<h2 style="text-align: center;"><strong>Mengapa Neoliberalisme Tidak Dapat Membangun Perdamaian</strong></h2>
<h3 style="text-align: center;">Oleh Samer Jaber (Aktivis Politik dan Peneliti)</h3>
<p style="text-align: center;"><em>Proposal-proposal neoliberalisme untuk perdamaian di Gaza, Donbas Ukraina, dan Dataran Tinggi Golan Suriah ditakdirkan untuk gagal.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Selama setahun terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengejar "pembangunan perdamaian" di seluruh dunia. Fitur menonjol dari upayanya adalah keyakinan bahwa ancaman atau imbalan ekonomi dapat menyelesaikan konflik. Baru-baru ini, pemerintahannya telah mengajukan rencana pembangunan ekonomi sebagai bagian dari mediasi perdamaian untuk perang genosida Israel di Gaza, perang di Ukraina, dan konflik antara Israel dan Suriah.</p>
<p style="text-align: justify;">Meskipun beberapa orang mungkin melihat pendekatan "bisnis" Trump terhadap "pembangunan perdamaian" sebagai hal yang unik, namun sebenarnya tidak. Keyakinan yang keliru bahwa pembangunan ekonomi dapat menyelesaikan konflik telah menjadi ciri khas dari inisiatif perdamaian neoliberal Barat di Global Selatan selama beberapa dekade terakhir.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Palestina yang diduduki adalah contoh nyata</h3>
<p style="text-align: justify;">Pada awal 1990-an, ketika "proses perdamaian" dimulai, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres mulai mengadvokasi "perdamaian ekonomi" sebagai bagian darinya. Dia menjual visinya tentang "Timur Tengah Baru" sebagai tatanan regional baru yang akan menjamin keamanan dan pembangunan ekonomi untuk semua.</p>
<p style="text-align: justify;">Proyek tersebut bertujuan untuk menempatkan Israel di pusat ekonomi dunia Arab melalui infrastruktur regional — transportasi, energi, dan zona industri. Solusi Peres untuk "konflik Israel-Palestina" adalah integrasi ekonomi Palestina. Warga Palestina dijanjikan pekerjaan, investasi, dan peningkatan standar hidup.</p>
<p style="text-align: justify;">Argumennya adalah bahwa pembangunan ekonomi dan kerja sama akan mendorong stabilitas dan kepentingan bersama antara Israel dan Palestina. Tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, ketika pendudukan terus mengakar setelah Kesepakatan Oslo yang dimediasi AS dan pembentukan Otoritas Palestina (PA), kemarahan di jalanan Palestina tumbuh dan akhirnya menyebabkan pecahnya Intifada kedua.</p>
<p style="text-align: justify;">Pendekatan neoliberal ini diuji lagi oleh Kuartet — yang terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, AS, dan Rusia — dan utusannya Tony Blair pada tahun 2007. Pada saat itu, ekonomi Palestina telah runtuh, kehilangan 40 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam delapan tahun dan menjerumuskan 65 persen populasi ke dalam kemiskinan.</p>
<p style="text-align: justify;">"Solusi" Blair adalah mengusulkan 10 proyek ekonomi "dampak cepat" dan mengumpulkan dana untuk mereka di Barat. Ini berjalan beriringan dengan kebijakan Perdana Menteri Palestina saat itu Salam Fayyad, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai "Fayyadisme".</p>
<p style="text-align: justify;">Fayyadisme dijual kepada warga Palestina sebagai jalur menuju negara melalui pembangunan institusi dan pertumbuhan ekonomi. Fayyad berfokus pada menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek di Tepi Barat yang diduduki sambil secara bersamaan membangun kembali aparatus keamanan Palestina untuk memenuhi tuntutan keamanan Israel.</p>
<p style="text-align: justify;">Model perdamaian ekonomi ini tidak pernah mengatasi akar penyebab stagnasi ekonomi Palestina: pendudukan Israel. Bahkan Bank Dunia memperingatkan bahwa investasi tanpa penyelesaian politik yang mengakhiri kontrol Israel akan gagal dalam jangka menengah dan panjang. Namun pendekatan ini tetap berlanjut.</p>
<p style="text-align: justify;">Ada warga Palestina yang mendapat manfaat dari hal itu, tetapi mereka bukanlah warga Palestina biasa. Mereka adalah elit yang sempit: pejabat keamanan yang memperoleh akses istimewa ke lembaga keuangan, kontraktor yang terikat dengan pasar Israel, dan segelintir investor besar. Bagi populasi yang lebih luas, standar hidup tetap tidak pasti.</p>
<p style="text-align: justify;">Daripada mempersiapkan warga Palestina untuk kenegaraan, Fayyadisme menggantikan pembebasan dengan manajemen, kedaulatan dengan koordinasi keamanan, dan hak-hak kolektif dengan konsumsi individual.</p>
<p style="text-align: justify;">Pendekatan ekonomi terhadap resolusi konflik ini hanya memberi Israel waktu untuk memperkuat perusahaan kolonialnya dengan memperluas pemukimannya di tanah Palestina.</p>
<p style="text-align: justify;">Rencana ekonomi terbaru untuk Gaza, yang dipresentasikan oleh penasihat dan menantu laki-laki Trump Jared Kushner, juga tidak mungkin membawa kemakmuran ekonomi kepada warga Palestina. Proyek tersebut mencerminkan dua dinamika yang sangat kontradiktif: ia menonjolkan peluang untuk investasi dan keuntungan bagi oligarki global dan regional sambil secara sistematis mengabaikan hak-hak nasional dan kemanusiaan fundamental rakyat Palestina.</p>
<p style="text-align: justify;">Keamanan dibingkai secara eksklusif seputar kebutuhan kekuatan pendudukan, sementara warga Palestina dikompartementalisasi, disekuritisasi, dan diawasi — direduksi menjadi tenaga kerja yang depolitisasi yang dilucuti dari identitas sosial dan nasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Pendekatan ini memandang orang sebagai individu daripada sebagai bangsa atau komunitas yang terbentuk secara historis. Di bawah logika ini, individu diharapkan menerima penindasan dan perampasan hak begitu mereka memperoleh pekerjaan dan meningkatkan standar hidup mereka.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Strategi-strategi ini gagal membangun perdamaian bukan hanya di Palestina.</h3>
<p style="text-align: justify;">Di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, AS telah mengusulkan perluasan zona demiliterisasi dan mengubahnya menjadi zona ekonomi bersama, yang menampilkan resor ski. Pendekatan AS tampaknya dirancang tidak hanya untuk menekan Suriah agar melepaskan hak kedaulatannya atas wilayah tersebut, tetapi juga untuk membingkainya kembali sebagai proyek keamanan dengan cara yang terutama menguntungkan Israel. Di bawah kerangka kerja ini, AS akan bertindak sebagai penjamin keamanan. Namun, aliansinya yang erat dengan Israel meragukan ketidakberpihakannya dan niat sebenarnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Di Ukraina, AS telah mengusulkan zona ekonomi bebas di bagian wilayah Donbas, dari mana tentara Ukraina harus mundur. Ini akan memungkinkan Moskow untuk memperluas pengaruhnya tanpa konfrontasi militer langsung, menciptakan zona penyangga yang menguntungkan kepentingan keamanan Rusia.</p>
<p style="text-align: justify;">Donbas secara historis telah menjadi salah satu basis industri Ukraina, dan mengubahnya menjadi zona ekonomi bebas akan merampas Ukraina dari sumber daya ekonomi yang kritis. Juga tidak ada jaminan bahwa tentara Rusia tidak akan maju setelah penarikan Ukraina dan mengambil seluruh wilayah.</p>
<p style="text-align: justify;">"Solusi" neoliberal ini untuk konflik di Gaza, Donbas, dan Dataran Tinggi Golan ditakdirkan untuk gagal seperti inisiatif perdamaian yang didorong secara ekonomi pada tahun 1990-an dan 2000-an di Palestina yang diduduki.</p>
<p style="text-align: justify;">Masalah utamanya adalah bahwa AS tidak dapat benar-benar memberikan jaminan yang kredibel bahwa wilayah-wilayah tersebut akan tetap stabil, sehingga investor dapat mengamankan pengembalian investasi mereka. Itu karena tidak ada penyelesaian politik yang solid yang akan ada, mengingat fakta bahwa proposal-proposal ini mengabaikan kepentingan politik, budaya, dan yang paling penting, kepentingan nasional orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah ini. Akibatnya, tidak ada investor serius atau independen yang akan mengalokasikan modal untuk pengaturan semacam itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Bangsa-bangsa tidak terdiri dari konsumen atau pekerja; mereka terdiri dari orang-orang dengan identitas bersama dan aspirasi nasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Insentif ekonomi harus mengikuti, bukan mendahului, resolusi politik yang mengamankan penentuan nasib sendiri masyarakat adat. Oleh karena itu, setiap kerangka kerja resolusi konflik yang mengabaikan hak-hak kolektif dan hukum internasional pasti akan gagal. Penyelesaian politik harus memprioritaskan hak-hak ini, sebuah persyaratan yang bertentangan langsung dengan logika neoliberalisme.</p>
Sumber : <a href="https://aljazeera.com" target="_blank" rel="noopener">Al Jazeera</a>