<h2 style="text-align: center;">Knesset Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/" target="_blank" rel="noopener"><strong>rezaervani.com - 22 Oktober 2025</strong></a> - Parlemen Israel Setujui Undang-undang Pencaplokan Tepi Barat, justru saat semua mata sedang tertuju ke Gencatan Senjata Gaza. Ini semakin menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa Israel tidak akan pernah membiarkan Palestina Merdeka.</p>
<p style="text-align: justify;">Kanal 12 Israel melaporkan bahwa Knesset pada hari Rabu telah menyetujui dalam pembahasan pendahuluan rancangan undang-undang untuk memberlakukan kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki.</p>
<p style="text-align: justify;">Saluran tersebut menjelaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut mendapat dukungan dari 25 suara berbanding 24 suara yang menolak.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam komentar pertamanya atas keputusan itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengatakan, “Waktu untuk memberlakukan kedaulatan atas Tepi Barat telah tiba.”</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, Partai Likud yang memimpin koalisi pemerintahan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedaulatan sejati atas Tepi Barat tidak akan tercapai melalui apa yang disebutnya sebagai “undang-undang pertunjukan yang bertujuan merusak hubungan kami dengan Washington dan pencapaian yang telah diraih.”</p>
<p style="text-align: justify;">Partai tersebut menambahkan, “Kami memperkuat permukiman setiap hari melalui tindakan, anggaran, pembangunan, dan industri — bukan dengan kata-kata.”</p>
<p style="text-align: justify;">Banyak anggota pemerintah Israel mendorong penerapan kedaulatan atas Tepi Barat, yang akan menghalangi pembentukan negara Palestina.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebelumnya, radio Israel menyebut bahwa pemerintah pendudukan khawatir pengesahan undang-undang untuk memperkuat pendudukan di Tepi Barat akan memicu krisis dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada 23 Juli lalu, Knesset telah menyetujui sebuah usulan untuk mencaplok Tepi Barat dengan dukungan 71 anggota dari total 120 anggota parlemen.</p>
<p style="text-align: justify;">Langkah ini mendapat kecaman dari Kepresidenan Palestina. Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyebutnya sebagai langkah yang batal, tidak sah, dan merusak peluang perdamaian serta solusi dua negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Akhir September lalu, surat kabar <em>The Times of Israel</em> melaporkan dari seorang pejabat Israel bahwa “pemerintahan Presiden Trump telah memperingatkan Tel Aviv secara diam-diam agar tidak mencaplok Tepi Barat yang diduduki, sebagai tanggapan atas keputusan sejumlah negara Barat yang mengakui Negara Palestina.”</p>
<p style="text-align: justify;">Pejabat senior Israel itu, sebagaimana disebutkan oleh surat kabar tersebut, menegaskan bahwa Tel Aviv tidak menganggap peringatan itu sebagai “akhir dari perdebatan,” dan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional — bermaksud membahas masalah ini dengan Trump.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber: <a href="https://www.aljazeera.net/" target="_blank" rel="noopener">Al Jazeera</a></p>