga mengumumkan bahwa Kementerian Pertanian telah meluncurkan inisiatif “Benih Perubahan” untuk tahun 2025 dan 2026, sebagai kerangka strategis untuk memperkuat pertanian berkelanjutan, membangun ketahanan ekonomi dan sosial yang berbasis pada keamanan pangan dan air, serta memberikan dukungan cepat kepada para petani yang menjadi korban serangan pendudukan dan pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di akhir pernyataannya, Menteri Rizq Salimiyah menyerukan aksi cepat dan nyata dari komunitas internasional untuk melindungi para petani Palestina dari serangan berulang, serta mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam melindungi dan memperkuat ketahanan petani melalui inisiatif tanggap darurat, penyediaan anggaran, dan pendanaan rencana pemulihan pertanian nasional 2025–2027, serta program peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">158 Serangan Terhadap Pemetik Zaitun Sejak Awal Musim</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ketua Otoritas Penentangan Tembok dan Permukiman, Muayyad Sha’ban, mengumumkan bahwa tentara pendudukan dan para pemukim Israel telah melakukan 158 serangan terhadap para pemetik zaitun sejak awal musim panen tahun ini, di mana 141 di antaranya dilakukan oleh para pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan-serangan tersebut paling banyak terjadi di Provinsi Nablus dengan 56 kasus, diikuti oleh Provinsi Ramallah dengan 51 kasus, kemudian Provinsi Hebron dengan 15 kasus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sha’ban menjelaskan bahwa bentuk serangan itu bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, penangkapan, pembatasan gerak dan akses, ancaman dan intimidasi dalam berbagai bentuk, hingga penembakan langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa musim panen zaitun tahun ini merupakan yang paling sulit dan berbahaya dalam beberapa dekade terakhir, karena tentara dan para pemukim memanfaatkan situasi perang untuk melancarkan kejahatan mereka, dengan dukungan berbagai kebijakan dan undang-undang yang memperkuat tindakan teror dan penindasan.\r\nHal itu termasuk penutupan wilayah-wilayah Palestina, pemberlakuan zona militer tertutup, pemberian senjata kepada milisi pemukim, dan pembebasan mereka dari tanggung jawab hukum serta pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Muayyad Sha’ban juga mengungkapkan bahwa otoritasnya telah mendokumentasikan 74 kasus serangan terhadap lahan zaitun selama musim ini, di antaranya 29 kasus penebangan, perusakan, dan penggusuran lahan, yang menyebabkan kerusakan pada total 795 pohon zaitun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa negara pendudukan terus berupaya merusak gaya hidup rakyat Palestina yang secara historis terkait dengan tanah sebagai sumber penghidupan dan simbol kehidupan.\r\nMenurutnya, penargetan terhadap musim panen zaitun merupakan kebijakan sistematis untuk memutus hubungan rakyat Palestina dengan tanah mereka, sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk menguasai wilayah Palestina dan mencegah warga mengaksesnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\nSumber : <a href=\"https://wafa.ps\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Palestina</a>','Pemerintah : Perang Sistematis Israel ke Sektor Pertanian (1)','','publish','open','open','','pemerintah-perang-sistematis-israel-ke-sektor-pertanian','','','2025-10-21 15:20:10','2025-10-21 15:20:10','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2059',0,'post','',0),
(2060,1,'2025-10-21 13:55:17','2025-10-21 13:55:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Pejabat Palestina dan Internasional: Pendudukan Melancarkan Perang Sistematis Terhadap Sektor Pertanian</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 21 Oktober 2025 - Ramallah, Menteri Pertanian Palestina Rizq Salimiyah mengatakan bahwa sektor pertanian di Palestina sedang menghadapi transformasi besar dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pelanggaran sistematis oleh pendudukan Israel, yang menargetkan tanah, air, manusia, dan identitas nasional. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan struktural bagi tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa di kantor kementerian di Ramallah, bertajuk <em>“Menuju Kampanye Resmi, Rakyat, dan Sosial untuk Melindungi Musim Panen Zaitun dan Memperkuat Ketahanan Sektor Pertanian”</em>, Salimiyah menegaskan bahwa tantangan-tantangan ini menuntut penguatan solidaritas dan upaya bersama di tingkat lokal maupun internasional untuk mendukung ketahanan para petani, meningkatkan sistem ketahanan pangan, serta membangun ekonomi pertanian yang produktif, kuat, dan berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian Palestina merupakan pilar utama ekonomi nasional dan alat penting untuk mencapai ketahanan pangan serta kedaulatan atas sumber daya alam. Sektor ini menjadi pendorong utama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Saat ini, sektor pertanian menyumbang sekitar 8% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyediakan lebih dari 60.000 lapangan kerja langsung, menjadi sumber penghidupan utama bagi lebih dari 200.000 keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah menambahkan bahwa nilai tambah tahunan sektor ini mencapai sekitar 1 miliar dolar AS, sementara jumlah lahan pertanian mencapai lebih dari 138.000 unit, sebagian besar ditanami pohon zaitun, yang mencakup lebih dari 70% dari total pohon buah di Palestina dan berkontribusi lebih dari 14% terhadap total hasil pertanian nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri itu menekankan bahwa Israel menguasai lebih dari 60% wilayah Tepi Barat, sehingga menghalangi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, reklamasi, dan ekspansi pertanian. Padahal, jika lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan, nilainya dapat mencapai lebih dari 3 miliar dolar (10 miliar shekel) dan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru di wilayah Klasifikasi C, yang memungkinkan Palestina tidak lagi bergantung pada bantuan luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyoroti bahwa perang genosida di Jalur Gaza telah menyebabkan kerusakan besar pada sektor pertanian, dengan tingkat kehancuran melampaui 90% dari seluruh infrastruktur dan sumber daya pertanian, termasuk sumur irigasi, rumah kaca, dan fasilitas pertanian lainnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan drastis pada indikator ketahanan pangan, hingga PBB menyatakan status kelaparan di Gaza pada pertengahan Agustus lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait dengan pelanggaran Israel terhadap sektor pertanian di Tepi Barat, Salimiyah menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga pertengahan Oktober, lebih dari 5.353 petani telah menjadi korban, meningkat 17% dibandingkan tahun sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Total kerugian, katanya, telah melampaui 70,3 juta dolar AS, termasuk pembakaran dan pencabutan pohon, penghancuran infrastruktur pertanian, pembunuhan dan pencurian ternak, serta perampasan puluhan ribu dunum tanah yang kemudian diperuntukkan bagi proyek-proyek pemukiman ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2024, kementerian juga telah mendokumentasikan penghancuran lebih dari 15.000 pohon zaitun oleh pasukan pendudukan dalam kebijakan sistematis untuk mengusir para petani dan memutus sumber penghidupan mereka, yang berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, produksi domestik, stabilitas ekonomi, dan kondisi sosial ribuan keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Salimiyah menegaskan bahwa “Kampanye Zaitun 2025” merupakan contoh nyata dari kerja sama dan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Otoritas Penentangan Tembok dan Permukiman, serta sejumlah mitra lokal dan internasional, termasuk relawan asing — sebanyak 32 orang di antaranya ditangkap oleh pasukan pendudukan pada Kamis lalu. Para relawan tersebut, yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Inggris, Irlandia, dan Italia, kini ditahan di Penjara Ramla untuk dideportasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kampanye ini adalah untuk memperkuat ketahanan para petani dalam menghadapi serangan pemukim, memberikan dukungan logistik dan teknis seperti peralatan panen, perlindungan lapangan, serta membantu petani mengakses lahan yang terisolasi akibat pendudukan. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran dan menilai kerugian bekerja sama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah juga mengumumkan bahwa Kementerian Pertanian telah meluncurkan inisiatif “Benih Perubahan” untuk tahun 2025 dan 2026, sebagai kerangka strategis untuk memperkuat pertanian berkelanjutan, membangun ketahanan ekonomi dan sosial yang berbasis pada keamanan pangan dan air, serta memberikan dukungan cepat kepada para petani yang menjadi korban serangan pendudukan dan pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di akhir pernyataannya, Menteri Rizq Salimiyah menyerukan aksi cepat dan nyata dari komunitas internasional untuk melindungi para petani Palestina dari serangan berulang, serta mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam melindungi dan memperkuat ketahanan petani melalui inisiatif tanggap darurat, penyediaan anggaran, dan pendanaan rencana pemulihan pertanian nasional 2025–2027, serta program peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://wafa.ps\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Palestina</a>','Pemerintah : Perang Sistematis Israel ke Sektor Pertanian','','inherit','closed','closed','','2059-revision-v1','','','2025-10-21 13:55:17','2025-10-21 13:55:17','',2059,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2060',0,'revision','',0),
(2061,1,'2025-10-21 13:58:17','2025-10-21 13:58:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Pejabat Palestina dan Internasional: Pendudukan Melancarkan Perang Sistematis Terhadap Sektor Pertanian</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel tidak akan melepaskan Palestina begitu saja, perang terus mereka gencarkan, termasuk Perang Sistematis Israel pada Sektor Pertanian Palestina. Hal ini diungkap dengan jelas oleh Menteri Pertanian Palestina pada Selasa, 21 Oktober 2025</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 21 Oktober 2025 - Ramallah, Menteri Pertanian Palestina Rizq Salimiyah mengatakan bahwa sektor pertanian di Palestina sedang menghadapi transformasi besar dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pelanggaran sistematis oleh pendudukan Israel, yang menargetkan tanah, air, manusia, dan identitas nasional. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan struktural bagi tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa di kantor kementerian di Ramallah, bertajuk <em>“Menuju Kampanye Resmi, Rakyat, dan Sosial untuk Melindungi Musim Panen Zaitun dan Memperkuat Ketahanan Sektor Pertanian”</em>, Salimiyah menegaskan bahwa tantangan-tantangan ini menuntut penguatan solidaritas dan upaya bersama di tingkat lokal maupun internasional untuk mendukung ketahanan para petani, meningkatkan sistem ketahanan pangan, serta membangun ekonomi pertanian yang produktif, kuat, dan berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian Palestina merupakan pilar utama ekonomi nasional dan alat penting untuk mencapai ketahanan pangan serta kedaulatan atas sumber daya alam. Sektor ini menjadi pendorong utama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Saat ini, sektor pertanian menyumbang sekitar 8% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyediakan lebih dari 60.000 lapangan kerja langsung, menjadi sumber penghidupan utama bagi lebih dari 200.000 keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah menambahkan bahwa nilai tambah tahunan sektor ini mencapai sekitar 1 miliar dolar AS, sementara jumlah lahan pertanian mencapai lebih dari 138.000 unit, sebagian besar ditanami pohon zaitun, yang mencakup lebih dari 70% dari total pohon buah di Palestina dan berkontribusi lebih dari 14% terhadap total hasil pertanian nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri itu menekankan bahwa Israel menguasai lebih dari 60% wilayah Tepi Barat, sehingga menghalangi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, reklamasi, dan ekspansi pertanian. Padahal, jika lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan, nilainya dapat mencapai lebih dari 3 miliar dolar (10 miliar shekel) dan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru di wilayah Klasifikasi C, yang memungkinkan Palestina tidak lagi bergantung pada bantuan luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyoroti bahwa perang genosida di Jalur Gaza telah menyebabkan kerusakan besar pada sektor pertanian, dengan tingkat kehancuran melampaui 90% dari seluruh infrastruktur dan sumber daya pertanian, termasuk sumur irigasi, rumah kaca, dan fasilitas pertanian lainnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan drastis pada indikator ketahanan pangan, hingga PBB menyatakan status kelaparan di Gaza pada pertengahan Agustus lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait dengan pelanggaran Israel terhadap sektor pertanian di Tepi Barat, Salimiyah menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga pertengahan Oktober, lebih dari 5.353 petani telah menjadi korban, meningkat 17% dibandingkan tahun sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Total kerugian, katanya, telah melampaui 70,3 juta dolar AS, termasuk pembakaran dan pencabutan pohon, penghancuran infrastruktur pertanian, pembunuhan dan pencurian ternak, serta perampasan puluhan ribu dunum tanah yang kemudian diperuntukkan bagi proyek-proyek pemukiman ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2024, kementerian juga telah mendokumentasikan penghancuran lebih dari 15.000 pohon zaitun oleh pasukan pendudukan dalam kebijakan sistematis untuk mengusir para petani dan memutus sumber penghidupan mereka, yang berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, produksi domestik, stabilitas ekonomi, dan kondisi sosial ribuan keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Salimiyah menegaskan bahwa “Kampanye Zaitun 2025” merupakan contoh nyata dari kerja sama dan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Otoritas Penentangan Tembok dan Permukiman, serta sejumlah mitra lokal dan internasional, termasuk relawan asing — sebanyak 32 orang di antaranya ditangkap oleh pasukan pendudukan pada Kamis lalu. Para relawan tersebut, yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Inggris, Irlandia, dan Italia, kini ditahan di Penjara Ramla untuk dideportasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kampanye ini adalah untuk memperkuat ketahanan para petani dalam menghadapi serangan pemukim, memberikan dukungan logistik dan teknis seperti peralatan panen, perlindungan lapangan, serta membantu petani mengakses lahan yang terisolasi akibat pendudukan. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran dan menilai kerugian bekerja sama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah juga mengumumkan bahwa Kementerian Pertanian telah meluncurkan inisiatif “Benih Perubahan” untuk tahun 2025 dan 2026, sebagai kerangka strategis untuk memperkuat pertanian berkelanjutan, membangun ketahanan ekonomi dan sosial yang berbasis pada keamanan pangan dan air, serta memberikan dukungan cepat kepada para petani yang menjadi korban serangan pendudukan dan pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di akhir pernyataannya, Menteri Rizq Salimiyah menyerukan aksi cepat dan nyata dari komunitas internasional untuk melindungi para petani Palestina dari serangan berulang, serta mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam melindungi dan memperkuat ketahanan petani melalui inisiatif tanggap darurat, penyediaan anggaran, dan pendanaan rencana pemulihan pertanian nasional 2025–2027, serta program peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">158 Serangan Terhadap Pemetik Zaitun Sejak Awal Musim</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ketua Otoritas Penentangan Tembok dan Permukiman, Muayyad Sha’ban, mengumumkan bahwa tentara pendudukan dan para pemukim Israel telah melakukan 158 serangan terhadap para pemetik zaitun sejak awal musim panen tahun ini, di mana 141 di antaranya dilakukan oleh para pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan-serangan tersebut paling banyak terjadi di Provinsi Nablus dengan 56 kasus, diikuti oleh Provinsi Ramallah dengan 51 kasus, kemudian Provinsi Hebron dengan 15 kasus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sha’ban menjelaskan bahwa bentuk serangan itu bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, penangkapan, pembatasan gerak dan akses, ancaman dan intimidasi dalam berbagai bentuk, hingga penembakan langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa musim panen zaitun tahun ini merupakan yang paling sulit dan berbahaya dalam beberapa dekade terakhir, karena tentara dan para pemukim memanfaatkan situasi perang untuk melancarkan kejahatan mereka, dengan dukungan berbagai kebijakan dan undang-undang yang memperkuat tindakan teror dan penindasan.\r\nHal itu termasuk penutupan wilayah-wilayah Palestina, pemberlakuan zona militer tertutup, pemberian senjata kepada milisi pemukim, dan pembebasan mereka dari tanggung jawab hukum serta pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Muayyad Sha’ban juga mengungkapkan bahwa otoritasnya telah mendokumentasikan 74 kasus serangan terhadap lahan zaitun selama musim ini, di antaranya 29 kasus penebangan, perusakan, dan penggusuran lahan, yang menyebabkan kerusakan pada total 795 pohon zaitun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa negara pendudukan terus berupaya merusak gaya hidup rakyat Palestina yang secara historis terkait dengan tanah sebagai sumber penghidupan dan simbol kehidupan.\r\nMenurutnya, penargetan terhadap musim panen zaitun merupakan kebijakan sistematis untuk memutus hubungan rakyat Palestina dengan tanah mereka, sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk menguasai wilayah Palestina dan mencegah warga mengaksesnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Lembaga Bantuan Pertanian: 36 Ribu Dunum Kebun Zaitun Dihancurkan di Gaza</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak lain, Direktur Lembaga Bantuan Pertanian Palestina, Munjid Abu Jish, mengungkapkan bahwa perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza selama dua tahun terakhir telah menghancurkan 36 ribu dunum lahan zaitun, lebih dari 1,85 juta pohon zaitun, dan 31 pabrik pengolahan minyak zaitun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa sebelum perang, Jalur Gaza telah mencapai tahap swasembada minyak dan buah zaitun, namun kini wilayah tersebut membutuhkan rencana nasional terpadu untuk memulihkan posisinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait wilayah Tepi Barat, Abu Jish menegaskan bahwa serangan oleh tentara pendudukan dan pemukim kini terjadi di seluruh daerah, tidak lagi terbatas pada beberapa desa atau kota. Ia juga menyoroti peningkatan fenomena pencurian buah zaitun yang kini terlihat semakin meluas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa kegiatan Kementerian Pertanian dan lembaga-lembaga mitra tidak terbatas pada musim panen zaitun saja, yang menjadi sumber penghidupan bagi 100 ribu keluarga Palestina secara parsial, tetapi juga mencakup aktivitas sepanjang tahun untuk melindungi tanah dan pohon-pohon, seperti pembuatan jalan pertanian, reklamasi lahan, dan distribusi sarana produksi.\r\nMenurutnya, perhatian terhadap pohon zaitun bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek nasional sebagai simbol keterikatan dan keteguhan rakyat Palestina terhadap tanah air mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Direktur Munjid Abu Jish menekankan bahwa Kampanye Zaitun Dunia 2025 bersifat terpadu, menggabungkan upaya lembaga resmi dan organisasi masyarakat sipil yang relevan, demi memperoleh dukungan terbesar bagi para petani Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kampanye ini adalah memperkuat solidaritas nasional dengan tanah dan para petani, terutama di tengah perkiraan hasil panen minyak zaitun yang rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana produksi diperkirakan hanya sekitar 7.000 ton — jumlah terendah dalam beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abu Jish menambahkan bahwa kampanye ini juga berperan penting dalam mendokumentasikan serangan yang dilakukan oleh pendudukan dan para pemukim terhadap pohon zaitun.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://wafa.ps\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Palestina</a>','Pemerintah : Perang Sistematis Israel ke Sektor Pertanian','','inherit','closed','closed','','2059-revision-v1','','','2025-10-21 13:58:17','2025-10-21 13:58:17','',2059,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2061',0,'revision','',0),
(2062,1,'2025-10-21 14:06:26','2025-10-21 14:06:26','<h2>Tentang RezaErvani.com</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>RezaErvani.com</strong> lahir dari sebuah nama pribadi — seperti halnya beberapa media besar dunia yang juga berawal dari nama pendirinya, misalnya <em>Reuters</em> atau <em>Bloomberg</em>. Dari sana tumbuh keyakinan bahwa satu nama bisa menjadi simbol kepercayaan, pengetahuan, dan kepedulian.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun <strong>RezaErvani.com</strong> tidak meniru siapa pun. Ia tumbuh dengan identitas dan arah sendiri: menjadi ruang untuk <strong>merekam sejarah</strong>, menyingkap kebenaran, dan menghadirkan <strong>perspektif yang benar tentang sejarah dan dunia Islam</strong>, terutama perjuangan rakyat Palestina.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kami percaya bahwa berita bukan hanya laporan tentang apa yang terjadi, tetapi juga upaya menjaga ingatan kolektif manusia. Dengan komitmen pada akurasi, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan, <strong>RezaErvani.com</strong> berusaha menjadi suara nurani di tengah kebisingan informasi.</p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: center; font-style: italic;\">Dari satu nama, lahir suara bagi banyak kebenaran.</p>\n</blockquote>','Tentang Kami','','inherit','closed','closed','','2-autosave-v1','','','2025-10-21 14:06:26','2025-10-21 14:06:26','',2,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2062',0,'revision','',0),
(2063,1,'2025-10-21 14:08:20','2025-10-21 14:08:20','<h2>Tentang RezaErvani.com</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>RezaErvani.com</strong> lahir dari sebuah nama pribadi — seperti halnya beberapa media besar dunia yang juga berawal dari nama pendirinya, misalnya <em>Reuters</em> atau <em>Bloomberg</em>. Dari sana tumbuh keyakinan bahwa satu nama bisa menjadi simbol kepercayaan, pengetahuan, dan kepedulian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun <strong>RezaErvani.com</strong> tidak meniru siapa pun. Ia tumbuh dengan identitas dan arah sendiri: menjadi ruang untuk <strong>merekam sejarah</strong>, menyingkap kebenaran, dan menghadirkan <strong>perspektif yang benar tentang sejarah dan dunia Islam</strong>, terutama perjuangan rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kami percaya bahwa berita bukan hanya laporan tentang apa yang terjadi, tetapi juga upaya menjaga ingatan kolektif manusia. Dengan komitmen pada akurasi, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan, <strong>RezaErvani.com</strong> berusaha menjadi suara nurani di tengah kebisingan informasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: center; font-style: italic;\">Dari satu nama, lahir suara bagi banyak kebenaran.</p>\r\n<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify;\">عن موقع RezaErvani.com</h2>\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 20px;\">RezaErvani.com وُلِدَ من اسمٍ شخصي، كما بدأت بعض وسائل الإعلام العالمية الكبرى بأسماء مؤسسيها مثل رويترز وبلومبرغ. ومن هنا جاءت القناعة بأن اسماً واحداً يمكن أن يكون رمزاً للثقة والمعرفة والاهتمام الإنساني.</p>\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 20px;\">ومع ذلك، فإن RezaErvani.com لا يُقلِّد أحداً، بل ينمو بهويته واتجاهه الخاص، ليكون مساحةً لتوثيق التاريخ وكشف الحقائق وتقديم الرؤية الصحيحة للتاريخ والعالم الإسلامي، وخاصةً نضال الشعب الفلسطيني.</p>\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 20px;\">نؤمن بأن الأخبار ليست مجرد تقارير عمّا يحدث، بل هي جهدٌ للحفاظ على الذاكرة الجماعية للبشر. وبالالتزام بالدقة والعدالة والقيم الإنسانية، يسعى RezaErvani.com لأن يكون صوت الضمير وسط ضوضاء المعلومات.</p>\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align: center; font-style: italic; font-size: 20px;\">من اسمٍ واحدٍ، يولد صوتٌ لكثيرٍ من الحقائق.</p>\r\n<h2>About RezaErvani.com</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>RezaErvani.com</strong> was born from a personal name — much like several global media outlets that began with their founders’ names, such as <em>Reuters</em> or <em>Bloomberg</em>. From that idea grew the belief that one name can stand for trust, knowledge, and compassion.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">However, <strong>RezaErvani.com</strong> imitates no one. It has developed its own identity and direction — a space to <strong>document history</strong>, reveal the truth, and offer <strong>a just perspective on history and the Islamic world</strong>, particularly the struggle of the Palestinian people.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">We believe that news is not merely a report of events, but an effort to preserve the collective memory of humankind. With a commitment to accuracy, fairness, and humanity, <strong>RezaErvani.com</strong> strives to be a voice of conscience amid the noise of information.</p>\r\n<p style=\"text-align: center; font-style: italic;\">From one name, arises a voice for many truths.</p>','Tentang Kami','','inherit','closed','closed','','2-revision-v1','','','2025-10-21 14:08:20','2025-10-21 14:08:20','',2,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2063',0,'revision','',0),
(2065,1,'2025-10-21 15:18:15','2025-10-21 15:18:15','','menteri_pertanian_palestina','','inherit','open','closed','','menteri_pertanian_palestina','','','2025-10-21 15:18:15','2025-10-21 15:18:15','',2059,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/menteri_pertanian_palestina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2066,1,'2025-10-21 15:18:35','2025-10-21 15:18:35','','menteri_pertanian_palestina','','inherit','open','closed','','menteri_pertanian_palestina-2','','','2025-10-21 15:18:35','2025-10-21 15:18:35','',2059,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/menteri_pertanian_palestina-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2067,1,'2025-10-21 15:19:17','2025-10-21 15:19:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Pejabat Palestina dan Internasional: Pendudukan Melancarkan Perang Sistematis Terhadap Sektor Pertanian</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel tidak akan melepaskan Palestina begitu saja, perang terus mereka gencarkan, termasuk Perang Sistematis Israel pada Sektor Pertanian Palestina. Hal ini diungkap dengan jelas oleh Menteri Pertanian Palestina pada Selasa, 21 Oktober 2025</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 21 Oktober 2025 - Ramallah, Menteri Pertanian Palestina Rizq Salimiyah mengatakan bahwa sektor pertanian di Palestina sedang menghadapi transformasi besar dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pelanggaran sistematis oleh pendudukan Israel, yang menargetkan tanah, air, manusia, dan identitas nasional. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan struktural bagi tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa di kantor kementerian di Ramallah, bertajuk <em>“Menuju Kampanye Resmi, Rakyat, dan Sosial untuk Melindungi Musim Panen Zaitun dan Memperkuat Ketahanan Sektor Pertanian”</em>, Salimiyah menegaskan bahwa tantangan-tantangan ini menuntut penguatan solidaritas dan upaya bersama di tingkat lokal maupun internasional untuk mendukung ketahanan para petani, meningkatkan sistem ketahanan pangan, serta membangun ekonomi pertanian yang produktif, kuat, dan berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian Palestina merupakan pilar utama ekonomi nasional dan alat penting untuk mencapai ketahanan pangan serta kedaulatan atas sumber daya alam. Sektor ini menjadi pendorong utama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Saat ini, sektor pertanian menyumbang sekitar 8% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyediakan lebih dari 60.000 lapangan kerja langsung, menjadi sumber penghidupan utama bagi lebih dari 200.000 keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah menambahkan bahwa nilai tambah tahunan sektor ini mencapai sekitar 1 miliar dolar AS, sementara jumlah lahan pertanian mencapai lebih dari 138.000 unit, sebagian besar ditanami pohon zaitun, yang mencakup lebih dari 70% dari total pohon buah di Palestina dan berkontribusi lebih dari 14% terhadap total hasil pertanian nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri itu menekankan bahwa Israel menguasai lebih dari 60% wilayah Tepi Barat, sehingga menghalangi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, reklamasi, dan ekspansi pertanian. Padahal, jika lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan, nilainya dapat mencapai lebih dari 3 miliar dolar (10 miliar shekel) dan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru di wilayah Klasifikasi C, yang memungkinkan Palestina tidak lagi bergantung pada bantuan luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyoroti bahwa perang genosida di Jalur Gaza telah menyebabkan kerusakan besar pada sektor pertanian, dengan tingkat kehancuran melampaui 90% dari seluruh infrastruktur dan sumber daya pertanian, termasuk sumur irigasi, rumah kaca, dan fasilitas pertanian lainnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan drastis pada indikator ketahanan pangan, hingga PBB menyatakan status kelaparan di Gaza pada pertengahan Agustus lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait dengan pelanggaran Israel terhadap sektor pertanian di Tepi Barat, Salimiyah menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga pertengahan Oktober, lebih dari 5.353 petani telah menjadi korban, meningkat 17% dibandingkan tahun sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Total kerugian, katanya, telah melampaui 70,3 juta dolar AS, termasuk pembakaran dan pencabutan pohon, penghancuran infrastruktur pertanian, pembunuhan dan pencurian ternak, serta perampasan puluhan ribu dunum tanah yang kemudian diperuntukkan bagi proyek-proyek pemukiman ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2024, kementerian juga telah mendokumentasikan penghancuran lebih dari 15.000 pohon zaitun oleh pasukan pendudukan dalam kebijakan sistematis untuk mengusir para petani dan memutus sumber penghidupan mereka, yang berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, produksi domestik, stabilitas ekonomi, dan kondisi sosial ribuan keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Salimiyah menegaskan bahwa “Kampanye Zaitun 2025” merupakan contoh nyata dari kerja sama dan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Otoritas Penentangan Tembok dan Permukiman, serta sejumlah mitra lokal dan internasional, termasuk relawan asing — sebanyak 32 orang di antaranya ditangkap oleh pasukan pendudukan pada Kamis lalu. Para relawan tersebut, yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Inggris, Irlandia, dan Italia, kini ditahan di Penjara Ramla untuk dideportasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kampanye ini adalah untuk memperkuat ketahanan para petani dalam menghadapi serangan pemukim, memberikan dukungan logistik dan teknis seperti peralatan panen, perlindungan lapangan, serta membantu petani mengakses lahan yang terisolasi akibat pendudukan. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran dan menilai kerugian bekerja sama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah juga mengumumkan bahwa Kementerian Pertanian telah meluncurkan inisiatif “Benih Perubahan” untuk tahun 2025 dan 2026, sebagai kerangka strategis untuk memperkuat pertanian berkelanjutan, membangun ketahanan ekonomi dan sosial yang berbasis pada keamanan pangan dan air, serta memberikan dukungan cepat kepada para petani yang menjadi korban serangan pendudukan dan pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di akhir pernyataannya, Menteri Rizq Salimiyah menyerukan aksi cepat dan nyata dari komunitas internasional untuk melindungi para petani Palestina dari serangan berulang, serta mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam melindungi dan memperkuat ketahanan petani melalui inisiatif tanggap darurat, penyediaan anggaran, dan pendanaan rencana pemulihan pertanian nasional 2025–2027, serta program peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">158 Serangan Terhadap Pemetik Zaitun Sejak Awal Musim</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ketua Otoritas Penentangan Tembok dan Permukiman, Muayyad Sha’ban, mengumumkan bahwa tentara pendudukan dan para pemukim Israel telah melakukan 158 serangan terhadap para pemetik zaitun sejak awal musim panen tahun ini, di mana 141 di antaranya dilakukan oleh para pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan-serangan tersebut paling banyak terjadi di Provinsi Nablus dengan 56 kasus, diikuti oleh Provinsi Ramallah dengan 51 kasus, kemudian Provinsi Hebron dengan 15 kasus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sha’ban menjelaskan bahwa bentuk serangan itu bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, penangkapan, pembatasan gerak dan akses, ancaman dan intimidasi dalam berbagai bentuk, hingga penembakan langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa musim panen zaitun tahun ini merupakan yang paling sulit dan berbahaya dalam beberapa dekade terakhir, karena tentara dan para pemukim memanfaatkan situasi perang untuk melancarkan kejahatan mereka, dengan dukungan berbagai kebijakan dan undang-undang yang memperkuat tindakan teror dan penindasan.\r\nHal itu termasuk penutupan wilayah-wilayah Palestina, pemberlakuan zona militer tertutup, pemberian senjata kepada milisi pemukim, dan pembebasan mereka dari tanggung jawab hukum serta pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Muayyad Sha’ban juga mengungkapkan bahwa otoritasnya telah mendokumentasikan 74 kasus serangan terhadap lahan zaitun selama musim ini, di antaranya 29 kasus penebangan, perusakan, dan penggusuran lahan, yang menyebabkan kerusakan pada total 795 pohon zaitun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa negara pendudukan terus berupaya merusak gaya hidup rakyat Palestina yang secara historis terkait dengan tanah sebagai sumber penghidupan dan simbol kehidupan.\r\nMenurutnya, penargetan terhadap musim panen zaitun merupakan kebijakan sistematis untuk memutus hubungan rakyat Palestina dengan tanah mereka, sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk menguasai wilayah Palestina dan mencegah warga mengaksesnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\nSumber : <a href=\"https://wafa.ps\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Palestina</a>','Pemerintah : Perang Sistematis Israel ke Sektor Pertanian','','inherit','closed','closed','','2059-revision-v1','','','2025-10-21 15:19:17','2025-10-21 15:19:17','',2059,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2067',0,'revision','',0),
(2068,1,'2025-10-21 15:23:47','2025-10-21 15:23:47','<h2 style=\"text-align: center;\">Pejabat Palestina dan Internasional: Pendudukan Melancarkan Perang Sistematis Terhadap Sektor Pertanian (Bagian Kedua)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel tidak akan melepaskan Palestina begitu saja, perang terus mereka gencarkan, termasuk Perang Sistematis Israel pada Sektor Pertanian Palestina. Hal ini diungkap dengan jelas oleh Menteri Pertanian Palestina pada Selasa, 21 Oktober 2025</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2037\" data-end=\"2116\">Lembaga Bantuan Pertanian: 36 Ribu Dunum Kebun Zaitun Dihancurkan di Gaza</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2118\" data-end=\"2436\">Di pihak lain, Direktur Lembaga Bantuan Pertanian Palestina, Munjid Abu Jish, mengungkapkan bahwa perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza selama dua tahun terakhir telah menghancurkan 36 ribu dunum lahan zaitun, lebih dari 1,85 juta pohon zaitun, dan 31 pabrik pengolahan minyak zaitun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2438\" data-end=\"2644\">Ia menjelaskan bahwa sebelum perang, Jalur Gaza telah mencapai tahap swasembada minyak dan buah zaitun, namun kini wilayah tersebut membutuhkan rencana nasional terpadu untuk memulihkan posisinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2646\" data-end=\"2936\">Terkait wilayah Tepi Barat, Abu Jish menegaskan bahwa serangan oleh tentara pendudukan dan pemukim kini terjadi di seluruh daerah, tidak lagi terbatas pada beberapa desa atau kota. Ia juga menyoroti peningkatan fenomena pencurian buah zaitun yang kini terlihat semakin meluas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2938\" data-end=\"3529\">Ia menambahkan bahwa kegiatan Kementerian Pertanian dan lembaga-lembaga mitra tidak terbatas pada musim panen zaitun saja, yang menjadi sumber penghidupan bagi 100 ribu keluarga Palestina secara parsial, tetapi juga mencakup aktivitas sepanjang tahun untuk melindungi tanah dan pohon-pohon, seperti pembuatan jalan pertanian, reklamasi lahan, dan distribusi sarana produksi.<br data-start=\"3328\" data-end=\"3331\" />Menurutnya, perhatian terhadap pohon zaitun bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek nasional sebagai simbol keterikatan dan keteguhan rakyat Palestina terhadap tanah air mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3531\" data-end=\"3777\">Direktur Munjid Abu Jish menekankan bahwa Kampanye Zaitun Dunia 2025 bersifat terpadu, menggabungkan upaya lembaga resmi dan organisasi masyarakat sipil yang relevan, demi memperoleh dukungan terbesar bagi para petani Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3779\" data-end=\"4107\">Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kampanye ini adalah memperkuat solidaritas nasional dengan tanah dan para petani, terutama di tengah perkiraan hasil panen minyak zaitun yang rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana produksi diperkirakan hanya sekitar 7.000 ton — jumlah terendah dalam beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4109\" data-end=\"4278\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Abu Jish menambahkan bahwa kampanye ini juga berperan penting dalam mendokumentasikan serangan yang dilakukan oleh pendudukan dan para pemukim terhadap pohon zaitun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisioner Tinggi: Kekerasan Pemukim Meningkat Dengan Dukungan Pendudukan</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ajith Sunghay, Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Palestina, menyatakan bahwa peningkatan kekerasan terhadap musim panen zaitun bertujuan untuk memutus hubungan mendalam antara rakyat Palestina dan tanah mereka, dengan maksud mengambil alih wilayah tersebut dan mencabut hak kepemilikan warga, demi memudahkan ekspansi permukiman ilegal Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tiga tahun terakhir merupakan periode yang sangat sulit, di mana kekerasan pemukim dan pembatasan akses telah mencegah banyak petani Palestina memanen hasil pertanian mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menambahkan, <em>“Kekerasan para pemukim meningkat tajam baik dalam jumlah maupun frekuensi, dengan adanya keterlibatan, dukungan, dan dalam banyak kasus partisipasi langsung dari pasukan Israel — serta selalu terjadi dalam impunitas.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa hanya dua minggu setelah dimulainya musim panen tahun ini, telah terjadi serangan brutal oleh pemukim bersenjata terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak Palestina, serta terhadap aktivis dan relawan asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, pada paruh pertama tahun 2025, tercatat 757 serangan oleh pemukim yang menyebabkan korban luka dan kerusakan properti, meningkat 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perusakan Lahan dan Pembatasan Akses</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menjelaskan bahwa perusakan langsung terhadap lahan pertanian juga terus meningkat. Para pemukim telah membakar kebun, menebang pohon zaitun menggunakan gergaji mesin, serta menghancurkan rumah dan infrastruktur pertanian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, pos-pos pemeriksaan baru dan gerbang besi yang didirikan oleh pasukan pendudukan menyebabkan petani terisolasi dari lahan mereka, hingga dalam banyak kasus hasil panen mereka membusuk sebelum bisa dipanen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 96.000 dunum lahan zaitun tidak dapat dipanen, menyebabkan kerugian lebih dari 10 juta dolar AS bagi para petani Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Tren ini berlanjut pada musim 2024,” katanya, “karena tidak adanya perlindungan dan akuntabilitas. Risiko terus meningkat. Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari seribu warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel atau para pemukim di Tepi Barat, dan ribuan lainnya dipaksa mengungsi akibat serangan, pembatasan pergerakan, serta penghancuran rumah.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Upaya PBB dan Tanggung Jawab Hukum Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menjelaskan bahwa Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia di wilayah pendudukan Palestina sedang mengkoordinasikan kelompok perlindungan, termasuk dalam upaya pengawasan musim panen zaitun. PBB juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi perlindungan untuk memperkuat pemantauan dan dokumentasi, memberikan dukungan hukum, dan menambah kehadiran relawan sipil guna mencegah serangan dan perusakan lahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menekankan bahwa musim panen, yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi komunitas pedesaan Palestina, kini disertai kekerasan dan pembatasan yang mengkhawatirkan, terjadi di tengah percepatan pencaplokan tanah oleh Israel. Pejabat pemerintah Israel, katanya, bahkan secara terbuka menyatakan niat untuk mencaplok seluruh Tepi Barat dan mengusir warga Palestina secara paksa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menegaskan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum untuk mengakhiri pendudukan dan membatalkan pencaplokan Tepi Barat.\r\nIa menilai bahwa penolakan Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk hidup layak, aman, bermartabat, dan menentukan nasib sendiri adalah tindakan ilegal dan tidak dapat diterima.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa perang di Gaza tidak hanya menyebabkan puluhan ribu kematian dan pengungsian massal, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya berupa impunitas dan pengabaian terhadap hukum internasional serta nilai kemanusiaan, yang dampaknya kini meluas hingga ke Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay memperingatkan, <em>“Jika tidak ada langkah nyata untuk menjamin akuntabilitas dan menciptakan jalur menuju keadilan serta perdamaian, konsekuensinya akan dirasakan di seluruh dunia. Jalur hukum sudah sangat jelas.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa Mahkamah Internasional telah menegaskan kewajiban untuk mengakhiri pendudukan dan menarik diri dari seluruh wilayah Palestina yang diduduki, baik di Tepi Barat maupun Gaza, termasuk pembongkaran semua permukiman dan evakuasi para pemukim secara segera.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Direktur Kantor Komisaris Tinggi HAM di Palestina itu menegaskan bahwa Israel adalah kekuatan pendudukan dan oleh karena itu memiliki tanggung jawab hukum internasional yang luas, termasuk melindungi warga Palestina dan menjamin mereka dapat menjalankan hak-hak politik, ekonomi, dan sipil secara penuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menyerukan kepada komunitas internasional — khususnya negara-negara berpengaruh — untuk menekan Israel secara maksimal, menghentikan kebijakan pencaplokan yang semakin cepat, dan memastikan adanya pertanggungjawaban atas puluhan tahun pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa langkah pertama harus dimulai dari musim panen zaitun, dengan mendesak negara-negara anggota PBB untuk mendukung upaya perlindungan dan memastikan akses aman bagi para petani ke tanah mereka, tanpa mengabaikan akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi di musim-musim sebelumnya atau yang mungkin terjadi pada musim mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak dan memperkuat solidaritas internasional demi melindungi musim panen serta menjamin keselamatan para petani dan pekerja di lapangan.</p>\r\n<strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber : <a href=\"https://wafa.ps\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Palestina</a></p>','Pemerintah : Perang Sistematis Israel ke Sektor Pertanian (2)','','publish','open','open','','pemerintah-perang-sistematis-israel-ke-sektor-pertanian-2','','','2025-10-21 15:23:47','2025-10-21 15:23:47','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2068',0,'post','',0),
(2069,1,'2025-10-21 15:20:10','2025-10-21 15:20:10','<h2 style=\"text-align: center;\">Pejabat Palestina dan Internasional: Pendudukan Melancarkan Perang Sistematis Terhadap Sektor Pertanian (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel tidak akan melepaskan Palestina begitu saja, perang terus mereka gencarkan, termasuk Perang Sistematis Israel pada Sektor Pertanian Palestina. Hal ini diungkap dengan jelas oleh Menteri Pertanian Palestina pada Selasa, 21 Oktober 2025</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 21 Oktober 2025 - Ramallah, Menteri Pertanian Palestina Rizq Salimiyah mengatakan bahwa sektor pertanian di Palestina sedang menghadapi transformasi besar dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pelanggaran sistematis oleh pendudukan Israel, yang menargetkan tanah, air, manusia, dan identitas nasional. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan struktural bagi tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa di kantor kementerian di Ramallah, bertajuk <em>“Menuju Kampanye Resmi, Rakyat, dan Sosial untuk Melindungi Musim Panen Zaitun dan Memperkuat Ketahanan Sektor Pertanian”</em>, Salimiyah menegaskan bahwa tantangan-tantangan ini menuntut penguatan solidaritas dan upaya bersama di tingkat lokal maupun internasional untuk mendukung ketahanan para petani, meningkatkan sistem ketahanan pangan, serta membangun ekonomi pertanian yang produktif, kuat, dan berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian Palestina merupakan pilar utama ekonomi nasional dan alat penting untuk mencapai ketahanan pangan serta kedaulatan atas sumber daya alam. Sektor ini menjadi pendorong utama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Saat ini, sektor pertanian menyumbang sekitar 8% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyediakan lebih dari 60.000 lapangan kerja langsung, menjadi sumber penghidupan utama bagi lebih dari 200.000 keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah menambahkan bahwa nilai tambah tahunan sektor ini mencapai sekitar 1 miliar dolar AS, sementara jumlah lahan pertanian mencapai lebih dari 138.000 unit, sebagian besar ditanami pohon zaitun, yang mencakup lebih dari 70% dari total pohon buah di Palestina dan berkontribusi lebih dari 14% terhadap total hasil pertanian nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri itu menekankan bahwa Israel menguasai lebih dari 60% wilayah Tepi Barat, sehingga menghalangi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, reklamasi, dan ekspansi pertanian. Padahal, jika lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan, nilainya dapat mencapai lebih dari 3 miliar dolar (10 miliar shekel) dan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru di wilayah Klasifikasi C, yang memungkinkan Palestina tidak lagi bergantung pada bantuan luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyoroti bahwa perang genosida di Jalur Gaza telah menyebabkan kerusakan besar pada sektor pertanian, dengan tingkat kehancuran melampaui 90% dari seluruh infrastruktur dan sumber daya pertanian, termasuk sumur irigasi, rumah kaca, dan fasilitas pertanian lainnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan drastis pada indikator ketahanan pangan, hingga PBB menyatakan status kelaparan di Gaza pada pertengahan Agustus lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait dengan pelanggaran Israel terhadap sektor pertanian di Tepi Barat, Salimiyah menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga pertengahan Oktober, lebih dari 5.353 petani telah menjadi korban, meningkat 17% dibandingkan tahun sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Total kerugian, katanya, telah melampaui 70,3 juta dolar AS, termasuk pembakaran dan pencabutan pohon, penghancuran infrastruktur pertanian, pembunuhan dan pencurian ternak, serta perampasan puluhan ribu dunum tanah yang kemudian diperuntukkan bagi proyek-proyek pemukiman ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2024, kementerian juga telah mendokumentasikan penghancuran lebih dari 15.000 pohon zaitun oleh pasukan pendudukan dalam kebijakan sistematis untuk mengusir para petani dan memutus sumber penghidupan mereka, yang berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, produksi domestik, stabilitas ekonomi, dan kondisi sosial ribuan keluarga Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Salimiyah menegaskan bahwa “Kampanye Zaitun 2025” merupakan contoh nyata dari kerja sama dan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Otoritas Penentangan Tembok dan Permukiman, serta sejumlah mitra lokal dan internasional, termasuk relawan asing — sebanyak 32 orang di antaranya ditangkap oleh pasukan pendudukan pada Kamis lalu. Para relawan tersebut, yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Inggris, Irlandia, dan Italia, kini ditahan di Penjara Ramla untuk dideportasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kampanye ini adalah untuk memperkuat ketahanan para petani dalam menghadapi serangan pemukim, memberikan dukungan logistik dan teknis seperti peralatan panen, perlindungan lapangan, serta membantu petani mengakses lahan yang terisolasi akibat pendudukan. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran dan menilai kerugian bekerja sama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salimiyah juga mengumumkan bahwa Kementerian Pertanian telah meluncurkan inisiatif “Benih Perubahan” untuk tahun 2025 dan 2026, sebagai kerangka strategis untuk memperkuat pertanian berkelanjutan, membangun ketahanan ekonomi dan sosial yang berbasis pada keamanan pangan dan air, serta memberikan dukungan cepat kepada para petani yang menjadi korban serangan pendudukan dan pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di akhir pernyataannya, Menteri Rizq Salimiyah menyerukan aksi cepat dan nyata dari komunitas internasional untuk melindungi para petani Palestina dari serangan berulang, serta mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam melindungi dan memperkuat ketahanan petani melalui inisiatif tanggap darurat, penyediaan anggaran, dan pendanaan rencana pemulihan pertanian nasional 2025–2027, serta program peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">158 Serangan Terhadap Pemetik Zaitun Sejak Awal Musim</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ketua Otoritas Penentangan Tembok dan Permukiman, Muayyad Sha’ban, mengumumkan bahwa tentara pendudukan dan para pemukim Israel telah melakukan 158 serangan terhadap para pemetik zaitun sejak awal musim panen tahun ini, di mana 141 di antaranya dilakukan oleh para pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan-serangan tersebut paling banyak terjadi di Provinsi Nablus dengan 56 kasus, diikuti oleh Provinsi Ramallah dengan 51 kasus, kemudian Provinsi Hebron dengan 15 kasus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sha’ban menjelaskan bahwa bentuk serangan itu bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, penangkapan, pembatasan gerak dan akses, ancaman dan intimidasi dalam berbagai bentuk, hingga penembakan langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa musim panen zaitun tahun ini merupakan yang paling sulit dan berbahaya dalam beberapa dekade terakhir, karena tentara dan para pemukim memanfaatkan situasi perang untuk melancarkan kejahatan mereka, dengan dukungan berbagai kebijakan dan undang-undang yang memperkuat tindakan teror dan penindasan.\r\nHal itu termasuk penutupan wilayah-wilayah Palestina, pemberlakuan zona militer tertutup, pemberian senjata kepada milisi pemukim, dan pembebasan mereka dari tanggung jawab hukum serta pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Muayyad Sha’ban juga mengungkapkan bahwa otoritasnya telah mendokumentasikan 74 kasus serangan terhadap lahan zaitun selama musim ini, di antaranya 29 kasus penebangan, perusakan, dan penggusuran lahan, yang menyebabkan kerusakan pada total 795 pohon zaitun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa negara pendudukan terus berupaya merusak gaya hidup rakyat Palestina yang secara historis terkait dengan tanah sebagai sumber penghidupan dan simbol kehidupan.\r\nMenurutnya, penargetan terhadap musim panen zaitun merupakan kebijakan sistematis untuk memutus hubungan rakyat Palestina dengan tanah mereka, sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk menguasai wilayah Palestina dan mencegah warga mengaksesnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\nSumber : <a href=\"https://wafa.ps\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Palestina</a>','Pemerintah : Perang Sistematis Israel ke Sektor Pertanian (1)','','inherit','closed','closed','','2059-revision-v1','','','2025-10-21 15:20:10','2025-10-21 15:20:10','',2059,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2069',0,'revision','',0),
(2070,1,'2025-10-21 15:23:47','2025-10-21 15:23:47','<h2 style=\"text-align: center;\">Pejabat Palestina dan Internasional: Pendudukan Melancarkan Perang Sistematis Terhadap Sektor Pertanian (Bagian Kedua)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel tidak akan melepaskan Palestina begitu saja, perang terus mereka gencarkan, termasuk Perang Sistematis Israel pada Sektor Pertanian Palestina. Hal ini diungkap dengan jelas oleh Menteri Pertanian Palestina pada Selasa, 21 Oktober 2025</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2037\" data-end=\"2116\">Lembaga Bantuan Pertanian: 36 Ribu Dunum Kebun Zaitun Dihancurkan di Gaza</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2118\" data-end=\"2436\">Di pihak lain, Direktur Lembaga Bantuan Pertanian Palestina, Munjid Abu Jish, mengungkapkan bahwa perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza selama dua tahun terakhir telah menghancurkan 36 ribu dunum lahan zaitun, lebih dari 1,85 juta pohon zaitun, dan 31 pabrik pengolahan minyak zaitun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2438\" data-end=\"2644\">Ia menjelaskan bahwa sebelum perang, Jalur Gaza telah mencapai tahap swasembada minyak dan buah zaitun, namun kini wilayah tersebut membutuhkan rencana nasional terpadu untuk memulihkan posisinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2646\" data-end=\"2936\">Terkait wilayah Tepi Barat, Abu Jish menegaskan bahwa serangan oleh tentara pendudukan dan pemukim kini terjadi di seluruh daerah, tidak lagi terbatas pada beberapa desa atau kota. Ia juga menyoroti peningkatan fenomena pencurian buah zaitun yang kini terlihat semakin meluas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2938\" data-end=\"3529\">Ia menambahkan bahwa kegiatan Kementerian Pertanian dan lembaga-lembaga mitra tidak terbatas pada musim panen zaitun saja, yang menjadi sumber penghidupan bagi 100 ribu keluarga Palestina secara parsial, tetapi juga mencakup aktivitas sepanjang tahun untuk melindungi tanah dan pohon-pohon, seperti pembuatan jalan pertanian, reklamasi lahan, dan distribusi sarana produksi.<br data-start=\"3328\" data-end=\"3331\" />Menurutnya, perhatian terhadap pohon zaitun bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek nasional sebagai simbol keterikatan dan keteguhan rakyat Palestina terhadap tanah air mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3531\" data-end=\"3777\">Direktur Munjid Abu Jish menekankan bahwa Kampanye Zaitun Dunia 2025 bersifat terpadu, menggabungkan upaya lembaga resmi dan organisasi masyarakat sipil yang relevan, demi memperoleh dukungan terbesar bagi para petani Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3779\" data-end=\"4107\">Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kampanye ini adalah memperkuat solidaritas nasional dengan tanah dan para petani, terutama di tengah perkiraan hasil panen minyak zaitun yang rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana produksi diperkirakan hanya sekitar 7.000 ton — jumlah terendah dalam beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4109\" data-end=\"4278\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Abu Jish menambahkan bahwa kampanye ini juga berperan penting dalam mendokumentasikan serangan yang dilakukan oleh pendudukan dan para pemukim terhadap pohon zaitun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisioner Tinggi: Kekerasan Pemukim Meningkat Dengan Dukungan Pendudukan</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ajith Sunghay, Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Palestina, menyatakan bahwa peningkatan kekerasan terhadap musim panen zaitun bertujuan untuk memutus hubungan mendalam antara rakyat Palestina dan tanah mereka, dengan maksud mengambil alih wilayah tersebut dan mencabut hak kepemilikan warga, demi memudahkan ekspansi permukiman ilegal Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tiga tahun terakhir merupakan periode yang sangat sulit, di mana kekerasan pemukim dan pembatasan akses telah mencegah banyak petani Palestina memanen hasil pertanian mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menambahkan, <em>“Kekerasan para pemukim meningkat tajam baik dalam jumlah maupun frekuensi, dengan adanya keterlibatan, dukungan, dan dalam banyak kasus partisipasi langsung dari pasukan Israel — serta selalu terjadi dalam impunitas.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa hanya dua minggu setelah dimulainya musim panen tahun ini, telah terjadi serangan brutal oleh pemukim bersenjata terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak Palestina, serta terhadap aktivis dan relawan asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, pada paruh pertama tahun 2025, tercatat 757 serangan oleh pemukim yang menyebabkan korban luka dan kerusakan properti, meningkat 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perusakan Lahan dan Pembatasan Akses</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menjelaskan bahwa perusakan langsung terhadap lahan pertanian juga terus meningkat. Para pemukim telah membakar kebun, menebang pohon zaitun menggunakan gergaji mesin, serta menghancurkan rumah dan infrastruktur pertanian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, pos-pos pemeriksaan baru dan gerbang besi yang didirikan oleh pasukan pendudukan menyebabkan petani terisolasi dari lahan mereka, hingga dalam banyak kasus hasil panen mereka membusuk sebelum bisa dipanen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 96.000 dunum lahan zaitun tidak dapat dipanen, menyebabkan kerugian lebih dari 10 juta dolar AS bagi para petani Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Tren ini berlanjut pada musim 2024,” katanya, “karena tidak adanya perlindungan dan akuntabilitas. Risiko terus meningkat. Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari seribu warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel atau para pemukim di Tepi Barat, dan ribuan lainnya dipaksa mengungsi akibat serangan, pembatasan pergerakan, serta penghancuran rumah.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Upaya PBB dan Tanggung Jawab Hukum Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menjelaskan bahwa Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia di wilayah pendudukan Palestina sedang mengkoordinasikan kelompok perlindungan, termasuk dalam upaya pengawasan musim panen zaitun. PBB juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi perlindungan untuk memperkuat pemantauan dan dokumentasi, memberikan dukungan hukum, dan menambah kehadiran relawan sipil guna mencegah serangan dan perusakan lahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menekankan bahwa musim panen, yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi komunitas pedesaan Palestina, kini disertai kekerasan dan pembatasan yang mengkhawatirkan, terjadi di tengah percepatan pencaplokan tanah oleh Israel. Pejabat pemerintah Israel, katanya, bahkan secara terbuka menyatakan niat untuk mencaplok seluruh Tepi Barat dan mengusir warga Palestina secara paksa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menegaskan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum untuk mengakhiri pendudukan dan membatalkan pencaplokan Tepi Barat.\r\nIa menilai bahwa penolakan Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk hidup layak, aman, bermartabat, dan menentukan nasib sendiri adalah tindakan ilegal dan tidak dapat diterima.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa perang di Gaza tidak hanya menyebabkan puluhan ribu kematian dan pengungsian massal, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya berupa impunitas dan pengabaian terhadap hukum internasional serta nilai kemanusiaan, yang dampaknya kini meluas hingga ke Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay memperingatkan, <em>“Jika tidak ada langkah nyata untuk menjamin akuntabilitas dan menciptakan jalur menuju keadilan serta perdamaian, konsekuensinya akan dirasakan di seluruh dunia. Jalur hukum sudah sangat jelas.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa Mahkamah Internasional telah menegaskan kewajiban untuk mengakhiri pendudukan dan menarik diri dari seluruh wilayah Palestina yang diduduki, baik di Tepi Barat maupun Gaza, termasuk pembongkaran semua permukiman dan evakuasi para pemukim secara segera.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Direktur Kantor Komisaris Tinggi HAM di Palestina itu menegaskan bahwa Israel adalah kekuatan pendudukan dan oleh karena itu memiliki tanggung jawab hukum internasional yang luas, termasuk melindungi warga Palestina dan menjamin mereka dapat menjalankan hak-hak politik, ekonomi, dan sipil secara penuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menyerukan kepada komunitas internasional — khususnya negara-negara berpengaruh — untuk menekan Israel secara maksimal, menghentikan kebijakan pencaplokan yang semakin cepat, dan memastikan adanya pertanggungjawaban atas puluhan tahun pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa langkah pertama harus dimulai dari musim panen zaitun, dengan mendesak negara-negara anggota PBB untuk mendukung upaya perlindungan dan memastikan akses aman bagi para petani ke tanah mereka, tanpa mengabaikan akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi di musim-musim sebelumnya atau yang mungkin terjadi pada musim mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sunghay menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak dan memperkuat solidaritas internasional demi melindungi musim panen serta menjamin keselamatan para petani dan pekerja di lapangan.</p>\r\n<strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber : <a href=\"https://wafa.ps\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Palestina</a></p>','Pemerintah : Perang Sistematis Israel ke Sektor Pertanian (2)','','inherit','closed','closed','','2068-revision-v1','','','2025-10-21 15:23:47','2025-10-21 15:23:47','',2068,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2070',0,'revision','',0),
(2071,1,'2025-10-21 15:36:22','2025-10-21 15:36:22','<h2 style=\"text-align: center;\">PBB: Pasokan Gaza Tidak Cukup untuk Menghadapi Kelaparan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Untuk memulihkan Gaza secepatnya, maka bantuan juga harus masuk secepatnya. PBB memperingatkan bahwa hingga saat ini Pasokan Gaza Tidak Cukup untuk Menghadapi Kelaparan, terlebih dengan tidak lancarnya pembukaan gerbang perbatasan Rafah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Program Pangan Dunia (WFP) menegaskan bahwa kelanjutan gencatan senjata di Jalur Gaza sangat “vital” untuk menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan dan menyelamatkan nyawa, seraya memperingatkan bahwa pasokan yang telah masuk ke Gaza utara “belum dalam jumlah yang dibutuhkan” untuk menghadapi ancaman kelaparan yang semakin parah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara program yang berada di bawah naungan PBB, Abeer Atefa, dalam konferensi pers di Jenewa pada hari Selasa mengatakan, <em>“Kelanjutan gencatan senjata adalah hal yang sangat penting. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa dan memerangi kelaparan di Gaza utara.”</em> Ia menegaskan bahwa penghormatan penuh terhadap gencatan senjata yang berkelanjutan “akan memungkinkan program ini merespons dengan kapasitas yang diperlukan dan mendukung operasi distribusi lapangan secara efektif.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Atefa menambahkan bahwa pertempuran yang kembali pecah telah menghalangi masuknya bantuan pada hari Minggu, menjelaskan bahwa sejak dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober tahun ini, program tersebut telah berhasil memasukkan 530 truk yang membawa lebih dari 6.700 ton bahan makanan, cukup untuk memberi makan sekitar setengah juta orang selama dua minggu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski terdapat kemajuan dalam perluasan jangkauan distribusi — dengan jumlah titik distribusi meningkat menjadi 26 lokasi dibandingkan hanya lima pada pekan sebelumnya — Atefa menjelaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari target 145 titik distribusi di seluruh wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menekankan bahwa bantuan saat ini masuk melalui dua perlintasan, Kisuﬁm dan Kerem Abu Salem, namun pengiriman ke Gaza utara tetap sangat sulit, sambil menyerukan agar perlintasan Zikim segera dibuka untuk memudahkan penyaluran bantuan ke wilayah yang paling terdampak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kita harus segera bertindak di pos-pos perbatasan ini,” kata juru bicara tersebut, memperingatkan bahwa situasi pangan di Gaza utara sangat kritis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut data Program Pangan Dunia, sekitar sepertiga keluarga di Jalur Gaza tidak makan selama beberapa hari berturut-turut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, UNICEF menyebut bahwa 39% penduduk Gaza tidak makan selama berhari-hari, dan 320.000 anak di bawah usia lima tahun berisiko menderita kekurangan gizi akut. Selain itu, 290.000 anak di bawah usia lima tahun serta 150.000 ibu hamil dan menyusui membutuhkan bantuan nutrisi dan suplemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring dengan perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, negara itu juga menjalankan kebijakan kelaparan sistematis di wilayah tersebut, yang telah menyebabkan kematian 463 warga Palestina, termasuk 157 anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AFP</a></p>','PBB: Pasokan Gaza Tidak Cukup untuk Menghadapi Kelaparan','','publish','open','open','','pbb-pasokan-gaza-tidak-cukup-untuk-menghadapi-kelaparan','','','2025-10-21 15:36:45','2025-10-21 15:36:45','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2071',0,'post','',0),
(2072,1,'2025-10-21 15:34:50','2025-10-21 15:34:50','','bantuan_ke_palestina','','inherit','open','closed','','bantuan_ke_palestina','','','2025-10-21 15:34:50','2025-10-21 15:34:50','',2071,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/bantuan_ke_palestina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2073,1,'2025-10-21 15:36:22','2025-10-21 15:36:22','<h2 style=\"text-align: center;\">PBB: Pasokan Gaza Tidak Cukup untuk Menghadapi Kelaparan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Untuk memulihkan Gaza secepatnya, maka bantuan juga harus masuk secepatnya. PBB memperingatkan bahwa hingga saat ini Pasokan Gaza Tidak Cukup untuk Menghadapi Kelaparan, terlebih dengan tidak lancarnya pembukaan gerbang perbatasan Rafah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 21 Oktober 2025 - Program Pangan Dunia (WFP) menegaskan bahwa kelanjutan gencatan senjata di Jalur Gaza sangat “vital” untuk menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan dan menyelamatkan nyawa, seraya memperingatkan bahwa pasokan yang telah masuk ke Gaza utara “belum dalam jumlah yang dibutuhkan” untuk menghadapi ancaman kelaparan yang semakin parah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara program yang berada di bawah naungan PBB, Abeer Atefa, dalam konferensi pers di Jenewa pada hari Selasa mengatakan, <em>“Kelanjutan gencatan senjata adalah hal yang sangat penting. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa dan memerangi kelaparan di Gaza utara.”</em> Ia menegaskan bahwa penghormatan penuh terhadap gencatan senjata yang berkelanjutan “akan memungkinkan program ini merespons dengan kapasitas yang diperlukan dan mendukung operasi distribusi lapangan secara efektif.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Atefa menambahkan bahwa pertempuran yang kembali pecah telah menghalangi masuknya bantuan pada hari Minggu, menjelaskan bahwa sejak dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober tahun ini, program tersebut telah berhasil memasukkan 530 truk yang membawa lebih dari 6.700 ton bahan makanan, cukup untuk memberi makan sekitar setengah juta orang selama dua minggu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski terdapat kemajuan dalam perluasan jangkauan distribusi — dengan jumlah titik distribusi meningkat menjadi 26 lokasi dibandingkan hanya lima pada pekan sebelumnya — Atefa menjelaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari target 145 titik distribusi di seluruh wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menekankan bahwa bantuan saat ini masuk melalui dua perlintasan, Kisuﬁm dan Kerem Abu Salem, namun pengiriman ke Gaza utara tetap sangat sulit, sambil menyerukan agar perlintasan Zikim segera dibuka untuk memudahkan penyaluran bantuan ke wilayah yang paling terdampak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kita harus segera bertindak di pos-pos perbatasan ini,” kata juru bicara tersebut, memperingatkan bahwa situasi pangan di Gaza utara sangat kritis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut data Program Pangan Dunia, sekitar sepertiga keluarga di Jalur Gaza tidak makan selama beberapa hari berturut-turut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, UNICEF menyebut bahwa 39% penduduk Gaza tidak makan selama berhari-hari, dan 320.000 anak di bawah usia lima tahun berisiko menderita kekurangan gizi akut. Selain itu, 290.000 anak di bawah usia lima tahun serta 150.000 ibu hamil dan menyusui membutuhkan bantuan nutrisi dan suplemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring dengan perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, negara itu juga menjalankan kebijakan kelaparan sistematis di wilayah tersebut, yang telah menyebabkan kematian 463 warga Palestina, termasuk 157 anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AFP</a></p>','PBB: Pasokan Gaza Tidak Cukup untuk Menghadapi Kelaparan','','inherit','closed','closed','','2071-revision-v1','','','2025-10-21 15:36:22','2025-10-21 15:36:22','',2071,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2073',0,'revision','',0),
(2074,1,'2025-10-21 15:36:45','2025-10-21 15:36:45','<h2 style=\"text-align: center;\">PBB: Pasokan Gaza Tidak Cukup untuk Menghadapi Kelaparan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Untuk memulihkan Gaza secepatnya, maka bantuan juga harus masuk secepatnya. PBB memperingatkan bahwa hingga saat ini Pasokan Gaza Tidak Cukup untuk Menghadapi Kelaparan, terlebih dengan tidak lancarnya pembukaan gerbang perbatasan Rafah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Program Pangan Dunia (WFP) menegaskan bahwa kelanjutan gencatan senjata di Jalur Gaza sangat “vital” untuk menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan dan menyelamatkan nyawa, seraya memperingatkan bahwa pasokan yang telah masuk ke Gaza utara “belum dalam jumlah yang dibutuhkan” untuk menghadapi ancaman kelaparan yang semakin parah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara program yang berada di bawah naungan PBB, Abeer Atefa, dalam konferensi pers di Jenewa pada hari Selasa mengatakan, <em>“Kelanjutan gencatan senjata adalah hal yang sangat penting. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa dan memerangi kelaparan di Gaza utara.”</em> Ia menegaskan bahwa penghormatan penuh terhadap gencatan senjata yang berkelanjutan “akan memungkinkan program ini merespons dengan kapasitas yang diperlukan dan mendukung operasi distribusi lapangan secara efektif.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Atefa menambahkan bahwa pertempuran yang kembali pecah telah menghalangi masuknya bantuan pada hari Minggu, menjelaskan bahwa sejak dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober tahun ini, program tersebut telah berhasil memasukkan 530 truk yang membawa lebih dari 6.700 ton bahan makanan, cukup untuk memberi makan sekitar setengah juta orang selama dua minggu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski terdapat kemajuan dalam perluasan jangkauan distribusi — dengan jumlah titik distribusi meningkat menjadi 26 lokasi dibandingkan hanya lima pada pekan sebelumnya — Atefa menjelaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari target 145 titik distribusi di seluruh wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menekankan bahwa bantuan saat ini masuk melalui dua perlintasan, Kisuﬁm dan Kerem Abu Salem, namun pengiriman ke Gaza utara tetap sangat sulit, sambil menyerukan agar perlintasan Zikim segera dibuka untuk memudahkan penyaluran bantuan ke wilayah yang paling terdampak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kita harus segera bertindak di pos-pos perbatasan ini,” kata juru bicara tersebut, memperingatkan bahwa situasi pangan di Gaza utara sangat kritis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut data Program Pangan Dunia, sekitar sepertiga keluarga di Jalur Gaza tidak makan selama beberapa hari berturut-turut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, UNICEF menyebut bahwa 39% penduduk Gaza tidak makan selama berhari-hari, dan 320.000 anak di bawah usia lima tahun berisiko menderita kekurangan gizi akut. Selain itu, 290.000 anak di bawah usia lima tahun serta 150.000 ibu hamil dan menyusui membutuhkan bantuan nutrisi dan suplemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring dengan perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, negara itu juga menjalankan kebijakan kelaparan sistematis di wilayah tersebut, yang telah menyebabkan kematian 463 warga Palestina, termasuk 157 anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AFP</a></p>','PBB: Pasokan Gaza Tidak Cukup untuk Menghadapi Kelaparan','','inherit','closed','closed','','2071-revision-v1','','','2025-10-21 15:36:45','2025-10-21 15:36:45','',2071,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2074',0,'revision','',0),
(2075,1,'2025-10-22 10:23:46','2025-10-22 10:23:46','<h2 style=\"text-align: center;\">Bagaimana Israel Membunuh Tentara Sendiri, Menyalahkan Hamas, dan Melanggar Gencatan Senjata Lagi</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh Robert Inlakesh</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Israel Bunuh Tentara Sendiri lalu Salahkan Hamas? ini kami arsipkan dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel memiliki sejarah panjang dalam melanggar perjanjian — saat ini perjanjian gencatan senjata di Suriah dan Lebanon, dan kini di Gaza. Media arus utama Barat selalu menggambarkan Israel sebagai korban abadi.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah secara rutin melanggar gencatan senjata di Gaza setiap hari sejak diberlakukan, dan menewaskan puluhan warga sipil dalam prosesnya, pada hari Minggu ini Israel memutuskan untuk sementara meninggalkan perjanjian itu sama sekali, sebelum kemudian memutuskan untuk menerapkannya kembali. Meskipun seluruh insiden tersebut merupakan rancangan Israel sendiri, media korporat Barat menyebut pelanggaran Israel itu sebagai sebuah “ujian”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Minggu ini, laporan tiba-tiba muncul bahwa sekelompok tentara Israel telah disergap oleh pejuang Palestina di Rafah, yang terletak di belakang apa yang disebut “Garis Kuning”, wilayah di mana tentara Israel menolak untuk mundur. Insiden itu hampir seketika memicu Israel untuk melancarkan gelombang baru serangan udara intens di seluruh wilayah pesisir yang terkepung itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Secara keseluruhan, dinyatakan bahwa setidaknya 100 serangan udara dilakukan terhadap Gaza. Walla News Israel dan media lain melaporkan tentang “runtuhnya” gencatan senjata pada saat itu, dengan klaim bahwa militer pendudukan memutuskan untuk menyerang infrastruktur terowongan yang sebelumnya tidak tersentuh selama dua tahun genosida berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Senin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian menyombongkan diri bahwa mereka telah menjatuhkan “153 ton bom” di berbagai lokasi di Gaza, yang menewaskan setidaknya 44 warga sipil. Ia juga mengumumkan penutupan seluruh titik masuk ke wilayah yang terkepung itu dan pemblokiran total bantuan kemanusiaan, sebelum tiba-tiba membatalkan langkah-langkah tersebut. Semua ini diklaim sebagai tanggapan atas kematian dua tentara Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, laporan dari lapangan menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dari apa yang disampaikan Israel sepanjang hari Minggu. Awalnya, Hamas merilis pernyataan yang membantah keterlibatannya dalam pembunuhan dua tentara Israel tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemudian, sejumlah jurnalis Israel, Palestina, dan Amerika — masing-masing mengutip sumber mereka sendiri — mulai melaporkan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah dua tentara Israel yang tewas itu secara tidak sengaja melindas bahan peledak yang belum meledak. Dinyatakan pula bahwa setidaknya tiga orang Israel lainnya terluka dalam insiden itu, salah satunya dalam kondisi serius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hingga kini belum jelas apakah bahan peledak yang belum meledak itu telah dimodifikasi menjadi IED (bom rakitan) dan sebelumnya ditinggalkan oleh para pejuang Palestina, atau apakah itu merupakan salah satu dari puluhan ribu bom sejenis yang gagal meledak saat dijatuhkan sebelumnya. Dari pihak Israel sendiri, “sensor militer”-nya telah memberlakukan larangan pemberitaan internal tentang insiden tersebut, hanya merilis nama dua tentara yang tewas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut jurnalis Palestina Younis Tirawi, alasan diberlakukannya sensor yang begitu ketat atas insiden itu adalah karena warga Israel yang terluka lainnya bukanlah militer, melainkan kontraktor sipil yang ditempatkan di bagian Gaza yang dikendalikan Israel untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembongkaran. Oleh karena itu, otoritas Israel ingin menutup-nutupi hal ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penilaian Tirawi, yang didasarkan pada sumber anonimnya sendiri, tampaknya sejalan dengan fakta di lapangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun isu ini sebagian besar tidak banyak dilaporkan, Kementerian Pertahanan Israel telah merekrut kontraktor swasta untuk membantu upaya pembongkaran di wilayah yang sebelumnya disebut zona penyangga Gaza milik Israel. Iklan yang dipasang di Facebook bahkan menawarkan pekerjaan kepada warga Israel dengan bayaran hingga 882 dolar per hari untuk mengemudikan buldoser dan membantu dalam pekerjaan pembongkaran. Militer Israel juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Israel untuk menyewa peralatan penggalian berat mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Haaretz News sebelumnya melaporkan bahwa industri pembongkaran baru ini menelan biaya setidaknya 30 juta dolar per bulan. Dengan kata lain, mengingat sekitar 60.000 bisnis telah tutup, dan industri pariwisata Israel — terutama di utara dan selatan — mengalami pukulan berat, industri pembongkaran justru menjadi bisnis yang menguntungkan bagi banyak warga Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika dikaitkan dengan bukti yang diposting di media sosial oleh tentara Israel yang terus menghancurkan infrastruktur sipil yang tersisa di sisi mereka dari Garis Kuning, masuk akal bahwa kontraktor sipil masih digunakan untuk melakukan pekerjaan pembongkaran tersebut. Jelas, ini bukan hanya pelanggaran terhadap gencatan senjata — yang menurut kantor media pemerintah Gaza telah terjadi sebanyak 80 kali sejauh ini — tetapi juga masalah serius karena militer Israel secara aktif membayar rakyatnya sendiri uang bahaya untuk melakukan operasi semacam itu, sehingga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun demikian, narasi resmi Israel tetap menyebut bahwa Hamas bertanggung jawab atas insiden tersebut dan bahwa mereka hanya “merespons,” meskipun media Israel sendiri mengakui bahwa Israel adalah pihak pertama yang melanggar perjanjian gencatan senjata. Adapun klaim militer Israel bahwa mereka menyerang infrastruktur terowongan yang belum pernah menjadi target selama dua tahun terakhir, tidak ada bukti yang mendukung hal itu, dan tampaknya sangat tidak mungkin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, berbicara kepada Channel 14 News untuk menyerukan agar “membuka gerbang neraka” terhadap Gaza setelah mereka menerima sisa tawanan mereka. Seruan ini sejalan dengan retorika dari sejumlah pejabat lain yang memandang kembalinya para tawanan dari Gaza sebagai lampu hijau untuk menyerang wilayah pesisir yang terkepung itu dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, media arus utama Barat kembali menunjukkan bahwa mereka tidak lebih dari sekumpulan penulis bayaran bagi para pendana Zionis kaya dan kementerian luar negeri Israel. Associated Press bahkan menerbitkan laporan berjudul “Israel menyerang Gaza dalam ujian besar pertama gencatan senjata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hal ini bisa saja diabaikan setelah dua tahun laporan serupa yang sama buruknya mengenai genosida di Gaza dari berbagai media korporat, tetap penting untuk terus menyoroti standar ganda rasis yang digunakan. Associated Press harus dimintai pertanggungjawaban atas pemberitaan yang sangat bias tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para tentara Israel seharusnya tidak sedang menghancurkan infrastruktur sipil Palestina selama masa gencatan senjata. Jika mereka tidak terus memerintahkan tentaranya untuk melaksanakan misi semacam itu dan benar-benar mematuhi gencatan senjata, dua orang di antara mereka tidak akan tewas. Kemudian, meskipun mereka mengetahui dengan pasti bahwa Hamas tidak memerintahkan serangan apa pun, Israel tetap melanggar gencatan senjata secara besar-besaran — yang oleh media Israel diartikan sebagai kembalinya keadaan perang. Ini bukan sebuah “ujian.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelanggaran semacam itu terhadap gencatan senjata Gaza seharusnya tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Israel telah melakukan lebih dari 5.000 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon, dan mulai melanggarnya sejak hari pertama perjanjian itu diterapkan oleh pihak Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, hampir satu tahun kemudian, Israel menolak meninggalkan wilayah selatan Lebanon, bahkan memutuskan untuk memperluas zona yang mereka duduki secara ilegal. Di Suriah yang bertetangga, Israel juga telah meninggalkan perjanjian gencatan senjata sebelumnya dan saat ini terus menduduki lebih banyak wilayah di sana.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun media Palestina dan Israel sama-sama memiliki bias yang jelas — hal yang melekat pada semua media karena objektivitas mutlak tidak mungkin — media korporat Barat berada di kelas tersendiri dalam hal penyesatan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media korporat tersebut tidak mewakili perspektif Palestina maupun Israel. Mereka mengkurasi gambaran fiktif tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang dibuat condong untuk dengan sengaja menipu audiens Barat melalui publikasi konten yang dirancang khusus untuk meyakinkan bahwa Israel benar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media-media tersebut menggambarkan Israel sekaligus sebagai korban abadi dan pahlawan. Dalam karya fiksi kolektif ini — yang mewakili semesta paralel — sang pahlawan terkadang memang melakukan kesalahan, tetapi ia selalu menjadi otoritas, selalu layak mendapat pembenaran, dan tidak pernah mungkin menjadi pihak yang memulai perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.palestinechronicle.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Palestine Chronicle</a></p>','Bagaimana Israel Bunuh Tentara Sendiri lalu Salahkan Hamas?','','publish','open','open','','bagaimana-israel-bunuh-tentara-sendiri-lalu-salahkan-hamas','','','2025-10-22 10:24:36','2025-10-22 10:24:36','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2075',0,'post','',0),
(2076,1,'2025-10-22 10:23:40','2025-10-22 10:23:40','','tentara_israel','','inherit','open','closed','','tentara_israel','','','2025-10-22 10:23:40','2025-10-22 10:23:40','',2075,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/tentara_israel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2077,1,'2025-10-22 10:23:46','2025-10-22 10:23:46','<h2 style=\"text-align: center;\">Bagaimana Israel Membunuh Tentara Sendiri, Menyalahkan Hamas, dan Melanggar Gencatan Senjata Lagi</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh Robert Inlakesh</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Israel Bunuh Tentara Sendiri lalu Salahkan Hamas? ini kami arsipkan dalam Kategori Analisa</em></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel memiliki sejarah panjang dalam melanggar perjanjian — saat ini perjanjian gencatan senjata di Suriah dan Lebanon, dan kini di Gaza. Media arus utama Barat selalu menggambarkan Israel sebagai korban abadi.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah secara rutin melanggar gencatan senjata di Gaza setiap hari sejak diberlakukan, dan menewaskan puluhan warga sipil dalam prosesnya, pada hari Minggu ini Israel memutuskan untuk sementara meninggalkan perjanjian itu sama sekali, sebelum kemudian memutuskan untuk menerapkannya kembali. Meskipun seluruh insiden tersebut merupakan rancangan Israel sendiri, media korporat Barat menyebut pelanggaran Israel itu sebagai sebuah “ujian”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Minggu ini, laporan tiba-tiba muncul bahwa sekelompok tentara Israel telah disergap oleh pejuang Palestina di Rafah, yang terletak di belakang apa yang disebut “Garis Kuning”, wilayah di mana tentara Israel menolak untuk mundur. Insiden itu hampir seketika memicu Israel untuk melancarkan gelombang baru serangan udara intens di seluruh wilayah pesisir yang terkepung itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Secara keseluruhan, dinyatakan bahwa setidaknya 100 serangan udara dilakukan terhadap Gaza. Walla News Israel dan media lain melaporkan tentang “runtuhnya” gencatan senjata pada saat itu, dengan klaim bahwa militer pendudukan memutuskan untuk menyerang infrastruktur terowongan yang sebelumnya tidak tersentuh selama dua tahun genosida berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Senin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian menyombongkan diri bahwa mereka telah menjatuhkan “153 ton bom” di berbagai lokasi di Gaza, yang menewaskan setidaknya 44 warga sipil. Ia juga mengumumkan penutupan seluruh titik masuk ke wilayah yang terkepung itu dan pemblokiran total bantuan kemanusiaan, sebelum tiba-tiba membatalkan langkah-langkah tersebut. Semua ini diklaim sebagai tanggapan atas kematian dua tentara Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, laporan dari lapangan menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dari apa yang disampaikan Israel sepanjang hari Minggu. Awalnya, Hamas merilis pernyataan yang membantah keterlibatannya dalam pembunuhan dua tentara Israel tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemudian, sejumlah jurnalis Israel, Palestina, dan Amerika — masing-masing mengutip sumber mereka sendiri — mulai melaporkan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah dua tentara Israel yang tewas itu secara tidak sengaja melindas bahan peledak yang belum meledak. Dinyatakan pula bahwa setidaknya tiga orang Israel lainnya terluka dalam insiden itu, salah satunya dalam kondisi serius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hingga kini belum jelas apakah bahan peledak yang belum meledak itu telah dimodifikasi menjadi IED (bom rakitan) dan sebelumnya ditinggalkan oleh para pejuang Palestina, atau apakah itu merupakan salah satu dari puluhan ribu bom sejenis yang gagal meledak saat dijatuhkan sebelumnya. Dari pihak Israel sendiri, “sensor militer”-nya telah memberlakukan larangan pemberitaan internal tentang insiden tersebut, hanya merilis nama dua tentara yang tewas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut jurnalis Palestina Younis Tirawi, alasan diberlakukannya sensor yang begitu ketat atas insiden itu adalah karena warga Israel yang terluka lainnya bukanlah militer, melainkan kontraktor sipil yang ditempatkan di bagian Gaza yang dikendalikan Israel untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembongkaran. Oleh karena itu, otoritas Israel ingin menutup-nutupi hal ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penilaian Tirawi, yang didasarkan pada sumber anonimnya sendiri, tampaknya sejalan dengan fakta di lapangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun isu ini sebagian besar tidak banyak dilaporkan, Kementerian Pertahanan Israel telah merekrut kontraktor swasta untuk membantu upaya pembongkaran di wilayah yang sebelumnya disebut zona penyangga Gaza milik Israel. Iklan yang dipasang di Facebook bahkan menawarkan pekerjaan kepada warga Israel dengan bayaran hingga 882 dolar per hari untuk mengemudikan buldoser dan membantu dalam pekerjaan pembongkaran. Militer Israel juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Israel untuk menyewa peralatan penggalian berat mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Haaretz News sebelumnya melaporkan bahwa industri pembongkaran baru ini menelan biaya setidaknya 30 juta dolar per bulan. Dengan kata lain, mengingat sekitar 60.000 bisnis telah tutup, dan industri pariwisata Israel — terutama di utara dan selatan — mengalami pukulan berat, industri pembongkaran justru menjadi bisnis yang menguntungkan bagi banyak warga Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika dikaitkan dengan bukti yang diposting di media sosial oleh tentara Israel yang terus menghancurkan infrastruktur sipil yang tersisa di sisi mereka dari Garis Kuning, masuk akal bahwa kontraktor sipil masih digunakan untuk melakukan pekerjaan pembongkaran tersebut. Jelas, ini bukan hanya pelanggaran terhadap gencatan senjata — yang menurut kantor media pemerintah Gaza telah terjadi sebanyak 80 kali sejauh ini — tetapi juga masalah serius karena militer Israel secara aktif membayar rakyatnya sendiri uang bahaya untuk melakukan operasi semacam itu, sehingga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun demikian, narasi resmi Israel tetap menyebut bahwa Hamas bertanggung jawab atas insiden tersebut dan bahwa mereka hanya “merespons,” meskipun media Israel sendiri mengakui bahwa Israel adalah pihak pertama yang melanggar perjanjian gencatan senjata. Adapun klaim militer Israel bahwa mereka menyerang infrastruktur terowongan yang belum pernah menjadi target selama dua tahun terakhir, tidak ada bukti yang mendukung hal itu, dan tampaknya sangat tidak mungkin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, berbicara kepada Channel 14 News untuk menyerukan agar “membuka gerbang neraka” terhadap Gaza setelah mereka menerima sisa tawanan mereka. Seruan ini sejalan dengan retorika dari sejumlah pejabat lain yang memandang kembalinya para tawanan dari Gaza sebagai lampu hijau untuk menyerang wilayah pesisir yang terkepung itu dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, media arus utama Barat kembali menunjukkan bahwa mereka tidak lebih dari sekumpulan penulis bayaran bagi para pendana Zionis kaya dan kementerian luar negeri Israel. Associated Press bahkan menerbitkan laporan berjudul “Israel menyerang Gaza dalam ujian besar pertama gencatan senjata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hal ini bisa saja diabaikan setelah dua tahun laporan serupa yang sama buruknya mengenai genosida di Gaza dari berbagai media korporat, tetap penting untuk terus menyoroti standar ganda rasis yang digunakan. Associated Press harus dimintai pertanggungjawaban atas pemberitaan yang sangat bias tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para tentara Israel seharusnya tidak sedang menghancurkan infrastruktur sipil Palestina selama masa gencatan senjata. Jika mereka tidak terus memerintahkan tentaranya untuk melaksanakan misi semacam itu dan benar-benar mematuhi gencatan senjata, dua orang di antara mereka tidak akan tewas. Kemudian, meskipun mereka mengetahui dengan pasti bahwa Hamas tidak memerintahkan serangan apa pun, Israel tetap melanggar gencatan senjata secara besar-besaran — yang oleh media Israel diartikan sebagai kembalinya keadaan perang. Ini bukan sebuah “ujian.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelanggaran semacam itu terhadap gencatan senjata Gaza seharusnya tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Israel telah melakukan lebih dari 5.000 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon, dan mulai melanggarnya sejak hari pertama perjanjian itu diterapkan oleh pihak Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, hampir satu tahun kemudian, Israel menolak meninggalkan wilayah selatan Lebanon, bahkan memutuskan untuk memperluas zona yang mereka duduki secara ilegal. Di Suriah yang bertetangga, Israel juga telah meninggalkan perjanjian gencatan senjata sebelumnya dan saat ini terus menduduki lebih banyak wilayah di sana.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun media Palestina dan Israel sama-sama memiliki bias yang jelas — hal yang melekat pada semua media karena objektivitas mutlak tidak mungkin — media korporat Barat berada di kelas tersendiri dalam hal penyesatan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media korporat tersebut tidak mewakili perspektif Palestina maupun Israel. Mereka mengkurasi gambaran fiktif tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang dibuat condong untuk dengan sengaja menipu audiens Barat melalui publikasi konten yang dirancang khusus untuk meyakinkan bahwa Israel benar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media-media tersebut menggambarkan Israel sekaligus sebagai korban abadi dan pahlawan. Dalam karya fiksi kolektif ini — yang mewakili semesta paralel — sang pahlawan terkadang memang melakukan kesalahan, tetapi ia selalu menjadi otoritas, selalu layak mendapat pembenaran, dan tidak pernah mungkin menjadi pihak yang memulai perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.palestinechronicle.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Palestine Chronicle</a></p>','Bagaimana Israel Bunuh Tentara Sendiri lalu Salahkan Hamas?','','inherit','closed','closed','','2075-revision-v1','','','2025-10-22 10:23:46','2025-10-22 10:23:46','',2075,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2077',0,'revision','',0),
(2078,1,'2025-10-22 10:24:36','2025-10-22 10:24:36','<h2 style=\"text-align: center;\">Bagaimana Israel Membunuh Tentara Sendiri, Menyalahkan Hamas, dan Melanggar Gencatan Senjata Lagi</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh Robert Inlakesh</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Israel Bunuh Tentara Sendiri lalu Salahkan Hamas? ini kami arsipkan dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel memiliki sejarah panjang dalam melanggar perjanjian — saat ini perjanjian gencatan senjata di Suriah dan Lebanon, dan kini di Gaza. Media arus utama Barat selalu menggambarkan Israel sebagai korban abadi.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah secara rutin melanggar gencatan senjata di Gaza setiap hari sejak diberlakukan, dan menewaskan puluhan warga sipil dalam prosesnya, pada hari Minggu ini Israel memutuskan untuk sementara meninggalkan perjanjian itu sama sekali, sebelum kemudian memutuskan untuk menerapkannya kembali. Meskipun seluruh insiden tersebut merupakan rancangan Israel sendiri, media korporat Barat menyebut pelanggaran Israel itu sebagai sebuah “ujian”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Minggu ini, laporan tiba-tiba muncul bahwa sekelompok tentara Israel telah disergap oleh pejuang Palestina di Rafah, yang terletak di belakang apa yang disebut “Garis Kuning”, wilayah di mana tentara Israel menolak untuk mundur. Insiden itu hampir seketika memicu Israel untuk melancarkan gelombang baru serangan udara intens di seluruh wilayah pesisir yang terkepung itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Secara keseluruhan, dinyatakan bahwa setidaknya 100 serangan udara dilakukan terhadap Gaza. Walla News Israel dan media lain melaporkan tentang “runtuhnya” gencatan senjata pada saat itu, dengan klaim bahwa militer pendudukan memutuskan untuk menyerang infrastruktur terowongan yang sebelumnya tidak tersentuh selama dua tahun genosida berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Senin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian menyombongkan diri bahwa mereka telah menjatuhkan “153 ton bom” di berbagai lokasi di Gaza, yang menewaskan setidaknya 44 warga sipil. Ia juga mengumumkan penutupan seluruh titik masuk ke wilayah yang terkepung itu dan pemblokiran total bantuan kemanusiaan, sebelum tiba-tiba membatalkan langkah-langkah tersebut. Semua ini diklaim sebagai tanggapan atas kematian dua tentara Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, laporan dari lapangan menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dari apa yang disampaikan Israel sepanjang hari Minggu. Awalnya, Hamas merilis pernyataan yang membantah keterlibatannya dalam pembunuhan dua tentara Israel tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemudian, sejumlah jurnalis Israel, Palestina, dan Amerika — masing-masing mengutip sumber mereka sendiri — mulai melaporkan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah dua tentara Israel yang tewas itu secara tidak sengaja melindas bahan peledak yang belum meledak. Dinyatakan pula bahwa setidaknya tiga orang Israel lainnya terluka dalam insiden itu, salah satunya dalam kondisi serius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hingga kini belum jelas apakah bahan peledak yang belum meledak itu telah dimodifikasi menjadi IED (bom rakitan) dan sebelumnya ditinggalkan oleh para pejuang Palestina, atau apakah itu merupakan salah satu dari puluhan ribu bom sejenis yang gagal meledak saat dijatuhkan sebelumnya. Dari pihak Israel sendiri, “sensor militer”-nya telah memberlakukan larangan pemberitaan internal tentang insiden tersebut, hanya merilis nama dua tentara yang tewas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut jurnalis Palestina Younis Tirawi, alasan diberlakukannya sensor yang begitu ketat atas insiden itu adalah karena warga Israel yang terluka lainnya bukanlah militer, melainkan kontraktor sipil yang ditempatkan di bagian Gaza yang dikendalikan Israel untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembongkaran. Oleh karena itu, otoritas Israel ingin menutup-nutupi hal ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penilaian Tirawi, yang didasarkan pada sumber anonimnya sendiri, tampaknya sejalan dengan fakta di lapangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun isu ini sebagian besar tidak banyak dilaporkan, Kementerian Pertahanan Israel telah merekrut kontraktor swasta untuk membantu upaya pembongkaran di wilayah yang sebelumnya disebut zona penyangga Gaza milik Israel. Iklan yang dipasang di Facebook bahkan menawarkan pekerjaan kepada warga Israel dengan bayaran hingga 882 dolar per hari untuk mengemudikan buldoser dan membantu dalam pekerjaan pembongkaran. Militer Israel juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Israel untuk menyewa peralatan penggalian berat mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Haaretz News sebelumnya melaporkan bahwa industri pembongkaran baru ini menelan biaya setidaknya 30 juta dolar per bulan. Dengan kata lain, mengingat sekitar 60.000 bisnis telah tutup, dan industri pariwisata Israel — terutama di utara dan selatan — mengalami pukulan berat, industri pembongkaran justru menjadi bisnis yang menguntungkan bagi banyak warga Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika dikaitkan dengan bukti yang diposting di media sosial oleh tentara Israel yang terus menghancurkan infrastruktur sipil yang tersisa di sisi mereka dari Garis Kuning, masuk akal bahwa kontraktor sipil masih digunakan untuk melakukan pekerjaan pembongkaran tersebut. Jelas, ini bukan hanya pelanggaran terhadap gencatan senjata — yang menurut kantor media pemerintah Gaza telah terjadi sebanyak 80 kali sejauh ini — tetapi juga masalah serius karena militer Israel secara aktif membayar rakyatnya sendiri uang bahaya untuk melakukan operasi semacam itu, sehingga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun demikian, narasi resmi Israel tetap menyebut bahwa Hamas bertanggung jawab atas insiden tersebut dan bahwa mereka hanya “merespons,” meskipun media Israel sendiri mengakui bahwa Israel adalah pihak pertama yang melanggar perjanjian gencatan senjata. Adapun klaim militer Israel bahwa mereka menyerang infrastruktur terowongan yang belum pernah menjadi target selama dua tahun terakhir, tidak ada bukti yang mendukung hal itu, dan tampaknya sangat tidak mungkin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, berbicara kepada Channel 14 News untuk menyerukan agar “membuka gerbang neraka” terhadap Gaza setelah mereka menerima sisa tawanan mereka. Seruan ini sejalan dengan retorika dari sejumlah pejabat lain yang memandang kembalinya para tawanan dari Gaza sebagai lampu hijau untuk menyerang wilayah pesisir yang terkepung itu dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, media arus utama Barat kembali menunjukkan bahwa mereka tidak lebih dari sekumpulan penulis bayaran bagi para pendana Zionis kaya dan kementerian luar negeri Israel. Associated Press bahkan menerbitkan laporan berjudul “Israel menyerang Gaza dalam ujian besar pertama gencatan senjata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hal ini bisa saja diabaikan setelah dua tahun laporan serupa yang sama buruknya mengenai genosida di Gaza dari berbagai media korporat, tetap penting untuk terus menyoroti standar ganda rasis yang digunakan. Associated Press harus dimintai pertanggungjawaban atas pemberitaan yang sangat bias tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para tentara Israel seharusnya tidak sedang menghancurkan infrastruktur sipil Palestina selama masa gencatan senjata. Jika mereka tidak terus memerintahkan tentaranya untuk melaksanakan misi semacam itu dan benar-benar mematuhi gencatan senjata, dua orang di antara mereka tidak akan tewas. Kemudian, meskipun mereka mengetahui dengan pasti bahwa Hamas tidak memerintahkan serangan apa pun, Israel tetap melanggar gencatan senjata secara besar-besaran — yang oleh media Israel diartikan sebagai kembalinya keadaan perang. Ini bukan sebuah “ujian.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelanggaran semacam itu terhadap gencatan senjata Gaza seharusnya tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Israel telah melakukan lebih dari 5.000 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon, dan mulai melanggarnya sejak hari pertama perjanjian itu diterapkan oleh pihak Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, hampir satu tahun kemudian, Israel menolak meninggalkan wilayah selatan Lebanon, bahkan memutuskan untuk memperluas zona yang mereka duduki secara ilegal. Di Suriah yang bertetangga, Israel juga telah meninggalkan perjanjian gencatan senjata sebelumnya dan saat ini terus menduduki lebih banyak wilayah di sana.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun media Palestina dan Israel sama-sama memiliki bias yang jelas — hal yang melekat pada semua media karena objektivitas mutlak tidak mungkin — media korporat Barat berada di kelas tersendiri dalam hal penyesatan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media korporat tersebut tidak mewakili perspektif Palestina maupun Israel. Mereka mengkurasi gambaran fiktif tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang dibuat condong untuk dengan sengaja menipu audiens Barat melalui publikasi konten yang dirancang khusus untuk meyakinkan bahwa Israel benar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media-media tersebut menggambarkan Israel sekaligus sebagai korban abadi dan pahlawan. Dalam karya fiksi kolektif ini — yang mewakili semesta paralel — sang pahlawan terkadang memang melakukan kesalahan, tetapi ia selalu menjadi otoritas, selalu layak mendapat pembenaran, dan tidak pernah mungkin menjadi pihak yang memulai perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.palestinechronicle.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Palestine Chronicle</a></p>','Bagaimana Israel Bunuh Tentara Sendiri lalu Salahkan Hamas?','','inherit','closed','closed','','2075-revision-v1','','','2025-10-22 10:24:36','2025-10-22 10:24:36','',2075,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2078',0,'revision','',0),
(2079,1,'2025-10-22 12:31:29','2025-10-22 12:31:29','<h2 style=\"text-align: center;\">Polling Reuters : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Hasil signifikan ditunjukkan oleh Jajak Pendapat yang dillakukan oleh Reuters, yakni sebagian besar Warga AS Dukung Negara Palestina dan berpendapat bahwa Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengakui Keberadaan Negara Palestina. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com 22 Oktober 2025</strong></a> - WASHINGTON, – Sebagian besar warga Amerika – termasuk 80% dari Partai Demokrat dan 41% dari Partai Republik – berpikir bahwa Amerika Serikat seharusnya mengakui kenegaraan Palestina, sebuah tanda bahwa penolakan Presiden Donald Trump terhadap hal itu tidak sejalan dengan opini publik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat selama enam hari yang berakhir pada hari Senin itu menemukan bahwa 59% responden mendukung pengakuan AS terhadap negara Palestina, sementara 33% menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab pertanyaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar separuh dari pendukung Partai Republik Trump – 53% – menentang langkah tersebut, sementara 41% dari Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung AS dalam mengakui negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semakin banyak negara – termasuk sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia – secara resmi telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kecaman dari Israel, negara yang pendiriannya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan konflik yang berlangsung selama beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah permukiman Palestina di Gaza setelah serangan mendadak oleh militan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 60% responden jajak pendapat mengatakan bahwa respons Israel di Gaza berlebihan, dibandingkan dengan 32% yang tidak setuju.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_2093\" align=\"aligncenter\" width=\"916\"]<img class=\"size-full wp-image-2093\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/pollingreuters1.jpg\" alt=\"Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.\" width=\"916\" height=\"458\" /> Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.<br />Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.[/caption]\r\n\r\n<div class=\"note\">\r\n\r\n[caption id=\"attachment_2094\" align=\"aligncenter\" width=\"916\"]<img class=\"size-full wp-image-2094\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/pollingreuters2.jpg\" alt=\"Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.\" width=\"916\" height=\"458\" /> Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.<br />Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.[/caption]\r\n\r\n</div>\r\n&nbsp;\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik AS siap memberikan Trump pujian jika rencana perdamaian-nya berhasil. Sekitar 51% responden setuju dengan pernyataan bahwa Trump “layak mendapat pujian besar” jika upaya perdamaian berhasil, dibandingkan dengan 42% yang tidak setuju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hanya satu dari dua puluh anggota Partai Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara keseluruhan sebagai presiden, satu dari empat mengatakan bahwa ia seharusnya mendapat pujian besar jika perdamaian dapat bertahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberhasilan di bidang ini tampaknya masih jauh dari pasti. Ledakan kekerasan selama akhir pekan mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang baru berusia seminggu, dan para diplomat AS meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengembalikan rencana Trump ke jalurnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan utama mengenai perlucutan senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina tetap belum terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat persetujuan Trump dalam kebijakan luar negeri tampak mengalami sedikit peningkatan, naik menjadi 38% dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, dibandingkan 33% dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan awal bulan ini, tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata. Angka terbaru itu merupakan yang tertinggi bagi Trump sejak Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan mengumpulkan tanggapan dari 4.385 orang di seluruh negeri. Margin kesalahannya adalah 2 poin persentase.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan oleh Jason Lange; penyuntingan oleh Scott Malone dan Nia Williams.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Polling : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina','','publish','open','open','','polling-sebagian-besar-warga-as-dukung-negara-palestina','','','2025-10-22 12:57:07','2025-10-22 12:57:07','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2079',0,'post','',0),
(2080,1,'2025-10-22 12:06:56','2025-10-22 12:06:56','<!-- START: Reuters/Ipsos Poll - Paste into WordPress Custom HTML -->\r\n\r\n<style>\r\n  .rpoll{--yes:#f7941d;--dk:#d9d9d9;--no:#8e71d8;--card-bg:#fff;--txt:#111;--sub:#555;--bd:#eee;--shadow:0 6px 20px rgba(0,0,0,.06)}<br />\r\n  .rpoll{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,\"Helvetica Neue\",Arial,sans-serif;color:var(--txt);line-height:1.35}<br />\r\n  .rpoll .card{max-width:900px;margin:20px auto;background:var(--card-bg);border:1px solid var(--bd);border-radius:16px;box-shadow:var(--shadow);overflow:hidden}<br />\r\n  .rpoll .card .hd{padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--bd)}<br />\r\n  .rpoll .card .hd h3{margin:0 0 6px;font-size:20px}<br />\r\n  .rpoll .card .hd p{margin:0;color:var(--sub);font-size:14px}<br />\r\n  .rpoll .body{padding:16px 20px 6px}<br />\r\n  .rpoll .row{margin:14px 0}<br />\r\n  .rpoll .label{display:flex;justify-content:space-between;gap:10px;margin-bottom:6px;font-weight:600}<br />\r\n  .rpoll .label span{color:var(--sub);font-weight:500}<br />\r\n  .rpoll .bar{display:flex;height:28px;border-radius:8px;overflow:hidden;background:#f6f6f8;border:1px solid var(--bd)}<br />\r\n  .rpoll .seg{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;font-size:13px;font-weight:600;color:#000;padding:0 6px;white-space:nowrap}<br />\r\n  .rpoll .yes{background:var(--yes)}<br />\r\n  .rpoll .dk{background:var(--dk);color:#333}<br />\r\n  .rpoll .no{background:var(--no);color:#fff}<br />\r\n  .rpoll .legend{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:14px;padding:10px 20px 18px;border-top:1px solid var(--bd);font-size:13px;color:var(--sub)}<br />\r\n  .rpoll .legend i{display:inline-block;width:12px;height:12px;border-radius:3px;margin-right:6px;vertical-align:-2px}<br />\r\n  .rpoll .note{max-width:900px;margin:6px auto 22px;color:var(--sub);font-size:12px;text-align:left}<br />\r\n  @media (max-width:520px){<br />\r\n    .rpoll .label{flex-direction:column;gap:2px}<br />\r\n    .rpoll .seg{font-size:12px;padding:0 4px}<br />\r\n  }<br />\r\n</style>\r\n<div class=\"rpoll\">\r\n\r\n<!-- Card 1 -->\r\n<div class=\"card\">\r\n<div class=\"hd\">\r\n<h3>The United States should recognize Palestine as a country</h3>\r\nPersentase jawaban per kelompok responden\r\n\r\n</div>\r\n<div class=\"body\"><!-- All adults -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">All adults (Yes / DK / No)</div>\r\n<div class=\"bar\" aria-label=\"All adults\">\r\n<div class=\"seg yes\" style=\"width: 59%;\">59%</div>\r\n<div class=\"seg dk\" style=\"width: 9%;\">9%</div>\r\n<div class=\"seg no\" style=\"width: 33%;\">33%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Republicans -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Republicans (Yes / DK / No)</div>\r\n<div class=\"bar\" aria-label=\"Republicans\">\r\n<div class=\"seg yes\" style=\"width: 41%;\">41%</div>\r\n<div class=\"seg dk\" style=\"width: 6%;\">6%</div>\r\n<div class=\"seg no\" style=\"width: 53%;\">53%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Democrats -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Democrats (Yes / DK / No)</div>\r\n<div class=\"bar\" aria-label=\"Democrats\">\r\n<div class=\"seg yes\" style=\"width: 80%;\">80%</div>\r\n<div class=\"seg dk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg no\" style=\"width: 16%;\">16%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Other -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Other (Yes / DK / No)</div>\r\n<div class=\"bar\" aria-label=\"Other\">\r\n<div class=\"seg yes\" style=\"width: 58%;\">58%</div>\r\n<div class=\"seg dk\" style=\"width: 14%;\">14%</div>\r\n<div class=\"seg no\" style=\"width: 28%;\">28%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"legend\">\r\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Yes</div>\r\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Don\'t know / Skipped</div>\r\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> No</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Card 2 -->\r\n<div class=\"card\">\r\n<div class=\"hd\">\r\n<h3>If peace efforts are successful, Trump deserves significant credit</h3>\r\nPersentase jawaban per kelompok responden\r\n\r\n</div>\r\n<div class=\"body\"><!-- All adults -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">All adults (Yes / DK / No)</div>\r\n<div class=\"bar\" aria-label=\"All adults\">\r\n<div class=\"seg yes\" style=\"width: 51%;\">51%</div>\r\n<div class=\"seg dk\" style=\"width: 7%;\">7%</div>\r\n<div class=\"seg no\" style=\"width: 42%;\">42%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Republicans -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Republicans (Yes / DK / No)</div>\r\n<div class=\"bar\" aria-label=\"Republicans\">\r\n<div class=\"seg yes\" style=\"width: 83%;\">83%</div>\r\n<div class=\"seg dk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg no\" style=\"width: 13%;\">13%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Democrats -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Democrats (Yes / DK / No)</div>\r\n<div class=\"bar\" aria-label=\"Democrats\">\r\n<div class=\"seg yes\" style=\"width: 25%;\">25%</div>\r\n<div class=\"seg dk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg no\" style=\"width: 71%;\">71%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Other -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Other (Yes / DK / No)</div>\r\n<div class=\"bar\" aria-label=\"Other\">\r\n<div class=\"seg yes\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\r\n<div class=\"seg dk\" style=\"width: 12%;\">12%</div>\r\n<div class=\"seg no\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"legend\">\r\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Yes</div>\r\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Don\'t know / Skipped</div>\r\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> No</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"note\">Margin of error: ±2 poin persentase untuk semua responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain. Sumber data: Reuters/Ipsos. Visual adaptasi dari grafik oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.</div>\r\n</div>\r\n<!-- END: Reuters/Ipsos Poll -->','','','inherit','closed','closed','','2079-revision-v1','','','2025-10-22 12:06:56','2025-10-22 12:06:56','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2080',0,'revision','',0),
(2081,1,'2025-10-22 12:21:37','2025-10-22 12:21:37','<!-- START: Jajak Pendapat Reuters/Ipsos - Versi Bahasa Indonesia -->\r\n<style>\r\n  .rpoll{--ya:#f7941d;--tk:#d9d9d9;--tidak:#8e71d8;--card-bg:#fff;--txt:#111;--sub:#555;--bd:#eee;--shadow:0 6px 20px rgba(0,0,0,.06)}\r\n  .rpoll{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,\"Helvetica Neue\",Arial,sans-serif;color:var(--txt);line-height:1.35}\r\n  .rpoll .card{max-width:900px;margin:20px auto;background:var(--card-bg);border:1px solid var(--bd);border-radius:16px;box-shadow:var(--shadow);overflow:hidden}\r\n  .rpoll .card .hd{padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--bd)}\r\n  .rpoll .card .hd h3{margin:0 0 6px;font-size:20px}\r\n  .rpoll .card .hd p{margin:0;color:var(--sub);font-size:14px}\r\n  .rpoll .body{padding:16px 20px 6px}\r\n  .rpoll .row{margin:14px 0}\r\n  .rpoll .label{display:flex;justify-content:space-between;gap:10px;margin-bottom:6px;font-weight:600}\r\n  .rpoll .label span{color:var(--sub);font-weight:500}\r\n  .rpoll .bar{display:flex;height:28px;border-radius:8px;overflow:hidden;background:#f6f6f8;border:1px solid var(--bd)}\r\n  .rpoll .seg{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;font-size:13px;font-weight:600;color:#000;padding:0 6px;white-space:nowrap}\r\n  .rpoll .ya{background:var(--ya)}\r\n  .rpoll .tk{background:var(--tk);color:#333}\r\n  .rpoll .tidak{background:var(--tidak);color:#fff}\r\n  .rpoll .legend{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:14px;padding:10px 20px 18px;border-top:1px solid var(--bd);font-size:13px;color:var(--sub)}\r\n  .rpoll .legend i{display:inline-block;width:12px;height:12px;border-radius:3px;margin-right:6px;vertical-align:-2px}\r\n  .rpoll .note{max-width:900px;margin:6px auto 22px;color:var(--sub);font-size:12px;text-align:left}\r\n  @media (max-width:520px){\r\n    .rpoll .label{flex-direction:column;gap:2px}\r\n    .rpoll .seg{font-size:12px;padding:0 4px}\r\n  }\r\n</style>\r\n\r\n<div class=\"rpoll\">\r\n\r\n  <!-- Kartu 1 -->\r\n  <div class=\"card\">\r\n    <div class=\"hd\">\r\n      <h3>Amerika Serikat seharusnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara</h3>\r\n      <p>Persentase jawaban berdasarkan kelompok responden</p>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"body\">\r\n      <!-- Semua Dewasa -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Seluruh responden dewasa <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:59%;\">59%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:9%;\">9%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:33%;\">33%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Republikan -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Republikan <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:41%;\">41%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:6%;\">6%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:53%;\">53%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Demokrat -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Demokrat <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:80%;\">80%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:16%;\">16%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Lainnya -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Lainnya <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:58%;\">58%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:14%;\">14%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:28%;\">28%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"legend\">\r\n      <div><i style=\"background:#f7941d\"></i> Ya</div>\r\n      <div><i style=\"background:#d9d9d9\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n      <div><i style=\"background:#8e71d8\"></i> Tidak</div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <!-- Kartu 2 -->\r\n  <div class=\"card\">\r\n    <div class=\"hd\">\r\n      <h3>Jika upaya perdamaian berhasil, Trump pantas mendapat pujian besar</h3>\r\n      <p>Persentase jawaban berdasarkan kelompok responden</p>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"body\">\r\n      <!-- Semua Dewasa -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Seluruh responden dewasa <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:51%;\">51%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:7%;\">7%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:42%;\">42%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Republikan -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Republikan <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:83%;\">83%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:13%;\">13%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Demokrat -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Demokrat <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:25%;\">25%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:71%;\">71%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Lainnya -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Lainnya <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:44%;\">44%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:12%;\">12%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:44%;\">44%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"legend\">\r\n      <div><i style=\"background:#f7941d\"></i> Ya</div>\r\n      <div><i style=\"background:#d9d9d9\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n      <div><i style=\"background:#8e71d8\"></i> Tidak</div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div class=\"note\">\r\n    Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.<br>\r\n    Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee & Jason Lange.\r\n  </div>\r\n</div>\r\n<!-- END: Jajak Pendapat Reuters/Ipsos -->\r\n','','','inherit','closed','closed','','2079-revision-v1','','','2025-10-22 12:21:37','2025-10-22 12:21:37','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2081',0,'revision','',0),
(2082,1,'2025-10-22 12:31:22','2025-10-22 12:31:22','','rakyat_us_dukung_palestina','','inherit','open','closed','','rakyat_us_dukung_palestina','','','2025-10-22 12:31:22','2025-10-22 12:31:22','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/rakyat_us_dukung_palestina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2083,1,'2025-10-22 12:31:29','2025-10-22 12:31:29','<h2 style=\"text-align: center;\">Polling Reuters : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Hasil signifikan ditunjukkan oleh Jajak Pendapat yang dillakukan oleh Reuters, yakni sebagian besar Warga AS Dukung Negara Palestina dan berpendapat bahwa Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengakui Keberadaan Negara Palestina. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>rezaervani.com 22 Oktober 2025</strong> - WASHINGTON, – Sebagian besar warga Amerika – termasuk 80% dari Partai Demokrat dan 41% dari Partai Republik – berpikir bahwa Amerika Serikat seharusnya mengakui kenegaraan Palestina, sebuah tanda bahwa penolakan Presiden Donald Trump terhadap hal itu tidak sejalan dengan opini publik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat selama enam hari yang berakhir pada hari Senin itu menemukan bahwa 59% responden mendukung pengakuan AS terhadap negara Palestina, sementara 33% menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab pertanyaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar separuh dari pendukung Partai Republik Trump – 53% – menentang langkah tersebut, sementara 41% dari Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung AS dalam mengakui negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semakin banyak negara – termasuk sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia – secara resmi telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kecaman dari Israel, negara yang pendiriannya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan konflik yang berlangsung selama beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah permukiman Palestina di Gaza setelah serangan mendadak oleh militan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 60% responden jajak pendapat mengatakan bahwa respons Israel di Gaza berlebihan, dibandingkan dengan 32% yang tidak setuju.</p>\r\n<style>\r\n  .rpoll{--ya:#f7941d;--tk:#d9d9d9;--tidak:#8e71d8;--card-bg:#fff;--txt:#111;--sub:#555;--bd:#eee;--shadow:0 6px 20px rgba(0,0,0,.06)}<br />  .rpoll{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,\"Helvetica Neue\",Arial,sans-serif;color:var(--txt);line-height:1.35}<br />  .rpoll .card{max-width:900px;margin:20px auto;background:var(--card-bg);border:1px solid var(--bd);border-radius:16px;box-shadow:var(--shadow);overflow:hidden}<br />  .rpoll .card .hd{padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--bd)}<br />  .rpoll .card .hd h3{margin:0 0 6px;font-size:20px}<br />  .rpoll .card .hd p{margin:0;color:var(--sub);font-size:14px}<br />  .rpoll .body{padding:16px 20px 6px}<br />  .rpoll .row{margin:14px 0}<br />  .rpoll .label{display:flex;justify-content:space-between;gap:10px;margin-bottom:6px;font-weight:600}<br />  .rpoll .label span{color:var(--sub);font-weight:500}<br />  .rpoll .bar{display:flex;height:28px;border-radius:8px;overflow:hidden;background:#f6f6f8;border:1px solid var(--bd)}<br />  .rpoll .seg{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;font-size:13px;font-weight:600;color:#000;padding:0 6px;white-space:nowrap}<br />  .rpoll .ya{background:var(--ya)}<br />  .rpoll .tk{background:var(--tk);color:#333}<br />  .rpoll .tidak{background:var(--tidak);color:#fff}<br />  .rpoll .legend{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:14px;padding:10px 20px 18px;border-top:1px solid var(--bd);font-size:13px;color:var(--sub)}<br />  .rpoll .legend i{display:inline-block;width:12px;height:12px;border-radius:3px;margin-right:6px;vertical-align:-2px}<br />  .rpoll .note{max-width:900px;margin:6px auto 22px;color:var(--sub);font-size:12px;text-align:left}<br />  @media (max-width:520px){<br />    .rpoll .label{flex-direction:column;gap:2px}<br />    .rpoll .seg{font-size:12px;padding:0 4px}<br />  }<br /></style>\r\n<div class=\"rpoll\">\r\n\r\n<!-- Kartu 1 -->\r\n<div class=\"card\">\r\n<div class=\"hd\">\r\n<h3>Amerika Serikat seharusnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara</h3>\r\nPersentase jawaban berdasarkan kelompok responden\r\n\r\n</div>\r\n<div class=\"body\">\r\n\r\n<!-- Semua Dewasa -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Seluruh responden dewasa (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 59%;\">59%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 9%;\">9%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 33%;\">33%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Republikan -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Republikan (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 41%;\">41%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 6%;\">6%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 53%;\">53%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Demokrat -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Demokrat (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 80%;\">80%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 16%;\">16%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Lainnya -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Lainnya (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 58%;\">58%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 14%;\">14%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 28%;\">28%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"legend\">\r\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Ya</div>\r\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> Tidak</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Kartu 2 -->\r\n<div class=\"card\">\r\n<div class=\"hd\">\r\n<h3>Jika upaya perdamaian berhasil, Trump pantas mendapat pujian besar</h3>\r\nPersentase jawaban berdasarkan kelompok responden\r\n\r\n</div>\r\n<div class=\"body\">\r\n\r\n<!-- Semua Dewasa -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Seluruh responden dewasa (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 51%;\">51%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 7%;\">7%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 42%;\">42%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Republikan -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Republikan (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 83%;\">83%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 13%;\">13%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Demokrat -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Demokrat (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 25%;\">25%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 71%;\">71%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<!-- Lainnya -->\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Lainnya (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 12%;\">12%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"legend\">\r\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Ya</div>\r\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> Tidak</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"note\">Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.\r\nSumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.</div>\r\n</div>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><!-- END: Jajak Pendapat Reuters/Ipsos -->\r\nTrump, yang kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, sebagian besar mendukung Israel dalam perang tersebut dan bulan ini menengahi gencatan senjata, yang meningkatkan harapan bahwa perdamaian yang langgeng dapat tercapai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik AS siap memberikan Trump pujian jika rencananya berhasil. Sekitar 51% responden setuju dengan pernyataan bahwa Trump “layak mendapat pujian besar” jika upaya perdamaian berhasil, dibandingkan dengan 42% yang tidak setuju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hanya satu dari dua puluh anggota Partai Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara keseluruhan sebagai presiden, satu dari empat mengatakan bahwa ia seharusnya mendapat pujian besar jika perdamaian dapat bertahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberhasilan di bidang ini tampaknya masih jauh dari pasti. Ledakan kekerasan selama akhir pekan mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang baru berusia seminggu, dan para diplomat AS meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengembalikan rencana Trump ke jalurnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan utama mengenai perlucutan senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina tetap belum terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat persetujuan Trump dalam kebijakan luar negeri tampak mengalami sedikit peningkatan, naik menjadi 38% dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, dibandingkan 33% dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan awal bulan ini, tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata. Angka terbaru itu merupakan yang tertinggi bagi Trump sejak Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan mengumpulkan tanggapan dari 4.385 orang di seluruh negeri. Margin kesalahannya adalah 2 poin persentase.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan oleh Jason Lange; penyuntingan oleh Scott Malone dan Nia Williams.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Polling : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina','','inherit','closed','closed','','2079-revision-v1','','','2025-10-22 12:31:29','2025-10-22 12:31:29','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2083',0,'revision','',0),
(2084,1,'2025-10-22 12:32:15','2025-10-22 12:32:15','<h2 style=\"text-align: center;\">Polling Reuters : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Hasil signifikan ditunjukkan oleh Jajak Pendapat yang dillakukan oleh Reuters, yakni sebagian besar Warga AS Dukung Negara Palestina dan berpendapat bahwa Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengakui Keberadaan Negara Palestina. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>rezaervani.com 22 Oktober 2025</strong> - WASHINGTON, – Sebagian besar warga Amerika – termasuk 80% dari Partai Demokrat dan 41% dari Partai Republik – berpikir bahwa Amerika Serikat seharusnya mengakui kenegaraan Palestina, sebuah tanda bahwa penolakan Presiden Donald Trump terhadap hal itu tidak sejalan dengan opini publik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat selama enam hari yang berakhir pada hari Senin itu menemukan bahwa 59% responden mendukung pengakuan AS terhadap negara Palestina, sementara 33% menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab pertanyaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar separuh dari pendukung Partai Republik Trump – 53% – menentang langkah tersebut, sementara 41% dari Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung AS dalam mengakui negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semakin banyak negara – termasuk sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia – secara resmi telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kecaman dari Israel, negara yang pendiriannya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan konflik yang berlangsung selama beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah permukiman Palestina di Gaza setelah serangan mendadak oleh militan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 60% responden jajak pendapat mengatakan bahwa respons Israel di Gaza berlebihan, dibandingkan dengan 32% yang tidak setuju.</p>\r\n<!-- START: Jajak Pendapat Reuters/Ipsos - Versi Bahasa Indonesia -->\r\n<style>\r\n  .rpoll{--ya:#f7941d;--tk:#d9d9d9;--tidak:#8e71d8;--card-bg:#fff;--txt:#111;--sub:#555;--bd:#eee;--shadow:0 6px 20px rgba(0,0,0,.06)}\r\n  .rpoll{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,\"Helvetica Neue\",Arial,sans-serif;color:var(--txt);line-height:1.35}\r\n  .rpoll .card{max-width:900px;margin:20px auto;background:var(--card-bg);border:1px solid var(--bd);border-radius:16px;box-shadow:var(--shadow);overflow:hidden}\r\n  .rpoll .card .hd{padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--bd)}\r\n  .rpoll .card .hd h3{margin:0 0 6px;font-size:20px}\r\n  .rpoll .card .hd p{margin:0;color:var(--sub);font-size:14px}\r\n  .rpoll .body{padding:16px 20px 6px}\r\n  .rpoll .row{margin:14px 0}\r\n  .rpoll .label{display:flex;justify-content:space-between;gap:10px;margin-bottom:6px;font-weight:600}\r\n  .rpoll .label span{color:var(--sub);font-weight:500}\r\n  .rpoll .bar{display:flex;height:28px;border-radius:8px;overflow:hidden;background:#f6f6f8;border:1px solid var(--bd)}\r\n  .rpoll .seg{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;font-size:13px;font-weight:600;color:#000;padding:0 6px;white-space:nowrap}\r\n  .rpoll .ya{background:var(--ya)}\r\n  .rpoll .tk{background:var(--tk);color:#333}\r\n  .rpoll .tidak{background:var(--tidak);color:#fff}\r\n  .rpoll .legend{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:14px;padding:10px 20px 18px;border-top:1px solid var(--bd);font-size:13px;color:var(--sub)}\r\n  .rpoll .legend i{display:inline-block;width:12px;height:12px;border-radius:3px;margin-right:6px;vertical-align:-2px}\r\n  .rpoll .note{max-width:900px;margin:6px auto 22px;color:var(--sub);font-size:12px;text-align:left}\r\n  @media (max-width:520px){\r\n    .rpoll .label{flex-direction:column;gap:2px}\r\n    .rpoll .seg{font-size:12px;padding:0 4px}\r\n  }\r\n</style>\r\n\r\n<div class=\"rpoll\">\r\n\r\n  <!-- Kartu 1 -->\r\n  <div class=\"card\">\r\n    <div class=\"hd\">\r\n      <h3>Amerika Serikat seharusnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara</h3>\r\n      <p>Persentase jawaban berdasarkan kelompok responden</p>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"body\">\r\n      <!-- Semua Dewasa -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Seluruh responden dewasa <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:59%;\">59%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:9%;\">9%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:33%;\">33%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Republikan -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Republikan <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:41%;\">41%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:6%;\">6%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:53%;\">53%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Demokrat -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Demokrat <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:80%;\">80%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:16%;\">16%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Lainnya -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Lainnya <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:58%;\">58%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:14%;\">14%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:28%;\">28%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"legend\">\r\n      <div><i style=\"background:#f7941d\"></i> Ya</div>\r\n      <div><i style=\"background:#d9d9d9\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n      <div><i style=\"background:#8e71d8\"></i> Tidak</div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <!-- Kartu 2 -->\r\n  <div class=\"card\">\r\n    <div class=\"hd\">\r\n      <h3>Jika upaya perdamaian berhasil, Trump pantas mendapat pujian besar</h3>\r\n      <p>Persentase jawaban berdasarkan kelompok responden</p>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"body\">\r\n      <!-- Semua Dewasa -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Seluruh responden dewasa <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:51%;\">51%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:7%;\">7%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:42%;\">42%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Republikan -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Republikan <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:83%;\">83%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:13%;\">13%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Demokrat -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Demokrat <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:25%;\">25%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:71%;\">71%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <!-- Lainnya -->\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Lainnya <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:44%;\">44%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:12%;\">12%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:44%;\">44%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"legend\">\r\n      <div><i style=\"background:#f7941d\"></i> Ya</div>\r\n      <div><i style=\"background:#d9d9d9\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n      <div><i style=\"background:#8e71d8\"></i> Tidak</div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div class=\"note\">\r\n    Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.<br>\r\n    Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee & Jason Lange.\r\n  </div>\r\n</div>\r\n<!-- END: Jajak Pendapat Reuters/Ipsos -->\r\n\r\nTrump, yang kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, sebagian besar mendukung Israel dalam perang tersebut dan bulan ini menengahi gencatan senjata, yang meningkatkan harapan bahwa perdamaian yang langgeng dapat tercapai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik AS siap memberikan Trump pujian jika rencananya berhasil. Sekitar 51% responden setuju dengan pernyataan bahwa Trump “layak mendapat pujian besar” jika upaya perdamaian berhasil, dibandingkan dengan 42% yang tidak setuju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hanya satu dari dua puluh anggota Partai Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara keseluruhan sebagai presiden, satu dari empat mengatakan bahwa ia seharusnya mendapat pujian besar jika perdamaian dapat bertahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberhasilan di bidang ini tampaknya masih jauh dari pasti. Ledakan kekerasan selama akhir pekan mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang baru berusia seminggu, dan para diplomat AS meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengembalikan rencana Trump ke jalurnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan utama mengenai perlucutan senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina tetap belum terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat persetujuan Trump dalam kebijakan luar negeri tampak mengalami sedikit peningkatan, naik menjadi 38% dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, dibandingkan 33% dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan awal bulan ini, tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata. Angka terbaru itu merupakan yang tertinggi bagi Trump sejak Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan mengumpulkan tanggapan dari 4.385 orang di seluruh negeri. Margin kesalahannya adalah 2 poin persentase.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan oleh Jason Lange; penyuntingan oleh Scott Malone dan Nia Williams.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Polling : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina','','inherit','closed','closed','','2079-revision-v1','','','2025-10-22 12:32:15','2025-10-22 12:32:15','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2084',0,'revision','',0),
(2085,1,'2025-10-22 12:34:44','2025-10-22 12:34:44','<h2 style=\"text-align: center;\">Polling Reuters : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Hasil signifikan ditunjukkan oleh Jajak Pendapat yang dillakukan oleh Reuters, yakni sebagian besar Warga AS Dukung Negara Palestina dan berpendapat bahwa Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengakui Keberadaan Negara Palestina. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>rezaervani.com 22 Oktober 2025</strong> - WASHINGTON, – Sebagian besar warga Amerika – termasuk 80% dari Partai Demokrat dan 41% dari Partai Republik – berpikir bahwa Amerika Serikat seharusnya mengakui kenegaraan Palestina, sebuah tanda bahwa penolakan Presiden Donald Trump terhadap hal itu tidak sejalan dengan opini publik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat selama enam hari yang berakhir pada hari Senin itu menemukan bahwa 59% responden mendukung pengakuan AS terhadap negara Palestina, sementara 33% menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab pertanyaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar separuh dari pendukung Partai Republik Trump – 53% – menentang langkah tersebut, sementara 41% dari Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung AS dalam mengakui negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semakin banyak negara – termasuk sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia – secara resmi telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kecaman dari Israel, negara yang pendiriannya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan konflik yang berlangsung selama beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah permukiman Palestina di Gaza setelah serangan mendadak oleh militan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 60% responden jajak pendapat mengatakan bahwa respons Israel di Gaza berlebihan, dibandingkan dengan 32% yang tidak setuju.</p>\r\n\r\n\r\n<!-- START: Jajak Pendapat Reuters/Ipsos - Versi Teks Hitam Terbaca di Semua Tema -->\r\n<style>\r\n  .rpoll{\r\n    --ya:#f7941d;\r\n    --tk:#d9d9d9;\r\n    --tidak:#8e71d8;\r\n    --card-bg:#ffffff;\r\n    --txt:#000000;\r\n    --sub:#444444;\r\n    --bd:#cccccc;\r\n    --shadow:0 6px 20px rgba(0,0,0,.06);\r\n  }\r\n  .rpoll{\r\n    font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,\"Helvetica Neue\",Arial,sans-serif;\r\n    color:var(--txt);\r\n    line-height:1.4;\r\n  }\r\n  .rpoll .card{\r\n    max-width:900px;\r\n    margin:20px auto;\r\n    background:var(--card-bg);\r\n    border:1px solid var(--bd);\r\n    border-radius:16px;\r\n    box-shadow:var(--shadow);\r\n    overflow:hidden;\r\n  }\r\n  .rpoll .card .hd{\r\n    padding:16px 20px;\r\n    border-bottom:1px solid var(--bd);\r\n    background:#fafafa;\r\n  }\r\n  .rpoll .card .hd h3{\r\n    margin:0 0 6px;\r\n    font-size:20px;\r\n    color:#000;\r\n  }\r\n  .rpoll .card .hd p{\r\n    margin:0;\r\n    color:var(--sub);\r\n    font-size:14px;\r\n  }\r\n  .rpoll .body{padding:16px 20px 6px;background:#fff;}\r\n  .rpoll .row{margin:14px 0;}\r\n  .rpoll .label{\r\n    display:flex;\r\n    justify-content:space-between;\r\n    gap:10px;\r\n    margin-bottom:6px;\r\n    font-weight:600;\r\n    color:#000;\r\n  }\r\n  .rpoll .label span{color:var(--sub);font-weight:500;}\r\n  .rpoll .bar{\r\n    display:flex;\r\n    height:28px;\r\n    border-radius:8px;\r\n    overflow:hidden;\r\n    background:#f6f6f8;\r\n    border:1px solid var(--bd);\r\n  }\r\n  .rpoll .seg{\r\n    display:flex;\r\n    align-items:center;\r\n    justify-content:flex-end;\r\n    font-size:13px;\r\n    font-weight:600;\r\n    color:#000;\r\n    padding:0 6px;\r\n    white-space:nowrap;\r\n  }\r\n  .rpoll .ya{background:var(--ya);color:#000;}\r\n  .rpoll .tk{background:var(--tk);color:#000;}\r\n  .rpoll .tidak{background:var(--tidak);color:#fff;}\r\n  .rpoll .legend{\r\n    display:flex;\r\n    flex-wrap:wrap;\r\n    gap:14px;\r\n    padding:10px 20px 18px;\r\n    border-top:1px solid var(--bd);\r\n    font-size:13px;\r\n    color:var(--sub);\r\n    background:#fafafa;\r\n  }\r\n  .rpoll .legend i{\r\n    display:inline-block;\r\n    width:12px;\r\n    height:12px;\r\n    border-radius:3px;\r\n    margin-right:6px;\r\n    vertical-align:-2px;\r\n  }\r\n  .rpoll .note{\r\n    max-width:900px;\r\n    margin:6px auto 22px;\r\n    color:#333;\r\n    font-size:12px;\r\n    text-align:left;\r\n    background:#fff;\r\n    padding:10px 20px;\r\n    border:1px solid var(--bd);\r\n    border-radius:10px;\r\n  }\r\n  @media (max-width:520px){\r\n    .rpoll .label{flex-direction:column;gap:2px}\r\n    .rpoll .seg{font-size:12px;padding:0 4px}\r\n  }\r\n</style>\r\n\r\n<div class=\"rpoll\">\r\n\r\n  <!-- Kartu 1 -->\r\n  <div class=\"card\">\r\n    <div class=\"hd\">\r\n      <h3>Amerika Serikat seharusnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara</h3>\r\n      <p>Persentase jawaban berdasarkan kelompok responden</p>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"body\">\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Seluruh responden dewasa <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:59%;\">59%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:9%;\">9%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:33%;\">33%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Republikan <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:41%;\">41%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:6%;\">6%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:53%;\">53%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Demokrat <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:80%;\">80%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:16%;\">16%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Lainnya <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:58%;\">58%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:14%;\">14%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:28%;\">28%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"legend\">\r\n      <div><i style=\"background:#f7941d\"></i> Ya</div>\r\n      <div><i style=\"background:#d9d9d9\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n      <div><i style=\"background:#8e71d8\"></i> Tidak</div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <!-- Kartu 2 -->\r\n  <div class=\"card\">\r\n    <div class=\"hd\">\r\n      <h3>Jika upaya perdamaian berhasil, Trump pantas mendapat pujian besar</h3>\r\n      <p>Persentase jawaban berdasarkan kelompok responden</p>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"body\">\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Seluruh responden dewasa <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:51%;\">51%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:7%;\">7%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:42%;\">42%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Republikan <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:83%;\">83%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:13%;\">13%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Demokrat <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:25%;\">25%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:71%;\">71%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Lainnya <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:44%;\">44%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\"  style=\"width:12%;\">12%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\"  style=\"width:44%;\">44%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"legend\">\r\n      <div><i style=\"background:#f7941d\"></i> Ya</div>\r\n      <div><i style=\"background:#d9d9d9\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n      <div><i style=\"background:#8e71d8\"></i> Tidak</div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div class=\"note\">\r\n    Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.<br>\r\n    Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee & Jason Lange.\r\n  </div>\r\n</div>\r\n<!-- END: Jajak Pendapat Reuters/Ipsos -->\r\n\r\n\r\nTrump, yang kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, sebagian besar mendukung Israel dalam perang tersebut dan bulan ini menengahi gencatan senjata, yang meningkatkan harapan bahwa perdamaian yang langgeng dapat tercapai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik AS siap memberikan Trump pujian jika rencananya berhasil. Sekitar 51% responden setuju dengan pernyataan bahwa Trump “layak mendapat pujian besar” jika upaya perdamaian berhasil, dibandingkan dengan 42% yang tidak setuju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hanya satu dari dua puluh anggota Partai Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara keseluruhan sebagai presiden, satu dari empat mengatakan bahwa ia seharusnya mendapat pujian besar jika perdamaian dapat bertahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberhasilan di bidang ini tampaknya masih jauh dari pasti. Ledakan kekerasan selama akhir pekan mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang baru berusia seminggu, dan para diplomat AS meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengembalikan rencana Trump ke jalurnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan utama mengenai perlucutan senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina tetap belum terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat persetujuan Trump dalam kebijakan luar negeri tampak mengalami sedikit peningkatan, naik menjadi 38% dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, dibandingkan 33% dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan awal bulan ini, tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata. Angka terbaru itu merupakan yang tertinggi bagi Trump sejak Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan mengumpulkan tanggapan dari 4.385 orang di seluruh negeri. Margin kesalahannya adalah 2 poin persentase.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan oleh Jason Lange; penyuntingan oleh Scott Malone dan Nia Williams.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Polling : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina','','inherit','closed','closed','','2079-revision-v1','','','2025-10-22 12:34:44','2025-10-22 12:34:44','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2085',0,'revision','',0),
(2087,1,'2025-10-22 12:40:33','2025-10-22 12:40:33','/* Poll Card Styles (global) */\n.rpoll{--ya:#f7941d;--tk:#d9d9d9;--tidak:#8e71d8;--card-bg:#ffffff;--txt:#000000;--sub:#444444;--bd:#cccccc;--shadow:0 6px 20px rgba(0,0,0,.06);font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,\"Helvetica Neue\",Arial,sans-serif;color:var(--txt);line-height:1.4}\n.rpoll .card{max-width:900px;margin:20px auto;background:var(--card-bg);border:1px solid var(--bd);border-radius:16px;box-shadow:var(--shadow);overflow:hidden}\n.rpoll .card .hd{padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--bd);background:#fafafa}\n.rpoll .card .hd h3{margin:0 0 6px;font-size:20px;color:#000}\n.rpoll .card .hd p{margin:0;color:var(--sub);font-size:14px}\n.rpoll .body{padding:16px 20px 6px;background:#fff}\n.rpoll .row{margin:14px 0}\n.rpoll .label{display:flex;justify-content:space-between;gap:10px;margin-bottom:6px;font-weight:600;color:#000}\n.rpoll .label span{color:var(--sub);font-weight:500}\n.rpoll .bar{display:flex;height:28px;border-radius:8px;overflow:hidden;background:#f6f6f8;border:1px solid var(--bd)}\n.rpoll .seg{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;font-size:13px;font-weight:600;color:#000;padding:0 6px;white-space:nowrap}\n.rpoll .ya{background:var(--ya);color:#000}\n.rpoll .tk{background:var(--tk);color:#000}\n.rpoll .tidak{background:var(--tidak);color:#fff}\n.rpoll .legend{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:14px;padding:10px 20px 18px;border-top:1px solid var(--bd);font-size:13px;color:var(--sub);background:#fafafa}\n.rpoll .legend i{display:inline-block;width:12px;height:12px;border-radius:3px;margin-right:6px;vertical-align:-2px}\n.rpoll .note{max-width:900px;margin:6px auto 22px;color:#333;font-size:12px;text-align:left;background:#fff;padding:10px 20px;border:1px solid var(--bd);border-radius:10px}\n@media (max-width:520px){.rpoll .label{flex-direction:column;gap:2px}.rpoll .seg{font-size:12px;padding:0 4px}}\n','newslight','','publish','closed','closed','','newslight','','','2025-10-22 12:40:33','2025-10-22 12:40:33','',0,'https://rezaervani.com/palestina/2025/10/22/newslight/',0,'custom_css','',0),
(2088,1,'2025-10-22 12:40:33','2025-10-22 12:40:33','/* Poll Card Styles (global) */\n.rpoll{--ya:#f7941d;--tk:#d9d9d9;--tidak:#8e71d8;--card-bg:#ffffff;--txt:#000000;--sub:#444444;--bd:#cccccc;--shadow:0 6px 20px rgba(0,0,0,.06);font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,\"Helvetica Neue\",Arial,sans-serif;color:var(--txt);line-height:1.4}\n.rpoll .card{max-width:900px;margin:20px auto;background:var(--card-bg);border:1px solid var(--bd);border-radius:16px;box-shadow:var(--shadow);overflow:hidden}\n.rpoll .card .hd{padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--bd);background:#fafafa}\n.rpoll .card .hd h3{margin:0 0 6px;font-size:20px;color:#000}\n.rpoll .card .hd p{margin:0;color:var(--sub);font-size:14px}\n.rpoll .body{padding:16px 20px 6px;background:#fff}\n.rpoll .row{margin:14px 0}\n.rpoll .label{display:flex;justify-content:space-between;gap:10px;margin-bottom:6px;font-weight:600;color:#000}\n.rpoll .label span{color:var(--sub);font-weight:500}\n.rpoll .bar{display:flex;height:28px;border-radius:8px;overflow:hidden;background:#f6f6f8;border:1px solid var(--bd)}\n.rpoll .seg{display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;font-size:13px;font-weight:600;color:#000;padding:0 6px;white-space:nowrap}\n.rpoll .ya{background:var(--ya);color:#000}\n.rpoll .tk{background:var(--tk);color:#000}\n.rpoll .tidak{background:var(--tidak);color:#fff}\n.rpoll .legend{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:14px;padding:10px 20px 18px;border-top:1px solid var(--bd);font-size:13px;color:var(--sub);background:#fafafa}\n.rpoll .legend i{display:inline-block;width:12px;height:12px;border-radius:3px;margin-right:6px;vertical-align:-2px}\n.rpoll .note{max-width:900px;margin:6px auto 22px;color:#333;font-size:12px;text-align:left;background:#fff;padding:10px 20px;border:1px solid var(--bd);border-radius:10px}\n@media (max-width:520px){.rpoll .label{flex-direction:column;gap:2px}.rpoll .seg{font-size:12px;padding:0 4px}}\n','newslight','','inherit','closed','closed','','2087-revision-v1','','','2025-10-22 12:40:33','2025-10-22 12:40:33','',2087,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2088',0,'revision','',0),
(2089,1,'2025-10-22 12:41:05','2025-10-22 12:41:05','<h2 style=\"text-align: center;\">Polling Reuters : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Hasil signifikan ditunjukkan oleh Jajak Pendapat yang dillakukan oleh Reuters, yakni sebagian besar Warga AS Dukung Negara Palestina dan berpendapat bahwa Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengakui Keberadaan Negara Palestina. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>rezaervani.com 22 Oktober 2025</strong> - WASHINGTON, – Sebagian besar warga Amerika – termasuk 80% dari Partai Demokrat dan 41% dari Partai Republik – berpikir bahwa Amerika Serikat seharusnya mengakui kenegaraan Palestina, sebuah tanda bahwa penolakan Presiden Donald Trump terhadap hal itu tidak sejalan dengan opini publik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat selama enam hari yang berakhir pada hari Senin itu menemukan bahwa 59% responden mendukung pengakuan AS terhadap negara Palestina, sementara 33% menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab pertanyaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar separuh dari pendukung Partai Republik Trump – 53% – menentang langkah tersebut, sementara 41% dari Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung AS dalam mengakui negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semakin banyak negara – termasuk sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia – secara resmi telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kecaman dari Israel, negara yang pendiriannya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan konflik yang berlangsung selama beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah permukiman Palestina di Gaza setelah serangan mendadak oleh militan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 60% responden jajak pendapat mengatakan bahwa respons Israel di Gaza berlebihan, dibandingkan dengan 32% yang tidak setuju.</p>\r\n\r\n\r\n<div class=\"rpoll\">\r\n  <div class=\"card\">\r\n    <div class=\"hd\">\r\n      <h3>Amerika Serikat seharusnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara</h3>\r\n      <p>Persentase jawaban berdasarkan kelompok responden</p>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"body\">\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Seluruh responden dewasa <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:59%;\">59%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\" style=\"width:9%;\">9%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\" style=\"width:33%;\">33%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Republikan <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:41%;\">41%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\" style=\"width:6%;\">6%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\" style=\"width:53%;\">53%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Demokrat <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:80%;\">80%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\" style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\" style=\"width:16%;\">16%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Lainnya <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:58%;\">58%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\" style=\"width:14%;\">14%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\" style=\"width:28%;\">28%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"legend\">\r\n      <div><i style=\"background:#f7941d\"></i> Ya</div>\r\n      <div><i style=\"background:#d9d9d9\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n      <div><i style=\"background:#8e71d8\"></i> Tidak</div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div class=\"card\">\r\n    <div class=\"hd\">\r\n      <h3>Jika upaya perdamaian berhasil, Trump pantas mendapat pujian besar</h3>\r\n      <p>Persentase jawaban berdasarkan kelompok responden</p>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"body\">\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Seluruh responden dewasa <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:51%;\">51%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\" style=\"width:7%;\">7%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\" style=\"width:42%;\">42%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Republikan <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:83%;\">83%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\" style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\" style=\"width:13%;\">13%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Demokrat <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:25%;\">25%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\" style=\"width:4%;\">4%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\" style=\"width:71%;\">71%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n      <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"label\">Lainnya <span>(Ya / Tidak tahu / Tidak)</span></div>\r\n        <div class=\"bar\">\r\n          <div class=\"seg ya\" style=\"width:44%;\">44%</div>\r\n          <div class=\"seg tk\" style=\"width:12%;\">12%</div>\r\n          <div class=\"seg tidak\" style=\"width:44%;\">44%</div>\r\n        </div>\r\n      </div>\r\n    </div>\r\n    <div class=\"legend\">\r\n      <div><i style=\"background:#f7941d\"></i> Ya</div>\r\n      <div><i style=\"background:#d9d9d9\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n      <div><i style=\"background:#8e71d8\"></i> Tidak</div>\r\n    </div>\r\n  </div>\r\n\r\n  <div class=\"note\">\r\n    Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.\r\n    Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee & Jason Lange.\r\n  </div>\r\n</div>\r\n\r\n\r\n\r\nTrump, yang kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, sebagian besar mendukung Israel dalam perang tersebut dan bulan ini menengahi gencatan senjata, yang meningkatkan harapan bahwa perdamaian yang langgeng dapat tercapai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik AS siap memberikan Trump pujian jika rencananya berhasil. Sekitar 51% responden setuju dengan pernyataan bahwa Trump “layak mendapat pujian besar” jika upaya perdamaian berhasil, dibandingkan dengan 42% yang tidak setuju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hanya satu dari dua puluh anggota Partai Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara keseluruhan sebagai presiden, satu dari empat mengatakan bahwa ia seharusnya mendapat pujian besar jika perdamaian dapat bertahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberhasilan di bidang ini tampaknya masih jauh dari pasti. Ledakan kekerasan selama akhir pekan mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang baru berusia seminggu, dan para diplomat AS meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengembalikan rencana Trump ke jalurnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan utama mengenai perlucutan senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina tetap belum terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat persetujuan Trump dalam kebijakan luar negeri tampak mengalami sedikit peningkatan, naik menjadi 38% dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, dibandingkan 33% dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan awal bulan ini, tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata. Angka terbaru itu merupakan yang tertinggi bagi Trump sejak Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan mengumpulkan tanggapan dari 4.385 orang di seluruh negeri. Margin kesalahannya adalah 2 poin persentase.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan oleh Jason Lange; penyuntingan oleh Scott Malone dan Nia Williams.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Polling : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina','','inherit','closed','closed','','2079-revision-v1','','','2025-10-22 12:41:05','2025-10-22 12:41:05','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2089',0,'revision','',0),
(2090,1,'2025-10-22 12:41:38','2025-10-22 12:41:38','<h2 style=\"text-align: center;\">Polling Reuters : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Hasil signifikan ditunjukkan oleh Jajak Pendapat yang dillakukan oleh Reuters, yakni sebagian besar Warga AS Dukung Negara Palestina dan berpendapat bahwa Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengakui Keberadaan Negara Palestina. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>rezaervani.com 22 Oktober 2025</strong> - WASHINGTON, – Sebagian besar warga Amerika – termasuk 80% dari Partai Demokrat dan 41% dari Partai Republik – berpikir bahwa Amerika Serikat seharusnya mengakui kenegaraan Palestina, sebuah tanda bahwa penolakan Presiden Donald Trump terhadap hal itu tidak sejalan dengan opini publik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat selama enam hari yang berakhir pada hari Senin itu menemukan bahwa 59% responden mendukung pengakuan AS terhadap negara Palestina, sementara 33% menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab pertanyaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar separuh dari pendukung Partai Republik Trump – 53% – menentang langkah tersebut, sementara 41% dari Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung AS dalam mengakui negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semakin banyak negara – termasuk sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia – secara resmi telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kecaman dari Israel, negara yang pendiriannya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan konflik yang berlangsung selama beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah permukiman Palestina di Gaza setelah serangan mendadak oleh militan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 60% responden jajak pendapat mengatakan bahwa respons Israel di Gaza berlebihan, dibandingkan dengan 32% yang tidak setuju.</p>\r\n\r\n<div class=\"rpoll\">\r\n<div class=\"card\">\r\n<div class=\"hd\">\r\n<h3>Amerika Serikat seharusnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara</h3>\r\nPersentase jawaban berdasarkan kelompok responden\r\n\r\n</div>\r\n<div class=\"body\">\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Seluruh responden dewasa (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 59%;\">59%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 9%;\">9%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 33%;\">33%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Republikan (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 41%;\">41%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 6%;\">6%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 53%;\">53%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Demokrat (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 80%;\">80%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 16%;\">16%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Lainnya (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 58%;\">58%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 14%;\">14%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 28%;\">28%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"legend\">\r\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Ya</div>\r\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> Tidak</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"card\">\r\n<div class=\"hd\">\r\n<h3>Jika upaya perdamaian berhasil, Trump pantas mendapat pujian besar</h3>\r\nPersentase jawaban berdasarkan kelompok responden\r\n\r\n</div>\r\n<div class=\"body\">\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Seluruh responden dewasa (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 51%;\">51%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 7%;\">7%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 42%;\">42%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Republikan (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 83%;\">83%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 13%;\">13%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Demokrat (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 25%;\">25%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 71%;\">71%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Lainnya (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 12%;\">12%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"legend\">\r\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Ya</div>\r\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> Tidak</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"note\">Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.\r\nSumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.</div>\r\n</div>\r\n&nbsp;\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik AS siap memberikan Trump pujian jika rencananya berhasil. Sekitar 51% responden setuju dengan pernyataan bahwa Trump “layak mendapat pujian besar” jika upaya perdamaian berhasil, dibandingkan dengan 42% yang tidak setuju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hanya satu dari dua puluh anggota Partai Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara keseluruhan sebagai presiden, satu dari empat mengatakan bahwa ia seharusnya mendapat pujian besar jika perdamaian dapat bertahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberhasilan di bidang ini tampaknya masih jauh dari pasti. Ledakan kekerasan selama akhir pekan mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang baru berusia seminggu, dan para diplomat AS meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengembalikan rencana Trump ke jalurnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan utama mengenai perlucutan senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina tetap belum terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat persetujuan Trump dalam kebijakan luar negeri tampak mengalami sedikit peningkatan, naik menjadi 38% dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, dibandingkan 33% dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan awal bulan ini, tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata. Angka terbaru itu merupakan yang tertinggi bagi Trump sejak Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan mengumpulkan tanggapan dari 4.385 orang di seluruh negeri. Margin kesalahannya adalah 2 poin persentase.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan oleh Jason Lange; penyuntingan oleh Scott Malone dan Nia Williams.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Polling : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina','','inherit','closed','closed','','2079-revision-v1','','','2025-10-22 12:41:38','2025-10-22 12:41:38','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2090',0,'revision','',0),
(2091,1,'2025-10-22 12:55:47','2025-10-22 12:55:47','<h2 style=\"text-align: center;\">Polling Reuters : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina</h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Hasil signifikan ditunjukkan oleh Jajak Pendapat yang dillakukan oleh Reuters, yakni sebagian besar Warga AS Dukung Negara Palestina dan berpendapat bahwa Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengakui Keberadaan Negara Palestina. </em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com 22 Oktober 2025</strong></a> - WASHINGTON, – Sebagian besar warga Amerika – termasuk 80% dari Partai Demokrat dan 41% dari Partai Republik – berpikir bahwa Amerika Serikat seharusnya mengakui kenegaraan Palestina, sebuah tanda bahwa penolakan Presiden Donald Trump terhadap hal itu tidak sejalan dengan opini publik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat selama enam hari yang berakhir pada hari Senin itu menemukan bahwa 59% responden mendukung pengakuan AS terhadap negara Palestina, sementara 33% menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab pertanyaan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar separuh dari pendukung Partai Republik Trump – 53% – menentang langkah tersebut, sementara 41% dari Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung AS dalam mengakui negara Palestina.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Semakin banyak negara – termasuk sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia – secara resmi telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kecaman dari Israel, negara yang pendiriannya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan konflik yang berlangsung selama beberapa dekade.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah permukiman Palestina di Gaza setelah serangan mendadak oleh militan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 60% responden jajak pendapat mengatakan bahwa respons Israel di Gaza berlebihan, dibandingkan dengan 32% yang tidak setuju.</p>\n&nbsp;\n<div class=\"rpoll\">\n<div class=\"card\">\n<div class=\"hd\">\n<h3>Amerika Serikat seharusnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara</h3>\nPersentase jawaban berdasarkan kelompok responden\n\n</div>\n<div class=\"body\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"label\">Seluruh responden dewasa (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\n<div class=\"bar\">\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 59%;\">59%</div>\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 9%;\">9%</div>\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 33%;\">33%</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"label\">Republikan (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\n<div class=\"bar\">\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 41%;\">41%</div>\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 6%;\">6%</div>\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 53%;\">53%</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"label\">Demokrat (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\n<div class=\"bar\">\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 80%;\">80%</div>\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 16%;\">16%</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"label\">Lainnya (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\n<div class=\"bar\">\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 58%;\">58%</div>\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 14%;\">14%</div>\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 28%;\">28%</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"legend\">\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Ya</div>\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> Tidak</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"card\">\n<div class=\"hd\">\n<h3>Jika upaya perdamaian berhasil, Trump pantas mendapat pujian besar</h3>\nPersentase jawaban berdasarkan kelompok responden\n\n</div>\n<div class=\"body\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"label\">Seluruh responden dewasa (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\n<div class=\"bar\">\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 51%;\">51%</div>\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 7%;\">7%</div>\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 42%;\">42%</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"label\">Republikan (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\n<div class=\"bar\">\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 83%;\">83%</div>\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 13%;\">13%</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"label\">Demokrat (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\n<div class=\"bar\">\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 25%;\">25%</div>\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 71%;\">71%</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"label\">Lainnya (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\n<div class=\"bar\">\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 12%;\">12%</div>\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"legend\">\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Ya</div>\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> Tidak</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"note\">Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.\nSumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.</div>\n</div>\n&nbsp;\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik AS siap memberikan Trump pujian jika rencana perdamaian-nya berhasil. Sekitar 51% responden setuju dengan pernyataan bahwa Trump “layak mendapat pujian besar” jika upaya perdamaian berhasil, dibandingkan dengan 42% yang tidak setuju.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hanya satu dari dua puluh anggota Partai Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara keseluruhan sebagai presiden, satu dari empat mengatakan bahwa ia seharusnya mendapat pujian besar jika perdamaian dapat bertahan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberhasilan di bidang ini tampaknya masih jauh dari pasti. Ledakan kekerasan selama akhir pekan mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang baru berusia seminggu, dan para diplomat AS meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengembalikan rencana Trump ke jalurnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan utama mengenai perlucutan senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina tetap belum terselesaikan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat persetujuan Trump dalam kebijakan luar negeri tampak mengalami sedikit peningkatan, naik menjadi 38% dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, dibandingkan 33% dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan awal bulan ini, tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata. Angka terbaru itu merupakan yang tertinggi bagi Trump sejak Juli.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan mengumpulkan tanggapan dari 4.385 orang di seluruh negeri. Margin kesalahannya adalah 2 poin persentase.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan oleh Jason Lange; penyuntingan oleh Scott Malone dan Nia Williams.</p>\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Polling : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina','','inherit','closed','closed','','2079-autosave-v1','','','2025-10-22 12:55:47','2025-10-22 12:55:47','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2091',0,'revision','',0),
(2092,1,'2025-10-22 12:42:57','2025-10-22 12:42:57','<h2 style=\"text-align: center;\">Polling Reuters : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Hasil signifikan ditunjukkan oleh Jajak Pendapat yang dillakukan oleh Reuters, yakni sebagian besar Warga AS Dukung Negara Palestina dan berpendapat bahwa Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengakui Keberadaan Negara Palestina. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com 22 Oktober 2025</strong></a> - WASHINGTON, – Sebagian besar warga Amerika – termasuk 80% dari Partai Demokrat dan 41% dari Partai Republik – berpikir bahwa Amerika Serikat seharusnya mengakui kenegaraan Palestina, sebuah tanda bahwa penolakan Presiden Donald Trump terhadap hal itu tidak sejalan dengan opini publik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat selama enam hari yang berakhir pada hari Senin itu menemukan bahwa 59% responden mendukung pengakuan AS terhadap negara Palestina, sementara 33% menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab pertanyaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar separuh dari pendukung Partai Republik Trump – 53% – menentang langkah tersebut, sementara 41% dari Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung AS dalam mengakui negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semakin banyak negara – termasuk sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia – secara resmi telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kecaman dari Israel, negara yang pendiriannya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan konflik yang berlangsung selama beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah permukiman Palestina di Gaza setelah serangan mendadak oleh militan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 60% responden jajak pendapat mengatakan bahwa respons Israel di Gaza berlebihan, dibandingkan dengan 32% yang tidak setuju.</p>\r\n\r\n<div class=\"rpoll\">\r\n<div class=\"card\">\r\n<div class=\"hd\">\r\n<h3>Amerika Serikat seharusnya mengakui Palestina sebagai sebuah negara</h3>\r\nPersentase jawaban berdasarkan kelompok responden\r\n\r\n</div>\r\n<div class=\"body\">\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Seluruh responden dewasa (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 59%;\">59%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 9%;\">9%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 33%;\">33%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Republikan (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 41%;\">41%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 6%;\">6%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 53%;\">53%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Demokrat (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 80%;\">80%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 16%;\">16%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Lainnya (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 58%;\">58%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 14%;\">14%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 28%;\">28%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"legend\">\r\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Ya</div>\r\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> Tidak</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"card\">\r\n<div class=\"hd\">\r\n<h3>Jika upaya perdamaian berhasil, Trump pantas mendapat pujian besar</h3>\r\nPersentase jawaban berdasarkan kelompok responden\r\n\r\n</div>\r\n<div class=\"body\">\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Seluruh responden dewasa (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 51%;\">51%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 7%;\">7%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 42%;\">42%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Republikan (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 83%;\">83%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 13%;\">13%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Demokrat (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 25%;\">25%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 4%;\">4%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 71%;\">71%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"row\">\r\n<div class=\"label\">Lainnya (Ya / Tidak tahu / Tidak)</div>\r\n<div class=\"bar\">\r\n<div class=\"seg ya\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\r\n<div class=\"seg tk\" style=\"width: 12%;\">12%</div>\r\n<div class=\"seg tidak\" style=\"width: 44%;\">44%</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"legend\">\r\n<div><i style=\"background: #f7941d;\"></i> Ya</div>\r\n<div><i style=\"background: #d9d9d9;\"></i> Tidak tahu / Melewati</div>\r\n<div><i style=\"background: #8e71d8;\"></i> Tidak</div>\r\n</div>\r\n</div>\r\n<div class=\"note\">Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.\r\nSumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.</div>\r\n</div>\r\n&nbsp;\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik AS siap memberikan Trump pujian jika rencana perdamaian-nya berhasil. Sekitar 51% responden setuju dengan pernyataan bahwa Trump “layak mendapat pujian besar” jika upaya perdamaian berhasil, dibandingkan dengan 42% yang tidak setuju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hanya satu dari dua puluh anggota Partai Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara keseluruhan sebagai presiden, satu dari empat mengatakan bahwa ia seharusnya mendapat pujian besar jika perdamaian dapat bertahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberhasilan di bidang ini tampaknya masih jauh dari pasti. Ledakan kekerasan selama akhir pekan mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang baru berusia seminggu, dan para diplomat AS meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengembalikan rencana Trump ke jalurnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan utama mengenai perlucutan senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina tetap belum terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat persetujuan Trump dalam kebijakan luar negeri tampak mengalami sedikit peningkatan, naik menjadi 38% dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, dibandingkan 33% dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan awal bulan ini, tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata. Angka terbaru itu merupakan yang tertinggi bagi Trump sejak Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan mengumpulkan tanggapan dari 4.385 orang di seluruh negeri. Margin kesalahannya adalah 2 poin persentase.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan oleh Jason Lange; penyuntingan oleh Scott Malone dan Nia Williams.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Polling : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina','','inherit','closed','closed','','2079-revision-v1','','','2025-10-22 12:42:57','2025-10-22 12:42:57','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2092',0,'revision','',0),
(2093,1,'2025-10-22 12:55:47','2025-10-22 12:55:47','Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.\nSumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee & Jason Lange.','pollingreuters1','Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.\nSumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee & Jason Lange.','inherit','open','closed','','pollingreuters1','','','2025-10-22 12:55:53','2025-10-22 12:55:53','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/pollingreuters1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2094,1,'2025-10-22 12:56:54','2025-10-22 12:56:54','Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.\nSumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee & Jason Lange.','pollingreuters2','Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.\nSumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee & Jason Lange.','inherit','open','closed','','pollingreuters2','','','2025-10-22 12:57:05','2025-10-22 12:57:05','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/pollingreuters2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2095,1,'2025-10-22 12:57:07','2025-10-22 12:57:07','<h2 style=\"text-align: center;\">Polling Reuters : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Hasil signifikan ditunjukkan oleh Jajak Pendapat yang dillakukan oleh Reuters, yakni sebagian besar Warga AS Dukung Negara Palestina dan berpendapat bahwa Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengakui Keberadaan Negara Palestina. </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com 22 Oktober 2025</strong></a> - WASHINGTON, – Sebagian besar warga Amerika – termasuk 80% dari Partai Demokrat dan 41% dari Partai Republik – berpikir bahwa Amerika Serikat seharusnya mengakui kenegaraan Palestina, sebuah tanda bahwa penolakan Presiden Donald Trump terhadap hal itu tidak sejalan dengan opini publik, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat selama enam hari yang berakhir pada hari Senin itu menemukan bahwa 59% responden mendukung pengakuan AS terhadap negara Palestina, sementara 33% menentang, dan sisanya tidak yakin atau tidak menjawab pertanyaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar separuh dari pendukung Partai Republik Trump – 53% – menentang langkah tersebut, sementara 41% dari Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung AS dalam mengakui negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semakin banyak negara – termasuk sekutu AS seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia – secara resmi telah mengakui kenegaraan Palestina dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kecaman dari Israel, negara yang pendiriannya pada tahun 1948 menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga Palestina dan konflik yang berlangsung selama beberapa dekade.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah permukiman Palestina di Gaza setelah serangan mendadak oleh militan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 60% responden jajak pendapat mengatakan bahwa respons Israel di Gaza berlebihan, dibandingkan dengan 32% yang tidak setuju.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_2093\" align=\"aligncenter\" width=\"916\"]<img class=\"size-full wp-image-2093\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/pollingreuters1.jpg\" alt=\"Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.\" width=\"916\" height=\"458\" /> Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.<br />Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.[/caption]\r\n\r\n<div class=\"note\">\r\n\r\n[caption id=\"attachment_2094\" align=\"aligncenter\" width=\"916\"]<img class=\"size-full wp-image-2094\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/pollingreuters2.jpg\" alt=\"Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.\" width=\"916\" height=\"458\" /> Margin kesalahan: ±2 poin persentase untuk seluruh responden dewasa; ±3 untuk kelompok lain.<br />Sumber data: Jajak pendapat Reuters/Ipsos. Visualisasi oleh Iris Lee &amp; Jason Lange.[/caption]\r\n\r\n</div>\r\n&nbsp;\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik AS siap memberikan Trump pujian jika rencana perdamaian-nya berhasil. Sekitar 51% responden setuju dengan pernyataan bahwa Trump “layak mendapat pujian besar” jika upaya perdamaian berhasil, dibandingkan dengan 42% yang tidak setuju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun hanya satu dari dua puluh anggota Partai Demokrat yang menyetujui kinerja Trump secara keseluruhan sebagai presiden, satu dari empat mengatakan bahwa ia seharusnya mendapat pujian besar jika perdamaian dapat bertahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberhasilan di bidang ini tampaknya masih jauh dari pasti. Ledakan kekerasan selama akhir pekan mengancam akan menggagalkan gencatan senjata yang baru berusia seminggu, dan para diplomat AS meningkatkan tekanan terhadap Israel dan Hamas untuk mengembalikan rencana Trump ke jalurnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan utama mengenai perlucutan senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, dan masa depan pemerintahan di wilayah Palestina tetap belum terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat persetujuan Trump dalam kebijakan luar negeri tampak mengalami sedikit peningkatan, naik menjadi 38% dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru, dibandingkan 33% dalam jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan awal bulan ini, tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata. Angka terbaru itu merupakan yang tertinggi bagi Trump sejak Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara daring dan mengumpulkan tanggapan dari 4.385 orang di seluruh negeri. Margin kesalahannya adalah 2 poin persentase.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan oleh Jason Lange; penyuntingan oleh Scott Malone dan Nia Williams.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Polling : Sebagian Besar Warga AS Dukung Negara Palestina','','inherit','closed','closed','','2079-revision-v1','','','2025-10-22 12:57:07','2025-10-22 12:57:07','',2079,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2095',0,'revision','',0),
(2096,1,'2025-10-22 14:59:28','2025-10-22 14:59:28','<h2 style=\"text-align: center;\">Knesset Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 22 Oktober 2025</strong></a> - Parlemen Israel Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat, justru saat semua mata sedang tertuju ke Gencatan Senjata Gaza. Ini semakin menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa Israel tidak akan pernah membiarkan Palestina Merdeka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kanal 12 Israel melaporkan bahwa Knesset pada hari Rabu telah menyetujui dalam pembahasan pendahuluan rancangan undang-undang untuk memberlakukan kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saluran tersebut menjelaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut mendapat dukungan dari 25 suara berbanding 24 suara yang menolak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam komentar pertamanya atas keputusan itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengatakan, “Waktu untuk memberlakukan kedaulatan atas Tepi Barat telah tiba.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Partai Likud yang memimpin koalisi pemerintahan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedaulatan sejati atas Tepi Barat tidak akan tercapai melalui apa yang disebutnya sebagai “undang-undang pertunjukan yang bertujuan merusak hubungan kami dengan Washington dan pencapaian yang telah diraih.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Partai tersebut menambahkan, “Kami memperkuat permukiman setiap hari melalui tindakan, anggaran, pembangunan, dan industri — bukan dengan kata-kata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak anggota pemerintah Israel mendorong penerapan kedaulatan atas Tepi Barat, yang akan menghalangi pembentukan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, radio Israel menyebut bahwa pemerintah pendudukan khawatir pengesahan undang-undang untuk memperkuat pendudukan di Tepi Barat akan memicu krisis dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 23 Juli lalu, Knesset telah menyetujui sebuah usulan untuk mencaplok Tepi Barat dengan dukungan 71 anggota dari total 120 anggota parlemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah ini mendapat kecaman dari Kepresidenan Palestina. Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyebutnya sebagai langkah yang batal, tidak sah, dan merusak peluang perdamaian serta solusi dua negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akhir September lalu, surat kabar <em>The Times of Israel</em> melaporkan dari seorang pejabat Israel bahwa “pemerintahan Presiden Trump telah memperingatkan Tel Aviv secara diam-diam agar tidak mencaplok Tepi Barat yang diduduki, sebagai tanggapan atas keputusan sejumlah negara Barat yang mengakui Negara Palestina.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat senior Israel itu, sebagaimana disebutkan oleh surat kabar tersebut, menegaskan bahwa Tel Aviv tidak menganggap peringatan itu sebagai “akhir dari perdebatan,” dan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional — bermaksud membahas masalah ini dengan Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Parlemen Israel Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat','','publish','open','open','','parlemen-israel-setujui-undang-undang-pencaplokan-tepi-barat','','','2025-10-22 15:04:26','2025-10-22 15:04:26','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2096',0,'post','',0),
(2097,1,'2025-10-22 14:56:39','2025-10-22 14:56:39','','parlemen_israel','','inherit','open','closed','','parlemen_israel','','','2025-10-22 14:56:39','2025-10-22 14:56:39','',2096,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/parlemen_israel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2098,1,'2025-10-22 14:59:28','2025-10-22 14:59:28','<h2 style=\"text-align: center;\">Knesset Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 22 Oktober 2025 - Parlemen Israel Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat, justru saat semua mata sedang tertuju ke Gencatan Senjata Gaza. Ini semakin menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa Israel tidak akan pernah membiarkan Palestina Merdeka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kanal 12 Israel melaporkan bahwa Knesset pada hari Rabu telah menyetujui dalam pembahasan pendahuluan rancangan undang-undang untuk memberlakukan kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saluran tersebut menjelaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut mendapat dukungan dari 25 suara berbanding 24 suara yang menolak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam komentar pertamanya atas keputusan itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengatakan, “Waktu untuk memberlakukan kedaulatan atas Tepi Barat telah tiba.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Partai Likud yang memimpin koalisi pemerintahan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedaulatan sejati atas Tepi Barat tidak akan tercapai melalui apa yang disebutnya sebagai “undang-undang pertunjukan yang bertujuan merusak hubungan kami dengan Washington dan pencapaian yang telah diraih.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Partai tersebut menambahkan, “Kami memperkuat permukiman setiap hari melalui tindakan, anggaran, pembangunan, dan industri — bukan dengan kata-kata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak anggota pemerintah Israel mendorong penerapan kedaulatan atas Tepi Barat, yang akan menghalangi pembentukan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, radio Israel menyebut bahwa pemerintah pendudukan khawatir pengesahan undang-undang untuk memperkuat pendudukan di Tepi Barat akan memicu krisis dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 23 Juli lalu, Knesset telah menyetujui sebuah usulan untuk mencaplok Tepi Barat dengan dukungan 71 anggota dari total 120 anggota parlemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah ini mendapat kecaman dari Kepresidenan Palestina. Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyebutnya sebagai langkah yang batal, tidak sah, dan merusak peluang perdamaian serta solusi dua negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akhir September lalu, surat kabar <em>The Times of Israel</em> melaporkan dari seorang pejabat Israel bahwa “pemerintahan Presiden Trump telah memperingatkan Tel Aviv secara diam-diam agar tidak mencaplok Tepi Barat yang diduduki, sebagai tanggapan atas keputusan sejumlah negara Barat yang mengakui Negara Palestina.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat senior Israel itu, sebagaimana disebutkan oleh surat kabar tersebut, menegaskan bahwa Tel Aviv tidak menganggap peringatan itu sebagai “akhir dari perdebatan,” dan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional — bermaksud membahas masalah ini dengan Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Parlemen Israel Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','2096-revision-v1','','','2025-10-22 14:59:28','2025-10-22 14:59:28','',2096,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2098',0,'revision','',0),
(2099,1,'2025-10-22 15:04:26','2025-10-22 15:04:26','<h2 style=\"text-align: center;\">Knesset Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 22 Oktober 2025</strong></a> - Parlemen Israel Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat, justru saat semua mata sedang tertuju ke Gencatan Senjata Gaza. Ini semakin menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa Israel tidak akan pernah membiarkan Palestina Merdeka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kanal 12 Israel melaporkan bahwa Knesset pada hari Rabu telah menyetujui dalam pembahasan pendahuluan rancangan undang-undang untuk memberlakukan kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saluran tersebut menjelaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut mendapat dukungan dari 25 suara berbanding 24 suara yang menolak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam komentar pertamanya atas keputusan itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengatakan, “Waktu untuk memberlakukan kedaulatan atas Tepi Barat telah tiba.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Partai Likud yang memimpin koalisi pemerintahan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedaulatan sejati atas Tepi Barat tidak akan tercapai melalui apa yang disebutnya sebagai “undang-undang pertunjukan yang bertujuan merusak hubungan kami dengan Washington dan pencapaian yang telah diraih.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Partai tersebut menambahkan, “Kami memperkuat permukiman setiap hari melalui tindakan, anggaran, pembangunan, dan industri — bukan dengan kata-kata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak anggota pemerintah Israel mendorong penerapan kedaulatan atas Tepi Barat, yang akan menghalangi pembentukan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, radio Israel menyebut bahwa pemerintah pendudukan khawatir pengesahan undang-undang untuk memperkuat pendudukan di Tepi Barat akan memicu krisis dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 23 Juli lalu, Knesset telah menyetujui sebuah usulan untuk mencaplok Tepi Barat dengan dukungan 71 anggota dari total 120 anggota parlemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah ini mendapat kecaman dari Kepresidenan Palestina. Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyebutnya sebagai langkah yang batal, tidak sah, dan merusak peluang perdamaian serta solusi dua negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akhir September lalu, surat kabar <em>The Times of Israel</em> melaporkan dari seorang pejabat Israel bahwa “pemerintahan Presiden Trump telah memperingatkan Tel Aviv secara diam-diam agar tidak mencaplok Tepi Barat yang diduduki, sebagai tanggapan atas keputusan sejumlah negara Barat yang mengakui Negara Palestina.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat senior Israel itu, sebagaimana disebutkan oleh surat kabar tersebut, menegaskan bahwa Tel Aviv tidak menganggap peringatan itu sebagai “akhir dari perdebatan,” dan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional — bermaksud membahas masalah ini dengan Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Parlemen Israel Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','2096-revision-v1','','','2025-10-22 15:04:26','2025-10-22 15:04:26','',2096,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2099',0,'revision','',0),
(2100,1,'2025-10-22 17:12:21','2025-10-22 17:12:21','<h2 style=\"text-align: center;\">Mahkamah Internasional: Israel Wajib Memasukkan Bantuan ke Gaza dan UNRWA Tidak Ada Kaitan dengan Hamas</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 23 Oktober 2025</strong></a> - Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Rabu menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah melanggar prinsip netralitas atau melakukan diskriminasi dalam distribusi bantuan di wilayah Palestina yang diduduki, sebagaimana berulang kali dituduhkan oleh Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang yang digelar di Den Haag untuk mengeluarkan pendapat nasihat mengenai kewajiban Israel terhadap bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina, pengadilan menegaskan bahwa Israel tidak dapat membuktikan bahwa sebagian besar staf UNRWA merupakan anggota Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Mahkamah, Yuji Iwasawa, mengatakan, “Pengadilan menyimpulkan bahwa Israel tidak berhasil membuktikan klaimnya bahwa sebagian besar staf UNRWA adalah anggota Hamas atau faksi teroris lainnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mahkamah — yang merupakan lembaga hukum tertinggi di bawah naungan PBB — juga menegaskan bahwa Tel Aviv berkewajiban untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke Gaza, terutama yang disediakan oleh UNRWA, serta melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata atau alat perang di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan menegaskan bahwa Israel wajib mempermudah semua rencana bantuan bagi penduduk di wilayah yang diduduki, serta menyediakan “kebutuhan dasar” bagi warga di Jalur Gaza, khususnya segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mahkamah juga secara bulat menyimpulkan bahwa “Israel sebagai kekuatan pendudukan wajib melaksanakan kewajiban hukumnya dan menahan diri dari menerapkan undang-undangnya di wilayah Palestina yang diduduki.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tanggapan Israel</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan awal, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan Mahkamah Internasional tersebut sebagai “upaya untuk memaksakan langkah-langkah politik terhadap Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, perwakilan Israel di PBB, Danny Danon, menyebut pendapat nasihat pengadilan itu sebagai sesuatu yang “memalukan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Danon mengatakan, “Mereka menyalahkan Israel karena tidak bekerja sama dengan lembaga-lembaga PBB. Mereka seharusnya menyalahkan diri mereka sendiri. Lembaga-lembaga ini telah menjadi tempat berlindung bagi para teroris. Contohnya UNRWA, yang selama bertahun-tahun telah mendukung Hamas.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa keputusan baru Mahkamah Internasional ini adalah yang ketiga terkait tindakan Israel sejak dimulainya agresi di Jalur Gaza lebih dari dua tahun lalu. Pada Juli tahun lalu, pengadilan memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, Mahkamah juga mengeluarkan putusan dalam kasus genosida yang memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya genosida di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Afrika Selatan pada Desember 2023 telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional, menuduh Israel melakukan tindakan yang setara dengan genosida terhadap warga sipil di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan kemudian mengeluarkan langkah-langkah sementara yang menuntut Israel untuk segera mengambil tindakan guna melindungi penduduk dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber:<a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Mahkamah Internasional : Israel Wajib Buka Bantuan ke Gaza','','publish','open','open','','mahkamah-internasional-israel-wajib-buka-bantuan-ke-gaza','','','2025-10-22 17:12:58','2025-10-22 17:12:58','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2100',0,'post','',0),
(2101,1,'2025-10-22 17:12:14','2025-10-22 17:12:14','','mahkamah_internasional','','inherit','open','closed','','mahkamah_internasional','','','2025-10-22 17:12:14','2025-10-22 17:12:14','',2100,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/mahkamah_internasional.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2102,1,'2025-10-22 17:12:21','2025-10-22 17:12:21','<h2 style=\"text-align: center;\">Mahkamah Internasional: Israel Wajib Memasukkan Bantuan ke Gaza dan UNRWA Tidak Ada Kaitan dengan Hamas</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Rabu menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah melanggar prinsip netralitas atau melakukan diskriminasi dalam distribusi bantuan di wilayah Palestina yang diduduki, sebagaimana berulang kali dituduhkan oleh Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang yang digelar di Den Haag untuk mengeluarkan pendapat nasihat mengenai kewajiban Israel terhadap bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina, pengadilan menegaskan bahwa Israel tidak dapat membuktikan bahwa sebagian besar staf UNRWA merupakan anggota Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Mahkamah, Yuji Iwasawa, mengatakan, “Pengadilan menyimpulkan bahwa Israel tidak berhasil membuktikan klaimnya bahwa sebagian besar staf UNRWA adalah anggota Hamas atau faksi teroris lainnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mahkamah — yang merupakan lembaga hukum tertinggi di bawah naungan PBB — juga menegaskan bahwa Tel Aviv berkewajiban untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke Gaza, terutama yang disediakan oleh UNRWA, serta melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata atau alat perang di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan menegaskan bahwa Israel wajib mempermudah semua rencana bantuan bagi penduduk di wilayah yang diduduki, serta menyediakan “kebutuhan dasar” bagi warga di Jalur Gaza, khususnya segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mahkamah juga secara bulat menyimpulkan bahwa “Israel sebagai kekuatan pendudukan wajib melaksanakan kewajiban hukumnya dan menahan diri dari menerapkan undang-undangnya di wilayah Palestina yang diduduki.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tanggapan Israel</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan awal, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan Mahkamah Internasional tersebut sebagai “upaya untuk memaksakan langkah-langkah politik terhadap Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, perwakilan Israel di PBB, Danny Danon, menyebut pendapat nasihat pengadilan itu sebagai sesuatu yang “memalukan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Danon mengatakan, “Mereka menyalahkan Israel karena tidak bekerja sama dengan lembaga-lembaga PBB. Mereka seharusnya menyalahkan diri mereka sendiri. Lembaga-lembaga ini telah menjadi tempat berlindung bagi para teroris. Contohnya UNRWA, yang selama bertahun-tahun telah mendukung Hamas.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa keputusan baru Mahkamah Internasional ini adalah yang ketiga terkait tindakan Israel sejak dimulainya agresi di Jalur Gaza lebih dari dua tahun lalu. Pada Juli tahun lalu, pengadilan memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, Mahkamah juga mengeluarkan putusan dalam kasus genosida yang memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya genosida di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Afrika Selatan pada Desember 2023 telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional, menuduh Israel melakukan tindakan yang setara dengan genosida terhadap warga sipil di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan kemudian mengeluarkan langkah-langkah sementara yang menuntut Israel untuk segera mengambil tindakan guna melindungi penduduk dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber:<a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Mahkamah Internasional : Israel Wajib Buka Bantuan ke Gaza','','inherit','closed','closed','','2100-revision-v1','','','2025-10-22 17:12:21','2025-10-22 17:12:21','',2100,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2102',0,'revision','',0),
(2103,1,'2025-10-22 17:12:58','2025-10-22 17:12:58','<h2 style=\"text-align: center;\">Mahkamah Internasional: Israel Wajib Memasukkan Bantuan ke Gaza dan UNRWA Tidak Ada Kaitan dengan Hamas</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 23 Oktober 2025</strong></a> - Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Rabu menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah melanggar prinsip netralitas atau melakukan diskriminasi dalam distribusi bantuan di wilayah Palestina yang diduduki, sebagaimana berulang kali dituduhkan oleh Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang yang digelar di Den Haag untuk mengeluarkan pendapat nasihat mengenai kewajiban Israel terhadap bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina, pengadilan menegaskan bahwa Israel tidak dapat membuktikan bahwa sebagian besar staf UNRWA merupakan anggota Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Mahkamah, Yuji Iwasawa, mengatakan, “Pengadilan menyimpulkan bahwa Israel tidak berhasil membuktikan klaimnya bahwa sebagian besar staf UNRWA adalah anggota Hamas atau faksi teroris lainnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mahkamah — yang merupakan lembaga hukum tertinggi di bawah naungan PBB — juga menegaskan bahwa Tel Aviv berkewajiban untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke Gaza, terutama yang disediakan oleh UNRWA, serta melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata atau alat perang di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan menegaskan bahwa Israel wajib mempermudah semua rencana bantuan bagi penduduk di wilayah yang diduduki, serta menyediakan “kebutuhan dasar” bagi warga di Jalur Gaza, khususnya segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mahkamah juga secara bulat menyimpulkan bahwa “Israel sebagai kekuatan pendudukan wajib melaksanakan kewajiban hukumnya dan menahan diri dari menerapkan undang-undangnya di wilayah Palestina yang diduduki.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tanggapan Israel</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan awal, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan Mahkamah Internasional tersebut sebagai “upaya untuk memaksakan langkah-langkah politik terhadap Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, perwakilan Israel di PBB, Danny Danon, menyebut pendapat nasihat pengadilan itu sebagai sesuatu yang “memalukan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Danon mengatakan, “Mereka menyalahkan Israel karena tidak bekerja sama dengan lembaga-lembaga PBB. Mereka seharusnya menyalahkan diri mereka sendiri. Lembaga-lembaga ini telah menjadi tempat berlindung bagi para teroris. Contohnya UNRWA, yang selama bertahun-tahun telah mendukung Hamas.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa keputusan baru Mahkamah Internasional ini adalah yang ketiga terkait tindakan Israel sejak dimulainya agresi di Jalur Gaza lebih dari dua tahun lalu. Pada Juli tahun lalu, pengadilan memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, Mahkamah juga mengeluarkan putusan dalam kasus genosida yang memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya genosida di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Afrika Selatan pada Desember 2023 telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional, menuduh Israel melakukan tindakan yang setara dengan genosida terhadap warga sipil di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan kemudian mengeluarkan langkah-langkah sementara yang menuntut Israel untuk segera mengambil tindakan guna melindungi penduduk dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber:<a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Mahkamah Internasional : Israel Wajib Buka Bantuan ke Gaza','','inherit','closed','closed','','2100-revision-v1','','','2025-10-22 17:12:58','2025-10-22 17:12:58','',2100,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2103',0,'revision','',0),
(2104,1,'2025-10-22 17:14:05','2025-10-22 17:14:05','<h2 style=\"text-align: center;\">Mahkamah Internasional: Israel Wajib Buka Bantuan ke Gaza dan UNRWA Tidak Ada Kaitan dengan Hamas</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 23 Oktober 2025</strong></a> - Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Rabu menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah melanggar prinsip netralitas atau melakukan diskriminasi dalam distribusi bantuan di wilayah Palestina yang diduduki, sebagaimana berulang kali dituduhkan oleh Israel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang yang digelar di Den Haag untuk mengeluarkan pendapat nasihat mengenai kewajiban Israel terhadap bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina, pengadilan menegaskan bahwa Israel tidak dapat membuktikan bahwa sebagian besar staf UNRWA merupakan anggota Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Mahkamah, Yuji Iwasawa, mengatakan, “Pengadilan menyimpulkan bahwa Israel tidak berhasil membuktikan klaimnya bahwa sebagian besar staf UNRWA adalah anggota Hamas atau faksi teroris lainnya.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mahkamah — yang merupakan lembaga hukum tertinggi di bawah naungan PBB — juga menegaskan bahwa Tel Aviv berkewajiban untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke Gaza, terutama yang disediakan oleh UNRWA, serta melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata atau alat perang di wilayah tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan menegaskan bahwa Israel wajib mempermudah semua rencana bantuan bagi penduduk di wilayah yang diduduki, serta menyediakan “kebutuhan dasar” bagi warga di Jalur Gaza, khususnya segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mahkamah juga secara bulat menyimpulkan bahwa “Israel sebagai kekuatan pendudukan wajib melaksanakan kewajiban hukumnya dan menahan diri dari menerapkan undang-undangnya di wilayah Palestina yang diduduki.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tanggapan Israel</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan awal, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan Mahkamah Internasional tersebut sebagai “upaya untuk memaksakan langkah-langkah politik terhadap Israel.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, perwakilan Israel di PBB, Danny Danon, menyebut pendapat nasihat pengadilan itu sebagai sesuatu yang “memalukan.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Danon mengatakan, “Mereka menyalahkan Israel karena tidak bekerja sama dengan lembaga-lembaga PBB. Mereka seharusnya menyalahkan diri mereka sendiri. Lembaga-lembaga ini telah menjadi tempat berlindung bagi para teroris. Contohnya UNRWA, yang selama bertahun-tahun telah mendukung Hamas.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa keputusan baru Mahkamah Internasional ini adalah yang ketiga terkait tindakan Israel sejak dimulainya agresi di Jalur Gaza lebih dari dua tahun lalu. Pada Juli tahun lalu, pengadilan memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, Mahkamah juga mengeluarkan putusan dalam kasus genosida yang memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya genosida di Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Afrika Selatan pada Desember 2023 telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional, menuduh Israel melakukan tindakan yang setara dengan genosida terhadap warga sipil di Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan kemudian mengeluarkan langkah-langkah sementara yang menuntut Israel untuk segera mengambil tindakan guna melindungi penduduk dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber:<a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Mahkamah Internasional : Israel Wajib Buka Bantuan ke Gaza','','inherit','closed','closed','','2100-autosave-v1','','','2025-10-22 17:14:05','2025-10-22 17:14:05','',2100,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2104',0,'revision','',0),
(2105,1,'2025-10-22 22:31:34','2025-10-22 22:31:34','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>6 Skenario Pasukan Internasional yang Diusulkan di Gaza Pasca-Perang</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Keberadaan Pasukan Internasional di Gaza - jika terwujud - akan menjadi perubahan yang signifikan dalam peta kekuatan Palestina - Israel. Apa saja 6 Skenario Pasukan Internasional di Gaza yang menjadi salah satu poin kesepakatan Gencatan Senjata</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 23 Oktober 2025</strong></a> - Beragam opsi muncul terkait dengan masa depan yang akan dihadapi oleh Jalur Gaza setelah memasuki fase kedua dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berlandaskan pada pembentukan pasukan keamanan internasional untuk dikerahkan di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan internasional telah menghasilkan sejumlah skenario mengenai bentuk dan karakter pasukan internasional yang akan memantau situasi di Gaza setelah perang berakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Reuters, serta beberapa situs Amerika dan Israel telah merumuskan <strong>enam skenario</strong> yang menggambarkan arah masa depan dan tugas utama dari pasukan internasional ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario pertama:</strong> Pembentukan kepemimpinan sipil dan kepolisian internasional, dengan ruang koordinasi yang mencakup PBB, Uni Eropa, serta pemerintahan Palestina sementara, disertai partisipasi Israel dan Mesir di wilayah perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario kedua:</strong> Mengembalikan kewenangan kepada Otoritas Palestina atau membentuk sistem pemerintahan Palestina sementara, yang secara bertahap akan mengelola urusan sipil dan keamanan Gaza dengan dukungan internasional, melalui pembangunan kembali aparat kepolisian dan pertahanan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario ketiga (hibrida antara dua skenario sebelumnya):</strong> Membentuk kepolisian lokal Palestina yang bekerja di dalam negeri, didukung oleh penasihat internasional, dengan tim internasional khusus yang memantau perlintasan, serta pengawasan internasional terhadap kinerja keamanan dan layanan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario keempat:</strong> Mempertahankan kendali langsung atau tidak langsung Israel, dengan administrasi sipil lokal yang terbatas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario kelima:</strong> Mengusulkan misi penjaga perdamaian PBB dengan mandat dari Dewan Keamanan untuk menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, memantau penarikan pasukan, dan melatih kepolisian Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario keenam dan terakhir:</strong> Penerapan gagasan tentang pembentukan otoritas transisi internasional untuk Gaza, yang salah satunya dikenal dengan nama “GITA” (Global Interim Transitional Authority), dan mencakup sayap keamanan yang disebut <strong>Pasukan Stabilitas Internasional</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan surat kabar <em>The Guardian</em> Inggris menyebut bahwa Amerika Serikat bersama sejumlah negara Eropa dan Arab mendukung pemberian legitimasi kepada pasukan <strong>GITA</strong> ini melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, yang akan memberikan kekuasaan besar bagi pasukan tersebut di dalam Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengenai wewenangnya, <strong>GITA</strong> terdiri atas unit militer dan kepolisian dari negara-negara peserta yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam misi penjaga perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini akan didukung oleh kantor penghubung PBB serta tim bantuan teknis dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tugas mereka mencakup pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, pemantauan pelanggaran, serta pengamanan perlintasan, perbatasan, dan pelabuhan utama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, <strong>GITA</strong> juga bertanggung jawab melindungi operasi kemanusiaan dan zona rekonstruksi, serta melaksanakan misi stabilisasi dan penanggulangan pemberontakan berisiko tinggi bila diperlukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut skenario yang disebutkan dalam laporan <em>The Guardian</em>, akan dibentuk sistem koordinasi sipil-militer bersama kepolisian sipil Palestina dan lembaga-lembaga kemanusiaan, dengan perkiraan bahwa penyebaran pasukan ini akan dilakukan secara bertahap.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara dalam kondisi saat ini, kekuatan lokal dari pemerintah kota-kota di Gaza masih mengatur urusan setempat berdasarkan Undang-Undang Badan-Badan Lokal tahun 1997.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuatan lokal ini bertanggung jawab atas layanan umum seperti jaringan air dan sanitasi, pengumpulan sampah, pengaturan tata kota, jalan-jalan lokal, serta penerangan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sedangkan aparat kepolisian dan keamanan dalam negeri menangani urusan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa kementerian juga masih beroperasi pascaperang, terutama Kementerian Kesehatan, Dalam Negeri, dan Perdagangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, semua skenario ini masih bergantung pada tantangan nyata dan pertanyaan terbuka hingga hasil pembicaraan internasional terbentuk — yang pada akhirnya akan menentukan realitas baru Gaza dalam fase pascaperang dan rekonstruksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','6 Skenario Pasukan Internasional di Gaza','','publish','open','open','','6-skenario-pasukan-internasional-di-gaza','','','2025-10-22 22:35:32','2025-10-22 22:35:32','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2105',0,'post','',0),
(2106,1,'2025-10-22 22:29:23','2025-10-22 22:29:23','','pasukan_internasional_di_gaza','','inherit','open','closed','','pasukan_internasional_di_gaza','','','2025-10-22 22:29:23','2025-10-22 22:29:23','',2105,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/pasukan_internasional_di_gaza.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2107,1,'2025-10-22 22:31:34','2025-10-22 22:31:34','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>6 Skenario Pasukan Internasional yang Diusulkan di Gaza Pasca-Perang</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Keberadaan Pasukan Internasional di Gaza - jika terwujud - akan menjadi perubahan yang signifika dalam peta kekuatan di Timur Tengah. Apa saja 6 Skenario Pasukan Internasional di Gaza yang menjadi salah satu poin kesepakatan Gencatan Senjata</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beragam opsi muncul terkait dengan masa depan yang akan dihadapi oleh Jalur Gaza setelah memasuki fase kedua dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berlandaskan pada pembentukan pasukan keamanan internasional untuk dikerahkan di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan internasional telah menghasilkan sejumlah skenario mengenai bentuk dan karakter pasukan internasional yang akan memantau situasi di Gaza setelah perang berakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Reuters, serta beberapa situs Amerika dan Israel telah merumuskan <strong>enam skenario</strong> yang menggambarkan arah masa depan dan tugas utama dari pasukan internasional ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario pertama:</strong> Pembentukan kepemimpinan sipil dan kepolisian internasional, dengan ruang koordinasi yang mencakup PBB, Uni Eropa, serta pemerintahan Palestina sementara, disertai partisipasi Israel dan Mesir di wilayah perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario kedua:</strong> Mengembalikan kewenangan kepada Otoritas Palestina atau membentuk sistem pemerintahan Palestina sementara, yang secara bertahap akan mengelola urusan sipil dan keamanan Gaza dengan dukungan internasional, melalui pembangunan kembali aparat kepolisian dan pertahanan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario ketiga (hibrida antara dua skenario sebelumnya):</strong> Membentuk kepolisian lokal Palestina yang bekerja di dalam negeri, didukung oleh penasihat internasional, dengan tim internasional khusus yang memantau perlintasan, serta pengawasan internasional terhadap kinerja keamanan dan layanan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario keempat:</strong> Mempertahankan kendali langsung atau tidak langsung Israel, dengan administrasi sipil lokal yang terbatas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario kelima:</strong> Mengusulkan misi penjaga perdamaian PBB dengan mandat dari Dewan Keamanan untuk menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, memantau penarikan pasukan, dan melatih kepolisian Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario keenam dan terakhir:</strong> Penerapan gagasan tentang pembentukan otoritas transisi internasional untuk Gaza, yang salah satunya dikenal dengan nama “GITA” (Global Interim Transitional Authority), dan mencakup sayap keamanan yang disebut <strong>Pasukan Stabilitas Internasional</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan surat kabar <em>The Guardian</em> Inggris menyebut bahwa Amerika Serikat bersama sejumlah negara Eropa dan Arab mendukung pemberian legitimasi kepada pasukan <strong>GITA</strong> ini melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, yang akan memberikan kekuasaan besar bagi pasukan tersebut di dalam Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengenai wewenangnya, <strong>GITA</strong> terdiri atas unit militer dan kepolisian dari negara-negara peserta yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam misi penjaga perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini akan didukung oleh kantor penghubung PBB serta tim bantuan teknis dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tugas mereka mencakup pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, pemantauan pelanggaran, serta pengamanan perlintasan, perbatasan, dan pelabuhan utama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, <strong>GITA</strong> juga bertanggung jawab melindungi operasi kemanusiaan dan zona rekonstruksi, serta melaksanakan misi stabilisasi dan penanggulangan pemberontakan berisiko tinggi bila diperlukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut skenario yang disebutkan dalam laporan <em>The Guardian</em>, akan dibentuk sistem koordinasi sipil-militer bersama kepolisian sipil Palestina dan lembaga-lembaga kemanusiaan, dengan perkiraan bahwa penyebaran pasukan ini akan dilakukan secara bertahap.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara dalam kondisi saat ini, kekuatan lokal dari pemerintah kota-kota di Gaza masih mengatur urusan setempat berdasarkan Undang-Undang Badan-Badan Lokal tahun 1997.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuatan lokal ini bertanggung jawab atas layanan umum seperti jaringan air dan sanitasi, pengumpulan sampah, pengaturan tata kota, jalan-jalan lokal, serta penerangan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sedangkan aparat kepolisian dan keamanan dalam negeri menangani urusan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa kementerian juga masih beroperasi pascaperang, terutama Kementerian Kesehatan, Dalam Negeri, dan Perdagangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, semua skenario ini masih bergantung pada tantangan nyata dan pertanyaan terbuka hingga hasil pembicaraan internasional terbentuk — yang pada akhirnya akan menentukan realitas baru Gaza dalam fase pascaperang dan rekonstruksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','6 Skenario Pasukan Internasional di Gaza','','inherit','closed','closed','','2105-revision-v1','','','2025-10-22 22:31:34','2025-10-22 22:31:34','',2105,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2107',0,'revision','',0),
(2108,1,'2025-10-22 22:32:26','2025-10-22 22:32:26','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>6 Skenario Pasukan Internasional yang Diusulkan di Gaza Pasca-Perang</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Keberadaan Pasukan Internasional di Gaza - jika terwujud - akan menjadi perubahan yang signifika dalam peta kekuatan di Timur Tengah. Apa saja 6 Skenario Pasukan Internasional di Gaza yang menjadi salah satu poin kesepakatan Gencatan Senjata</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 23 Oktober 2025</strong></a> - Beragam opsi muncul terkait dengan masa depan yang akan dihadapi oleh Jalur Gaza setelah memasuki fase kedua dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berlandaskan pada pembentukan pasukan keamanan internasional untuk dikerahkan di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan internasional telah menghasilkan sejumlah skenario mengenai bentuk dan karakter pasukan internasional yang akan memantau situasi di Gaza setelah perang berakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Reuters, serta beberapa situs Amerika dan Israel telah merumuskan <strong>enam skenario</strong> yang menggambarkan arah masa depan dan tugas utama dari pasukan internasional ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario pertama:</strong> Pembentukan kepemimpinan sipil dan kepolisian internasional, dengan ruang koordinasi yang mencakup PBB, Uni Eropa, serta pemerintahan Palestina sementara, disertai partisipasi Israel dan Mesir di wilayah perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario kedua:</strong> Mengembalikan kewenangan kepada Otoritas Palestina atau membentuk sistem pemerintahan Palestina sementara, yang secara bertahap akan mengelola urusan sipil dan keamanan Gaza dengan dukungan internasional, melalui pembangunan kembali aparat kepolisian dan pertahanan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario ketiga (hibrida antara dua skenario sebelumnya):</strong> Membentuk kepolisian lokal Palestina yang bekerja di dalam negeri, didukung oleh penasihat internasional, dengan tim internasional khusus yang memantau perlintasan, serta pengawasan internasional terhadap kinerja keamanan dan layanan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario keempat:</strong> Mempertahankan kendali langsung atau tidak langsung Israel, dengan administrasi sipil lokal yang terbatas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario kelima:</strong> Mengusulkan misi penjaga perdamaian PBB dengan mandat dari Dewan Keamanan untuk menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, memantau penarikan pasukan, dan melatih kepolisian Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario keenam dan terakhir:</strong> Penerapan gagasan tentang pembentukan otoritas transisi internasional untuk Gaza, yang salah satunya dikenal dengan nama “GITA” (Global Interim Transitional Authority), dan mencakup sayap keamanan yang disebut <strong>Pasukan Stabilitas Internasional</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan surat kabar <em>The Guardian</em> Inggris menyebut bahwa Amerika Serikat bersama sejumlah negara Eropa dan Arab mendukung pemberian legitimasi kepada pasukan <strong>GITA</strong> ini melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, yang akan memberikan kekuasaan besar bagi pasukan tersebut di dalam Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengenai wewenangnya, <strong>GITA</strong> terdiri atas unit militer dan kepolisian dari negara-negara peserta yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam misi penjaga perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini akan didukung oleh kantor penghubung PBB serta tim bantuan teknis dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tugas mereka mencakup pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, pemantauan pelanggaran, serta pengamanan perlintasan, perbatasan, dan pelabuhan utama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, <strong>GITA</strong> juga bertanggung jawab melindungi operasi kemanusiaan dan zona rekonstruksi, serta melaksanakan misi stabilisasi dan penanggulangan pemberontakan berisiko tinggi bila diperlukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut skenario yang disebutkan dalam laporan <em>The Guardian</em>, akan dibentuk sistem koordinasi sipil-militer bersama kepolisian sipil Palestina dan lembaga-lembaga kemanusiaan, dengan perkiraan bahwa penyebaran pasukan ini akan dilakukan secara bertahap.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara dalam kondisi saat ini, kekuatan lokal dari pemerintah kota-kota di Gaza masih mengatur urusan setempat berdasarkan Undang-Undang Badan-Badan Lokal tahun 1997.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuatan lokal ini bertanggung jawab atas layanan umum seperti jaringan air dan sanitasi, pengumpulan sampah, pengaturan tata kota, jalan-jalan lokal, serta penerangan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sedangkan aparat kepolisian dan keamanan dalam negeri menangani urusan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa kementerian juga masih beroperasi pascaperang, terutama Kementerian Kesehatan, Dalam Negeri, dan Perdagangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, semua skenario ini masih bergantung pada tantangan nyata dan pertanyaan terbuka hingga hasil pembicaraan internasional terbentuk — yang pada akhirnya akan menentukan realitas baru Gaza dalam fase pascaperang dan rekonstruksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','6 Skenario Pasukan Internasional di Gaza','','inherit','closed','closed','','2105-revision-v1','','','2025-10-22 22:32:26','2025-10-22 22:32:26','',2105,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2108',0,'revision','',0),
(2109,1,'2025-10-22 22:35:32','2025-10-22 22:35:32','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>6 Skenario Pasukan Internasional yang Diusulkan di Gaza Pasca-Perang</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Keberadaan Pasukan Internasional di Gaza - jika terwujud - akan menjadi perubahan yang signifikan dalam peta kekuatan Palestina - Israel. Apa saja 6 Skenario Pasukan Internasional di Gaza yang menjadi salah satu poin kesepakatan Gencatan Senjata</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 23 Oktober 2025</strong></a> - Beragam opsi muncul terkait dengan masa depan yang akan dihadapi oleh Jalur Gaza setelah memasuki fase kedua dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berlandaskan pada pembentukan pasukan keamanan internasional untuk dikerahkan di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan internasional telah menghasilkan sejumlah skenario mengenai bentuk dan karakter pasukan internasional yang akan memantau situasi di Gaza setelah perang berakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Reuters, serta beberapa situs Amerika dan Israel telah merumuskan <strong>enam skenario</strong> yang menggambarkan arah masa depan dan tugas utama dari pasukan internasional ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario pertama:</strong> Pembentukan kepemimpinan sipil dan kepolisian internasional, dengan ruang koordinasi yang mencakup PBB, Uni Eropa, serta pemerintahan Palestina sementara, disertai partisipasi Israel dan Mesir di wilayah perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario kedua:</strong> Mengembalikan kewenangan kepada Otoritas Palestina atau membentuk sistem pemerintahan Palestina sementara, yang secara bertahap akan mengelola urusan sipil dan keamanan Gaza dengan dukungan internasional, melalui pembangunan kembali aparat kepolisian dan pertahanan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario ketiga (hibrida antara dua skenario sebelumnya):</strong> Membentuk kepolisian lokal Palestina yang bekerja di dalam negeri, didukung oleh penasihat internasional, dengan tim internasional khusus yang memantau perlintasan, serta pengawasan internasional terhadap kinerja keamanan dan layanan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario keempat:</strong> Mempertahankan kendali langsung atau tidak langsung Israel, dengan administrasi sipil lokal yang terbatas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario kelima:</strong> Mengusulkan misi penjaga perdamaian PBB dengan mandat dari Dewan Keamanan untuk menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, memantau penarikan pasukan, dan melatih kepolisian Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Skenario keenam dan terakhir:</strong> Penerapan gagasan tentang pembentukan otoritas transisi internasional untuk Gaza, yang salah satunya dikenal dengan nama “GITA” (Global Interim Transitional Authority), dan mencakup sayap keamanan yang disebut <strong>Pasukan Stabilitas Internasional</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan surat kabar <em>The Guardian</em> Inggris menyebut bahwa Amerika Serikat bersama sejumlah negara Eropa dan Arab mendukung pemberian legitimasi kepada pasukan <strong>GITA</strong> ini melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, yang akan memberikan kekuasaan besar bagi pasukan tersebut di dalam Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengenai wewenangnya, <strong>GITA</strong> terdiri atas unit militer dan kepolisian dari negara-negara peserta yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam misi penjaga perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini akan didukung oleh kantor penghubung PBB serta tim bantuan teknis dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tugas mereka mencakup pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, pemantauan pelanggaran, serta pengamanan perlintasan, perbatasan, dan pelabuhan utama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, <strong>GITA</strong> juga bertanggung jawab melindungi operasi kemanusiaan dan zona rekonstruksi, serta melaksanakan misi stabilisasi dan penanggulangan pemberontakan berisiko tinggi bila diperlukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut skenario yang disebutkan dalam laporan <em>The Guardian</em>, akan dibentuk sistem koordinasi sipil-militer bersama kepolisian sipil Palestina dan lembaga-lembaga kemanusiaan, dengan perkiraan bahwa penyebaran pasukan ini akan dilakukan secara bertahap.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara dalam kondisi saat ini, kekuatan lokal dari pemerintah kota-kota di Gaza masih mengatur urusan setempat berdasarkan Undang-Undang Badan-Badan Lokal tahun 1997.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuatan lokal ini bertanggung jawab atas layanan umum seperti jaringan air dan sanitasi, pengumpulan sampah, pengaturan tata kota, jalan-jalan lokal, serta penerangan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sedangkan aparat kepolisian dan keamanan dalam negeri menangani urusan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa kementerian juga masih beroperasi pascaperang, terutama Kementerian Kesehatan, Dalam Negeri, dan Perdagangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, semua skenario ini masih bergantung pada tantangan nyata dan pertanyaan terbuka hingga hasil pembicaraan internasional terbentuk — yang pada akhirnya akan menentukan realitas baru Gaza dalam fase pascaperang dan rekonstruksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','6 Skenario Pasukan Internasional di Gaza','','inherit','closed','closed','','2105-revision-v1','','','2025-10-22 22:35:32','2025-10-22 22:35:32','',2105,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2109',0,'revision','',0),
(2110,1,'2025-07-01 03:13:59','2025-07-01 03:13:59','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Ahli Militer: Pertempuran di Gaza Adalah Pertempuran Intelijen Sejati dan Perlawanan Tetap Teguh</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Informasi-informasi Intelijen menjadi basis utama dalam perang Gaza, sehingga tidak keliru jika menyebut bahwa Pertempuran Gaza adalah Pertempuran Intelijen Sejati, dan HAMAS menunjukkan kemampuannya mengimbangi kekuatan Israel yang lebih lengkap secara fasilitas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 1 Juli 2025</a></strong> -  Gaza, Ahli militer dan strategi, Kolonel Hatem Karim Al-Falahi, menegaskan bahwa pertempuran yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah menjadi “pertempuran intelijen sejati,” dengan menunjukkan bahwa informasi intelijen merupakan dasar dalam pelaksanaan operasi di dalam wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Falahi menjelaskan—dalam segmen analisis militernya—bahwa pihak pendudukan kini berusaha merekrut seluruh agen dan mata-mata yang dimilikinya, serta menggunakan berbagai sarana elektronik canggih untuk mengumpulkan informasi dan memanfaatkannya guna menjebak kelompok perlawanan, atau mencapai target-target penting di dalam wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks pertempuran intelijen ini, Al-Falahi membahas operasi di mana pihak perlawanan berhasil menguasai bahan peledak yang dijatuhkan dari udara. Ia menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut dijatuhkan di wilayah tertentu agar dapat diambil oleh para agen, kemudian digunakan untuk operasi peledakan terhadap faksi-faksi perlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ahli militer itu menegaskan bahwa rencana Israel tersebut telah diawasi dengan baik oleh faksi-faksi perlawanan. Bahan peledak yang ditempatkan di berbagai wilayah di Jalur Gaza berhasil ditemukan atau disita, dan justru digunakan dengan cara yang berlawanan dari tujuan pihak pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pencapaian ini menunjukkan kekuatan aparat keamanan dan intelijen, serta kekuatan pengawasan yang dimiliki faksi-faksi perlawanan, meskipun hal ini mengandung risiko besar karena bahan-bahan tersebut terkadang merupakan jebakan yang dipasangi bahan peledak tambahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam penilaian strategis umumnya, Al-Falahi mengutip pernyataan mantan komandan operasi Israel yang mengatakan bahwa “Israel kini menghadapi masalah nyata dan berada dalam rawa di dalam Jalur Gaza, dan kami sedang tenggelam dalam rawa dengan mata terbuka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ahli militer tersebut menegaskan bahwa berlanjutnya operasi perlawanan selama <strong>603 hari</strong> merupakan pencapaian bersejarah yang menegaskan keteguhan mereka dan kemampuan mereka untuk menghadapi pendudukan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Roket Perlawanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Falahi juga menjelaskan bahwa tentara pendudukan kini berusaha menekan dari arah utara, dan juga berusaha menekan dari arah selatan menuju Khan Younis. Namun ia mencatat bahwa operasi infiltrasi ini akan menghadapi beberapa pengaturan pertahanan yang telah disiapkan oleh faksi-faksi perlawanan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam analisisnya terhadap operasi di lapangan, Al-Falahi menyinggung <strong>penyergapan Al-Atatrah</strong> yang dilakukan oleh <strong>Brigade Al-Qassam</strong> pada 27 Mei lalu. Ia menjelaskan bahwa penyergapan tersebut dilakukan terhadap pasukan tentara pendudukan yang maju ke wilayah itu dan terjadi kontak langsung dari jarak nol, setelah itu pasukan tersebut mundur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahli militer itu memaparkan rincian taktis operasi tersebut, dengan menjelaskan bahwa penyergapan dibagi ke dalam beberapa kelompok: kelompok penahan kanan, kelompok penahan kiri, kelompok serang (pembunuh), kelompok dukungan, serta kelompok yang bertugas melindungi dan memberikan dukungan saat proses penarikan mundur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan masih adanya kehadiran perlawanan di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai garis depan di utara dan dekat Beit Lahia, yang membuktikan kemampuan faksi-faksi perlawanan untuk tetap eksis di daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam penilaiannya terhadap kemampuan roket, Al-Falahi menunjukkan bahwa kemampuan roket perlawanan masih berlanjut, di mana baru-baru ini terjadi peluncuran roket dari wilayah Khan Younis menuju area sekitar Jalur Gaza. Ia menambahkan bahwa hal ini berarti perlawanan masih memiliki sarana dan kemampuan yang memungkinkannya untuk menghadapi dan menahan operasi infiltrasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahli militer itu juga menegaskan bahwa operasi perlawanan masih dilakukan bahkan di wilayah yang berdekatan dengan zona penyangga, dengan menyinggung wilayah <strong>Al-Fakhari</strong> yang berada di dekat Khan Younis dan sangat dekat dengan zona tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, pada <strong>18 Mei</strong> lalu, tentara pendudukan Israel telah meluncurkan operasi militer baru yang diberi nama <strong>“Kereta Gideon”</strong>, yang mencakup rencana untuk menduduki seluruh wilayah Jalur Gaza, sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menteri <strong>Benjamin Netanyahu</strong> yang saat ini diburu oleh <strong>Mahkamah Pidana Internasional</strong> atas tuduhan melakukan <strong>kejahatan perang</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong></p>','Ahli Militer: Pertempuran Gaza adalah Pertempuran Intelijen','','publish','open','open','','ahli-militer-pertempuran-gaza-adalah-pertempuran-intelijen','','','2025-10-23 03:21:04','2025-10-23 03:21:04','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2110',0,'post','',0),
(2111,1,'2025-10-23 03:20:21','2025-10-23 03:20:21','','Kolonel Hatem Karim Al-Falahi','','inherit','open','closed','','kolonel-hatem-karim-al-falahi','','','2025-10-23 03:20:21','2025-10-23 03:20:21','',2110,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/Kolonel-Hatem-Karim-Al-Falahi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2112,1,'2025-10-23 03:20:39','2025-10-23 03:20:39','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Ahli Militer: Pertempuran di Gaza Adalah Pertempuran Intelijen Sejati dan Perlawanan Tetap Teguh</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Informasi-informasi Intelijen menjadi basis utama dalam perang Gaza, sehingga tidak keliru jika menyebut bahwa Pertempuran Gaza adalah Pertempuran Intelijen Sejati, dan HAMAS menunjukkan kemampuannya mengimbangi kekuatan Israel yang lebih lengkap secara fasilitas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Juli 2025-  Gaza, Ahli militer dan strategi, Kolonel Hatem Karim Al-Falahi, menegaskan bahwa pertempuran yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah menjadi “pertempuran intelijen sejati,” dengan menunjukkan bahwa informasi intelijen merupakan dasar dalam pelaksanaan operasi di dalam wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Falahi menjelaskan—dalam segmen analisis militernya—bahwa pihak pendudukan kini berusaha merekrut seluruh agen dan mata-mata yang dimilikinya, serta menggunakan berbagai sarana elektronik canggih untuk mengumpulkan informasi dan memanfaatkannya guna menjebak kelompok perlawanan, atau mencapai target-target penting di dalam wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks pertempuran intelijen ini, Al-Falahi membahas operasi di mana pihak perlawanan berhasil menguasai bahan peledak yang dijatuhkan dari udara. Ia menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut dijatuhkan di wilayah tertentu agar dapat diambil oleh para agen, kemudian digunakan untuk operasi peledakan terhadap faksi-faksi perlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ahli militer itu menegaskan bahwa rencana Israel tersebut telah diawasi dengan baik oleh faksi-faksi perlawanan. Bahan peledak yang ditempatkan di berbagai wilayah di Jalur Gaza berhasil ditemukan atau disita, dan justru digunakan dengan cara yang berlawanan dari tujuan pihak pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pencapaian ini menunjukkan kekuatan aparat keamanan dan intelijen, serta kekuatan pengawasan yang dimiliki faksi-faksi perlawanan, meskipun hal ini mengandung risiko besar karena bahan-bahan tersebut terkadang merupakan jebakan yang dipasangi bahan peledak tambahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam penilaian strategis umumnya, Al-Falahi mengutip pernyataan mantan komandan operasi Israel yang mengatakan bahwa “Israel kini menghadapi masalah nyata dan berada dalam rawa di dalam Jalur Gaza, dan kami sedang tenggelam dalam rawa dengan mata terbuka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ahli militer tersebut menegaskan bahwa berlanjutnya operasi perlawanan selama <strong>603 hari</strong> merupakan pencapaian bersejarah yang menegaskan keteguhan mereka dan kemampuan mereka untuk menghadapi pendudukan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Roket Perlawanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Falahi juga menjelaskan bahwa tentara pendudukan kini berusaha menekan dari arah utara, dan juga berusaha menekan dari arah selatan menuju Khan Younis. Namun ia mencatat bahwa operasi infiltrasi ini akan menghadapi beberapa pengaturan pertahanan yang telah disiapkan oleh faksi-faksi perlawanan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam analisisnya terhadap operasi di lapangan, Al-Falahi menyinggung <strong>penyergapan Al-Atatrah</strong> yang dilakukan oleh <strong>Brigade Al-Qassam</strong> pada 27 Mei lalu. Ia menjelaskan bahwa penyergapan tersebut dilakukan terhadap pasukan tentara pendudukan yang maju ke wilayah itu dan terjadi kontak langsung dari jarak nol, setelah itu pasukan tersebut mundur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahli militer itu memaparkan rincian taktis operasi tersebut, dengan menjelaskan bahwa penyergapan dibagi ke dalam beberapa kelompok: kelompok penahan kanan, kelompok penahan kiri, kelompok serang (pembunuh), kelompok dukungan, serta kelompok yang bertugas melindungi dan memberikan dukungan saat proses penarikan mundur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan masih adanya kehadiran perlawanan di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai garis depan di utara dan dekat Beit Lahia, yang membuktikan kemampuan faksi-faksi perlawanan untuk tetap eksis di daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam penilaiannya terhadap kemampuan roket, Al-Falahi menunjukkan bahwa kemampuan roket perlawanan masih berlanjut, di mana baru-baru ini terjadi peluncuran roket dari wilayah Khan Younis menuju area sekitar Jalur Gaza. Ia menambahkan bahwa hal ini berarti perlawanan masih memiliki sarana dan kemampuan yang memungkinkannya untuk menghadapi dan menahan operasi infiltrasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahli militer itu juga menegaskan bahwa operasi perlawanan masih dilakukan bahkan di wilayah yang berdekatan dengan zona penyangga, dengan menyinggung wilayah <strong>Al-Fakhari</strong> yang berada di dekat Khan Younis dan sangat dekat dengan zona tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, pada <strong>18 Mei</strong> lalu, tentara pendudukan Israel telah meluncurkan operasi militer baru yang diberi nama <strong>“Kereta Gideon”</strong>, yang mencakup rencana untuk menduduki seluruh wilayah Jalur Gaza, sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menteri <strong>Benjamin Netanyahu</strong> yang saat ini diburu oleh <strong>Mahkamah Pidana Internasional</strong> atas tuduhan melakukan <strong>kejahatan perang</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong></p>','Ahli Militer: Pertempuran Gaza adalah Pertempuran Intelijen','','inherit','closed','closed','','2110-revision-v1','','','2025-10-23 03:20:39','2025-10-23 03:20:39','',2110,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2112',0,'revision','',0),
(2113,1,'2025-10-23 03:21:04','2025-10-23 03:21:04','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Ahli Militer: Pertempuran di Gaza Adalah Pertempuran Intelijen Sejati dan Perlawanan Tetap Teguh</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Informasi-informasi Intelijen menjadi basis utama dalam perang Gaza, sehingga tidak keliru jika menyebut bahwa Pertempuran Gaza adalah Pertempuran Intelijen Sejati, dan HAMAS menunjukkan kemampuannya mengimbangi kekuatan Israel yang lebih lengkap secara fasilitas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 1 Juli 2025</a></strong> -  Gaza, Ahli militer dan strategi, Kolonel Hatem Karim Al-Falahi, menegaskan bahwa pertempuran yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah menjadi “pertempuran intelijen sejati,” dengan menunjukkan bahwa informasi intelijen merupakan dasar dalam pelaksanaan operasi di dalam wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Falahi menjelaskan—dalam segmen analisis militernya—bahwa pihak pendudukan kini berusaha merekrut seluruh agen dan mata-mata yang dimilikinya, serta menggunakan berbagai sarana elektronik canggih untuk mengumpulkan informasi dan memanfaatkannya guna menjebak kelompok perlawanan, atau mencapai target-target penting di dalam wilayah Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks pertempuran intelijen ini, Al-Falahi membahas operasi di mana pihak perlawanan berhasil menguasai bahan peledak yang dijatuhkan dari udara. Ia menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut dijatuhkan di wilayah tertentu agar dapat diambil oleh para agen, kemudian digunakan untuk operasi peledakan terhadap faksi-faksi perlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ahli militer itu menegaskan bahwa rencana Israel tersebut telah diawasi dengan baik oleh faksi-faksi perlawanan. Bahan peledak yang ditempatkan di berbagai wilayah di Jalur Gaza berhasil ditemukan atau disita, dan justru digunakan dengan cara yang berlawanan dari tujuan pihak pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pencapaian ini menunjukkan kekuatan aparat keamanan dan intelijen, serta kekuatan pengawasan yang dimiliki faksi-faksi perlawanan, meskipun hal ini mengandung risiko besar karena bahan-bahan tersebut terkadang merupakan jebakan yang dipasangi bahan peledak tambahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam penilaian strategis umumnya, Al-Falahi mengutip pernyataan mantan komandan operasi Israel yang mengatakan bahwa “Israel kini menghadapi masalah nyata dan berada dalam rawa di dalam Jalur Gaza, dan kami sedang tenggelam dalam rawa dengan mata terbuka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ahli militer tersebut menegaskan bahwa berlanjutnya operasi perlawanan selama <strong>603 hari</strong> merupakan pencapaian bersejarah yang menegaskan keteguhan mereka dan kemampuan mereka untuk menghadapi pendudukan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Roket Perlawanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Falahi juga menjelaskan bahwa tentara pendudukan kini berusaha menekan dari arah utara, dan juga berusaha menekan dari arah selatan menuju Khan Younis. Namun ia mencatat bahwa operasi infiltrasi ini akan menghadapi beberapa pengaturan pertahanan yang telah disiapkan oleh faksi-faksi perlawanan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam analisisnya terhadap operasi di lapangan, Al-Falahi menyinggung <strong>penyergapan Al-Atatrah</strong> yang dilakukan oleh <strong>Brigade Al-Qassam</strong> pada 27 Mei lalu. Ia menjelaskan bahwa penyergapan tersebut dilakukan terhadap pasukan tentara pendudukan yang maju ke wilayah itu dan terjadi kontak langsung dari jarak nol, setelah itu pasukan tersebut mundur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahli militer itu memaparkan rincian taktis operasi tersebut, dengan menjelaskan bahwa penyergapan dibagi ke dalam beberapa kelompok: kelompok penahan kanan, kelompok penahan kiri, kelompok serang (pembunuh), kelompok dukungan, serta kelompok yang bertugas melindungi dan memberikan dukungan saat proses penarikan mundur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan masih adanya kehadiran perlawanan di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai garis depan di utara dan dekat Beit Lahia, yang membuktikan kemampuan faksi-faksi perlawanan untuk tetap eksis di daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam penilaiannya terhadap kemampuan roket, Al-Falahi menunjukkan bahwa kemampuan roket perlawanan masih berlanjut, di mana baru-baru ini terjadi peluncuran roket dari wilayah Khan Younis menuju area sekitar Jalur Gaza. Ia menambahkan bahwa hal ini berarti perlawanan masih memiliki sarana dan kemampuan yang memungkinkannya untuk menghadapi dan menahan operasi infiltrasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahli militer itu juga menegaskan bahwa operasi perlawanan masih dilakukan bahkan di wilayah yang berdekatan dengan zona penyangga, dengan menyinggung wilayah <strong>Al-Fakhari</strong> yang berada di dekat Khan Younis dan sangat dekat dengan zona tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, pada <strong>18 Mei</strong> lalu, tentara pendudukan Israel telah meluncurkan operasi militer baru yang diberi nama <strong>“Kereta Gideon”</strong>, yang mencakup rencana untuk menduduki seluruh wilayah Jalur Gaza, sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menteri <strong>Benjamin Netanyahu</strong> yang saat ini diburu oleh <strong>Mahkamah Pidana Internasional</strong> atas tuduhan melakukan <strong>kejahatan perang</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong></p>','Ahli Militer: Pertempuran Gaza adalah Pertempuran Intelijen','','inherit','closed','closed','','2110-revision-v1','','','2025-10-23 03:21:04','2025-10-23 03:21:04','',2110,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2113',0,'revision','',0),
(2116,1,'2025-10-23 08:03:11','2025-10-23 08:03:11','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"58\" data-end=\"240\">158 Serangan terhadap Pemetik Zaitun di Tepi Barat</h2>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/update-berita/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 Oktober 2025</a> - Israel terus melakukan serangan kepada para petani di Tepi Barat, tercatat sudah 158 Serangan Terhadap Pemetik Zaitun yang dilakukan oleh warga pendudukan dibantu oleh tentara Israel\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"58\" data-end=\"240\">Badan Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman menyatakan bahwa mereka telah mencatat <strong data-start=\"145\" data-end=\"161\">158 serangan</strong> terhadap para pemetik zaitun di Tepi Barat sejak awal musim panen tahun ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"242\" data-end=\"635\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pohon zaitun memiliki makna khusus bagi rakyat Palestina, hingga mereka menjulukinya sebagai <strong data-start=\"335\" data-end=\"351\">“emas hijau”</strong> karena nilainya yang tinggi, baik secara materi maupun makna spiritual. Namun, pohon-pohon itu, sebagaimana manusia, telah menjadi sasaran <strong data-start=\"491\" data-end=\"517\">mesin kekerasan Israel</strong>, selain juga faktor alam yang menyebabkan penurunan produksi tahun ini sekitar <strong data-start=\"597\" data-end=\"635\" data-is-last-node=\"\">75% dibandingkan musim sebelumnya.</strong></p>\r\n<p data-start=\"242\" data-end=\"635\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber :<a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> al Jazeera</a></p>','158 Serangan terhadap Pemetik Zaitun di Tepi Barat','','publish','open','open','','158-serangan-terhadap-pemetik-zaitun-di-tepi-barat','','','2025-10-23 08:03:51','2025-10-23 08:03:51','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2116',0,'post','',0),
(2117,1,'2025-10-23 08:02:27','2025-10-23 08:02:27','','pemetik_zaitun','','inherit','open','closed','','pemetik_zaitun','','','2025-10-23 08:02:27','2025-10-23 08:02:27','',2116,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/pemetik_zaitun.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2118,1,'2025-10-23 08:03:11','2025-10-23 08:03:11','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"58\" data-end=\"240\">158 Serangan terhadap Pemetik Zaitun di Tepi Barat</h2>\r\nIsrael terus melakukan serangan kepada para petani di Tepi Barat, tercatat sudah 158 Serangan Terhadap Pemetik Zaitun yang dilakukan oleh warga pendudukan dibantu oleh tentara Israel\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"58\" data-end=\"240\">Badan Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman menyatakan bahwa mereka telah mencatat <strong data-start=\"145\" data-end=\"161\">158 serangan</strong> terhadap para pemetik zaitun di Tepi Barat sejak awal musim panen tahun ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"242\" data-end=\"635\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pohon zaitun memiliki makna khusus bagi rakyat Palestina, hingga mereka menjulukinya sebagai <strong data-start=\"335\" data-end=\"351\">“emas hijau”</strong> karena nilainya yang tinggi, baik secara materi maupun makna spiritual. Namun, pohon-pohon itu, sebagaimana manusia, telah menjadi sasaran <strong data-start=\"491\" data-end=\"517\">mesin kekerasan Israel</strong>, selain juga faktor alam yang menyebabkan penurunan produksi tahun ini sekitar <strong data-start=\"597\" data-end=\"635\" data-is-last-node=\"\">75% dibandingkan musim sebelumnya.</strong></p>\r\n<p data-start=\"242\" data-end=\"635\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber :<a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> al Jazeera</a></p>','158 Serangan terhadap Pemetik Zaitun di Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','2116-revision-v1','','','2025-10-23 08:03:11','2025-10-23 08:03:11','',2116,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2118',0,'revision','',0),
(2119,1,'2025-10-23 08:03:51','2025-10-23 08:03:51','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"58\" data-end=\"240\">158 Serangan terhadap Pemetik Zaitun di Tepi Barat</h2>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/update-berita/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 Oktober 2025</a> - Israel terus melakukan serangan kepada para petani di Tepi Barat, tercatat sudah 158 Serangan Terhadap Pemetik Zaitun yang dilakukan oleh warga pendudukan dibantu oleh tentara Israel\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"58\" data-end=\"240\">Badan Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman menyatakan bahwa mereka telah mencatat <strong data-start=\"145\" data-end=\"161\">158 serangan</strong> terhadap para pemetik zaitun di Tepi Barat sejak awal musim panen tahun ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"242\" data-end=\"635\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pohon zaitun memiliki makna khusus bagi rakyat Palestina, hingga mereka menjulukinya sebagai <strong data-start=\"335\" data-end=\"351\">“emas hijau”</strong> karena nilainya yang tinggi, baik secara materi maupun makna spiritual. Namun, pohon-pohon itu, sebagaimana manusia, telah menjadi sasaran <strong data-start=\"491\" data-end=\"517\">mesin kekerasan Israel</strong>, selain juga faktor alam yang menyebabkan penurunan produksi tahun ini sekitar <strong data-start=\"597\" data-end=\"635\" data-is-last-node=\"\">75% dibandingkan musim sebelumnya.</strong></p>\r\n<p data-start=\"242\" data-end=\"635\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber :<a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> al Jazeera</a></p>','158 Serangan terhadap Pemetik Zaitun di Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','2116-revision-v1','','','2025-10-23 08:03:51','2025-10-23 08:03:51','',2116,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2119',0,'revision','',0),
(2120,1,'2025-10-23 08:14:44','2025-10-23 08:14:44','<h2 style=\"text-align: center;\">Apakah Washington Akan Mengakui Hamas?</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Urib Ar-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Apakah Washington Akan Mengakui Hamas? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa pernyataan dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa jalur komunikasi antara Washington dan Hamas tampaknya “terbuka dan aman” di kedua arah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan langsung tingkat tinggi telah menjadi “rahasia umum”. Melalui pertemuan itu, dengan kehadiran para mediator, berbagai hambatan diupayakan untuk diselesaikan, kesenjangan dijembatani, dan jaminan disampaikan. Baru-baru ini diketahui bahwa terjadi pertukaran ucapan belasungkawa antara Witkoff dan Al-Hayya, karena keduanya adalah anggota dari “klub para ayah yang berduka”, setelah kehilangan anak-anak mereka—meskipun dengan kondisi dan konteks yang berbeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Derasnya pernyataan semacam ini biasanya datang disertai ancaman dan peringatan, serta retorika eliminasi dan pemusnahan—semuanya merupakan bagian dari “keharusan retoris” atau formalitas yang tidak benar-benar perlu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pragmatisme yang melekat dalam wacana dan perilaku Amerika Serikat membuat perkembangan semacam ini selalu mungkin terjadi, dan tidak lagi dianggap “mengejutkan”. Washington telah melakukannya berkali-kali selama beberapa dekade terakhir, baik dengan pemerintah maupun dengan “aktor non-negara” yang dulu mereka anggap musuh. Terkadang upaya itu gagal, tetapi sering juga berhasil. Tidak ada garis merah bagi Washington ketika para diplomat dan pejabat intelijennya merasa perlu untuk melangkah maju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejarah Palestina modern juga sarat dengan pelanggaran terhadap “garis merah” semacam ini. Gerakan Fatah, PLO, dan faksi-faksi nasional Palestina semuanya pernah masuk dalam daftar teroris Amerika Serikat, namun hal itu tidak mencegah Washington untuk melakukan kontak, menandatangani perjanjian, dan menangguhkan banyak sanksi—melalui dekret presiden yang diperbarui setiap enam bulan. Itulah kisah keberadaan kantor PLO di Washington, sebelum akhirnya ditutup sepenuhnya oleh Donald Trump pada masa jabatan pertamanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pencantuman suatu faksi atau gerakan dalam daftar teroris tidak pernah menjadi penghalang bagi diplomasi Amerika, dan lembaga-lembaga keamanan di belakangnya, untuk menyelidiki posisi lawan dan mencari peluang yang mungkin. Daftar tersebut bahkan menjadi seperti “pintu putar” (rotating door)—keluar dan masuk silih berganti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini pernah terjadi dengan Taliban, dan juga dengan Gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman, yang beberapa kali keluar masuk daftar teroris bergantung pada pemerintahan yang berkuasa di Washington. Bahkan pemerintahan Trump yang paling keras terhadap Houthi, akhirnya menandatangani perjanjian dengan mereka untuk menjamin agar kapal-kapal Amerika tidak menjadi target di Bab el-Mandeb dan Laut Merah, meskipun serangan terhadap kapal Israel dan kapal menuju Pelabuhan Eilat tetap berlanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun falsafah di balik pendekatan khas Amerika ini kembali pada dua faktor utama:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n 	<li>Kepercayaan mendalam terhadap logika kekuatan, serta keinginan untuk berurusan dengan pihak-pihak yang kuat, yang menguasai wilayah dan memiliki dukungan rakyat.</li>\r\n 	<li>Sifat diplomasi Amerika yang bernafas pendek, dengan kecenderungan besar untuk meraih pencapaian cepat—dan pemerintahan Trump adalah contoh paling jelas dari fenomena ini.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks Palestina, situasinya jauh lebih rumit. Washington tidak memiliki keleluasaan penuh untuk bertindak sesukanya. Ada pengaruh besar dari faktor Israel dan kelompok lobi pro-Tel Aviv di pusat pengambilan keputusan Amerika. Bahkan dengan seorang presiden seperti Donald Trump yang memiliki pengaruh besar atas Benjamin Netanyahu, ada batasan dan pertimbangan tertentu yang tidak bisa begitu saja dilanggar, atau setidaknya tidak semudah di isu-isu regional dan internasional lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita telah menyaksikan kekecewaan Israel ketika Trump membiarkan mereka menghadapi sendiri serangan drone dan rudal Houthi, setelah menandatangani kesepakatan dengan pihak Sanaa untuk menetralkan ancaman terhadap kapal Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita juga menyaksikan ekspresi keterkejutan Netanyahu dalam konferensi pers bersama di Gedung Putih ketika Trump mengungkapkan bahwa Washington telah membuka pembicaraan dengan Iran—yang tak menghalangi kedua pihak melancarkan perang 12 hari, bahkan dengan partisipasi Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan kita menyaksikan reaksi tercengang di Tel Aviv terhadap laporan bahwa Amerika telah memulai kontak dengan Hamas di Doha, dalam konteks perang dua tahun terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagaimanapun juga, berita tentang kontak antara Amerika Serikat dan Hamas kini tidak lagi mengejutkan. Ia telah menjadi bagian dari realitas pasca 7 Oktober, terbuka pada berbagai kemungkinan, disertai syarat dan tuntutan yang saling bertentangan, dan dikelilingi oleh pengawasan serta intervensi intensif dari pihak Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Apakah Washington Akan Mengakui Hamas?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulit untuk sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan ini, namun jalan menuju pengakuan Amerika terhadap gerakan perlawanan Palestina tanpa diragukan lagi akan dipenuhi dengan syarat dan tuntutan awal —dimulai dari penerimaan untuk mengakhiri fenomena perlawanan bersenjata itu sendiri, diikuti dengan pengakuan terhadap Israel, bahkan mungkin pengakuan terhadap negara Yahudi murni, dan tidak akan berakhir tanpa kesiapan untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu demi “hidup berdampingan.” Semua tuntutan ini dibebankan sepenuhnya kepada pihak Palestina, sementara pihak Israel dibebaskan dari kewajiban serupa—termasuk hal-hal yang menyentuh aspek pendidikan, budaya, dan bahkan pembacaan ulang terhadap keyakinan agama itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itulah jalan yang pernah ditempuh oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) hampir lima puluh tahun lalu, dimulai dari pertemuan antara Robert Pelletreau dan Yasser Abed Rabbo di Tunis, yang kemudian berujung pada proses Madrid–Oslo, serta amandemen Piagam Nasional Palestina, yang menjadi harga politik bagi kunjungan Bill Clinton dan rombongannya ke Gaza—dan sisanya adalah kisah yang sudah dikenal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hamas tidak akan tetap sama jika menerima “buku syarat” versi Amerika. Ia akan berubah menjadi citra dari Fatah dalam versi terakhirnya, dan itu akan menjadi pengakuan atas kekalahan politik, meskipun perang dua tahun terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan militer bagi perlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sinilah, tepat di titik ini, makna ungkapan yang sering diulang oleh para pemimpin gerakan perlawanan menjadi jelas:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Israel tidak akan mengambil sesuatu lewat perundingan, kecuali apa yang telah berhasil direbutnya di medan perang.”\r\nDan ketika disebut “Israel”, Amerika Serikat selalu berada di balik layar.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hal itu tidak menghalangi Washington, sebagaimana dalam kasus lain, untuk mengambil langkah-langkah menuju bentuk pengakuan de facto (pengakuan nyata) terhadap Hamas. Menurut pandanganku, opsi ini muncul dari waktu ke waktu dalam tindakan, pernyataan, dan kontak Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saya memperkirakan bahwa Hamas merasa perlu menunjukkan tingkat “keluwesan tertentu” agar opsi ini dapat terwujud, serta membantu sekutu Arab dan regionalnya mengubah sesuatu yang dulu mustahil dan tak terpikirkan menjadi hal yang mungkin dan masuk akal. Bukankah hal serupa terjadi di Suriah, setelah dua belas tahun perang di sana—setelah proses adaptasi yang panjang, hingga Hay’at Tahrir al-Sham berubah menjadi pemerintahan transisi bagi Suriah pasca-Assad?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pengalaman yang menumpuk selama puluhan tahun, Amerika dan Barat dapat memaafkan ketika darah yang tertumpah adalah darah warga mereka sendiri, tetapi mereka jauh lebih sulit memaafkan ketika darah yang tertumpah adalah darah warga Israel, karena alasan yang berkaitan dengan kompleks inferioritas dan beban sejarah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita telah melihat Barat—dan Washington secara khusus—bersikap toleran terhadap berbagai gerakan dan faksi yang secara ideologis, politik, sosial, dan budaya berbeda dari Hamas, namun mereka tidak menunjukkan tingkat keluwesan dan respons yang sama ketika berhadapan dengan faksi Palestina yang terlibat langsung dalam aksi perlawanan terhadap pendudukan.\r\nMeski demikian, tampaknya pintu pengakuan—setidaknya pengakuan realistis—belum tertutup rapat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemungkinan ini semakin diperkuat oleh adanya penilaian-penilaian Amerika, Israel, dan Barat secara umum, yang lebih bebas dari kepentingan dan bias pribadi, serta melihat bahwa Hamas, setelah perang dua tahun, tetap menjadi aktor utama di panggung Palestina. Sementara itu, otoritas di Ramallah, meskipun mendapat dukungan, perlindungan, dan “jaringan pengaman,” masih dianggap lemah dan tidak dapat dipercaya. Karena itu, stabilitas politik Palestina mungkin menuntut “integrasi” Hamas dalam salah satu tahap proses politik yang muncul di bawah slogan “hari setelah perang” dan fase-fase berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Faktanya, kita dapat merasakan kemungkinan seperti ini dalam percakapan kita dengan pihak Eropa, yang tidak berhenti memikirkan format dan proposal “kreatif” untuk membuat opsi semacam ini menjadi mungkin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini juga tercermin dalam kritik tajam terhadap masa depan otoritas dan sistem politik Palestina, serta dalam pemikiran yang memperhitungkan hasil dari pemilu Palestina berikutnya—termasuk kemungkinan kembalinya Hamas ke kursi mayoritas, atau setidaknya minoritas signifikan di parlemen yang akan datang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bukanlah kepentingan Hamas untuk menapaki jalan yang telah menghancurkan tulang punggung pertama gerakan nasional Palestina. Dan bukan pula demi kepentingan rakyatnya untuk melihat tulang punggung kedua berakhir di nasib yang sama. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi Hamas untuk menunjukkan tingkat keluwesan yang memadai guna memperoleh “pengakuan nyata” dan kemudian membangun langkah-langkah strategis di atasnya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Apakah Washington Akan Mengakui Hamas?','','publish','open','open','','apakah-washington-akan-mengakui-hamas','','','2025-10-23 08:15:10','2025-10-23 08:15:10','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2120',0,'post','',0),
(2121,1,'2025-10-23 08:13:46','2025-10-23 08:13:46','','donald_trump','','inherit','open','closed','','donald_trump','','','2025-10-23 08:13:46','2025-10-23 08:13:46','',2120,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/donald_trump.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2122,1,'2025-10-23 08:14:44','2025-10-23 08:14:44','<h2 style=\"text-align: center;\">Apakah Washington Akan Mengakui Hamas?</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Urib Ar-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Apakah Washington Akan Mengakui Hamas? ini masuk dalam Kategori Analisa</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa pernyataan dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa jalur komunikasi antara Washington dan Hamas tampaknya “terbuka dan aman” di kedua arah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan langsung tingkat tinggi telah menjadi “rahasia umum”. Melalui pertemuan itu, dengan kehadiran para mediator, berbagai hambatan diupayakan untuk diselesaikan, kesenjangan dijembatani, dan jaminan disampaikan. Baru-baru ini diketahui bahwa terjadi pertukaran ucapan belasungkawa antara Witkoff dan Al-Hayya, karena keduanya adalah anggota dari “klub para ayah yang berduka”, setelah kehilangan anak-anak mereka—meskipun dengan kondisi dan konteks yang berbeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Derasnya pernyataan semacam ini biasanya datang disertai ancaman dan peringatan, serta retorika eliminasi dan pemusnahan—semuanya merupakan bagian dari “keharusan retoris” atau formalitas yang tidak benar-benar perlu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pragmatisme yang melekat dalam wacana dan perilaku Amerika Serikat membuat perkembangan semacam ini selalu mungkin terjadi, dan tidak lagi dianggap “mengejutkan”. Washington telah melakukannya berkali-kali selama beberapa dekade terakhir, baik dengan pemerintah maupun dengan “aktor non-negara” yang dulu mereka anggap musuh. Terkadang upaya itu gagal, tetapi sering juga berhasil. Tidak ada garis merah bagi Washington ketika para diplomat dan pejabat intelijennya merasa perlu untuk melangkah maju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejarah Palestina modern juga sarat dengan pelanggaran terhadap “garis merah” semacam ini. Gerakan Fatah, PLO, dan faksi-faksi nasional Palestina semuanya pernah masuk dalam daftar teroris Amerika Serikat, namun hal itu tidak mencegah Washington untuk melakukan kontak, menandatangani perjanjian, dan menangguhkan banyak sanksi—melalui dekret presiden yang diperbarui setiap enam bulan. Itulah kisah keberadaan kantor PLO di Washington, sebelum akhirnya ditutup sepenuhnya oleh Donald Trump pada masa jabatan pertamanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pencantuman suatu faksi atau gerakan dalam daftar teroris tidak pernah menjadi penghalang bagi diplomasi Amerika, dan lembaga-lembaga keamanan di belakangnya, untuk menyelidiki posisi lawan dan mencari peluang yang mungkin. Daftar tersebut bahkan menjadi seperti “pintu putar” (rotating door)—keluar dan masuk silih berganti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini pernah terjadi dengan Taliban, dan juga dengan Gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman, yang beberapa kali keluar masuk daftar teroris bergantung pada pemerintahan yang berkuasa di Washington. Bahkan pemerintahan Trump yang paling keras terhadap Houthi, akhirnya menandatangani perjanjian dengan mereka untuk menjamin agar kapal-kapal Amerika tidak menjadi target di Bab el-Mandeb dan Laut Merah, meskipun serangan terhadap kapal Israel dan kapal menuju Pelabuhan Eilat tetap berlanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun falsafah di balik pendekatan khas Amerika ini kembali pada dua faktor utama:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n 	<li>Kepercayaan mendalam terhadap logika kekuatan, serta keinginan untuk berurusan dengan pihak-pihak yang kuat, yang menguasai wilayah dan memiliki dukungan rakyat.</li>\r\n 	<li>Sifat diplomasi Amerika yang bernafas pendek, dengan kecenderungan besar untuk meraih pencapaian cepat—dan pemerintahan Trump adalah contoh paling jelas dari fenomena ini.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks Palestina, situasinya jauh lebih rumit. Washington tidak memiliki keleluasaan penuh untuk bertindak sesukanya. Ada pengaruh besar dari faktor Israel dan kelompok lobi pro-Tel Aviv di pusat pengambilan keputusan Amerika. Bahkan dengan seorang presiden seperti Donald Trump yang memiliki pengaruh besar atas Benjamin Netanyahu, ada batasan dan pertimbangan tertentu yang tidak bisa begitu saja dilanggar, atau setidaknya tidak semudah di isu-isu regional dan internasional lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita telah menyaksikan kekecewaan Israel ketika Trump membiarkan mereka menghadapi sendiri serangan drone dan rudal Houthi, setelah menandatangani kesepakatan dengan pihak Sanaa untuk menetralkan ancaman terhadap kapal Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita juga menyaksikan ekspresi keterkejutan Netanyahu dalam konferensi pers bersama di Gedung Putih ketika Trump mengungkapkan bahwa Washington telah membuka pembicaraan dengan Iran—yang tak menghalangi kedua pihak melancarkan perang 12 hari, bahkan dengan partisipasi Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan kita menyaksikan reaksi tercengang di Tel Aviv terhadap laporan bahwa Amerika telah memulai kontak dengan Hamas di Doha, dalam konteks perang dua tahun terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagaimanapun juga, berita tentang kontak antara Amerika Serikat dan Hamas kini tidak lagi mengejutkan. Ia telah menjadi bagian dari realitas pasca 7 Oktober, terbuka pada berbagai kemungkinan, disertai syarat dan tuntutan yang saling bertentangan, dan dikelilingi oleh pengawasan serta intervensi intensif dari pihak Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Apakah Washington Akan Mengakui Hamas?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulit untuk sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan ini, namun jalan menuju pengakuan Amerika terhadap gerakan perlawanan Palestina tanpa diragukan lagi akan dipenuhi dengan syarat dan tuntutan awal —dimulai dari penerimaan untuk mengakhiri fenomena perlawanan bersenjata itu sendiri, diikuti dengan pengakuan terhadap Israel, bahkan mungkin pengakuan terhadap negara Yahudi murni, dan tidak akan berakhir tanpa kesiapan untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu demi “hidup berdampingan.” Semua tuntutan ini dibebankan sepenuhnya kepada pihak Palestina, sementara pihak Israel dibebaskan dari kewajiban serupa—termasuk hal-hal yang menyentuh aspek pendidikan, budaya, dan bahkan pembacaan ulang terhadap keyakinan agama itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itulah jalan yang pernah ditempuh oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) hampir lima puluh tahun lalu, dimulai dari pertemuan antara Robert Pelletreau dan Yasser Abed Rabbo di Tunis, yang kemudian berujung pada proses Madrid–Oslo, serta amandemen Piagam Nasional Palestina, yang menjadi harga politik bagi kunjungan Bill Clinton dan rombongannya ke Gaza—dan sisanya adalah kisah yang sudah dikenal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hamas tidak akan tetap sama jika menerima “buku syarat” versi Amerika. Ia akan berubah menjadi citra dari Fatah dalam versi terakhirnya, dan itu akan menjadi pengakuan atas kekalahan politik, meskipun perang dua tahun terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan militer bagi perlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sinilah, tepat di titik ini, makna ungkapan yang sering diulang oleh para pemimpin gerakan perlawanan menjadi jelas:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Israel tidak akan mengambil sesuatu lewat perundingan, kecuali apa yang telah berhasil direbutnya di medan perang.”\r\nDan ketika disebut “Israel”, Amerika Serikat selalu berada di balik layar.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hal itu tidak menghalangi Washington, sebagaimana dalam kasus lain, untuk mengambil langkah-langkah menuju bentuk pengakuan de facto (pengakuan nyata) terhadap Hamas. Menurut pandanganku, opsi ini muncul dari waktu ke waktu dalam tindakan, pernyataan, dan kontak Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saya memperkirakan bahwa Hamas merasa perlu menunjukkan tingkat “keluwesan tertentu” agar opsi ini dapat terwujud, serta membantu sekutu Arab dan regionalnya mengubah sesuatu yang dulu mustahil dan tak terpikirkan menjadi hal yang mungkin dan masuk akal. Bukankah hal serupa terjadi di Suriah, setelah dua belas tahun perang di sana—setelah proses adaptasi yang panjang, hingga Hay’at Tahrir al-Sham berubah menjadi pemerintahan transisi bagi Suriah pasca-Assad?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pengalaman yang menumpuk selama puluhan tahun, Amerika dan Barat dapat memaafkan ketika darah yang tertumpah adalah darah warga mereka sendiri, tetapi mereka jauh lebih sulit memaafkan ketika darah yang tertumpah adalah darah warga Israel, karena alasan yang berkaitan dengan kompleks inferioritas dan beban sejarah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita telah melihat Barat—dan Washington secara khusus—bersikap toleran terhadap berbagai gerakan dan faksi yang secara ideologis, politik, sosial, dan budaya berbeda dari Hamas, namun mereka tidak menunjukkan tingkat keluwesan dan respons yang sama ketika berhadapan dengan faksi Palestina yang terlibat langsung dalam aksi perlawanan terhadap pendudukan.\r\nMeski demikian, tampaknya pintu pengakuan—setidaknya pengakuan realistis—belum tertutup rapat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemungkinan ini semakin diperkuat oleh adanya penilaian-penilaian Amerika, Israel, dan Barat secara umum, yang lebih bebas dari kepentingan dan bias pribadi, serta melihat bahwa Hamas, setelah perang dua tahun, tetap menjadi aktor utama di panggung Palestina. Sementara itu, otoritas di Ramallah, meskipun mendapat dukungan, perlindungan, dan “jaringan pengaman,” masih dianggap lemah dan tidak dapat dipercaya. Karena itu, stabilitas politik Palestina mungkin menuntut “integrasi” Hamas dalam salah satu tahap proses politik yang muncul di bawah slogan “hari setelah perang” dan fase-fase berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Faktanya, kita dapat merasakan kemungkinan seperti ini dalam percakapan kita dengan pihak Eropa, yang tidak berhenti memikirkan format dan proposal “kreatif” untuk membuat opsi semacam ini menjadi mungkin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini juga tercermin dalam kritik tajam terhadap masa depan otoritas dan sistem politik Palestina, serta dalam pemikiran yang memperhitungkan hasil dari pemilu Palestina berikutnya—termasuk kemungkinan kembalinya Hamas ke kursi mayoritas, atau setidaknya minoritas signifikan di parlemen yang akan datang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bukanlah kepentingan Hamas untuk menapaki jalan yang telah menghancurkan tulang punggung pertama gerakan nasional Palestina. Dan bukan pula demi kepentingan rakyatnya untuk melihat tulang punggung kedua berakhir di nasib yang sama. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi Hamas untuk menunjukkan tingkat keluwesan yang memadai guna memperoleh “pengakuan nyata” dan kemudian membangun langkah-langkah strategis di atasnya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Apakah Washington Akan Mengakui Hamas?','','inherit','closed','closed','','2120-revision-v1','','','2025-10-23 08:14:44','2025-10-23 08:14:44','',2120,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2122',0,'revision','',0),
(2123,1,'2025-10-23 08:15:10','2025-10-23 08:15:10','<h2 style=\"text-align: center;\">Apakah Washington Akan Mengakui Hamas?</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Urib Ar-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Apakah Washington Akan Mengakui Hamas? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa pernyataan dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa jalur komunikasi antara Washington dan Hamas tampaknya “terbuka dan aman” di kedua arah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan langsung tingkat tinggi telah menjadi “rahasia umum”. Melalui pertemuan itu, dengan kehadiran para mediator, berbagai hambatan diupayakan untuk diselesaikan, kesenjangan dijembatani, dan jaminan disampaikan. Baru-baru ini diketahui bahwa terjadi pertukaran ucapan belasungkawa antara Witkoff dan Al-Hayya, karena keduanya adalah anggota dari “klub para ayah yang berduka”, setelah kehilangan anak-anak mereka—meskipun dengan kondisi dan konteks yang berbeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Derasnya pernyataan semacam ini biasanya datang disertai ancaman dan peringatan, serta retorika eliminasi dan pemusnahan—semuanya merupakan bagian dari “keharusan retoris” atau formalitas yang tidak benar-benar perlu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pragmatisme yang melekat dalam wacana dan perilaku Amerika Serikat membuat perkembangan semacam ini selalu mungkin terjadi, dan tidak lagi dianggap “mengejutkan”. Washington telah melakukannya berkali-kali selama beberapa dekade terakhir, baik dengan pemerintah maupun dengan “aktor non-negara” yang dulu mereka anggap musuh. Terkadang upaya itu gagal, tetapi sering juga berhasil. Tidak ada garis merah bagi Washington ketika para diplomat dan pejabat intelijennya merasa perlu untuk melangkah maju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejarah Palestina modern juga sarat dengan pelanggaran terhadap “garis merah” semacam ini. Gerakan Fatah, PLO, dan faksi-faksi nasional Palestina semuanya pernah masuk dalam daftar teroris Amerika Serikat, namun hal itu tidak mencegah Washington untuk melakukan kontak, menandatangani perjanjian, dan menangguhkan banyak sanksi—melalui dekret presiden yang diperbarui setiap enam bulan. Itulah kisah keberadaan kantor PLO di Washington, sebelum akhirnya ditutup sepenuhnya oleh Donald Trump pada masa jabatan pertamanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pencantuman suatu faksi atau gerakan dalam daftar teroris tidak pernah menjadi penghalang bagi diplomasi Amerika, dan lembaga-lembaga keamanan di belakangnya, untuk menyelidiki posisi lawan dan mencari peluang yang mungkin. Daftar tersebut bahkan menjadi seperti “pintu putar” (rotating door)—keluar dan masuk silih berganti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini pernah terjadi dengan Taliban, dan juga dengan Gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman, yang beberapa kali keluar masuk daftar teroris bergantung pada pemerintahan yang berkuasa di Washington. Bahkan pemerintahan Trump yang paling keras terhadap Houthi, akhirnya menandatangani perjanjian dengan mereka untuk menjamin agar kapal-kapal Amerika tidak menjadi target di Bab el-Mandeb dan Laut Merah, meskipun serangan terhadap kapal Israel dan kapal menuju Pelabuhan Eilat tetap berlanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun falsafah di balik pendekatan khas Amerika ini kembali pada dua faktor utama:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n 	<li>Kepercayaan mendalam terhadap logika kekuatan, serta keinginan untuk berurusan dengan pihak-pihak yang kuat, yang menguasai wilayah dan memiliki dukungan rakyat.</li>\r\n 	<li>Sifat diplomasi Amerika yang bernafas pendek, dengan kecenderungan besar untuk meraih pencapaian cepat—dan pemerintahan Trump adalah contoh paling jelas dari fenomena ini.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks Palestina, situasinya jauh lebih rumit. Washington tidak memiliki keleluasaan penuh untuk bertindak sesukanya. Ada pengaruh besar dari faktor Israel dan kelompok lobi pro-Tel Aviv di pusat pengambilan keputusan Amerika. Bahkan dengan seorang presiden seperti Donald Trump yang memiliki pengaruh besar atas Benjamin Netanyahu, ada batasan dan pertimbangan tertentu yang tidak bisa begitu saja dilanggar, atau setidaknya tidak semudah di isu-isu regional dan internasional lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita telah menyaksikan kekecewaan Israel ketika Trump membiarkan mereka menghadapi sendiri serangan drone dan rudal Houthi, setelah menandatangani kesepakatan dengan pihak Sanaa untuk menetralkan ancaman terhadap kapal Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita juga menyaksikan ekspresi keterkejutan Netanyahu dalam konferensi pers bersama di Gedung Putih ketika Trump mengungkapkan bahwa Washington telah membuka pembicaraan dengan Iran—yang tak menghalangi kedua pihak melancarkan perang 12 hari, bahkan dengan partisipasi Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan kita menyaksikan reaksi tercengang di Tel Aviv terhadap laporan bahwa Amerika telah memulai kontak dengan Hamas di Doha, dalam konteks perang dua tahun terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagaimanapun juga, berita tentang kontak antara Amerika Serikat dan Hamas kini tidak lagi mengejutkan. Ia telah menjadi bagian dari realitas pasca 7 Oktober, terbuka pada berbagai kemungkinan, disertai syarat dan tuntutan yang saling bertentangan, dan dikelilingi oleh pengawasan serta intervensi intensif dari pihak Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Apakah Washington Akan Mengakui Hamas?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulit untuk sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan ini, namun jalan menuju pengakuan Amerika terhadap gerakan perlawanan Palestina tanpa diragukan lagi akan dipenuhi dengan syarat dan tuntutan awal —dimulai dari penerimaan untuk mengakhiri fenomena perlawanan bersenjata itu sendiri, diikuti dengan pengakuan terhadap Israel, bahkan mungkin pengakuan terhadap negara Yahudi murni, dan tidak akan berakhir tanpa kesiapan untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu demi “hidup berdampingan.” Semua tuntutan ini dibebankan sepenuhnya kepada pihak Palestina, sementara pihak Israel dibebaskan dari kewajiban serupa—termasuk hal-hal yang menyentuh aspek pendidikan, budaya, dan bahkan pembacaan ulang terhadap keyakinan agama itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itulah jalan yang pernah ditempuh oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) hampir lima puluh tahun lalu, dimulai dari pertemuan antara Robert Pelletreau dan Yasser Abed Rabbo di Tunis, yang kemudian berujung pada proses Madrid–Oslo, serta amandemen Piagam Nasional Palestina, yang menjadi harga politik bagi kunjungan Bill Clinton dan rombongannya ke Gaza—dan sisanya adalah kisah yang sudah dikenal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hamas tidak akan tetap sama jika menerima “buku syarat” versi Amerika. Ia akan berubah menjadi citra dari Fatah dalam versi terakhirnya, dan itu akan menjadi pengakuan atas kekalahan politik, meskipun perang dua tahun terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan militer bagi perlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sinilah, tepat di titik ini, makna ungkapan yang sering diulang oleh para pemimpin gerakan perlawanan menjadi jelas:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Israel tidak akan mengambil sesuatu lewat perundingan, kecuali apa yang telah berhasil direbutnya di medan perang.”\r\nDan ketika disebut “Israel”, Amerika Serikat selalu berada di balik layar.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hal itu tidak menghalangi Washington, sebagaimana dalam kasus lain, untuk mengambil langkah-langkah menuju bentuk pengakuan de facto (pengakuan nyata) terhadap Hamas. Menurut pandanganku, opsi ini muncul dari waktu ke waktu dalam tindakan, pernyataan, dan kontak Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saya memperkirakan bahwa Hamas merasa perlu menunjukkan tingkat “keluwesan tertentu” agar opsi ini dapat terwujud, serta membantu sekutu Arab dan regionalnya mengubah sesuatu yang dulu mustahil dan tak terpikirkan menjadi hal yang mungkin dan masuk akal. Bukankah hal serupa terjadi di Suriah, setelah dua belas tahun perang di sana—setelah proses adaptasi yang panjang, hingga Hay’at Tahrir al-Sham berubah menjadi pemerintahan transisi bagi Suriah pasca-Assad?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pengalaman yang menumpuk selama puluhan tahun, Amerika dan Barat dapat memaafkan ketika darah yang tertumpah adalah darah warga mereka sendiri, tetapi mereka jauh lebih sulit memaafkan ketika darah yang tertumpah adalah darah warga Israel, karena alasan yang berkaitan dengan kompleks inferioritas dan beban sejarah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kita telah melihat Barat—dan Washington secara khusus—bersikap toleran terhadap berbagai gerakan dan faksi yang secara ideologis, politik, sosial, dan budaya berbeda dari Hamas, namun mereka tidak menunjukkan tingkat keluwesan dan respons yang sama ketika berhadapan dengan faksi Palestina yang terlibat langsung dalam aksi perlawanan terhadap pendudukan.\r\nMeski demikian, tampaknya pintu pengakuan—setidaknya pengakuan realistis—belum tertutup rapat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemungkinan ini semakin diperkuat oleh adanya penilaian-penilaian Amerika, Israel, dan Barat secara umum, yang lebih bebas dari kepentingan dan bias pribadi, serta melihat bahwa Hamas, setelah perang dua tahun, tetap menjadi aktor utama di panggung Palestina. Sementara itu, otoritas di Ramallah, meskipun mendapat dukungan, perlindungan, dan “jaringan pengaman,” masih dianggap lemah dan tidak dapat dipercaya. Karena itu, stabilitas politik Palestina mungkin menuntut “integrasi” Hamas dalam salah satu tahap proses politik yang muncul di bawah slogan “hari setelah perang” dan fase-fase berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Faktanya, kita dapat merasakan kemungkinan seperti ini dalam percakapan kita dengan pihak Eropa, yang tidak berhenti memikirkan format dan proposal “kreatif” untuk membuat opsi semacam ini menjadi mungkin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini juga tercermin dalam kritik tajam terhadap masa depan otoritas dan sistem politik Palestina, serta dalam pemikiran yang memperhitungkan hasil dari pemilu Palestina berikutnya—termasuk kemungkinan kembalinya Hamas ke kursi mayoritas, atau setidaknya minoritas signifikan di parlemen yang akan datang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bukanlah kepentingan Hamas untuk menapaki jalan yang telah menghancurkan tulang punggung pertama gerakan nasional Palestina. Dan bukan pula demi kepentingan rakyatnya untuk melihat tulang punggung kedua berakhir di nasib yang sama. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi Hamas untuk menunjukkan tingkat keluwesan yang memadai guna memperoleh “pengakuan nyata” dan kemudian membangun langkah-langkah strategis di atasnya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Apakah Washington Akan Mengakui Hamas?','','inherit','closed','closed','','2120-revision-v1','','','2025-10-23 08:15:10','2025-10-23 08:15:10','',2120,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2123',0,'revision','',0),
(2129,1,'2025-10-24 03:20:08','2025-10-24 03:20:08','<h2 style=\"text-align: center;\">Kita Harus Terus Meninggikan Suara Kita</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh : Rabia Şenol</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 24 Oktober 2025</a> - Sidang Pengadilan Gaza, yang dibentuk untuk mengungkap kejahatan perang Israel, dimulai di Istanbul. Mantan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Prof. Dr. Richard Falk, menegaskan bahwa kehancuran di Gaza masih merupakan proses genosida yang terus berlanjut. Sementara itu, musisi asal Inggris Roger Waters menyerukan solidaritas global dengan mengatakan, “Kita harus terus meninggikan suara kita.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan Gaza, sebuah inisiatif sipil independen yang dibentuk untuk menyelidiki dan mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza, menggelar sidang terakhirnya kemarin di Istanbul. Setelah pertemuan di London dan Sidang Terbuka Rakyat di Sarajevo, sidang penutup ini mempertemukan para akademisi, intelektual, pembela hak asasi manusia, perwakilan media, serta berbagai organisasi masyarakat sipil.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Saatnya Menuntut Pertanggungjawaban</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pidato pembuka, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Richard Falk, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza merupakan “proses genosida yang masih terus berlangsung.” Ia menekankan, “Saat ini adalah waktu untuk tetap waspada. Kita tidak bisa menganggap genosida di Gaza sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Para penyintas masih berjuang setiap hari melawan kehilangan tempat tinggal, kelaparan, penyakit, dan duka atas orang-orang yang mereka cintai.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Falk menambahkan bahwa meskipun telah ada gencatan senjata, ancaman serangan dari Israel masih berlanjut, sementara masyarakat internasional tetap diam. “Sudah tiba waktunya untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan Israel. Pengadilan ini adalah bentuk perlawanan nurani masyarakat terhadap propaganda negara,” ujarnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Israel Berperang Melawan Kemanusiaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Avi Shlaim, seorang Yahudi kelahiran Irak, mengatakan bahwa menjadi bagian dari Pengadilan Gaza “sangat penting” baginya, sambil menegaskan bahwa komunitas internasional telah mengecewakan rakyat Palestina selama satu abad terakhir. Ia menyoroti bahwa negara-negara Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat, merupakan pendukung aktif Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pemerintahan Netanyahu telah menolak semua hak nasional dan politik rakyat Palestina. Ini bukan perang antara Israel dan Hamas, melainkan perang antara Israel dan kemanusiaan,” kata Shlaim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pengacara Palestina dan Direktur Pusat untuk Hak Asasi Manusia Palestina, Raji Sourani, menegaskan, “Rakyat Palestina hanya bisa menikmati kedamaian ketika mereka diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Musisi dan aktivis asal Inggris Roger Waters menambahkan, “Kita harus terus meninggikan suara kita,” sembari menyerukan solidaritas global melawan penindasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan Gaza akan mendengarkan kesaksian para saksi dari pembantaian yang terjadi di wilayah tersebut, dan akan mengumumkan putusan akhirnya — yang menjadi dokumen atas genosida tersebut — pada 26 Oktober.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">“Mereka Membantai 54 Anggota Keluarga Saya”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai bagian dari sidang terakhir, diselenggarakan pula panel bertajuk “Kejahatan dan Kesaksian Saksi.” Haider Eid, seorang penyintas genosida asal Gaza yang kini berada di Afrika Selatan, ikut berbicara melalui sambungan jarak jauh. Eid, yang sebelumnya mengajar sastra dan studi budaya di Universitas Al-Aqsa Gaza, menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai “kejahatan absolut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menceritakan bahwa pada Desember 2023 ia terpaksa menyeberang ke Afrika Selatan melalui Mesir. Eid kehilangan 54 anggota keluarganya, 39 rekan dosennya di Universitas Al-Aqsa, serta lebih dari 280 mahasiswanya. Ia mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggalnya, rumahnya, sekolah anak-anaknya, dan universitasnya semuanya telah dihancurkan. Eid juga menegaskan bahwa genosida ini berakar hingga ke peristiwa Nakba tahun 1948.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Radwan Abu Muammar menceritakan tentang serangan terhadap sebuah rumah yang dihuni warga sipil. Ia mengatakan bahwa pada malam 20 Desember 2023, rumah itu dibom tanpa peringatan apa pun, menewaskan 30 dari 51 orang yang berada di dalamnya — sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://yenisafak.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Yeni Safak</a>','Kita Harus Terus Meninggikan Suara Kita','','publish','open','open','','kita-harus-terus-meninggikan-suara-kita','','','2025-10-24 03:20:32','2025-10-24 03:20:32','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2129',0,'post','',0),
(2130,1,'2025-10-24 03:18:50','2025-10-24 03:18:50','','sidang_pengadilan_gaza','','inherit','open','closed','','sidang_pengadilan_gaza','','','2025-10-24 03:18:50','2025-10-24 03:18:50','',2129,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/sidang_pengadilan_gaza.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2131,1,'2025-10-24 03:20:08','2025-10-24 03:20:08','<h2 style=\"text-align: center;\">Kita Harus Terus Meninggikan Suara Kita</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh : Rabia Şenol</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 24 Oktober 2025 - Sidang Pengadilan Gaza, yang dibentuk untuk mengungkap kejahatan perang Israel, dimulai di Istanbul. Mantan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Prof. Dr. Richard Falk, menegaskan bahwa kehancuran di Gaza masih merupakan proses genosida yang terus berlanjut. Sementara itu, musisi asal Inggris Roger Waters menyerukan solidaritas global dengan mengatakan, “Kita harus terus meninggikan suara kita.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan Gaza, sebuah inisiatif sipil independen yang dibentuk untuk menyelidiki dan mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza, menggelar sidang terakhirnya kemarin di Istanbul. Setelah pertemuan di London dan Sidang Terbuka Rakyat di Sarajevo, sidang penutup ini mempertemukan para akademisi, intelektual, pembela hak asasi manusia, perwakilan media, serta berbagai organisasi masyarakat sipil.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Saatnya Menuntut Pertanggungjawaban</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pidato pembuka, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Richard Falk, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza merupakan “proses genosida yang masih terus berlangsung.” Ia menekankan, “Saat ini adalah waktu untuk tetap waspada. Kita tidak bisa menganggap genosida di Gaza sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Para penyintas masih berjuang setiap hari melawan kehilangan tempat tinggal, kelaparan, penyakit, dan duka atas orang-orang yang mereka cintai.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Falk menambahkan bahwa meskipun telah ada gencatan senjata, ancaman serangan dari Israel masih berlanjut, sementara masyarakat internasional tetap diam. “Sudah tiba waktunya untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan Israel. Pengadilan ini adalah bentuk perlawanan nurani masyarakat terhadap propaganda negara,” ujarnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Israel Berperang Melawan Kemanusiaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Avi Shlaim, seorang Yahudi kelahiran Irak, mengatakan bahwa menjadi bagian dari Pengadilan Gaza “sangat penting” baginya, sambil menegaskan bahwa komunitas internasional telah mengecewakan rakyat Palestina selama satu abad terakhir. Ia menyoroti bahwa negara-negara Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat, merupakan pendukung aktif Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pemerintahan Netanyahu telah menolak semua hak nasional dan politik rakyat Palestina. Ini bukan perang antara Israel dan Hamas, melainkan perang antara Israel dan kemanusiaan,” kata Shlaim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pengacara Palestina dan Direktur Pusat untuk Hak Asasi Manusia Palestina, Raji Sourani, menegaskan, “Rakyat Palestina hanya bisa menikmati kedamaian ketika mereka diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Musisi dan aktivis asal Inggris Roger Waters menambahkan, “Kita harus terus meninggikan suara kita,” sembari menyerukan solidaritas global melawan penindasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan Gaza akan mendengarkan kesaksian para saksi dari pembantaian yang terjadi di wilayah tersebut, dan akan mengumumkan putusan akhirnya — yang menjadi dokumen atas genosida tersebut — pada 26 Oktober.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">“Mereka Membantai 54 Anggota Keluarga Saya”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai bagian dari sidang terakhir, diselenggarakan pula panel bertajuk “Kejahatan dan Kesaksian Saksi.” Haider Eid, seorang penyintas genosida asal Gaza yang kini berada di Afrika Selatan, ikut berbicara melalui sambungan jarak jauh. Eid, yang sebelumnya mengajar sastra dan studi budaya di Universitas Al-Aqsa Gaza, menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai “kejahatan absolut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menceritakan bahwa pada Desember 2023 ia terpaksa menyeberang ke Afrika Selatan melalui Mesir. Eid kehilangan 54 anggota keluarganya, 39 rekan dosennya di Universitas Al-Aqsa, serta lebih dari 280 mahasiswanya. Ia mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggalnya, rumahnya, sekolah anak-anaknya, dan universitasnya semuanya telah dihancurkan. Eid juga menegaskan bahwa genosida ini berakar hingga ke peristiwa Nakba tahun 1948.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Radwan Abu Muammar menceritakan tentang serangan terhadap sebuah rumah yang dihuni warga sipil. Ia mengatakan bahwa pada malam 20 Desember 2023, rumah itu dibom tanpa peringatan apa pun, menewaskan 30 dari 51 orang yang berada di dalamnya — sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://yenisafak.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Yeni Safak</a>','Kita Harus Terus Meninggikan Suara Kita','','inherit','closed','closed','','2129-revision-v1','','','2025-10-24 03:20:08','2025-10-24 03:20:08','',2129,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2131',0,'revision','',0),
(2132,1,'2025-10-24 03:20:32','2025-10-24 03:20:32','<h2 style=\"text-align: center;\">Kita Harus Terus Meninggikan Suara Kita</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh : Rabia Şenol</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 24 Oktober 2025</a> - Sidang Pengadilan Gaza, yang dibentuk untuk mengungkap kejahatan perang Israel, dimulai di Istanbul. Mantan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Prof. Dr. Richard Falk, menegaskan bahwa kehancuran di Gaza masih merupakan proses genosida yang terus berlanjut. Sementara itu, musisi asal Inggris Roger Waters menyerukan solidaritas global dengan mengatakan, “Kita harus terus meninggikan suara kita.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan Gaza, sebuah inisiatif sipil independen yang dibentuk untuk menyelidiki dan mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza, menggelar sidang terakhirnya kemarin di Istanbul. Setelah pertemuan di London dan Sidang Terbuka Rakyat di Sarajevo, sidang penutup ini mempertemukan para akademisi, intelektual, pembela hak asasi manusia, perwakilan media, serta berbagai organisasi masyarakat sipil.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Saatnya Menuntut Pertanggungjawaban</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pidato pembuka, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Richard Falk, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza merupakan “proses genosida yang masih terus berlangsung.” Ia menekankan, “Saat ini adalah waktu untuk tetap waspada. Kita tidak bisa menganggap genosida di Gaza sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Para penyintas masih berjuang setiap hari melawan kehilangan tempat tinggal, kelaparan, penyakit, dan duka atas orang-orang yang mereka cintai.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Falk menambahkan bahwa meskipun telah ada gencatan senjata, ancaman serangan dari Israel masih berlanjut, sementara masyarakat internasional tetap diam. “Sudah tiba waktunya untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan Israel. Pengadilan ini adalah bentuk perlawanan nurani masyarakat terhadap propaganda negara,” ujarnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Israel Berperang Melawan Kemanusiaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Avi Shlaim, seorang Yahudi kelahiran Irak, mengatakan bahwa menjadi bagian dari Pengadilan Gaza “sangat penting” baginya, sambil menegaskan bahwa komunitas internasional telah mengecewakan rakyat Palestina selama satu abad terakhir. Ia menyoroti bahwa negara-negara Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat, merupakan pendukung aktif Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pemerintahan Netanyahu telah menolak semua hak nasional dan politik rakyat Palestina. Ini bukan perang antara Israel dan Hamas, melainkan perang antara Israel dan kemanusiaan,” kata Shlaim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pengacara Palestina dan Direktur Pusat untuk Hak Asasi Manusia Palestina, Raji Sourani, menegaskan, “Rakyat Palestina hanya bisa menikmati kedamaian ketika mereka diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Musisi dan aktivis asal Inggris Roger Waters menambahkan, “Kita harus terus meninggikan suara kita,” sembari menyerukan solidaritas global melawan penindasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengadilan Gaza akan mendengarkan kesaksian para saksi dari pembantaian yang terjadi di wilayah tersebut, dan akan mengumumkan putusan akhirnya — yang menjadi dokumen atas genosida tersebut — pada 26 Oktober.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">“Mereka Membantai 54 Anggota Keluarga Saya”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai bagian dari sidang terakhir, diselenggarakan pula panel bertajuk “Kejahatan dan Kesaksian Saksi.” Haider Eid, seorang penyintas genosida asal Gaza yang kini berada di Afrika Selatan, ikut berbicara melalui sambungan jarak jauh. Eid, yang sebelumnya mengajar sastra dan studi budaya di Universitas Al-Aqsa Gaza, menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai “kejahatan absolut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menceritakan bahwa pada Desember 2023 ia terpaksa menyeberang ke Afrika Selatan melalui Mesir. Eid kehilangan 54 anggota keluarganya, 39 rekan dosennya di Universitas Al-Aqsa, serta lebih dari 280 mahasiswanya. Ia mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggalnya, rumahnya, sekolah anak-anaknya, dan universitasnya semuanya telah dihancurkan. Eid juga menegaskan bahwa genosida ini berakar hingga ke peristiwa Nakba tahun 1948.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Radwan Abu Muammar menceritakan tentang serangan terhadap sebuah rumah yang dihuni warga sipil. Ia mengatakan bahwa pada malam 20 Desember 2023, rumah itu dibom tanpa peringatan apa pun, menewaskan 30 dari 51 orang yang berada di dalamnya — sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://yenisafak.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Yeni Safak</a>','Kita Harus Terus Meninggikan Suara Kita','','inherit','closed','closed','','2129-revision-v1','','','2025-10-24 03:20:32','2025-10-24 03:20:32','',2129,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2132',0,'revision','',0),
(2135,1,'2025-10-24 09:52:32','2025-10-24 09:52:32','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Abdullah Ma\'ruf (Penulis Palestina, Direktur Pusat Studi Yerusalem di Universitas Istanbul 29 Mei)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"312\">Meskipun aliansi strategis antara Amerika Serikat dan Israel selama ini selalu menjadi salah satu pilar utama sistem politik di Washington, namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam opini publik Amerika terhadap komitmen mutlak membela kepentingan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"314\" data-end=\"690\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Jika perubahan ini terjadi di kubu Partai Demokrat, hal itu masih bisa dimengerti — karena partai tersebut dikenal lebih liberal dan berorientasi pada kepentingan ekonomi serta sosial ketimbang ideologi — namun yang mengejutkan adalah munculnya pergeseran serupa di tubuh Partai Republik, yang selama ini dikenal sangat konservatif dan teguh dalam dukungannya terhadap Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Partai Demokrat dan basis pendukungnya berkembang lebih cepat, serta lebih diterima di kalangan minoritas berwarna di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dari partai ini muncul Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, dan Ilhan Omar sebagai perempuan Muslim berhijab pertama yang berhasil masuk Kongres Amerika melalui daftar Partai Demokrat. Begitu pula Rashida Tlaib dari partai yang sama menjadi perempuan Palestina pertama yang secara terbuka mendukung perjuangan Palestina di Kongres.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari barisan mereka pula kini muncul tokoh muda Muslim, Zohran Mamdani, yang dikenal sangat kritis terhadap Israel dan kini memimpin kompetisi menuju kursi Wali Kota New York — kota terbesar di Amerika dan pusat keuangan serta bisnis terpentingnya. Hal ini, jika menunjukkan sesuatu, maka menunjukkan bahwa loyalitas terhadap Israel tidak lagi menjadi hal yang disepakati secara mutlak di kalangan basis Partai Demokrat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun Partai Republik — yang dianggap sebagai wadah bagi arah konservatif Amerika dengan berbagai komitmen ideologisnya — selama beberapa dekade terakhir dikenal kurang fleksibel dalam mengubah dan mengganti sikap, termasuk dalam hal komitmen teguhnya terhadap Israel, yang didasarkan pada landasan religius dan kepentingan strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, angin perubahan yang dibawa oleh peristiwa 7 Oktober 2023 tampaknya tidak terbatas pada kawasan Timur Tengah saja, melainkan meluas hingga ke inti keras Partai Republik di Amerika Serikat — yaitu basis kulit putih konservatif yang sejak lama menjadi fondasi pandangan partai tersebut. Basis ini secara terbuka bangga dengan \"Amerika kulit putih\" yang berakar pada nilai-nilai Kristen Eropa klasik, dan menolak sebagian besar perkembangan liberal yang terjadi di masyarakat Amerika khususnya, serta masyarakat Barat umumnya, dalam dua dekade terakhir — terutama dalam isu identitas gender, kebebasan mutlak, aborsi, dan lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perubahan ini tampak jelas dalam pernyataan sejumlah tokoh yang mewakili basis konservatif kulit putih keras Partai Republik, seperti jurnalis sayap kanan terkenal Tucker Carlson, anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, dan bahkan Steve Bannon — mantan kepala strategi Gedung Putih sekaligus penasihat Presiden Trump pada masa jabatan pertamanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang mempersatukan mereka adalah komitmen kuat sebelumnya dalam mendukung Presiden Amerika Donald Trump, serta posisi mereka sebagai wajah utama gerakan “America First” (MAGA). Mereka termasuk tokoh-tokoh yang berpengaruh di kalangan masyarakat kulit putih konservatif yang dikenal selalu mendukung Partai Republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih penting lagi, mereka dulunya termasuk di antara suara paling keras yang membela Israel pada tahun-tahun sebelum operasi “Banjir Al-Aqsa”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun sesuatu telah berubah dalam arus pemikiran ini, sebagaimana terlihat dari perubahan nada bicara para tokoh tersebut dan lainnya. Mereka kini berbalik menyerang Israel dan mulai secara lantang mengkritik pengaruh besar Israel dalam politik Amerika. Mereka juga mengungkapkan sejauh mana penetrasi lobi pro-Israel — yang diwakili oleh sejumlah lembaga, terutama Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC) — hingga ke titik di mana intervensinya dalam politik dalam negeri Amerika menyebabkan kepentingan Israel didahulukan atas kepentingan nasional Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini kini secara terbuka mengkritik penetrasi tersebut dan mengekspos nama-nama politisi Amerika terkenal yang dikenal dengan dukungan tak terbatas mereka terhadap Israel, bahkan menuduh mereka berkhianat kepada negara sendiri karena menempatkan kepentingan asing di atas kepentingan Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tucker Carlson, dalam lebih dari satu wawancara di podcast yang ia kelola, menyerang sejumlah politisi Partai Republik seperti senator Ted Cruz dan Lindsey Graham — yang dikenal selalu membela Israel dengan gigih. Dalam salah satu episode yang ditayangkan sekitar dua minggu lalu, ia mengatakan bahwa sikap kedua orang ini yang mendukung Israel tanpa batas dan mendahulukan kepentingannya atas kepentingan Amerika, setara dengan tindakan pengkhianatan terhadap negara mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara anggota Kongres Marjorie Taylor Greene tidak melewatkan satu pun media untuk menyerang Israel dan menuduhnya melakukan genosida di Gaza. Ia juga menolak dukungan pemerintahan Trump terhadap Netanyahu dalam perang ini. Ia menyampaikan pandangan-pandangan tersebut di situs resminya, di mana ia memperkenalkan dirinya sebagai pembela slogan “America First” dan menolak mendahulukan kepentingan negara asing atas Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini hanyalah sebagian contoh dari tokoh-tokoh berpengaruh dan terkenal di sayap kanan ekstrem Partai Republik yang telah mengubah posisi mereka terhadap Israel, dan kini mulai mengkritik pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza, bahkan dalam beberapa kasus menyebutnya dengan istilah yang sebenarnya: “genosida”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bahkan sebagian dari mereka — terutama Tucker Carlson — mulai menyinggung kemungkinan keterlibatan Israel dalam pembunuhan aktivis sayap kanan Charlie Kirk. Hal ini disebabkan oleh klaim di sejumlah laman media sosial pro-Partai Republik yang menyatakan bahwa Kirk dibunuh setelah mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Israel dan perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kabar ini menyebabkan guncangan besar di pemerintahan Israel hingga mendorong Netanyahu muncul dalam sebuah video untuk membantah keterlibatannya dalam kematian Kirk. Ia bahkan mengalokasikan pertemuan dan anggaran besar untuk mendukung kampanye media — baik secara langsung maupun melalui sejumlah influencer media sosial — demi mencoba meyakinkan arus baru yang berkembang di Partai Republik bahwa Israel tidak sedang melakukan genosida di Gaza dan tidak ikut campur dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula, AIPAC beberapa hari lalu menayangkan sebuah iklan berbayar di sejumlah saluran televisi Amerika — baik yang pro-Republikan maupun Demokrat — yang berusaha membenarkan aktivitasnya untuk kepentingan Israel serta meyakinkan opini publik Amerika bahwa melayani kepentingan Israel di Amerika dianggap bermanfaat bagi Amerika Serikat sendiri!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, dalam iklan yang sama AIPAC secara terbuka menyatakan bahwa dirinya bekerja di kalangan politisi Amerika sebagai kelompok lobi yang menjamin kepentingan Israel — dan inilah tepatnya hal yang dikritik oleh suara-suara dari kalangan Partai Republik yang kini memandang bahwa mendahulukan kepentingan Israel atas kepentingan negeri mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan yang tidak dapat diterima.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik balik paling menonjol dalam perubahan sikap banyak tokoh Partai Republik terhadap Israel tampaknya terjadi saat serangan Israel terhadap Iran dan keterlibatan terbuka Amerika Serikat di dalamnya — sebuah operasi yang tentu saja merupakan salah satu hasil dari peristiwa yang sedang berlangsung di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah tokoh tersebut kemudian tampil menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam peperangan demi kepentingan Israel. Setelah itu, kritik-kritik pun meningkat, membuka semua bentuk campur tangan Israel dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik krusial dalam konflik ini menunjukkan bahwa inti perpecahan dan perbedaan pendapat sebenarnya terletak pada sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik-konflik Israel. Di sini muncul pertentangan tajam antara dua arus besar: nasionalis dan religius — yang terakhir ini kini menguasai pemerintahan Trump dan, dengan demikian, mengendalikan kebijakan Partai Republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Arus Injili yang masih mempertahankan loyalitas mutlak terhadap Israel ini mendasarkan pandangannya terhadap konflik pada prinsip keagamaan. Hal itu tampak jelas dalam pernyataan para tokohnya, seperti senator Lindsey Graham yang berulang kali menyatakan di media bahwa perang di Jalur Gaza pada hakikatnya adalah perang agama; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Mike Johnson yang terobsesi dengan gagasan “lembu merah” dan pembangunan kembali “bait ketiga” yang diklaim akan menggantikan Masjid Al-Aqsa — bahkan sampai mengundang rabi Israel Tsahi Mamo, yang bertanggung jawab atas urusan ini, untuk hadir pada Hari Doa Nasional di dekat gedung Kongres Amerika di Washington pada Januari 2024; serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee yang tak henti-hentinya mengulang pernyataan-pernyataan keagamaannya tentang Mesias dan “Tanah Perjanjian” hingga menimbulkan pertanyaan: apakah dia duta besar Amerika Serikat di Israel, atau sebaliknya?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dikenal muncul di hadapan publik dengan tanda salib hitam dari abu di dahinya pada musim semi lalu. Dan tentu saja, tidak bisa dilupakan menantu Presiden Amerika Jared Kushner, yang tampaknya kembali ke panggung politik Amerika baru-baru ini melalui berkas negosiasi gencatan senjata di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini, dengan kecenderungan keagamaan mereka, menunjukkan bahwa perpecahan yang terjadi di Partai Republik terhadap Israel kini juga mulai mengambil arah ideologis. Hal itu wajar mengingat karakter ideologis yang memang melekat pada partai ini dibandingkan dengan Partai Demokrat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh karena itu, kita kini menyaksikan pendalaman perpecahan di dalam struktur Partai Republik — antara kubu religius yang mengedepankan tafsir terhadap teks-teks suci, dan kubu nasionalis yang menempatkan kepentingan ras kulit putih Amerika di atas segalanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tampaknya Presiden Amerika Donald Trump sendiri masih bimbang di antara kedua arah tersebut, mengingat sifatnya yang mudah berubah. Jelas bahwa titik penentu antara menguat atau melemahnya salah satu arus bergantung pada arah kecenderungan basis muda partai ini di generasi sekarang, yang tampak semakin berpihak pada orientasi nasionalis dibandingkan religius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Basis muda ini kini melihat Israel sebagai beban bagi Amerika Serikat dan tidak lagi takut terhadap tuduhan antisemitisme ketika mengkritik Israel secara terbuka. Nampaknya fenomena ini akan terus meningkat di kalangan Partai Republik — meskipun dengan laju yang lebih lambat di antara para pendukung Partai Demokrat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagaimanapun juga hasil akhirnya, satu kenyataan kini menjadi jelas dan tak dapat diingkari: Israel tidak lagi menjadi titik kesepakatan di Amerika Serikat — baik di Partai Demokrat maupun Partai Republik. Kenyataan baru ini harus dimanfaatkan dan dijadikan dasar untuk langkah-langkah berikutnya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel','','publish','open','open','','pudarnya-dukungan-mutlak-amerika-serikat-terhadap-israel','','','2025-10-24 09:58:36','2025-10-24 09:58:36','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2135',0,'post','',0),
(2136,1,'2025-10-24 09:52:22','2025-10-24 09:52:22','','hubungan_amerika_serikat_israel','','inherit','open','closed','','hubungan_amerika_serikat_israel','','','2025-10-24 09:52:22','2025-10-24 09:52:22','',2135,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/hubungan_amerika_serikat_israel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2137,1,'2025-10-24 09:52:32','2025-10-24 09:52:32','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Abdullah Ma\'ruf (Penulis Palestina, Direktur Pusat Studi Yerusalem di Universitas Istanbul 29 Mei)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel ini kami arsipkan di Kategori Analisa</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun aliansi strategis antara Amerika Serikat dan Israel selalu menjadi salah satu pilar sistem pemerintahan di Amerika, tahun-tahun terakhir ini telah menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam opini publik terhadap komitmen mutlak pada kepentingan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan meskipun perubahan ini dapat dimengerti di kubu Partai Demokrat — karena merupakan aliran liberal yang lebih berfokus pada kepentingan ekonomi dan sosial daripada ideologis — munculnya pergeseran dan perubahan dalam opini umum Partai Republik, dengan berbagai spektrum konservatifnya, benar-benar tidak terduga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Partai Demokrat dan basis pendukungnya berkembang lebih cepat, serta lebih diterima di kalangan minoritas berwarna di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dari partai ini muncul Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, dan Ilhan Omar sebagai perempuan Muslim berhijab pertama yang berhasil masuk Kongres Amerika melalui daftar Partai Demokrat. Begitu pula Rashida Tlaib dari partai yang sama menjadi perempuan Palestina pertama yang secara terbuka mendukung perjuangan Palestina di Kongres.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari barisan mereka pula kini muncul tokoh muda Muslim, Zohran Mamdani, yang dikenal sangat kritis terhadap Israel dan kini memimpin kompetisi menuju kursi Wali Kota New York — kota terbesar di Amerika dan pusat keuangan serta bisnis terpentingnya. Hal ini, jika menunjukkan sesuatu, maka menunjukkan bahwa loyalitas terhadap Israel tidak lagi menjadi hal yang disepakati secara mutlak di kalangan basis Partai Demokrat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun Partai Republik — yang dianggap sebagai wadah bagi arah konservatif Amerika dengan berbagai komitmen ideologisnya — selama beberapa dekade terakhir dikenal kurang fleksibel dalam mengubah dan mengganti sikap, termasuk dalam hal komitmen teguhnya terhadap Israel, yang didasarkan pada landasan religius dan kepentingan strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, angin perubahan yang dibawa oleh peristiwa 7 Oktober 2023 tampaknya tidak terbatas pada kawasan Timur Tengah saja, melainkan meluas hingga ke inti keras Partai Republik di Amerika Serikat — yaitu basis kulit putih konservatif yang sejak lama menjadi fondasi pandangan partai tersebut. Basis ini secara terbuka bangga dengan \"Amerika kulit putih\" yang berakar pada nilai-nilai Kristen Eropa klasik, dan menolak sebagian besar perkembangan liberal yang terjadi di masyarakat Amerika khususnya, serta masyarakat Barat umumnya, dalam dua dekade terakhir — terutama dalam isu identitas gender, kebebasan mutlak, aborsi, dan lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perubahan ini tampak jelas dalam pernyataan sejumlah tokoh yang mewakili basis konservatif kulit putih keras Partai Republik, seperti jurnalis sayap kanan terkenal Tucker Carlson, anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, dan bahkan Steve Bannon — mantan kepala strategi Gedung Putih sekaligus penasihat Presiden Trump pada masa jabatan pertamanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang mempersatukan mereka adalah komitmen kuat sebelumnya dalam mendukung Presiden Amerika Donald Trump, serta posisi mereka sebagai wajah utama gerakan “America First” (MAGA). Mereka termasuk tokoh-tokoh yang berpengaruh di kalangan masyarakat kulit putih konservatif yang dikenal selalu mendukung Partai Republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih penting lagi, mereka dulunya termasuk di antara suara paling keras yang membela Israel pada tahun-tahun sebelum operasi “Banjir Al-Aqsa”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun sesuatu telah berubah dalam arus pemikiran ini, sebagaimana terlihat dari perubahan nada bicara para tokoh tersebut dan lainnya. Mereka kini berbalik menyerang Israel dan mulai secara lantang mengkritik pengaruh besar Israel dalam politik Amerika. Mereka juga mengungkapkan sejauh mana penetrasi lobi pro-Israel — yang diwakili oleh sejumlah lembaga, terutama Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC) — hingga ke titik di mana intervensinya dalam politik dalam negeri Amerika menyebabkan kepentingan Israel didahulukan atas kepentingan nasional Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini kini secara terbuka mengkritik penetrasi tersebut dan mengekspos nama-nama politisi Amerika terkenal yang dikenal dengan dukungan tak terbatas mereka terhadap Israel, bahkan menuduh mereka berkhianat kepada negara sendiri karena menempatkan kepentingan asing di atas kepentingan Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tucker Carlson, dalam lebih dari satu wawancara di podcast yang ia kelola, menyerang sejumlah politisi Partai Republik seperti senator Ted Cruz dan Lindsey Graham — yang dikenal selalu membela Israel dengan gigih. Dalam salah satu episode yang ditayangkan sekitar dua minggu lalu, ia mengatakan bahwa sikap kedua orang ini yang mendukung Israel tanpa batas dan mendahulukan kepentingannya atas kepentingan Amerika, setara dengan tindakan pengkhianatan terhadap negara mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara anggota Kongres Marjorie Taylor Greene tidak melewatkan satu pun media untuk menyerang Israel dan menuduhnya melakukan genosida di Gaza. Ia juga menolak dukungan pemerintahan Trump terhadap Netanyahu dalam perang ini. Ia menyampaikan pandangan-pandangan tersebut di situs resminya, di mana ia memperkenalkan dirinya sebagai pembela slogan “America First” dan menolak mendahulukan kepentingan negara asing atas Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini hanyalah sebagian contoh dari tokoh-tokoh berpengaruh dan terkenal di sayap kanan ekstrem Partai Republik yang telah mengubah posisi mereka terhadap Israel, dan kini mulai mengkritik pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza, bahkan dalam beberapa kasus menyebutnya dengan istilah yang sebenarnya: “genosida”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bahkan sebagian dari mereka — terutama Tucker Carlson — mulai menyinggung kemungkinan keterlibatan Israel dalam pembunuhan aktivis sayap kanan Charlie Kirk. Hal ini disebabkan oleh klaim di sejumlah laman media sosial pro-Partai Republik yang menyatakan bahwa Kirk dibunuh setelah mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Israel dan perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kabar ini menyebabkan guncangan besar di pemerintahan Israel hingga mendorong Netanyahu muncul dalam sebuah video untuk membantah keterlibatannya dalam kematian Kirk. Ia bahkan mengalokasikan pertemuan dan anggaran besar untuk mendukung kampanye media — baik secara langsung maupun melalui sejumlah influencer media sosial — demi mencoba meyakinkan arus baru yang berkembang di Partai Republik bahwa Israel tidak sedang melakukan genosida di Gaza dan tidak ikut campur dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula, AIPAC beberapa hari lalu menayangkan sebuah iklan berbayar di sejumlah saluran televisi Amerika — baik yang pro-Republikan maupun Demokrat — yang berusaha membenarkan aktivitasnya untuk kepentingan Israel serta meyakinkan opini publik Amerika bahwa melayani kepentingan Israel di Amerika dianggap bermanfaat bagi Amerika Serikat sendiri!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, dalam iklan yang sama AIPAC secara terbuka menyatakan bahwa dirinya bekerja di kalangan politisi Amerika sebagai kelompok lobi yang menjamin kepentingan Israel — dan inilah tepatnya hal yang dikritik oleh suara-suara dari kalangan Partai Republik yang kini memandang bahwa mendahulukan kepentingan Israel atas kepentingan negeri mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan yang tidak dapat diterima.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik balik paling menonjol dalam perubahan sikap banyak tokoh Partai Republik terhadap Israel tampaknya terjadi saat serangan Israel terhadap Iran dan keterlibatan terbuka Amerika Serikat di dalamnya — sebuah operasi yang tentu saja merupakan salah satu hasil dari peristiwa yang sedang berlangsung di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah tokoh tersebut kemudian tampil menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam peperangan demi kepentingan Israel. Setelah itu, kritik-kritik pun meningkat, membuka semua bentuk campur tangan Israel dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik krusial dalam konflik ini menunjukkan bahwa inti perpecahan dan perbedaan pendapat sebenarnya terletak pada sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik-konflik Israel. Di sini muncul pertentangan tajam antara dua arus besar: nasionalis dan religius — yang terakhir ini kini menguasai pemerintahan Trump dan, dengan demikian, mengendalikan kebijakan Partai Republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Arus Injili yang masih mempertahankan loyalitas mutlak terhadap Israel ini mendasarkan pandangannya terhadap konflik pada prinsip keagamaan. Hal itu tampak jelas dalam pernyataan para tokohnya, seperti senator Lindsey Graham yang berulang kali menyatakan di media bahwa perang di Jalur Gaza pada hakikatnya adalah perang agama; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Mike Johnson yang terobsesi dengan gagasan “lembu merah” dan pembangunan kembali “bait ketiga” yang diklaim akan menggantikan Masjid Al-Aqsa — bahkan sampai mengundang rabi Israel Tsahi Mamo, yang bertanggung jawab atas urusan ini, untuk hadir pada Hari Doa Nasional di dekat gedung Kongres Amerika di Washington pada Januari 2024; serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee yang tak henti-hentinya mengulang pernyataan-pernyataan keagamaannya tentang Mesias dan “Tanah Perjanjian” hingga menimbulkan pertanyaan: apakah dia duta besar Amerika Serikat di Israel, atau sebaliknya?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dikenal muncul di hadapan publik dengan tanda salib hitam dari abu di dahinya pada musim semi lalu. Dan tentu saja, tidak bisa dilupakan menantu Presiden Amerika Jared Kushner, yang tampaknya kembali ke panggung politik Amerika baru-baru ini melalui berkas negosiasi gencatan senjata di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini, dengan kecenderungan keagamaan mereka, menunjukkan bahwa perpecahan yang terjadi di Partai Republik terhadap Israel kini juga mulai mengambil arah ideologis. Hal itu wajar mengingat karakter ideologis yang memang melekat pada partai ini dibandingkan dengan Partai Demokrat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh karena itu, kita kini menyaksikan pendalaman perpecahan di dalam struktur Partai Republik — antara kubu religius yang mengedepankan tafsir terhadap teks-teks suci, dan kubu nasionalis yang menempatkan kepentingan ras kulit putih Amerika di atas segalanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tampaknya Presiden Amerika Donald Trump sendiri masih bimbang di antara kedua arah tersebut, mengingat sifatnya yang mudah berubah. Jelas bahwa titik penentu antara menguat atau melemahnya salah satu arus bergantung pada arah kecenderungan basis muda partai ini di generasi sekarang, yang tampak semakin berpihak pada orientasi nasionalis dibandingkan religius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Basis muda ini kini melihat Israel sebagai beban bagi Amerika Serikat dan tidak lagi takut terhadap tuduhan antisemitisme ketika mengkritik Israel secara terbuka. Nampaknya fenomena ini akan terus meningkat di kalangan Partai Republik — meskipun dengan laju yang lebih lambat di antara para pendukung Partai Demokrat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagaimanapun juga hasil akhirnya, satu kenyataan kini menjadi jelas dan tak dapat diingkari: Israel tidak lagi menjadi titik kesepakatan di Amerika Serikat — baik di Partai Demokrat maupun Partai Republik. Kenyataan baru ini harus dimanfaatkan dan dijadikan dasar untuk langkah-langkah berikutnya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel','','inherit','closed','closed','','2135-revision-v1','','','2025-10-24 09:52:32','2025-10-24 09:52:32','',2135,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2137',0,'revision','',0),
(2138,1,'2025-10-24 09:52:58','2025-10-24 09:52:58','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Abdullah Ma\'ruf (Penulis Palestina, Direktur Pusat Studi Yerusalem di Universitas Istanbul 29 Mei)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun aliansi strategis antara Amerika Serikat dan Israel selalu menjadi salah satu pilar sistem pemerintahan di Amerika, tahun-tahun terakhir ini telah menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam opini publik terhadap komitmen mutlak pada kepentingan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan meskipun perubahan ini dapat dimengerti di kubu Partai Demokrat — karena merupakan aliran liberal yang lebih berfokus pada kepentingan ekonomi dan sosial daripada ideologis — munculnya pergeseran dan perubahan dalam opini umum Partai Republik, dengan berbagai spektrum konservatifnya, benar-benar tidak terduga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Partai Demokrat dan basis pendukungnya berkembang lebih cepat, serta lebih diterima di kalangan minoritas berwarna di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dari partai ini muncul Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, dan Ilhan Omar sebagai perempuan Muslim berhijab pertama yang berhasil masuk Kongres Amerika melalui daftar Partai Demokrat. Begitu pula Rashida Tlaib dari partai yang sama menjadi perempuan Palestina pertama yang secara terbuka mendukung perjuangan Palestina di Kongres.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari barisan mereka pula kini muncul tokoh muda Muslim, Zohran Mamdani, yang dikenal sangat kritis terhadap Israel dan kini memimpin kompetisi menuju kursi Wali Kota New York — kota terbesar di Amerika dan pusat keuangan serta bisnis terpentingnya. Hal ini, jika menunjukkan sesuatu, maka menunjukkan bahwa loyalitas terhadap Israel tidak lagi menjadi hal yang disepakati secara mutlak di kalangan basis Partai Demokrat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun Partai Republik — yang dianggap sebagai wadah bagi arah konservatif Amerika dengan berbagai komitmen ideologisnya — selama beberapa dekade terakhir dikenal kurang fleksibel dalam mengubah dan mengganti sikap, termasuk dalam hal komitmen teguhnya terhadap Israel, yang didasarkan pada landasan religius dan kepentingan strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, angin perubahan yang dibawa oleh peristiwa 7 Oktober 2023 tampaknya tidak terbatas pada kawasan Timur Tengah saja, melainkan meluas hingga ke inti keras Partai Republik di Amerika Serikat — yaitu basis kulit putih konservatif yang sejak lama menjadi fondasi pandangan partai tersebut. Basis ini secara terbuka bangga dengan \"Amerika kulit putih\" yang berakar pada nilai-nilai Kristen Eropa klasik, dan menolak sebagian besar perkembangan liberal yang terjadi di masyarakat Amerika khususnya, serta masyarakat Barat umumnya, dalam dua dekade terakhir — terutama dalam isu identitas gender, kebebasan mutlak, aborsi, dan lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perubahan ini tampak jelas dalam pernyataan sejumlah tokoh yang mewakili basis konservatif kulit putih keras Partai Republik, seperti jurnalis sayap kanan terkenal Tucker Carlson, anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, dan bahkan Steve Bannon — mantan kepala strategi Gedung Putih sekaligus penasihat Presiden Trump pada masa jabatan pertamanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang mempersatukan mereka adalah komitmen kuat sebelumnya dalam mendukung Presiden Amerika Donald Trump, serta posisi mereka sebagai wajah utama gerakan “America First” (MAGA). Mereka termasuk tokoh-tokoh yang berpengaruh di kalangan masyarakat kulit putih konservatif yang dikenal selalu mendukung Partai Republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih penting lagi, mereka dulunya termasuk di antara suara paling keras yang membela Israel pada tahun-tahun sebelum operasi “Banjir Al-Aqsa”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun sesuatu telah berubah dalam arus pemikiran ini, sebagaimana terlihat dari perubahan nada bicara para tokoh tersebut dan lainnya. Mereka kini berbalik menyerang Israel dan mulai secara lantang mengkritik pengaruh besar Israel dalam politik Amerika. Mereka juga mengungkapkan sejauh mana penetrasi lobi pro-Israel — yang diwakili oleh sejumlah lembaga, terutama Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC) — hingga ke titik di mana intervensinya dalam politik dalam negeri Amerika menyebabkan kepentingan Israel didahulukan atas kepentingan nasional Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini kini secara terbuka mengkritik penetrasi tersebut dan mengekspos nama-nama politisi Amerika terkenal yang dikenal dengan dukungan tak terbatas mereka terhadap Israel, bahkan menuduh mereka berkhianat kepada negara sendiri karena menempatkan kepentingan asing di atas kepentingan Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tucker Carlson, dalam lebih dari satu wawancara di podcast yang ia kelola, menyerang sejumlah politisi Partai Republik seperti senator Ted Cruz dan Lindsey Graham — yang dikenal selalu membela Israel dengan gigih. Dalam salah satu episode yang ditayangkan sekitar dua minggu lalu, ia mengatakan bahwa sikap kedua orang ini yang mendukung Israel tanpa batas dan mendahulukan kepentingannya atas kepentingan Amerika, setara dengan tindakan pengkhianatan terhadap negara mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara anggota Kongres Marjorie Taylor Greene tidak melewatkan satu pun media untuk menyerang Israel dan menuduhnya melakukan genosida di Gaza. Ia juga menolak dukungan pemerintahan Trump terhadap Netanyahu dalam perang ini. Ia menyampaikan pandangan-pandangan tersebut di situs resminya, di mana ia memperkenalkan dirinya sebagai pembela slogan “America First” dan menolak mendahulukan kepentingan negara asing atas Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini hanyalah sebagian contoh dari tokoh-tokoh berpengaruh dan terkenal di sayap kanan ekstrem Partai Republik yang telah mengubah posisi mereka terhadap Israel, dan kini mulai mengkritik pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza, bahkan dalam beberapa kasus menyebutnya dengan istilah yang sebenarnya: “genosida”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bahkan sebagian dari mereka — terutama Tucker Carlson — mulai menyinggung kemungkinan keterlibatan Israel dalam pembunuhan aktivis sayap kanan Charlie Kirk. Hal ini disebabkan oleh klaim di sejumlah laman media sosial pro-Partai Republik yang menyatakan bahwa Kirk dibunuh setelah mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Israel dan perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kabar ini menyebabkan guncangan besar di pemerintahan Israel hingga mendorong Netanyahu muncul dalam sebuah video untuk membantah keterlibatannya dalam kematian Kirk. Ia bahkan mengalokasikan pertemuan dan anggaran besar untuk mendukung kampanye media — baik secara langsung maupun melalui sejumlah influencer media sosial — demi mencoba meyakinkan arus baru yang berkembang di Partai Republik bahwa Israel tidak sedang melakukan genosida di Gaza dan tidak ikut campur dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula, AIPAC beberapa hari lalu menayangkan sebuah iklan berbayar di sejumlah saluran televisi Amerika — baik yang pro-Republikan maupun Demokrat — yang berusaha membenarkan aktivitasnya untuk kepentingan Israel serta meyakinkan opini publik Amerika bahwa melayani kepentingan Israel di Amerika dianggap bermanfaat bagi Amerika Serikat sendiri!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, dalam iklan yang sama AIPAC secara terbuka menyatakan bahwa dirinya bekerja di kalangan politisi Amerika sebagai kelompok lobi yang menjamin kepentingan Israel — dan inilah tepatnya hal yang dikritik oleh suara-suara dari kalangan Partai Republik yang kini memandang bahwa mendahulukan kepentingan Israel atas kepentingan negeri mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan yang tidak dapat diterima.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik balik paling menonjol dalam perubahan sikap banyak tokoh Partai Republik terhadap Israel tampaknya terjadi saat serangan Israel terhadap Iran dan keterlibatan terbuka Amerika Serikat di dalamnya — sebuah operasi yang tentu saja merupakan salah satu hasil dari peristiwa yang sedang berlangsung di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah tokoh tersebut kemudian tampil menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam peperangan demi kepentingan Israel. Setelah itu, kritik-kritik pun meningkat, membuka semua bentuk campur tangan Israel dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik krusial dalam konflik ini menunjukkan bahwa inti perpecahan dan perbedaan pendapat sebenarnya terletak pada sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik-konflik Israel. Di sini muncul pertentangan tajam antara dua arus besar: nasionalis dan religius — yang terakhir ini kini menguasai pemerintahan Trump dan, dengan demikian, mengendalikan kebijakan Partai Republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Arus Injili yang masih mempertahankan loyalitas mutlak terhadap Israel ini mendasarkan pandangannya terhadap konflik pada prinsip keagamaan. Hal itu tampak jelas dalam pernyataan para tokohnya, seperti senator Lindsey Graham yang berulang kali menyatakan di media bahwa perang di Jalur Gaza pada hakikatnya adalah perang agama; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Mike Johnson yang terobsesi dengan gagasan “lembu merah” dan pembangunan kembali “bait ketiga” yang diklaim akan menggantikan Masjid Al-Aqsa — bahkan sampai mengundang rabi Israel Tsahi Mamo, yang bertanggung jawab atas urusan ini, untuk hadir pada Hari Doa Nasional di dekat gedung Kongres Amerika di Washington pada Januari 2024; serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee yang tak henti-hentinya mengulang pernyataan-pernyataan keagamaannya tentang Mesias dan “Tanah Perjanjian” hingga menimbulkan pertanyaan: apakah dia duta besar Amerika Serikat di Israel, atau sebaliknya?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dikenal muncul di hadapan publik dengan tanda salib hitam dari abu di dahinya pada musim semi lalu. Dan tentu saja, tidak bisa dilupakan menantu Presiden Amerika Jared Kushner, yang tampaknya kembali ke panggung politik Amerika baru-baru ini melalui berkas negosiasi gencatan senjata di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini, dengan kecenderungan keagamaan mereka, menunjukkan bahwa perpecahan yang terjadi di Partai Republik terhadap Israel kini juga mulai mengambil arah ideologis. Hal itu wajar mengingat karakter ideologis yang memang melekat pada partai ini dibandingkan dengan Partai Demokrat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh karena itu, kita kini menyaksikan pendalaman perpecahan di dalam struktur Partai Republik — antara kubu religius yang mengedepankan tafsir terhadap teks-teks suci, dan kubu nasionalis yang menempatkan kepentingan ras kulit putih Amerika di atas segalanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tampaknya Presiden Amerika Donald Trump sendiri masih bimbang di antara kedua arah tersebut, mengingat sifatnya yang mudah berubah. Jelas bahwa titik penentu antara menguat atau melemahnya salah satu arus bergantung pada arah kecenderungan basis muda partai ini di generasi sekarang, yang tampak semakin berpihak pada orientasi nasionalis dibandingkan religius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Basis muda ini kini melihat Israel sebagai beban bagi Amerika Serikat dan tidak lagi takut terhadap tuduhan antisemitisme ketika mengkritik Israel secara terbuka. Nampaknya fenomena ini akan terus meningkat di kalangan Partai Republik — meskipun dengan laju yang lebih lambat di antara para pendukung Partai Demokrat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagaimanapun juga hasil akhirnya, satu kenyataan kini menjadi jelas dan tak dapat diingkari: Israel tidak lagi menjadi titik kesepakatan di Amerika Serikat — baik di Partai Demokrat maupun Partai Republik. Kenyataan baru ini harus dimanfaatkan dan dijadikan dasar untuk langkah-langkah berikutnya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel','','inherit','closed','closed','','2135-revision-v1','','','2025-10-24 09:52:58','2025-10-24 09:52:58','',2135,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2138',0,'revision','',0),
(2139,1,'2025-10-24 09:58:31','2025-10-24 09:58:31','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel</strong></h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Abdullah Ma\'ruf (Penulis Palestina, Direktur Pusat Studi Yerusalem di Universitas Istanbul 29 Mei)</h3>\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"312\">Meskipun aliansi strategis antara Amerika Serikat dan Israel selama ini selalu menjadi salah satu pilar utama sistem politik di Washington, namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam opini publik Amerika terhadap komitmen mutlak membela kepentingan Israel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"314\" data-end=\"690\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Jika perubahan ini terjadi di kubu Partai Demokrat, hal itu masih bisa dimengerti — karena partai tersebut dikenal lebih liberal dan berorientasi pada kepentingan ekonomi serta sosial ketimbang ideologi — namun yang mengejutkan adalah munculnya pergeseran serupa di tubuh Partai Republik, yang selama ini dikenal sangat konservatif dan teguh dalam dukungannya terhadap Israel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Partai Demokrat dan basis pendukungnya berkembang lebih cepat, serta lebih diterima di kalangan minoritas berwarna di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dari partai ini muncul Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, dan Ilhan Omar sebagai perempuan Muslim berhijab pertama yang berhasil masuk Kongres Amerika melalui daftar Partai Demokrat. Begitu pula Rashida Tlaib dari partai yang sama menjadi perempuan Palestina pertama yang secara terbuka mendukung perjuangan Palestina di Kongres.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari barisan mereka pula kini muncul tokoh muda Muslim, Zohran Mamdani, yang dikenal sangat kritis terhadap Israel dan kini memimpin kompetisi menuju kursi Wali Kota New York — kota terbesar di Amerika dan pusat keuangan serta bisnis terpentingnya. Hal ini, jika menunjukkan sesuatu, maka menunjukkan bahwa loyalitas terhadap Israel tidak lagi menjadi hal yang disepakati secara mutlak di kalangan basis Partai Demokrat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun Partai Republik — yang dianggap sebagai wadah bagi arah konservatif Amerika dengan berbagai komitmen ideologisnya — selama beberapa dekade terakhir dikenal kurang fleksibel dalam mengubah dan mengganti sikap, termasuk dalam hal komitmen teguhnya terhadap Israel, yang didasarkan pada landasan religius dan kepentingan strategis.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, angin perubahan yang dibawa oleh peristiwa 7 Oktober 2023 tampaknya tidak terbatas pada kawasan Timur Tengah saja, melainkan meluas hingga ke inti keras Partai Republik di Amerika Serikat — yaitu basis kulit putih konservatif yang sejak lama menjadi fondasi pandangan partai tersebut. Basis ini secara terbuka bangga dengan \"Amerika kulit putih\" yang berakar pada nilai-nilai Kristen Eropa klasik, dan menolak sebagian besar perkembangan liberal yang terjadi di masyarakat Amerika khususnya, serta masyarakat Barat umumnya, dalam dua dekade terakhir — terutama dalam isu identitas gender, kebebasan mutlak, aborsi, dan lainnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perubahan ini tampak jelas dalam pernyataan sejumlah tokoh yang mewakili basis konservatif kulit putih keras Partai Republik, seperti jurnalis sayap kanan terkenal Tucker Carlson, anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, dan bahkan Steve Bannon — mantan kepala strategi Gedung Putih sekaligus penasihat Presiden Trump pada masa jabatan pertamanya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang mempersatukan mereka adalah komitmen kuat sebelumnya dalam mendukung Presiden Amerika Donald Trump, serta posisi mereka sebagai wajah utama gerakan “America First” (MAGA). Mereka termasuk tokoh-tokoh yang berpengaruh di kalangan masyarakat kulit putih konservatif yang dikenal selalu mendukung Partai Republik.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih penting lagi, mereka dulunya termasuk di antara suara paling keras yang membela Israel pada tahun-tahun sebelum operasi “Banjir Al-Aqsa”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun sesuatu telah berubah dalam arus pemikiran ini, sebagaimana terlihat dari perubahan nada bicara para tokoh tersebut dan lainnya. Mereka kini berbalik menyerang Israel dan mulai secara lantang mengkritik pengaruh besar Israel dalam politik Amerika. Mereka juga mengungkapkan sejauh mana penetrasi lobi pro-Israel — yang diwakili oleh sejumlah lembaga, terutama Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC) — hingga ke titik di mana intervensinya dalam politik dalam negeri Amerika menyebabkan kepentingan Israel didahulukan atas kepentingan nasional Amerika.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini kini secara terbuka mengkritik penetrasi tersebut dan mengekspos nama-nama politisi Amerika terkenal yang dikenal dengan dukungan tak terbatas mereka terhadap Israel, bahkan menuduh mereka berkhianat kepada negara sendiri karena menempatkan kepentingan asing di atas kepentingan Amerika Serikat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tucker Carlson, dalam lebih dari satu wawancara di podcast yang ia kelola, menyerang sejumlah politisi Partai Republik seperti senator Ted Cruz dan Lindsey Graham — yang dikenal selalu membela Israel dengan gigih. Dalam salah satu episode yang ditayangkan sekitar dua minggu lalu, ia mengatakan bahwa sikap kedua orang ini yang mendukung Israel tanpa batas dan mendahulukan kepentingannya atas kepentingan Amerika, setara dengan tindakan pengkhianatan terhadap negara mereka sendiri.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara anggota Kongres Marjorie Taylor Greene tidak melewatkan satu pun media untuk menyerang Israel dan menuduhnya melakukan genosida di Gaza. Ia juga menolak dukungan pemerintahan Trump terhadap Netanyahu dalam perang ini. Ia menyampaikan pandangan-pandangan tersebut di situs resminya, di mana ia memperkenalkan dirinya sebagai pembela slogan “America First” dan menolak mendahulukan kepentingan negara asing atas Amerika Serikat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini hanyalah sebagian contoh dari tokoh-tokoh berpengaruh dan terkenal di sayap kanan ekstrem Partai Republik yang telah mengubah posisi mereka terhadap Israel, dan kini mulai mengkritik pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza, bahkan dalam beberapa kasus menyebutnya dengan istilah yang sebenarnya: “genosida”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bahkan sebagian dari mereka — terutama Tucker Carlson — mulai menyinggung kemungkinan keterlibatan Israel dalam pembunuhan aktivis sayap kanan Charlie Kirk. Hal ini disebabkan oleh klaim di sejumlah laman media sosial pro-Partai Republik yang menyatakan bahwa Kirk dibunuh setelah mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Israel dan perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kabar ini menyebabkan guncangan besar di pemerintahan Israel hingga mendorong Netanyahu muncul dalam sebuah video untuk membantah keterlibatannya dalam kematian Kirk. Ia bahkan mengalokasikan pertemuan dan anggaran besar untuk mendukung kampanye media — baik secara langsung maupun melalui sejumlah influencer media sosial — demi mencoba meyakinkan arus baru yang berkembang di Partai Republik bahwa Israel tidak sedang melakukan genosida di Gaza dan tidak ikut campur dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula, AIPAC beberapa hari lalu menayangkan sebuah iklan berbayar di sejumlah saluran televisi Amerika — baik yang pro-Republikan maupun Demokrat — yang berusaha membenarkan aktivitasnya untuk kepentingan Israel serta meyakinkan opini publik Amerika bahwa melayani kepentingan Israel di Amerika dianggap bermanfaat bagi Amerika Serikat sendiri!</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, dalam iklan yang sama AIPAC secara terbuka menyatakan bahwa dirinya bekerja di kalangan politisi Amerika sebagai kelompok lobi yang menjamin kepentingan Israel — dan inilah tepatnya hal yang dikritik oleh suara-suara dari kalangan Partai Republik yang kini memandang bahwa mendahulukan kepentingan Israel atas kepentingan negeri mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan yang tidak dapat diterima.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik balik paling menonjol dalam perubahan sikap banyak tokoh Partai Republik terhadap Israel tampaknya terjadi saat serangan Israel terhadap Iran dan keterlibatan terbuka Amerika Serikat di dalamnya — sebuah operasi yang tentu saja merupakan salah satu hasil dari peristiwa yang sedang berlangsung di Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah tokoh tersebut kemudian tampil menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam peperangan demi kepentingan Israel. Setelah itu, kritik-kritik pun meningkat, membuka semua bentuk campur tangan Israel dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik krusial dalam konflik ini menunjukkan bahwa inti perpecahan dan perbedaan pendapat sebenarnya terletak pada sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik-konflik Israel. Di sini muncul pertentangan tajam antara dua arus besar: nasionalis dan religius — yang terakhir ini kini menguasai pemerintahan Trump dan, dengan demikian, mengendalikan kebijakan Partai Republik.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Arus Injili yang masih mempertahankan loyalitas mutlak terhadap Israel ini mendasarkan pandangannya terhadap konflik pada prinsip keagamaan. Hal itu tampak jelas dalam pernyataan para tokohnya, seperti senator Lindsey Graham yang berulang kali menyatakan di media bahwa perang di Jalur Gaza pada hakikatnya adalah perang agama; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Mike Johnson yang terobsesi dengan gagasan “lembu merah” dan pembangunan kembali “bait ketiga” yang diklaim akan menggantikan Masjid Al-Aqsa — bahkan sampai mengundang rabi Israel Tsahi Mamo, yang bertanggung jawab atas urusan ini, untuk hadir pada Hari Doa Nasional di dekat gedung Kongres Amerika di Washington pada Januari 2024; serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee yang tak henti-hentinya mengulang pernyataan-pernyataan keagamaannya tentang Mesias dan “Tanah Perjanjian” hingga menimbulkan pertanyaan: apakah dia duta besar Amerika Serikat di Israel, atau sebaliknya?</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dikenal muncul di hadapan publik dengan tanda salib hitam dari abu di dahinya pada musim semi lalu. Dan tentu saja, tidak bisa dilupakan menantu Presiden Amerika Jared Kushner, yang tampaknya kembali ke panggung politik Amerika baru-baru ini melalui berkas negosiasi gencatan senjata di Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini, dengan kecenderungan keagamaan mereka, menunjukkan bahwa perpecahan yang terjadi di Partai Republik terhadap Israel kini juga mulai mengambil arah ideologis. Hal itu wajar mengingat karakter ideologis yang memang melekat pada partai ini dibandingkan dengan Partai Demokrat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh karena itu, kita kini menyaksikan pendalaman perpecahan di dalam struktur Partai Republik — antara kubu religius yang mengedepankan tafsir terhadap teks-teks suci, dan kubu nasionalis yang menempatkan kepentingan ras kulit putih Amerika di atas segalanya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tampaknya Presiden Amerika Donald Trump sendiri masih bimbang di antara kedua arah tersebut, mengingat sifatnya yang mudah berubah. Jelas bahwa titik penentu antara menguat atau melemahnya salah satu arus bergantung pada arah kecenderungan basis muda partai ini di generasi sekarang, yang tampak semakin berpihak pada orientasi nasionalis dibandingkan religius.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Basis muda ini kini melihat Israel sebagai beban bagi Amerika Serikat dan tidak lagi takut terhadap tuduhan antisemitisme ketika mengkritik Israel secara terbuka. Nampaknya fenomena ini akan terus meningkat di kalangan Partai Republik — meskipun dengan laju yang lebih lambat di antara para pendukung Partai Demokrat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagaimanapun juga hasil akhirnya, satu kenyataan kini menjadi jelas dan tak dapat diingkari: Israel tidak lagi menjadi titik kesepakatan di Amerika Serikat — baik di Partai Demokrat maupun Partai Republik. Kenyataan baru ini harus dimanfaatkan dan dijadikan dasar untuk langkah-langkah berikutnya.</p>\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel','','inherit','closed','closed','','2135-autosave-v1','','','2025-10-24 09:58:31','2025-10-24 09:58:31','',2135,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2139',0,'revision','',0),
(2140,1,'2025-10-24 09:58:36','2025-10-24 09:58:36','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Abdullah Ma\'ruf (Penulis Palestina, Direktur Pusat Studi Yerusalem di Universitas Istanbul 29 Mei)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"312\">Meskipun aliansi strategis antara Amerika Serikat dan Israel selama ini selalu menjadi salah satu pilar utama sistem politik di Washington, namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam opini publik Amerika terhadap komitmen mutlak membela kepentingan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"314\" data-end=\"690\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Jika perubahan ini terjadi di kubu Partai Demokrat, hal itu masih bisa dimengerti — karena partai tersebut dikenal lebih liberal dan berorientasi pada kepentingan ekonomi serta sosial ketimbang ideologi — namun yang mengejutkan adalah munculnya pergeseran serupa di tubuh Partai Republik, yang selama ini dikenal sangat konservatif dan teguh dalam dukungannya terhadap Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Partai Demokrat dan basis pendukungnya berkembang lebih cepat, serta lebih diterima di kalangan minoritas berwarna di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dari partai ini muncul Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, dan Ilhan Omar sebagai perempuan Muslim berhijab pertama yang berhasil masuk Kongres Amerika melalui daftar Partai Demokrat. Begitu pula Rashida Tlaib dari partai yang sama menjadi perempuan Palestina pertama yang secara terbuka mendukung perjuangan Palestina di Kongres.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari barisan mereka pula kini muncul tokoh muda Muslim, Zohran Mamdani, yang dikenal sangat kritis terhadap Israel dan kini memimpin kompetisi menuju kursi Wali Kota New York — kota terbesar di Amerika dan pusat keuangan serta bisnis terpentingnya. Hal ini, jika menunjukkan sesuatu, maka menunjukkan bahwa loyalitas terhadap Israel tidak lagi menjadi hal yang disepakati secara mutlak di kalangan basis Partai Demokrat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun Partai Republik — yang dianggap sebagai wadah bagi arah konservatif Amerika dengan berbagai komitmen ideologisnya — selama beberapa dekade terakhir dikenal kurang fleksibel dalam mengubah dan mengganti sikap, termasuk dalam hal komitmen teguhnya terhadap Israel, yang didasarkan pada landasan religius dan kepentingan strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, angin perubahan yang dibawa oleh peristiwa 7 Oktober 2023 tampaknya tidak terbatas pada kawasan Timur Tengah saja, melainkan meluas hingga ke inti keras Partai Republik di Amerika Serikat — yaitu basis kulit putih konservatif yang sejak lama menjadi fondasi pandangan partai tersebut. Basis ini secara terbuka bangga dengan \"Amerika kulit putih\" yang berakar pada nilai-nilai Kristen Eropa klasik, dan menolak sebagian besar perkembangan liberal yang terjadi di masyarakat Amerika khususnya, serta masyarakat Barat umumnya, dalam dua dekade terakhir — terutama dalam isu identitas gender, kebebasan mutlak, aborsi, dan lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perubahan ini tampak jelas dalam pernyataan sejumlah tokoh yang mewakili basis konservatif kulit putih keras Partai Republik, seperti jurnalis sayap kanan terkenal Tucker Carlson, anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, dan bahkan Steve Bannon — mantan kepala strategi Gedung Putih sekaligus penasihat Presiden Trump pada masa jabatan pertamanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang mempersatukan mereka adalah komitmen kuat sebelumnya dalam mendukung Presiden Amerika Donald Trump, serta posisi mereka sebagai wajah utama gerakan “America First” (MAGA). Mereka termasuk tokoh-tokoh yang berpengaruh di kalangan masyarakat kulit putih konservatif yang dikenal selalu mendukung Partai Republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih penting lagi, mereka dulunya termasuk di antara suara paling keras yang membela Israel pada tahun-tahun sebelum operasi “Banjir Al-Aqsa”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun sesuatu telah berubah dalam arus pemikiran ini, sebagaimana terlihat dari perubahan nada bicara para tokoh tersebut dan lainnya. Mereka kini berbalik menyerang Israel dan mulai secara lantang mengkritik pengaruh besar Israel dalam politik Amerika. Mereka juga mengungkapkan sejauh mana penetrasi lobi pro-Israel — yang diwakili oleh sejumlah lembaga, terutama Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC) — hingga ke titik di mana intervensinya dalam politik dalam negeri Amerika menyebabkan kepentingan Israel didahulukan atas kepentingan nasional Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini kini secara terbuka mengkritik penetrasi tersebut dan mengekspos nama-nama politisi Amerika terkenal yang dikenal dengan dukungan tak terbatas mereka terhadap Israel, bahkan menuduh mereka berkhianat kepada negara sendiri karena menempatkan kepentingan asing di atas kepentingan Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tucker Carlson, dalam lebih dari satu wawancara di podcast yang ia kelola, menyerang sejumlah politisi Partai Republik seperti senator Ted Cruz dan Lindsey Graham — yang dikenal selalu membela Israel dengan gigih. Dalam salah satu episode yang ditayangkan sekitar dua minggu lalu, ia mengatakan bahwa sikap kedua orang ini yang mendukung Israel tanpa batas dan mendahulukan kepentingannya atas kepentingan Amerika, setara dengan tindakan pengkhianatan terhadap negara mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara anggota Kongres Marjorie Taylor Greene tidak melewatkan satu pun media untuk menyerang Israel dan menuduhnya melakukan genosida di Gaza. Ia juga menolak dukungan pemerintahan Trump terhadap Netanyahu dalam perang ini. Ia menyampaikan pandangan-pandangan tersebut di situs resminya, di mana ia memperkenalkan dirinya sebagai pembela slogan “America First” dan menolak mendahulukan kepentingan negara asing atas Amerika Serikat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini hanyalah sebagian contoh dari tokoh-tokoh berpengaruh dan terkenal di sayap kanan ekstrem Partai Republik yang telah mengubah posisi mereka terhadap Israel, dan kini mulai mengkritik pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza, bahkan dalam beberapa kasus menyebutnya dengan istilah yang sebenarnya: “genosida”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bahkan sebagian dari mereka — terutama Tucker Carlson — mulai menyinggung kemungkinan keterlibatan Israel dalam pembunuhan aktivis sayap kanan Charlie Kirk. Hal ini disebabkan oleh klaim di sejumlah laman media sosial pro-Partai Republik yang menyatakan bahwa Kirk dibunuh setelah mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Israel dan perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kabar ini menyebabkan guncangan besar di pemerintahan Israel hingga mendorong Netanyahu muncul dalam sebuah video untuk membantah keterlibatannya dalam kematian Kirk. Ia bahkan mengalokasikan pertemuan dan anggaran besar untuk mendukung kampanye media — baik secara langsung maupun melalui sejumlah influencer media sosial — demi mencoba meyakinkan arus baru yang berkembang di Partai Republik bahwa Israel tidak sedang melakukan genosida di Gaza dan tidak ikut campur dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula, AIPAC beberapa hari lalu menayangkan sebuah iklan berbayar di sejumlah saluran televisi Amerika — baik yang pro-Republikan maupun Demokrat — yang berusaha membenarkan aktivitasnya untuk kepentingan Israel serta meyakinkan opini publik Amerika bahwa melayani kepentingan Israel di Amerika dianggap bermanfaat bagi Amerika Serikat sendiri!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, dalam iklan yang sama AIPAC secara terbuka menyatakan bahwa dirinya bekerja di kalangan politisi Amerika sebagai kelompok lobi yang menjamin kepentingan Israel — dan inilah tepatnya hal yang dikritik oleh suara-suara dari kalangan Partai Republik yang kini memandang bahwa mendahulukan kepentingan Israel atas kepentingan negeri mereka sendiri adalah bentuk pengkhianatan yang tidak dapat diterima.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik balik paling menonjol dalam perubahan sikap banyak tokoh Partai Republik terhadap Israel tampaknya terjadi saat serangan Israel terhadap Iran dan keterlibatan terbuka Amerika Serikat di dalamnya — sebuah operasi yang tentu saja merupakan salah satu hasil dari peristiwa yang sedang berlangsung di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah tokoh tersebut kemudian tampil menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam peperangan demi kepentingan Israel. Setelah itu, kritik-kritik pun meningkat, membuka semua bentuk campur tangan Israel dalam politik dalam negeri Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Titik krusial dalam konflik ini menunjukkan bahwa inti perpecahan dan perbedaan pendapat sebenarnya terletak pada sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik-konflik Israel. Di sini muncul pertentangan tajam antara dua arus besar: nasionalis dan religius — yang terakhir ini kini menguasai pemerintahan Trump dan, dengan demikian, mengendalikan kebijakan Partai Republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Arus Injili yang masih mempertahankan loyalitas mutlak terhadap Israel ini mendasarkan pandangannya terhadap konflik pada prinsip keagamaan. Hal itu tampak jelas dalam pernyataan para tokohnya, seperti senator Lindsey Graham yang berulang kali menyatakan di media bahwa perang di Jalur Gaza pada hakikatnya adalah perang agama; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Mike Johnson yang terobsesi dengan gagasan “lembu merah” dan pembangunan kembali “bait ketiga” yang diklaim akan menggantikan Masjid Al-Aqsa — bahkan sampai mengundang rabi Israel Tsahi Mamo, yang bertanggung jawab atas urusan ini, untuk hadir pada Hari Doa Nasional di dekat gedung Kongres Amerika di Washington pada Januari 2024; serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee yang tak henti-hentinya mengulang pernyataan-pernyataan keagamaannya tentang Mesias dan “Tanah Perjanjian” hingga menimbulkan pertanyaan: apakah dia duta besar Amerika Serikat di Israel, atau sebaliknya?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dikenal muncul di hadapan publik dengan tanda salib hitam dari abu di dahinya pada musim semi lalu. Dan tentu saja, tidak bisa dilupakan menantu Presiden Amerika Jared Kushner, yang tampaknya kembali ke panggung politik Amerika baru-baru ini melalui berkas negosiasi gencatan senjata di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tokoh-tokoh ini, dengan kecenderungan keagamaan mereka, menunjukkan bahwa perpecahan yang terjadi di Partai Republik terhadap Israel kini juga mulai mengambil arah ideologis. Hal itu wajar mengingat karakter ideologis yang memang melekat pada partai ini dibandingkan dengan Partai Demokrat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh karena itu, kita kini menyaksikan pendalaman perpecahan di dalam struktur Partai Republik — antara kubu religius yang mengedepankan tafsir terhadap teks-teks suci, dan kubu nasionalis yang menempatkan kepentingan ras kulit putih Amerika di atas segalanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tampaknya Presiden Amerika Donald Trump sendiri masih bimbang di antara kedua arah tersebut, mengingat sifatnya yang mudah berubah. Jelas bahwa titik penentu antara menguat atau melemahnya salah satu arus bergantung pada arah kecenderungan basis muda partai ini di generasi sekarang, yang tampak semakin berpihak pada orientasi nasionalis dibandingkan religius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Basis muda ini kini melihat Israel sebagai beban bagi Amerika Serikat dan tidak lagi takut terhadap tuduhan antisemitisme ketika mengkritik Israel secara terbuka. Nampaknya fenomena ini akan terus meningkat di kalangan Partai Republik — meskipun dengan laju yang lebih lambat di antara para pendukung Partai Demokrat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagaimanapun juga hasil akhirnya, satu kenyataan kini menjadi jelas dan tak dapat diingkari: Israel tidak lagi menjadi titik kesepakatan di Amerika Serikat — baik di Partai Demokrat maupun Partai Republik. Kenyataan baru ini harus dimanfaatkan dan dijadikan dasar untuk langkah-langkah berikutnya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pudarnya Dukungan Mutlak Amerika Serikat terhadap Israel','','inherit','closed','closed','','2135-revision-v1','','','2025-10-24 09:58:36','2025-10-24 09:58:36','',2135,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2140',0,'revision','',0),
(2141,1,'2025-10-24 10:46:58','2025-10-24 10:46:58','<h2 style=\"text-align: center;\">AS Pertimbangkan Bantuan Baru Pengganti GHF di Gaza</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><em>Oleh Phil Stewart dan Jonathan Landay</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Setelah GHF terbukti atas beragama hal kontroversialnya selama ini, AS Pertimbangkan Bantuan Baru untuk menggantikan operasional Gaza Humanitarian Foundation tersebut di Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 Oktober 2025 - WASHINGTON</a></strong>, – Amerika Serikat tengah mempertimbangkan sebuah proposal baru untuk penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza yang akan menggantikan operasi kontroversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung Washington, menurut salinan rencana yang dilihat oleh Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua pejabat AS dan satu pejabat kemanusiaan yang mengetahui rencana tersebut mengatakan bahwa proposal ini merupakan salah satu dari beberapa konsep yang sedang dipertimbangkan, seiring upaya Washington untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina yang telah dilanda perang selama dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Beberapa pendekatan sedang dipertimbangkan untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada warga Gaza — belum ada yang difinalkan,” kata seorang pejabat senior pemerintahan AS yang berbicara dengan syarat anonim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama 13 hari. Berdasarkan kesepakatan itu, sejumlah bantuan tambahan kini mulai masuk ke Gaza, di mana lembaga pemantau kelaparan dunia pada Agustus lalu memperingatkan bahwa kelaparan telah melanda wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kerangka operasional” dari proposal yang dilihat oleh Reuters disebut sebagai <em>Gaza Humanitarian Belt</em> — yakni 12 hingga 16 pusat bantuan kemanusiaan yang ditempatkan di sepanjang garis penarikan pasukan Israel di dalam Gaza. Pusat-pusat tersebut akan melayani warga di kedua sisi garis tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat-pusat itu juga akan mencakup “fasilitas rekonsiliasi sukarela” bagi para militan yang ingin menyerahkan senjata dan menerima amnesti, serta pos operasi awal bagi pasukan internasional yang direncanakan dalam misi stabilisasi untuk membantu demiliterisasi Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“PBB dan LSM di Gaza akan diwajibkan menggunakan platform yang dijalankan oleh CMCC dan akan menyalurkan barang bantuan dari pusat-pusat tersebut,” demikian isi proposal tersebut, yang juga menyebutkan bahwa tujuan akhirnya adalah agar semua bantuan di Gaza didistribusikan melalui pusat-pusat itu dalam waktu 90 hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“CMCC akan memantau dan menegakkan keamanan konvoi melalui pengawasan drone, memastikan Hamas tidak mengintervensi truk bantuan,” demikian isi dokumen itu. Israel dan AS sebelumnya menuduh Hamas mencuri bantuan, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">PBB dan Lembaga Bantuan Diperkirakan Akan Berhati-hati terhadap Rencana Ini</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">PBB dan lembaga bantuan internasional diperkirakan akan berhati-hati terhadap rencana tersebut, yang sebagian menyerupai metode GHF dalam menggunakan pusat distribusi aman dan pengawalan bersenjata untuk mengirimkan bantuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum gencatan senjata, Israel dan AS menginginkan agar PBB bekerja melalui Gaza Humanitarian Foundation, namun PBB dan lembaga bantuan menolak, dengan alasan mempertanyakan netralitas GHF dan menuduh model distribusinya telah “memiliterisasi” bantuan serta memaksa warga mengungsi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pusat-pusat bantuan yang mereka deskripsikan sangat mengkhawatirkan karena menyerupai lokasi GHF di wilayah yang dikuasai pasukan Israel,” kata seorang pejabat senior lembaga bantuan internasional yang berbicara tanpa disebut nama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Proposal tersebut mencerminkan pendekatan konseptual yang sedang dijajaki oleh AS, kata seorang pejabat AS lain. Namun, pejabat itu menegaskan bahwa rencana ini bukan satu-satunya opsi dan menolak berspekulasi tentang kemungkinan penerapannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika dimintai komentar, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) merujuk Reuters pada pernyataan yang dikeluarkannya pada Selasa lalu mengenai pembukaan <em>Civil-Military Coordination Center (CMCC)</em>, yang bertugas memfasilitasi arus bantuan keamanan dan kemanusiaan ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat kemanusiaan yang memahami proposal tersebut mengatakan bahwa “pembagian dokumen ini dilakukan terlalu dini” dan saat ini belum mencerminkan “keputusan atau kebijakan yang nyata”. Ia menyebut proposal tersebut lebih menyerupai “<em>white paper</em>” — sebuah dokumen informasi yang mengusulkan opsi atas suatu isu tertentu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika nantinya rencana resmi berdasarkan ide-ide dalam proposal itu disetujui, maka itu akan menjadi “versi hangat ulang dari apa yang telah dicoba dilakukan oleh GHF,” ujar pejabat kemanusiaan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">GHF Akan “Dilebur/Digantikan” oleh Organisasi Bantuan Lain</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan proposal yang dilihat Reuters, pusat-pusat bantuan tersebut akan difungsikan sebagai:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Gudang bantuan yang aman untuk mendistribusikan makanan, air, pasokan medis, dan bantuan lainnya langsung kepada warga sipil.</li>\r\n 	<li>Pusat logistik dan gudang yang memungkinkan kelompok bantuan menyalurkan jatah harian dan barang ke warga di dalam Gaza menggunakan truk kecil.</li>\r\n 	<li>Pusat infrastruktur untuk memulihkan air, listrik, sanitasi, serta fasilitas medis, dapur umum, dan tempat pembuatan roti massal.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Proposal tersebut juga menyebutkan bahwa GHF akan “dilebur/digantikan” oleh Palang Merah Uni Emirat Arab/Moroko dan <em>Samaritan’s Purse</em>, sebuah organisasi bantuan Kristen evangelis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Samaritan’s Purse telah diajak untuk terlibat dalam rencana pemerintah AS guna menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Kami belum mengetahui rincian spesifiknya karena rencana tersebut masih dalam pengembangan,” kata Stephen Sneed, juru bicara Samaritan’s Purse.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara GHF mengatakan bahwa rencana jangka panjang yayasan itu adalah terus menyalurkan bantuan selama masih dibutuhkan. Ia menambahkan bahwa GHF saat ini memiliki pendanaan untuk beroperasi hingga akhir November.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">GHF telah menghentikan sementara operasinya dan terakhir kali menyalurkan bantuan 13 hari lalu. Salah satu dari empat lokasi distribusinya telah dibongkar, namun juru bicara GHF mengatakan lokasi itu dapat dibuka kembali di wilayah lain di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang diplomat Barat mengatakan, di antara pertimbangan yang dibahas adalah bagaimana infrastruktur GHF — termasuk lokasi dan bantuan yang dimilikinya — dapat dialihkan dan digunakan oleh kelompok bantuan lainnya. Banyak negara Eropa menentang keterlibatan GHF dalam peran apapun di masa depan di Gaza, ujar diplomat itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Badan-badan PBB, organisasi bantuan internasional, dan para donor telah menghadiri pertemuan pertama yang diselenggarakan oleh CMCC yang dipimpin AS pada Senin lalu, kata juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Rabu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami masih melakukan pembahasan, dan komitmen kami untuk meningkatkan penyaluran bantuan demi menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan di Gaza tetap tak tergoyahkan,” kata juru bicara OCHA tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Peliputan oleh Phil Stewart, Jonathan Landay, dan Michelle Nichols; tambahan laporan oleh Alex Cornwell di Yerusalem; penulisan oleh Michelle Nichols; penyuntingan oleh Daniel Wallis.</em></p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','AS Pertimbangkan Bantuan Baru Pengganti GHF di Gaza','','publish','open','open','','as-pertimbangkan-bantuan-baru-pengganti-ghf-di-gaza','','','2025-10-24 10:48:01','2025-10-24 10:48:01','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2141',0,'post','',0),
(2142,1,'2025-10-24 10:46:29','2025-10-24 10:46:29','','ghf_kontroversial','','inherit','open','closed','','ghf_kontroversial','','','2025-10-24 10:46:29','2025-10-24 10:46:29','',2141,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/10/ghf_kontroversial.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(2143,1,'2025-10-24 10:46:58','2025-10-24 10:46:58','<h2 style=\"text-align: center;\">AS Pertimbangkan Bantuan Baru Pengganti GHF di Gaza</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><em>Oleh Phil Stewart dan Jonathan Landay</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Setelah GHF terbukti atas beragama hal kontroversialnya selama ini, AS Pertimbangkan Bantuan Baru untuk menggantikan operasional Gaza Humanitarian Foundation tersebut di Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 23 Oktober 2025 - WASHINGTON, – Amerika Serikat tengah mempertimbangkan sebuah proposal baru untuk penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza yang akan menggantikan operasi kontroversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung Washington, menurut salinan rencana yang dilihat oleh Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua pejabat AS dan satu pejabat kemanusiaan yang mengetahui rencana tersebut mengatakan bahwa proposal ini merupakan salah satu dari beberapa konsep yang sedang dipertimbangkan, seiring upaya Washington untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina yang telah dilanda perang selama dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Beberapa pendekatan sedang dipertimbangkan untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada warga Gaza — belum ada yang difinalkan,” kata seorang pejabat senior pemerintahan AS yang berbicara dengan syarat anonim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama 13 hari. Berdasarkan kesepakatan itu, sejumlah bantuan tambahan kini mulai masuk ke Gaza, di mana lembaga pemantau kelaparan dunia pada Agustus lalu memperingatkan bahwa kelaparan telah melanda wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kerangka operasional” dari proposal yang dilihat oleh Reuters disebut sebagai <em>Gaza Humanitarian Belt</em> — yakni 12 hingga 16 pusat bantuan kemanusiaan yang ditempatkan di sepanjang garis penarikan pasukan Israel di dalam Gaza. Pusat-pusat tersebut akan melayani warga di kedua sisi garis tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat-pusat itu juga akan mencakup “fasilitas rekonsiliasi sukarela” bagi para militan yang ingin menyerahkan senjata dan menerima amnesti, serta pos operasi awal bagi pasukan internasional yang direncanakan dalam misi stabilisasi untuk membantu demiliterisasi Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“PBB dan LSM di Gaza akan diwajibkan menggunakan platform yang dijalankan oleh CMCC dan akan menyalurkan barang bantuan dari pusat-pusat tersebut,” demikian isi proposal tersebut, yang juga menyebutkan bahwa tujuan akhirnya adalah agar semua bantuan di Gaza didistribusikan melalui pusat-pusat itu dalam waktu 90 hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“CMCC akan memantau dan menegakkan keamanan konvoi melalui pengawasan drone, memastikan Hamas tidak mengintervensi truk bantuan,” demikian isi dokumen itu. Israel dan AS sebelumnya menuduh Hamas mencuri bantuan, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">PBB dan Lembaga Bantuan Diperkirakan Akan Berhati-hati terhadap Rencana Ini</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">PBB dan lembaga bantuan internasional diperkirakan akan berhati-hati terhadap rencana tersebut, yang sebagian menyerupai metode GHF dalam menggunakan pusat distribusi aman dan pengawalan bersenjata untuk mengirimkan bantuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum gencatan senjata, Israel dan AS menginginkan agar PBB bekerja melalui Gaza Humanitarian Foundation, namun PBB dan lembaga bantuan menolak, dengan alasan mempertanyakan netralitas GHF dan menuduh model distribusinya telah “memiliterisasi” bantuan serta memaksa warga mengungsi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pusat-pusat bantuan yang mereka deskripsikan sangat mengkhawatirkan karena menyerupai lokasi GHF di wilayah yang dikuasai pasukan Israel,” kata seorang pejabat senior lembaga bantuan internasional yang berbicara tanpa disebut nama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Proposal tersebut mencerminkan pendekatan konseptual yang sedang dijajaki oleh AS, kata seorang pejabat AS lain. Namun, pejabat itu menegaskan bahwa rencana ini bukan satu-satunya opsi dan menolak berspekulasi tentang kemungkinan penerapannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika dimintai komentar, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) merujuk Reuters pada pernyataan yang dikeluarkannya pada Selasa lalu mengenai pembukaan <em>Civil-Military Coordination Center (CMCC)</em>, yang bertugas memfasilitasi arus bantuan keamanan dan kemanusiaan ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat kemanusiaan yang memahami proposal tersebut mengatakan bahwa “pembagian dokumen ini dilakukan terlalu dini” dan saat ini belum mencerminkan “keputusan atau kebijakan yang nyata”. Ia menyebut proposal tersebut lebih menyerupai “<em>white paper</em>” — sebuah dokumen informasi yang mengusulkan opsi atas suatu isu tertentu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika nantinya rencana resmi berdasarkan ide-ide dalam proposal itu disetujui, maka itu akan menjadi “versi hangat ulang dari apa yang telah dicoba dilakukan oleh GHF,” ujar pejabat kemanusiaan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">GHF Akan “Dilebur/Digantikan” oleh Organisasi Bantuan Lain</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan proposal yang dilihat Reuters, pusat-pusat bantuan tersebut akan difungsikan sebagai:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Gudang bantuan yang aman untuk mendistribusikan makanan, air, pasokan medis, dan bantuan lainnya langsung kepada warga sipil.</li>\r\n 	<li>Pusat logistik dan gudang yang memungkinkan kelompok bantuan menyalurkan jatah harian dan barang ke warga di dalam Gaza menggunakan truk kecil.</li>\r\n 	<li>Pusat infrastruktur untuk memulihkan air, listrik, sanitasi, serta fasilitas medis, dapur umum, dan tempat pembuatan roti massal.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Proposal tersebut juga menyebutkan bahwa GHF akan “dilebur/digantikan” oleh Palang Merah Uni Emirat Arab/Moroko dan <em>Samaritan’s Purse</em>, sebuah organisasi bantuan Kristen evangelis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Samaritan’s Purse telah diajak untuk terlibat dalam rencana pemerintah AS guna menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Kami belum mengetahui rincian spesifiknya karena rencana tersebut masih dalam pengembangan,” kata Stephen Sneed, juru bicara Samaritan’s Purse.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara GHF mengatakan bahwa rencana jangka panjang yayasan itu adalah terus menyalurkan bantuan selama masih dibutuhkan. Ia menambahkan bahwa GHF saat ini memiliki pendanaan untuk beroperasi hingga akhir November.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">GHF telah menghentikan sementara operasinya dan terakhir kali menyalurkan bantuan 13 hari lalu. Salah satu dari empat lokasi distribusinya telah dibongkar, namun juru bicara GHF mengatakan lokasi itu dapat dibuka kembali di wilayah lain di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang diplomat Barat mengatakan, di antara pertimbangan yang dibahas adalah bagaimana infrastruktur GHF — termasuk lokasi dan bantuan yang dimilikinya — dapat dialihkan dan digunakan oleh kelompok bantuan lainnya. Banyak negara Eropa menentang keterlibatan GHF dalam peran apapun di masa depan di Gaza, ujar diplomat itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Badan-badan PBB, organisasi bantuan internasional, dan para donor telah menghadiri pertemuan pertama yang diselenggarakan oleh CMCC yang dipimpin AS pada Senin lalu, kata juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Rabu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami masih melakukan pembahasan, dan komitmen kami untuk meningkatkan penyaluran bantuan demi menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan di Gaza tetap tak tergoyahkan,” kata juru bicara OCHA tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Peliputan oleh Phil Stewart, Jonathan Landay, dan Michelle Nichols; tambahan laporan oleh Alex Cornwell di Yerusalem; penulisan oleh Michelle Nichols; penyuntingan oleh Daniel Wallis.</em></p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','AS Pertimbangkan Bantuan Baru Pengganti GHF di Gaza','','inherit','closed','closed','','2141-revision-v1','','','2025-10-24 10:46:58','2025-10-24 10:46:58','',2141,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2143',0,'revision','',0),
(2144,1,'2025-10-24 10:48:01','2025-10-24 10:48:01','<h2 style=\"text-align: center;\">AS Pertimbangkan Bantuan Baru Pengganti GHF di Gaza</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><em>Oleh Phil Stewart dan Jonathan Landay</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Setelah GHF terbukti atas beragama hal kontroversialnya selama ini, AS Pertimbangkan Bantuan Baru untuk menggantikan operasional Gaza Humanitarian Foundation tersebut di Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 Oktober 2025 - WASHINGTON</a></strong>, – Amerika Serikat tengah mempertimbangkan sebuah proposal baru untuk penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza yang akan menggantikan operasi kontroversial Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung Washington, menurut salinan rencana yang dilihat oleh Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua pejabat AS dan satu pejabat kemanusiaan yang mengetahui rencana tersebut mengatakan bahwa proposal ini merupakan salah satu dari beberapa konsep yang sedang dipertimbangkan, seiring upaya Washington untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina yang telah dilanda perang selama dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Beberapa pendekatan sedang dipertimbangkan untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada warga Gaza — belum ada yang difinalkan,” kata seorang pejabat senior pemerintahan AS yang berbicara dengan syarat anonim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama 13 hari. Berdasarkan kesepakatan itu, sejumlah bantuan tambahan kini mulai masuk ke Gaza, di mana lembaga pemantau kelaparan dunia pada Agustus lalu memperingatkan bahwa kelaparan telah melanda wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kerangka operasional” dari proposal yang dilihat oleh Reuters disebut sebagai <em>Gaza Humanitarian Belt</em> — yakni 12 hingga 16 pusat bantuan kemanusiaan yang ditempatkan di sepanjang garis penarikan pasukan Israel di dalam Gaza. Pusat-pusat tersebut akan melayani warga di kedua sisi garis tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat-pusat itu juga akan mencakup “fasilitas rekonsiliasi sukarela” bagi para militan yang ingin menyerahkan senjata dan menerima amnesti, serta pos operasi awal bagi pasukan internasional yang direncanakan dalam misi stabilisasi untuk membantu demiliterisasi Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“PBB dan LSM di Gaza akan diwajibkan menggunakan platform yang dijalankan oleh CMCC dan akan menyalurkan barang bantuan dari pusat-pusat tersebut,” demikian isi proposal tersebut, yang juga menyebutkan bahwa tujuan akhirnya adalah agar semua bantuan di Gaza didistribusikan melalui pusat-pusat itu dalam waktu 90 hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“CMCC akan memantau dan menegakkan keamanan konvoi melalui pengawasan drone, memastikan Hamas tidak mengintervensi truk bantuan,” demikian isi dokumen itu. Israel dan AS sebelumnya menuduh Hamas mencuri bantuan, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">PBB dan Lembaga Bantuan Diperkirakan Akan Berhati-hati terhadap Rencana Ini</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">PBB dan lembaga bantuan internasional diperkirakan akan berhati-hati terhadap rencana tersebut, yang sebagian menyerupai metode GHF dalam menggunakan pusat distribusi aman dan pengawalan bersenjata untuk mengirimkan bantuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum gencatan senjata, Israel dan AS menginginkan agar PBB bekerja melalui Gaza Humanitarian Foundation, namun PBB dan lembaga bantuan menolak, dengan alasan mempertanyakan netralitas GHF dan menuduh model distribusinya telah “memiliterisasi” bantuan serta memaksa warga mengungsi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pusat-pusat bantuan yang mereka deskripsikan sangat mengkhawatirkan karena menyerupai lokasi GHF di wilayah yang dikuasai pasukan Israel,” kata seorang pejabat senior lembaga bantuan internasional yang berbicara tanpa disebut nama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Proposal tersebut mencerminkan pendekatan konseptual yang sedang dijajaki oleh AS, kata seorang pejabat AS lain. Namun, pejabat itu menegaskan bahwa rencana ini bukan satu-satunya opsi dan menolak berspekulasi tentang kemungkinan penerapannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika dimintai komentar, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) merujuk Reuters pada pernyataan yang dikeluarkannya pada Selasa lalu mengenai pembukaan <em>Civil-Military Coordination Center (CMCC)</em>, yang bertugas memfasilitasi arus bantuan keamanan dan kemanusiaan ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pejabat kemanusiaan yang memahami proposal tersebut mengatakan bahwa “pembagian dokumen ini dilakukan terlalu dini” dan saat ini belum mencerminkan “keputusan atau kebijakan yang nyata”. Ia menyebut proposal tersebut lebih menyerupai “<em>white paper</em>” — sebuah dokumen informasi yang mengusulkan opsi atas suatu isu tertentu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika nantinya rencana resmi berdasarkan ide-ide dalam proposal itu disetujui, maka itu akan menjadi “versi hangat ulang dari apa yang telah dicoba dilakukan oleh GHF,” ujar pejabat kemanusiaan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">GHF Akan “Dilebur/Digantikan” oleh Organisasi Bantuan Lain</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan proposal yang dilihat Reuters, pusat-pusat bantuan tersebut akan difungsikan sebagai:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Gudang bantuan yang aman untuk mendistribusikan makanan, air, pasokan medis, dan bantuan lainnya langsung kepada warga sipil.</li>\r\n 	<li>Pusat logistik dan gudang yang memungkinkan kelompok bantuan menyalurkan jatah harian dan barang ke warga di dalam Gaza menggunakan truk kecil.</li>\r\n 	<li>Pusat infrastruktur untuk memulihkan air, listrik, sanitasi, serta fasilitas medis, dapur umum, dan tempat pembuatan roti massal.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Proposal tersebut juga menyebutkan bahwa GHF akan “dilebur/digantikan” oleh Palang Merah Uni Emirat Arab/Moroko dan <em>Samaritan’s Purse</em>, sebuah organisasi bantuan Kristen evangelis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Samaritan’s Purse telah diajak untuk terlibat dalam rencana pemerintah AS guna menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Kami belum mengetahui rincian spesifiknya karena rencana tersebut masih dalam pengembangan,” kata Stephen Sneed, juru bicara Samaritan’s Purse.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara GHF mengatakan bahwa rencana jangka panjang yayasan itu adalah terus menyalurkan bantuan selama masih dibutuhkan. Ia menambahkan bahwa GHF saat ini memiliki pendanaan untuk beroperasi hingga akhir November.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">GHF telah menghentikan sementara operasinya dan terakhir kali menyalurkan bantuan 13 hari lalu. Salah satu dari empat lokasi distribusinya telah dibongkar, namun juru bicara GHF mengatakan lokasi itu dapat dibuka kembali di wilayah lain di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang diplomat Barat mengatakan, di antara pertimbangan yang dibahas adalah bagaimana infrastruktur GHF — termasuk lokasi dan bantuan yang dimilikinya — dapat dialihkan dan digunakan oleh kelompok bantuan lainnya. Banyak negara Eropa menentang keterlibatan GHF dalam peran apapun di masa depan di Gaza, ujar diplomat itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Badan-badan PBB, organisasi bantuan internasional, dan para donor telah menghadiri pertemuan pertama yang diselenggarakan oleh CMCC yang dipimpin AS pada Senin lalu, kata juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Rabu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami masih melakukan pembahasan, dan komitmen kami untuk meningkatkan penyaluran bantuan demi menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan di Gaza tetap tak tergoyahkan,” kata juru bicara OCHA tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Peliputan oleh Phil Stewart, Jonathan Landay, dan Michelle Nichols; tambahan laporan oleh Alex Cornwell di Yerusalem; penulisan oleh Michelle Nichols; penyuntingan oleh Daniel Wallis.</em></p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','AS Pertimbangkan Bantuan Baru Pengganti GHF di Gaza','','inherit','closed','closed','','2141-revision-v1','','','2025-10-24 10:48:01','2025-10-24 10:48:01','',2141,'https://rezaervani.com/palestina/?p=2144',0,'revision','',0),
