<h2 style="text-align: center;">Kejahatan Baru Israel: UU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Yerusalem Terjajah</strong> – Komite Keamanan Nasional di Knesset Israel telah menyetujui, dalam pembacaan pendahuluan, rancangan undang-undang yang memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap para tawanan Palestina dan mereka yang oleh Tel Aviv disebut sebagai “teroris”. Langkah ini memicu gelombang perdebatan politik dan hak asasi manusia, baik di dalam Israel maupun di luar negeri.</p>
<p style="text-align: justify;">Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota parlemen dari Partai <em>Kebesaran Yahudi</em> (Otzma Yehudit), Limor Son Har Melech, kini telah dialihkan ke sidang pleno Knesset untuk dibahas dan dipungut suara dalam tiga tahap pembacaan sebelum dapat diberlakukan sesuai dengan prosedur legislatif yang berlaku.</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah pemungutan suara, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu — yang sedang dicari oleh Pengadilan Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza — atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Ia menyebutnya sebagai “mimpi yang menjadi kenyataan” dan menegaskan bahwa dinas keamanan dalam negeri (<em>Shin Bet</em> atau <em>Shabak</em>) tidak akan memiliki kewenangan untuk menilai penerapan undang-undang itu secara kebijakan internal.</p>

<h3 style="text-align: justify;"><strong>Apa Isi Rancangan Undang-Undang Ini?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Pembahasan rancangan undang-undang tersebut sempat ditunda pada September lalu atas permintaan Koordinator Urusan Tawanan, Gal Hirsch, karena kekhawatiran bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina akan membalas dengan mengeksekusi tawanan Israel jika undang-undang itu disahkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut naskah penjelasan yang menyertai rancangan tersebut, siapa pun yang terbukti membunuh warga Israel dengan motif nasionalis akan dijatuhi hukuman mati <strong>secara wajib</strong>, tanpa pertimbangan hakim, dan putusan akan dieksekusi berdasarkan suara mayoritas hakim <strong>tanpa kemungkinan pengurangan hukuman</strong> setelah vonis akhir dijatuhkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Perkembangan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan di kalangan politik dan keamanan Israel mengenai manfaat serta dampak undang-undang tersebut. Sejumlah pejabat dan pakar memperingatkan bahwa pengesahannya dapat memperburuk ketegangan dan memicu gelombang eskalasi baru di wilayah Palestina.</p>

<h3 style="text-align: justify;"><strong>Sikap Pemerintah Netanyahu terhadap RUU Hukuman Mati bagi Tawanan Palestina</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Pemerintahan Netanyahu menyambut baik langkah Komite Keamanan Nasional yang menyetujui rancangan undang-undang ini. Dalam sesi tersebut, Koordinator Urusan Tawanan dan Orang Hilang di Kantor Perdana Menteri, Gal Hirsch, mengatakan bahwa Netanyahu mendukung undang-undang baru itu. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Netanyahu menentang pembahasannya karena khawatir akan membahayakan nyawa tawanan Israel yang berada di tangan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) selama negosiasi pertukaran tawanan.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, Hirsch menambahkan bahwa “keadaan telah berubah” dan bahwa Israel kini telah “mempersempit ruang gerak militer dan politik Hamas”. Ia juga menegaskan bahwa perdana menteri mendukung pemberian wewenang kepada Koordinator Urusan Tawanan untuk mengajukan laporan rahasia ke pengadilan guna meminta penyesuaian hukuman dalam kasus-kasus tertentu.</p>
<p style="text-align: justify;">Tetapi Ben-Gvir dengan tegas menolak usulan itu, sambil menyatakan bahwa “siapa pun yang membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua harus menghadapi satu hukuman saja — hukuman mati”. Ia menegaskan bahwa partainya, <em>Kebesaran Yahudi</em>, tidak akan menerima pengecualian apa pun dalam penerapan undang-undang tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah rancangan itu disetujui dalam pembacaan pendahuluan, Ben-Gvir menulis di platform <em>X</em> (sebelumnya Twitter) bahwa ia “sepenuhnya mendukung” rancangan itu, menekankan bahwa pengadilan “tidak boleh memiliki kewenangan apa pun untuk mempertimbangkan penerapan hukuman”. Ia menulis: “Siapa pun yang melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman mati, dan hanya itu.”</p>
<p style="text-align: justify;">Ben-Gvir juga mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu atas dukungannya terhadap rancangan tersebut. Sebelumnya, dalam pertemuan fraksi partainya pada 20 Oktober lalu, Ben-Gvir mengancam bahwa jika rancangan undang-undang itu tidak diajukan dalam waktu tiga minggu, partainya akan menghentikan dukungan terhadap rancangan undang-undang koalisi pemerintahan hingga RUU ini dimasukkan ke dalam agenda Knesset.</p>
<p style="text-align: justify;">Ia menambahkan bahwa perjanjian koalisi antara partainya dan Partai Likud secara eksplisit mencantumkan kewajiban untuk memberlakukan undang-undang hukuman mati selama masa jabatan pemerintahan saat ini. Ia menuduh Partai Likud pimpinan Netanyahu telah menunda-nunda pengesahannya sebelum perang di Gaza dimulai.</p>
<p style="text-align: justify;">Langkah legislatif yang memanas ini muncul sementara Ben-Gvir terus melancarkan kampanye terhadap para tawanan Palestina — dengan menggerebek penjara, memperketat kondisi mereka, dan mengancam untuk melaksanakan hukuman mati terhadap mereka.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sumber:</strong> <a href="https://www.aljazeera.net/" target="_blank" rel="noopener">Al Jazeera</a></p>