(1067,1,'2025-09-22 07:46:50','2025-09-22 07:46:50','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"335\">Konferensi Solusi Dua Negara Dimulai di New York</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kantor Berita Palestina, Wafa hari ini menginformasikan bahwa Konferensi Solusi Dua Negara Dimulai di New York</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"335\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 22 September 2025</a> - Di tengah penantian akan adanya pengakuan lebih lanjut, hari ini Senin (22/9/2025) di New York dimulai konferensi internasional tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah Palestina secara damai dan melaksanakan solusi dua negara, dengan harapan bertambahnya jumlah negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"337\" data-end=\"489\">Konferensi ini dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, dengan partisipasi banyak negara anggota PBB serta organisasi internasional dan regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"491\" data-end=\"747\">Acara akan dibuka dengan pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron, dilanjutkan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, kemudian Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Ketua Majelis Umum Annalena Baerbock, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"749\" data-end=\"866\">Konferensi dimulai pukul 15.00 waktu New York (22.00 waktu Yerusalem) dan diperkirakan berlangsung selama tiga jam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"868\" data-end=\"1466\">Sebelumnya, pada 19 September, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengizinkan Presiden Mahmoud Abbas menyampaikan pidato melalui rekaman video dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di New York. Resolusi yang didukung 145 negara ini memberi hak bagi Palestina untuk menyampaikan pernyataan melalui video atau rekaman di berbagai sesi konferensi tingkat tinggi mengenai penyelesaian masalah Palestina dan solusi dua negara. Resolusi itu juga memungkinkan Palestina menyampaikan pernyataan rekaman di forum-forum internasional lainnya yang diselenggarakan di bawah naungan Majelis Umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1468\" data-end=\"1703\">Majelis Umum menyatakan penyesalan atas keputusan Amerika Serikat yang menolak memberi visa kepada perwakilan Palestina, bahkan mencabut visa yang sudah diberikan, sehingga mereka terhalang hadir langsung dalam Sidang Umum PBB ke-80.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1705\" data-end=\"1741\"><strong data-start=\"1705\" data-end=\"1739\">Deklarasi New York: Peta Jalan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1743\" data-end=\"1953\">Arab Saudi dan Prancis sebelumnya telah memimpin pertemuan persiapan untuk konferensi ini di markas besar PBB pada April dan Mei 2025. Dibentuk kelompok kerja khusus untuk menyiapkan agenda dan hasil konkret.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1955\" data-end=\"2252\">Konferensi solusi dua negara awalnya direncanakan pada Juni 2025, tetapi ditunda akibat perang Israel–Iran. Prancis dan Saudi kemudian memutuskan menggelarnya dalam dua tahap: pertama pada 28 Juli 2025 di New York pada tingkat menteri luar negeri, yang menghasilkan dokumen “Deklarasi New York”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2254\" data-end=\"2430\">Deklarasi itu menegaskan sikap dan komitmen internasional terkait proses perdamaian, termasuk langkah konkret, terjadwal, dan tidak dapat dibatalkan menuju solusi dua negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2432\" data-end=\"2649\">Deklarasi juga menekankan perlunya aksi kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, penarikan Israel dari Gaza dan menyerahkannya kepada Otoritas Palestina dengan prinsip “satu pemerintahan, satu hukum, satu senjata”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2651\" data-end=\"2982\">Deklarasi menegaskan bahwa perang, pendudukan, dan pengusiran paksa tidak akan menghasilkan perdamaian maupun keamanan, dan hanya solusi politik yang dapat mencapainya. Penyelesaian konflik Palestina–Israel dan pelaksanaan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk memenuhi aspirasi sah rakyat sesuai hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2984\" data-end=\"3257\">Dokumen itu juga menekankan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari negara Palestina dan harus disatukan dengan Tepi Barat. Ditekankan pula perlunya segera membentuk komite administratif transisi di Gaza setelah gencatan senjata di bawah naungan Otoritas Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3259\" data-end=\"3751\">Deklarasi menyerukan dukungan politik dan finansial bagi Otoritas Palestina untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, melaksanakan program reformasi, serta menjalankan tanggung jawab di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Ditekankan juga pentingnya pembebasan segera dana pajak Palestina yang ditahan, penyusunan mekanisme baru untuk penyaluran pendapatan, integrasi penuh Palestina ke dalam sistem moneter dan keuangan internasional, serta jaminan hubungan perbankan yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3753\" data-end=\"4003\">Deklarasi juga menuntut pelestarian status hukum dan sejarah tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem, serta penerapan langkah pembatasan terhadap pemukim ekstremis yang melakukan kekerasan dan pihak-pihak yang mendukung permukiman ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4005\" data-end=\"4294\">Israel diminta membuat komitmen jelas pada solusi dua negara, termasuk pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan layak, menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina, menghentikan seluruh aktivitas permukiman, perampasan tanah, dan aneksasi, serta menghentikan kekerasan pemukim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4296\" data-end=\"4480\">Deklarasi menegaskan bahwa koeksistensi dan hubungan normal antarbangsa di kawasan hanya mungkin tercapai dengan mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina yang berdaulat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4482\" data-end=\"4699\">Pada 12 September lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi “Deklarasi New York” dengan dukungan mayoritas besar, yaitu 142 suara, yang menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara dan berdirinya negara Palestina merdeka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4701\" data-end=\"4740\"><strong data-start=\"4701\" data-end=\"4738\">Pengakuan Baru terhadap Palestina</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4742\" data-end=\"4984\">Pertemuan hari ini di New York pada tingkat kepala negara berlangsung di saat penting, di tengah agresi Israel yang berlanjut di Gaza serta meningkatnya kolonisasi dan serangan pasukan Israel serta pemukim di Tepi Barat, termasuk Yerusalem.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4986\" data-end=\"5182\">Diperkirakan beberapa negara akan mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina selama konferensi ini, yaitu Malta, Luksemburg, Prancis, Selandia Baru, Armenia, Belgia, San Marino, dan Andorra.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5184\" data-end=\"5406\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sehari sebelumnya, empat negara sudah menyatakan pengakuan resmi, yakni Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia. Dengan demikian jumlah negara yang mengakui Palestina kini mencapai 153 dari total 193 negara anggota PBB.</p>\r\n<p data-start=\"5184\" data-end=\"5406\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://wafa.ps\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Palestina Wafa</a></p>','Konferensi Solusi Dua Negara Dimulai di New York','','inherit','closed','closed','','1063-revision-v1','','','2025-09-22 07:46:50','2025-09-22 07:46:50','',1063,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1067',0,'revision','',0),
(1068,1,'2025-09-22 07:53:42','2025-09-22 07:53:42','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"80\" data-end=\"552\">Gaza Berdarah, Israel Bidik Aneksasi Tepi Barat</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Genosida Gaza masih berlangsung dengan brutal oleh tentara Zionis, kini Tentara Israel juga Bidik Aneksasi Tepi Barat, yang semakin membuka kedok apa yang sebenarnya yang mereka rencanakan sejak lama</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"80\" data-end=\"552\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 22 September 2025</a> - Di tengah genosida dan kehancuran di Gaza yang mencapai tingkat belum pernah terjadi sebelumnya, Israel kini tampaknya bergerak menuju langkah berikutnya — skenario akhir ala Gaza yang diterapkan di Tepi Barat. Ketegangan meningkat baik di kawasan maupun dunia terkait kemungkinan deklarasi sepihak Israel untuk menganeksasi Tepi Barat yang diduduki. Jika itu terjadi, langkah ini akan menjadi titik balik besar dalam perjalanan konflik Arab–Israel atas tanah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"554\" data-end=\"928\">“Ada kekhawatiran serius dan nyata bahwa dalam beberapa hari mendatang Israel mungkin mengumumkan aneksasi Tepi Barat. Aneksasi ini merupakan bagian inti dari proyek politik dua partai utama sekutu Likud dalam pemerintahan ekstremis yang dipimpin Netanyahu,” kata Qadura Fares, mantan menteri Palestina dan anggota Dewan Legislatif, dalam percakapan telepon dari Ramallah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"930\" data-end=\"1252\">Pada saat yang sama, kita menyaksikan perubahan bersejarah ketika negara-negara Barat yang selama ini mendukung Israel mulai mengambil sikap berbeda, satu per satu mengakui Negara Palestina. Suara-suara kuat dari Barat ini juga memperingatkan Israel secara langsung agar tidak melakukan aneksasi sepihak atas Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1254\" data-end=\"1566\">“Pemerintah Israel saat ini punya dua opsi. Ia bisa merespons secara diplomatis terhadap negara-negara yang mengakui Palestina, atau ia bisa mendeklarasikan aneksasi Tepi Barat sebagai hukuman kolektif terhadap negara-negara itu,” kata Alon Liel, mantan diplomat senior Israel, dalam sebuah percakapan singkat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1568\" data-end=\"2267\">Bagi banyak orang Israel, ini dilihat sebagai momen untuk mengubah realitas di lapangan — memanfaatkan pengakuan Barat terhadap Palestina sebagai alasan untuk bergerak lebih dalam ke Tepi Barat. Semua yang mereka lakukan di Gaza selama ini mendapat restu dari pemerintahan Trump, namun mereka menyadari era emas itu tidak akan kembali. Dengan dukungan luar biasa yang diberikan Trump, aneksasi penuh dianggap tepat oleh kalangan sayap kanan Israel. Seperti ditulis Jason Shvili di surat kabar sayap kanan Israel HaYom: “Tidak ada pemerintahan AS, baik Demokrat maupun Republik, yang lebih menerima gagasan perpanjangan kedaulatan Israel ke Yudea dan Samaria. Maka aneksasi harus segera dilakukan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2269\" data-end=\"2602\">“Apa yang mereka coba lakukan? Merusak hubungan internasional kita lebih jauh? Yang akan kita dapat hanya kecaman internasional lebih serius atas sesuatu yang tidak punya kelayakan,” kata Yair Lapid awal bulan ini. Ia menyebut seruan pengambilalihan Tepi Barat sebagai “provokasi lain terhadap dunia yang sudah berbalik dari kita.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2604\" data-end=\"2875\">Menurut Alon Liel, ada bagian lain masyarakat Israel yang berpikir berbeda. “Kelompok religius di Israel tidak peduli dengan dunia — apakah kita kehilangan dukungan dunia atau tidak, mereka menganggap dunia antisemit bagaimanapun. Israel benar-benar terbelah,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2877\" data-end=\"3177\">Qadura Fares menegaskan Tepi Barat adalah wilayah yang diduduki — dan akan tetap demikian terlepas dari perintah aneksasi apa pun. Karena itu rakyat Palestina berhak melawan pendudukan, dan aneksasi apa pun akan ilegal, menambah daftar panjang pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3179\" data-end=\"3685\">Langkah-langkah Israel di Gaza — mendorong penduduk keluar dan menghancurkan perlawanan — dan di Tepi Barat, seperti penghancuran kamp pengungsi Nour Shams dan Jenin, perluasan permukiman ilegal, serta memutus integritas geografis kawasan, mengikuti pola yang sama. Semuanya menjadikan negara Palestina di wilayah yang diduduki 1967 mustahil. Hal itu membunuh semua peluang solusi dua negara dan membuka jalan bagi pencabutan total rakyat Palestina, meninggalkan tanah itu sepenuhnya untuk negara Yahudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3687\" data-end=\"4432\">Israel sedang memanfaatkan tiga tahun tersisa dari pemerintahan AS saat ini. Dalam jendela waktu ini, yang mustahil menjadi mungkin — sebuah musim yang kecil kemungkinan terulang di masa depan. Namun akhir dari perjuangan delapan dekade rakyat Palestina akan jauh lebih panjang dari tiga tahun ini. Mantan duta besar Israel Alon Liel juga menilai peluang AS mendukung Israel dalam langkah ini tinggi. Tetapi ia menambahkan: “Ketakutan nyata dalam pemerintahan sekarang adalah ancaman aneksasi terhadap Kesepakatan Abraham. Pencapaian perjanjian itu dan hubungan dengan UEA serta Bahrain dikaitkan dengan Netanyahu. Menguasai Tepi Barat bisa mengancam masa depan kesepakatan itu, yang dianggap sebagai pencapaian diplomatik terbesar Netanyahu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4434\" data-end=\"5000\">Aneksasi Tepi Barat sejak lama menjadi visi sentral bagi masa depan negara Yahudi menurut agenda Israel, namun waktu menjadi kunci. Seperti terlihat hari demi hari di Gaza, Israel telah memaksa sebagian besar penduduk ke selatan, memusatkan mereka di wilayah sempit dan mengosongkan area luas dari warga Palestina. Tindakan ini tampak ditujukan untuk pengusiran, mendorong warga Gaza meninggalkan tanah mereka menuju Mesir sebagai bagian dari strategi Israel Raya, sebuah visi yang berulang kali disebut sejumlah menteri dalam koalisi pemerintahan Israel saat ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5002\" data-end=\"5449\">Membawa Tepi Barat secara resmi di bawah kedaulatan Israel akan melengkapi gambaran itu — menyatukan tanah Palestina historis di bawah otoritas negara Yahudi. “Aneksasi Tepi Barat terkait dengan rencana lain dalam agenda Israel, yaitu pemindahan rakyat Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem ke Yordania,” kata Qadura Fares. “Ini merugikan kedaulatan Yordania, dan semua negara Arab harus mengambil sikap tegas untuk merespons Israel,” tambahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5451\" data-end=\"5689\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Oposisi Israel yang dipimpin Yair Lapid dari Partai Yesh Atid menolak kemungkinan langkah aneksasi ini. Namun kekhawatiran Lapid bukanlah penolakan mendasar terhadap ide aneksasi, melainkan soal waktunya dan beban diplomatik yang berat.</p>\r\n<p data-start=\"5451\" data-end=\"5689\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Gaza Berdarah, Israel Bidik Aneksasi Tepi Barat','','publish','open','open','','gaza-berdarah-israel-bidik-aneksasi-tepi-barat','','','2025-09-22 07:53:42','2025-09-22 07:53:42','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1068',0,'post','',0),
(1069,1,'2025-09-22 07:53:17','2025-09-22 07:53:17','Pasukan Israel menggerebek Kamp Pengungsi el-Amari, yang terletak di selatan kota Ramallah di Tepi Barat pada 14 September 2025. [Issam Rimawi – Anadolu Agency]','aneksasi_tepi_barat','Pasukan Israel menggerebek Kamp Pengungsi el-Amari, yang terletak di selatan kota Ramallah di Tepi Barat pada 14 September 2025. [Issam Rimawi – Anadolu Agency]','inherit','open','closed','','aneksasi_tepi_barat','','','2025-09-22 07:53:23','2025-09-22 07:53:23','',1068,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/aneksasi_tepi_barat.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1070,1,'2025-09-22 07:53:42','2025-09-22 07:53:42','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"80\" data-end=\"552\">Gaza Berdarah, Israel Bidik Aneksasi Tepi Barat</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Genosida Gaza masih berlangsung dengan brutal oleh tentara Zionis, kini Tentara Israel juga Bidik Aneksasi Tepi Barat, yang semakin membuka kedok apa yang sebenarnya yang mereka rencanakan sejak lama</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"80\" data-end=\"552\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 22 September 2025</a> - Di tengah genosida dan kehancuran di Gaza yang mencapai tingkat belum pernah terjadi sebelumnya, Israel kini tampaknya bergerak menuju langkah berikutnya — skenario akhir ala Gaza yang diterapkan di Tepi Barat. Ketegangan meningkat baik di kawasan maupun dunia terkait kemungkinan deklarasi sepihak Israel untuk menganeksasi Tepi Barat yang diduduki. Jika itu terjadi, langkah ini akan menjadi titik balik besar dalam perjalanan konflik Arab–Israel atas tanah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"554\" data-end=\"928\">“Ada kekhawatiran serius dan nyata bahwa dalam beberapa hari mendatang Israel mungkin mengumumkan aneksasi Tepi Barat. Aneksasi ini merupakan bagian inti dari proyek politik dua partai utama sekutu Likud dalam pemerintahan ekstremis yang dipimpin Netanyahu,” kata Qadura Fares, mantan menteri Palestina dan anggota Dewan Legislatif, dalam percakapan telepon dari Ramallah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"930\" data-end=\"1252\">Pada saat yang sama, kita menyaksikan perubahan bersejarah ketika negara-negara Barat yang selama ini mendukung Israel mulai mengambil sikap berbeda, satu per satu mengakui Negara Palestina. Suara-suara kuat dari Barat ini juga memperingatkan Israel secara langsung agar tidak melakukan aneksasi sepihak atas Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1254\" data-end=\"1566\">“Pemerintah Israel saat ini punya dua opsi. Ia bisa merespons secara diplomatis terhadap negara-negara yang mengakui Palestina, atau ia bisa mendeklarasikan aneksasi Tepi Barat sebagai hukuman kolektif terhadap negara-negara itu,” kata Alon Liel, mantan diplomat senior Israel, dalam sebuah percakapan singkat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1568\" data-end=\"2267\">Bagi banyak orang Israel, ini dilihat sebagai momen untuk mengubah realitas di lapangan — memanfaatkan pengakuan Barat terhadap Palestina sebagai alasan untuk bergerak lebih dalam ke Tepi Barat. Semua yang mereka lakukan di Gaza selama ini mendapat restu dari pemerintahan Trump, namun mereka menyadari era emas itu tidak akan kembali. Dengan dukungan luar biasa yang diberikan Trump, aneksasi penuh dianggap tepat oleh kalangan sayap kanan Israel. Seperti ditulis Jason Shvili di surat kabar sayap kanan Israel HaYom: “Tidak ada pemerintahan AS, baik Demokrat maupun Republik, yang lebih menerima gagasan perpanjangan kedaulatan Israel ke Yudea dan Samaria. Maka aneksasi harus segera dilakukan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2269\" data-end=\"2602\">“Apa yang mereka coba lakukan? Merusak hubungan internasional kita lebih jauh? Yang akan kita dapat hanya kecaman internasional lebih serius atas sesuatu yang tidak punya kelayakan,” kata Yair Lapid awal bulan ini. Ia menyebut seruan pengambilalihan Tepi Barat sebagai “provokasi lain terhadap dunia yang sudah berbalik dari kita.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2604\" data-end=\"2875\">Menurut Alon Liel, ada bagian lain masyarakat Israel yang berpikir berbeda. “Kelompok religius di Israel tidak peduli dengan dunia — apakah kita kehilangan dukungan dunia atau tidak, mereka menganggap dunia antisemit bagaimanapun. Israel benar-benar terbelah,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2877\" data-end=\"3177\">Qadura Fares menegaskan Tepi Barat adalah wilayah yang diduduki — dan akan tetap demikian terlepas dari perintah aneksasi apa pun. Karena itu rakyat Palestina berhak melawan pendudukan, dan aneksasi apa pun akan ilegal, menambah daftar panjang pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3179\" data-end=\"3685\">Langkah-langkah Israel di Gaza — mendorong penduduk keluar dan menghancurkan perlawanan — dan di Tepi Barat, seperti penghancuran kamp pengungsi Nour Shams dan Jenin, perluasan permukiman ilegal, serta memutus integritas geografis kawasan, mengikuti pola yang sama. Semuanya menjadikan negara Palestina di wilayah yang diduduki 1967 mustahil. Hal itu membunuh semua peluang solusi dua negara dan membuka jalan bagi pencabutan total rakyat Palestina, meninggalkan tanah itu sepenuhnya untuk negara Yahudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3687\" data-end=\"4432\">Israel sedang memanfaatkan tiga tahun tersisa dari pemerintahan AS saat ini. Dalam jendela waktu ini, yang mustahil menjadi mungkin — sebuah musim yang kecil kemungkinan terulang di masa depan. Namun akhir dari perjuangan delapan dekade rakyat Palestina akan jauh lebih panjang dari tiga tahun ini. Mantan duta besar Israel Alon Liel juga menilai peluang AS mendukung Israel dalam langkah ini tinggi. Tetapi ia menambahkan: “Ketakutan nyata dalam pemerintahan sekarang adalah ancaman aneksasi terhadap Kesepakatan Abraham. Pencapaian perjanjian itu dan hubungan dengan UEA serta Bahrain dikaitkan dengan Netanyahu. Menguasai Tepi Barat bisa mengancam masa depan kesepakatan itu, yang dianggap sebagai pencapaian diplomatik terbesar Netanyahu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4434\" data-end=\"5000\">Aneksasi Tepi Barat sejak lama menjadi visi sentral bagi masa depan negara Yahudi menurut agenda Israel, namun waktu menjadi kunci. Seperti terlihat hari demi hari di Gaza, Israel telah memaksa sebagian besar penduduk ke selatan, memusatkan mereka di wilayah sempit dan mengosongkan area luas dari warga Palestina. Tindakan ini tampak ditujukan untuk pengusiran, mendorong warga Gaza meninggalkan tanah mereka menuju Mesir sebagai bagian dari strategi Israel Raya, sebuah visi yang berulang kali disebut sejumlah menteri dalam koalisi pemerintahan Israel saat ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5002\" data-end=\"5449\">Membawa Tepi Barat secara resmi di bawah kedaulatan Israel akan melengkapi gambaran itu — menyatukan tanah Palestina historis di bawah otoritas negara Yahudi. “Aneksasi Tepi Barat terkait dengan rencana lain dalam agenda Israel, yaitu pemindahan rakyat Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem ke Yordania,” kata Qadura Fares. “Ini merugikan kedaulatan Yordania, dan semua negara Arab harus mengambil sikap tegas untuk merespons Israel,” tambahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5451\" data-end=\"5689\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Oposisi Israel yang dipimpin Yair Lapid dari Partai Yesh Atid menolak kemungkinan langkah aneksasi ini. Namun kekhawatiran Lapid bukanlah penolakan mendasar terhadap ide aneksasi, melainkan soal waktunya dan beban diplomatik yang berat.</p>\r\n<p data-start=\"5451\" data-end=\"5689\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Gaza Berdarah, Israel Bidik Aneksasi Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','1068-revision-v1','','','2025-09-22 07:53:42','2025-09-22 07:53:42','',1068,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1070',0,'revision','',0),
(1071,1,'2025-09-22 08:07:49','2025-09-22 08:07:49','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"43\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"41\">Ilusi Amerika dan Realitas Pahit Gaza</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Eko Arnada (Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember, Indonesia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Ilusi Amerika dan Realitas Pahit Gaza masuk dalam Kategori Analisa</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"45\" data-end=\"531\">Amerika Serikat sejak lama membangun serangkaian mitos yang menenangkan tentang perannya di Timur Tengah, khususnya terkait konflik Israel–Palestina. Narasi ini membantu Washington mempertahankan citra sebagai kekuatan global dan mahir berdiplomasi. Namun, seiring berlanjutnya kekerasan di Gaza, mitos-mitos itu semakin tampak hanyalah ilusi, meruntuhkan kredibilitas kebijakan luar negeri AS. Jurang antara retorika Washington dan kenyataan di lapangan kini tak lagi bisa diabaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"533\" data-end=\"1286\">Salah satu mitos utama yang dipelihara AS adalah keyakinan bahwa mereka masih menjadi kekuatan tak tergantikan di Timur Tengah, mampu mengarahkan kawasan menuju perdamaian. Presiden AS, tanpa memandang partai, kerap membanggakan kemampuan negaranya menengahi perdamaian dan mengelola konflik, dari isu Israel–Palestina hingga keamanan regional. Namun konflik Gaza saat ini memperlihatkan pengaruh Washington yang makin mengecil. Seperti dicatat Agha dan Malley, diplomasi Amerika makin tak berdaya membentuk peristiwa di kawasan. Israel pun tidak lagi bergantung hanya pada AS sebagai pelindung atau mediator, dengan membangun hubungan kuat bersama Rusia dan China. Ini mencerminkan realitas geopolitik baru di mana AS bukan lagi satu-satunya adidaya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1288\" data-end=\"1874\">Mitos lain adalah klaim netralitas AS dalam konflik Israel–Palestina. Selama puluhan tahun, AS memposisikan diri sebagai mediator objektif menuju solusi dua negara. Namun kenyataannya jauh berbeda. AS terus berpihak pada Israel, menyediakan bantuan militer dan perlindungan politik, bahkan saat rakyat Palestina menderita. Dengan menggunakan hak veto di PBB untuk melindungi Israel dari akuntabilitas, AS memperlihatkan keberpihakan yang jelas. Klaim netralitas itu hanyalah upaya menjaga citra objektif, padahal kenyataannya Amerika turut terlibat dalam kekerasan yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1876\" data-end=\"2489\">Mitos yang juga kerap diulang adalah bahwa perdamaian sudah dekat. Narasi ini, berulang kali dilontarkan pejabat AS, menyiratkan bahwa dengan dorongan diplomatik yang tepat, kesepakatan damai bisa dicapai. Namun, semakin hancurnya Gaza dan bertambahnya korban jiwa membuat ide itu kian mustahil. Siklus inisiatif perdamaian yang didukung AS, yang selalu gagal menghasilkan hasil permanen, menunjukkan kebijakan penuh angan-angan daripada diplomasi realistis. Seruan untuk “jeda kemanusiaan” dan langkah sementara lainnya tak mampu menghentikan kekerasan. Janji damai yang terus diulang AS kini terdengar kosong.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2491\" data-end=\"3142\">Di tingkat internasional, posisi AS makin terisolasi. Negeri itu terus memblokir resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata atau investigasi independen atas situasi di Gaza. Penggunaan veto untuk melindungi Israel menimbulkan kebencian dan kekecewaan negara lain. Sementara AS menempatkan diri sebagai pembela perdamaian dan demokrasi, tindakannya di Gaza membuatnya tampak sebagai paria di mata banyak pihak. Dunia, khususnya negara-negara Selatan Global, sebagian besar telah mengakui Palestina sebagai negara, sementara AS tetap bertahan dengan kebijakan usang yang hanya melindungi kepentingan Israel dengan mengorbankan hak rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3144\" data-end=\"3771\">Di dalam negeri, opini publik AS mulai bergeser. Sebuah jajak pendapat Washington Post menunjukkan semakin banyak warga Amerika mempertanyakan dukungan tanpa syarat negaranya kepada Israel. Pergeseran ini mencerminkan kekecewaan lebih luas terhadap kebijakan luar negeri AS dan keinginan akan pendekatan yang lebih seimbang. Bahkan tokoh penting seperti Senator Bernie Sanders mulai menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida,” menandai pergeseran dari konsensus bipartisan yang selama ini melindungi Israel dari kritik. Perbedaan sikap ini menegaskan bahwa mitos seputar kebijakan AS makin kehilangan cengkeramannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3773\" data-end=\"4219\">Meski demikian, mitos keunggulan Amerika dan dominasi global masih bertahan. AS terus menampilkan diri sebagai kekuatan perdamaian di Timur Tengah, meski bukti menunjukkan sebaliknya. Washington tetap mengulang narasi bahwa ia mampu mewujudkan solusi dua negara, padahal jurang antara retorika dan realitas makin melebar. Namun mitos itu tak tahan uji, dan seiring penderitaan Gaza yang kian dalam, otoritas moral AS di panggung dunia terkikis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4221\" data-end=\"4813\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Agar kembali dipercaya, AS harus berani menghadapi mitos-mitos itu. Artinya mengakui bahwa pengaruhnya di Timur Tengah telah surut dan tak lagi bisa menentukan syarat perdamaian. AS juga harus menerima kenyataan bahwa dukungan terhadap Israel bukanlah netral, melainkan memperpanjang konflik. Terakhir, AS mesti menghadapi kebenaran pahit bahwa perdamaian bukan sesuatu yang pasti dan tidak bisa dipaksakan lewat kekuatan militer atau manuver diplomatik. Washington harus mengalihkan fokus pada upaya kemanusiaan, gencatan senjata, dan akuntabilitas nyata bagi baik Israel maupun Palestina.</p>\r\n<p data-start=\"4221\" data-end=\"4813\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Ilusi Amerika dan Realitas Pahit Gaza','','publish','open','open','','ilusi-amerika-dan-realitas-pahit-gaza','','','2025-09-22 08:07:49','2025-09-22 08:07:49','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1071',0,'post','',0),
(1072,1,'2025-09-22 08:07:19','2025-09-22 08:07:19','','ilusi_amerika_serikat','','inherit','open','closed','','ilusi_amerika_serikat','','','2025-09-22 08:07:19','2025-09-22 08:07:19','',1071,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/ilusi_amerika_serikat.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1073,1,'2025-09-22 08:07:49','2025-09-22 08:07:49','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"43\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"41\">Ilusi Amerika dan Realitas Pahit Gaza</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Eko Arnada (Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember, Indonesia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Ilusi Amerika dan Realitas Pahit Gaza masuk dalam Kategori Analisa</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"45\" data-end=\"531\">Amerika Serikat sejak lama membangun serangkaian mitos yang menenangkan tentang perannya di Timur Tengah, khususnya terkait konflik Israel–Palestina. Narasi ini membantu Washington mempertahankan citra sebagai kekuatan global dan mahir berdiplomasi. Namun, seiring berlanjutnya kekerasan di Gaza, mitos-mitos itu semakin tampak hanyalah ilusi, meruntuhkan kredibilitas kebijakan luar negeri AS. Jurang antara retorika Washington dan kenyataan di lapangan kini tak lagi bisa diabaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"533\" data-end=\"1286\">Salah satu mitos utama yang dipelihara AS adalah keyakinan bahwa mereka masih menjadi kekuatan tak tergantikan di Timur Tengah, mampu mengarahkan kawasan menuju perdamaian. Presiden AS, tanpa memandang partai, kerap membanggakan kemampuan negaranya menengahi perdamaian dan mengelola konflik, dari isu Israel–Palestina hingga keamanan regional. Namun konflik Gaza saat ini memperlihatkan pengaruh Washington yang makin mengecil. Seperti dicatat Agha dan Malley, diplomasi Amerika makin tak berdaya membentuk peristiwa di kawasan. Israel pun tidak lagi bergantung hanya pada AS sebagai pelindung atau mediator, dengan membangun hubungan kuat bersama Rusia dan China. Ini mencerminkan realitas geopolitik baru di mana AS bukan lagi satu-satunya adidaya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1288\" data-end=\"1874\">Mitos lain adalah klaim netralitas AS dalam konflik Israel–Palestina. Selama puluhan tahun, AS memposisikan diri sebagai mediator objektif menuju solusi dua negara. Namun kenyataannya jauh berbeda. AS terus berpihak pada Israel, menyediakan bantuan militer dan perlindungan politik, bahkan saat rakyat Palestina menderita. Dengan menggunakan hak veto di PBB untuk melindungi Israel dari akuntabilitas, AS memperlihatkan keberpihakan yang jelas. Klaim netralitas itu hanyalah upaya menjaga citra objektif, padahal kenyataannya Amerika turut terlibat dalam kekerasan yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1876\" data-end=\"2489\">Mitos yang juga kerap diulang adalah bahwa perdamaian sudah dekat. Narasi ini, berulang kali dilontarkan pejabat AS, menyiratkan bahwa dengan dorongan diplomatik yang tepat, kesepakatan damai bisa dicapai. Namun, semakin hancurnya Gaza dan bertambahnya korban jiwa membuat ide itu kian mustahil. Siklus inisiatif perdamaian yang didukung AS, yang selalu gagal menghasilkan hasil permanen, menunjukkan kebijakan penuh angan-angan daripada diplomasi realistis. Seruan untuk “jeda kemanusiaan” dan langkah sementara lainnya tak mampu menghentikan kekerasan. Janji damai yang terus diulang AS kini terdengar kosong.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2491\" data-end=\"3142\">Di tingkat internasional, posisi AS makin terisolasi. Negeri itu terus memblokir resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata atau investigasi independen atas situasi di Gaza. Penggunaan veto untuk melindungi Israel menimbulkan kebencian dan kekecewaan negara lain. Sementara AS menempatkan diri sebagai pembela perdamaian dan demokrasi, tindakannya di Gaza membuatnya tampak sebagai paria di mata banyak pihak. Dunia, khususnya negara-negara Selatan Global, sebagian besar telah mengakui Palestina sebagai negara, sementara AS tetap bertahan dengan kebijakan usang yang hanya melindungi kepentingan Israel dengan mengorbankan hak rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3144\" data-end=\"3771\">Di dalam negeri, opini publik AS mulai bergeser. Sebuah jajak pendapat Washington Post menunjukkan semakin banyak warga Amerika mempertanyakan dukungan tanpa syarat negaranya kepada Israel. Pergeseran ini mencerminkan kekecewaan lebih luas terhadap kebijakan luar negeri AS dan keinginan akan pendekatan yang lebih seimbang. Bahkan tokoh penting seperti Senator Bernie Sanders mulai menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida,” menandai pergeseran dari konsensus bipartisan yang selama ini melindungi Israel dari kritik. Perbedaan sikap ini menegaskan bahwa mitos seputar kebijakan AS makin kehilangan cengkeramannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3773\" data-end=\"4219\">Meski demikian, mitos keunggulan Amerika dan dominasi global masih bertahan. AS terus menampilkan diri sebagai kekuatan perdamaian di Timur Tengah, meski bukti menunjukkan sebaliknya. Washington tetap mengulang narasi bahwa ia mampu mewujudkan solusi dua negara, padahal jurang antara retorika dan realitas makin melebar. Namun mitos itu tak tahan uji, dan seiring penderitaan Gaza yang kian dalam, otoritas moral AS di panggung dunia terkikis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4221\" data-end=\"4813\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Agar kembali dipercaya, AS harus berani menghadapi mitos-mitos itu. Artinya mengakui bahwa pengaruhnya di Timur Tengah telah surut dan tak lagi bisa menentukan syarat perdamaian. AS juga harus menerima kenyataan bahwa dukungan terhadap Israel bukanlah netral, melainkan memperpanjang konflik. Terakhir, AS mesti menghadapi kebenaran pahit bahwa perdamaian bukan sesuatu yang pasti dan tidak bisa dipaksakan lewat kekuatan militer atau manuver diplomatik. Washington harus mengalihkan fokus pada upaya kemanusiaan, gencatan senjata, dan akuntabilitas nyata bagi baik Israel maupun Palestina.</p>\r\n<p data-start=\"4221\" data-end=\"4813\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Ilusi Amerika dan Realitas Pahit Gaza','','inherit','closed','closed','','1071-revision-v1','','','2025-09-22 08:07:49','2025-09-22 08:07:49','',1071,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1073',0,'revision','',0),
(1077,1,'2025-09-22 12:00:57','2025-09-22 12:00:57','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"245\">300 Pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"245\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 22 September 2025</a> - Sekitar 300 pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa pada Senin pagi melalui Gerbang Al-Magharibah, dengan pengawalan ketat dari pasukan pendudukan Israel. Aksi ini dilakukan dalam rangka perayaan apa yang mereka sebut sebagai Tahun Baru Yahudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"247\" data-end=\"724\">Menurut keterangan dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang diduduki, para pemukim tersebut mengadakan tur provokatif di halaman masjid dan melaksanakan ritual Talmud yang mereka kaitkan dengan apa yang disebut sebagai “Bait Suci” di area timur. Di antara ritual itu termasuk bernyanyi, bertepuk tangan, membuat kegaduhan yang mengganggu warga, serta meniup terompet, semuanya berlangsung di tengah penjagaan militer yang ketat di pintu-pintu masuk Al-Aqsa dan Kota Tua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"726\" data-end=\"1078\">Sumber lokal melaporkan bahwa para pemukim berusaha menciptakan suasana perayaan selama penyerbuan itu melalui ritual bersama dan teriakan-teriakan. Sementara itu, pasukan pendudukan memperketat pembatasan terhadap warga Palestina yang berada di dalam masjid dan meningkatkan pemeriksaan di pintu-pintu masuk untuk mencegah lebih banyak jamaah masuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1080\" data-end=\"1410\">Penyerbuan kali ini terjadi sebagai respons terhadap seruan organisasi pemukim ekstremis “Bedino” yang mengajak para pendukungnya melakukan penyerbuan besar-besaran ke Masjid Al-Aqsa pada 22–24 September, dengan tujuan mencetak rekor baru dalam jumlah penyerbu dan memaksakan lebih banyak ritual Talmud di dalam kompleks masjid.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1412\" data-end=\"1689\">Masjid Al-Aqsa hampir setiap hari — kecuali Jumat dan Sabtu — menjadi sasaran penyerbuan berulang dari para pemukim dengan pengawalan polisi Israel, dalam upaya berkelanjutan untuk memberlakukan pembagian waktu dan ruang serta menguasai penuh kawasan suci Al-Haram Al-Syarif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1691\" data-end=\"2099\">Sejak dimulainya agresi militer Israel yang luas terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat pada Oktober 2023, tercatat sudah lebih dari 68 ribu kali penyerbuan terhadap Masjid Al-Aqsa dilakukan dengan perlindungan pasukan pendudukan. Pada saat yang sama, Israel semakin memperketat aturan masuk warga Palestina ke masjid suci itu dan gerbang-gerbang menuju Kota Tua di Yerusalem yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2101\" data-end=\"2138\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"2101\" data-end=\"2138\" data-is-last-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera </a></strong></p>','300 Pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa','','publish','open','open','','300-pemukim-israel-serbu-masjid-al-aqsa','','','2025-09-22 12:01:36','2025-09-22 12:01:36','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1077',0,'post','',0),
(1078,1,'2025-09-22 11:58:38','2025-09-22 11:58:38','','pemukim_serbu_al_aqsha','','inherit','open','closed','','pemukim_serbu_al_aqsha','','','2025-09-22 11:58:38','2025-09-22 11:58:38','',1077,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/pemukim_serbu_al_aqsha.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1079,1,'2025-09-22 12:00:57','2025-09-22 12:00:57','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"245\">300 Pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"245\">Sekitar 300 pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa pada Senin pagi melalui Gerbang Al-Magharibah, dengan pengawalan ketat dari pasukan pendudukan Israel. Aksi ini dilakukan dalam rangka perayaan apa yang mereka sebut sebagai Tahun Baru Yahudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"247\" data-end=\"724\">Menurut keterangan dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang diduduki, para pemukim tersebut mengadakan tur provokatif di halaman masjid dan melaksanakan ritual Talmud yang mereka kaitkan dengan apa yang disebut sebagai “Bait Suci” di area timur. Di antara ritual itu termasuk bernyanyi, bertepuk tangan, membuat kegaduhan yang mengganggu warga, serta meniup terompet, semuanya berlangsung di tengah penjagaan militer yang ketat di pintu-pintu masuk Al-Aqsa dan Kota Tua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"726\" data-end=\"1078\">Sumber lokal melaporkan bahwa para pemukim berusaha menciptakan suasana perayaan selama penyerbuan itu melalui ritual bersama dan teriakan-teriakan. Sementara itu, pasukan pendudukan memperketat pembatasan terhadap warga Palestina yang berada di dalam masjid dan meningkatkan pemeriksaan di pintu-pintu masuk untuk mencegah lebih banyak jamaah masuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1080\" data-end=\"1410\">Penyerbuan kali ini terjadi sebagai respons terhadap seruan organisasi pemukim ekstremis “Bedino” yang mengajak para pendukungnya melakukan penyerbuan besar-besaran ke Masjid Al-Aqsa pada 22–24 September, dengan tujuan mencetak rekor baru dalam jumlah penyerbu dan memaksakan lebih banyak ritual Talmud di dalam kompleks masjid.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1412\" data-end=\"1689\">Masjid Al-Aqsa hampir setiap hari — kecuali Jumat dan Sabtu — menjadi sasaran penyerbuan berulang dari para pemukim dengan pengawalan polisi Israel, dalam upaya berkelanjutan untuk memberlakukan pembagian waktu dan ruang serta menguasai penuh kawasan suci Al-Haram Al-Syarif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1691\" data-end=\"2099\">Sejak dimulainya agresi militer Israel yang luas terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat pada Oktober 2023, tercatat sudah lebih dari 68 ribu kali penyerbuan terhadap Masjid Al-Aqsa dilakukan dengan perlindungan pasukan pendudukan. Pada saat yang sama, Israel semakin memperketat aturan masuk warga Palestina ke masjid suci itu dan gerbang-gerbang menuju Kota Tua di Yerusalem yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2101\" data-end=\"2138\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"2101\" data-end=\"2138\" data-is-last-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera </a></strong></p>','300 Pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa','','inherit','closed','closed','','1077-revision-v1','','','2025-09-22 12:00:57','2025-09-22 12:00:57','',1077,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1079',0,'revision','',0),
(1080,1,'2025-09-22 12:01:36','2025-09-22 12:01:36','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"245\">300 Pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"245\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 22 September 2025</a> - Sekitar 300 pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa pada Senin pagi melalui Gerbang Al-Magharibah, dengan pengawalan ketat dari pasukan pendudukan Israel. Aksi ini dilakukan dalam rangka perayaan apa yang mereka sebut sebagai Tahun Baru Yahudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"247\" data-end=\"724\">Menurut keterangan dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang diduduki, para pemukim tersebut mengadakan tur provokatif di halaman masjid dan melaksanakan ritual Talmud yang mereka kaitkan dengan apa yang disebut sebagai “Bait Suci” di area timur. Di antara ritual itu termasuk bernyanyi, bertepuk tangan, membuat kegaduhan yang mengganggu warga, serta meniup terompet, semuanya berlangsung di tengah penjagaan militer yang ketat di pintu-pintu masuk Al-Aqsa dan Kota Tua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"726\" data-end=\"1078\">Sumber lokal melaporkan bahwa para pemukim berusaha menciptakan suasana perayaan selama penyerbuan itu melalui ritual bersama dan teriakan-teriakan. Sementara itu, pasukan pendudukan memperketat pembatasan terhadap warga Palestina yang berada di dalam masjid dan meningkatkan pemeriksaan di pintu-pintu masuk untuk mencegah lebih banyak jamaah masuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1080\" data-end=\"1410\">Penyerbuan kali ini terjadi sebagai respons terhadap seruan organisasi pemukim ekstremis “Bedino” yang mengajak para pendukungnya melakukan penyerbuan besar-besaran ke Masjid Al-Aqsa pada 22–24 September, dengan tujuan mencetak rekor baru dalam jumlah penyerbu dan memaksakan lebih banyak ritual Talmud di dalam kompleks masjid.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1412\" data-end=\"1689\">Masjid Al-Aqsa hampir setiap hari — kecuali Jumat dan Sabtu — menjadi sasaran penyerbuan berulang dari para pemukim dengan pengawalan polisi Israel, dalam upaya berkelanjutan untuk memberlakukan pembagian waktu dan ruang serta menguasai penuh kawasan suci Al-Haram Al-Syarif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1691\" data-end=\"2099\">Sejak dimulainya agresi militer Israel yang luas terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat pada Oktober 2023, tercatat sudah lebih dari 68 ribu kali penyerbuan terhadap Masjid Al-Aqsa dilakukan dengan perlindungan pasukan pendudukan. Pada saat yang sama, Israel semakin memperketat aturan masuk warga Palestina ke masjid suci itu dan gerbang-gerbang menuju Kota Tua di Yerusalem yang diduduki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2101\" data-end=\"2138\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"2101\" data-end=\"2138\" data-is-last-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera </a></strong></p>','300 Pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa','','inherit','closed','closed','','1077-revision-v1','','','2025-09-22 12:01:36','2025-09-22 12:01:36','',1077,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1080',0,'revision','',0),
(1081,1,'2025-09-22 12:03:52','2025-09-22 12:03:52','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"245\">300 Pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"245\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 22 September 2025</a> - Sekitar 300 pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa pada Senin pagi melalui Gerbang Al-Magharibah, dengan pengawalan ketat dari pasukan pendudukan Israel. Aksi ini dilakukan dalam rangka perayaan apa yang mereka sebut sebagai Tahun Baru Yahudi.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"247\" data-end=\"724\">Menurut keterangan dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem yang diduduki, para pemukim tersebut mengadakan tur provokatif di halaman masjid dan melaksanakan ritual Talmud yang mereka kaitkan dengan apa yang disebut sebagai “Bait Suci” di area timur. Di antara ritual itu termasuk bernyanyi, bertepuk tangan, membuat kegaduhan yang mengganggu warga, serta meniup terompet, semuanya berlangsung di tengah penjagaan militer yang ketat di pintu-pintu masuk Al-Aqsa dan Kota Tua.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"726\" data-end=\"1078\">Sumber lokal melaporkan bahwa para pemukim berusaha menciptakan suasana perayaan selama penyerbuan itu melalui ritual bersama dan teriakan-teriakan. Sementara itu, pasukan pendudukan memperketat pembatasan terhadap warga Palestina yang berada di dalam masjid dan meningkatkan pemeriksaan di pintu-pintu masuk untuk mencegah lebih banyak jamaah masuk.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1080\" data-end=\"1410\">Penyerbuan kali ini terjadi sebagai respons terhadap seruan organisasi pemukim ekstremis “Bedino” yang mengajak para pendukungnya melakukan penyerbuan besar-besaran ke Masjid Al-Aqsa pada 22–24 September, dengan tujuan mencetak rekor baru dalam jumlah penyerbu dan memaksakan lebih banyak ritual Talmud di dalam kompleks masjid.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1412\" data-end=\"1689\">Masjid Al-Aqsa hampir setiap hari — kecuali Jumat dan Sabtu — menjadi sasaran penyerbuan berulang dari para pemukim dengan pengawalan polisi Israel, dalam upaya berkelanjutan untuk memberlakukan pembagian waktu dan ruang serta menguasai penuh kawasan suci Al-Haram Al-Syarif.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1691\" data-end=\"2099\">Sejak dimulainya agresi militer Israel yang luas terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat pada Oktober 2023, tercatat sudah lebih dari 68 ribu kali penyerbuan terhadap Masjid Al-Aqsa dilakukan dengan perlindungan pasukan pendudukan. Pada saat yang sama, Israel semakin memperketat aturan masuk warga Palestina ke masjid suci itu dan gerbang-gerbang menuju Kota Tua di Yerusalem yang diduduki.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2101\" data-end=\"2138\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"2101\" data-end=\"2138\" data-is-last-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera </a></strong></p>','300 Pemukim Israel Serbu Masjid Al-Aqsa','','inherit','closed','closed','','1077-autosave-v1','','','2025-09-22 12:03:52','2025-09-22 12:03:52','',1077,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1081',0,'revision','',0),
(1082,1,'2025-09-22 23:27:13','2025-09-22 23:27:13','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat dan opini publik Arab terbelah antara pihak yang mendukung penuh dengan optimisme terhadap pengakuan internasional berturut-turut terhadap negara Palestina, dengan menganggapnya sebagai langkah pendahuluan yang penting, bahkan lompatan untuk membawa negara itu dari “tinta keputusan” ke realitas di lapangan… dan pihak lain yang lebih berhati-hati, cenderung pesimis, memandang hal ini sebagai langkah yang sangat simbolis, terlalu terlambat, dan tidak akan mengubah kehidupan rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting, pengakuan-pengakuan itu datang sebagai kompensasi atas ketidakmampuan masyarakat internasional menghentikan pembantaian, membatasi penjarahan Israel, serta sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan pencucian hati nurani, di tengah berlanjutnya adegan pembunuhan, teror, dan kelaparan selama hampir dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengapa kita tidak boleh terlalu optimis?\r\nMenurut saya, “kebenaran” ada di tengah-tengah kedua pandangan itu, bahkan dalam beberapa hal merupakan hasil gabungan keduanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak seorang pun yang waras bisa terlalu optimis terhadap hasil dan dampak dari “tsunami” pengakuan terhadap negara Palestina, yang baru-baru ini menyeret tiga negara dari blok Anglo-Saxon: (Britania, Australia, dan Kanada). Kehati-hatian ini bisa dijelaskan oleh empat alasan utama:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertama</strong>, pengakuan ini datang “terlalu sedikit dan terlalu terlambat – Too little, too late”. “Terlalu sedikit” artinya pengakuan tidak disertai tindakan hukuman tegas terhadap Israel, setidaknya untuk menghentikan “pembantaian” yang telah berlangsung dua tahun, menghentikan laju kolonisasi yang lepas kendali, dan membatasi arogansi negara bandel satu-satunya di kawasan ini, bahkan di dunia. “Terlalu terlambat” karena pengakuan negara Palestina baru datang lebih dari seratus tahun setelah Deklarasi Balfour yang melahirkan entitas Israel di atas reruntuhan penduduk asli, lebih dari tiga perempat abad setelah berdirinya negara itu sambil mengabaikan peta pembagian Resolusi 181, lebih dari setengah abad setelah pendudukan wilayah negara itu: Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, serta lebih dari sepertiga abad sejak dimulainya proses Madrid dan penandatanganan Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting lagi, pengakuan ini datang saat pemerintah sayap kanan fasis di Tel Aviv secara sistematis dan terencana melenyapkan setiap peluang berdirinya negara Palestina yang terhubung dan layak hidup, apalagi berdaulat dan merdeka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pengusiran paksa” kini menjadi agenda utama entitas ini, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem. Tiga pilar negara—tanah (wilayah), rakyat, dan sistem politik—dikeropos oleh Israel tanpa henti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Kedua</strong>, banyak pengakuan itu disertai syarat-syarat. Negara-negara “pengaku” berlomba membuat “daftar syarat”: ada yang meminta reformasi mendasar dalam struktur kekuasaan, selalu dengan tujuan memperkuat perannya dalam melayani keamanan Israel dan melemahkan semua bentuk perlawanan terhadap pendudukannya. Ada yang mensyaratkan penghapusan Hamas dari kekuasaan, politik, dan wilayah hingga hilang tak berbekas. Ada pula yang memasukkan isu 20 sandera sebagai prasyarat, seakan-akan kehidupan lebih dari 11 ribu tahanan Palestina yang disiksa, dihina, dan dilaparkan tidak bernilai apa pun di mata “ibukota hak asasi manusia”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ringkasnya: sebagian pengakuan itu memberi negara Palestina dengan imbalan perombakan sistem, manusia, sejarah, ingatan, dan masa depannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ketiga</strong>, rangkaian pengakuan itu tak akan berlanjut tanpa adanya perubahan besar dalam opini publik dunia, yang berbalik arah terhadap citra Israel yang dibangun dengan mitos. Meski muncul dari “pragmatisme” partai-partai penguasa yang menghitung suara di kotak pemilu, pada saat bersamaan hal ini membuktikan keengganan negara-negara itu untuk melakukan langkah nyata menghentikan agresi brutal Israel atau menghukumnya. Di sini, gagasan “kompensasi” lebih besar dan penting dibanding sekadar “kebangkitan nurani”. Namun ini tetap merupakan perubahan penting, bahkan bisa berkelanjutan karena ditopang basis publik yang kokoh dan generasi baru yang terbebas dari mitos “keunggulan moral” Israel dan trauma “antisemitisme”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Keempat</strong>, banyak pengakuan negara Palestina tidak disertai definisi batas wilayahnya sesuai “Deklarasi Kemerdekaan” 1988, atau sikap tegas terhadap masa depan pemukiman yang terus menggerogoti tanah Palestina. Pada akhirnya, bisa saja digulirkan ide negara dengan kedaulatan dan wilayah yang cacat, bahkan dapat diterima sebagian kalangan kanan Israel dan Amerika: negara kantong-kantong kecil di sebagian Tepi Barat, berisi penduduk sebanyak mungkin dengan tanah sesedikit mungkin, tanpa menyentuh konsep “ibu kota abadi yang bersatu” bagi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam deklarasi kemerdekaannya tiga dekade lalu, Palestina menetapkan batas negaranya di wilayah yang diduduki sejak 1967. Hanya segelintir negara yang baru-baru ini mengakui negara Palestina yang menyebut batas ini. Itu membuat “berkas” batas negara tetap terbuka untuk putaran konflik berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya, memang ada peluang, tetapi…</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, mereka yang terlalu optimis bahkan menyebut ini sebagai “hari bersejarah”, dan meyakini bahwa setelah pengakuan ini, persoalan Palestina tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bertaruh besar pada perubahan ini, dan untuk membuktikan kebenaran pandangan mereka, mereka mengajukan sejumlah alasan, di antaranya :</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/22/tsunami-pengakuan-palestina-tidak-boleh-terlalu-optimis-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? (1)','','publish','open','open','','tsunami-pengakuan-palestina-tidak-boleh-terlalu-optimis','','','2025-09-22 23:35:50','2025-09-22 23:35:50','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1082',0,'post','',0),
(1083,1,'2025-09-22 23:25:57','2025-09-22 23:25:57','Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer (Reuters)','dukungan_internasional','Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer (Reuters)','inherit','open','closed','','dukungan_internasional','','','2025-09-22 23:26:03','2025-09-22 23:26:03','',1082,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/dukungan_internasional.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1084,1,'2025-09-22 23:27:13','2025-09-22 23:27:13','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis?</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Alih Bahasa : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam kategori Analisa</p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat dan opini publik Arab terbelah antara pihak yang mendukung penuh dengan optimisme terhadap pengakuan internasional berturut-turut terhadap negara Palestina, dengan menganggapnya sebagai langkah pendahuluan yang penting, bahkan lompatan untuk membawa negara itu dari “tinta keputusan” ke realitas di lapangan… dan pihak lain yang lebih berhati-hati, cenderung pesimis, memandang hal ini sebagai langkah yang sangat simbolis, terlalu terlambat, dan tidak akan mengubah kehidupan rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting, pengakuan-pengakuan itu datang sebagai kompensasi atas ketidakmampuan masyarakat internasional menghentikan pembantaian, membatasi penjarahan Israel, serta sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan pencucian hati nurani, di tengah berlanjutnya adegan pembunuhan, teror, dan kelaparan selama hampir dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengapa kita tidak boleh terlalu optimis?\r\nMenurut saya, “kebenaran” ada di tengah-tengah kedua pandangan itu, bahkan dalam beberapa hal merupakan hasil gabungan keduanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak seorang pun yang waras bisa terlalu optimis terhadap hasil dan dampak dari “tsunami” pengakuan terhadap negara Palestina, yang baru-baru ini menyeret tiga negara dari blok Anglo-Saxon: (Britania, Australia, dan Kanada). Kehati-hatian ini bisa dijelaskan oleh empat alasan utama:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertama</strong>, pengakuan ini datang “terlalu sedikit dan terlalu terlambat – Too little, too late”. “Terlalu sedikit” artinya pengakuan tidak disertai tindakan hukuman tegas terhadap Israel, setidaknya untuk menghentikan “pembantaian” yang telah berlangsung dua tahun, menghentikan laju kolonisasi yang lepas kendali, dan membatasi arogansi negara bandel satu-satunya di kawasan ini, bahkan di dunia. “Terlalu terlambat” karena pengakuan negara Palestina baru datang lebih dari seratus tahun setelah Deklarasi Balfour yang melahirkan entitas Israel di atas reruntuhan penduduk asli, lebih dari tiga perempat abad setelah berdirinya negara itu sambil mengabaikan peta pembagian Resolusi 181, lebih dari setengah abad setelah pendudukan wilayah negara itu: Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, serta lebih dari sepertiga abad sejak dimulainya proses Madrid dan penandatanganan Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting lagi, pengakuan ini datang saat pemerintah sayap kanan fasis di Tel Aviv secara sistematis dan terencana melenyapkan setiap peluang berdirinya negara Palestina yang terhubung dan layak hidup, apalagi berdaulat dan merdeka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pengusiran paksa” kini menjadi agenda utama entitas ini, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem. Tiga pilar negara—tanah (wilayah), rakyat, dan sistem politik—dikeropos oleh Israel tanpa henti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Kedua</strong>, banyak pengakuan itu disertai syarat-syarat. Negara-negara “pengaku” berlomba membuat “daftar syarat”: ada yang meminta reformasi mendasar dalam struktur kekuasaan, selalu dengan tujuan memperkuat perannya dalam melayani keamanan Israel dan melemahkan semua bentuk perlawanan terhadap pendudukannya. Ada yang mensyaratkan penghapusan Hamas dari kekuasaan, politik, dan wilayah hingga hilang tak berbekas. Ada pula yang memasukkan isu 20 sandera sebagai prasyarat, seakan-akan kehidupan lebih dari 11 ribu tahanan Palestina yang disiksa, dihina, dan dilaparkan tidak bernilai apa pun di mata “ibukota hak asasi manusia”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ringkasnya: sebagian pengakuan itu memberi negara Palestina dengan imbalan perombakan sistem, manusia, sejarah, ingatan, dan masa depannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ketiga</strong>, rangkaian pengakuan itu tak akan berlanjut tanpa adanya perubahan besar dalam opini publik dunia, yang berbalik arah terhadap citra Israel yang dibangun dengan mitos. Meski muncul dari “pragmatisme” partai-partai penguasa yang menghitung suara di kotak pemilu, pada saat bersamaan hal ini membuktikan keengganan negara-negara itu untuk melakukan langkah nyata menghentikan agresi brutal Israel atau menghukumnya. Di sini, gagasan “kompensasi” lebih besar dan penting dibanding sekadar “kebangkitan nurani”. Namun ini tetap merupakan perubahan penting, bahkan bisa berkelanjutan karena ditopang basis publik yang kokoh dan generasi baru yang terbebas dari mitos “keunggulan moral” Israel dan trauma “antisemitisme”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Keempat</strong>, banyak pengakuan negara Palestina tidak disertai definisi batas wilayahnya sesuai “Deklarasi Kemerdekaan” 1988, atau sikap tegas terhadap masa depan pemukiman yang terus menggerogoti tanah Palestina. Pada akhirnya, bisa saja digulirkan ide negara dengan kedaulatan dan wilayah yang cacat, bahkan dapat diterima sebagian kalangan kanan Israel dan Amerika: negara kantong-kantong kecil di sebagian Tepi Barat, berisi penduduk sebanyak mungkin dengan tanah sesedikit mungkin, tanpa menyentuh konsep “ibu kota abadi yang bersatu” bagi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam deklarasi kemerdekaannya tiga dekade lalu, Palestina menetapkan batas negaranya di wilayah yang diduduki sejak 1967. Hanya segelintir negara yang baru-baru ini mengakui negara Palestina yang menyebut batas ini. Itu membuat “berkas” batas negara tetap terbuka untuk putaran konflik berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya, memang ada peluang, tetapi…</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, mereka yang terlalu optimis bahkan menyebut ini sebagai “hari bersejarah”, dan meyakini bahwa setelah pengakuan ini, persoalan Palestina tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bertaruh besar pada perubahan ini, dan untuk membuktikan kebenaran pandangan mereka, mereka mengajukan sejumlah alasan, di antaranya :</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis?','','inherit','closed','closed','','1082-revision-v1','','','2025-09-22 23:27:13','2025-09-22 23:27:13','',1082,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1084',0,'revision','',0),
(1085,1,'2025-09-22 23:27:34','2025-09-22 23:27:34','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis?</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Alih Bahasa : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat dan opini publik Arab terbelah antara pihak yang mendukung penuh dengan optimisme terhadap pengakuan internasional berturut-turut terhadap negara Palestina, dengan menganggapnya sebagai langkah pendahuluan yang penting, bahkan lompatan untuk membawa negara itu dari “tinta keputusan” ke realitas di lapangan… dan pihak lain yang lebih berhati-hati, cenderung pesimis, memandang hal ini sebagai langkah yang sangat simbolis, terlalu terlambat, dan tidak akan mengubah kehidupan rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting, pengakuan-pengakuan itu datang sebagai kompensasi atas ketidakmampuan masyarakat internasional menghentikan pembantaian, membatasi penjarahan Israel, serta sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan pencucian hati nurani, di tengah berlanjutnya adegan pembunuhan, teror, dan kelaparan selama hampir dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengapa kita tidak boleh terlalu optimis?\r\nMenurut saya, “kebenaran” ada di tengah-tengah kedua pandangan itu, bahkan dalam beberapa hal merupakan hasil gabungan keduanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak seorang pun yang waras bisa terlalu optimis terhadap hasil dan dampak dari “tsunami” pengakuan terhadap negara Palestina, yang baru-baru ini menyeret tiga negara dari blok Anglo-Saxon: (Britania, Australia, dan Kanada). Kehati-hatian ini bisa dijelaskan oleh empat alasan utama:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertama</strong>, pengakuan ini datang “terlalu sedikit dan terlalu terlambat – Too little, too late”. “Terlalu sedikit” artinya pengakuan tidak disertai tindakan hukuman tegas terhadap Israel, setidaknya untuk menghentikan “pembantaian” yang telah berlangsung dua tahun, menghentikan laju kolonisasi yang lepas kendali, dan membatasi arogansi negara bandel satu-satunya di kawasan ini, bahkan di dunia. “Terlalu terlambat” karena pengakuan negara Palestina baru datang lebih dari seratus tahun setelah Deklarasi Balfour yang melahirkan entitas Israel di atas reruntuhan penduduk asli, lebih dari tiga perempat abad setelah berdirinya negara itu sambil mengabaikan peta pembagian Resolusi 181, lebih dari setengah abad setelah pendudukan wilayah negara itu: Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, serta lebih dari sepertiga abad sejak dimulainya proses Madrid dan penandatanganan Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting lagi, pengakuan ini datang saat pemerintah sayap kanan fasis di Tel Aviv secara sistematis dan terencana melenyapkan setiap peluang berdirinya negara Palestina yang terhubung dan layak hidup, apalagi berdaulat dan merdeka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pengusiran paksa” kini menjadi agenda utama entitas ini, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem. Tiga pilar negara—tanah (wilayah), rakyat, dan sistem politik—dikeropos oleh Israel tanpa henti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Kedua</strong>, banyak pengakuan itu disertai syarat-syarat. Negara-negara “pengaku” berlomba membuat “daftar syarat”: ada yang meminta reformasi mendasar dalam struktur kekuasaan, selalu dengan tujuan memperkuat perannya dalam melayani keamanan Israel dan melemahkan semua bentuk perlawanan terhadap pendudukannya. Ada yang mensyaratkan penghapusan Hamas dari kekuasaan, politik, dan wilayah hingga hilang tak berbekas. Ada pula yang memasukkan isu 20 sandera sebagai prasyarat, seakan-akan kehidupan lebih dari 11 ribu tahanan Palestina yang disiksa, dihina, dan dilaparkan tidak bernilai apa pun di mata “ibukota hak asasi manusia”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ringkasnya: sebagian pengakuan itu memberi negara Palestina dengan imbalan perombakan sistem, manusia, sejarah, ingatan, dan masa depannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ketiga</strong>, rangkaian pengakuan itu tak akan berlanjut tanpa adanya perubahan besar dalam opini publik dunia, yang berbalik arah terhadap citra Israel yang dibangun dengan mitos. Meski muncul dari “pragmatisme” partai-partai penguasa yang menghitung suara di kotak pemilu, pada saat bersamaan hal ini membuktikan keengganan negara-negara itu untuk melakukan langkah nyata menghentikan agresi brutal Israel atau menghukumnya. Di sini, gagasan “kompensasi” lebih besar dan penting dibanding sekadar “kebangkitan nurani”. Namun ini tetap merupakan perubahan penting, bahkan bisa berkelanjutan karena ditopang basis publik yang kokoh dan generasi baru yang terbebas dari mitos “keunggulan moral” Israel dan trauma “antisemitisme”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Keempat</strong>, banyak pengakuan negara Palestina tidak disertai definisi batas wilayahnya sesuai “Deklarasi Kemerdekaan” 1988, atau sikap tegas terhadap masa depan pemukiman yang terus menggerogoti tanah Palestina. Pada akhirnya, bisa saja digulirkan ide negara dengan kedaulatan dan wilayah yang cacat, bahkan dapat diterima sebagian kalangan kanan Israel dan Amerika: negara kantong-kantong kecil di sebagian Tepi Barat, berisi penduduk sebanyak mungkin dengan tanah sesedikit mungkin, tanpa menyentuh konsep “ibu kota abadi yang bersatu” bagi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam deklarasi kemerdekaannya tiga dekade lalu, Palestina menetapkan batas negaranya di wilayah yang diduduki sejak 1967. Hanya segelintir negara yang baru-baru ini mengakui negara Palestina yang menyebut batas ini. Itu membuat “berkas” batas negara tetap terbuka untuk putaran konflik berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya, memang ada peluang, tetapi…</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, mereka yang terlalu optimis bahkan menyebut ini sebagai “hari bersejarah”, dan meyakini bahwa setelah pengakuan ini, persoalan Palestina tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bertaruh besar pada perubahan ini, dan untuk membuktikan kebenaran pandangan mereka, mereka mengajukan sejumlah alasan, di antaranya :</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis?','','inherit','closed','closed','','1082-revision-v1','','','2025-09-22 23:27:34','2025-09-22 23:27:34','',1082,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1085',0,'revision','',0),
(1086,1,'2025-09-22 23:32:19','2025-09-22 23:32:19','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis? (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\"><strong>Pertama;</strong> mengangkat derajat Palestina dari sekadar misi dan perwakilan menjadi kedutaan penuh dengan hak-hak diplomatiknya, setelah memperoleh pengakuan dari hampir 80 persen negara-negara dunia, dan bahkan melebihi jumlah negara yang mengakui Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\"><strong>Kedua;</strong> kita akan berada dalam posisi \"negara di bawah pendudukan\" bukan lagi \"rakyat di bawah pendudukan\", padahal status \"otoritas di bawah pendudukan\" tidak mengubah kondisi kehidupan warga Palestina, malahan memperburuknya, dan tidak ada jaminan bahwa nasib mereka akan berbeda jika harapan para optimis itu terwujud.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\"><strong>Ketiga;</strong> \"tsunami\" pengakuan akan memperdalam isolasi Israel, dan kemudian juga melumpuhkan pelindung utamanya, Amerika Serikat, serta mendorong keduanya, meskipun mungkin membutuhkan waktu, untuk tunduk pada tekanan internasional—terutama seiring meluasnya kecaman global terhadap perang pemusnahan, pembersihan etnis, dan kejahatan perang yang kini telah didokumentasikan di forum-forum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\">Dan sebenarnya, harus diakui bahwa apa yang terjadi adalah \"langkah ke arah yang benar\" yang harus diikuti langkah-langkah lanjutan; sebuah perkembangan positif yang membuka \"peluang\" yang harus dimanfaatkan. Jalan yang harus ditempuh adalah jalur politik-diplomatik-hukum-perlawanan, yang semestinya memberi kredit utama kepada para pemilik haknya—yakni rakyat Gaza terlebih dahulu, yang bertahan dua tahun dalam kondisi yang bahkan gunung pun tak sanggup menanggungnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1457\" data-end=\"2090\">Kredit itu kembali pada darah lebih dari seperempat juta syuhada, luka, hilang, dan tawanan; kredit itu disematkan kepada para pejuang yang tak mau mengibarkan bendera putih, yang tetap teguh dalam ketabahan dan keberanian meski dilingkupi tsunami api dan jurang ketimpangan kekuatan yang menganga. Setelah itu—dan hanya setelah itu—peran diplomasi dan para diplomat mengambil tempatnya. Bayangkan skenario \"jatuhnya Gaza\" beberapa hari atau minggu setelah pedang besi Netanyahu, atau jika penduduknya tunduk pada rencana pemindahan paksa—apa yang bisa dilakukan diplomasi, dan alat apa yang sebetulnya tersedia bagi para diplomat?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2474\">Memanfaatkan peluang yang ada juga harus dimulai dari lingkaran Palestina sendiri: rezim Palestina yang lapuk tidak bisa menjadi pengungkit bagi terwujudnya negara, melainkan justru membuatnya kian sulit dicapai. Reformasi yang diperlukan harus dimulai dari prioritas nasional Palestina, bukan dari keinginan dan perintah negara-negara donor yang tunduk pada \"buku syarat\" Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2476\" data-end=\"2823\">Kinerja otoritas, sifatnya yang monopoli, pendekatannya yang eksklusif, kecenderungannya untuk menyesuaikan diri dengan konten solusi Israel dan konsekuensinya, serta ketergantungannya yang berlebihan pada \"luar\" ketimbang penguatan \"dalam negeri\"—semua itu tidak menunjukkan bahwa \"faktor Palestina\" siap memanfaatkan momentum dan membangunnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2825\" data-end=\"3308\">Di sini perlu disinggung kebutuhan Hamas secara khusus untuk mengambil sikap terhadap fase baru Palestina ini, merancang ulang citra, posisi, dan perannya setelah perang usai. Sulit mengharapkan banyak gerak dari pihak yang melancarkan \"gelombang\" ini, pertama karena perang belum benar-benar usai dan tak ada yang tahu kapan atau bagaimana berakhirnya; kedua karena kondisi keamanan yang mengurung gerakan dan kepemimpinannya menyulitkan interaksi, konsultasi, dan evaluasi ulang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3310\" data-end=\"3770\">Tetapi ini adalah tugas mendesak yang signifikansinya melampaui sekadar masa depan gerakan itu sendiri; ia menentukan masa depan rakyat Palestina dan posisi perkara mereka. Kita ingin tahu bagaimana gerakan itu berpikir tentang fase pasca-perang; saat ini kita—belum—mempunyai banyak bacaan atau usulan konkrit untuk mereka dan bagi proyek nasional Palestina. Tugas ini melampaui kemampuan \"akal individu\" dan harus dirumuskan oleh \"akal kolektif\" Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3772\" data-end=\"4374\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Memanfaatkan \"peluang\" yang ada mengharuskan lingkungan Arab bergerak secara berbeda. Rezim resmi Arab gagal dalam \"ujian Doha\"—baik dalam menghadapi agresi maupun dalam menyelenggarakan pertemuan darurat—dan kini saatnya memanfaatkan bangkitnya kesadaran internasional ini untuk memberikan contoh praktis dalam menghadapi \"negara pembangkang\": dengan langkah-langkah nyata yang mengakhiri jalur normalisasi yang cuma-cuma, menutup ruang udara bagi penerbangan musuh, serta menjatuhkan sanksi dan memboikot entitas apartheid, genosida, dan pembersihan etnis serta praktik \"transfer\" (pemindahan paksa).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"329\">Sekarang bukan waktunya untuk persaingan yang memenuhi layar-layar hari-hari ini tentang ibu kota Arab mana yang berhak mendapatkan pujian karena memicu \"tsunami pengakuan\", apalagi untuk menghidupkan kembali persaingan serupa tentang ibu kota mana yang memberikan sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan penduduknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"331\" data-end=\"702\">Bukan waktu untuk saling menuding dan berebut, melainkan untuk mengoordinasikan upaya di antara negara-negara berpengaruh guna mengisolasi Israel dan \"membuatnya membayar\" harga perbuatannya, serta memastikan tidak luput dari hukuman; itulah jalan pintas untuk mengubah \"pencapaian simbolis\" menjadi pelaksanaan nyata, dan jika tidak, kita akan kehilangan peluang lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"704\" data-end=\"873\">Memanfaatkan \"peluang\" di arena PBB dimulai dengan mematahkan efek veto Amerika, yang telah digunakan enam kali untuk menghentikan pembantaian dan mewujudkan gencatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"875\" data-end=\"1249\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Arahkan ke Majelis Umum melalui pintu \"Uniting for Peace\" (Bersatu demi Perdamaian), dan upayakan meraih resolusi yang menganggap Zionisme sebagai bentuk rasisme dan diskriminasi rasial. Israel sedang mereproduksi kisah \"sistem apartheid\" seperti di Afrika Selatan dengan cara yang lebih brutal dan biadab, dan harus ditempatkan dalam keranjang, yakni tempat sampah sejarah.</p>\r\n<span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong></span>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? (2)','','publish','open','open','','tsunami-pengakuan-palestina-tidak-boleh-terlalu-optimis-2','','','2025-09-22 23:34:26','2025-09-22 23:34:26','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1086',0,'post','',0),
(1087,1,'2025-09-22 23:28:39','2025-09-22 23:28:39','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis? (Bagian Pertama)</h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Alih Bahasa : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">kategori Analisa</a></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat dan opini publik Arab terbelah antara pihak yang mendukung penuh dengan optimisme terhadap pengakuan internasional berturut-turut terhadap negara Palestina, dengan menganggapnya sebagai langkah pendahuluan yang penting, bahkan lompatan untuk membawa negara itu dari “tinta keputusan” ke realitas di lapangan… dan pihak lain yang lebih berhati-hati, cenderung pesimis, memandang hal ini sebagai langkah yang sangat simbolis, terlalu terlambat, dan tidak akan mengubah kehidupan rakyat Palestina.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting, pengakuan-pengakuan itu datang sebagai kompensasi atas ketidakmampuan masyarakat internasional menghentikan pembantaian, membatasi penjarahan Israel, serta sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan pencucian hati nurani, di tengah berlanjutnya adegan pembunuhan, teror, dan kelaparan selama hampir dua tahun.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengapa kita tidak boleh terlalu optimis?\nMenurut saya, “kebenaran” ada di tengah-tengah kedua pandangan itu, bahkan dalam beberapa hal merupakan hasil gabungan keduanya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak seorang pun yang waras bisa terlalu optimis terhadap hasil dan dampak dari “tsunami” pengakuan terhadap negara Palestina, yang baru-baru ini menyeret tiga negara dari blok Anglo-Saxon: (Britania, Australia, dan Kanada). Kehati-hatian ini bisa dijelaskan oleh empat alasan utama:</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertama</strong>, pengakuan ini datang “terlalu sedikit dan terlalu terlambat – Too little, too late”. “Terlalu sedikit” artinya pengakuan tidak disertai tindakan hukuman tegas terhadap Israel, setidaknya untuk menghentikan “pembantaian” yang telah berlangsung dua tahun, menghentikan laju kolonisasi yang lepas kendali, dan membatasi arogansi negara bandel satu-satunya di kawasan ini, bahkan di dunia. “Terlalu terlambat” karena pengakuan negara Palestina baru datang lebih dari seratus tahun setelah Deklarasi Balfour yang melahirkan entitas Israel di atas reruntuhan penduduk asli, lebih dari tiga perempat abad setelah berdirinya negara itu sambil mengabaikan peta pembagian Resolusi 181, lebih dari setengah abad setelah pendudukan wilayah negara itu: Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, serta lebih dari sepertiga abad sejak dimulainya proses Madrid dan penandatanganan Perjanjian Oslo.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting lagi, pengakuan ini datang saat pemerintah sayap kanan fasis di Tel Aviv secara sistematis dan terencana melenyapkan setiap peluang berdirinya negara Palestina yang terhubung dan layak hidup, apalagi berdaulat dan merdeka.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pengusiran paksa” kini menjadi agenda utama entitas ini, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem. Tiga pilar negara—tanah (wilayah), rakyat, dan sistem politik—dikeropos oleh Israel tanpa henti.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Kedua</strong>, banyak pengakuan itu disertai syarat-syarat. Negara-negara “pengaku” berlomba membuat “daftar syarat”: ada yang meminta reformasi mendasar dalam struktur kekuasaan, selalu dengan tujuan memperkuat perannya dalam melayani keamanan Israel dan melemahkan semua bentuk perlawanan terhadap pendudukannya. Ada yang mensyaratkan penghapusan Hamas dari kekuasaan, politik, dan wilayah hingga hilang tak berbekas. Ada pula yang memasukkan isu 20 sandera sebagai prasyarat, seakan-akan kehidupan lebih dari 11 ribu tahanan Palestina yang disiksa, dihina, dan dilaparkan tidak bernilai apa pun di mata “ibukota hak asasi manusia”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ringkasnya: sebagian pengakuan itu memberi negara Palestina dengan imbalan perombakan sistem, manusia, sejarah, ingatan, dan masa depannya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ketiga</strong>, rangkaian pengakuan itu tak akan berlanjut tanpa adanya perubahan besar dalam opini publik dunia, yang berbalik arah terhadap citra Israel yang dibangun dengan mitos. Meski muncul dari “pragmatisme” partai-partai penguasa yang menghitung suara di kotak pemilu, pada saat bersamaan hal ini membuktikan keengganan negara-negara itu untuk melakukan langkah nyata menghentikan agresi brutal Israel atau menghukumnya. Di sini, gagasan “kompensasi” lebih besar dan penting dibanding sekadar “kebangkitan nurani”. Namun ini tetap merupakan perubahan penting, bahkan bisa berkelanjutan karena ditopang basis publik yang kokoh dan generasi baru yang terbebas dari mitos “keunggulan moral” Israel dan trauma “antisemitisme”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Keempat</strong>, banyak pengakuan negara Palestina tidak disertai definisi batas wilayahnya sesuai “Deklarasi Kemerdekaan” 1988, atau sikap tegas terhadap masa depan pemukiman yang terus menggerogoti tanah Palestina. Pada akhirnya, bisa saja digulirkan ide negara dengan kedaulatan dan wilayah yang cacat, bahkan dapat diterima sebagian kalangan kanan Israel dan Amerika: negara kantong-kantong kecil di sebagian Tepi Barat, berisi penduduk sebanyak mungkin dengan tanah sesedikit mungkin, tanpa menyentuh konsep “ibu kota abadi yang bersatu” bagi Israel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam deklarasi kemerdekaannya tiga dekade lalu, Palestina menetapkan batas negaranya di wilayah yang diduduki sejak 1967. Hanya segelintir negara yang baru-baru ini mengakui negara Palestina yang menyebut batas ini. Itu membuat “berkas” batas negara tetap terbuka untuk putaran konflik berikutnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya, memang ada peluang, tetapi…</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, mereka yang terlalu optimis bahkan menyebut ini sebagai “hari bersejarah”, dan meyakini bahwa setelah pengakuan ini, persoalan Palestina tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bertaruh besar pada perubahan ini, dan untuk membuktikan kebenaran pandangan mereka, mereka mengajukan sejumlah alasan, di antaranya :</p>\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\n\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? (1)','','inherit','closed','closed','','1082-autosave-v1','','','2025-09-22 23:28:39','2025-09-22 23:28:39','',1082,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1087',0,'revision','',0),
(1088,1,'2025-09-22 23:28:50','2025-09-22 23:28:50','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Alih Bahasa : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat dan opini publik Arab terbelah antara pihak yang mendukung penuh dengan optimisme terhadap pengakuan internasional berturut-turut terhadap negara Palestina, dengan menganggapnya sebagai langkah pendahuluan yang penting, bahkan lompatan untuk membawa negara itu dari “tinta keputusan” ke realitas di lapangan… dan pihak lain yang lebih berhati-hati, cenderung pesimis, memandang hal ini sebagai langkah yang sangat simbolis, terlalu terlambat, dan tidak akan mengubah kehidupan rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting, pengakuan-pengakuan itu datang sebagai kompensasi atas ketidakmampuan masyarakat internasional menghentikan pembantaian, membatasi penjarahan Israel, serta sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan pencucian hati nurani, di tengah berlanjutnya adegan pembunuhan, teror, dan kelaparan selama hampir dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengapa kita tidak boleh terlalu optimis?\r\nMenurut saya, “kebenaran” ada di tengah-tengah kedua pandangan itu, bahkan dalam beberapa hal merupakan hasil gabungan keduanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak seorang pun yang waras bisa terlalu optimis terhadap hasil dan dampak dari “tsunami” pengakuan terhadap negara Palestina, yang baru-baru ini menyeret tiga negara dari blok Anglo-Saxon: (Britania, Australia, dan Kanada). Kehati-hatian ini bisa dijelaskan oleh empat alasan utama:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertama</strong>, pengakuan ini datang “terlalu sedikit dan terlalu terlambat – Too little, too late”. “Terlalu sedikit” artinya pengakuan tidak disertai tindakan hukuman tegas terhadap Israel, setidaknya untuk menghentikan “pembantaian” yang telah berlangsung dua tahun, menghentikan laju kolonisasi yang lepas kendali, dan membatasi arogansi negara bandel satu-satunya di kawasan ini, bahkan di dunia. “Terlalu terlambat” karena pengakuan negara Palestina baru datang lebih dari seratus tahun setelah Deklarasi Balfour yang melahirkan entitas Israel di atas reruntuhan penduduk asli, lebih dari tiga perempat abad setelah berdirinya negara itu sambil mengabaikan peta pembagian Resolusi 181, lebih dari setengah abad setelah pendudukan wilayah negara itu: Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, serta lebih dari sepertiga abad sejak dimulainya proses Madrid dan penandatanganan Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting lagi, pengakuan ini datang saat pemerintah sayap kanan fasis di Tel Aviv secara sistematis dan terencana melenyapkan setiap peluang berdirinya negara Palestina yang terhubung dan layak hidup, apalagi berdaulat dan merdeka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pengusiran paksa” kini menjadi agenda utama entitas ini, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem. Tiga pilar negara—tanah (wilayah), rakyat, dan sistem politik—dikeropos oleh Israel tanpa henti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Kedua</strong>, banyak pengakuan itu disertai syarat-syarat. Negara-negara “pengaku” berlomba membuat “daftar syarat”: ada yang meminta reformasi mendasar dalam struktur kekuasaan, selalu dengan tujuan memperkuat perannya dalam melayani keamanan Israel dan melemahkan semua bentuk perlawanan terhadap pendudukannya. Ada yang mensyaratkan penghapusan Hamas dari kekuasaan, politik, dan wilayah hingga hilang tak berbekas. Ada pula yang memasukkan isu 20 sandera sebagai prasyarat, seakan-akan kehidupan lebih dari 11 ribu tahanan Palestina yang disiksa, dihina, dan dilaparkan tidak bernilai apa pun di mata “ibukota hak asasi manusia”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ringkasnya: sebagian pengakuan itu memberi negara Palestina dengan imbalan perombakan sistem, manusia, sejarah, ingatan, dan masa depannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ketiga</strong>, rangkaian pengakuan itu tak akan berlanjut tanpa adanya perubahan besar dalam opini publik dunia, yang berbalik arah terhadap citra Israel yang dibangun dengan mitos. Meski muncul dari “pragmatisme” partai-partai penguasa yang menghitung suara di kotak pemilu, pada saat bersamaan hal ini membuktikan keengganan negara-negara itu untuk melakukan langkah nyata menghentikan agresi brutal Israel atau menghukumnya. Di sini, gagasan “kompensasi” lebih besar dan penting dibanding sekadar “kebangkitan nurani”. Namun ini tetap merupakan perubahan penting, bahkan bisa berkelanjutan karena ditopang basis publik yang kokoh dan generasi baru yang terbebas dari mitos “keunggulan moral” Israel dan trauma “antisemitisme”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Keempat</strong>, banyak pengakuan negara Palestina tidak disertai definisi batas wilayahnya sesuai “Deklarasi Kemerdekaan” 1988, atau sikap tegas terhadap masa depan pemukiman yang terus menggerogoti tanah Palestina. Pada akhirnya, bisa saja digulirkan ide negara dengan kedaulatan dan wilayah yang cacat, bahkan dapat diterima sebagian kalangan kanan Israel dan Amerika: negara kantong-kantong kecil di sebagian Tepi Barat, berisi penduduk sebanyak mungkin dengan tanah sesedikit mungkin, tanpa menyentuh konsep “ibu kota abadi yang bersatu” bagi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam deklarasi kemerdekaannya tiga dekade lalu, Palestina menetapkan batas negaranya di wilayah yang diduduki sejak 1967. Hanya segelintir negara yang baru-baru ini mengakui negara Palestina yang menyebut batas ini. Itu membuat “berkas” batas negara tetap terbuka untuk putaran konflik berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya, memang ada peluang, tetapi…</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, mereka yang terlalu optimis bahkan menyebut ini sebagai “hari bersejarah”, dan meyakini bahwa setelah pengakuan ini, persoalan Palestina tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bertaruh besar pada perubahan ini, dan untuk membuktikan kebenaran pandangan mereka, mereka mengajukan sejumlah alasan, di antaranya :</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? (1)','','inherit','closed','closed','','1082-revision-v1','','','2025-09-22 23:28:50','2025-09-22 23:28:50','',1082,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1088',0,'revision','',0),
(1089,1,'2025-09-22 23:32:19','2025-09-22 23:32:19','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis? (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Alih Bahasa : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\"><strong>Pertama;</strong> mengangkat derajat Palestina dari sekadar misi dan perwakilan menjadi kedutaan penuh dengan hak-hak diplomatiknya, setelah memperoleh pengakuan dari hampir 80 persen negara-negara dunia, dan bahkan melebihi jumlah negara yang mengakui Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\"><strong>Kedua;</strong> kita akan berada dalam posisi \"negara di bawah pendudukan\" bukan lagi \"rakyat di bawah pendudukan\", padahal status \"otoritas di bawah pendudukan\" tidak mengubah kondisi kehidupan warga Palestina, malahan memperburuknya, dan tidak ada jaminan bahwa nasib mereka akan berbeda jika harapan para optimis itu terwujud.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\"><strong>Ketiga;</strong> \"tsunami\" pengakuan akan memperdalam isolasi Israel, dan kemudian juga melumpuhkan pelindung utamanya, Amerika Serikat, serta mendorong keduanya, meskipun mungkin membutuhkan waktu, untuk tunduk pada tekanan internasional—terutama seiring meluasnya kecaman global terhadap perang pemusnahan, pembersihan etnis, dan kejahatan perang yang kini telah didokumentasikan di forum-forum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\">Dan sebenarnya, harus diakui bahwa apa yang terjadi adalah \"langkah ke arah yang benar\" yang harus diikuti langkah-langkah lanjutan; sebuah perkembangan positif yang membuka \"peluang\" yang harus dimanfaatkan. Jalan yang harus ditempuh adalah jalur politik-diplomatik-hukum-perlawanan, yang semestinya memberi kredit utama kepada para pemilik haknya—yakni rakyat Gaza terlebih dahulu, yang bertahan dua tahun dalam kondisi yang bahkan gunung pun tak sanggup menanggungnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1457\" data-end=\"2090\">Kredit itu kembali pada darah lebih dari seperempat juta syuhada, luka, hilang, dan tawanan; kredit itu disematkan kepada para pejuang yang tak mau mengibarkan bendera putih, yang tetap teguh dalam ketabahan dan keberanian meski dilingkupi tsunami api dan jurang ketimpangan kekuatan yang menganga. Setelah itu—dan hanya setelah itu—peran diplomasi dan para diplomat mengambil tempatnya. Bayangkan skenario \"jatuhnya Gaza\" beberapa hari atau minggu setelah pedang besi Netanyahu, atau jika penduduknya tunduk pada rencana pemindahan paksa—apa yang bisa dilakukan diplomasi, dan alat apa yang sebetulnya tersedia bagi para diplomat?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2474\">Memanfaatkan peluang yang ada juga harus dimulai dari lingkaran Palestina sendiri: rezim Palestina yang lapuk tidak bisa menjadi pengungkit bagi terwujudnya negara, melainkan justru membuatnya kian sulit dicapai. Reformasi yang diperlukan harus dimulai dari prioritas nasional Palestina, bukan dari keinginan dan perintah negara-negara donor yang tunduk pada \"buku syarat\" Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2476\" data-end=\"2823\">Kinerja otoritas, sifatnya yang monopoli, pendekatannya yang eksklusif, kecenderungannya untuk menyesuaikan diri dengan konten solusi Israel dan konsekuensinya, serta ketergantungannya yang berlebihan pada \"luar\" ketimbang penguatan \"dalam negeri\"—semua itu tidak menunjukkan bahwa \"faktor Palestina\" siap memanfaatkan momentum dan membangunnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2825\" data-end=\"3308\">Di sini perlu disinggung kebutuhan Hamas secara khusus untuk mengambil sikap terhadap fase baru Palestina ini, merancang ulang citra, posisi, dan perannya setelah perang usai. Sulit mengharapkan banyak gerak dari pihak yang melancarkan \"gelombang\" ini, pertama karena perang belum benar-benar usai dan tak ada yang tahu kapan atau bagaimana berakhirnya; kedua karena kondisi keamanan yang mengurung gerakan dan kepemimpinannya menyulitkan interaksi, konsultasi, dan evaluasi ulang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3310\" data-end=\"3770\">Tetapi ini adalah tugas mendesak yang signifikansinya melampaui sekadar masa depan gerakan itu sendiri; ia menentukan masa depan rakyat Palestina dan posisi perkara mereka. Kita ingin tahu bagaimana gerakan itu berpikir tentang fase pasca-perang; saat ini kita—belum—mempunyai banyak bacaan atau usulan konkrit untuk mereka dan bagi proyek nasional Palestina. Tugas ini melampaui kemampuan \"akal individu\" dan harus dirumuskan oleh \"akal kolektif\" Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3772\" data-end=\"4374\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Memanfaatkan \"peluang\" yang ada mengharuskan lingkungan Arab bergerak secara berbeda. Rezim resmi Arab gagal dalam \"ujian Doha\"—baik dalam menghadapi agresi maupun dalam menyelenggarakan pertemuan darurat—dan kini saatnya memanfaatkan bangkitnya kesadaran internasional ini untuk memberikan contoh praktis dalam menghadapi \"negara pembangkang\": dengan langkah-langkah nyata yang mengakhiri jalur normalisasi yang cuma-cuma, menutup ruang udara bagi penerbangan musuh, serta menjatuhkan sanksi dan memboikot entitas apartheid, genosida, dan pembersihan etnis serta praktik \"transfer\" (pemindahan paksa).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"329\">Sekarang bukan waktunya untuk persaingan yang memenuhi layar-layar hari-hari ini tentang ibu kota Arab mana yang berhak mendapatkan pujian karena memicu \"tsunami pengakuan\", apalagi untuk menghidupkan kembali persaingan serupa tentang ibu kota mana yang memberikan sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan penduduknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"331\" data-end=\"702\">Bukan waktu untuk saling menuding dan berebut, melainkan untuk mengoordinasikan upaya di antara negara-negara berpengaruh guna mengisolasi Israel dan \"membuatnya membayar\" harga perbuatannya, serta memastikan tidak luput dari hukuman; itulah jalan pintas untuk mengubah \"pencapaian simbolis\" menjadi pelaksanaan nyata, dan jika tidak, kita akan kehilangan peluang lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"704\" data-end=\"873\">Memanfaatkan \"peluang\" di arena PBB dimulai dengan mematahkan efek veto Amerika, yang telah digunakan enam kali untuk menghentikan pembantaian dan mewujudkan gencatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"875\" data-end=\"1249\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Arahkan ke Majelis Umum melalui pintu \"Uniting for Peace\" (Bersatu demi Perdamaian), dan upayakan meraih resolusi yang menganggap Zionisme sebagai bentuk rasisme dan diskriminasi rasial. Israel sedang mereproduksi kisah \"sistem apartheid\" seperti di Afrika Selatan dengan cara yang lebih brutal dan biadab, dan harus ditempatkan dalam keranjang, yakni tempat sampah sejarah.</p>\r\n<span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong></span>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? (2)','','inherit','closed','closed','','1086-revision-v1','','','2025-09-22 23:32:19','2025-09-22 23:32:19','',1086,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1089',0,'revision','',0),
(1090,1,'2025-09-22 23:34:20','2025-09-22 23:34:20','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat dan opini publik Arab terbelah antara pihak yang mendukung penuh dengan optimisme terhadap pengakuan internasional berturut-turut terhadap negara Palestina, dengan menganggapnya sebagai langkah pendahuluan yang penting, bahkan lompatan untuk membawa negara itu dari “tinta keputusan” ke realitas di lapangan… dan pihak lain yang lebih berhati-hati, cenderung pesimis, memandang hal ini sebagai langkah yang sangat simbolis, terlalu terlambat, dan tidak akan mengubah kehidupan rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting, pengakuan-pengakuan itu datang sebagai kompensasi atas ketidakmampuan masyarakat internasional menghentikan pembantaian, membatasi penjarahan Israel, serta sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan pencucian hati nurani, di tengah berlanjutnya adegan pembunuhan, teror, dan kelaparan selama hampir dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengapa kita tidak boleh terlalu optimis?\r\nMenurut saya, “kebenaran” ada di tengah-tengah kedua pandangan itu, bahkan dalam beberapa hal merupakan hasil gabungan keduanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak seorang pun yang waras bisa terlalu optimis terhadap hasil dan dampak dari “tsunami” pengakuan terhadap negara Palestina, yang baru-baru ini menyeret tiga negara dari blok Anglo-Saxon: (Britania, Australia, dan Kanada). Kehati-hatian ini bisa dijelaskan oleh empat alasan utama:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertama</strong>, pengakuan ini datang “terlalu sedikit dan terlalu terlambat – Too little, too late”. “Terlalu sedikit” artinya pengakuan tidak disertai tindakan hukuman tegas terhadap Israel, setidaknya untuk menghentikan “pembantaian” yang telah berlangsung dua tahun, menghentikan laju kolonisasi yang lepas kendali, dan membatasi arogansi negara bandel satu-satunya di kawasan ini, bahkan di dunia. “Terlalu terlambat” karena pengakuan negara Palestina baru datang lebih dari seratus tahun setelah Deklarasi Balfour yang melahirkan entitas Israel di atas reruntuhan penduduk asli, lebih dari tiga perempat abad setelah berdirinya negara itu sambil mengabaikan peta pembagian Resolusi 181, lebih dari setengah abad setelah pendudukan wilayah negara itu: Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, serta lebih dari sepertiga abad sejak dimulainya proses Madrid dan penandatanganan Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting lagi, pengakuan ini datang saat pemerintah sayap kanan fasis di Tel Aviv secara sistematis dan terencana melenyapkan setiap peluang berdirinya negara Palestina yang terhubung dan layak hidup, apalagi berdaulat dan merdeka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pengusiran paksa” kini menjadi agenda utama entitas ini, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem. Tiga pilar negara—tanah (wilayah), rakyat, dan sistem politik—dikeropos oleh Israel tanpa henti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Kedua</strong>, banyak pengakuan itu disertai syarat-syarat. Negara-negara “pengaku” berlomba membuat “daftar syarat”: ada yang meminta reformasi mendasar dalam struktur kekuasaan, selalu dengan tujuan memperkuat perannya dalam melayani keamanan Israel dan melemahkan semua bentuk perlawanan terhadap pendudukannya. Ada yang mensyaratkan penghapusan Hamas dari kekuasaan, politik, dan wilayah hingga hilang tak berbekas. Ada pula yang memasukkan isu 20 sandera sebagai prasyarat, seakan-akan kehidupan lebih dari 11 ribu tahanan Palestina yang disiksa, dihina, dan dilaparkan tidak bernilai apa pun di mata “ibukota hak asasi manusia”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ringkasnya: sebagian pengakuan itu memberi negara Palestina dengan imbalan perombakan sistem, manusia, sejarah, ingatan, dan masa depannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ketiga</strong>, rangkaian pengakuan itu tak akan berlanjut tanpa adanya perubahan besar dalam opini publik dunia, yang berbalik arah terhadap citra Israel yang dibangun dengan mitos. Meski muncul dari “pragmatisme” partai-partai penguasa yang menghitung suara di kotak pemilu, pada saat bersamaan hal ini membuktikan keengganan negara-negara itu untuk melakukan langkah nyata menghentikan agresi brutal Israel atau menghukumnya. Di sini, gagasan “kompensasi” lebih besar dan penting dibanding sekadar “kebangkitan nurani”. Namun ini tetap merupakan perubahan penting, bahkan bisa berkelanjutan karena ditopang basis publik yang kokoh dan generasi baru yang terbebas dari mitos “keunggulan moral” Israel dan trauma “antisemitisme”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Keempat</strong>, banyak pengakuan negara Palestina tidak disertai definisi batas wilayahnya sesuai “Deklarasi Kemerdekaan” 1988, atau sikap tegas terhadap masa depan pemukiman yang terus menggerogoti tanah Palestina. Pada akhirnya, bisa saja digulirkan ide negara dengan kedaulatan dan wilayah yang cacat, bahkan dapat diterima sebagian kalangan kanan Israel dan Amerika: negara kantong-kantong kecil di sebagian Tepi Barat, berisi penduduk sebanyak mungkin dengan tanah sesedikit mungkin, tanpa menyentuh konsep “ibu kota abadi yang bersatu” bagi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam deklarasi kemerdekaannya tiga dekade lalu, Palestina menetapkan batas negaranya di wilayah yang diduduki sejak 1967. Hanya segelintir negara yang baru-baru ini mengakui negara Palestina yang menyebut batas ini. Itu membuat “berkas” batas negara tetap terbuka untuk putaran konflik berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya, memang ada peluang, tetapi…</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, mereka yang terlalu optimis bahkan menyebut ini sebagai “hari bersejarah”, dan meyakini bahwa setelah pengakuan ini, persoalan Palestina tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bertaruh besar pada perubahan ini, dan untuk membuktikan kebenaran pandangan mereka, mereka mengajukan sejumlah alasan, di antaranya :</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? (1)','','inherit','closed','closed','','1082-revision-v1','','','2025-09-22 23:34:20','2025-09-22 23:34:20','',1082,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1090',0,'revision','',0),
(1091,1,'2025-09-22 23:34:26','2025-09-22 23:34:26','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis? (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\"><strong>Pertama;</strong> mengangkat derajat Palestina dari sekadar misi dan perwakilan menjadi kedutaan penuh dengan hak-hak diplomatiknya, setelah memperoleh pengakuan dari hampir 80 persen negara-negara dunia, dan bahkan melebihi jumlah negara yang mengakui Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\"><strong>Kedua;</strong> kita akan berada dalam posisi \"negara di bawah pendudukan\" bukan lagi \"rakyat di bawah pendudukan\", padahal status \"otoritas di bawah pendudukan\" tidak mengubah kondisi kehidupan warga Palestina, malahan memperburuknya, dan tidak ada jaminan bahwa nasib mereka akan berbeda jika harapan para optimis itu terwujud.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\"><strong>Ketiga;</strong> \"tsunami\" pengakuan akan memperdalam isolasi Israel, dan kemudian juga melumpuhkan pelindung utamanya, Amerika Serikat, serta mendorong keduanya, meskipun mungkin membutuhkan waktu, untuk tunduk pada tekanan internasional—terutama seiring meluasnya kecaman global terhadap perang pemusnahan, pembersihan etnis, dan kejahatan perang yang kini telah didokumentasikan di forum-forum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"1455\">Dan sebenarnya, harus diakui bahwa apa yang terjadi adalah \"langkah ke arah yang benar\" yang harus diikuti langkah-langkah lanjutan; sebuah perkembangan positif yang membuka \"peluang\" yang harus dimanfaatkan. Jalan yang harus ditempuh adalah jalur politik-diplomatik-hukum-perlawanan, yang semestinya memberi kredit utama kepada para pemilik haknya—yakni rakyat Gaza terlebih dahulu, yang bertahan dua tahun dalam kondisi yang bahkan gunung pun tak sanggup menanggungnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1457\" data-end=\"2090\">Kredit itu kembali pada darah lebih dari seperempat juta syuhada, luka, hilang, dan tawanan; kredit itu disematkan kepada para pejuang yang tak mau mengibarkan bendera putih, yang tetap teguh dalam ketabahan dan keberanian meski dilingkupi tsunami api dan jurang ketimpangan kekuatan yang menganga. Setelah itu—dan hanya setelah itu—peran diplomasi dan para diplomat mengambil tempatnya. Bayangkan skenario \"jatuhnya Gaza\" beberapa hari atau minggu setelah pedang besi Netanyahu, atau jika penduduknya tunduk pada rencana pemindahan paksa—apa yang bisa dilakukan diplomasi, dan alat apa yang sebetulnya tersedia bagi para diplomat?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2474\">Memanfaatkan peluang yang ada juga harus dimulai dari lingkaran Palestina sendiri: rezim Palestina yang lapuk tidak bisa menjadi pengungkit bagi terwujudnya negara, melainkan justru membuatnya kian sulit dicapai. Reformasi yang diperlukan harus dimulai dari prioritas nasional Palestina, bukan dari keinginan dan perintah negara-negara donor yang tunduk pada \"buku syarat\" Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2476\" data-end=\"2823\">Kinerja otoritas, sifatnya yang monopoli, pendekatannya yang eksklusif, kecenderungannya untuk menyesuaikan diri dengan konten solusi Israel dan konsekuensinya, serta ketergantungannya yang berlebihan pada \"luar\" ketimbang penguatan \"dalam negeri\"—semua itu tidak menunjukkan bahwa \"faktor Palestina\" siap memanfaatkan momentum dan membangunnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2825\" data-end=\"3308\">Di sini perlu disinggung kebutuhan Hamas secara khusus untuk mengambil sikap terhadap fase baru Palestina ini, merancang ulang citra, posisi, dan perannya setelah perang usai. Sulit mengharapkan banyak gerak dari pihak yang melancarkan \"gelombang\" ini, pertama karena perang belum benar-benar usai dan tak ada yang tahu kapan atau bagaimana berakhirnya; kedua karena kondisi keamanan yang mengurung gerakan dan kepemimpinannya menyulitkan interaksi, konsultasi, dan evaluasi ulang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3310\" data-end=\"3770\">Tetapi ini adalah tugas mendesak yang signifikansinya melampaui sekadar masa depan gerakan itu sendiri; ia menentukan masa depan rakyat Palestina dan posisi perkara mereka. Kita ingin tahu bagaimana gerakan itu berpikir tentang fase pasca-perang; saat ini kita—belum—mempunyai banyak bacaan atau usulan konkrit untuk mereka dan bagi proyek nasional Palestina. Tugas ini melampaui kemampuan \"akal individu\" dan harus dirumuskan oleh \"akal kolektif\" Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3772\" data-end=\"4374\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Memanfaatkan \"peluang\" yang ada mengharuskan lingkungan Arab bergerak secara berbeda. Rezim resmi Arab gagal dalam \"ujian Doha\"—baik dalam menghadapi agresi maupun dalam menyelenggarakan pertemuan darurat—dan kini saatnya memanfaatkan bangkitnya kesadaran internasional ini untuk memberikan contoh praktis dalam menghadapi \"negara pembangkang\": dengan langkah-langkah nyata yang mengakhiri jalur normalisasi yang cuma-cuma, menutup ruang udara bagi penerbangan musuh, serta menjatuhkan sanksi dan memboikot entitas apartheid, genosida, dan pembersihan etnis serta praktik \"transfer\" (pemindahan paksa).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"329\">Sekarang bukan waktunya untuk persaingan yang memenuhi layar-layar hari-hari ini tentang ibu kota Arab mana yang berhak mendapatkan pujian karena memicu \"tsunami pengakuan\", apalagi untuk menghidupkan kembali persaingan serupa tentang ibu kota mana yang memberikan sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan penduduknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"331\" data-end=\"702\">Bukan waktu untuk saling menuding dan berebut, melainkan untuk mengoordinasikan upaya di antara negara-negara berpengaruh guna mengisolasi Israel dan \"membuatnya membayar\" harga perbuatannya, serta memastikan tidak luput dari hukuman; itulah jalan pintas untuk mengubah \"pencapaian simbolis\" menjadi pelaksanaan nyata, dan jika tidak, kita akan kehilangan peluang lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"704\" data-end=\"873\">Memanfaatkan \"peluang\" di arena PBB dimulai dengan mematahkan efek veto Amerika, yang telah digunakan enam kali untuk menghentikan pembantaian dan mewujudkan gencatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"875\" data-end=\"1249\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Arahkan ke Majelis Umum melalui pintu \"Uniting for Peace\" (Bersatu demi Perdamaian), dan upayakan meraih resolusi yang menganggap Zionisme sebagai bentuk rasisme dan diskriminasi rasial. Israel sedang mereproduksi kisah \"sistem apartheid\" seperti di Afrika Selatan dengan cara yang lebih brutal dan biadab, dan harus ditempatkan dalam keranjang, yakni tempat sampah sejarah.</p>\r\n<span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong></span>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? (2)','','inherit','closed','closed','','1086-revision-v1','','','2025-09-22 23:34:26','2025-09-22 23:34:26','',1086,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1091',0,'revision','',0),
(1092,1,'2025-09-22 23:35:50','2025-09-22 23:35:50','<h2 style=\"text-align: center;\">“Tsunami” Pengakuan Palestina.. Mengapa Kita Tidak Boleh Terlalu Optimis? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Arib Al-Rantawi (Penulis dan analis politik Yordania)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel “Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Karakter negara-negara barat yang \"munafik\" dalam sejarah, membuat kita tidak boleh terlalu optimis pada apa yang mereka lakukan saat ini, termasuk saat \"Tsunami\" Pengakuan Palestina terjadi</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat dan opini publik Arab terbelah antara pihak yang mendukung penuh dengan optimisme terhadap pengakuan internasional berturut-turut terhadap negara Palestina, dengan menganggapnya sebagai langkah pendahuluan yang penting, bahkan lompatan untuk membawa negara itu dari “tinta keputusan” ke realitas di lapangan… dan pihak lain yang lebih berhati-hati, cenderung pesimis, memandang hal ini sebagai langkah yang sangat simbolis, terlalu terlambat, dan tidak akan mengubah kehidupan rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting, pengakuan-pengakuan itu datang sebagai kompensasi atas ketidakmampuan masyarakat internasional menghentikan pembantaian, membatasi penjarahan Israel, serta sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan pencucian hati nurani, di tengah berlanjutnya adegan pembunuhan, teror, dan kelaparan selama hampir dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengapa kita tidak boleh terlalu optimis?\r\nMenurut saya, “kebenaran” ada di tengah-tengah kedua pandangan itu, bahkan dalam beberapa hal merupakan hasil gabungan keduanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak seorang pun yang waras bisa terlalu optimis terhadap hasil dan dampak dari “tsunami” pengakuan terhadap negara Palestina, yang baru-baru ini menyeret tiga negara dari blok Anglo-Saxon: (Britania, Australia, dan Kanada). Kehati-hatian ini bisa dijelaskan oleh empat alasan utama:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertama</strong>, pengakuan ini datang “terlalu sedikit dan terlalu terlambat – Too little, too late”. “Terlalu sedikit” artinya pengakuan tidak disertai tindakan hukuman tegas terhadap Israel, setidaknya untuk menghentikan “pembantaian” yang telah berlangsung dua tahun, menghentikan laju kolonisasi yang lepas kendali, dan membatasi arogansi negara bandel satu-satunya di kawasan ini, bahkan di dunia. “Terlalu terlambat” karena pengakuan negara Palestina baru datang lebih dari seratus tahun setelah Deklarasi Balfour yang melahirkan entitas Israel di atas reruntuhan penduduk asli, lebih dari tiga perempat abad setelah berdirinya negara itu sambil mengabaikan peta pembagian Resolusi 181, lebih dari setengah abad setelah pendudukan wilayah negara itu: Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, serta lebih dari sepertiga abad sejak dimulainya proses Madrid dan penandatanganan Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang lebih penting lagi, pengakuan ini datang saat pemerintah sayap kanan fasis di Tel Aviv secara sistematis dan terencana melenyapkan setiap peluang berdirinya negara Palestina yang terhubung dan layak hidup, apalagi berdaulat dan merdeka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pengusiran paksa” kini menjadi agenda utama entitas ini, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem. Tiga pilar negara—tanah (wilayah), rakyat, dan sistem politik—dikeropos oleh Israel tanpa henti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Kedua</strong>, banyak pengakuan itu disertai syarat-syarat. Negara-negara “pengaku” berlomba membuat “daftar syarat”: ada yang meminta reformasi mendasar dalam struktur kekuasaan, selalu dengan tujuan memperkuat perannya dalam melayani keamanan Israel dan melemahkan semua bentuk perlawanan terhadap pendudukannya. Ada yang mensyaratkan penghapusan Hamas dari kekuasaan, politik, dan wilayah hingga hilang tak berbekas. Ada pula yang memasukkan isu 20 sandera sebagai prasyarat, seakan-akan kehidupan lebih dari 11 ribu tahanan Palestina yang disiksa, dihina, dan dilaparkan tidak bernilai apa pun di mata “ibukota hak asasi manusia”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ringkasnya: sebagian pengakuan itu memberi negara Palestina dengan imbalan perombakan sistem, manusia, sejarah, ingatan, dan masa depannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ketiga</strong>, rangkaian pengakuan itu tak akan berlanjut tanpa adanya perubahan besar dalam opini publik dunia, yang berbalik arah terhadap citra Israel yang dibangun dengan mitos. Meski muncul dari “pragmatisme” partai-partai penguasa yang menghitung suara di kotak pemilu, pada saat bersamaan hal ini membuktikan keengganan negara-negara itu untuk melakukan langkah nyata menghentikan agresi brutal Israel atau menghukumnya. Di sini, gagasan “kompensasi” lebih besar dan penting dibanding sekadar “kebangkitan nurani”. Namun ini tetap merupakan perubahan penting, bahkan bisa berkelanjutan karena ditopang basis publik yang kokoh dan generasi baru yang terbebas dari mitos “keunggulan moral” Israel dan trauma “antisemitisme”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Keempat</strong>, banyak pengakuan negara Palestina tidak disertai definisi batas wilayahnya sesuai “Deklarasi Kemerdekaan” 1988, atau sikap tegas terhadap masa depan pemukiman yang terus menggerogoti tanah Palestina. Pada akhirnya, bisa saja digulirkan ide negara dengan kedaulatan dan wilayah yang cacat, bahkan dapat diterima sebagian kalangan kanan Israel dan Amerika: negara kantong-kantong kecil di sebagian Tepi Barat, berisi penduduk sebanyak mungkin dengan tanah sesedikit mungkin, tanpa menyentuh konsep “ibu kota abadi yang bersatu” bagi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam deklarasi kemerdekaannya tiga dekade lalu, Palestina menetapkan batas negaranya di wilayah yang diduduki sejak 1967. Hanya segelintir negara yang baru-baru ini mengakui negara Palestina yang menyebut batas ini. Itu membuat “berkas” batas negara tetap terbuka untuk putaran konflik berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ya, memang ada peluang, tetapi…</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, mereka yang terlalu optimis bahkan menyebut ini sebagai “hari bersejarah”, dan meyakini bahwa setelah pengakuan ini, persoalan Palestina tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Mereka bertaruh besar pada perubahan ini, dan untuk membuktikan kebenaran pandangan mereka, mereka mengajukan sejumlah alasan, di antaranya :</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/22/tsunami-pengakuan-palestina-tidak-boleh-terlalu-optimis-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','“Tsunami” Pengakuan Palestina, Tidak Boleh Terlalu Optimis? (1)','','inherit','closed','closed','','1082-revision-v1','','','2025-09-22 23:35:50','2025-09-22 23:35:50','',1082,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1092',0,'revision','',0),
(1093,1,'2025-09-23 07:33:23','2025-09-23 07:33:23','<h2 style=\"text-align: center;\">Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sami Al-Arian (Profesor urusan publik dan Direktur Pusat Studi Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, Turki)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, utusan Amerika Serikat untuk Suriah dan Lebanon, Tom Barack, berkata: “Dalam pemikiran Israel, garis-garis yang dibuat oleh perjanjian Sykes-Picot tidak ada artinya,” seraya menambahkan bahwa entitas zionis “akan pergi ke mana pun yang ia mau, kapan pun ia mau,” untuk memastikan apa yang terjadi pada 7 Oktober tidak terulang kembali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika kita menanggalkan pernyataan ini dari kata-katanya yang provokatif, kita akan melihat sikap yang jelas: di dunia pasca 7 Oktober, entitas zionis bersikeras melanjutkan strategi hegemoninya yang melampaui peta kolonial lama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak akhir 2023, Benjamin Netanyahu – yang tetap menjabat sebagai Perdana Menteri entitas zionis meskipun ia dicari oleh pengadilan pidana internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza – menegaskan apa yang ia sebut sebagai “doktrin hari berikutnya”. Doktrin ini mensyaratkan berakhirnya perang genosida dengan menyerahnya Palestina sepenuhnya pada dominasi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang keji ini pun meluas dengan memicu peperangan lain di kawasan, dalam upaya menghabisi semua musuh negara Yahudi dan menggambar ulang peta dunia Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum berangkat bertemu Donald Trump pada awal Februari lalu – untuk pertama kalinya setelah pelantikan Trump di periode keduanya – Netanyahu berkata di landasan Bandara Ben Gurion: “Keputusan-keputusan kami telah… menggambar ulang peta… dan dengan bekerja sama dengan Trump, kita bisa menggambarnya ulang lebih jauh lagi.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menggambar Ulang Peta Regional Baru</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal 2024, Netanyahu mulai mempromosikan rencana resmi Israel pascaperang, yaitu mempertahankan kendali penuh atas Tepi Barat, sambil menghancurkan Gaza dan kembali menduduki wilayah itu secara langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Juli 2024, Netanyahu menegaskan dalam kunjungannya ke Washington: “Dalam waktu dekat, kita harus mempertahankan kendali keamanan tertinggi – di Gaza – untuk kita.” Sepanjang 2024 dan 2025, pemerintah Israel bertindak sesuai pernyataan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Contohnya, dengan menguasai Koridor Philadelphi di perbatasan Gaza–Mesir – pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian damai Mesir–Israel 1979 – musuh Israel ingin memperluas zona penyangganya. Para pejabat zionis menegaskan bahwa kebijakan ini akan berlanjut bahkan setelah ada gencatan senjata, sambil tetap mendorong pengusiran dan pemindahan paksa warga Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon pada November 2024, pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka akan tetap bertahan di lima lokasi strategis di Lebanon selatan untuk memperluas zona penyangga ke utara. Sejak itu, Israel telah melanggar gencatan senjata ribuan kali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa hari setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, entitas zionis menyerbu Suriah dan menduduki lebih dari 600 kilometer persegi wilayah baru – lebih dari setengah luas Dataran Tinggi Golan yang telah mereka duduki sejak 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah invasi dan pendudukan baru ini, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, berkata: “Tentara siap bertahan di Suriah untuk waktu yang tidak terbatas. Kami akan menduduki zona keamanan di Hermon dan memastikan seluruh zona keamanan di selatan Suriah bebas dari senjata dan ancaman.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel juga mendirikan sedikitnya enam pangkalan militer di zona penyangga bebas senjata. Netanyahu mengklaim bahwa perjanjian 1974 yang mengatur batas zona penyangga tidak lagi berlaku karena ditandatangani dengan pemerintahan Assad sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika pernyataan Tom Barack terdengar familiar, itu karena versi sebelumnya dari posisi strategis ini sudah ada jauh sebelum 7 Oktober, bahkan satu dekade sebelum perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 1982, Oded Yinon dalam tulisannya “Strategi Israel untuk Tahun 1980-an” memaparkan gambaran sebuah sistem regional yang tidak didasarkan pada batas-batas Sykes-Picot, melainkan pada entitas sektarian dan terpecah-pecah di sekitar Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inti dari gagasan Yinon adalah membongkar seluruh dunia Sykes-Picot. Dalam tulisannya, ia menuangkan visi Israel untuk memecah semua negara yang mengelilingi entitas itu, bahkan lebih jauh lagi. Misalnya, ia menyerukan:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Membagi Lebanon sepenuhnya menjadi lima entitas, yang menurutnya akan menjadi preseden bagi seluruh dunia Arab.</li>\r\n 	<li>Memecah Mesir secara geografis menjadi beberapa wilayah terpisah, sebagai tujuan politik Israel di front baratnya.</li>\r\n 	<li>Memecah Suriah dan Irak menjadi kawasan etnis atau agama terpisah, sebagai tujuan utama Israel di front timurnya.</li>\r\n 	<li>Jika Mesir terpecah, maka negara-negara seperti Libya dan Sudan tidak akan bertahan dalam bentuknya saat ini.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun visi menyeluruh ini tidak seluruhnya terwujud di lapangan, dokumen historis ini mencerminkan inti ideologi zionis: dominasi total melalui pelemahan politik menyeluruh, atau “Balkanisasi” seluruh dunia Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Doktrin Pinggiran dan Pemanfaatan Kaum Minoritas</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jauh sebelum gagasan Yinon, Perdana Menteri pertama entitas zionis, David Ben Gurion, sudah berusaha – melalui apa yang disebutnya <em>“doktrin pinggiran”</em> sejak tahun 1950-an – menjalin aliansi dengan negara-negara non-Arab dan kelompok minoritas di pinggiran dunia Arab, seperti Iran sebelum Revolusi 1979, Turki sebelum Partai Keadilan dan Pembangunan, serta Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga memanfaatkan aktor non-negara, seperti beberapa partai Kurdi di utara Irak, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan di Sudan Selatan, dan sejumlah milisi Maronit di Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Israel sebelumnya, Menachem Begin, menegaskan logika kaum minoritas ini dengan jelas pada tahun 1980, ketika ia berkata: <em>“Jika minoritas Kristen di Lebanon diserang… Israel tidak akan tinggal diam.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari empat dekade kemudian, entitas zionis berulang kali menyerang Suriah sejak jatuhnya rezim lama di akhir tahun 2024, dengan dalih melindungi minoritas Druze.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upayanya membenarkan pengeboman terhadap peralatan militer Suriah dan pendudukan lebih banyak wilayah, Netanyahu dua bulan lalu berpidato di hadapan komunitas Druze di Suriah, dengan mengatakan bahwa entitas zionis <em>“sedang berupaya menyelamatkan saudara-saudara Druze kami dan menyingkirkan geng-geng rezim.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Suriah, seperti halnya di Irak, kebijakan selama dua dekade terakhir berkisar dari upaya mengganti rezim, menebar kekacauan, memicu perang saudara, hingga mendorong terbentuknya kanton-kanton berdasarkan fakta di lapangan – dengan cara membangun wilayah otonomi Kurdi, daerah Druze, daerah Alawi, serta kantong-kantong Sunni dan Syiah yang lemah dan terkuras – sebagai alat pelaksana menuju peta yang digagas Yinon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh lagi, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir – lima bulan setelah pemisahan Sudan Selatan pada Juli 2011 – saat melakukan kunjungan pertamanya ke entitas zionis, berkata: <em>“Tanpa kalian (yakni orang-orang Israel), kami tidak akan pernah berdiri.”</em> Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa seruan Yinon untuk memecah belah dunia Arab sejak awal 1980-an menjadi pertanda buruk yang nyata dari apa yang berhasil diwujudkan dalam empat dekade terakhir.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/23/rencana-zionis-untuk-memecah-timur-tengah-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (1)','','publish','open','open','','rencana-zionis-untuk-memecah-timur-tengah-1','','','2025-09-23 07:37:54','2025-09-23 07:37:54','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1093',0,'post','',0),
(1094,1,'2025-09-23 07:33:04','2025-09-23 07:33:04','','zionis','','inherit','open','closed','','zionis','','','2025-09-23 07:33:04','2025-09-23 07:33:04','',1093,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/zionis.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1095,1,'2025-09-23 07:33:23','2025-09-23 07:33:23','<h2 style=\"text-align: center;\">Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sami Al-Arian (Profesor urusan publik dan Direktur Pusat Studi Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, Turki)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah masuk dalam Kategori Analisa</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, utusan Amerika Serikat untuk Suriah dan Lebanon, Tom Barack, berkata: “Dalam pemikiran Israel, garis-garis yang dibuat oleh perjanjian Sykes-Picot tidak ada artinya,” seraya menambahkan bahwa entitas zionis “akan pergi ke mana pun yang ia mau, kapan pun ia mau,” untuk memastikan apa yang terjadi pada 7 Oktober tidak terulang kembali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika kita menanggalkan pernyataan ini dari kata-katanya yang provokatif, kita akan melihat sikap yang jelas: di dunia pasca 7 Oktober, entitas zionis bersikeras melanjutkan strategi hegemoninya yang melampaui peta kolonial lama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak akhir 2023, Benjamin Netanyahu – yang tetap menjabat sebagai Perdana Menteri entitas zionis meskipun ia dicari oleh pengadilan pidana internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza – menegaskan apa yang ia sebut sebagai “doktrin hari berikutnya”. Doktrin ini mensyaratkan berakhirnya perang genosida dengan menyerahnya Palestina sepenuhnya pada dominasi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang keji ini pun meluas dengan memicu peperangan lain di kawasan, dalam upaya menghabisi semua musuh negara Yahudi dan menggambar ulang peta dunia Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum berangkat bertemu Donald Trump pada awal Februari lalu – untuk pertama kalinya setelah pelantikan Trump di periode keduanya – Netanyahu berkata di landasan Bandara Ben Gurion: “Keputusan-keputusan kami telah… menggambar ulang peta… dan dengan bekerja sama dengan Trump, kita bisa menggambarnya ulang lebih jauh lagi.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menggambar Ulang Peta Regional Baru</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal 2024, Netanyahu mulai mempromosikan rencana resmi Israel pascaperang, yaitu mempertahankan kendali penuh atas Tepi Barat, sambil menghancurkan Gaza dan kembali menduduki wilayah itu secara langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Juli 2024, Netanyahu menegaskan dalam kunjungannya ke Washington: “Dalam waktu dekat, kita harus mempertahankan kendali keamanan tertinggi – di Gaza – untuk kita.” Sepanjang 2024 dan 2025, pemerintah Israel bertindak sesuai pernyataan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Contohnya, dengan menguasai Koridor Philadelphi di perbatasan Gaza–Mesir – pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian damai Mesir–Israel 1979 – musuh Israel ingin memperluas zona penyangganya. Para pejabat zionis menegaskan bahwa kebijakan ini akan berlanjut bahkan setelah ada gencatan senjata, sambil tetap mendorong pengusiran dan pemindahan paksa warga Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon pada November 2024, pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka akan tetap bertahan di lima lokasi strategis di Lebanon selatan untuk memperluas zona penyangga ke utara. Sejak itu, Israel telah melanggar gencatan senjata ribuan kali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa hari setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, entitas zionis menyerbu Suriah dan menduduki lebih dari 600 kilometer persegi wilayah baru – lebih dari setengah luas Dataran Tinggi Golan yang telah mereka duduki sejak 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah invasi dan pendudukan baru ini, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, berkata: “Tentara siap bertahan di Suriah untuk waktu yang tidak terbatas. Kami akan menduduki zona keamanan di Hermon dan memastikan seluruh zona keamanan di selatan Suriah bebas dari senjata dan ancaman.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel juga mendirikan sedikitnya enam pangkalan militer di zona penyangga bebas senjata. Netanyahu mengklaim bahwa perjanjian 1974 yang mengatur batas zona penyangga tidak lagi berlaku karena ditandatangani dengan pemerintahan Assad sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika pernyataan Tom Barack terdengar familiar, itu karena versi sebelumnya dari posisi strategis ini sudah ada jauh sebelum 7 Oktober, bahkan satu dekade sebelum perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 1982, Oded Yinon dalam tulisannya “Strategi Israel untuk Tahun 1980-an” memaparkan gambaran sebuah sistem regional yang tidak didasarkan pada batas-batas Sykes-Picot, melainkan pada entitas sektarian dan terpecah-pecah di sekitar Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inti dari gagasan Yinon adalah membongkar seluruh dunia Sykes-Picot. Dalam tulisannya, ia menuangkan visi Israel untuk memecah semua negara yang mengelilingi entitas itu, bahkan lebih jauh lagi. Misalnya, ia menyerukan:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Membagi Lebanon sepenuhnya menjadi lima entitas, yang menurutnya akan menjadi preseden bagi seluruh dunia Arab.</li>\r\n 	<li>Memecah Mesir secara geografis menjadi beberapa wilayah terpisah, sebagai tujuan politik Israel di front baratnya.</li>\r\n 	<li>Memecah Suriah dan Irak menjadi kawasan etnis atau agama terpisah, sebagai tujuan utama Israel di front timurnya.</li>\r\n 	<li>Jika Mesir terpecah, maka negara-negara seperti Libya dan Sudan tidak akan bertahan dalam bentuknya saat ini.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun visi menyeluruh ini tidak seluruhnya terwujud di lapangan, dokumen historis ini mencerminkan inti ideologi zionis: dominasi total melalui pelemahan politik menyeluruh, atau “Balkanisasi” seluruh dunia Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Doktrin Pinggiran dan Pemanfaatan Kaum Minoritas</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jauh sebelum gagasan Yinon, Perdana Menteri pertama entitas zionis, David Ben Gurion, sudah berusaha – melalui apa yang disebutnya <em>“doktrin pinggiran”</em> sejak tahun 1950-an – menjalin aliansi dengan negara-negara non-Arab dan kelompok minoritas di pinggiran dunia Arab, seperti Iran sebelum Revolusi 1979, Turki sebelum Partai Keadilan dan Pembangunan, serta Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga memanfaatkan aktor non-negara, seperti beberapa partai Kurdi di utara Irak, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan di Sudan Selatan, dan sejumlah milisi Maronit di Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Israel sebelumnya, Menachem Begin, menegaskan logika kaum minoritas ini dengan jelas pada tahun 1980, ketika ia berkata: <em>“Jika minoritas Kristen di Lebanon diserang… Israel tidak akan tinggal diam.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari empat dekade kemudian, entitas zionis berulang kali menyerang Suriah sejak jatuhnya rezim lama di akhir tahun 2024, dengan dalih melindungi minoritas Druze.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upayanya membenarkan pengeboman terhadap peralatan militer Suriah dan pendudukan lebih banyak wilayah, Netanyahu dua bulan lalu berpidato di hadapan komunitas Druze di Suriah, dengan mengatakan bahwa entitas zionis <em>“sedang berupaya menyelamatkan saudara-saudara Druze kami dan menyingkirkan geng-geng rezim.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Suriah, seperti halnya di Irak, kebijakan selama dua dekade terakhir berkisar dari upaya mengganti rezim, menebar kekacauan, memicu perang saudara, hingga mendorong terbentuknya kanton-kanton berdasarkan fakta di lapangan – dengan cara membangun wilayah otonomi Kurdi, daerah Druze, daerah Alawi, serta kantong-kantong Sunni dan Syiah yang lemah dan terkuras – sebagai alat pelaksana menuju peta yang digagas Yinon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh lagi, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir – lima bulan setelah pemisahan Sudan Selatan pada Juli 2011 – saat melakukan kunjungan pertamanya ke entitas zionis, berkata: <em>“Tanpa kalian (yakni orang-orang Israel), kami tidak akan pernah berdiri.”</em> Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa seruan Yinon untuk memecah belah dunia Arab sejak awal 1980-an menjadi pertanda buruk yang nyata dari apa yang berhasil diwujudkan dalam empat dekade terakhir.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (1)','','inherit','closed','closed','','1093-revision-v1','','','2025-09-23 07:33:23','2025-09-23 07:33:23','',1093,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1095',0,'revision','',0),
(1096,1,'2025-09-23 07:33:45','2025-09-23 07:33:45','<h2 style=\"text-align: center;\">Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sami Al-Arian (Profesor urusan publik dan Direktur Pusat Studi Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, Turki)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, utusan Amerika Serikat untuk Suriah dan Lebanon, Tom Barack, berkata: “Dalam pemikiran Israel, garis-garis yang dibuat oleh perjanjian Sykes-Picot tidak ada artinya,” seraya menambahkan bahwa entitas zionis “akan pergi ke mana pun yang ia mau, kapan pun ia mau,” untuk memastikan apa yang terjadi pada 7 Oktober tidak terulang kembali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika kita menanggalkan pernyataan ini dari kata-katanya yang provokatif, kita akan melihat sikap yang jelas: di dunia pasca 7 Oktober, entitas zionis bersikeras melanjutkan strategi hegemoninya yang melampaui peta kolonial lama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak akhir 2023, Benjamin Netanyahu – yang tetap menjabat sebagai Perdana Menteri entitas zionis meskipun ia dicari oleh pengadilan pidana internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza – menegaskan apa yang ia sebut sebagai “doktrin hari berikutnya”. Doktrin ini mensyaratkan berakhirnya perang genosida dengan menyerahnya Palestina sepenuhnya pada dominasi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang keji ini pun meluas dengan memicu peperangan lain di kawasan, dalam upaya menghabisi semua musuh negara Yahudi dan menggambar ulang peta dunia Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum berangkat bertemu Donald Trump pada awal Februari lalu – untuk pertama kalinya setelah pelantikan Trump di periode keduanya – Netanyahu berkata di landasan Bandara Ben Gurion: “Keputusan-keputusan kami telah… menggambar ulang peta… dan dengan bekerja sama dengan Trump, kita bisa menggambarnya ulang lebih jauh lagi.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menggambar Ulang Peta Regional Baru</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal 2024, Netanyahu mulai mempromosikan rencana resmi Israel pascaperang, yaitu mempertahankan kendali penuh atas Tepi Barat, sambil menghancurkan Gaza dan kembali menduduki wilayah itu secara langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Juli 2024, Netanyahu menegaskan dalam kunjungannya ke Washington: “Dalam waktu dekat, kita harus mempertahankan kendali keamanan tertinggi – di Gaza – untuk kita.” Sepanjang 2024 dan 2025, pemerintah Israel bertindak sesuai pernyataan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Contohnya, dengan menguasai Koridor Philadelphi di perbatasan Gaza–Mesir – pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian damai Mesir–Israel 1979 – musuh Israel ingin memperluas zona penyangganya. Para pejabat zionis menegaskan bahwa kebijakan ini akan berlanjut bahkan setelah ada gencatan senjata, sambil tetap mendorong pengusiran dan pemindahan paksa warga Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon pada November 2024, pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka akan tetap bertahan di lima lokasi strategis di Lebanon selatan untuk memperluas zona penyangga ke utara. Sejak itu, Israel telah melanggar gencatan senjata ribuan kali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa hari setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, entitas zionis menyerbu Suriah dan menduduki lebih dari 600 kilometer persegi wilayah baru – lebih dari setengah luas Dataran Tinggi Golan yang telah mereka duduki sejak 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah invasi dan pendudukan baru ini, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, berkata: “Tentara siap bertahan di Suriah untuk waktu yang tidak terbatas. Kami akan menduduki zona keamanan di Hermon dan memastikan seluruh zona keamanan di selatan Suriah bebas dari senjata dan ancaman.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel juga mendirikan sedikitnya enam pangkalan militer di zona penyangga bebas senjata. Netanyahu mengklaim bahwa perjanjian 1974 yang mengatur batas zona penyangga tidak lagi berlaku karena ditandatangani dengan pemerintahan Assad sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika pernyataan Tom Barack terdengar familiar, itu karena versi sebelumnya dari posisi strategis ini sudah ada jauh sebelum 7 Oktober, bahkan satu dekade sebelum perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 1982, Oded Yinon dalam tulisannya “Strategi Israel untuk Tahun 1980-an” memaparkan gambaran sebuah sistem regional yang tidak didasarkan pada batas-batas Sykes-Picot, melainkan pada entitas sektarian dan terpecah-pecah di sekitar Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inti dari gagasan Yinon adalah membongkar seluruh dunia Sykes-Picot. Dalam tulisannya, ia menuangkan visi Israel untuk memecah semua negara yang mengelilingi entitas itu, bahkan lebih jauh lagi. Misalnya, ia menyerukan:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Membagi Lebanon sepenuhnya menjadi lima entitas, yang menurutnya akan menjadi preseden bagi seluruh dunia Arab.</li>\r\n 	<li>Memecah Mesir secara geografis menjadi beberapa wilayah terpisah, sebagai tujuan politik Israel di front baratnya.</li>\r\n 	<li>Memecah Suriah dan Irak menjadi kawasan etnis atau agama terpisah, sebagai tujuan utama Israel di front timurnya.</li>\r\n 	<li>Jika Mesir terpecah, maka negara-negara seperti Libya dan Sudan tidak akan bertahan dalam bentuknya saat ini.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun visi menyeluruh ini tidak seluruhnya terwujud di lapangan, dokumen historis ini mencerminkan inti ideologi zionis: dominasi total melalui pelemahan politik menyeluruh, atau “Balkanisasi” seluruh dunia Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Doktrin Pinggiran dan Pemanfaatan Kaum Minoritas</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jauh sebelum gagasan Yinon, Perdana Menteri pertama entitas zionis, David Ben Gurion, sudah berusaha – melalui apa yang disebutnya <em>“doktrin pinggiran”</em> sejak tahun 1950-an – menjalin aliansi dengan negara-negara non-Arab dan kelompok minoritas di pinggiran dunia Arab, seperti Iran sebelum Revolusi 1979, Turki sebelum Partai Keadilan dan Pembangunan, serta Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga memanfaatkan aktor non-negara, seperti beberapa partai Kurdi di utara Irak, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan di Sudan Selatan, dan sejumlah milisi Maronit di Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Israel sebelumnya, Menachem Begin, menegaskan logika kaum minoritas ini dengan jelas pada tahun 1980, ketika ia berkata: <em>“Jika minoritas Kristen di Lebanon diserang… Israel tidak akan tinggal diam.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari empat dekade kemudian, entitas zionis berulang kali menyerang Suriah sejak jatuhnya rezim lama di akhir tahun 2024, dengan dalih melindungi minoritas Druze.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upayanya membenarkan pengeboman terhadap peralatan militer Suriah dan pendudukan lebih banyak wilayah, Netanyahu dua bulan lalu berpidato di hadapan komunitas Druze di Suriah, dengan mengatakan bahwa entitas zionis <em>“sedang berupaya menyelamatkan saudara-saudara Druze kami dan menyingkirkan geng-geng rezim.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Suriah, seperti halnya di Irak, kebijakan selama dua dekade terakhir berkisar dari upaya mengganti rezim, menebar kekacauan, memicu perang saudara, hingga mendorong terbentuknya kanton-kanton berdasarkan fakta di lapangan – dengan cara membangun wilayah otonomi Kurdi, daerah Druze, daerah Alawi, serta kantong-kantong Sunni dan Syiah yang lemah dan terkuras – sebagai alat pelaksana menuju peta yang digagas Yinon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh lagi, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir – lima bulan setelah pemisahan Sudan Selatan pada Juli 2011 – saat melakukan kunjungan pertamanya ke entitas zionis, berkata: <em>“Tanpa kalian (yakni orang-orang Israel), kami tidak akan pernah berdiri.”</em> Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa seruan Yinon untuk memecah belah dunia Arab sejak awal 1980-an menjadi pertanda buruk yang nyata dari apa yang berhasil diwujudkan dalam empat dekade terakhir.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (1)','','inherit','closed','closed','','1093-revision-v1','','','2025-09-23 07:33:45','2025-09-23 07:33:45','',1093,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1096',0,'revision','',0),
(1097,1,'2025-09-23 07:37:22','2025-09-23 07:37:22','<h2 style=\"text-align: center;\">Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sami Al-Arian (Profesor Urusan Publik dan Direktur Pusat Studi Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, Turki)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"72\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"70\">Batas-batas Zionis yang Digambar Berdasarkan Kepentingan Strategis</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"74\" data-end=\"261\">Di seluruh spektrum politik Israel, para pemimpin zionis kerap menggambarkan batas-batas entitas itu bukan sebagai garis internasional yang dijamin, melainkan sebagai tuntutan keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"263\" data-end=\"491\">Dalam rencana pemisahan pasukan Israel dengan Mesir di Sinai pada 1975 – yang kemudian diintegrasikan ke dalam perjanjian damai Mesir–Israel tahun 1979 – para pemimpin Israel bersikeras menjadikan Sinai sebagai zona penyangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"493\" data-end=\"753\">Shimon Peres, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan lalu kemudian menjadi Perdana Menteri dan Presiden, mengatakan dalam perundingan “Sinai 2” tahun 1975 bahwa Israel membutuhkan “zona penyangga dan wilayah Mesir yang berada di bawah administrasi sipil.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"755\" data-end=\"1084\">Selain itu, hanya beberapa hari setelah invasi ke Lebanon pada 1982, mantan Perdana Menteri Menachem Begin mengungkap alasan sebenarnya dari serangan itu. Di hadapan Knesset ia berkata: <em data-start=\"941\" data-end=\"1082\">“Begitu tentara Israel mendirikan zona aman dengan kedalaman 40 kilometer di utara perbatasan Israel, maka saat itulah tugas kita selesai.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1086\" data-end=\"1323\">Hal serupa diutarakan mantan Perdana Menteri Yitzhak Rabin – bahkan setelah Perjanjian Oslo – di hadapan Knesset pada Oktober 1995: <em data-start=\"1218\" data-end=\"1321\">“Batas keamanan Negara Israel adalah di Lembah Yordan, dalam arti yang paling luas dari istilah ini.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1325\" data-end=\"1510\">Tiga dekade kemudian, Netanyahu memperbarui formulasi itu terkait Gaza. Pada 2024 ia menegaskan: <em data-start=\"1422\" data-end=\"1508\">“Kita harus mempertahankan kendali keamanan tertinggi di sana untuk masa mendatang.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1512\" data-end=\"1704\">Pernyataan-pernyataan semacam ini – yang muncul selama puluhan tahun melalui operasi ekspansionis yang sistematis dan kebijakan destabilisasi – memberi bobot historis pada ucapan Tom Barack.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1706\" data-end=\"2255\">Jika Inggris melalui Sykes dan Prancis melalui Picot telah menggambar peta kawasan lebih dari seabad yang lalu, maka para pemimpin entitas zionis yang datang setelahnya menentukan, selama puluhan tahun, instrumen-instrumen pengendalian kawasan ini: menjajah wilayah, menduduki koridor, menganeksasi lembah, membangun sabuk keamanan, menciptakan zona penyangga dengan merebut wilayah strategis, mengaktifkan program pengawasan dan peringatan dini, membuka akses mudah ke wilayah lawan, serta memiliki kemampuan menyerang dengan bebas tanpa batasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2257\" data-end=\"2420\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Karena itu, makna sebenarnya dari pernyataan Barack bukanlah menghapus garis batas di peta, melainkan menundukkannya pada logika dominasi geopolitik dan militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"46\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"44\">7 Oktober dan Implikasi Kebijakan Israel</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"48\" data-end=\"518\">Jika ada yang menganggap rencana ideologis Oded Yinon sulit terwujud, maka kebijakan nyata entitas Israel saat ini justru membuktikan bahwa doktrin strategis itu telah diadopsi selama puluhan tahun oleh para pengambil keputusan zionis. Rencana itu dijalankan dengan visi ekspansionis yang sejalan dengan “Rencana Yinon”, tanpa terikat hukum internasional atau menghormati diplomasi, karena sepenuhnya bertumpu pada dukungan Amerika Serikat yang total dan tanpa syarat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"520\" data-end=\"894\">Dengan demikian, arah kebijakan Israel saat ini dapat diringkas sebagai berikut: memberi prioritas pada kebebasan bertindak secara militer, melemahkan dan memecah belah negara-negara tetangga alih-alih membiarkan mereka kokoh, serta membangun hubungan strategis dengan kaum minoritas dan pihak-pihak pinggiran untuk menyeimbangkan atau melemahkan mayoritas Arab dan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"896\" data-end=\"1121\">Yinon telah menawarkan logika dan visi, dan entitas zionis memanfaatkan momentum setelah 7 Oktober. Respons brutalnya bertujuan memaksakan kembali gambaran dominasi dan kendali yang sempat dihancurkan oleh “Thufan al-Aqsa”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1123\" data-end=\"1454\">Pernyataan Tom Barack tentang Sykes-Picot sejatinya mencerminkan logika ini. Maksudnya, ketika entitas zionis ditantang dengan kekuatan – sebagaimana yang terjadi pada 7 Oktober – ia akan merespons dengan kesombongan dan arogansi untuk mencari dominasi politik, militer, dan regional. Itulah inti dari konsep “kendali tertinggi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1456\" data-end=\"1898\">Dalam sebuah momen jarang penuh keterusterangan – meskipun diucapkan dalam bahasa Ibrani – Netanyahu baru-baru ini mengatakan bahwa ia sedang menjalankan “misi historis dan spiritual,” serta merasa “sangat terikat dengan visi Tanah Perjanjian dan Israel Raya.” Praktik kebijakan kolonial dan semangat superioritas ini terlihat jelas, tidak hanya di wilayah Palestina yang diduduki, melainkan juga di Lebanon, Suriah, dan kawasan sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1900\" data-end=\"2246\">Selama hampir dua tahun, Gaza dan penduduknya tetap berada di bawah kebijakan genosida yang sedang berlangsung dan dominasi militer Israel, sementara struktur pemukiman dan aneksasi di Tepi Barat terus berjalan tanpa henti. Hal ini berpotensi memperumit upaya Washington menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan negara-negara regional lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2248\" data-end=\"2612\">Seiring meningkatnya agresi Israel di tanah Palestina, serta berlanjutnya bentrokan rutin di Lebanon, Suriah, Yaman, bahkan kemungkinan di Iran, ditambah serangan sporadis di tempat-tempat jauh seperti Tunisia dan Qatar, Amerika Serikat bukan hanya akan kehilangan pengaruhnya, melainkan juga akan menghadapi ancaman terhadap keamanan dan kepentingan ekonominya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2614\" data-end=\"2937\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Dan setiap kali Washington berusaha mengucurkan lebih banyak sumber daya dan memperdalam keterlibatannya di kawasan untuk melindungi kepentingannya, upaya itu justru akan semakin menyulitkan kemampuannya menahan para pesaing globalnya seperti Tiongkok dan Rusia, atau menghadapi pengaruh mereka yang kian meluas di dunia.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/23/rencana-zionis-untuk-memecah-timur-tengah-3/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (2)','','publish','open','open','','rencana-zionis-untuk-memecah-timur-tengah-2','','','2025-09-23 07:41:58','2025-09-23 07:41:58','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1097',0,'post','',0),
(1098,1,'2025-09-23 07:37:22','2025-09-23 07:37:22','<h2 style=\"text-align: center;\">Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sami Al-Arian (Profesor Urusan Publik dan Direktur Pusat Studi Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, Turki)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"72\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"70\">Batas-batas Zionis yang Digambar Berdasarkan Kepentingan Strategis</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"74\" data-end=\"261\">Di seluruh spektrum politik Israel, para pemimpin zionis kerap menggambarkan batas-batas entitas itu bukan sebagai garis internasional yang dijamin, melainkan sebagai tuntutan keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"263\" data-end=\"491\">Dalam rencana pemisahan pasukan Israel dengan Mesir di Sinai pada 1975 – yang kemudian diintegrasikan ke dalam perjanjian damai Mesir–Israel tahun 1979 – para pemimpin Israel bersikeras menjadikan Sinai sebagai zona penyangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"493\" data-end=\"753\">Shimon Peres, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan lalu kemudian menjadi Perdana Menteri dan Presiden, mengatakan dalam perundingan “Sinai 2” tahun 1975 bahwa Israel membutuhkan “zona penyangga dan wilayah Mesir yang berada di bawah administrasi sipil.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"755\" data-end=\"1084\">Selain itu, hanya beberapa hari setelah invasi ke Lebanon pada 1982, mantan Perdana Menteri Menachem Begin mengungkap alasan sebenarnya dari serangan itu. Di hadapan Knesset ia berkata: <em data-start=\"941\" data-end=\"1082\">“Begitu tentara Israel mendirikan zona aman dengan kedalaman 40 kilometer di utara perbatasan Israel, maka saat itulah tugas kita selesai.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1086\" data-end=\"1323\">Hal serupa diutarakan mantan Perdana Menteri Yitzhak Rabin – bahkan setelah Perjanjian Oslo – di hadapan Knesset pada Oktober 1995: <em data-start=\"1218\" data-end=\"1321\">“Batas keamanan Negara Israel adalah di Lembah Yordan, dalam arti yang paling luas dari istilah ini.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1325\" data-end=\"1510\">Tiga dekade kemudian, Netanyahu memperbarui formulasi itu terkait Gaza. Pada 2024 ia menegaskan: <em data-start=\"1422\" data-end=\"1508\">“Kita harus mempertahankan kendali keamanan tertinggi di sana untuk masa mendatang.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1512\" data-end=\"1704\">Pernyataan-pernyataan semacam ini – yang muncul selama puluhan tahun melalui operasi ekspansionis yang sistematis dan kebijakan destabilisasi – memberi bobot historis pada ucapan Tom Barack.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1706\" data-end=\"2255\">Jika Inggris melalui Sykes dan Prancis melalui Picot telah menggambar peta kawasan lebih dari seabad yang lalu, maka para pemimpin entitas zionis yang datang setelahnya menentukan, selama puluhan tahun, instrumen-instrumen pengendalian kawasan ini: menjajah wilayah, menduduki koridor, menganeksasi lembah, membangun sabuk keamanan, menciptakan zona penyangga dengan merebut wilayah strategis, mengaktifkan program pengawasan dan peringatan dini, membuka akses mudah ke wilayah lawan, serta memiliki kemampuan menyerang dengan bebas tanpa batasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2257\" data-end=\"2420\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Karena itu, makna sebenarnya dari pernyataan Barack bukanlah menghapus garis batas di peta, melainkan menundukkannya pada logika dominasi geopolitik dan militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"46\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"44\">7 Oktober dan Implikasi Kebijakan Israel</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"48\" data-end=\"518\">Jika ada yang menganggap rencana ideologis Oded Yinon sulit terwujud, maka kebijakan nyata entitas Israel saat ini justru membuktikan bahwa doktrin strategis itu telah diadopsi selama puluhan tahun oleh para pengambil keputusan zionis. Rencana itu dijalankan dengan visi ekspansionis yang sejalan dengan “Rencana Yinon”, tanpa terikat hukum internasional atau menghormati diplomasi, karena sepenuhnya bertumpu pada dukungan Amerika Serikat yang total dan tanpa syarat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"520\" data-end=\"894\">Dengan demikian, arah kebijakan Israel saat ini dapat diringkas sebagai berikut: memberi prioritas pada kebebasan bertindak secara militer, melemahkan dan memecah belah negara-negara tetangga alih-alih membiarkan mereka kokoh, serta membangun hubungan strategis dengan kaum minoritas dan pihak-pihak pinggiran untuk menyeimbangkan atau melemahkan mayoritas Arab dan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"896\" data-end=\"1121\">Yinon telah menawarkan logika dan visi, dan entitas zionis memanfaatkan momentum setelah 7 Oktober. Respons brutalnya bertujuan memaksakan kembali gambaran dominasi dan kendali yang sempat dihancurkan oleh “Thufan al-Aqsa”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1123\" data-end=\"1454\">Pernyataan Tom Barack tentang Sykes-Picot sejatinya mencerminkan logika ini. Maksudnya, ketika entitas zionis ditantang dengan kekuatan – sebagaimana yang terjadi pada 7 Oktober – ia akan merespons dengan kesombongan dan arogansi untuk mencari dominasi politik, militer, dan regional. Itulah inti dari konsep “kendali tertinggi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1456\" data-end=\"1898\">Dalam sebuah momen jarang penuh keterusterangan – meskipun diucapkan dalam bahasa Ibrani – Netanyahu baru-baru ini mengatakan bahwa ia sedang menjalankan “misi historis dan spiritual,” serta merasa “sangat terikat dengan visi Tanah Perjanjian dan Israel Raya.” Praktik kebijakan kolonial dan semangat superioritas ini terlihat jelas, tidak hanya di wilayah Palestina yang diduduki, melainkan juga di Lebanon, Suriah, dan kawasan sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1900\" data-end=\"2246\">Selama hampir dua tahun, Gaza dan penduduknya tetap berada di bawah kebijakan genosida yang sedang berlangsung dan dominasi militer Israel, sementara struktur pemukiman dan aneksasi di Tepi Barat terus berjalan tanpa henti. Hal ini berpotensi memperumit upaya Washington menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan negara-negara regional lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2248\" data-end=\"2612\">Seiring meningkatnya agresi Israel di tanah Palestina, serta berlanjutnya bentrokan rutin di Lebanon, Suriah, Yaman, bahkan kemungkinan di Iran, ditambah serangan sporadis di tempat-tempat jauh seperti Tunisia dan Qatar, Amerika Serikat bukan hanya akan kehilangan pengaruhnya, melainkan juga akan menghadapi ancaman terhadap keamanan dan kepentingan ekonominya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2614\" data-end=\"2937\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Dan setiap kali Washington berusaha mengucurkan lebih banyak sumber daya dan memperdalam keterlibatannya di kawasan untuk melindungi kepentingannya, upaya itu justru akan semakin menyulitkan kemampuannya menahan para pesaing globalnya seperti Tiongkok dan Rusia, atau menghadapi pengaruh mereka yang kian meluas di dunia.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (2)','','inherit','closed','closed','','1097-revision-v1','','','2025-09-23 07:37:22','2025-09-23 07:37:22','',1097,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1098',0,'revision','',0),
(1099,1,'2025-09-23 07:37:54','2025-09-23 07:37:54','<h2 style=\"text-align: center;\">Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sami Al-Arian (Profesor urusan publik dan Direktur Pusat Studi Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, Turki)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, utusan Amerika Serikat untuk Suriah dan Lebanon, Tom Barack, berkata: “Dalam pemikiran Israel, garis-garis yang dibuat oleh perjanjian Sykes-Picot tidak ada artinya,” seraya menambahkan bahwa entitas zionis “akan pergi ke mana pun yang ia mau, kapan pun ia mau,” untuk memastikan apa yang terjadi pada 7 Oktober tidak terulang kembali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika kita menanggalkan pernyataan ini dari kata-katanya yang provokatif, kita akan melihat sikap yang jelas: di dunia pasca 7 Oktober, entitas zionis bersikeras melanjutkan strategi hegemoninya yang melampaui peta kolonial lama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak akhir 2023, Benjamin Netanyahu – yang tetap menjabat sebagai Perdana Menteri entitas zionis meskipun ia dicari oleh pengadilan pidana internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza – menegaskan apa yang ia sebut sebagai “doktrin hari berikutnya”. Doktrin ini mensyaratkan berakhirnya perang genosida dengan menyerahnya Palestina sepenuhnya pada dominasi Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang keji ini pun meluas dengan memicu peperangan lain di kawasan, dalam upaya menghabisi semua musuh negara Yahudi dan menggambar ulang peta dunia Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum berangkat bertemu Donald Trump pada awal Februari lalu – untuk pertama kalinya setelah pelantikan Trump di periode keduanya – Netanyahu berkata di landasan Bandara Ben Gurion: “Keputusan-keputusan kami telah… menggambar ulang peta… dan dengan bekerja sama dengan Trump, kita bisa menggambarnya ulang lebih jauh lagi.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menggambar Ulang Peta Regional Baru</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal 2024, Netanyahu mulai mempromosikan rencana resmi Israel pascaperang, yaitu mempertahankan kendali penuh atas Tepi Barat, sambil menghancurkan Gaza dan kembali menduduki wilayah itu secara langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Juli 2024, Netanyahu menegaskan dalam kunjungannya ke Washington: “Dalam waktu dekat, kita harus mempertahankan kendali keamanan tertinggi – di Gaza – untuk kita.” Sepanjang 2024 dan 2025, pemerintah Israel bertindak sesuai pernyataan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Contohnya, dengan menguasai Koridor Philadelphi di perbatasan Gaza–Mesir – pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian damai Mesir–Israel 1979 – musuh Israel ingin memperluas zona penyangganya. Para pejabat zionis menegaskan bahwa kebijakan ini akan berlanjut bahkan setelah ada gencatan senjata, sambil tetap mendorong pengusiran dan pemindahan paksa warga Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon pada November 2024, pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka akan tetap bertahan di lima lokasi strategis di Lebanon selatan untuk memperluas zona penyangga ke utara. Sejak itu, Israel telah melanggar gencatan senjata ribuan kali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa hari setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, entitas zionis menyerbu Suriah dan menduduki lebih dari 600 kilometer persegi wilayah baru – lebih dari setengah luas Dataran Tinggi Golan yang telah mereka duduki sejak 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah invasi dan pendudukan baru ini, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, berkata: “Tentara siap bertahan di Suriah untuk waktu yang tidak terbatas. Kami akan menduduki zona keamanan di Hermon dan memastikan seluruh zona keamanan di selatan Suriah bebas dari senjata dan ancaman.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Israel juga mendirikan sedikitnya enam pangkalan militer di zona penyangga bebas senjata. Netanyahu mengklaim bahwa perjanjian 1974 yang mengatur batas zona penyangga tidak lagi berlaku karena ditandatangani dengan pemerintahan Assad sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika pernyataan Tom Barack terdengar familiar, itu karena versi sebelumnya dari posisi strategis ini sudah ada jauh sebelum 7 Oktober, bahkan satu dekade sebelum perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 1982, Oded Yinon dalam tulisannya “Strategi Israel untuk Tahun 1980-an” memaparkan gambaran sebuah sistem regional yang tidak didasarkan pada batas-batas Sykes-Picot, melainkan pada entitas sektarian dan terpecah-pecah di sekitar Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inti dari gagasan Yinon adalah membongkar seluruh dunia Sykes-Picot. Dalam tulisannya, ia menuangkan visi Israel untuk memecah semua negara yang mengelilingi entitas itu, bahkan lebih jauh lagi. Misalnya, ia menyerukan:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Membagi Lebanon sepenuhnya menjadi lima entitas, yang menurutnya akan menjadi preseden bagi seluruh dunia Arab.</li>\r\n 	<li>Memecah Mesir secara geografis menjadi beberapa wilayah terpisah, sebagai tujuan politik Israel di front baratnya.</li>\r\n 	<li>Memecah Suriah dan Irak menjadi kawasan etnis atau agama terpisah, sebagai tujuan utama Israel di front timurnya.</li>\r\n 	<li>Jika Mesir terpecah, maka negara-negara seperti Libya dan Sudan tidak akan bertahan dalam bentuknya saat ini.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun visi menyeluruh ini tidak seluruhnya terwujud di lapangan, dokumen historis ini mencerminkan inti ideologi zionis: dominasi total melalui pelemahan politik menyeluruh, atau “Balkanisasi” seluruh dunia Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Doktrin Pinggiran dan Pemanfaatan Kaum Minoritas</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jauh sebelum gagasan Yinon, Perdana Menteri pertama entitas zionis, David Ben Gurion, sudah berusaha – melalui apa yang disebutnya <em>“doktrin pinggiran”</em> sejak tahun 1950-an – menjalin aliansi dengan negara-negara non-Arab dan kelompok minoritas di pinggiran dunia Arab, seperti Iran sebelum Revolusi 1979, Turki sebelum Partai Keadilan dan Pembangunan, serta Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga memanfaatkan aktor non-negara, seperti beberapa partai Kurdi di utara Irak, Tentara Pembebasan Rakyat Sudan di Sudan Selatan, dan sejumlah milisi Maronit di Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Israel sebelumnya, Menachem Begin, menegaskan logika kaum minoritas ini dengan jelas pada tahun 1980, ketika ia berkata: <em>“Jika minoritas Kristen di Lebanon diserang… Israel tidak akan tinggal diam.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari empat dekade kemudian, entitas zionis berulang kali menyerang Suriah sejak jatuhnya rezim lama di akhir tahun 2024, dengan dalih melindungi minoritas Druze.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upayanya membenarkan pengeboman terhadap peralatan militer Suriah dan pendudukan lebih banyak wilayah, Netanyahu dua bulan lalu berpidato di hadapan komunitas Druze di Suriah, dengan mengatakan bahwa entitas zionis <em>“sedang berupaya menyelamatkan saudara-saudara Druze kami dan menyingkirkan geng-geng rezim.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Suriah, seperti halnya di Irak, kebijakan selama dua dekade terakhir berkisar dari upaya mengganti rezim, menebar kekacauan, memicu perang saudara, hingga mendorong terbentuknya kanton-kanton berdasarkan fakta di lapangan – dengan cara membangun wilayah otonomi Kurdi, daerah Druze, daerah Alawi, serta kantong-kantong Sunni dan Syiah yang lemah dan terkuras – sebagai alat pelaksana menuju peta yang digagas Yinon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh lagi, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir – lima bulan setelah pemisahan Sudan Selatan pada Juli 2011 – saat melakukan kunjungan pertamanya ke entitas zionis, berkata: <em>“Tanpa kalian (yakni orang-orang Israel), kami tidak akan pernah berdiri.”</em> Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa seruan Yinon untuk memecah belah dunia Arab sejak awal 1980-an menjadi pertanda buruk yang nyata dari apa yang berhasil diwujudkan dalam empat dekade terakhir.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/23/rencana-zionis-untuk-memecah-timur-tengah-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (1)','','inherit','closed','closed','','1093-revision-v1','','','2025-09-23 07:37:54','2025-09-23 07:37:54','',1093,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1099',0,'revision','',0),
(1100,1,'2025-09-23 07:41:17','2025-09-23 07:41:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (Bagian Ketiga)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sami Al-Arian (Profesor Urusan Publik dan Direktur Pusat Studi Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, Turki)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"39\">Kebutuhan akan Respons Berbasis Kawasan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"41\" data-end=\"238\">Setiap upaya serius untuk menantang dominasi regional Israel yang kian meningkat harus didasarkan pada dua prinsip utama: pemulihan hak-hak, dan legitimasi perlawanan sebagai alat utama perjuangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"240\" data-end=\"489\">Respons tersebut juga harus terfokus pada tanggapan regional yang sejati — bukan pada aliansi militer atau keterlibatan dengan kekuatan internasional, khususnya Amerika Serikat, yang merupakan sumber utama pendukung kekerasan dan sikap keras Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"491\" data-end=\"1022\">Pemulihan hak-hak Palestina bukan sekadar kewajiban hukum yang berakar pada prinsip penentuan nasib sendiri, kesetaraan dalam perlindungan, dan hak untuk kembali; melainkan merupakan syarat strategis bagi terbentuknya tata regional yang adil dan berkelanjutan. Tanpa pembebasan tanah, perlindungan nyawa manusia, dan pemulihan kebebasan sepenuhnya — termasuk mengakhiri pendudukan dan pengepungan, praktik pemisahan rasial, serta kebijakan pemindahan dan pembersihan etnis — ketidakstabilan akan terus menjadi kondisi yang dominan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1024\" data-end=\"1392\">Oleh karena itu, perlawanan — yang didasarkan pada hak membela diri, yang bertujuan membebaskan dari pendudukan, ketidakadilan, dan eksploitasi sebagaimana diakui dalam hukum internasional, dan yang berpusat pada mobilisasi rakyat secara politik, hukum, dan sipil serta menggunakan semua alat perlawanan yang sah — adalah instrumen utama untuk menahan hegemoni Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1394\" data-end=\"1519\">Perlawanan semacam ini mengubah perhitungan biaya dan konsekuensi, menghentikan impunitas, serta menuntut pertanggungjawaban.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1521\" data-end=\"1728\">Karenanya penting bahwa perlawanan yang dipimpin oleh rakyat Palestina ini juga melibatkan seluruh kekuatan dan masyarakat di kawasan — di seluruh dunia Arab dan Islam — bahkan harus meluas ke seluruh dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1730\" data-end=\"1987\">Perlawanan itu merupakan mitra dalam menghadapi kesombongan dan arogansi Israel yang telah melampaui batas. Ia juga harus mencakup aktivis, organisasi dan gerakan perlawanan yang efektif, rakyat yang tertindas, serta negara-negara dan pemerintahan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1989\" data-end=\"2247\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Ciri utama perlawanan ini haruslah kemandirian, berakar pada konteks nasional dan regional, serta terlindungi dari agenda kekuatan eksternal yang selama ini mengutamakan kepentingan sempit di atas penegakan keadilan dan penghormatan terhadap kehendak rakyat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"69\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"67\">Menuju Penutupan Lingkaran: Membaca Ulang Pernyataan Tom Barack</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"71\" data-end=\"420\">Pernyataan Tom Barack menyebar luas karena mencerminkan kenyataan pahit: kepemimpinan Israel saat ini tidak terikat oleh batas apa pun, kecuali sejauh itu melayani strategi besar zionis untuk menegakkan “Israel Raya” dan mencapai dominasi regional. “Thufan al-Aqsa” justru semakin memperkuat dorongan ke arah kontrol, penguasaan, dan hegemoni ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"422\" data-end=\"655\">Oded Yinon tidak menciptakan dorongan ini; ia hanya menuliskannya dan memberikan landasan teoretis. Bukan kaum minoritas yang menyebabkan kegagalan kawasan, melainkan mereka telah dimanfaatkan untuk melayani proyek hegemoni zionis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"657\" data-end=\"904\">Melalui berbagai pemerintahan berturut-turut — mulai dari “doktrin pinggiran” Ben Gurion, hingga “garis Lembah Yordan” Rabi, sampai “pembersihan etnis di Gaza” Netanyahu — visi ini diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang mengatur arah negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"906\" data-end=\"1138\">Di tingkat kawasan, jawabannya bukanlah menghidupkan kembali legitimasi Sykes-Picot, melainkan membangun tatanan pasca Sykes-Picot, di mana persatuan rakyat kawasan menjadi fondasi, bukan perpecahan, fragmentasi, dan disintegrasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1140\" data-end=\"1553\">Batas-batas negara penting, bukan karena ia suci, melainkan karena ia mewakili kedaulatan dan kemerdekaan. Kebijakan batas seharusnya dimaknai dengan membukanya untuk kerja sama antar rakyat: lewat hubungan, kunjungan, perdagangan, dan bantuan, bukan dengan deretan tank dan pasukan penjaga perbatasan. Kaum minoritas seharusnya menjadi bagian dari mosaik regional, bukan kartu tekanan di tangan kekuatan asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1555\" data-end=\"1820\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Dengan demikian, “hilangnya makna” yang dibicarakan Tom Barack akan menjadi kurang mengancam, dan justru mendekati peluang untuk menegakkan kembali kedaulatan nasional serta menjalankan kemerdekaan tanpa menyerahkan sejengkal tanah pun atau menggambar ulang peta.</p>\r\n<span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</strong></span>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (3)','','publish','open','open','','rencana-zionis-untuk-memecah-timur-tengah-3','','','2025-09-23 07:41:17','2025-09-23 07:41:17','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1100',0,'post','',0),
(1101,1,'2025-09-23 07:41:17','2025-09-23 07:41:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (Bagian Ketiga)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sami Al-Arian (Profesor Urusan Publik dan Direktur Pusat Studi Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, Turki)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"39\">Kebutuhan akan Respons Berbasis Kawasan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"41\" data-end=\"238\">Setiap upaya serius untuk menantang dominasi regional Israel yang kian meningkat harus didasarkan pada dua prinsip utama: pemulihan hak-hak, dan legitimasi perlawanan sebagai alat utama perjuangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"240\" data-end=\"489\">Respons tersebut juga harus terfokus pada tanggapan regional yang sejati — bukan pada aliansi militer atau keterlibatan dengan kekuatan internasional, khususnya Amerika Serikat, yang merupakan sumber utama pendukung kekerasan dan sikap keras Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"491\" data-end=\"1022\">Pemulihan hak-hak Palestina bukan sekadar kewajiban hukum yang berakar pada prinsip penentuan nasib sendiri, kesetaraan dalam perlindungan, dan hak untuk kembali; melainkan merupakan syarat strategis bagi terbentuknya tata regional yang adil dan berkelanjutan. Tanpa pembebasan tanah, perlindungan nyawa manusia, dan pemulihan kebebasan sepenuhnya — termasuk mengakhiri pendudukan dan pengepungan, praktik pemisahan rasial, serta kebijakan pemindahan dan pembersihan etnis — ketidakstabilan akan terus menjadi kondisi yang dominan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1024\" data-end=\"1392\">Oleh karena itu, perlawanan — yang didasarkan pada hak membela diri, yang bertujuan membebaskan dari pendudukan, ketidakadilan, dan eksploitasi sebagaimana diakui dalam hukum internasional, dan yang berpusat pada mobilisasi rakyat secara politik, hukum, dan sipil serta menggunakan semua alat perlawanan yang sah — adalah instrumen utama untuk menahan hegemoni Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1394\" data-end=\"1519\">Perlawanan semacam ini mengubah perhitungan biaya dan konsekuensi, menghentikan impunitas, serta menuntut pertanggungjawaban.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1521\" data-end=\"1728\">Karenanya penting bahwa perlawanan yang dipimpin oleh rakyat Palestina ini juga melibatkan seluruh kekuatan dan masyarakat di kawasan — di seluruh dunia Arab dan Islam — bahkan harus meluas ke seluruh dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1730\" data-end=\"1987\">Perlawanan itu merupakan mitra dalam menghadapi kesombongan dan arogansi Israel yang telah melampaui batas. Ia juga harus mencakup aktivis, organisasi dan gerakan perlawanan yang efektif, rakyat yang tertindas, serta negara-negara dan pemerintahan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1989\" data-end=\"2247\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Ciri utama perlawanan ini haruslah kemandirian, berakar pada konteks nasional dan regional, serta terlindungi dari agenda kekuatan eksternal yang selama ini mengutamakan kepentingan sempit di atas penegakan keadilan dan penghormatan terhadap kehendak rakyat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"69\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"67\">Menuju Penutupan Lingkaran: Membaca Ulang Pernyataan Tom Barack</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"71\" data-end=\"420\">Pernyataan Tom Barack menyebar luas karena mencerminkan kenyataan pahit: kepemimpinan Israel saat ini tidak terikat oleh batas apa pun, kecuali sejauh itu melayani strategi besar zionis untuk menegakkan “Israel Raya” dan mencapai dominasi regional. “Thufan al-Aqsa” justru semakin memperkuat dorongan ke arah kontrol, penguasaan, dan hegemoni ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"422\" data-end=\"655\">Oded Yinon tidak menciptakan dorongan ini; ia hanya menuliskannya dan memberikan landasan teoretis. Bukan kaum minoritas yang menyebabkan kegagalan kawasan, melainkan mereka telah dimanfaatkan untuk melayani proyek hegemoni zionis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"657\" data-end=\"904\">Melalui berbagai pemerintahan berturut-turut — mulai dari “doktrin pinggiran” Ben Gurion, hingga “garis Lembah Yordan” Rabi, sampai “pembersihan etnis di Gaza” Netanyahu — visi ini diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang mengatur arah negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"906\" data-end=\"1138\">Di tingkat kawasan, jawabannya bukanlah menghidupkan kembali legitimasi Sykes-Picot, melainkan membangun tatanan pasca Sykes-Picot, di mana persatuan rakyat kawasan menjadi fondasi, bukan perpecahan, fragmentasi, dan disintegrasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1140\" data-end=\"1553\">Batas-batas negara penting, bukan karena ia suci, melainkan karena ia mewakili kedaulatan dan kemerdekaan. Kebijakan batas seharusnya dimaknai dengan membukanya untuk kerja sama antar rakyat: lewat hubungan, kunjungan, perdagangan, dan bantuan, bukan dengan deretan tank dan pasukan penjaga perbatasan. Kaum minoritas seharusnya menjadi bagian dari mosaik regional, bukan kartu tekanan di tangan kekuatan asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1555\" data-end=\"1820\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Dengan demikian, “hilangnya makna” yang dibicarakan Tom Barack akan menjadi kurang mengancam, dan justru mendekati peluang untuk menegakkan kembali kedaulatan nasional serta menjalankan kemerdekaan tanpa menyerahkan sejengkal tanah pun atau menggambar ulang peta.</p>\r\n<span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</strong></span>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (3)','','inherit','closed','closed','','1100-revision-v1','','','2025-09-23 07:41:17','2025-09-23 07:41:17','',1100,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1101',0,'revision','',0),
(1102,1,'2025-09-23 07:41:58','2025-09-23 07:41:58','<h2 style=\"text-align: center;\">Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Sami Al-Arian (Profesor Urusan Publik dan Direktur Pusat Studi Islam dan Urusan Global di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim, Turki)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"72\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"70\">Batas-batas Zionis yang Digambar Berdasarkan Kepentingan Strategis</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"74\" data-end=\"261\">Di seluruh spektrum politik Israel, para pemimpin zionis kerap menggambarkan batas-batas entitas itu bukan sebagai garis internasional yang dijamin, melainkan sebagai tuntutan keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"263\" data-end=\"491\">Dalam rencana pemisahan pasukan Israel dengan Mesir di Sinai pada 1975 – yang kemudian diintegrasikan ke dalam perjanjian damai Mesir–Israel tahun 1979 – para pemimpin Israel bersikeras menjadikan Sinai sebagai zona penyangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"493\" data-end=\"753\">Shimon Peres, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan lalu kemudian menjadi Perdana Menteri dan Presiden, mengatakan dalam perundingan “Sinai 2” tahun 1975 bahwa Israel membutuhkan “zona penyangga dan wilayah Mesir yang berada di bawah administrasi sipil.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"755\" data-end=\"1084\">Selain itu, hanya beberapa hari setelah invasi ke Lebanon pada 1982, mantan Perdana Menteri Menachem Begin mengungkap alasan sebenarnya dari serangan itu. Di hadapan Knesset ia berkata: <em data-start=\"941\" data-end=\"1082\">“Begitu tentara Israel mendirikan zona aman dengan kedalaman 40 kilometer di utara perbatasan Israel, maka saat itulah tugas kita selesai.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1086\" data-end=\"1323\">Hal serupa diutarakan mantan Perdana Menteri Yitzhak Rabin – bahkan setelah Perjanjian Oslo – di hadapan Knesset pada Oktober 1995: <em data-start=\"1218\" data-end=\"1321\">“Batas keamanan Negara Israel adalah di Lembah Yordan, dalam arti yang paling luas dari istilah ini.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1325\" data-end=\"1510\">Tiga dekade kemudian, Netanyahu memperbarui formulasi itu terkait Gaza. Pada 2024 ia menegaskan: <em data-start=\"1422\" data-end=\"1508\">“Kita harus mempertahankan kendali keamanan tertinggi di sana untuk masa mendatang.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1512\" data-end=\"1704\">Pernyataan-pernyataan semacam ini – yang muncul selama puluhan tahun melalui operasi ekspansionis yang sistematis dan kebijakan destabilisasi – memberi bobot historis pada ucapan Tom Barack.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1706\" data-end=\"2255\">Jika Inggris melalui Sykes dan Prancis melalui Picot telah menggambar peta kawasan lebih dari seabad yang lalu, maka para pemimpin entitas zionis yang datang setelahnya menentukan, selama puluhan tahun, instrumen-instrumen pengendalian kawasan ini: menjajah wilayah, menduduki koridor, menganeksasi lembah, membangun sabuk keamanan, menciptakan zona penyangga dengan merebut wilayah strategis, mengaktifkan program pengawasan dan peringatan dini, membuka akses mudah ke wilayah lawan, serta memiliki kemampuan menyerang dengan bebas tanpa batasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2257\" data-end=\"2420\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Karena itu, makna sebenarnya dari pernyataan Barack bukanlah menghapus garis batas di peta, melainkan menundukkannya pada logika dominasi geopolitik dan militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"46\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"44\">7 Oktober dan Implikasi Kebijakan Israel</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"48\" data-end=\"518\">Jika ada yang menganggap rencana ideologis Oded Yinon sulit terwujud, maka kebijakan nyata entitas Israel saat ini justru membuktikan bahwa doktrin strategis itu telah diadopsi selama puluhan tahun oleh para pengambil keputusan zionis. Rencana itu dijalankan dengan visi ekspansionis yang sejalan dengan “Rencana Yinon”, tanpa terikat hukum internasional atau menghormati diplomasi, karena sepenuhnya bertumpu pada dukungan Amerika Serikat yang total dan tanpa syarat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"520\" data-end=\"894\">Dengan demikian, arah kebijakan Israel saat ini dapat diringkas sebagai berikut: memberi prioritas pada kebebasan bertindak secara militer, melemahkan dan memecah belah negara-negara tetangga alih-alih membiarkan mereka kokoh, serta membangun hubungan strategis dengan kaum minoritas dan pihak-pihak pinggiran untuk menyeimbangkan atau melemahkan mayoritas Arab dan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"896\" data-end=\"1121\">Yinon telah menawarkan logika dan visi, dan entitas zionis memanfaatkan momentum setelah 7 Oktober. Respons brutalnya bertujuan memaksakan kembali gambaran dominasi dan kendali yang sempat dihancurkan oleh “Thufan al-Aqsa”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1123\" data-end=\"1454\">Pernyataan Tom Barack tentang Sykes-Picot sejatinya mencerminkan logika ini. Maksudnya, ketika entitas zionis ditantang dengan kekuatan – sebagaimana yang terjadi pada 7 Oktober – ia akan merespons dengan kesombongan dan arogansi untuk mencari dominasi politik, militer, dan regional. Itulah inti dari konsep “kendali tertinggi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1456\" data-end=\"1898\">Dalam sebuah momen jarang penuh keterusterangan – meskipun diucapkan dalam bahasa Ibrani – Netanyahu baru-baru ini mengatakan bahwa ia sedang menjalankan “misi historis dan spiritual,” serta merasa “sangat terikat dengan visi Tanah Perjanjian dan Israel Raya.” Praktik kebijakan kolonial dan semangat superioritas ini terlihat jelas, tidak hanya di wilayah Palestina yang diduduki, melainkan juga di Lebanon, Suriah, dan kawasan sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1900\" data-end=\"2246\">Selama hampir dua tahun, Gaza dan penduduknya tetap berada di bawah kebijakan genosida yang sedang berlangsung dan dominasi militer Israel, sementara struktur pemukiman dan aneksasi di Tepi Barat terus berjalan tanpa henti. Hal ini berpotensi memperumit upaya Washington menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan negara-negara regional lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2248\" data-end=\"2612\">Seiring meningkatnya agresi Israel di tanah Palestina, serta berlanjutnya bentrokan rutin di Lebanon, Suriah, Yaman, bahkan kemungkinan di Iran, ditambah serangan sporadis di tempat-tempat jauh seperti Tunisia dan Qatar, Amerika Serikat bukan hanya akan kehilangan pengaruhnya, melainkan juga akan menghadapi ancaman terhadap keamanan dan kepentingan ekonominya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2614\" data-end=\"2937\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Dan setiap kali Washington berusaha mengucurkan lebih banyak sumber daya dan memperdalam keterlibatannya di kawasan untuk melindungi kepentingannya, upaya itu justru akan semakin menyulitkan kemampuannya menahan para pesaing globalnya seperti Tiongkok dan Rusia, atau menghadapi pengaruh mereka yang kian meluas di dunia.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/23/rencana-zionis-untuk-memecah-timur-tengah-3/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Rencana Zionis untuk Memecah Timur Tengah (2)','','inherit','closed','closed','','1097-revision-v1','','','2025-09-23 07:41:58','2025-09-23 07:41:58','',1097,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1102',0,'revision','',0),
(1103,1,'2025-09-23 07:55:42','2025-09-23 07:55:42','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"69\" data-end=\"185\">Seorang Perwira Israel Tewas di Utara Jalur Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pejuang Palestina dengan segala keterbatasannya tidak menyerah, hari ini kembali Seorang Perwira Israel Tewas di tangan mereka saat bertempur di Utara Jalur Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"69\" data-end=\"185\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - Tentara Israel pada Selasa pagi mengumumkan tewasnya seorang perwira dalam pertempuran di bagian utara Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"187\" data-end=\"321\">Dalam pernyataannya, tentara pendudukan menyebut bahwa perwira yang tewas berpangkat mayor dan memimpin sebuah kompi di Batalion 77.</p>\r\n<p data-start=\"187\" data-end=\"321\">Perwira yang tewas adalah Mayor Shahar Nathaniel Buzaglo (27 tahun) dari Migdal HaEmek, komandan kompi di Batalion 77, Divisi \"Sa\'ar Magolan\" (7), yang gugur akibat tembakan perlawanan di utara Jalur Gaza.</p>\r\n<p data-start=\"187\" data-end=\"321\"><img class=\"aligncenter size-full wp-image-1104\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/G1gGxZfXwAAlZ2B.jpeg\" alt=\"\" width=\"331\" height=\"720\" /></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"323\" data-end=\"523\">Sementara itu, Otoritas Penyiaran Israel melaporkan bahwa seorang pejuang Hamas menembakkan peluru ke salah satu tank batalion tersebut, yang menyebabkan sang perwira terluka dan kemudian meninggal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"525\" data-end=\"680\">Sehari sebelumnya, pada Senin, tentara Israel mengumumkan bahwa seorang perwira dari Brigade Givati mengalami luka serius dalam baku tembak di Kota Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"682\" data-end=\"841\">Tentara itu juga menyebut seorang perwira lainnya mengalami luka sedang setelah terkena tembakan dari pejuang bersenjata dalam operasi militer di utara Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"843\" data-end=\"958\">Aksi baru perlawanan ini terjadi hampir sepekan setelah dimulainya tahap baru serangan darat Israel ke Kota Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"960\" data-end=\"1154\">Sejak dimulainya perang genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023, sebanyak 910 tentara Israel telah tewas, hampir setengahnya di Jalur Gaza, dan 6.271 lainnya terluka, menurut data tentara Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1156\" data-end=\"1320\">Di tengah pengawasan ketat militer terhadap media di Israel, tentara menghadapi tuduhan menyembunyikan angka kerugian yang lebih besar demi menjaga moral pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1322\" data-end=\"1342\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Seorang Perwira Israel Tewas di Utara Jalur Gaza','','publish','open','open','','seorang-perwira-israel-tewas-di-utara-jalur-gaza','','','2025-09-23 07:55:42','2025-09-23 07:55:42','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1103',0,'post','',0),
(1104,1,'2025-09-23 07:52:08','2025-09-23 07:52:08','','G1gGxZfXwAAlZ2B','','inherit','open','closed','','g1ggxzfxwaalz2b','','','2025-09-23 07:52:08','2025-09-23 07:52:08','',1103,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/G1gGxZfXwAAlZ2B.jpeg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1105,1,'2025-09-23 07:55:21','2025-09-23 07:55:21','Cuplikan dari operasi sebelumnya ketika Brigade al-Qassam menargetkan sebuah kendaraan militer pendudukan di Gaza (Media Militer al-Qassam).','rekaman_tempur','Cuplikan dari operasi sebelumnya ketika Brigade al-Qassam menargetkan sebuah kendaraan militer pendudukan di Gaza (Media Militer al-Qassam).','inherit','open','closed','','rekaman_tempur','','','2025-09-23 07:55:27','2025-09-23 07:55:27','',1103,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/rekaman_tempur.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1106,1,'2025-09-23 07:55:42','2025-09-23 07:55:42','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"69\" data-end=\"185\">Seorang Perwira Israel Tewas di Utara Jalur Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pejuang Palestina dengan segala keterbatasannya tidak menyerah, hari ini kembali Seorang Perwira Israel Tewas di tangan mereka saat bertempur di Utara Jalur Gaza</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"69\" data-end=\"185\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - Tentara Israel pada Selasa pagi mengumumkan tewasnya seorang perwira dalam pertempuran di bagian utara Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"187\" data-end=\"321\">Dalam pernyataannya, tentara pendudukan menyebut bahwa perwira yang tewas berpangkat mayor dan memimpin sebuah kompi di Batalion 77.</p>\r\n<p data-start=\"187\" data-end=\"321\">Perwira yang tewas adalah Mayor Shahar Nathaniel Buzaglo (27 tahun) dari Migdal HaEmek, komandan kompi di Batalion 77, Divisi \"Sa\'ar Magolan\" (7), yang gugur akibat tembakan perlawanan di utara Jalur Gaza.</p>\r\n<p data-start=\"187\" data-end=\"321\"><img class=\"aligncenter size-full wp-image-1104\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/G1gGxZfXwAAlZ2B.jpeg\" alt=\"\" width=\"331\" height=\"720\" /></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"323\" data-end=\"523\">Sementara itu, Otoritas Penyiaran Israel melaporkan bahwa seorang pejuang Hamas menembakkan peluru ke salah satu tank batalion tersebut, yang menyebabkan sang perwira terluka dan kemudian meninggal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"525\" data-end=\"680\">Sehari sebelumnya, pada Senin, tentara Israel mengumumkan bahwa seorang perwira dari Brigade Givati mengalami luka serius dalam baku tembak di Kota Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"682\" data-end=\"841\">Tentara itu juga menyebut seorang perwira lainnya mengalami luka sedang setelah terkena tembakan dari pejuang bersenjata dalam operasi militer di utara Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"843\" data-end=\"958\">Aksi baru perlawanan ini terjadi hampir sepekan setelah dimulainya tahap baru serangan darat Israel ke Kota Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"960\" data-end=\"1154\">Sejak dimulainya perang genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023, sebanyak 910 tentara Israel telah tewas, hampir setengahnya di Jalur Gaza, dan 6.271 lainnya terluka, menurut data tentara Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1156\" data-end=\"1320\">Di tengah pengawasan ketat militer terhadap media di Israel, tentara menghadapi tuduhan menyembunyikan angka kerugian yang lebih besar demi menjaga moral pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1322\" data-end=\"1342\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Seorang Perwira Israel Tewas di Utara Jalur Gaza','','inherit','closed','closed','','1103-revision-v1','','','2025-09-23 07:55:42','2025-09-23 07:55:42','',1103,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1106',0,'revision','',0),
(1107,1,'2025-09-23 08:02:50','2025-09-23 08:02:50','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"67\">17 syahid akibat tembakan Penjajah di Gaza sejak fajar hari ini</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"69\" data-end=\"249\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/update-berita/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025 - Gaza</a> - Sumber-sumber di rumah sakit Jalur Gaza menyebutkan bahwa 17 warga Palestina gugur akibat tembakan tentara pendudukan Israel sejak fajar tadi, di antaranya 15 orang di Kota Gaza.</p>\r\n<p data-start=\"69\" data-end=\"249\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><img class=\"aligncenter size-full wp-image-1108\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/1000761393-1758288847.webp\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"513\" /></p>\r\n<p data-start=\"69\" data-end=\"249\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','17 Syahid Akibat Tembakan Penjajah di Gaza','','publish','open','open','','17-syahid-akibat-tembakan-penjajah-di-gaza','','','2025-09-23 08:02:50','2025-09-23 08:02:50','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1107',0,'post','',0),
(1108,1,'2025-09-23 08:00:57','2025-09-23 08:00:57','','1000761393-1758288847','','inherit','open','closed','','1000761393-1758288847','','','2025-09-23 08:00:57','2025-09-23 08:00:57','',1107,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/1000761393-1758288847.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1109,1,'2025-09-23 08:02:50','2025-09-23 08:02:50','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"67\">17 syahid akibat tembakan Penjajah di Gaza sejak fajar hari ini</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"69\" data-end=\"249\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/update-berita/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025 - Gaza</a> - Sumber-sumber di rumah sakit Jalur Gaza menyebutkan bahwa 17 warga Palestina gugur akibat tembakan tentara pendudukan Israel sejak fajar tadi, di antaranya 15 orang di Kota Gaza.</p>\r\n<p data-start=\"69\" data-end=\"249\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><img class=\"aligncenter size-full wp-image-1108\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/1000761393-1758288847.webp\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"513\" /></p>\r\n<p data-start=\"69\" data-end=\"249\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','17 Syahid Akibat Tembakan Penjajah di Gaza','','inherit','closed','closed','','1107-revision-v1','','','2025-09-23 08:02:50','2025-09-23 08:02:50','',1107,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1109',0,'revision','',0),
(1110,1,'2025-09-23 08:09:24','2025-09-23 08:09:24','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"69\">Polisi Bubarkan Demonstran Israel di Depan Rumah Menteri Pendidikan Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel terus bergejolak, dikabarkan hari ini oleh media setempat bahwa polisi bubarkan demonstran israel di depan rumah salah seorang menteri mereka</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"71\" data-end=\"235\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/update-berita/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - Harian Haaretz melaporkan bahwa polisi Israel dengan paksa membubarkan puluhan demonstran yang berkumpul di depan rumah Menteri Pendidikan Israel di Hod Hasharon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"71\" data-end=\"235\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Jaringan Quds News (@qudsn) melaporkan terjadi bentrokan antara polisi pendudukan dan para pemukim yang berdemonstrasi di depan Menteri dalam pemerintahan pendudukan, Yoav Kisch, sebagai bentuk protes atas penangkapan 3 demonstran dari wilayah tersebut kemarin.</p>\r\n[video width=\"848\" height=\"480\" mp4=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/demomenteriisrael.mp4\"][/video]\r\n<p data-start=\"71\" data-end=\"235\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://www.haaretz.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Haaretz</a></p>','Polisi Bubarkan Demonstran depan Rumah Menteri Israel','','publish','open','open','','polisi-bubarkan-demonstran-depan-rumah-menteri-israel','','','2025-09-23 08:11:14','2025-09-23 08:11:14','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1110',0,'post','',0),
(1111,1,'2025-09-23 08:06:31','2025-09-23 08:06:31','','demomenteriisrael','','inherit','open','closed','','demomenteriisrael','','','2025-09-23 08:06:31','2025-09-23 08:06:31','',1110,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/demomenteriisrael.mp4',0,'attachment','video/mp4',0),
(1112,1,'2025-09-23 08:09:24','2025-09-23 08:09:24','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"69\">Polisi Bubarkan Demonstran Israel di Depan Rumah Menteri Pendidikan Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Israel terus bergejolak, dikabarkan hari ini oleh media setempat bahwa polisi bubarkan demonstran israel di depan rumah salah seorang menteri mereka</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"71\" data-end=\"235\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/update-berita/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - Harian Haaretz melaporkan bahwa polisi Israel dengan paksa membubarkan puluhan demonstran yang berkumpul di depan rumah Menteri Pendidikan Israel di Hod Hasharon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"71\" data-end=\"235\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Jaringan Quds News (@qudsn) melaporkan terjadi bentrokan antara polisi pendudukan dan para pemukim yang berdemonstrasi di depan Menteri dalam pemerintahan pendudukan, Yoav Kisch, sebagai bentuk protes atas penangkapan 3 demonstran dari wilayah tersebut kemarin.</p>\r\n[video width=\"848\" height=\"480\" mp4=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/demomenteriisrael.mp4\"][/video]\r\n<p data-start=\"71\" data-end=\"235\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://www.haaretz.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Haaretz</a></p>','Polisi Bubarkan Demonstran depan Rumah Menteri Israel','','inherit','closed','closed','','1110-revision-v1','','','2025-09-23 08:09:24','2025-09-23 08:09:24','',1110,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1112',0,'revision','',0),
(1113,1,'2025-09-23 08:11:08','2025-09-23 08:11:08','','polisi_bubarkan_demo_warga_israel','','inherit','open','closed','','polisi_bubarkan_demo_warga_israel','','','2025-09-23 08:11:08','2025-09-23 08:11:08','',1110,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/polisi_bubarkan_demo_warga_israel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1114,1,'2025-09-23 08:18:44','2025-09-23 08:18:44','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"248\">Belgia, Malta, Andorra, Monako, dan Luksemburg Akui Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"248\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - Belgia, Malta, Andorra, Monako, dan Luksemburg telah mengumumkan bahwa mereka secara resmi mengakui Negara Palestina, bergabung dengan daftar negara yang semakin panjang yang menyatakan pengakuan dalam sebuah konferensi internasional di New York.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"250\" data-end=\"413\">Para pemimpin dari ketiga negara tersebut membuat pengumuman itu saat pertemuan mengenai Palestina dan solusi dua negara, yang digelar menjelang Sidang Umum PBB.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"415\" data-end=\"560\">Langkah ini disambut tepuk tangan dari para delegasi dan dipuji sebagai dorongan bagi momentum internasional menuju pengakuan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"562\" data-end=\"740\">“Pengakuan ini mencerminkan keyakinan kami yang teguh pada perdamaian dan keadilan, serta pada hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata Perdana Menteri Malta.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"742\" data-end=\"960\">Rekan sejawatnya dari Luksemburg menyebut langkah ini sebagai “keputusan bersejarah”, sementara Belgia mengatakan bahwa langkah tersebut sejalan dengan dukungan lamanya terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1060\">Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya juga mengumumkan pengakuan pada pertemuan yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1062\" data-end=\"1245\">“Saya menyatakan bahwa hari ini, Prancis mengakui negara Palestina,” ujarnya, seraya menyebut pengakuan ini sebagai “satu-satunya solusi yang memungkinkan Israel hidup dalam damai.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1247\" data-end=\"1347\">Macron mengatakan keputusan ini mendesak mengingat genosida Israel di Gaza yang terus berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1349\" data-end=\"1552\">“Waktunya telah tiba untuk menghentikan perang, pengeboman di Gaza, pembantaian dan pengungsian rakyat. Tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza,” katanya kepada para delegasi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1554\" data-end=\"1587\"><strong data-start=\"1554\" data-end=\"1585\">Momentum yang semakin besar</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1589\" data-end=\"1760\">Macron berterima kasih kepada negara-negara yang juga baru-baru ini menyatakan pengakuan, termasuk Andorra, Australia, Kanada, Monako, Portugal, Inggris, dan San Marino.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1762\" data-end=\"1960\">Ia mengatakan pengakuan ini “membuka jalan bagi negosiasi yang bermanfaat” dan mendesak negara-negara Arab serta Muslim untuk menormalisasi hubungan dengan Israel setelah negara Palestina berdiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1962\" data-end=\"2216\">Macron juga mengatakan Prancis dapat membuka kedutaan di Palestina “segera setelah semua sandera yang ditahan di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata diberlakukan,” seraya menambahkan bahwa Paris siap berkontribusi dalam misi stabilisasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2218\" data-end=\"2388\">Konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini mengikuti pertemuan serupa pada bulan Juli. Amerika Serikat dan Israel tidak menghadiri acara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2390\" data-end=\"2760\">“Konferensi solusi dua negara yang menjadi tuan rumah bersama Prancis dan Arab Saudi di PBB diboikot oleh Israel dan AS. Namun acara itu terbukti menjadi keberhasilan diplomatik penting bagi Palestina, karena berpuncak pada pengakuan negara Palestina oleh Prancis dan banyak negara lainnya,” kata Baba Umar dari TRT World, melaporkan dari markas besar PBB di New York.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2762\" data-end=\"2925\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Konsensus internasional yang semakin berkembang semakin ditegaskan dengan pernyataan dukungan dari para pemimpin dunia lainnya yang hadir dalam acara tersebut.”</p>\r\n<p data-start=\"2762\" data-end=\"2925\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://www.trtworld.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TRT World</a></p>','Belgia, Malta, Andorra, Monako, & Luksemburg Akui Palestina','','publish','open','open','','belgia-malta-andorra-monako-luksemburg-akui-palestina','','','2025-09-23 08:18:44','2025-09-23 08:18:44','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1114',0,'post','',0),
(1115,1,'2025-09-23 08:17:48','2025-09-23 08:17:48','Belgium\'s Prime Minister Bart De Wever speaks during a United Nations Summit on Palestinians at UN headquarters. / AFP','PM_Belgia','Belgium\'s Prime Minister Bart De Wever speaks during a United Nations Summit on Palestinians at UN headquarters. / AFP','inherit','open','closed','','pm_belgia','','','2025-09-23 08:17:57','2025-09-23 08:17:57','',1114,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/PM_Belgia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1116,1,'2025-09-23 08:18:44','2025-09-23 08:18:44','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"248\">Belgia, Malta, Andorra, Monako, dan Luksemburg Akui Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"248\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - Belgia, Malta, Andorra, Monako, dan Luksemburg telah mengumumkan bahwa mereka secara resmi mengakui Negara Palestina, bergabung dengan daftar negara yang semakin panjang yang menyatakan pengakuan dalam sebuah konferensi internasional di New York.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"250\" data-end=\"413\">Para pemimpin dari ketiga negara tersebut membuat pengumuman itu saat pertemuan mengenai Palestina dan solusi dua negara, yang digelar menjelang Sidang Umum PBB.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"415\" data-end=\"560\">Langkah ini disambut tepuk tangan dari para delegasi dan dipuji sebagai dorongan bagi momentum internasional menuju pengakuan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"562\" data-end=\"740\">“Pengakuan ini mencerminkan keyakinan kami yang teguh pada perdamaian dan keadilan, serta pada hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata Perdana Menteri Malta.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"742\" data-end=\"960\">Rekan sejawatnya dari Luksemburg menyebut langkah ini sebagai “keputusan bersejarah”, sementara Belgia mengatakan bahwa langkah tersebut sejalan dengan dukungan lamanya terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1060\">Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya juga mengumumkan pengakuan pada pertemuan yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1062\" data-end=\"1245\">“Saya menyatakan bahwa hari ini, Prancis mengakui negara Palestina,” ujarnya, seraya menyebut pengakuan ini sebagai “satu-satunya solusi yang memungkinkan Israel hidup dalam damai.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1247\" data-end=\"1347\">Macron mengatakan keputusan ini mendesak mengingat genosida Israel di Gaza yang terus berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1349\" data-end=\"1552\">“Waktunya telah tiba untuk menghentikan perang, pengeboman di Gaza, pembantaian dan pengungsian rakyat. Tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza,” katanya kepada para delegasi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1554\" data-end=\"1587\"><strong data-start=\"1554\" data-end=\"1585\">Momentum yang semakin besar</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1589\" data-end=\"1760\">Macron berterima kasih kepada negara-negara yang juga baru-baru ini menyatakan pengakuan, termasuk Andorra, Australia, Kanada, Monako, Portugal, Inggris, dan San Marino.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1762\" data-end=\"1960\">Ia mengatakan pengakuan ini “membuka jalan bagi negosiasi yang bermanfaat” dan mendesak negara-negara Arab serta Muslim untuk menormalisasi hubungan dengan Israel setelah negara Palestina berdiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1962\" data-end=\"2216\">Macron juga mengatakan Prancis dapat membuka kedutaan di Palestina “segera setelah semua sandera yang ditahan di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata diberlakukan,” seraya menambahkan bahwa Paris siap berkontribusi dalam misi stabilisasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2218\" data-end=\"2388\">Konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini mengikuti pertemuan serupa pada bulan Juli. Amerika Serikat dan Israel tidak menghadiri acara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2390\" data-end=\"2760\">“Konferensi solusi dua negara yang menjadi tuan rumah bersama Prancis dan Arab Saudi di PBB diboikot oleh Israel dan AS. Namun acara itu terbukti menjadi keberhasilan diplomatik penting bagi Palestina, karena berpuncak pada pengakuan negara Palestina oleh Prancis dan banyak negara lainnya,” kata Baba Umar dari TRT World, melaporkan dari markas besar PBB di New York.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2762\" data-end=\"2925\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Konsensus internasional yang semakin berkembang semakin ditegaskan dengan pernyataan dukungan dari para pemimpin dunia lainnya yang hadir dalam acara tersebut.”</p>\r\n<p data-start=\"2762\" data-end=\"2925\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://www.trtworld.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TRT World</a></p>','Belgia, Malta, Andorra, Monako, & Luksemburg Akui Palestina','','inherit','closed','closed','','1114-revision-v1','','','2025-09-23 08:18:44','2025-09-23 08:18:44','',1114,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1116',0,'revision','',0),
(1117,1,'2025-09-23 14:59:14','2025-09-23 14:59:14','<h2 style=\"text-align: center;\">Deklarasi simbolis: Pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB sudah dideklarasikan secara simbolis. Namun perjuangan setelah pengakuan itu masih perlu dibuktikan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - “Setia pada komitmen historis negara saya terhadap Timur Tengah, terhadap perdamaian antara Israel dan Palestina, karena itulah saya menyatakan hari ini, Prancis mengakui negara Palestina.” Demikian pernyataan Presiden Emmanuel Macron kepada lebih dari 140 pemimpin yang hadir dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 September. Ia juga menegaskan bahwa “kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 21 September, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal juga mengakui negara Palestina. Tujuannya jelas: menghidupkan kembali solusi dua negara yang telah lama dianggap mati dan terkubur oleh para pengurus diplomasi. Bagi Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, keputusan ini sebagian besar didorong oleh “serangan bom tanpa henti dan semakin intensif dari pemerintah Israel terhadap Gaza, serangan dalam beberapa minggu terakhir,” serta kelaparan dan kehancuran yang terus berlanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menaruh harapan besar pada langkah negaranya. “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan bersama dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong menegaskan kembali “komitmen lama negara itu pada solusi dua negara, yang selalu menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan abadi bagi rakyat Israel dan Palestina.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara sebagian besar negara di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan mengakui negara Palestina, negara-negara Barat sebagian besar lamban dalam isu ini, dengan tetap berpegang pada anggapan lama bahwa Palestina harus menunggu giliran mereka dengan sabar setelah Israel memberi persetujuan. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, dan perang balasan yang penuh dendam serta bertujuan pemusnahan di Gaza, mengubah keadaan. Pengakuan terhadap Palestina menjadi sebuah perhitungan yang matang, sebuah insentif potensial untuk meyakinkan Israel tentang manfaat gencatan senjata dan kembali ke meja perundingan yang bisa mengarah pada kondisi hidup berdampingan yang dapat ditoleransi. Namun, syarat-syarat juga akan dikenakan pada kenegaraan Palestina. Kebiasaan kekuatan kolonial lama kembali muncul: negara Palestina akan diumumkan, tetapi hanya dengan ketentuan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat dari daftar baru negara-negara yang mengakui Palestina adalah berbagai komitmen, sebagian lebih realistis daripada yang lain. Otoritas Palestina, misalnya, telah memberikan jaminan bahwa pemilu akan diadakan tepat waktu, dan reformasi akan dilakukan terhadap administrasi yang lemah dan korup di Tepi Barat. Jaminan yang diberikan oleh pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, untuk memastikan perlucutan senjata para pejuang dan demiliterisasi Jalur Gaza adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ia berikan, mengingat keputusan semacam itu akan sepenuhnya berada di tangan Hamas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abbas, dalam pidato videonya (visa perjalanannya ke AS telah dicabut), kembali melakukan ritual kesedihan dan kecaman yang diperlukan terkait “pembunuhan dan penahanan warga sipil, termasuk tindakan Hamas pada 7 Oktober 2023.” Ia memperingatkan bahwa “perlawanan damai dan populer terhadap pendudukan brutal ini” akan terus berlangsung hingga berhasil dikalahkan. Ia menyinggung fakta bahwa pemilu lokal serta pemilu untuk lembaga, federasi, dan serikat telah dilaksanakan, dengan pengakuan hangat terhadap “komite khusus untuk mengembangkan sektor peradilan di Palestina.” Adapun penyelenggaraan “pemilu umum yang demokratis,” hal itu menurutnya menjadi urusan Israel, yang dituduh menghalangi dan mencegah pemilu tersebut berlangsung di Yerusalem Timur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"702\">Tingkah-laku pengakuan tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penghancuran sistematis Kota Gaza, ataupun memulihkan jalur normal bantuan kemanusiaan. Di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap berpegang pada gagasan bahwa kenegaraan Palestina tidak boleh dibiarkan terjadi. “Itu tidak akan terjadi,” tegasnya, sambil berargumen bahwa mengakui entitas semacam itu adalah hadiah bagi terorisme. “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan.” Sejalan dengan negara-negara terisolasi dalam sejarah – Afrika Selatan era apartheid, Jerman Nazi, dan Italia fasis – ia berharap Israel dapat mengembangkan ekonomi dengan “ciri-ciri swasembada” dan menjadi “Sparta super”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"704\" data-end=\"1146\">Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, kurang yakin. Sambil mengecam pengakuan sepihak terhadap negara Palestina sebagai penghargaan yang tidak pantas bagi tindakan teror, ia yakin bahwa diplomasi yang tenang dan masuk akal dapat mencegah persoalan ini. “Pemerintah yang telah membawa kita ke dalam bencana keamanan terburuk dalam sejarah kini juga membawa kita pada krisis diplomatik paling parah,” tulisnya dalam unggahan penuh amarah di X.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1148\" data-end=\"1834\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sayangnya bagi perjuangan Palestina, yang tersisa di Kota Gaza sedang diratakan bahkan ketika para diplomat dan politisi saling memberi selamat di New York. Duta besar Israel untuk PBB, Danny Danon, sebagian benar ketika menyebut rangkaian deklarasi baru-baru ini sebagai sesuatu yang “kosong” sifatnya. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menangkap suasana sinis itu: “Hari-hari ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir, mandat itu sudah selesai, dan satu-satunya jawaban terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air di Yudea dan Samaria serta menghapus selamanya gagasan bodoh tentang negara Palestina dari agenda.”</p>\r\n<p data-start=\"1148\" data-end=\"1834\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Deklarasi simbolis: Pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB','','publish','open','open','','deklarasi-simbolis-pengakuan-palestina-di-majelis-umum-pbb','','','2025-09-23 14:59:51','2025-09-23 14:59:51','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1117',0,'post','',0),
(1119,1,'2025-09-23 14:57:58','2025-09-23 14:57:58','','pengakuan_simbolis_palestina','','inherit','open','closed','','pengakuan_simbolis_palestina','','','2025-09-23 14:57:58','2025-09-23 14:57:58','',1117,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/pengakuan_simbolis_palestina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1120,1,'2025-09-23 14:59:14','2025-09-23 14:59:14','<h2 style=\"text-align: center;\">Deklarasi simbolis: Pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB sudah dideklarasikan secara simbolis. Namun perjuangan setelah pengakuan itu masih perlu dibuktikan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Setia pada komitmen historis negara saya terhadap Timur Tengah, terhadap perdamaian antara Israel dan Palestina, karena itulah saya menyatakan hari ini, Prancis mengakui negara Palestina.” Demikian pernyataan Presiden Emmanuel Macron kepada lebih dari 140 pemimpin yang hadir dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 September. Ia juga menegaskan bahwa “kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 21 September, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal juga mengakui negara Palestina. Tujuannya jelas: menghidupkan kembali solusi dua negara yang telah lama dianggap mati dan terkubur oleh para pengurus diplomasi. Bagi Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, keputusan ini sebagian besar didorong oleh “serangan bom tanpa henti dan semakin intensif dari pemerintah Israel terhadap Gaza, serangan dalam beberapa minggu terakhir,” serta kelaparan dan kehancuran yang terus berlanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menaruh harapan besar pada langkah negaranya. “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan bersama dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong menegaskan kembali “komitmen lama negara itu pada solusi dua negara, yang selalu menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan abadi bagi rakyat Israel dan Palestina.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara sebagian besar negara di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan mengakui negara Palestina, negara-negara Barat sebagian besar lamban dalam isu ini, dengan tetap berpegang pada anggapan lama bahwa Palestina harus menunggu giliran mereka dengan sabar setelah Israel memberi persetujuan. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, dan perang balasan yang penuh dendam serta bertujuan pemusnahan di Gaza, mengubah keadaan. Pengakuan terhadap Palestina menjadi sebuah perhitungan yang matang, sebuah insentif potensial untuk meyakinkan Israel tentang manfaat gencatan senjata dan kembali ke meja perundingan yang bisa mengarah pada kondisi hidup berdampingan yang dapat ditoleransi. Namun, syarat-syarat juga akan dikenakan pada kenegaraan Palestina. Kebiasaan kekuatan kolonial lama kembali muncul: negara Palestina akan diumumkan, tetapi hanya dengan ketentuan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat dari daftar baru negara-negara yang mengakui Palestina adalah berbagai komitmen, sebagian lebih realistis daripada yang lain. Otoritas Palestina, misalnya, telah memberikan jaminan bahwa pemilu akan diadakan tepat waktu, dan reformasi akan dilakukan terhadap administrasi yang lemah dan korup di Tepi Barat. Jaminan yang diberikan oleh pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, untuk memastikan perlucutan senjata para pejuang dan demiliterisasi Jalur Gaza adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ia berikan, mengingat keputusan semacam itu akan sepenuhnya berada di tangan Hamas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abbas, dalam pidato videonya (visa perjalanannya ke AS telah dicabut), kembali melakukan ritual kesedihan dan kecaman yang diperlukan terkait “pembunuhan dan penahanan warga sipil, termasuk tindakan Hamas pada 7 Oktober 2023.” Ia memperingatkan bahwa “perlawanan damai dan populer terhadap pendudukan brutal ini” akan terus berlangsung hingga berhasil dikalahkan. Ia menyinggung fakta bahwa pemilu lokal serta pemilu untuk lembaga, federasi, dan serikat telah dilaksanakan, dengan pengakuan hangat terhadap “komite khusus untuk mengembangkan sektor peradilan di Palestina.” Adapun penyelenggaraan “pemilu umum yang demokratis,” hal itu menurutnya menjadi urusan Israel, yang dituduh menghalangi dan mencegah pemilu tersebut berlangsung di Yerusalem Timur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"702\">Tingkah-laku pengakuan tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penghancuran sistematis Kota Gaza, ataupun memulihkan jalur normal bantuan kemanusiaan. Di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap berpegang pada gagasan bahwa kenegaraan Palestina tidak boleh dibiarkan terjadi. “Itu tidak akan terjadi,” tegasnya, sambil berargumen bahwa mengakui entitas semacam itu adalah hadiah bagi terorisme. “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan.” Sejalan dengan negara-negara terisolasi dalam sejarah – Afrika Selatan era apartheid, Jerman Nazi, dan Italia fasis – ia berharap Israel dapat mengembangkan ekonomi dengan “ciri-ciri swasembada” dan menjadi “Sparta super”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"704\" data-end=\"1146\">Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, kurang yakin. Sambil mengecam pengakuan sepihak terhadap negara Palestina sebagai penghargaan yang tidak pantas bagi tindakan teror, ia yakin bahwa diplomasi yang tenang dan masuk akal dapat mencegah persoalan ini. “Pemerintah yang telah membawa kita ke dalam bencana keamanan terburuk dalam sejarah kini juga membawa kita pada krisis diplomatik paling parah,” tulisnya dalam unggahan penuh amarah di X.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1148\" data-end=\"1834\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sayangnya bagi perjuangan Palestina, yang tersisa di Kota Gaza sedang diratakan bahkan ketika para diplomat dan politisi saling memberi selamat di New York. Duta besar Israel untuk PBB, Danny Danon, sebagian benar ketika menyebut rangkaian deklarasi baru-baru ini sebagai sesuatu yang “kosong” sifatnya. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menangkap suasana sinis itu: “Hari-hari ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir, mandat itu sudah selesai, dan satu-satunya jawaban terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air di Yudea dan Samaria serta menghapus selamanya gagasan bodoh tentang negara Palestina dari agenda.”</p>\r\n<p data-start=\"1148\" data-end=\"1834\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Deklarasi simbolis: Pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB','','inherit','closed','closed','','1117-revision-v1','','','2025-09-23 14:59:14','2025-09-23 14:59:14','',1117,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1120',0,'revision','',0),
(1121,1,'2025-09-23 14:59:51','2025-09-23 14:59:51','<h2 style=\"text-align: center;\">Deklarasi simbolis: Pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB sudah dideklarasikan secara simbolis. Namun perjuangan setelah pengakuan itu masih perlu dibuktikan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - “Setia pada komitmen historis negara saya terhadap Timur Tengah, terhadap perdamaian antara Israel dan Palestina, karena itulah saya menyatakan hari ini, Prancis mengakui negara Palestina.” Demikian pernyataan Presiden Emmanuel Macron kepada lebih dari 140 pemimpin yang hadir dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 September. Ia juga menegaskan bahwa “kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 21 September, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal juga mengakui negara Palestina. Tujuannya jelas: menghidupkan kembali solusi dua negara yang telah lama dianggap mati dan terkubur oleh para pengurus diplomasi. Bagi Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, keputusan ini sebagian besar didorong oleh “serangan bom tanpa henti dan semakin intensif dari pemerintah Israel terhadap Gaza, serangan dalam beberapa minggu terakhir,” serta kelaparan dan kehancuran yang terus berlanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menaruh harapan besar pada langkah negaranya. “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan bersama dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong menegaskan kembali “komitmen lama negara itu pada solusi dua negara, yang selalu menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan abadi bagi rakyat Israel dan Palestina.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara sebagian besar negara di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan mengakui negara Palestina, negara-negara Barat sebagian besar lamban dalam isu ini, dengan tetap berpegang pada anggapan lama bahwa Palestina harus menunggu giliran mereka dengan sabar setelah Israel memberi persetujuan. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, dan perang balasan yang penuh dendam serta bertujuan pemusnahan di Gaza, mengubah keadaan. Pengakuan terhadap Palestina menjadi sebuah perhitungan yang matang, sebuah insentif potensial untuk meyakinkan Israel tentang manfaat gencatan senjata dan kembali ke meja perundingan yang bisa mengarah pada kondisi hidup berdampingan yang dapat ditoleransi. Namun, syarat-syarat juga akan dikenakan pada kenegaraan Palestina. Kebiasaan kekuatan kolonial lama kembali muncul: negara Palestina akan diumumkan, tetapi hanya dengan ketentuan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pusat dari daftar baru negara-negara yang mengakui Palestina adalah berbagai komitmen, sebagian lebih realistis daripada yang lain. Otoritas Palestina, misalnya, telah memberikan jaminan bahwa pemilu akan diadakan tepat waktu, dan reformasi akan dilakukan terhadap administrasi yang lemah dan korup di Tepi Barat. Jaminan yang diberikan oleh pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, untuk memastikan perlucutan senjata para pejuang dan demiliterisasi Jalur Gaza adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ia berikan, mengingat keputusan semacam itu akan sepenuhnya berada di tangan Hamas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abbas, dalam pidato videonya (visa perjalanannya ke AS telah dicabut), kembali melakukan ritual kesedihan dan kecaman yang diperlukan terkait “pembunuhan dan penahanan warga sipil, termasuk tindakan Hamas pada 7 Oktober 2023.” Ia memperingatkan bahwa “perlawanan damai dan populer terhadap pendudukan brutal ini” akan terus berlangsung hingga berhasil dikalahkan. Ia menyinggung fakta bahwa pemilu lokal serta pemilu untuk lembaga, federasi, dan serikat telah dilaksanakan, dengan pengakuan hangat terhadap “komite khusus untuk mengembangkan sektor peradilan di Palestina.” Adapun penyelenggaraan “pemilu umum yang demokratis,” hal itu menurutnya menjadi urusan Israel, yang dituduh menghalangi dan mencegah pemilu tersebut berlangsung di Yerusalem Timur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"702\">Tingkah-laku pengakuan tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penghancuran sistematis Kota Gaza, ataupun memulihkan jalur normal bantuan kemanusiaan. Di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap berpegang pada gagasan bahwa kenegaraan Palestina tidak boleh dibiarkan terjadi. “Itu tidak akan terjadi,” tegasnya, sambil berargumen bahwa mengakui entitas semacam itu adalah hadiah bagi terorisme. “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan.” Sejalan dengan negara-negara terisolasi dalam sejarah – Afrika Selatan era apartheid, Jerman Nazi, dan Italia fasis – ia berharap Israel dapat mengembangkan ekonomi dengan “ciri-ciri swasembada” dan menjadi “Sparta super”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"704\" data-end=\"1146\">Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, kurang yakin. Sambil mengecam pengakuan sepihak terhadap negara Palestina sebagai penghargaan yang tidak pantas bagi tindakan teror, ia yakin bahwa diplomasi yang tenang dan masuk akal dapat mencegah persoalan ini. “Pemerintah yang telah membawa kita ke dalam bencana keamanan terburuk dalam sejarah kini juga membawa kita pada krisis diplomatik paling parah,” tulisnya dalam unggahan penuh amarah di X.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1148\" data-end=\"1834\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sayangnya bagi perjuangan Palestina, yang tersisa di Kota Gaza sedang diratakan bahkan ketika para diplomat dan politisi saling memberi selamat di New York. Duta besar Israel untuk PBB, Danny Danon, sebagian benar ketika menyebut rangkaian deklarasi baru-baru ini sebagai sesuatu yang “kosong” sifatnya. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menangkap suasana sinis itu: “Hari-hari ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir, mandat itu sudah selesai, dan satu-satunya jawaban terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air di Yudea dan Samaria serta menghapus selamanya gagasan bodoh tentang negara Palestina dari agenda.”</p>\r\n<p data-start=\"1148\" data-end=\"1834\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Deklarasi simbolis: Pengakuan Palestina di Majelis Umum PBB','','inherit','closed','closed','','1117-revision-v1','','','2025-09-23 14:59:51','2025-09-23 14:59:51','',1117,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1121',0,'revision','',0),
(1122,1,'2025-09-23 15:05:07','2025-09-23 15:05:07','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"77\">Carrefour Hengkang dari Bahrain dan Kuwait Setelah Tekanan Boikot, kata BDS</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Efektifitas Boikot sangat terasa, salah satu dampaknya adalah Carrefour Hengkang dari Bahrain dan Kuwait setelah Tekanan Boikot semakin menguat</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"79\" data-end=\"326\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - Komite Nasional Palestina untuk gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) mengatakan pada Senin bahwa raksasa ritel Prancis Carrefour telah sepenuhnya menarik diri dari Bahrain dan Kuwait akibat tekanan dari kampanye boikot yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"328\" data-end=\"594\">Menurut pernyataan BDS, operasi Carrefour di kedua negara—yang dijalankan oleh Grup Emirat Majid Al Futtaim—ditutup setelah mengalami “kerugian finansial besar” dan kerusakan reputasi terkait keterlibatan perusahaan dalam tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"596\" data-end=\"1000\">Kampanye boikot global terhadap Carrefour diluncurkan pada Desember 2022, setelah terungkap bahwa Carrefour Israel telah menyediakan paket makanan dan bingkisan hadiah untuk tentara Israel serta mengorganisir penggalangan dana bagi mereka. Kelompok ini juga menuduh jaringan tersebut menjalin kemitraan dengan bank-bank Israel dan perusahaan teknologi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1002\" data-end=\"1276\">Kampanye #LetsBoycottCarrefour sejak itu meluas ke seluruh dunia Arab dan sekitarnya, dengan aksi protes, petisi, janji publik, inisiatif budaya, dan mobilisasi daring. Meski ada pembatasan di beberapa negara, gerakan tersebut mengatakan aksi akar rumput semakin intensif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1278\" data-end=\"1623\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pernyataan BDS juga mengutip data keuangan, menyebutkan bahwa laba bersih Grup Carrefour turun 50 persen pada 2024 dibandingkan dengan 2023, sementara Majid Al Futtaim melaporkan penurunan 47 persen dalam laba ritel akibat menurunnya kepercayaan konsumen di pasar seperti Yordania, Maroko, Mesir, Tunisia, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.</p>\r\n<p data-start=\"1278\" data-end=\"1623\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Carrefour Hengkang dari Bahrain dan Kuwait Karena Boikot','','publish','open','open','','carrefour-hengkang-dari-bahrain-dan-kuwait-karena-boikot','','','2025-09-23 15:05:07','2025-09-23 15:05:07','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1122',0,'post','',0),
(1123,1,'2025-09-23 15:04:58','2025-09-23 15:04:58','','boikot_carrefour','','inherit','open','closed','','boikot_carrefour','','','2025-09-23 15:04:58','2025-09-23 15:04:58','',1122,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/boikot_carrefour.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1124,1,'2025-09-23 15:05:07','2025-09-23 15:05:07','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"77\">Carrefour Hengkang dari Bahrain dan Kuwait Setelah Tekanan Boikot, kata BDS</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Efektifitas Boikot sangat terasa, salah satu dampaknya adalah Carrefour Hengkang dari Bahrain dan Kuwait setelah Tekanan Boikot semakin menguat</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"79\" data-end=\"326\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 23 September 2025</a> - Komite Nasional Palestina untuk gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) mengatakan pada Senin bahwa raksasa ritel Prancis Carrefour telah sepenuhnya menarik diri dari Bahrain dan Kuwait akibat tekanan dari kampanye boikot yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"328\" data-end=\"594\">Menurut pernyataan BDS, operasi Carrefour di kedua negara—yang dijalankan oleh Grup Emirat Majid Al Futtaim—ditutup setelah mengalami “kerugian finansial besar” dan kerusakan reputasi terkait keterlibatan perusahaan dalam tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"596\" data-end=\"1000\">Kampanye boikot global terhadap Carrefour diluncurkan pada Desember 2022, setelah terungkap bahwa Carrefour Israel telah menyediakan paket makanan dan bingkisan hadiah untuk tentara Israel serta mengorganisir penggalangan dana bagi mereka. Kelompok ini juga menuduh jaringan tersebut menjalin kemitraan dengan bank-bank Israel dan perusahaan teknologi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1002\" data-end=\"1276\">Kampanye #LetsBoycottCarrefour sejak itu meluas ke seluruh dunia Arab dan sekitarnya, dengan aksi protes, petisi, janji publik, inisiatif budaya, dan mobilisasi daring. Meski ada pembatasan di beberapa negara, gerakan tersebut mengatakan aksi akar rumput semakin intensif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1278\" data-end=\"1623\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pernyataan BDS juga mengutip data keuangan, menyebutkan bahwa laba bersih Grup Carrefour turun 50 persen pada 2024 dibandingkan dengan 2023, sementara Majid Al Futtaim melaporkan penurunan 47 persen dalam laba ritel akibat menurunnya kepercayaan konsumen di pasar seperti Yordania, Maroko, Mesir, Tunisia, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.</p>\r\n<p data-start=\"1278\" data-end=\"1623\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Carrefour Hengkang dari Bahrain dan Kuwait Karena Boikot','','inherit','closed','closed','','1122-revision-v1','','','2025-09-23 15:05:07','2025-09-23 15:05:07','',1122,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1124',0,'revision','',0),
(1125,1,'2025-09-24 01:24:52','2025-09-24 01:24:52','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"190\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"190\">Inilah yang dilakukan Israel sekarang di Tepi Barat</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"192\" data-end=\"213\">Oleh : Dr. Abdullah Ma’ruf (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Inilah yang Dilakukan israel Sekarang di Tepi Barat masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> dan Catatan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"237\" data-end=\"484\">Berita tentang keputusan negara pendudukan mengeluarkan izin baru bagi penduduk tiga wilayah yang terletak di barat laut Yerusalem, di dalam wilayah Tepi Barat, tidak mendapatkan liputan media yang sepadan dengan pentingnya langkah terakhir ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"486\" data-end=\"787\">Mungkin hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa warga Palestina di tiga wilayah ini memang sebelumnya sudah memegang izin Israel yang memungkinkan mereka masuk ke tanah dan rumah mereka, atau karena ketidakjelasan sifat perubahan yang terjadi dalam izin tersebut serta dampak hukumnya di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"789\" data-end=\"1165\">Wilayah yang dimaksud di sini adalah; lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, kota Beit Iksa, dan kota Nabi Samu’il. Letaknya sekitar 9 kilometer di barat laut Kota Yerusalem, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah kota suci itu. Artinya, wilayah tersebut tidak termasuk dalam batas kotamadya “Yerusalem Raya” Israel, melainkan berada di dalam wilayah Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1167\" data-end=\"1522\">Luas lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib sekitar 200 dunam, sementara luas kota Beit Iksa sekitar 9.000 dunam, dan Nabi Samu’il sekitar 1.000 dunam. Dengan demikian, total luas wilayah di tiga daerah ini mencapai 10.200 dunam, atau sekitar 10 kilometer persegi, dan sebagian besar tanahnya termasuk dalam kategori wilayah (C) menurut Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1524\" data-end=\"1932\">Adapun jumlah penduduk di wilayah-wilayah ini, menurut data Badan Pusat Statistik Palestina, mencapai sekitar 700 orang di lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, sekitar 2.100 orang di kota Beit Iksa, dan sekitar 270 orang di kota Nabi Samu’il. Artinya, jumlah penduduk di tiga daerah ini adalah sekitar 3.000 warga Palestina, sehingga daerah-daerah ini tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1127\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"]<img class=\"size-full wp-image-1127\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/West_Bank_location_map.svg_.png\" alt=\"Peta Lokasi Tepi Barat Palestina\" width=\"520\" height=\"600\" /> Peta Lokasi Tepi Barat Palestina[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1934\" data-end=\"2364\">Namun, ketiga kota ini memiliki kondisi yang tidak lazim di Tepi Barat. Meskipun semuanya selalu dianggap sebagai bagian dari wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 1967, ketika Israel mulai membangun tembok pemisah rasial yang mengelilingi Yerusalem pada tahun 2003 — yang disebut pemerintah Israel sebagai “Selubung Yerusalem” — Israel membuat jalur tembok itu berbelok ke arah timur sehingga berada di belakang tiga kota ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2366\" data-end=\"2828\">Akibatnya, semuanya kini dikelilingi oleh tembok pemisah di satu sisi, dan garis hijau (atau garis gencatan senjata) yang memisahkan antara wilayah yang diduduki tahun 1948 dan 1967 di sisi lain. Penduduk tiga daerah ini pun terjebak di antara dua penghalang tersebut, sehingga mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan wilayah sekitar mereka di Tepi Barat, tidak bisa mengakses wilayah garis hijau, dan juga tidak bisa terhubung dengan kawasan Kota Yerusalem!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2830\" data-end=\"3086\">Penduduk pun terpaksa bergerak melalui gerbang khusus yang dipasang oleh pihak pendudukan, dengan menggunakan izin khusus yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan untuk memungkinkan mereka berpindah antara kota-kota mereka dan wilayah lain di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3088\" data-end=\"3476\">Hal baru yang terjadi beberapa hari lalu adalah bahwa administrasi sipil di bawah tentara pendudukan melakukan perubahan kecil pada izin yang diberikan kepada penduduk kota-kota ini, khususnya pada butir ketiga dari syarat izin tersebut. Kini bunyinya adalah: <em data-start=\"3348\" data-end=\"3474\">“Pemegang izin ini diizinkan masuk ke Israel, tetapi hanya ke tempat yang ditentukan dan untuk tujuan yang ditentukan saja.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3478\" data-end=\"3640\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Padahal izin ini hanya berkaitan dengan akses ke kota-kota yang disebutkan, bukan untuk masuk ke wilayah dalam garis hijau yang dianggap sebagai wilayah negara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"163\" data-end=\"186\"><strong data-start=\"163\" data-end=\"184\">Apa arti hal itu?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"188\" data-end=\"745\">Ungkapan yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung makna politik dan hukum yang sangat besar. Artinya, Beit Iksa, Nabi Samu’il, dan lingkungan Al-Khalayleh di Al-Jib kini dianggap sebagai bagian dari Israel, yang secara praktis telah dicaplok ke dalam wilayah negara itu. Otoritas pendudukan memandangnya sebagaimana mereka memandang Haifa, Akka, dan Jaffa yang diduduki pada tahun 1948, serta memperlakukan tanah dan penduduknya sama seperti mereka memperlakukan lingkungan-lingkungan Kota Yerusalem yang dicaplok Israel saat pendudukan tahun 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"747\" data-end=\"1017\">Ketika itu, Israel menganeksasi tanah tanpa penduduk, dan menganggap warga Yerusalem hanyalah “orang asing” yang tinggal di dalam Israel akibat kondisi politik tertentu. Dengan kata lain, ini berarti Israel telah mencaplok tiga wilayah tersebut tanpa pengumuman resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1019\" data-end=\"1250\">Hal ini memang sangat berbahaya, dan membawa banyak konsekuensi serta dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya reaksi lokal dan internasional yang sepadan dengan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1252\" data-end=\"1629\">Dapat kita katakan bahwa pemerintah Israel mungkin sedang mencoba menjadikan keputusan ini sebagai uji coba praktik bagi aneksasi di masa depan di wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang diserukan oleh arus politik Zionisme religius yang berkuasa di Israel, dan yang mereka anggap sebagai jawaban paling nyata terhadap gelombang pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1631\" data-end=\"1872\">Israel dalam hal ini mencaplok tanah di tiga kota tersebut secara diam-diam tanpa membuat kegaduhan, sambil menunggu bagaimana reaksi rakyat Palestina di Tepi Barat terlebih dahulu, dan opini publik dunia selanjutnya, terhadap langkah ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1874\" data-end=\"2090\">Jika tidak ada reaksi nyata dan sungguh-sungguh atas langkah ini, maka hal itu akan membuka peluang bagi Israel untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah Tepi Barat dengan skala yang sama atau bahkan lebih luas.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1126\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"]<img class=\"size-full wp-image-1126\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/800px-Restricted_space_in_the_West_Bank_Area_C.jpg\" alt=\"Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah\" width=\"505\" height=\"720\" /> Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2412\">Wilayah pertama yang pasti akan menjadi target Israel dalam lingkup ini di Tepi Barat adalah wilayah (C), yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan mereka. Israel memandang wilayah ini sebagai daerah dengan kepadatan penduduk rendah, meskipun wilayah tersebut mencakup sebagian besar tanah di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Wilayah (C) mencakup lebih dari 60% luas Tepi Barat, namun hanya dihuni oleh tidak lebih dari 300 ribu orang, dari total 3,4 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"129\" data-end=\"532\">Rendahnya kepadatan penduduk di wilayah ini pada dasarnya disebabkan karena sebagian besar merupakan lahan pertanian, dan sebagian lainnya termasuk dalam apa yang dikenal sebagai gurun Tepi Barat serta Lembah Yordan. Dapat dibayangkan betapa besar nafsu Israel untuk mencaplok tanah yang luasnya lebih dari 60% wilayah Tepi Barat tetapi hanya dihuni oleh kurang dari 10% dari total penduduk Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"534\" data-end=\"997\">Dengan demikian, kita sedang berhadapan dengan apa yang bisa disebut sebagai uji coba nyata Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan konsekuensinya bagi negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan langkah ini, Israel telah membuka pintu berbahaya menuju dimulainya aneksasi bertahap atas wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah Israel sekarang sebagai bentuk respons terhadap gelombang pengakuan terhadap negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"999\" data-end=\"1389\">Netanyahu sendiri juga menyinggung operasi ini dalam sebuah pernyataan sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Hal ini tampaknya merupakan persiapan untuk menyusun respons tersebut bersama pemerintahan Amerika, karena takut berbenturan dengan opini publik dunia yang jelas-jelas tengah mengalami perubahan besar yang tidak lagi menguntungkan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1391\" data-end=\"1548\">Oleh sebab itu, kewajiban pada tahap ini adalah memberikan reaksi yang sepadan dengan besarnya langkah ini, bukan mengabaikannya atau meremehkan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1550\" data-end=\"1852\">Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa pendudukan Israel, ketika melakukan langkah kecil di lapangan, akan berhenti sejenak untuk memantau reaksi. Apabila reaksi itu tidak muncul, maka hal tersebut ditafsirkan sebagai lampu hijau untuk melangkah lebih jauh dalam menjalankan agendanya yang strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1854\" data-end=\"2353\">Masalah aneksasi Tepi Barat kini dianggap sebagai berkas strategis utama yang sedang diupayakan oleh pemerintahan Netanyahu untuk dijalankan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian dalam jangka pendek, seperti kegagalan dalam berkas normalisasi hubungan, atau pelebaran perjanjian Abraham, atau memicu lebih banyak negara di dunia untuk mengakui negara Palestina sebagai reaksi terhadap langkah Israel sebesar ini, sebagaimana yang terjadi dengan sepuluh negara yang baru-baru ini mengakuinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2355\" data-end=\"2604\">Sebaliknya, jika tingkat politik Israel merasa bahwa langkah ini telah menimbulkan dampak negatif besar dalam jangka pendek, maka mereka akan terpaksa setidaknya menunda proses aneksasi dan membuka front lain demi menjaga kesatuan pemerintahannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2606\" data-end=\"2944\">Dalam semua kondisi, setiap kemunduran dari pihak Israel dalam berkas-berkas konfrontasi dengan Palestina atau dalam front terbuka di kawasan berarti secara otomatis memindahkan arena konflik ke dalam masyarakat Israel sendiri yang sedang sangat terbelah. Dan hal ini adalah sesuatu yang berusaha dihindari Netanyahu dengan segala cara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2946\" data-end=\"3285\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Israel tengah rapuh dari dalam, dan merasakan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Jika pendudukan akhirnya terpaksa mundur dalam berkas-berkas strategisnya — terutama berkas aneksasi Tepi Barat — maka hal itu berarti konflik akan semakin menguat di dalam tubuh Israel sendiri. Dan ini adalah hal yang pasti menguntungkan pihak Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"129\" data-end=\"275\">Dan jalan terbaik untuk hal ini adalah memaksa pendudukan mundur dalam berbagai berkas, serta memenangkan pertarungan waktu dalam menghadapinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"277\" data-end=\"456\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Memberikan respons yang kuat terhadap proses aneksasi tanah di tiga kota dekat Yerusalem ini termasuk dalam kerangka tersebut. Maka, apakah para politisi Arab menyadari hal itu?</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Inilah yang Dilakukan Israel Sekarang di Tepi Barat','','publish','open','open','','inilah-yang-dilakukan-israel-sekarang-di-tepi-barat','','','2025-09-24 01:29:35','2025-09-24 01:29:35','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1125',0,'post','',0),
(1126,1,'2025-09-24 01:21:32','2025-09-24 01:21:32','Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah','800px-Restricted_space_in_the_West_Bank,_Area_C','Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah','inherit','open','closed','','800px-restricted_space_in_the_west_bank_area_c','','','2025-09-24 01:21:44','2025-09-24 01:21:44','',1125,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/800px-Restricted_space_in_the_West_Bank_Area_C.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1127,1,'2025-09-24 01:22:50','2025-09-24 01:22:50','Peta Lokasi Tepi Barat Palestina','West_Bank_location_map.svg','Peta Lokasi Tepi Barat Palestina','inherit','open','closed','','west_bank_location_map-svg','','','2025-09-24 01:23:02','2025-09-24 01:23:02','',1125,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/West_Bank_location_map.svg_.png',0,'attachment','image/png',0),
(1128,1,'2025-09-24 01:24:40','2025-09-24 01:24:40','','tepi_barat_palestina','','inherit','open','closed','','tepi_barat_palestina','','','2025-09-24 01:24:40','2025-09-24 01:24:40','',1125,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/tepi_barat_palestina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1129,1,'2025-09-24 01:24:52','2025-09-24 01:24:52','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"190\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"190\">Inilah yang dilakukan Israel sekarang di Tepi Barat</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"192\" data-end=\"213\">Oleh : Dr. Abdullah Ma’ruf (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Inilah yang Dilakukan israel Sekarang di Tepi Barat masuk dalam Kategori Analisa dan Catatan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"237\" data-end=\"484\">Berita tentang keputusan negara pendudukan mengeluarkan izin baru bagi penduduk tiga wilayah yang terletak di barat laut Yerusalem, di dalam wilayah Tepi Barat, tidak mendapatkan liputan media yang sepadan dengan pentingnya langkah terakhir ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"486\" data-end=\"787\">Mungkin hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa warga Palestina di tiga wilayah ini memang sebelumnya sudah memegang izin Israel yang memungkinkan mereka masuk ke tanah dan rumah mereka, atau karena ketidakjelasan sifat perubahan yang terjadi dalam izin tersebut serta dampak hukumnya di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"789\" data-end=\"1165\">Wilayah yang dimaksud di sini adalah; lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, kota Beit Iksa, dan kota Nabi Samu’il. Letaknya sekitar 9 kilometer di barat laut Kota Yerusalem, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah kota suci itu. Artinya, wilayah tersebut tidak termasuk dalam batas kotamadya “Yerusalem Raya” Israel, melainkan berada di dalam wilayah Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1167\" data-end=\"1522\">Luas lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib sekitar 200 dunam, sementara luas kota Beit Iksa sekitar 9.000 dunam, dan Nabi Samu’il sekitar 1.000 dunam. Dengan demikian, total luas wilayah di tiga daerah ini mencapai 10.200 dunam, atau sekitar 10 kilometer persegi, dan sebagian besar tanahnya termasuk dalam kategori wilayah (C) menurut Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1524\" data-end=\"1932\">Adapun jumlah penduduk di wilayah-wilayah ini, menurut data Badan Pusat Statistik Palestina, mencapai sekitar 700 orang di lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, sekitar 2.100 orang di kota Beit Iksa, dan sekitar 270 orang di kota Nabi Samu’il. Artinya, jumlah penduduk di tiga daerah ini adalah sekitar 3.000 warga Palestina, sehingga daerah-daerah ini tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1127\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"]<img class=\"size-full wp-image-1127\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/West_Bank_location_map.svg_.png\" alt=\"Peta Lokasi Tepi Barat Palestina\" width=\"520\" height=\"600\" /> Peta Lokasi Tepi Barat Palestina[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1934\" data-end=\"2364\">Namun, ketiga kota ini memiliki kondisi yang tidak lazim di Tepi Barat. Meskipun semuanya selalu dianggap sebagai bagian dari wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 1967, ketika Israel mulai membangun tembok pemisah rasial yang mengelilingi Yerusalem pada tahun 2003 — yang disebut pemerintah Israel sebagai “Selubung Yerusalem” — Israel membuat jalur tembok itu berbelok ke arah timur sehingga berada di belakang tiga kota ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2366\" data-end=\"2828\">Akibatnya, semuanya kini dikelilingi oleh tembok pemisah di satu sisi, dan garis hijau (atau garis gencatan senjata) yang memisahkan antara wilayah yang diduduki tahun 1948 dan 1967 di sisi lain. Penduduk tiga daerah ini pun terjebak di antara dua penghalang tersebut, sehingga mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan wilayah sekitar mereka di Tepi Barat, tidak bisa mengakses wilayah garis hijau, dan juga tidak bisa terhubung dengan kawasan Kota Yerusalem!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2830\" data-end=\"3086\">Penduduk pun terpaksa bergerak melalui gerbang khusus yang dipasang oleh pihak pendudukan, dengan menggunakan izin khusus yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan untuk memungkinkan mereka berpindah antara kota-kota mereka dan wilayah lain di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3088\" data-end=\"3476\">Hal baru yang terjadi beberapa hari lalu adalah bahwa administrasi sipil di bawah tentara pendudukan melakukan perubahan kecil pada izin yang diberikan kepada penduduk kota-kota ini, khususnya pada butir ketiga dari syarat izin tersebut. Kini bunyinya adalah: <em data-start=\"3348\" data-end=\"3474\">“Pemegang izin ini diizinkan masuk ke Israel, tetapi hanya ke tempat yang ditentukan dan untuk tujuan yang ditentukan saja.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3478\" data-end=\"3640\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Padahal izin ini hanya berkaitan dengan akses ke kota-kota yang disebutkan, bukan untuk masuk ke wilayah dalam garis hijau yang dianggap sebagai wilayah negara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"163\" data-end=\"186\"><strong data-start=\"163\" data-end=\"184\">Apa arti hal itu?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"188\" data-end=\"745\">Ungkapan yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung makna politik dan hukum yang sangat besar. Artinya, Beit Iksa, Nabi Samu’il, dan lingkungan Al-Khalayleh di Al-Jib kini dianggap sebagai bagian dari Israel, yang secara praktis telah dicaplok ke dalam wilayah negara itu. Otoritas pendudukan memandangnya sebagaimana mereka memandang Haifa, Akka, dan Jaffa yang diduduki pada tahun 1948, serta memperlakukan tanah dan penduduknya sama seperti mereka memperlakukan lingkungan-lingkungan Kota Yerusalem yang dicaplok Israel saat pendudukan tahun 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"747\" data-end=\"1017\">Ketika itu, Israel menganeksasi tanah tanpa penduduk, dan menganggap warga Yerusalem hanyalah “orang asing” yang tinggal di dalam Israel akibat kondisi politik tertentu. Dengan kata lain, ini berarti Israel telah mencaplok tiga wilayah tersebut tanpa pengumuman resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1019\" data-end=\"1250\">Hal ini memang sangat berbahaya, dan membawa banyak konsekuensi serta dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya reaksi lokal dan internasional yang sepadan dengan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1252\" data-end=\"1629\">Dapat kita katakan bahwa pemerintah Israel mungkin sedang mencoba menjadikan keputusan ini sebagai uji coba praktik bagi aneksasi di masa depan di wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang diserukan oleh arus politik Zionisme religius yang berkuasa di Israel, dan yang mereka anggap sebagai jawaban paling nyata terhadap gelombang pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1631\" data-end=\"1872\">Israel dalam hal ini mencaplok tanah di tiga kota tersebut secara diam-diam tanpa membuat kegaduhan, sambil menunggu bagaimana reaksi rakyat Palestina di Tepi Barat terlebih dahulu, dan opini publik dunia selanjutnya, terhadap langkah ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1874\" data-end=\"2090\">Jika tidak ada reaksi nyata dan sungguh-sungguh atas langkah ini, maka hal itu akan membuka peluang bagi Israel untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah Tepi Barat dengan skala yang sama atau bahkan lebih luas.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1126\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"]<img class=\"size-full wp-image-1126\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/800px-Restricted_space_in_the_West_Bank_Area_C.jpg\" alt=\"Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah\" width=\"505\" height=\"720\" /> Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2412\">Wilayah pertama yang pasti akan menjadi target Israel dalam lingkup ini di Tepi Barat adalah wilayah (C), yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan mereka. Israel memandang wilayah ini sebagai daerah dengan kepadatan penduduk rendah, meskipun wilayah tersebut mencakup sebagian besar tanah di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Wilayah (C) mencakup lebih dari 60% luas Tepi Barat, namun hanya dihuni oleh tidak lebih dari 300 ribu orang, dari total 3,4 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Inilah yang Dilakukan Israel Sekarang di Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','1125-revision-v1','','','2025-09-24 01:24:52','2025-09-24 01:24:52','',1125,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1129',0,'revision','',0),
(1130,1,'2025-09-24 01:25:24','2025-09-24 01:25:24','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"190\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"190\">Inilah yang dilakukan Israel sekarang di Tepi Barat</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"192\" data-end=\"213\">Oleh : Dr. Abdullah Ma’ruf (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Inilah yang Dilakukan israel Sekarang di Tepi Barat masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> dan Catatan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"237\" data-end=\"484\">Berita tentang keputusan negara pendudukan mengeluarkan izin baru bagi penduduk tiga wilayah yang terletak di barat laut Yerusalem, di dalam wilayah Tepi Barat, tidak mendapatkan liputan media yang sepadan dengan pentingnya langkah terakhir ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"486\" data-end=\"787\">Mungkin hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa warga Palestina di tiga wilayah ini memang sebelumnya sudah memegang izin Israel yang memungkinkan mereka masuk ke tanah dan rumah mereka, atau karena ketidakjelasan sifat perubahan yang terjadi dalam izin tersebut serta dampak hukumnya di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"789\" data-end=\"1165\">Wilayah yang dimaksud di sini adalah; lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, kota Beit Iksa, dan kota Nabi Samu’il. Letaknya sekitar 9 kilometer di barat laut Kota Yerusalem, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah kota suci itu. Artinya, wilayah tersebut tidak termasuk dalam batas kotamadya “Yerusalem Raya” Israel, melainkan berada di dalam wilayah Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1167\" data-end=\"1522\">Luas lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib sekitar 200 dunam, sementara luas kota Beit Iksa sekitar 9.000 dunam, dan Nabi Samu’il sekitar 1.000 dunam. Dengan demikian, total luas wilayah di tiga daerah ini mencapai 10.200 dunam, atau sekitar 10 kilometer persegi, dan sebagian besar tanahnya termasuk dalam kategori wilayah (C) menurut Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1524\" data-end=\"1932\">Adapun jumlah penduduk di wilayah-wilayah ini, menurut data Badan Pusat Statistik Palestina, mencapai sekitar 700 orang di lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, sekitar 2.100 orang di kota Beit Iksa, dan sekitar 270 orang di kota Nabi Samu’il. Artinya, jumlah penduduk di tiga daerah ini adalah sekitar 3.000 warga Palestina, sehingga daerah-daerah ini tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1127\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"]<img class=\"size-full wp-image-1127\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/West_Bank_location_map.svg_.png\" alt=\"Peta Lokasi Tepi Barat Palestina\" width=\"520\" height=\"600\" /> Peta Lokasi Tepi Barat Palestina[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1934\" data-end=\"2364\">Namun, ketiga kota ini memiliki kondisi yang tidak lazim di Tepi Barat. Meskipun semuanya selalu dianggap sebagai bagian dari wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 1967, ketika Israel mulai membangun tembok pemisah rasial yang mengelilingi Yerusalem pada tahun 2003 — yang disebut pemerintah Israel sebagai “Selubung Yerusalem” — Israel membuat jalur tembok itu berbelok ke arah timur sehingga berada di belakang tiga kota ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2366\" data-end=\"2828\">Akibatnya, semuanya kini dikelilingi oleh tembok pemisah di satu sisi, dan garis hijau (atau garis gencatan senjata) yang memisahkan antara wilayah yang diduduki tahun 1948 dan 1967 di sisi lain. Penduduk tiga daerah ini pun terjebak di antara dua penghalang tersebut, sehingga mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan wilayah sekitar mereka di Tepi Barat, tidak bisa mengakses wilayah garis hijau, dan juga tidak bisa terhubung dengan kawasan Kota Yerusalem!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2830\" data-end=\"3086\">Penduduk pun terpaksa bergerak melalui gerbang khusus yang dipasang oleh pihak pendudukan, dengan menggunakan izin khusus yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan untuk memungkinkan mereka berpindah antara kota-kota mereka dan wilayah lain di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3088\" data-end=\"3476\">Hal baru yang terjadi beberapa hari lalu adalah bahwa administrasi sipil di bawah tentara pendudukan melakukan perubahan kecil pada izin yang diberikan kepada penduduk kota-kota ini, khususnya pada butir ketiga dari syarat izin tersebut. Kini bunyinya adalah: <em data-start=\"3348\" data-end=\"3474\">“Pemegang izin ini diizinkan masuk ke Israel, tetapi hanya ke tempat yang ditentukan dan untuk tujuan yang ditentukan saja.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3478\" data-end=\"3640\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Padahal izin ini hanya berkaitan dengan akses ke kota-kota yang disebutkan, bukan untuk masuk ke wilayah dalam garis hijau yang dianggap sebagai wilayah negara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"163\" data-end=\"186\"><strong data-start=\"163\" data-end=\"184\">Apa arti hal itu?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"188\" data-end=\"745\">Ungkapan yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung makna politik dan hukum yang sangat besar. Artinya, Beit Iksa, Nabi Samu’il, dan lingkungan Al-Khalayleh di Al-Jib kini dianggap sebagai bagian dari Israel, yang secara praktis telah dicaplok ke dalam wilayah negara itu. Otoritas pendudukan memandangnya sebagaimana mereka memandang Haifa, Akka, dan Jaffa yang diduduki pada tahun 1948, serta memperlakukan tanah dan penduduknya sama seperti mereka memperlakukan lingkungan-lingkungan Kota Yerusalem yang dicaplok Israel saat pendudukan tahun 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"747\" data-end=\"1017\">Ketika itu, Israel menganeksasi tanah tanpa penduduk, dan menganggap warga Yerusalem hanyalah “orang asing” yang tinggal di dalam Israel akibat kondisi politik tertentu. Dengan kata lain, ini berarti Israel telah mencaplok tiga wilayah tersebut tanpa pengumuman resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1019\" data-end=\"1250\">Hal ini memang sangat berbahaya, dan membawa banyak konsekuensi serta dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya reaksi lokal dan internasional yang sepadan dengan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1252\" data-end=\"1629\">Dapat kita katakan bahwa pemerintah Israel mungkin sedang mencoba menjadikan keputusan ini sebagai uji coba praktik bagi aneksasi di masa depan di wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang diserukan oleh arus politik Zionisme religius yang berkuasa di Israel, dan yang mereka anggap sebagai jawaban paling nyata terhadap gelombang pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1631\" data-end=\"1872\">Israel dalam hal ini mencaplok tanah di tiga kota tersebut secara diam-diam tanpa membuat kegaduhan, sambil menunggu bagaimana reaksi rakyat Palestina di Tepi Barat terlebih dahulu, dan opini publik dunia selanjutnya, terhadap langkah ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1874\" data-end=\"2090\">Jika tidak ada reaksi nyata dan sungguh-sungguh atas langkah ini, maka hal itu akan membuka peluang bagi Israel untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah Tepi Barat dengan skala yang sama atau bahkan lebih luas.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1126\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"]<img class=\"size-full wp-image-1126\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/800px-Restricted_space_in_the_West_Bank_Area_C.jpg\" alt=\"Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah\" width=\"505\" height=\"720\" /> Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2412\">Wilayah pertama yang pasti akan menjadi target Israel dalam lingkup ini di Tepi Barat adalah wilayah (C), yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan mereka. Israel memandang wilayah ini sebagai daerah dengan kepadatan penduduk rendah, meskipun wilayah tersebut mencakup sebagian besar tanah di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Wilayah (C) mencakup lebih dari 60% luas Tepi Barat, namun hanya dihuni oleh tidak lebih dari 300 ribu orang, dari total 3,4 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Inilah yang Dilakukan Israel Sekarang di Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','1125-revision-v1','','','2025-09-24 01:25:24','2025-09-24 01:25:24','',1125,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1130',0,'revision','',0),
(1132,1,'2025-09-24 01:26:18','2025-09-24 01:26:18','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"190\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"190\">Inilah yang dilakukan Israel sekarang di Tepi Barat (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"192\" data-end=\"213\">Oleh : Dr. Abdullah Ma’ruf (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Inilah yang Dilakukan israel Sekarang di Tepi Barat masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> dan Catatan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"237\" data-end=\"484\">Berita tentang keputusan negara pendudukan mengeluarkan izin baru bagi penduduk tiga wilayah yang terletak di barat laut Yerusalem, di dalam wilayah Tepi Barat, tidak mendapatkan liputan media yang sepadan dengan pentingnya langkah terakhir ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"486\" data-end=\"787\">Mungkin hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa warga Palestina di tiga wilayah ini memang sebelumnya sudah memegang izin Israel yang memungkinkan mereka masuk ke tanah dan rumah mereka, atau karena ketidakjelasan sifat perubahan yang terjadi dalam izin tersebut serta dampak hukumnya di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"789\" data-end=\"1165\">Wilayah yang dimaksud di sini adalah; lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, kota Beit Iksa, dan kota Nabi Samu’il. Letaknya sekitar 9 kilometer di barat laut Kota Yerusalem, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah kota suci itu. Artinya, wilayah tersebut tidak termasuk dalam batas kotamadya “Yerusalem Raya” Israel, melainkan berada di dalam wilayah Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1167\" data-end=\"1522\">Luas lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib sekitar 200 dunam, sementara luas kota Beit Iksa sekitar 9.000 dunam, dan Nabi Samu’il sekitar 1.000 dunam. Dengan demikian, total luas wilayah di tiga daerah ini mencapai 10.200 dunam, atau sekitar 10 kilometer persegi, dan sebagian besar tanahnya termasuk dalam kategori wilayah (C) menurut Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1524\" data-end=\"1932\">Adapun jumlah penduduk di wilayah-wilayah ini, menurut data Badan Pusat Statistik Palestina, mencapai sekitar 700 orang di lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, sekitar 2.100 orang di kota Beit Iksa, dan sekitar 270 orang di kota Nabi Samu’il. Artinya, jumlah penduduk di tiga daerah ini adalah sekitar 3.000 warga Palestina, sehingga daerah-daerah ini tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1127\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"]<img class=\"size-full wp-image-1127\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/West_Bank_location_map.svg_.png\" alt=\"Peta Lokasi Tepi Barat Palestina\" width=\"520\" height=\"600\" /> Peta Lokasi Tepi Barat Palestina[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1934\" data-end=\"2364\">Namun, ketiga kota ini memiliki kondisi yang tidak lazim di Tepi Barat. Meskipun semuanya selalu dianggap sebagai bagian dari wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 1967, ketika Israel mulai membangun tembok pemisah rasial yang mengelilingi Yerusalem pada tahun 2003 — yang disebut pemerintah Israel sebagai “Selubung Yerusalem” — Israel membuat jalur tembok itu berbelok ke arah timur sehingga berada di belakang tiga kota ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2366\" data-end=\"2828\">Akibatnya, semuanya kini dikelilingi oleh tembok pemisah di satu sisi, dan garis hijau (atau garis gencatan senjata) yang memisahkan antara wilayah yang diduduki tahun 1948 dan 1967 di sisi lain. Penduduk tiga daerah ini pun terjebak di antara dua penghalang tersebut, sehingga mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan wilayah sekitar mereka di Tepi Barat, tidak bisa mengakses wilayah garis hijau, dan juga tidak bisa terhubung dengan kawasan Kota Yerusalem!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2830\" data-end=\"3086\">Penduduk pun terpaksa bergerak melalui gerbang khusus yang dipasang oleh pihak pendudukan, dengan menggunakan izin khusus yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan untuk memungkinkan mereka berpindah antara kota-kota mereka dan wilayah lain di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3088\" data-end=\"3476\">Hal baru yang terjadi beberapa hari lalu adalah bahwa administrasi sipil di bawah tentara pendudukan melakukan perubahan kecil pada izin yang diberikan kepada penduduk kota-kota ini, khususnya pada butir ketiga dari syarat izin tersebut. Kini bunyinya adalah: <em data-start=\"3348\" data-end=\"3474\">“Pemegang izin ini diizinkan masuk ke Israel, tetapi hanya ke tempat yang ditentukan dan untuk tujuan yang ditentukan saja.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3478\" data-end=\"3640\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Padahal izin ini hanya berkaitan dengan akses ke kota-kota yang disebutkan, bukan untuk masuk ke wilayah dalam garis hijau yang dianggap sebagai wilayah negara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"163\" data-end=\"186\"><strong data-start=\"163\" data-end=\"184\">Apa arti hal itu?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"188\" data-end=\"745\">Ungkapan yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung makna politik dan hukum yang sangat besar. Artinya, Beit Iksa, Nabi Samu’il, dan lingkungan Al-Khalayleh di Al-Jib kini dianggap sebagai bagian dari Israel, yang secara praktis telah dicaplok ke dalam wilayah negara itu. Otoritas pendudukan memandangnya sebagaimana mereka memandang Haifa, Akka, dan Jaffa yang diduduki pada tahun 1948, serta memperlakukan tanah dan penduduknya sama seperti mereka memperlakukan lingkungan-lingkungan Kota Yerusalem yang dicaplok Israel saat pendudukan tahun 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"747\" data-end=\"1017\">Ketika itu, Israel menganeksasi tanah tanpa penduduk, dan menganggap warga Yerusalem hanyalah “orang asing” yang tinggal di dalam Israel akibat kondisi politik tertentu. Dengan kata lain, ini berarti Israel telah mencaplok tiga wilayah tersebut tanpa pengumuman resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1019\" data-end=\"1250\">Hal ini memang sangat berbahaya, dan membawa banyak konsekuensi serta dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya reaksi lokal dan internasional yang sepadan dengan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1252\" data-end=\"1629\">Dapat kita katakan bahwa pemerintah Israel mungkin sedang mencoba menjadikan keputusan ini sebagai uji coba praktik bagi aneksasi di masa depan di wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang diserukan oleh arus politik Zionisme religius yang berkuasa di Israel, dan yang mereka anggap sebagai jawaban paling nyata terhadap gelombang pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1631\" data-end=\"1872\">Israel dalam hal ini mencaplok tanah di tiga kota tersebut secara diam-diam tanpa membuat kegaduhan, sambil menunggu bagaimana reaksi rakyat Palestina di Tepi Barat terlebih dahulu, dan opini publik dunia selanjutnya, terhadap langkah ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1874\" data-end=\"2090\">Jika tidak ada reaksi nyata dan sungguh-sungguh atas langkah ini, maka hal itu akan membuka peluang bagi Israel untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah Tepi Barat dengan skala yang sama atau bahkan lebih luas.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1126\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"]<img class=\"size-full wp-image-1126\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/800px-Restricted_space_in_the_West_Bank_Area_C.jpg\" alt=\"Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah\" width=\"505\" height=\"720\" /> Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2412\">Wilayah pertama yang pasti akan menjadi target Israel dalam lingkup ini di Tepi Barat adalah wilayah (C), yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan mereka. Israel memandang wilayah ini sebagai daerah dengan kepadatan penduduk rendah, meskipun wilayah tersebut mencakup sebagian besar tanah di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Wilayah (C) mencakup lebih dari 60% luas Tepi Barat, namun hanya dihuni oleh tidak lebih dari 300 ribu orang, dari total 3,4 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Inilah yang Dilakukan Israel Sekarang di Tepi Barat (1)','','inherit','closed','closed','','1125-revision-v1','','','2025-09-24 01:26:18','2025-09-24 01:26:18','',1125,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1132',0,'revision','',0),
(1133,1,'2025-09-24 01:28:26','2025-09-24 01:28:26','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"190\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"190\">Inilah yang dilakukan Israel sekarang di Tepi Barat (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"192\" data-end=\"213\">Oleh : Dr. Abdullah Ma’ruf (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Inilah yang Dilakukan israel Sekarang di Tepi Barat masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> dan Catatan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"237\" data-end=\"484\">Berita tentang keputusan negara pendudukan mengeluarkan izin baru bagi penduduk tiga wilayah yang terletak di barat laut Yerusalem, di dalam wilayah Tepi Barat, tidak mendapatkan liputan media yang sepadan dengan pentingnya langkah terakhir ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"486\" data-end=\"787\">Mungkin hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa warga Palestina di tiga wilayah ini memang sebelumnya sudah memegang izin Israel yang memungkinkan mereka masuk ke tanah dan rumah mereka, atau karena ketidakjelasan sifat perubahan yang terjadi dalam izin tersebut serta dampak hukumnya di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"789\" data-end=\"1165\">Wilayah yang dimaksud di sini adalah; lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, kota Beit Iksa, dan kota Nabi Samu’il. Letaknya sekitar 9 kilometer di barat laut Kota Yerusalem, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah kota suci itu. Artinya, wilayah tersebut tidak termasuk dalam batas kotamadya “Yerusalem Raya” Israel, melainkan berada di dalam wilayah Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1167\" data-end=\"1522\">Luas lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib sekitar 200 dunam, sementara luas kota Beit Iksa sekitar 9.000 dunam, dan Nabi Samu’il sekitar 1.000 dunam. Dengan demikian, total luas wilayah di tiga daerah ini mencapai 10.200 dunam, atau sekitar 10 kilometer persegi, dan sebagian besar tanahnya termasuk dalam kategori wilayah (C) menurut Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1524\" data-end=\"1932\">Adapun jumlah penduduk di wilayah-wilayah ini, menurut data Badan Pusat Statistik Palestina, mencapai sekitar 700 orang di lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, sekitar 2.100 orang di kota Beit Iksa, dan sekitar 270 orang di kota Nabi Samu’il. Artinya, jumlah penduduk di tiga daerah ini adalah sekitar 3.000 warga Palestina, sehingga daerah-daerah ini tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1127\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"]<img class=\"size-full wp-image-1127\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/West_Bank_location_map.svg_.png\" alt=\"Peta Lokasi Tepi Barat Palestina\" width=\"520\" height=\"600\" /> Peta Lokasi Tepi Barat Palestina[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1934\" data-end=\"2364\">Namun, ketiga kota ini memiliki kondisi yang tidak lazim di Tepi Barat. Meskipun semuanya selalu dianggap sebagai bagian dari wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 1967, ketika Israel mulai membangun tembok pemisah rasial yang mengelilingi Yerusalem pada tahun 2003 — yang disebut pemerintah Israel sebagai “Selubung Yerusalem” — Israel membuat jalur tembok itu berbelok ke arah timur sehingga berada di belakang tiga kota ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2366\" data-end=\"2828\">Akibatnya, semuanya kini dikelilingi oleh tembok pemisah di satu sisi, dan garis hijau (atau garis gencatan senjata) yang memisahkan antara wilayah yang diduduki tahun 1948 dan 1967 di sisi lain. Penduduk tiga daerah ini pun terjebak di antara dua penghalang tersebut, sehingga mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan wilayah sekitar mereka di Tepi Barat, tidak bisa mengakses wilayah garis hijau, dan juga tidak bisa terhubung dengan kawasan Kota Yerusalem!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2830\" data-end=\"3086\">Penduduk pun terpaksa bergerak melalui gerbang khusus yang dipasang oleh pihak pendudukan, dengan menggunakan izin khusus yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan untuk memungkinkan mereka berpindah antara kota-kota mereka dan wilayah lain di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3088\" data-end=\"3476\">Hal baru yang terjadi beberapa hari lalu adalah bahwa administrasi sipil di bawah tentara pendudukan melakukan perubahan kecil pada izin yang diberikan kepada penduduk kota-kota ini, khususnya pada butir ketiga dari syarat izin tersebut. Kini bunyinya adalah: <em data-start=\"3348\" data-end=\"3474\">“Pemegang izin ini diizinkan masuk ke Israel, tetapi hanya ke tempat yang ditentukan dan untuk tujuan yang ditentukan saja.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3478\" data-end=\"3640\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Padahal izin ini hanya berkaitan dengan akses ke kota-kota yang disebutkan, bukan untuk masuk ke wilayah dalam garis hijau yang dianggap sebagai wilayah negara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"163\" data-end=\"186\"><strong data-start=\"163\" data-end=\"184\">Apa arti hal itu?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"188\" data-end=\"745\">Ungkapan yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung makna politik dan hukum yang sangat besar. Artinya, Beit Iksa, Nabi Samu’il, dan lingkungan Al-Khalayleh di Al-Jib kini dianggap sebagai bagian dari Israel, yang secara praktis telah dicaplok ke dalam wilayah negara itu. Otoritas pendudukan memandangnya sebagaimana mereka memandang Haifa, Akka, dan Jaffa yang diduduki pada tahun 1948, serta memperlakukan tanah dan penduduknya sama seperti mereka memperlakukan lingkungan-lingkungan Kota Yerusalem yang dicaplok Israel saat pendudukan tahun 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"747\" data-end=\"1017\">Ketika itu, Israel menganeksasi tanah tanpa penduduk, dan menganggap warga Yerusalem hanyalah “orang asing” yang tinggal di dalam Israel akibat kondisi politik tertentu. Dengan kata lain, ini berarti Israel telah mencaplok tiga wilayah tersebut tanpa pengumuman resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1019\" data-end=\"1250\">Hal ini memang sangat berbahaya, dan membawa banyak konsekuensi serta dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya reaksi lokal dan internasional yang sepadan dengan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1252\" data-end=\"1629\">Dapat kita katakan bahwa pemerintah Israel mungkin sedang mencoba menjadikan keputusan ini sebagai uji coba praktik bagi aneksasi di masa depan di wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang diserukan oleh arus politik Zionisme religius yang berkuasa di Israel, dan yang mereka anggap sebagai jawaban paling nyata terhadap gelombang pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1631\" data-end=\"1872\">Israel dalam hal ini mencaplok tanah di tiga kota tersebut secara diam-diam tanpa membuat kegaduhan, sambil menunggu bagaimana reaksi rakyat Palestina di Tepi Barat terlebih dahulu, dan opini publik dunia selanjutnya, terhadap langkah ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1874\" data-end=\"2090\">Jika tidak ada reaksi nyata dan sungguh-sungguh atas langkah ini, maka hal itu akan membuka peluang bagi Israel untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah Tepi Barat dengan skala yang sama atau bahkan lebih luas.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1126\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"]<img class=\"size-full wp-image-1126\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/800px-Restricted_space_in_the_West_Bank_Area_C.jpg\" alt=\"Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah\" width=\"505\" height=\"720\" /> Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2412\">Wilayah pertama yang pasti akan menjadi target Israel dalam lingkup ini di Tepi Barat adalah wilayah (C), yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan mereka. Israel memandang wilayah ini sebagai daerah dengan kepadatan penduduk rendah, meskipun wilayah tersebut mencakup sebagian besar tanah di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Wilayah (C) mencakup lebih dari 60% luas Tepi Barat, namun hanya dihuni oleh tidak lebih dari 300 ribu orang, dari total 3,4 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"129\" data-end=\"532\">Rendahnya kepadatan penduduk di wilayah ini pada dasarnya disebabkan karena sebagian besar merupakan lahan pertanian, dan sebagian lainnya termasuk dalam apa yang dikenal sebagai gurun Tepi Barat serta Lembah Yordan. Dapat dibayangkan betapa besar nafsu Israel untuk mencaplok tanah yang luasnya lebih dari 60% wilayah Tepi Barat tetapi hanya dihuni oleh kurang dari 10% dari total penduduk Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"534\" data-end=\"997\">Dengan demikian, kita sedang berhadapan dengan apa yang bisa disebut sebagai uji coba nyata Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan konsekuensinya bagi negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan langkah ini, Israel telah membuka pintu berbahaya menuju dimulainya aneksasi bertahap atas wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah Israel sekarang sebagai bentuk respons terhadap gelombang pengakuan terhadap negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"999\" data-end=\"1389\">Netanyahu sendiri juga menyinggung operasi ini dalam sebuah pernyataan sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Hal ini tampaknya merupakan persiapan untuk menyusun respons tersebut bersama pemerintahan Amerika, karena takut berbenturan dengan opini publik dunia yang jelas-jelas tengah mengalami perubahan besar yang tidak lagi menguntungkan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1391\" data-end=\"1548\">Oleh sebab itu, kewajiban pada tahap ini adalah memberikan reaksi yang sepadan dengan besarnya langkah ini, bukan mengabaikannya atau meremehkan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1550\" data-end=\"1852\">Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa pendudukan Israel, ketika melakukan langkah kecil di lapangan, akan berhenti sejenak untuk memantau reaksi. Apabila reaksi itu tidak muncul, maka hal tersebut ditafsirkan sebagai lampu hijau untuk melangkah lebih jauh dalam menjalankan agendanya yang strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1854\" data-end=\"2353\">Masalah aneksasi Tepi Barat kini dianggap sebagai berkas strategis utama yang sedang diupayakan oleh pemerintahan Netanyahu untuk dijalankan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian dalam jangka pendek, seperti kegagalan dalam berkas normalisasi hubungan, atau pelebaran perjanjian Abraham, atau memicu lebih banyak negara di dunia untuk mengakui negara Palestina sebagai reaksi terhadap langkah Israel sebesar ini, sebagaimana yang terjadi dengan sepuluh negara yang baru-baru ini mengakuinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2355\" data-end=\"2604\">Sebaliknya, jika tingkat politik Israel merasa bahwa langkah ini telah menimbulkan dampak negatif besar dalam jangka pendek, maka mereka akan terpaksa setidaknya menunda proses aneksasi dan membuka front lain demi menjaga kesatuan pemerintahannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2606\" data-end=\"2944\">Dalam semua kondisi, setiap kemunduran dari pihak Israel dalam berkas-berkas konfrontasi dengan Palestina atau dalam front terbuka di kawasan berarti secara otomatis memindahkan arena konflik ke dalam masyarakat Israel sendiri yang sedang sangat terbelah. Dan hal ini adalah sesuatu yang berusaha dihindari Netanyahu dengan segala cara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2946\" data-end=\"3285\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Israel tengah rapuh dari dalam, dan merasakan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Jika pendudukan akhirnya terpaksa mundur dalam berkas-berkas strategisnya — terutama berkas aneksasi Tepi Barat — maka hal itu berarti konflik akan semakin menguat di dalam tubuh Israel sendiri. Dan ini adalah hal yang pasti menguntungkan pihak Palestina.</p>\r\n<p data-start=\"129\" data-end=\"275\">Dan jalan terbaik untuk hal ini adalah memaksa pendudukan mundur dalam berbagai berkas, serta memenangkan pertarungan waktu dalam menghadapinya.</p>\r\n<p data-start=\"277\" data-end=\"456\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Memberikan respons yang kuat terhadap proses aneksasi tanah di tiga kota dekat Yerusalem ini termasuk dalam kerangka tersebut. Maka, apakah para politisi Arab menyadari hal itu?</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Inilah yang Dilakukan Israel Sekarang di Tepi Barat (1)','','inherit','closed','closed','','1125-revision-v1','','','2025-09-24 01:28:26','2025-09-24 01:28:26','',1125,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1133',0,'revision','',0),
(1134,1,'2025-09-24 01:28:49','2025-09-24 01:28:49','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"190\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"190\">Inilah yang dilakukan Israel sekarang di Tepi Barat</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"192\" data-end=\"213\">Oleh : Dr. Abdullah Ma’ruf (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Inilah yang Dilakukan israel Sekarang di Tepi Barat masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> dan Catatan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"237\" data-end=\"484\">Berita tentang keputusan negara pendudukan mengeluarkan izin baru bagi penduduk tiga wilayah yang terletak di barat laut Yerusalem, di dalam wilayah Tepi Barat, tidak mendapatkan liputan media yang sepadan dengan pentingnya langkah terakhir ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"486\" data-end=\"787\">Mungkin hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa warga Palestina di tiga wilayah ini memang sebelumnya sudah memegang izin Israel yang memungkinkan mereka masuk ke tanah dan rumah mereka, atau karena ketidakjelasan sifat perubahan yang terjadi dalam izin tersebut serta dampak hukumnya di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"789\" data-end=\"1165\">Wilayah yang dimaksud di sini adalah; lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, kota Beit Iksa, dan kota Nabi Samu’il. Letaknya sekitar 9 kilometer di barat laut Kota Yerusalem, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah kota suci itu. Artinya, wilayah tersebut tidak termasuk dalam batas kotamadya “Yerusalem Raya” Israel, melainkan berada di dalam wilayah Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1167\" data-end=\"1522\">Luas lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib sekitar 200 dunam, sementara luas kota Beit Iksa sekitar 9.000 dunam, dan Nabi Samu’il sekitar 1.000 dunam. Dengan demikian, total luas wilayah di tiga daerah ini mencapai 10.200 dunam, atau sekitar 10 kilometer persegi, dan sebagian besar tanahnya termasuk dalam kategori wilayah (C) menurut Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1524\" data-end=\"1932\">Adapun jumlah penduduk di wilayah-wilayah ini, menurut data Badan Pusat Statistik Palestina, mencapai sekitar 700 orang di lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, sekitar 2.100 orang di kota Beit Iksa, dan sekitar 270 orang di kota Nabi Samu’il. Artinya, jumlah penduduk di tiga daerah ini adalah sekitar 3.000 warga Palestina, sehingga daerah-daerah ini tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1127\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"]<img class=\"size-full wp-image-1127\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/West_Bank_location_map.svg_.png\" alt=\"Peta Lokasi Tepi Barat Palestina\" width=\"520\" height=\"600\" /> Peta Lokasi Tepi Barat Palestina[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1934\" data-end=\"2364\">Namun, ketiga kota ini memiliki kondisi yang tidak lazim di Tepi Barat. Meskipun semuanya selalu dianggap sebagai bagian dari wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 1967, ketika Israel mulai membangun tembok pemisah rasial yang mengelilingi Yerusalem pada tahun 2003 — yang disebut pemerintah Israel sebagai “Selubung Yerusalem” — Israel membuat jalur tembok itu berbelok ke arah timur sehingga berada di belakang tiga kota ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2366\" data-end=\"2828\">Akibatnya, semuanya kini dikelilingi oleh tembok pemisah di satu sisi, dan garis hijau (atau garis gencatan senjata) yang memisahkan antara wilayah yang diduduki tahun 1948 dan 1967 di sisi lain. Penduduk tiga daerah ini pun terjebak di antara dua penghalang tersebut, sehingga mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan wilayah sekitar mereka di Tepi Barat, tidak bisa mengakses wilayah garis hijau, dan juga tidak bisa terhubung dengan kawasan Kota Yerusalem!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2830\" data-end=\"3086\">Penduduk pun terpaksa bergerak melalui gerbang khusus yang dipasang oleh pihak pendudukan, dengan menggunakan izin khusus yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan untuk memungkinkan mereka berpindah antara kota-kota mereka dan wilayah lain di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3088\" data-end=\"3476\">Hal baru yang terjadi beberapa hari lalu adalah bahwa administrasi sipil di bawah tentara pendudukan melakukan perubahan kecil pada izin yang diberikan kepada penduduk kota-kota ini, khususnya pada butir ketiga dari syarat izin tersebut. Kini bunyinya adalah: <em data-start=\"3348\" data-end=\"3474\">“Pemegang izin ini diizinkan masuk ke Israel, tetapi hanya ke tempat yang ditentukan dan untuk tujuan yang ditentukan saja.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3478\" data-end=\"3640\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Padahal izin ini hanya berkaitan dengan akses ke kota-kota yang disebutkan, bukan untuk masuk ke wilayah dalam garis hijau yang dianggap sebagai wilayah negara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"163\" data-end=\"186\"><strong data-start=\"163\" data-end=\"184\">Apa arti hal itu?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"188\" data-end=\"745\">Ungkapan yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung makna politik dan hukum yang sangat besar. Artinya, Beit Iksa, Nabi Samu’il, dan lingkungan Al-Khalayleh di Al-Jib kini dianggap sebagai bagian dari Israel, yang secara praktis telah dicaplok ke dalam wilayah negara itu. Otoritas pendudukan memandangnya sebagaimana mereka memandang Haifa, Akka, dan Jaffa yang diduduki pada tahun 1948, serta memperlakukan tanah dan penduduknya sama seperti mereka memperlakukan lingkungan-lingkungan Kota Yerusalem yang dicaplok Israel saat pendudukan tahun 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"747\" data-end=\"1017\">Ketika itu, Israel menganeksasi tanah tanpa penduduk, dan menganggap warga Yerusalem hanyalah “orang asing” yang tinggal di dalam Israel akibat kondisi politik tertentu. Dengan kata lain, ini berarti Israel telah mencaplok tiga wilayah tersebut tanpa pengumuman resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1019\" data-end=\"1250\">Hal ini memang sangat berbahaya, dan membawa banyak konsekuensi serta dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya reaksi lokal dan internasional yang sepadan dengan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1252\" data-end=\"1629\">Dapat kita katakan bahwa pemerintah Israel mungkin sedang mencoba menjadikan keputusan ini sebagai uji coba praktik bagi aneksasi di masa depan di wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang diserukan oleh arus politik Zionisme religius yang berkuasa di Israel, dan yang mereka anggap sebagai jawaban paling nyata terhadap gelombang pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1631\" data-end=\"1872\">Israel dalam hal ini mencaplok tanah di tiga kota tersebut secara diam-diam tanpa membuat kegaduhan, sambil menunggu bagaimana reaksi rakyat Palestina di Tepi Barat terlebih dahulu, dan opini publik dunia selanjutnya, terhadap langkah ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1874\" data-end=\"2090\">Jika tidak ada reaksi nyata dan sungguh-sungguh atas langkah ini, maka hal itu akan membuka peluang bagi Israel untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah Tepi Barat dengan skala yang sama atau bahkan lebih luas.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1126\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"]<img class=\"size-full wp-image-1126\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/800px-Restricted_space_in_the_West_Bank_Area_C.jpg\" alt=\"Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah\" width=\"505\" height=\"720\" /> Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2412\">Wilayah pertama yang pasti akan menjadi target Israel dalam lingkup ini di Tepi Barat adalah wilayah (C), yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan mereka. Israel memandang wilayah ini sebagai daerah dengan kepadatan penduduk rendah, meskipun wilayah tersebut mencakup sebagian besar tanah di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Wilayah (C) mencakup lebih dari 60% luas Tepi Barat, namun hanya dihuni oleh tidak lebih dari 300 ribu orang, dari total 3,4 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"129\" data-end=\"532\">Rendahnya kepadatan penduduk di wilayah ini pada dasarnya disebabkan karena sebagian besar merupakan lahan pertanian, dan sebagian lainnya termasuk dalam apa yang dikenal sebagai gurun Tepi Barat serta Lembah Yordan. Dapat dibayangkan betapa besar nafsu Israel untuk mencaplok tanah yang luasnya lebih dari 60% wilayah Tepi Barat tetapi hanya dihuni oleh kurang dari 10% dari total penduduk Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"534\" data-end=\"997\">Dengan demikian, kita sedang berhadapan dengan apa yang bisa disebut sebagai uji coba nyata Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan konsekuensinya bagi negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan langkah ini, Israel telah membuka pintu berbahaya menuju dimulainya aneksasi bertahap atas wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah Israel sekarang sebagai bentuk respons terhadap gelombang pengakuan terhadap negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"999\" data-end=\"1389\">Netanyahu sendiri juga menyinggung operasi ini dalam sebuah pernyataan sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Hal ini tampaknya merupakan persiapan untuk menyusun respons tersebut bersama pemerintahan Amerika, karena takut berbenturan dengan opini publik dunia yang jelas-jelas tengah mengalami perubahan besar yang tidak lagi menguntungkan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1391\" data-end=\"1548\">Oleh sebab itu, kewajiban pada tahap ini adalah memberikan reaksi yang sepadan dengan besarnya langkah ini, bukan mengabaikannya atau meremehkan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1550\" data-end=\"1852\">Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa pendudukan Israel, ketika melakukan langkah kecil di lapangan, akan berhenti sejenak untuk memantau reaksi. Apabila reaksi itu tidak muncul, maka hal tersebut ditafsirkan sebagai lampu hijau untuk melangkah lebih jauh dalam menjalankan agendanya yang strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1854\" data-end=\"2353\">Masalah aneksasi Tepi Barat kini dianggap sebagai berkas strategis utama yang sedang diupayakan oleh pemerintahan Netanyahu untuk dijalankan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian dalam jangka pendek, seperti kegagalan dalam berkas normalisasi hubungan, atau pelebaran perjanjian Abraham, atau memicu lebih banyak negara di dunia untuk mengakui negara Palestina sebagai reaksi terhadap langkah Israel sebesar ini, sebagaimana yang terjadi dengan sepuluh negara yang baru-baru ini mengakuinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2355\" data-end=\"2604\">Sebaliknya, jika tingkat politik Israel merasa bahwa langkah ini telah menimbulkan dampak negatif besar dalam jangka pendek, maka mereka akan terpaksa setidaknya menunda proses aneksasi dan membuka front lain demi menjaga kesatuan pemerintahannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2606\" data-end=\"2944\">Dalam semua kondisi, setiap kemunduran dari pihak Israel dalam berkas-berkas konfrontasi dengan Palestina atau dalam front terbuka di kawasan berarti secara otomatis memindahkan arena konflik ke dalam masyarakat Israel sendiri yang sedang sangat terbelah. Dan hal ini adalah sesuatu yang berusaha dihindari Netanyahu dengan segala cara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2946\" data-end=\"3285\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Israel tengah rapuh dari dalam, dan merasakan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Jika pendudukan akhirnya terpaksa mundur dalam berkas-berkas strategisnya — terutama berkas aneksasi Tepi Barat — maka hal itu berarti konflik akan semakin menguat di dalam tubuh Israel sendiri. Dan ini adalah hal yang pasti menguntungkan pihak Palestina.</p>\r\n<p data-start=\"129\" data-end=\"275\">Dan jalan terbaik untuk hal ini adalah memaksa pendudukan mundur dalam berbagai berkas, serta memenangkan pertarungan waktu dalam menghadapinya.</p>\r\n<p data-start=\"277\" data-end=\"456\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Memberikan respons yang kuat terhadap proses aneksasi tanah di tiga kota dekat Yerusalem ini termasuk dalam kerangka tersebut. Maka, apakah para politisi Arab menyadari hal itu?</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Inilah yang Dilakukan Israel Sekarang di Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','1125-revision-v1','','','2025-09-24 01:28:49','2025-09-24 01:28:49','',1125,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1134',0,'revision','',0),
(1136,1,'2025-09-24 01:29:35','2025-09-24 01:29:35','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"190\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"190\">Inilah yang dilakukan Israel sekarang di Tepi Barat</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"192\" data-end=\"213\">Oleh : Dr. Abdullah Ma’ruf (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Inilah yang Dilakukan israel Sekarang di Tepi Barat masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> dan Catatan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"237\" data-end=\"484\">Berita tentang keputusan negara pendudukan mengeluarkan izin baru bagi penduduk tiga wilayah yang terletak di barat laut Yerusalem, di dalam wilayah Tepi Barat, tidak mendapatkan liputan media yang sepadan dengan pentingnya langkah terakhir ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"486\" data-end=\"787\">Mungkin hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa warga Palestina di tiga wilayah ini memang sebelumnya sudah memegang izin Israel yang memungkinkan mereka masuk ke tanah dan rumah mereka, atau karena ketidakjelasan sifat perubahan yang terjadi dalam izin tersebut serta dampak hukumnya di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"789\" data-end=\"1165\">Wilayah yang dimaksud di sini adalah; lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, kota Beit Iksa, dan kota Nabi Samu’il. Letaknya sekitar 9 kilometer di barat laut Kota Yerusalem, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah kota suci itu. Artinya, wilayah tersebut tidak termasuk dalam batas kotamadya “Yerusalem Raya” Israel, melainkan berada di dalam wilayah Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1167\" data-end=\"1522\">Luas lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib sekitar 200 dunam, sementara luas kota Beit Iksa sekitar 9.000 dunam, dan Nabi Samu’il sekitar 1.000 dunam. Dengan demikian, total luas wilayah di tiga daerah ini mencapai 10.200 dunam, atau sekitar 10 kilometer persegi, dan sebagian besar tanahnya termasuk dalam kategori wilayah (C) menurut Perjanjian Oslo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1524\" data-end=\"1932\">Adapun jumlah penduduk di wilayah-wilayah ini, menurut data Badan Pusat Statistik Palestina, mencapai sekitar 700 orang di lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, sekitar 2.100 orang di kota Beit Iksa, dan sekitar 270 orang di kota Nabi Samu’il. Artinya, jumlah penduduk di tiga daerah ini adalah sekitar 3.000 warga Palestina, sehingga daerah-daerah ini tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1127\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"]<img class=\"size-full wp-image-1127\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/West_Bank_location_map.svg_.png\" alt=\"Peta Lokasi Tepi Barat Palestina\" width=\"520\" height=\"600\" /> Peta Lokasi Tepi Barat Palestina[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1934\" data-end=\"2364\">Namun, ketiga kota ini memiliki kondisi yang tidak lazim di Tepi Barat. Meskipun semuanya selalu dianggap sebagai bagian dari wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 1967, ketika Israel mulai membangun tembok pemisah rasial yang mengelilingi Yerusalem pada tahun 2003 — yang disebut pemerintah Israel sebagai “Selubung Yerusalem” — Israel membuat jalur tembok itu berbelok ke arah timur sehingga berada di belakang tiga kota ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2366\" data-end=\"2828\">Akibatnya, semuanya kini dikelilingi oleh tembok pemisah di satu sisi, dan garis hijau (atau garis gencatan senjata) yang memisahkan antara wilayah yang diduduki tahun 1948 dan 1967 di sisi lain. Penduduk tiga daerah ini pun terjebak di antara dua penghalang tersebut, sehingga mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan wilayah sekitar mereka di Tepi Barat, tidak bisa mengakses wilayah garis hijau, dan juga tidak bisa terhubung dengan kawasan Kota Yerusalem!</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2830\" data-end=\"3086\">Penduduk pun terpaksa bergerak melalui gerbang khusus yang dipasang oleh pihak pendudukan, dengan menggunakan izin khusus yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan untuk memungkinkan mereka berpindah antara kota-kota mereka dan wilayah lain di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3088\" data-end=\"3476\">Hal baru yang terjadi beberapa hari lalu adalah bahwa administrasi sipil di bawah tentara pendudukan melakukan perubahan kecil pada izin yang diberikan kepada penduduk kota-kota ini, khususnya pada butir ketiga dari syarat izin tersebut. Kini bunyinya adalah: <em data-start=\"3348\" data-end=\"3474\">“Pemegang izin ini diizinkan masuk ke Israel, tetapi hanya ke tempat yang ditentukan dan untuk tujuan yang ditentukan saja.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3478\" data-end=\"3640\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Padahal izin ini hanya berkaitan dengan akses ke kota-kota yang disebutkan, bukan untuk masuk ke wilayah dalam garis hijau yang dianggap sebagai wilayah negara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"163\" data-end=\"186\"><strong data-start=\"163\" data-end=\"184\">Apa arti hal itu?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"188\" data-end=\"745\">Ungkapan yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung makna politik dan hukum yang sangat besar. Artinya, Beit Iksa, Nabi Samu’il, dan lingkungan Al-Khalayleh di Al-Jib kini dianggap sebagai bagian dari Israel, yang secara praktis telah dicaplok ke dalam wilayah negara itu. Otoritas pendudukan memandangnya sebagaimana mereka memandang Haifa, Akka, dan Jaffa yang diduduki pada tahun 1948, serta memperlakukan tanah dan penduduknya sama seperti mereka memperlakukan lingkungan-lingkungan Kota Yerusalem yang dicaplok Israel saat pendudukan tahun 1967.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"747\" data-end=\"1017\">Ketika itu, Israel menganeksasi tanah tanpa penduduk, dan menganggap warga Yerusalem hanyalah “orang asing” yang tinggal di dalam Israel akibat kondisi politik tertentu. Dengan kata lain, ini berarti Israel telah mencaplok tiga wilayah tersebut tanpa pengumuman resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1019\" data-end=\"1250\">Hal ini memang sangat berbahaya, dan membawa banyak konsekuensi serta dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya reaksi lokal dan internasional yang sepadan dengan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1252\" data-end=\"1629\">Dapat kita katakan bahwa pemerintah Israel mungkin sedang mencoba menjadikan keputusan ini sebagai uji coba praktik bagi aneksasi di masa depan di wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang diserukan oleh arus politik Zionisme religius yang berkuasa di Israel, dan yang mereka anggap sebagai jawaban paling nyata terhadap gelombang pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1631\" data-end=\"1872\">Israel dalam hal ini mencaplok tanah di tiga kota tersebut secara diam-diam tanpa membuat kegaduhan, sambil menunggu bagaimana reaksi rakyat Palestina di Tepi Barat terlebih dahulu, dan opini publik dunia selanjutnya, terhadap langkah ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1874\" data-end=\"2090\">Jika tidak ada reaksi nyata dan sungguh-sungguh atas langkah ini, maka hal itu akan membuka peluang bagi Israel untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah Tepi Barat dengan skala yang sama atau bahkan lebih luas.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1126\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"]<img class=\"size-full wp-image-1126\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/800px-Restricted_space_in_the_West_Bank_Area_C.jpg\" alt=\"Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah\" width=\"505\" height=\"720\" /> Area C berwarna biru. Yerusalem Timur berwarna merah[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2092\" data-end=\"2412\">Wilayah pertama yang pasti akan menjadi target Israel dalam lingkup ini di Tepi Barat adalah wilayah (C), yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan mereka. Israel memandang wilayah ini sebagai daerah dengan kepadatan penduduk rendah, meskipun wilayah tersebut mencakup sebagian besar tanah di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Wilayah (C) mencakup lebih dari 60% luas Tepi Barat, namun hanya dihuni oleh tidak lebih dari 300 ribu orang, dari total 3,4 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"129\" data-end=\"532\">Rendahnya kepadatan penduduk di wilayah ini pada dasarnya disebabkan karena sebagian besar merupakan lahan pertanian, dan sebagian lainnya termasuk dalam apa yang dikenal sebagai gurun Tepi Barat serta Lembah Yordan. Dapat dibayangkan betapa besar nafsu Israel untuk mencaplok tanah yang luasnya lebih dari 60% wilayah Tepi Barat tetapi hanya dihuni oleh kurang dari 10% dari total penduduk Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"534\" data-end=\"997\">Dengan demikian, kita sedang berhadapan dengan apa yang bisa disebut sebagai uji coba nyata Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan konsekuensinya bagi negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan langkah ini, Israel telah membuka pintu berbahaya menuju dimulainya aneksasi bertahap atas wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah Israel sekarang sebagai bentuk respons terhadap gelombang pengakuan terhadap negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"999\" data-end=\"1389\">Netanyahu sendiri juga menyinggung operasi ini dalam sebuah pernyataan sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Hal ini tampaknya merupakan persiapan untuk menyusun respons tersebut bersama pemerintahan Amerika, karena takut berbenturan dengan opini publik dunia yang jelas-jelas tengah mengalami perubahan besar yang tidak lagi menguntungkan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1391\" data-end=\"1548\">Oleh sebab itu, kewajiban pada tahap ini adalah memberikan reaksi yang sepadan dengan besarnya langkah ini, bukan mengabaikannya atau meremehkan bahayanya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1550\" data-end=\"1852\">Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa pendudukan Israel, ketika melakukan langkah kecil di lapangan, akan berhenti sejenak untuk memantau reaksi. Apabila reaksi itu tidak muncul, maka hal tersebut ditafsirkan sebagai lampu hijau untuk melangkah lebih jauh dalam menjalankan agendanya yang strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1854\" data-end=\"2353\">Masalah aneksasi Tepi Barat kini dianggap sebagai berkas strategis utama yang sedang diupayakan oleh pemerintahan Netanyahu untuk dijalankan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian dalam jangka pendek, seperti kegagalan dalam berkas normalisasi hubungan, atau pelebaran perjanjian Abraham, atau memicu lebih banyak negara di dunia untuk mengakui negara Palestina sebagai reaksi terhadap langkah Israel sebesar ini, sebagaimana yang terjadi dengan sepuluh negara yang baru-baru ini mengakuinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2355\" data-end=\"2604\">Sebaliknya, jika tingkat politik Israel merasa bahwa langkah ini telah menimbulkan dampak negatif besar dalam jangka pendek, maka mereka akan terpaksa setidaknya menunda proses aneksasi dan membuka front lain demi menjaga kesatuan pemerintahannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2606\" data-end=\"2944\">Dalam semua kondisi, setiap kemunduran dari pihak Israel dalam berkas-berkas konfrontasi dengan Palestina atau dalam front terbuka di kawasan berarti secara otomatis memindahkan arena konflik ke dalam masyarakat Israel sendiri yang sedang sangat terbelah. Dan hal ini adalah sesuatu yang berusaha dihindari Netanyahu dengan segala cara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2946\" data-end=\"3285\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Israel tengah rapuh dari dalam, dan merasakan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Jika pendudukan akhirnya terpaksa mundur dalam berkas-berkas strategisnya — terutama berkas aneksasi Tepi Barat — maka hal itu berarti konflik akan semakin menguat di dalam tubuh Israel sendiri. Dan ini adalah hal yang pasti menguntungkan pihak Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"129\" data-end=\"275\">Dan jalan terbaik untuk hal ini adalah memaksa pendudukan mundur dalam berbagai berkas, serta memenangkan pertarungan waktu dalam menghadapinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"277\" data-end=\"456\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Memberikan respons yang kuat terhadap proses aneksasi tanah di tiga kota dekat Yerusalem ini termasuk dalam kerangka tersebut. Maka, apakah para politisi Arab menyadari hal itu?</p>\r\n<p data-start=\"2414\" data-end=\"2589\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Inilah yang Dilakukan Israel Sekarang di Tepi Barat','','inherit','closed','closed','','1125-revision-v1','','','2025-09-24 01:29:35','2025-09-24 01:29:35','',1125,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1136',0,'revision','',0),
(1137,1,'2025-09-24 01:42:00','2025-09-24 01:42:00','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"200\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"198\">Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perangnya yang Gila? (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"202\" data-end=\"225\">Oleh : Dr. Mahmoud Al-Hanafi (Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"282\" data-end=\"541\">Ketika platform teknologi berubah menjadi alat propaganda dalam konflik berdarah, pertanyaan moral mendahului segala hal lainnya: apakah pantas sebuah perusahaan sebesar Google dijadikan sarana untuk memoles citra pemerintah yang dituduh melakukan genosida?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"543\" data-end=\"771\">Inilah yang terungkap melalui sebuah kontrak iklan besar senilai 45 juta dolar dengan pemerintah pendudukan pada Juni 2025, yang memperlihatkan rapuhnya slogan netralitas dan tanggung jawab di hadapan tekanan uang dan politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"773\" data-end=\"989\">Dari sinilah artikel ini membahas latar belakang dan rincian kontrak tersebut, motivasi Google serta kontradiksinya dengan kebijakan yang diumumkan, dan sejauh mana keberhasilan kampanye Israel dalam perang narasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"991\" data-end=\"1277\">Artikel ini juga membahas dimensi etis dari tanggung jawab perusahaan besar dan membandingkannya dengan kasus serupa, kemudian menempatkan kesepakatan ini dalam kerangka politik ekspansionis kolonial yang selalu berusaha dipromosikan Israel melalui instrumen teknologi dan propaganda.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1279\" data-end=\"1590\"><strong data-start=\"1279\" data-end=\"1353\">Pertama: Rincian kontrak iklan antara pemerintah pendudukan dan Google</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1279\" data-end=\"1590\">Pada Juni 2025, unit periklanan pemerintah Israel (LAPAM) menandatangani kontrak dengan Google senilai 45 juta dolar untuk jangka waktu enam bulan, agar perusahaan tersebut menjadi “pihak utama” dalam strategi media perdana menteri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1592\" data-end=\"1824\">Kampanye ini bertumpu pada platform YouTube dan Display &amp; Video 360, dan secara resmi diklasifikasikan sebagai “Hasbara”; yaitu propaganda pemerintah yang bertujuan membenarkan kebijakan Israel serta menolak tuduhan internasional.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1139\" align=\"aligncenter\" width=\"498\"]<img class=\"size-full wp-image-1139\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/Lapam_Current_Logo_2022.png\" alt=\"Logo LAPAM Israel\" width=\"498\" height=\"200\" /> Logo LAPAM Israel[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1826\" data-end=\"2161\">Tujuan yang diumumkan adalah memperkuat pesan pemerintah dan mengecilkan krisis kemanusiaan di Gaza. Seiring dengan pengetatan blokade pada Maret 2025, diluncurkan iklan-iklan yang menyangkal adanya kelaparan dan menegaskan “ketersediaan makanan”. Salah satunya adalah cuplikan resmi yang ditonton jutaan kali dengan dukungan Google.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2163\" data-end=\"2626\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pelaksanaan kampanye ditangani oleh LAPAM dengan pengawasan langsung dari kantor perdana menteri. Google, bersama dengan platform X, dianggap sebagai pihak utama yang memiliki infrastruktur untuk melaksanakan kampanye tersebut. Hal ini mencakup produksi materi media multibahasa, pemanfaatan opsi penargetan iklan untuk menjangkau audiens global, serta menggunakan influencer Amerika guna mempromosikan narasi “bantuan” alih-alih “penghancuran lewat kelaparan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"125\" data-end=\"583\">Investigasi investigatif menegaskan bahwa kontrak tersebut secara eksplisit menyebut kampanye itu sebagai propaganda, dan kontennya mencakup penyangkalan terhadap adanya kelaparan serta serangan terhadap organisasi kemanusiaan seperti UNRWA, sambil mempromosikan entitas alternatif yang didukung Israel dan Amerika Serikat. Investigasi itu juga mengungkap adanya pengeluaran anggaran tambahan di platform lain, yang membuat kampanye tersebut berskala luas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"585\" data-end=\"960\">Sebaliknya, pada Agustus 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan adanya kondisi kelaparan di sebagian wilayah Gaza, menegaskan bahwa hal itu buatan manusia, dan ratusan kematian akibat kelaparan serta malnutrisi telah tercatat. Dengan demikian, iklan-iklan yang didanai melalui Google menjadi contoh mencolok dari disinformasi media yang bertentangan dengan kenyataan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1275\"><strong data-start=\"962\" data-end=\"1032\">Kedua : Motivasi Google dan sejauh mana konsistensinya dengan kebijakannya</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1275\">Keputusan Google untuk menerima kesepakatan propaganda senilai 45 juta dolar untuk kepentingan pemerintah pendudukan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang motivasinya dan sejauh mana hal itu sejalan dengan kebijakan yang mereka umumkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1277\" data-end=\"1718\">Perusahaan yang mengklaim berkomitmen untuk tidak mencari keuntungan dari kebencian atau disinformasi itu justru mengizinkan berjalannya kampanye yang menyangkal adanya kelaparan yang telah didokumentasikan oleh PBB. Hal ini mencerminkan apakah Google lebih mengutamakan keuntungan dan pertimbangan politik dibanding prinsip, atau secara sengaja menutup mata terhadap isi pesan, sebagai imbalan dari kesepakatan dengan negara sekutu Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1720\" data-end=\"1919\">Ironisnya, jumlah uang tersebut — meski terlihat besar — tetap kecil bagi perusahaan yang meraup puluhan miliar dolar setiap tahun, sehingga mempertaruhkan reputasinya justru semakin membingungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1921\" data-end=\"2121\">Kebijakan periklanan Google menyatakan adanya larangan terhadap informasi menyesatkan yang berbahaya, tetapi penerapannya berbeda ketika menyangkut wacana politik yang berasal dari pemerintah resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2123\" data-end=\"2407\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pernyataan Israel yang menyangkal adanya kelaparan tidak diperlakukan sebagai penipuan nyata, melainkan sebagai wacana politik yang “masih bisa ditafsirkan”. Kekurangan ini memungkinkan propaganda pemerintah untuk lolos, meskipun bertentangan dengan laporan PBB dan lembaga bantuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"561\">Dan tampaknya Google benar-benar mengetahui sifat kampanye ini, sebab kontrak itu sendiri menyebutnya sebagai dukungan terhadap “pesan-pesan perdana menteri”. Selain itu, kritik dari lembaga hak asasi manusia dan tuduhan dari PBB juga sampai kepada perusahaan. Bahkan, salah satu pendirinya sampai menuduh PBB sebagai pihak yang “antisemit”, sebuah indikasi keberpihakan tersirat pada narasi Israel dengan mengorbankan kritik hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"563\" data-end=\"939\">Yang lebih berbahaya adalah bahwa hal ini mengungkap kontradiksi mencolok dengan nilai-nilai yang diumumkan Google. Sebelumnya, perusahaan ini pernah menarik diri dari Proyek Maven militer bersama Pentagon setelah para karyawannya memprotes penggunaan kecerdasan buatan untuk target militer, dan saat itu Google menegaskan bahwa mereka menolak untuk “terlibat dalam perang”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"941\" data-end=\"1193\">Namun hari ini, Google justru mengizinkan platformnya menjadi alat untuk memutihkan blokade dan kelaparan yang sudah terdokumentasi oleh PBB. Hal ini digambarkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia sebagai “kolusi yang tercela secara moral”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1195\" data-end=\"1433\">Kontradiksi ini semakin menguatkan gambaran Google sebagai perusahaan yang memasarkan dirinya sebagai pelindung pengetahuan, tetapi pada kenyataannya tidak segan-segan terlibat dalam propaganda jika kliennya adalah pemerintah yang kuat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Motivasinya dalam kesepakatan ini tampak sebagai campuran antara pragmatisme bisnis dan tekanan politik yang mengalahkan prinsip-prinsip yang diumumkannya. Akan tetapi, dengan itu Google menempatkan dirinya di jantung perdebatan etika global, dan memperkuat citra membingungkan tentang dirinya: bahwa ia bukan sekadar perantara teknis, melainkan pihak langsung dalam proses pemalsuan kesadaran. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai keuntungan jangka pendek berubah menjadi beban berat bagi reputasi perusahaan yang selama ini memasarkan dirinya sebagai platform netral dan tepercaya.</p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/24/bagaimana-google-membantu-israel-dalam-perang-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a></p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang (1)','','publish','open','open','','bagaimana-google-membantu-israel-dalam-perang-1','','','2025-09-24 01:56:57','2025-09-24 01:56:57','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1137',0,'post','',0),
(1138,1,'2025-09-24 01:41:02','2025-09-24 01:41:02','','google_bantu_israel','','inherit','open','closed','','google_bantu_israel','','','2025-09-24 01:41:02','2025-09-24 01:41:02','',1137,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/google_bantu_israel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1139,1,'2025-09-24 01:41:47','2025-09-24 01:41:47','Logo LAPAM Israel','Lapam_Current_Logo_2022','Logo LAPAM Israel','inherit','open','closed','','lapam_current_logo_2022','','','2025-09-24 01:41:57','2025-09-24 01:41:57','',1137,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/Lapam_Current_Logo_2022.png',0,'attachment','image/png',0),
(1140,1,'2025-09-24 01:42:00','2025-09-24 01:42:00','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"200\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"198\">Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perangnya yang Gila? (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"202\" data-end=\"225\">Oleh : Dr. Mahmoud Al-Hanafi (Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"282\" data-end=\"541\">Ketika platform teknologi berubah menjadi alat propaganda dalam konflik berdarah, pertanyaan moral mendahului segala hal lainnya: apakah pantas sebuah perusahaan sebesar Google dijadikan sarana untuk memoles citra pemerintah yang dituduh melakukan genosida?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"543\" data-end=\"771\">Inilah yang terungkap melalui sebuah kontrak iklan besar senilai 45 juta dolar dengan pemerintah pendudukan pada Juni 2025, yang memperlihatkan rapuhnya slogan netralitas dan tanggung jawab di hadapan tekanan uang dan politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"773\" data-end=\"989\">Dari sinilah artikel ini membahas latar belakang dan rincian kontrak tersebut, motivasi Google serta kontradiksinya dengan kebijakan yang diumumkan, dan sejauh mana keberhasilan kampanye Israel dalam perang narasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"991\" data-end=\"1277\">Artikel ini juga membahas dimensi etis dari tanggung jawab perusahaan besar dan membandingkannya dengan kasus serupa, kemudian menempatkan kesepakatan ini dalam kerangka politik ekspansionis kolonial yang selalu berusaha dipromosikan Israel melalui instrumen teknologi dan propaganda.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1279\" data-end=\"1590\"><strong data-start=\"1279\" data-end=\"1353\">Pertama: Rincian kontrak iklan antara pemerintah pendudukan dan Google</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1279\" data-end=\"1590\">Pada Juni 2025, unit periklanan pemerintah Israel (LAPAM) menandatangani kontrak dengan Google senilai 45 juta dolar untuk jangka waktu enam bulan, agar perusahaan tersebut menjadi “pihak utama” dalam strategi media perdana menteri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1592\" data-end=\"1824\">Kampanye ini bertumpu pada platform YouTube dan Display &amp; Video 360, dan secara resmi diklasifikasikan sebagai “Hasbara”; yaitu propaganda pemerintah yang bertujuan membenarkan kebijakan Israel serta menolak tuduhan internasional.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1139\" align=\"aligncenter\" width=\"498\"]<img class=\"size-full wp-image-1139\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/Lapam_Current_Logo_2022.png\" alt=\"Logo LAPAM Israel\" width=\"498\" height=\"200\" /> Logo LAPAM Israel[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1826\" data-end=\"2161\">Tujuan yang diumumkan adalah memperkuat pesan pemerintah dan mengecilkan krisis kemanusiaan di Gaza. Seiring dengan pengetatan blokade pada Maret 2025, diluncurkan iklan-iklan yang menyangkal adanya kelaparan dan menegaskan “ketersediaan makanan”. Salah satunya adalah cuplikan resmi yang ditonton jutaan kali dengan dukungan Google.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2163\" data-end=\"2626\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pelaksanaan kampanye ditangani oleh LAPAM dengan pengawasan langsung dari kantor perdana menteri. Google, bersama dengan platform X, dianggap sebagai pihak utama yang memiliki infrastruktur untuk melaksanakan kampanye tersebut. Hal ini mencakup produksi materi media multibahasa, pemanfaatan opsi penargetan iklan untuk menjangkau audiens global, serta menggunakan influencer Amerika guna mempromosikan narasi “bantuan” alih-alih “penghancuran lewat kelaparan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"125\" data-end=\"583\">Investigasi investigatif menegaskan bahwa kontrak tersebut secara eksplisit menyebut kampanye itu sebagai propaganda, dan kontennya mencakup penyangkalan terhadap adanya kelaparan serta serangan terhadap organisasi kemanusiaan seperti UNRWA, sambil mempromosikan entitas alternatif yang didukung Israel dan Amerika Serikat. Investigasi itu juga mengungkap adanya pengeluaran anggaran tambahan di platform lain, yang membuat kampanye tersebut berskala luas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"585\" data-end=\"960\">Sebaliknya, pada Agustus 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan adanya kondisi kelaparan di sebagian wilayah Gaza, menegaskan bahwa hal itu buatan manusia, dan ratusan kematian akibat kelaparan serta malnutrisi telah tercatat. Dengan demikian, iklan-iklan yang didanai melalui Google menjadi contoh mencolok dari disinformasi media yang bertentangan dengan kenyataan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1275\"><strong data-start=\"962\" data-end=\"1032\">Motivasi Google dan sejauh mana konsistensinya dengan kebijakannya</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1275\">Keputusan Google untuk menerima kesepakatan propaganda senilai 45 juta dolar untuk kepentingan pemerintah pendudukan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang motivasinya dan sejauh mana hal itu sejalan dengan kebijakan yang mereka umumkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1277\" data-end=\"1718\">Perusahaan yang mengklaim berkomitmen untuk tidak mencari keuntungan dari kebencian atau disinformasi itu justru mengizinkan berjalannya kampanye yang menyangkal adanya kelaparan yang telah didokumentasikan oleh PBB. Hal ini mencerminkan apakah Google lebih mengutamakan keuntungan dan pertimbangan politik dibanding prinsip, atau secara sengaja menutup mata terhadap isi pesan, sebagai imbalan dari kesepakatan dengan negara sekutu Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1720\" data-end=\"1919\">Ironisnya, jumlah uang tersebut — meski terlihat besar — tetap kecil bagi perusahaan yang meraup puluhan miliar dolar setiap tahun, sehingga mempertaruhkan reputasinya justru semakin membingungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1921\" data-end=\"2121\">Kebijakan periklanan Google menyatakan adanya larangan terhadap informasi menyesatkan yang berbahaya, tetapi penerapannya berbeda ketika menyangkut wacana politik yang berasal dari pemerintah resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2123\" data-end=\"2407\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pernyataan Israel yang menyangkal adanya kelaparan tidak diperlakukan sebagai penipuan nyata, melainkan sebagai wacana politik yang “masih bisa ditafsirkan”. Kekurangan ini memungkinkan propaganda pemerintah untuk lolos, meskipun bertentangan dengan laporan PBB dan lembaga bantuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"561\">Dan tampaknya Google benar-benar mengetahui sifat kampanye ini, sebab kontrak itu sendiri menyebutnya sebagai dukungan terhadap “pesan-pesan perdana menteri”. Selain itu, kritik dari lembaga hak asasi manusia dan tuduhan dari PBB juga sampai kepada perusahaan. Bahkan, salah satu pendirinya sampai menuduh PBB sebagai pihak yang “antisemit”, sebuah indikasi keberpihakan tersirat pada narasi Israel dengan mengorbankan kritik hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"563\" data-end=\"939\">Yang lebih berbahaya adalah bahwa hal ini mengungkap kontradiksi mencolok dengan nilai-nilai yang diumumkan Google. Sebelumnya, perusahaan ini pernah menarik diri dari Proyek Maven militer bersama Pentagon setelah para karyawannya memprotes penggunaan kecerdasan buatan untuk target militer, dan saat itu Google menegaskan bahwa mereka menolak untuk “terlibat dalam perang”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"941\" data-end=\"1193\">Namun hari ini, Google justru mengizinkan platformnya menjadi alat untuk memutihkan blokade dan kelaparan yang sudah terdokumentasi oleh PBB. Hal ini digambarkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia sebagai “kolusi yang tercela secara moral”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1195\" data-end=\"1433\">Kontradiksi ini semakin menguatkan gambaran Google sebagai perusahaan yang memasarkan dirinya sebagai pelindung pengetahuan, tetapi pada kenyataannya tidak segan-segan terlibat dalam propaganda jika kliennya adalah pemerintah yang kuat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Motivasinya dalam kesepakatan ini tampak sebagai campuran antara pragmatisme bisnis dan tekanan politik yang mengalahkan prinsip-prinsip yang diumumkannya. Akan tetapi, dengan itu Google menempatkan dirinya di jantung perdebatan etika global, dan memperkuat citra membingungkan tentang dirinya: bahwa ia bukan sekadar perantara teknis, melainkan pihak langsung dalam proses pemalsuan kesadaran. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai keuntungan jangka pendek berubah menjadi beban berat bagi reputasi perusahaan yang selama ini memasarkan dirinya sebagai platform netral dan tepercaya.</p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang (1)','','inherit','closed','closed','','1137-revision-v1','','','2025-09-24 01:42:00','2025-09-24 01:42:00','',1137,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1140',0,'revision','',0),
(1141,1,'2025-09-24 01:50:43','2025-09-24 01:50:43','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"200\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"198\">Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perangnya yang Gila? (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"202\" data-end=\"225\">Oleh : Dr. Mahmoud Al-Hanafi (Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> </em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"187\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"185\">Ketiga: Apakah dengan kontrak ini Israel memenangkan perang media?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"189\" data-end=\"460\">Salah satu pertanyaan penting adalah apakah kampanye propaganda ini telah mencapai tujuan komunikasinya, atau justru fakta bahwa Israel terpaksa mengeluarkan puluhan juta untuk propaganda hanyalah bukti bahwa ia sedang kalah dalam “perang media” terkait narasi konflik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"462\" data-end=\"800\">Pendorong di balik peluncuran kampanye masif semacam ini adalah meningkatnya kecaman global dan publik selama perang di Gaza antara 2023 dan 2025; layar televisi dan platform media sosial menayangkan gambar kehancuran, korban serangan, dan blokade, sehingga menempatkan pemerintah Israel dalam posisi yang sangat terpojok di mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"802\" data-end=\"1107\">Bahkan sebagian pejabat dan pendukungnya mengakui bahwa reputasi internasional Israel berada di titik terendah. Perdana menteri sendiri mengakui bahwa Israel “kalah dalam perang media”, meskipun ia mencoba meredakan dengan mengatakan bahwa kemenangan di medan tempur akan membawa kemenangan dalam citra.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1109\" data-end=\"1326\">Pengakuan ini menunjukkan bahwa para pengambil keputusan Israel menyadari hilangnya kendali atas narasi global, dan terpaksa menuangkan dana besar ke media sebagai taruhan terlambat untuk mengubah arah opini publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1328\" data-end=\"1730\">Namun hasil kampanye tidak sesuai harapan. Upaya menyangkal adanya kelaparan ditanggapi dengan ejekan dan bantahan oleh jurnalis serta organisasi kemanusiaan. Bahkan, sebagian pejabat PBB menuduh Israel secara terang-terangan membeli iklan Google untuk menghalangi donasi kepada UNRWA dengan cara merusak reputasinya, dan menganggap hal itu sebagai perang informasi yang mengancam nyawa para pekerja.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1143\" align=\"aligncenter\" width=\"1024\"]<img class=\"size-full wp-image-1143\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/57208ed0-fd95-11ee-a927-47d95e36676b.jpg.webp\" alt=\"Pekerja Google ikut serta dalam protes menentang kontrak yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Israel.\" width=\"1024\" height=\"575\" /> Pekerja Google ikut serta dalam protes menentang kontrak yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Israel.[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1732\" data-end=\"2106\">Tuduhan-tuduhan ini sendiri berubah menjadi bahan pemberitaan. Alih-alih menutupi disinformasi, kampanye itu justru menyorotinya. Transparansi iklan di Google dan media sosial memungkinkan jurnalis melacak sumbernya dan mengungkap pihak Israel yang berada di baliknya, sehingga menggagalkan elemen penyamaran atau “topeng kemanusiaan” yang ingin dipakai kampanye tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2108\" data-end=\"2646\">Hal ini bertepatan dengan gerakan rakyat global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mendukung warga sipil Gaza. Jutaan demonstran turun ke jalan di ibu kota dan kota-kota besar mengecam agresi dan menuntut pemerintah mereka untuk bertindak. Penyebaran luas adegan penderitaan melalui media sosial membentuk benteng yang kuat melawan propaganda berbayar. Bahkan jika pesan Israel mencapai jutaan orang lewat iklan Google dan YouTube, ia tetap berhadapan dengan miliaran tayangan konten populer pro-Gaza yang beredar secara gratis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2648\" data-end=\"2808\">Kekuatan gambar dan pengalaman lapangan yang dibagikan antarorang jauh lebih berperan dalam membentuk kesadaran publik daripada kampanye terorganisir apa pun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2810\" data-end=\"3046\">Meski begitu, kampanye ini tidak sepenuhnya tanpa dampak. Ia menemukan gema terbatas di sebagian kalangan Barat yang masih terpengaruh oleh wacana “mendustakan narasi Palestina”, terutama ketika pesan itu datang melalui saluran resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3048\" data-end=\"3366\">Beberapa media tradisional juga menyerap sebagian pesan dan menyebarkannya tanpa verifikasi. Di tingkat domestik, kampanye ini memberi suntikan ketenangan kepada masyarakat Israel sendiri, dengan dijadikan bukti bahwa pemerintah “menjelaskan posisinya” kepada dunia, yang pada gilirannya meningkatkan moral internal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3368\" data-end=\"3574\">Bahkan, kampanye itu bisa saja dimanfaatkan di kemudian hari dalam pembelaan hukum, dengan klaim bahwa Israel tidak sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata, meskipun dunia luar tetap penuh keraguan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3576\" data-end=\"3871\">Namun gambaran yang lebih luas tetap jelas: Israel tidak berhasil memenangkan perang media meskipun dengan pengeluaran besar. Di Amerika Serikat sendiri — sekutu terdekatnya — jajak pendapat menunjukkan perubahan bertahap, terutama di kalangan muda, menuju kritik terhadap tindakannya di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3873\" data-end=\"4241\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bahkan rekaman penyerangan terhadap demonstran pro-Palestina di kota-kota Amerika menambah simpati pada isu Palestina. Dengan demikian, jelas bahwa kerusakan pada citra Israel melampaui apa yang dapat ditutupi oleh sebuah kampanye iklan, dan kesepakatan dengan Google justru berubah menjadi bukti atas krisis propaganda Israel alih-alih menjadi jalan keluar darinya.</p>\r\n\r\n<h3 data-start=\"115\" data-end=\"836\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"167\">Dimensi Etis dan Tanggung Jawab Perusahaan Besar</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"836\">Kontrak Google dengan Israel menimbulkan persoalan mendasar: apakah pantas sebuah perusahaan global menjalin hubungan komersial dengan pemerintah yang dituduh melakukan kejahatan perang dan genosida? Membiarkan warga sipil kelaparan dan melakukan pengeboman sembarangan dilarang dalam hukum humaniter internasional, dan bekerja sama dengan pihak yang dituduh melakukan hal tersebut menimbulkan dugaan keterlibatan. Menurut Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan melakukan uji tuntas guna menghindari keterlibatan dalam pelanggaran, sesuatu yang diabaikan oleh Google.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"838\" data-end=\"1361\">Selain itu, tindakannya meruntuhkan klaim netralitas politik dan memperlihatkan keberpihakan yang dibayar, terutama bila kita bayangkan kecil kemungkinan Google menerima kampanye tandingan dari pihak Palestina. Di era ketika investasi bertanggung jawab serta standar lingkungan dan tata kelola (ESG) dikedepankan, Google berisiko menghadapi boikot dari investor serta tekanan dari kelompok hak asasi manusia, mengingatkan pada sikap perusahaan-perusahaan yang dulu menarik diri dari rezim represif seperti Afrika Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1363\" data-end=\"1556\">Reputasi, sebagai modal utama perusahaan, bisa menjadi kerugian terbesar bagi Google, sehingga kesepakatan ini tetap menjadi saksi nyata atas benturan antara kepentingan pasar dan suara hati.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/24/bagaimana-google-membantu-israel-dalam-perang-3/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a></p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang (2)','','publish','open','open','','bagaimana-google-membantu-israel-dalam-perang-2','','','2025-09-24 01:56:28','2025-09-24 01:56:28','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1141',0,'post','',0),
(1142,1,'2025-09-24 01:44:21','2025-09-24 01:44:21','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"200\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"198\">Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perangnya yang Gila? (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"202\" data-end=\"225\">Oleh : Dr. Mahmoud Al-Hanafi (Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"282\" data-end=\"541\">Ketika platform teknologi berubah menjadi alat propaganda dalam konflik berdarah, pertanyaan moral mendahului segala hal lainnya: apakah pantas sebuah perusahaan sebesar Google dijadikan sarana untuk memoles citra pemerintah yang dituduh melakukan genosida?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"543\" data-end=\"771\">Inilah yang terungkap melalui sebuah kontrak iklan besar senilai 45 juta dolar dengan pemerintah pendudukan pada Juni 2025, yang memperlihatkan rapuhnya slogan netralitas dan tanggung jawab di hadapan tekanan uang dan politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"773\" data-end=\"989\">Dari sinilah artikel ini membahas latar belakang dan rincian kontrak tersebut, motivasi Google serta kontradiksinya dengan kebijakan yang diumumkan, dan sejauh mana keberhasilan kampanye Israel dalam perang narasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"991\" data-end=\"1277\">Artikel ini juga membahas dimensi etis dari tanggung jawab perusahaan besar dan membandingkannya dengan kasus serupa, kemudian menempatkan kesepakatan ini dalam kerangka politik ekspansionis kolonial yang selalu berusaha dipromosikan Israel melalui instrumen teknologi dan propaganda.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1279\" data-end=\"1590\"><strong data-start=\"1279\" data-end=\"1353\">Pertama: Rincian kontrak iklan antara pemerintah pendudukan dan Google</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1279\" data-end=\"1590\">Pada Juni 2025, unit periklanan pemerintah Israel (LAPAM) menandatangani kontrak dengan Google senilai 45 juta dolar untuk jangka waktu enam bulan, agar perusahaan tersebut menjadi “pihak utama” dalam strategi media perdana menteri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1592\" data-end=\"1824\">Kampanye ini bertumpu pada platform YouTube dan Display &amp; Video 360, dan secara resmi diklasifikasikan sebagai “Hasbara”; yaitu propaganda pemerintah yang bertujuan membenarkan kebijakan Israel serta menolak tuduhan internasional.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1139\" align=\"aligncenter\" width=\"498\"]<img class=\"size-full wp-image-1139\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/Lapam_Current_Logo_2022.png\" alt=\"Logo LAPAM Israel\" width=\"498\" height=\"200\" /> Logo LAPAM Israel[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1826\" data-end=\"2161\">Tujuan yang diumumkan adalah memperkuat pesan pemerintah dan mengecilkan krisis kemanusiaan di Gaza. Seiring dengan pengetatan blokade pada Maret 2025, diluncurkan iklan-iklan yang menyangkal adanya kelaparan dan menegaskan “ketersediaan makanan”. Salah satunya adalah cuplikan resmi yang ditonton jutaan kali dengan dukungan Google.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2163\" data-end=\"2626\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pelaksanaan kampanye ditangani oleh LAPAM dengan pengawasan langsung dari kantor perdana menteri. Google, bersama dengan platform X, dianggap sebagai pihak utama yang memiliki infrastruktur untuk melaksanakan kampanye tersebut. Hal ini mencakup produksi materi media multibahasa, pemanfaatan opsi penargetan iklan untuk menjangkau audiens global, serta menggunakan influencer Amerika guna mempromosikan narasi “bantuan” alih-alih “penghancuran lewat kelaparan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"125\" data-end=\"583\">Investigasi investigatif menegaskan bahwa kontrak tersebut secara eksplisit menyebut kampanye itu sebagai propaganda, dan kontennya mencakup penyangkalan terhadap adanya kelaparan serta serangan terhadap organisasi kemanusiaan seperti UNRWA, sambil mempromosikan entitas alternatif yang didukung Israel dan Amerika Serikat. Investigasi itu juga mengungkap adanya pengeluaran anggaran tambahan di platform lain, yang membuat kampanye tersebut berskala luas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"585\" data-end=\"960\">Sebaliknya, pada Agustus 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan adanya kondisi kelaparan di sebagian wilayah Gaza, menegaskan bahwa hal itu buatan manusia, dan ratusan kematian akibat kelaparan serta malnutrisi telah tercatat. Dengan demikian, iklan-iklan yang didanai melalui Google menjadi contoh mencolok dari disinformasi media yang bertentangan dengan kenyataan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1275\"><strong data-start=\"962\" data-end=\"1032\">Kedua : Motivasi Google dan sejauh mana konsistensinya dengan kebijakannya</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1275\">Keputusan Google untuk menerima kesepakatan propaganda senilai 45 juta dolar untuk kepentingan pemerintah pendudukan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang motivasinya dan sejauh mana hal itu sejalan dengan kebijakan yang mereka umumkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1277\" data-end=\"1718\">Perusahaan yang mengklaim berkomitmen untuk tidak mencari keuntungan dari kebencian atau disinformasi itu justru mengizinkan berjalannya kampanye yang menyangkal adanya kelaparan yang telah didokumentasikan oleh PBB. Hal ini mencerminkan apakah Google lebih mengutamakan keuntungan dan pertimbangan politik dibanding prinsip, atau secara sengaja menutup mata terhadap isi pesan, sebagai imbalan dari kesepakatan dengan negara sekutu Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1720\" data-end=\"1919\">Ironisnya, jumlah uang tersebut — meski terlihat besar — tetap kecil bagi perusahaan yang meraup puluhan miliar dolar setiap tahun, sehingga mempertaruhkan reputasinya justru semakin membingungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1921\" data-end=\"2121\">Kebijakan periklanan Google menyatakan adanya larangan terhadap informasi menyesatkan yang berbahaya, tetapi penerapannya berbeda ketika menyangkut wacana politik yang berasal dari pemerintah resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2123\" data-end=\"2407\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pernyataan Israel yang menyangkal adanya kelaparan tidak diperlakukan sebagai penipuan nyata, melainkan sebagai wacana politik yang “masih bisa ditafsirkan”. Kekurangan ini memungkinkan propaganda pemerintah untuk lolos, meskipun bertentangan dengan laporan PBB dan lembaga bantuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"561\">Dan tampaknya Google benar-benar mengetahui sifat kampanye ini, sebab kontrak itu sendiri menyebutnya sebagai dukungan terhadap “pesan-pesan perdana menteri”. Selain itu, kritik dari lembaga hak asasi manusia dan tuduhan dari PBB juga sampai kepada perusahaan. Bahkan, salah satu pendirinya sampai menuduh PBB sebagai pihak yang “antisemit”, sebuah indikasi keberpihakan tersirat pada narasi Israel dengan mengorbankan kritik hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"563\" data-end=\"939\">Yang lebih berbahaya adalah bahwa hal ini mengungkap kontradiksi mencolok dengan nilai-nilai yang diumumkan Google. Sebelumnya, perusahaan ini pernah menarik diri dari Proyek Maven militer bersama Pentagon setelah para karyawannya memprotes penggunaan kecerdasan buatan untuk target militer, dan saat itu Google menegaskan bahwa mereka menolak untuk “terlibat dalam perang”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"941\" data-end=\"1193\">Namun hari ini, Google justru mengizinkan platformnya menjadi alat untuk memutihkan blokade dan kelaparan yang sudah terdokumentasi oleh PBB. Hal ini digambarkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia sebagai “kolusi yang tercela secara moral”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1195\" data-end=\"1433\">Kontradiksi ini semakin menguatkan gambaran Google sebagai perusahaan yang memasarkan dirinya sebagai pelindung pengetahuan, tetapi pada kenyataannya tidak segan-segan terlibat dalam propaganda jika kliennya adalah pemerintah yang kuat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Motivasinya dalam kesepakatan ini tampak sebagai campuran antara pragmatisme bisnis dan tekanan politik yang mengalahkan prinsip-prinsip yang diumumkannya. Akan tetapi, dengan itu Google menempatkan dirinya di jantung perdebatan etika global, dan memperkuat citra membingungkan tentang dirinya: bahwa ia bukan sekadar perantara teknis, melainkan pihak langsung dalam proses pemalsuan kesadaran. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai keuntungan jangka pendek berubah menjadi beban berat bagi reputasi perusahaan yang selama ini memasarkan dirinya sebagai platform netral dan tepercaya.</p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang (1)','','inherit','closed','closed','','1137-revision-v1','','','2025-09-24 01:44:21','2025-09-24 01:44:21','',1137,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1142',0,'revision','',0),
(1143,1,'2025-09-24 01:50:32','2025-09-24 01:50:32','Pekerja Google ikut serta dalam protes menentang kontrak yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Israel.','57208ed0-fd95-11ee-a927-47d95e36676b.jpg','Pekerja Google ikut serta dalam protes menentang kontrak yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Israel.','inherit','open','closed','','57208ed0-fd95-11ee-a927-47d95e36676b-jpg','','','2025-09-24 01:50:37','2025-09-24 01:50:37','',1141,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/57208ed0-fd95-11ee-a927-47d95e36676b.jpg.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1144,1,'2025-09-24 01:50:43','2025-09-24 01:50:43','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"200\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"198\">Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perangnya yang Gila? (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"202\" data-end=\"225\">Oleh : Dr. Mahmoud Al-Hanafi (Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> </em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"187\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"185\">Ketiga: Apakah dengan kontrak ini Israel memenangkan perang media?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"189\" data-end=\"460\">Salah satu pertanyaan penting adalah apakah kampanye propaganda ini telah mencapai tujuan komunikasinya, atau justru fakta bahwa Israel terpaksa mengeluarkan puluhan juta untuk propaganda hanyalah bukti bahwa ia sedang kalah dalam “perang media” terkait narasi konflik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"462\" data-end=\"800\">Pendorong di balik peluncuran kampanye masif semacam ini adalah meningkatnya kecaman global dan publik selama perang di Gaza antara 2023 dan 2025; layar televisi dan platform media sosial menayangkan gambar kehancuran, korban serangan, dan blokade, sehingga menempatkan pemerintah Israel dalam posisi yang sangat terpojok di mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"802\" data-end=\"1107\">Bahkan sebagian pejabat dan pendukungnya mengakui bahwa reputasi internasional Israel berada di titik terendah. Perdana menteri sendiri mengakui bahwa Israel “kalah dalam perang media”, meskipun ia mencoba meredakan dengan mengatakan bahwa kemenangan di medan tempur akan membawa kemenangan dalam citra.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1109\" data-end=\"1326\">Pengakuan ini menunjukkan bahwa para pengambil keputusan Israel menyadari hilangnya kendali atas narasi global, dan terpaksa menuangkan dana besar ke media sebagai taruhan terlambat untuk mengubah arah opini publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1328\" data-end=\"1730\">Namun hasil kampanye tidak sesuai harapan. Upaya menyangkal adanya kelaparan ditanggapi dengan ejekan dan bantahan oleh jurnalis serta organisasi kemanusiaan. Bahkan, sebagian pejabat PBB menuduh Israel secara terang-terangan membeli iklan Google untuk menghalangi donasi kepada UNRWA dengan cara merusak reputasinya, dan menganggap hal itu sebagai perang informasi yang mengancam nyawa para pekerja.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1143\" align=\"aligncenter\" width=\"1024\"]<img class=\"size-full wp-image-1143\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/57208ed0-fd95-11ee-a927-47d95e36676b.jpg.webp\" alt=\"Pekerja Google ikut serta dalam protes menentang kontrak yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Israel.\" width=\"1024\" height=\"575\" /> Pekerja Google ikut serta dalam protes menentang kontrak yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Israel.[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1732\" data-end=\"2106\">Tuduhan-tuduhan ini sendiri berubah menjadi bahan pemberitaan. Alih-alih menutupi disinformasi, kampanye itu justru menyorotinya. Transparansi iklan di Google dan media sosial memungkinkan jurnalis melacak sumbernya dan mengungkap pihak Israel yang berada di baliknya, sehingga menggagalkan elemen penyamaran atau “topeng kemanusiaan” yang ingin dipakai kampanye tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2108\" data-end=\"2646\">Hal ini bertepatan dengan gerakan rakyat global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mendukung warga sipil Gaza. Jutaan demonstran turun ke jalan di ibu kota dan kota-kota besar mengecam agresi dan menuntut pemerintah mereka untuk bertindak. Penyebaran luas adegan penderitaan melalui media sosial membentuk benteng yang kuat melawan propaganda berbayar. Bahkan jika pesan Israel mencapai jutaan orang lewat iklan Google dan YouTube, ia tetap berhadapan dengan miliaran tayangan konten populer pro-Gaza yang beredar secara gratis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2648\" data-end=\"2808\">Kekuatan gambar dan pengalaman lapangan yang dibagikan antarorang jauh lebih berperan dalam membentuk kesadaran publik daripada kampanye terorganisir apa pun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2810\" data-end=\"3046\">Meski begitu, kampanye ini tidak sepenuhnya tanpa dampak. Ia menemukan gema terbatas di sebagian kalangan Barat yang masih terpengaruh oleh wacana “mendustakan narasi Palestina”, terutama ketika pesan itu datang melalui saluran resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3048\" data-end=\"3366\">Beberapa media tradisional juga menyerap sebagian pesan dan menyebarkannya tanpa verifikasi. Di tingkat domestik, kampanye ini memberi suntikan ketenangan kepada masyarakat Israel sendiri, dengan dijadikan bukti bahwa pemerintah “menjelaskan posisinya” kepada dunia, yang pada gilirannya meningkatkan moral internal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3368\" data-end=\"3574\">Bahkan, kampanye itu bisa saja dimanfaatkan di kemudian hari dalam pembelaan hukum, dengan klaim bahwa Israel tidak sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata, meskipun dunia luar tetap penuh keraguan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3576\" data-end=\"3871\">Namun gambaran yang lebih luas tetap jelas: Israel tidak berhasil memenangkan perang media meskipun dengan pengeluaran besar. Di Amerika Serikat sendiri — sekutu terdekatnya — jajak pendapat menunjukkan perubahan bertahap, terutama di kalangan muda, menuju kritik terhadap tindakannya di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3873\" data-end=\"4241\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bahkan rekaman penyerangan terhadap demonstran pro-Palestina di kota-kota Amerika menambah simpati pada isu Palestina. Dengan demikian, jelas bahwa kerusakan pada citra Israel melampaui apa yang dapat ditutupi oleh sebuah kampanye iklan, dan kesepakatan dengan Google justru berubah menjadi bukti atas krisis propaganda Israel alih-alih menjadi jalan keluar darinya.</p>\r\n\r\n<h3 data-start=\"115\" data-end=\"836\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"167\">Dimensi Etis dan Tanggung Jawab Perusahaan Besar</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"836\">Kontrak Google dengan Israel menimbulkan persoalan mendasar: apakah pantas sebuah perusahaan global menjalin hubungan komersial dengan pemerintah yang dituduh melakukan kejahatan perang dan genosida? Membiarkan warga sipil kelaparan dan melakukan pengeboman sembarangan dilarang dalam hukum humaniter internasional, dan bekerja sama dengan pihak yang dituduh melakukan hal tersebut menimbulkan dugaan keterlibatan. Menurut Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan melakukan uji tuntas guna menghindari keterlibatan dalam pelanggaran, sesuatu yang diabaikan oleh Google.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"838\" data-end=\"1361\">Selain itu, tindakannya meruntuhkan klaim netralitas politik dan memperlihatkan keberpihakan yang dibayar, terutama bila kita bayangkan kecil kemungkinan Google menerima kampanye tandingan dari pihak Palestina. Di era ketika investasi bertanggung jawab serta standar lingkungan dan tata kelola (ESG) dikedepankan, Google berisiko menghadapi boikot dari investor serta tekanan dari kelompok hak asasi manusia, mengingatkan pada sikap perusahaan-perusahaan yang dulu menarik diri dari rezim represif seperti Afrika Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1363\" data-end=\"1556\">Reputasi, sebagai modal utama perusahaan, bisa menjadi kerugian terbesar bagi Google, sehingga kesepakatan ini tetap menjadi saksi nyata atas benturan antara kepentingan pasar dan suara hati.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang (2)','','inherit','closed','closed','','1141-revision-v1','','','2025-09-24 01:50:43','2025-09-24 01:50:43','',1141,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1144',0,'revision','',0),
(1145,1,'2025-09-24 01:51:14','2025-09-24 01:51:14','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"200\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"198\">Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perangnya yang Gila? (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"202\" data-end=\"225\">Oleh : Dr. Mahmoud Al-Hanafi (Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"282\" data-end=\"541\">Ketika platform teknologi berubah menjadi alat propaganda dalam konflik berdarah, pertanyaan moral mendahului segala hal lainnya: apakah pantas sebuah perusahaan sebesar Google dijadikan sarana untuk memoles citra pemerintah yang dituduh melakukan genosida?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"543\" data-end=\"771\">Inilah yang terungkap melalui sebuah kontrak iklan besar senilai 45 juta dolar dengan pemerintah pendudukan pada Juni 2025, yang memperlihatkan rapuhnya slogan netralitas dan tanggung jawab di hadapan tekanan uang dan politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"773\" data-end=\"989\">Dari sinilah artikel ini membahas latar belakang dan rincian kontrak tersebut, motivasi Google serta kontradiksinya dengan kebijakan yang diumumkan, dan sejauh mana keberhasilan kampanye Israel dalam perang narasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"991\" data-end=\"1277\">Artikel ini juga membahas dimensi etis dari tanggung jawab perusahaan besar dan membandingkannya dengan kasus serupa, kemudian menempatkan kesepakatan ini dalam kerangka politik ekspansionis kolonial yang selalu berusaha dipromosikan Israel melalui instrumen teknologi dan propaganda.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1279\" data-end=\"1590\"><strong data-start=\"1279\" data-end=\"1353\">Pertama: Rincian kontrak iklan antara pemerintah pendudukan dan Google</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1279\" data-end=\"1590\">Pada Juni 2025, unit periklanan pemerintah Israel (LAPAM) menandatangani kontrak dengan Google senilai 45 juta dolar untuk jangka waktu enam bulan, agar perusahaan tersebut menjadi “pihak utama” dalam strategi media perdana menteri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1592\" data-end=\"1824\">Kampanye ini bertumpu pada platform YouTube dan Display &amp; Video 360, dan secara resmi diklasifikasikan sebagai “Hasbara”; yaitu propaganda pemerintah yang bertujuan membenarkan kebijakan Israel serta menolak tuduhan internasional.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1139\" align=\"aligncenter\" width=\"498\"]<img class=\"size-full wp-image-1139\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/Lapam_Current_Logo_2022.png\" alt=\"Logo LAPAM Israel\" width=\"498\" height=\"200\" /> Logo LAPAM Israel[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1826\" data-end=\"2161\">Tujuan yang diumumkan adalah memperkuat pesan pemerintah dan mengecilkan krisis kemanusiaan di Gaza. Seiring dengan pengetatan blokade pada Maret 2025, diluncurkan iklan-iklan yang menyangkal adanya kelaparan dan menegaskan “ketersediaan makanan”. Salah satunya adalah cuplikan resmi yang ditonton jutaan kali dengan dukungan Google.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2163\" data-end=\"2626\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pelaksanaan kampanye ditangani oleh LAPAM dengan pengawasan langsung dari kantor perdana menteri. Google, bersama dengan platform X, dianggap sebagai pihak utama yang memiliki infrastruktur untuk melaksanakan kampanye tersebut. Hal ini mencakup produksi materi media multibahasa, pemanfaatan opsi penargetan iklan untuk menjangkau audiens global, serta menggunakan influencer Amerika guna mempromosikan narasi “bantuan” alih-alih “penghancuran lewat kelaparan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"125\" data-end=\"583\">Investigasi investigatif menegaskan bahwa kontrak tersebut secara eksplisit menyebut kampanye itu sebagai propaganda, dan kontennya mencakup penyangkalan terhadap adanya kelaparan serta serangan terhadap organisasi kemanusiaan seperti UNRWA, sambil mempromosikan entitas alternatif yang didukung Israel dan Amerika Serikat. Investigasi itu juga mengungkap adanya pengeluaran anggaran tambahan di platform lain, yang membuat kampanye tersebut berskala luas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"585\" data-end=\"960\">Sebaliknya, pada Agustus 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan adanya kondisi kelaparan di sebagian wilayah Gaza, menegaskan bahwa hal itu buatan manusia, dan ratusan kematian akibat kelaparan serta malnutrisi telah tercatat. Dengan demikian, iklan-iklan yang didanai melalui Google menjadi contoh mencolok dari disinformasi media yang bertentangan dengan kenyataan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1275\"><strong data-start=\"962\" data-end=\"1032\">Kedua : Motivasi Google dan sejauh mana konsistensinya dengan kebijakannya</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"962\" data-end=\"1275\">Keputusan Google untuk menerima kesepakatan propaganda senilai 45 juta dolar untuk kepentingan pemerintah pendudukan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang motivasinya dan sejauh mana hal itu sejalan dengan kebijakan yang mereka umumkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1277\" data-end=\"1718\">Perusahaan yang mengklaim berkomitmen untuk tidak mencari keuntungan dari kebencian atau disinformasi itu justru mengizinkan berjalannya kampanye yang menyangkal adanya kelaparan yang telah didokumentasikan oleh PBB. Hal ini mencerminkan apakah Google lebih mengutamakan keuntungan dan pertimbangan politik dibanding prinsip, atau secara sengaja menutup mata terhadap isi pesan, sebagai imbalan dari kesepakatan dengan negara sekutu Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1720\" data-end=\"1919\">Ironisnya, jumlah uang tersebut — meski terlihat besar — tetap kecil bagi perusahaan yang meraup puluhan miliar dolar setiap tahun, sehingga mempertaruhkan reputasinya justru semakin membingungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1921\" data-end=\"2121\">Kebijakan periklanan Google menyatakan adanya larangan terhadap informasi menyesatkan yang berbahaya, tetapi penerapannya berbeda ketika menyangkut wacana politik yang berasal dari pemerintah resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2123\" data-end=\"2407\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pernyataan Israel yang menyangkal adanya kelaparan tidak diperlakukan sebagai penipuan nyata, melainkan sebagai wacana politik yang “masih bisa ditafsirkan”. Kekurangan ini memungkinkan propaganda pemerintah untuk lolos, meskipun bertentangan dengan laporan PBB dan lembaga bantuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"561\">Dan tampaknya Google benar-benar mengetahui sifat kampanye ini, sebab kontrak itu sendiri menyebutnya sebagai dukungan terhadap “pesan-pesan perdana menteri”. Selain itu, kritik dari lembaga hak asasi manusia dan tuduhan dari PBB juga sampai kepada perusahaan. Bahkan, salah satu pendirinya sampai menuduh PBB sebagai pihak yang “antisemit”, sebuah indikasi keberpihakan tersirat pada narasi Israel dengan mengorbankan kritik hak asasi manusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"563\" data-end=\"939\">Yang lebih berbahaya adalah bahwa hal ini mengungkap kontradiksi mencolok dengan nilai-nilai yang diumumkan Google. Sebelumnya, perusahaan ini pernah menarik diri dari Proyek Maven militer bersama Pentagon setelah para karyawannya memprotes penggunaan kecerdasan buatan untuk target militer, dan saat itu Google menegaskan bahwa mereka menolak untuk “terlibat dalam perang”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"941\" data-end=\"1193\">Namun hari ini, Google justru mengizinkan platformnya menjadi alat untuk memutihkan blokade dan kelaparan yang sudah terdokumentasi oleh PBB. Hal ini digambarkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia sebagai “kolusi yang tercela secara moral”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1195\" data-end=\"1433\">Kontradiksi ini semakin menguatkan gambaran Google sebagai perusahaan yang memasarkan dirinya sebagai pelindung pengetahuan, tetapi pada kenyataannya tidak segan-segan terlibat dalam propaganda jika kliennya adalah pemerintah yang kuat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Motivasinya dalam kesepakatan ini tampak sebagai campuran antara pragmatisme bisnis dan tekanan politik yang mengalahkan prinsip-prinsip yang diumumkannya. Akan tetapi, dengan itu Google menempatkan dirinya di jantung perdebatan etika global, dan memperkuat citra membingungkan tentang dirinya: bahwa ia bukan sekadar perantara teknis, melainkan pihak langsung dalam proses pemalsuan kesadaran. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai keuntungan jangka pendek berubah menjadi beban berat bagi reputasi perusahaan yang selama ini memasarkan dirinya sebagai platform netral dan tepercaya.</p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/24/bagaimana-google-membantu-israel-dalam-perang-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a></p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang (1)','','inherit','closed','closed','','1137-revision-v1','','','2025-09-24 01:51:14','2025-09-24 01:51:14','',1137,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1145',0,'revision','',0),
(1146,1,'2025-09-24 01:56:07','2025-09-24 01:56:07','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"200\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"198\">Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perangnya yang Gila? (Bagian Ketiga)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"202\" data-end=\"225\">Oleh : Dr. Mahmoud Al-Hanafi (Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> </em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1558\" data-end=\"1808\"><strong data-start=\"1558\" data-end=\"1594\">Perbandingan dengan Kasus Serupa</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1558\" data-end=\"1808\">Krisis Google dengan Israel bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari rangkaian preseden yang menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi besar terjerat dalam kesepakatan dengan dimensi etis yang serius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1810\" data-end=\"1989\">Skandal Facebook–Cambridge Analytica (2018) memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan data dan iklan tertarget bisa merusak demokrasi, berujung pada denda besar dan kecaman moral.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1991\" data-end=\"2278\">Sementara itu, TikTok menghadapi tuduhan propaganda dan spionase yang membuat Amerika Serikat mengancam akan melarangnya. Google sendiri pada tahun 2018 terpaksa mundur dari Proyek Maven dengan Pentagon setelah ribuan karyawan menolak penggunaan kecerdasan buatan untuk target militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2280\" data-end=\"2441\">Amazon pun mendapat kritik keras karena bekerja sama dengan lembaga imigrasi dan bea cukai Amerika (ICE) dalam kebijakan yang dianggap melanggar hak pengungsi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2443\" data-end=\"2624\">Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa sanksi bisa datang dari regulator (Cambridge Analytica), dari negara (TikTok), atau dari tekanan karyawan dan masyarakat sipil (Maven dan ICE).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2626\" data-end=\"2843\">Bagi Google, kini ia menghadapi gabungan dari semua tekanan tersebut dalam kasus kontraknya dengan Israel, berupa: kemarahan publik global, potensi risiko hukum, serta tekanan internal yang diperkirakan akan muncul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2845\" data-end=\"3162\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Yang lebih berbahaya, reputasinya di dunia Arab dan Islam — sebuah pasar besar — bisa mengalami kerusakan yang sulit diperbaiki, sehingga meninjau ulang kesepakatan ini menjadi keharusan agar terhindar dari nasib yang dialami perusahaan lain ketika mereka mengabaikan dimensi etis dan akhirnya harus membayar mahal.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"542\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"176\">Aliansi Israel dengan Perusahaan Teknologi dan Propaganda</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"542\">Selama beberapa tahun terakhir, Israel telah membangun jaringan luas aliansi dengan perusahaan teknologi dan propaganda untuk memperindah citranya di dunia. Yang paling menonjol adalah proyek “Nimbus” dengan Google dan Amazon di bidang komputasi awan dan kecerdasan buatan, yang memicu protes para karyawan karena khawatir akan digunakan dalam praktik represif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"544\" data-end=\"984\">Israel juga memanfaatkan perusahaan hubungan masyarakat dan lobi di Washington, sebagian menggunakan kedok rahasia untuk menghindari Undang-Undang FARA (undang-undang Amerika yang mewajibkan pendaftaran setiap pihak yang bekerja untuk pemerintah atau pihak asing, dengan tujuan transparansi dan mengungkap aktivitas lobi serta propaganda), dan sebagian lainnya terdaftar secara resmi untuk mengoordinasikan konten serta memengaruhi media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"986\" data-end=\"1362\">Selain itu, Israel melakukan tekanan langsung pada platform seperti Facebook dan Twitter untuk menghapus konten yang menentangnya, dalam bentuk pertukaran pengaruh politik lebih daripada kontrak finansial. Di ranah media populer, direkrut pula para influencer dari Instagram dan TikTok untuk menyebarkan narasi “bantuan kemanusiaan” alih-alih “penghancuran lewat kelaparan”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1364\" data-end=\"1751\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Aliansi-aliansi ini, baik yang terbuka maupun tersembunyi, menjadikan kesepakatan Google yang terbaru sebagai kelanjutan alami dari strategi Israel yang berkelanjutan. Namun, setiap kali hal itu terungkap, selalu berada di bawah sorotan opini publik dunia. Maka, apakah Israel bisa membeli narasi, ataukah fakta lapangan akan tetap lebih kuat daripada propaganda, seberapa pun luasnya?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"440\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"191\">Reputasi Lebih Berharga daripada Uang: Apakah Google Akan Kehilangannya?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"440\">Sejak terungkapnya kontrak iklan antara Israel dan Google senilai 45 juta dolar, muncul pertanyaan tentang nasibnya: apakah perusahaan akan menyelesaikannya hingga akhir, atau mundur di bawah tekanan opini publik dan kelompok hak asasi manusia?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"442\" data-end=\"914\">Hingga September 2025, Google memilih bungkam, hanya mengeluarkan pernyataan umum tentang “kebijakan iklan”. Sementara itu, para pengkritiknya menilai bahwa kelanjutan kampanye ini menjadikannya turut serta dalam menutupi kelaparan di Gaza. Sebaliknya, protes di depan kantor-kantornya semakin meningkat dan seruan kelompok hak asasi manusia untuk membatalkan kesepakatan kian banyak, dengan tanda-tanda boikot publik yang makin meluas, terutama di dunia Arab dan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"916\" data-end=\"1308\">Secara hukum, belum ada gugatan langsung yang diajukan, tetapi kemungkinan adanya tuntutan tetap terbuka melalui para pemegang saham, mekanisme Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), atau bahkan melalui sidang dengar pendapat di Kongres, di samping diskusi internasional tentang tanggung jawab perusahaan dalam konflik, mirip dengan pengadilan terhadap media di Rwanda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1310\" data-end=\"1709\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Ironisnya, terungkapnya kontrak ini berasal dari catatan transparansi iklan milik Google sendiri, yang membuat alat transparansi berubah menjadi alat pengungkapan. Pada akhirnya, nasib kontrak ini bergantung pada sejauh mana tekanan meningkat, yang bisa memaksa Google untuk mundur, sehingga kasus ini tetap menjadi contoh mencolok tentang pertemuan antara keuntungan dan moralitas di masa perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</span></strong></p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang (3)','','publish','open','open','','bagaimana-google-membantu-israel-dalam-perang-3','','','2025-09-24 01:56:07','2025-09-24 01:56:07','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1146',0,'post','',0),
(1147,1,'2025-09-24 01:56:07','2025-09-24 01:56:07','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"200\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"198\">Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perangnya yang Gila? (Bagian Ketiga)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"202\" data-end=\"225\">Oleh : Dr. Mahmoud Al-Hanafi (Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> </em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1558\" data-end=\"1808\"><strong data-start=\"1558\" data-end=\"1594\">Perbandingan dengan Kasus Serupa</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1558\" data-end=\"1808\">Krisis Google dengan Israel bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari rangkaian preseden yang menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi besar terjerat dalam kesepakatan dengan dimensi etis yang serius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1810\" data-end=\"1989\">Skandal Facebook–Cambridge Analytica (2018) memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan data dan iklan tertarget bisa merusak demokrasi, berujung pada denda besar dan kecaman moral.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1991\" data-end=\"2278\">Sementara itu, TikTok menghadapi tuduhan propaganda dan spionase yang membuat Amerika Serikat mengancam akan melarangnya. Google sendiri pada tahun 2018 terpaksa mundur dari Proyek Maven dengan Pentagon setelah ribuan karyawan menolak penggunaan kecerdasan buatan untuk target militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2280\" data-end=\"2441\">Amazon pun mendapat kritik keras karena bekerja sama dengan lembaga imigrasi dan bea cukai Amerika (ICE) dalam kebijakan yang dianggap melanggar hak pengungsi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2443\" data-end=\"2624\">Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa sanksi bisa datang dari regulator (Cambridge Analytica), dari negara (TikTok), atau dari tekanan karyawan dan masyarakat sipil (Maven dan ICE).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2626\" data-end=\"2843\">Bagi Google, kini ia menghadapi gabungan dari semua tekanan tersebut dalam kasus kontraknya dengan Israel, berupa: kemarahan publik global, potensi risiko hukum, serta tekanan internal yang diperkirakan akan muncul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2845\" data-end=\"3162\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Yang lebih berbahaya, reputasinya di dunia Arab dan Islam — sebuah pasar besar — bisa mengalami kerusakan yang sulit diperbaiki, sehingga meninjau ulang kesepakatan ini menjadi keharusan agar terhindar dari nasib yang dialami perusahaan lain ketika mereka mengabaikan dimensi etis dan akhirnya harus membayar mahal.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"542\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"176\">Aliansi Israel dengan Perusahaan Teknologi dan Propaganda</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"542\">Selama beberapa tahun terakhir, Israel telah membangun jaringan luas aliansi dengan perusahaan teknologi dan propaganda untuk memperindah citranya di dunia. Yang paling menonjol adalah proyek “Nimbus” dengan Google dan Amazon di bidang komputasi awan dan kecerdasan buatan, yang memicu protes para karyawan karena khawatir akan digunakan dalam praktik represif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"544\" data-end=\"984\">Israel juga memanfaatkan perusahaan hubungan masyarakat dan lobi di Washington, sebagian menggunakan kedok rahasia untuk menghindari Undang-Undang FARA (undang-undang Amerika yang mewajibkan pendaftaran setiap pihak yang bekerja untuk pemerintah atau pihak asing, dengan tujuan transparansi dan mengungkap aktivitas lobi serta propaganda), dan sebagian lainnya terdaftar secara resmi untuk mengoordinasikan konten serta memengaruhi media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"986\" data-end=\"1362\">Selain itu, Israel melakukan tekanan langsung pada platform seperti Facebook dan Twitter untuk menghapus konten yang menentangnya, dalam bentuk pertukaran pengaruh politik lebih daripada kontrak finansial. Di ranah media populer, direkrut pula para influencer dari Instagram dan TikTok untuk menyebarkan narasi “bantuan kemanusiaan” alih-alih “penghancuran lewat kelaparan”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1364\" data-end=\"1751\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Aliansi-aliansi ini, baik yang terbuka maupun tersembunyi, menjadikan kesepakatan Google yang terbaru sebagai kelanjutan alami dari strategi Israel yang berkelanjutan. Namun, setiap kali hal itu terungkap, selalu berada di bawah sorotan opini publik dunia. Maka, apakah Israel bisa membeli narasi, ataukah fakta lapangan akan tetap lebih kuat daripada propaganda, seberapa pun luasnya?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"440\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"191\">Reputasi Lebih Berharga daripada Uang: Apakah Google Akan Kehilangannya?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"440\">Sejak terungkapnya kontrak iklan antara Israel dan Google senilai 45 juta dolar, muncul pertanyaan tentang nasibnya: apakah perusahaan akan menyelesaikannya hingga akhir, atau mundur di bawah tekanan opini publik dan kelompok hak asasi manusia?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"442\" data-end=\"914\">Hingga September 2025, Google memilih bungkam, hanya mengeluarkan pernyataan umum tentang “kebijakan iklan”. Sementara itu, para pengkritiknya menilai bahwa kelanjutan kampanye ini menjadikannya turut serta dalam menutupi kelaparan di Gaza. Sebaliknya, protes di depan kantor-kantornya semakin meningkat dan seruan kelompok hak asasi manusia untuk membatalkan kesepakatan kian banyak, dengan tanda-tanda boikot publik yang makin meluas, terutama di dunia Arab dan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"916\" data-end=\"1308\">Secara hukum, belum ada gugatan langsung yang diajukan, tetapi kemungkinan adanya tuntutan tetap terbuka melalui para pemegang saham, mekanisme Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), atau bahkan melalui sidang dengar pendapat di Kongres, di samping diskusi internasional tentang tanggung jawab perusahaan dalam konflik, mirip dengan pengadilan terhadap media di Rwanda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1310\" data-end=\"1709\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Ironisnya, terungkapnya kontrak ini berasal dari catatan transparansi iklan milik Google sendiri, yang membuat alat transparansi berubah menjadi alat pengungkapan. Pada akhirnya, nasib kontrak ini bergantung pada sejauh mana tekanan meningkat, yang bisa memaksa Google untuk mundur, sehingga kasus ini tetap menjadi contoh mencolok tentang pertemuan antara keuntungan dan moralitas di masa perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</span></strong></p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang (3)','','inherit','closed','closed','','1146-revision-v1','','','2025-09-24 01:56:07','2025-09-24 01:56:07','',1146,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1147',0,'revision','',0),
(1148,1,'2025-09-24 01:56:28','2025-09-24 01:56:28','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"135\" data-end=\"200\"><strong data-start=\"135\" data-end=\"198\">Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perangnya yang Gila? (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"202\" data-end=\"225\">Oleh : Dr. Mahmoud Al-Hanafi (Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a> </em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"187\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"185\">Ketiga: Apakah dengan kontrak ini Israel memenangkan perang media?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"189\" data-end=\"460\">Salah satu pertanyaan penting adalah apakah kampanye propaganda ini telah mencapai tujuan komunikasinya, atau justru fakta bahwa Israel terpaksa mengeluarkan puluhan juta untuk propaganda hanyalah bukti bahwa ia sedang kalah dalam “perang media” terkait narasi konflik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"462\" data-end=\"800\">Pendorong di balik peluncuran kampanye masif semacam ini adalah meningkatnya kecaman global dan publik selama perang di Gaza antara 2023 dan 2025; layar televisi dan platform media sosial menayangkan gambar kehancuran, korban serangan, dan blokade, sehingga menempatkan pemerintah Israel dalam posisi yang sangat terpojok di mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"802\" data-end=\"1107\">Bahkan sebagian pejabat dan pendukungnya mengakui bahwa reputasi internasional Israel berada di titik terendah. Perdana menteri sendiri mengakui bahwa Israel “kalah dalam perang media”, meskipun ia mencoba meredakan dengan mengatakan bahwa kemenangan di medan tempur akan membawa kemenangan dalam citra.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1109\" data-end=\"1326\">Pengakuan ini menunjukkan bahwa para pengambil keputusan Israel menyadari hilangnya kendali atas narasi global, dan terpaksa menuangkan dana besar ke media sebagai taruhan terlambat untuk mengubah arah opini publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1328\" data-end=\"1730\">Namun hasil kampanye tidak sesuai harapan. Upaya menyangkal adanya kelaparan ditanggapi dengan ejekan dan bantahan oleh jurnalis serta organisasi kemanusiaan. Bahkan, sebagian pejabat PBB menuduh Israel secara terang-terangan membeli iklan Google untuk menghalangi donasi kepada UNRWA dengan cara merusak reputasinya, dan menganggap hal itu sebagai perang informasi yang mengancam nyawa para pekerja.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1143\" align=\"aligncenter\" width=\"1024\"]<img class=\"size-full wp-image-1143\" src=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/57208ed0-fd95-11ee-a927-47d95e36676b.jpg.webp\" alt=\"Pekerja Google ikut serta dalam protes menentang kontrak yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Israel.\" width=\"1024\" height=\"575\" /> Pekerja Google ikut serta dalam protes menentang kontrak yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah Israel.[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1732\" data-end=\"2106\">Tuduhan-tuduhan ini sendiri berubah menjadi bahan pemberitaan. Alih-alih menutupi disinformasi, kampanye itu justru menyorotinya. Transparansi iklan di Google dan media sosial memungkinkan jurnalis melacak sumbernya dan mengungkap pihak Israel yang berada di baliknya, sehingga menggagalkan elemen penyamaran atau “topeng kemanusiaan” yang ingin dipakai kampanye tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2108\" data-end=\"2646\">Hal ini bertepatan dengan gerakan rakyat global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mendukung warga sipil Gaza. Jutaan demonstran turun ke jalan di ibu kota dan kota-kota besar mengecam agresi dan menuntut pemerintah mereka untuk bertindak. Penyebaran luas adegan penderitaan melalui media sosial membentuk benteng yang kuat melawan propaganda berbayar. Bahkan jika pesan Israel mencapai jutaan orang lewat iklan Google dan YouTube, ia tetap berhadapan dengan miliaran tayangan konten populer pro-Gaza yang beredar secara gratis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2648\" data-end=\"2808\">Kekuatan gambar dan pengalaman lapangan yang dibagikan antarorang jauh lebih berperan dalam membentuk kesadaran publik daripada kampanye terorganisir apa pun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2810\" data-end=\"3046\">Meski begitu, kampanye ini tidak sepenuhnya tanpa dampak. Ia menemukan gema terbatas di sebagian kalangan Barat yang masih terpengaruh oleh wacana “mendustakan narasi Palestina”, terutama ketika pesan itu datang melalui saluran resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3048\" data-end=\"3366\">Beberapa media tradisional juga menyerap sebagian pesan dan menyebarkannya tanpa verifikasi. Di tingkat domestik, kampanye ini memberi suntikan ketenangan kepada masyarakat Israel sendiri, dengan dijadikan bukti bahwa pemerintah “menjelaskan posisinya” kepada dunia, yang pada gilirannya meningkatkan moral internal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3368\" data-end=\"3574\">Bahkan, kampanye itu bisa saja dimanfaatkan di kemudian hari dalam pembelaan hukum, dengan klaim bahwa Israel tidak sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata, meskipun dunia luar tetap penuh keraguan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3576\" data-end=\"3871\">Namun gambaran yang lebih luas tetap jelas: Israel tidak berhasil memenangkan perang media meskipun dengan pengeluaran besar. Di Amerika Serikat sendiri — sekutu terdekatnya — jajak pendapat menunjukkan perubahan bertahap, terutama di kalangan muda, menuju kritik terhadap tindakannya di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3873\" data-end=\"4241\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bahkan rekaman penyerangan terhadap demonstran pro-Palestina di kota-kota Amerika menambah simpati pada isu Palestina. Dengan demikian, jelas bahwa kerusakan pada citra Israel melampaui apa yang dapat ditutupi oleh sebuah kampanye iklan, dan kesepakatan dengan Google justru berubah menjadi bukti atas krisis propaganda Israel alih-alih menjadi jalan keluar darinya.</p>\r\n\r\n<h3 data-start=\"115\" data-end=\"836\"><strong data-start=\"115\" data-end=\"167\">Dimensi Etis dan Tanggung Jawab Perusahaan Besar</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"115\" data-end=\"836\">Kontrak Google dengan Israel menimbulkan persoalan mendasar: apakah pantas sebuah perusahaan global menjalin hubungan komersial dengan pemerintah yang dituduh melakukan kejahatan perang dan genosida? Membiarkan warga sipil kelaparan dan melakukan pengeboman sembarangan dilarang dalam hukum humaniter internasional, dan bekerja sama dengan pihak yang dituduh melakukan hal tersebut menimbulkan dugaan keterlibatan. Menurut Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan melakukan uji tuntas guna menghindari keterlibatan dalam pelanggaran, sesuatu yang diabaikan oleh Google.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"838\" data-end=\"1361\">Selain itu, tindakannya meruntuhkan klaim netralitas politik dan memperlihatkan keberpihakan yang dibayar, terutama bila kita bayangkan kecil kemungkinan Google menerima kampanye tandingan dari pihak Palestina. Di era ketika investasi bertanggung jawab serta standar lingkungan dan tata kelola (ESG) dikedepankan, Google berisiko menghadapi boikot dari investor serta tekanan dari kelompok hak asasi manusia, mengingatkan pada sikap perusahaan-perusahaan yang dulu menarik diri dari rezim represif seperti Afrika Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1363\" data-end=\"1556\">Reputasi, sebagai modal utama perusahaan, bisa menjadi kerugian terbesar bagi Google, sehingga kesepakatan ini tetap menjadi saksi nyata atas benturan antara kepentingan pasar dan suara hati.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/2025/09/24/bagaimana-google-membantu-israel-dalam-perang-3/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a></p>\r\n<p data-start=\"1435\" data-end=\"2026\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Bagaimana Google Membantu Israel dalam Perang (2)','','inherit','closed','closed','','1141-revision-v1','','','2025-09-24 01:56:28','2025-09-24 01:56:28','',1141,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1148',0,'revision','',0),
(1149,1,'2025-09-24 02:24:46','2025-09-24 02:24:46','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"201\" data-end=\"271\"><strong data-start=\"201\" data-end=\"269\">Drone Menyerang Kapal-Kapal Global Sumud Flotilla di Laut Tengah</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Drone Menyerang Kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla, demikian laporan dari Reporter al Jazeera</em></p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 24 September 2025</a> - Reporter Al Jazeera melaporkan pada Rabu dini hari bahwa sedikitnya 10 kapal dari Global Sumud Flotilla untuk memecah blokade Jalur Gaza menjadi sasaran serangan drone. Terdengar pula suara ledakan, namun belum dapat dipastikan sejauh mana kerusakan yang menimpa kapal-kapal tersebut atau adanya korban manusia.\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"588\" data-end=\"940\">Sementara itu, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Palestina, Francesca Albanese, mengatakan bahwa tujuh serangan drone menargetkan kapal-kapal Global Sumud Flotilla di Laut Tengah, setelah 15 drone terbang di atas sejumlah kapal flotilla yang menuju Gaza untuk memecah blokade Israel yang terus berlangsung atas wilayah Palestina tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"942\" data-end=\"1092\">Albanese menuntut agar segera diberikan perlindungan kepada kapal-kapal Global Sumud Flotilla, mengingat serangan yang berulang kali menimpa mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1094\" data-end=\"1394\">Komite pengawas penyelenggaraan Global Sumud Flotilla melalui platform media sosialnya menyatakan bahwa telah terdeteksi 13 ledakan dan gangguan luas pada komunikasi di atas kapal-kapal flotilla. Komite itu menambahkan bahwa benda-benda tak dikenal dijatuhkan ke 10 kapal dan menyebabkan kerusakan.</p>\r\n[video width=\"640\" height=\"308\" mp4=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/serangankekapalflotilla.mp4\"][/video]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1396\" data-end=\"1652\">Komite tersebut menegaskan bahwa Israel sedang melancarkan kampanye disinformasi untuk membenarkan kemungkinan serangan militer, dan menganggap bahwa setiap serangan terhadap konvoi kemanusiaan adalah kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1654\" data-end=\"1844\">Sebelumnya, reporter Al Jazeera dari salah satu kapal Global Sumud Flotilla melaporkan bahwa drone menjatuhkan zat tak dikenal berbau mesiu di atas sejumlah kapal tanpa menimbulkan korban.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1846\" data-end=\"2155\">Ini bukan pertama kalinya drone terbang di atas kapal flotilla. Reporter Al Jazeera dua hari lalu melaporkan adanya penerbangan ulang drone pengintai di atas sejumlah kapal Global Sumud Flotilla untuk memecah blokade Jalur Gaza yang menghadapi genosida Israel yang terus berlangsung sejak sekitar dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2157\" data-end=\"2363\">Sebelumnya Global Sumud Flotilla telah mengumumkan bahwa kapal-kapalnya di Laut Tengah menjadi sasaran serangan drone pada tanggal 8 dan 9 bulan ini, tanpa ada laporan kerusakan material atau korban jiwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2365\" data-end=\"2544\">Dua hari lalu Israel mengancam Global Sumud Flotilla akan mencegahnya memasuki apa yang disebut sebagai zona pertempuran dan melanggar blokade yang diberlakukan atas Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2546\" data-end=\"2880\">Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan pada Senin mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan mengizinkan kapal-kapal memasuki zona pertempuran aktif dan tidak akan membiarkan blokade laut yang disebutnya “legal” ditembus, sambil menuduh Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengorganisir perjalanan flotilla itu untuk kepentingannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2882\" data-end=\"3013\">Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa kapal-kapal bisa berlabuh di Pelabuhan Ashkelon, di mana bantuan dapat dipindahkan ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3015\" data-end=\"3239\">Global Sumud Flotilla, yang terdiri atas pekerja kemanusiaan, dokter, seniman, dan aktivis dari 44 negara, menurut situs resminya, berlayar menuju Gaza awal bulan ini dari Tunisia setelah mengalami penundaan berulang kali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3241\" data-end=\"3406\">Flotilla itu berupaya membuka jalur kemanusiaan ke Gaza dan memecah blokade atas wilayah Palestina yang berada di bawah genosida Israel selama lebih dari 23 bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3408\" data-end=\"3615\">Penyelenggara flotilla pada Senin menegaskan hak mereka untuk mengirimkan bantuan ke Jalur Gaza yang diblokade dan melindungi para relawan, sesuai dengan prinsip hukum internasional dan prinsip perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3617\" data-end=\"3736\">Israel sebelumnya telah menggagalkan dua upaya para aktivis untuk mencapai Gaza melalui laut pada Juni dan Juli lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3738\" data-end=\"3898\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Keberangkatan Global Sumud Flotilla sendiri sempat tertunda beberapa kali karena alasan keamanan, keterlambatan persiapan sebagian kapal, serta kondisi cuaca.</p>\r\n<p data-start=\"3738\" data-end=\"3898\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Drone Menyerang Kapal Global Sumud Flotilla di Laut Tengah','','publish','open','open','','drone-menyerang-kapal-global-sumud-flotilla-di-laut-tengah','','','2025-09-24 02:25:17','2025-09-24 02:25:17','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1149',0,'post','',0),
(1150,1,'2025-09-24 02:20:25','2025-09-24 02:20:25','Global Sumud Flotilla sebelumnya telah mengumumkan bahwa kapal-kapalnya di Laut Tengah menjadi sasaran serangan drone (Reuters–Arsip).','global_sumud_flotilla','Global Sumud Flotilla sebelumnya telah mengumumkan bahwa kapal-kapalnya di Laut Tengah menjadi sasaran serangan drone (Reuters–Arsip).','inherit','open','closed','','global_sumud_flotilla','','','2025-09-24 02:20:40','2025-09-24 02:20:40','',1149,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/global_sumud_flotilla.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1151,1,'2025-09-24 02:23:09','2025-09-24 02:23:09','','serangankekapalflotilla','','inherit','open','closed','','serangankekapalflotilla','','','2025-09-24 02:23:09','2025-09-24 02:23:09','',1149,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/serangankekapalflotilla.mp4',0,'attachment','video/mp4',0),
(1152,1,'2025-09-24 02:24:09','2025-09-24 02:24:09','Serangan ke salah satu kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla terekam dan tersebat di X','global_sumud_flotilla (1)','Serangan ke salah satu kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla terekam dan tersebat di X','inherit','open','closed','','global_sumud_flotilla-1','','','2025-09-24 02:24:41','2025-09-24 02:24:41','',1149,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/global_sumud_flotilla-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1153,1,'2025-09-24 02:24:46','2025-09-24 02:24:46','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"201\" data-end=\"271\"><strong data-start=\"201\" data-end=\"269\">Drone Menyerang Kapal-Kapal Global Sumud Flotilla di Laut Tengah</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Drone Menyerang Kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla, demikian laporan dari Reporter al Jazeera</em></p>\r\nrezaervani.com - 24 September 2025 - Reporter Al Jazeera melaporkan pada Rabu dini hari bahwa sedikitnya 10 kapal dari Global Sumud Flotilla untuk memecah blokade Jalur Gaza menjadi sasaran serangan drone. Terdengar pula suara ledakan, namun belum dapat dipastikan sejauh mana kerusakan yang menimpa kapal-kapal tersebut atau adanya korban manusia.\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"588\" data-end=\"940\">Sementara itu, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Palestina, Francesca Albanese, mengatakan bahwa tujuh serangan drone menargetkan kapal-kapal Global Sumud Flotilla di Laut Tengah, setelah 15 drone terbang di atas sejumlah kapal flotilla yang menuju Gaza untuk memecah blokade Israel yang terus berlangsung atas wilayah Palestina tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"942\" data-end=\"1092\">Albanese menuntut agar segera diberikan perlindungan kepada kapal-kapal Global Sumud Flotilla, mengingat serangan yang berulang kali menimpa mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1094\" data-end=\"1394\">Komite pengawas penyelenggaraan Global Sumud Flotilla melalui platform media sosialnya menyatakan bahwa telah terdeteksi 13 ledakan dan gangguan luas pada komunikasi di atas kapal-kapal flotilla. Komite itu menambahkan bahwa benda-benda tak dikenal dijatuhkan ke 10 kapal dan menyebabkan kerusakan.</p>\r\n[video width=\"640\" height=\"308\" mp4=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/serangankekapalflotilla.mp4\"][/video]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1396\" data-end=\"1652\">Komite tersebut menegaskan bahwa Israel sedang melancarkan kampanye disinformasi untuk membenarkan kemungkinan serangan militer, dan menganggap bahwa setiap serangan terhadap konvoi kemanusiaan adalah kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1654\" data-end=\"1844\">Sebelumnya, reporter Al Jazeera dari salah satu kapal Global Sumud Flotilla melaporkan bahwa drone menjatuhkan zat tak dikenal berbau mesiu di atas sejumlah kapal tanpa menimbulkan korban.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1846\" data-end=\"2155\">Ini bukan pertama kalinya drone terbang di atas kapal flotilla. Reporter Al Jazeera dua hari lalu melaporkan adanya penerbangan ulang drone pengintai di atas sejumlah kapal Global Sumud Flotilla untuk memecah blokade Jalur Gaza yang menghadapi genosida Israel yang terus berlangsung sejak sekitar dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2157\" data-end=\"2363\">Sebelumnya Global Sumud Flotilla telah mengumumkan bahwa kapal-kapalnya di Laut Tengah menjadi sasaran serangan drone pada tanggal 8 dan 9 bulan ini, tanpa ada laporan kerusakan material atau korban jiwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2365\" data-end=\"2544\">Dua hari lalu Israel mengancam Global Sumud Flotilla akan mencegahnya memasuki apa yang disebut sebagai zona pertempuran dan melanggar blokade yang diberlakukan atas Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2546\" data-end=\"2880\">Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan pada Senin mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan mengizinkan kapal-kapal memasuki zona pertempuran aktif dan tidak akan membiarkan blokade laut yang disebutnya “legal” ditembus, sambil menuduh Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengorganisir perjalanan flotilla itu untuk kepentingannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2882\" data-end=\"3013\">Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa kapal-kapal bisa berlabuh di Pelabuhan Ashkelon, di mana bantuan dapat dipindahkan ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3015\" data-end=\"3239\">Global Sumud Flotilla, yang terdiri atas pekerja kemanusiaan, dokter, seniman, dan aktivis dari 44 negara, menurut situs resminya, berlayar menuju Gaza awal bulan ini dari Tunisia setelah mengalami penundaan berulang kali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3241\" data-end=\"3406\">Flotilla itu berupaya membuka jalur kemanusiaan ke Gaza dan memecah blokade atas wilayah Palestina yang berada di bawah genosida Israel selama lebih dari 23 bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3408\" data-end=\"3615\">Penyelenggara flotilla pada Senin menegaskan hak mereka untuk mengirimkan bantuan ke Jalur Gaza yang diblokade dan melindungi para relawan, sesuai dengan prinsip hukum internasional dan prinsip perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3617\" data-end=\"3736\">Israel sebelumnya telah menggagalkan dua upaya para aktivis untuk mencapai Gaza melalui laut pada Juni dan Juli lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3738\" data-end=\"3898\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Keberangkatan Global Sumud Flotilla sendiri sempat tertunda beberapa kali karena alasan keamanan, keterlambatan persiapan sebagian kapal, serta kondisi cuaca.</p>\r\n<p data-start=\"3738\" data-end=\"3898\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Drone Menyerang Kapal Global Sumud Flotilla di Laut Tengah','','inherit','closed','closed','','1149-revision-v1','','','2025-09-24 02:24:46','2025-09-24 02:24:46','',1149,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1153',0,'revision','',0),
(1154,1,'2025-09-24 02:25:17','2025-09-24 02:25:17','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"201\" data-end=\"271\"><strong data-start=\"201\" data-end=\"269\">Drone Menyerang Kapal-Kapal Global Sumud Flotilla di Laut Tengah</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Drone Menyerang Kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla, demikian laporan dari Reporter al Jazeera</em></p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 24 September 2025</a> - Reporter Al Jazeera melaporkan pada Rabu dini hari bahwa sedikitnya 10 kapal dari Global Sumud Flotilla untuk memecah blokade Jalur Gaza menjadi sasaran serangan drone. Terdengar pula suara ledakan, namun belum dapat dipastikan sejauh mana kerusakan yang menimpa kapal-kapal tersebut atau adanya korban manusia.\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"588\" data-end=\"940\">Sementara itu, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Palestina, Francesca Albanese, mengatakan bahwa tujuh serangan drone menargetkan kapal-kapal Global Sumud Flotilla di Laut Tengah, setelah 15 drone terbang di atas sejumlah kapal flotilla yang menuju Gaza untuk memecah blokade Israel yang terus berlangsung atas wilayah Palestina tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"942\" data-end=\"1092\">Albanese menuntut agar segera diberikan perlindungan kepada kapal-kapal Global Sumud Flotilla, mengingat serangan yang berulang kali menimpa mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1094\" data-end=\"1394\">Komite pengawas penyelenggaraan Global Sumud Flotilla melalui platform media sosialnya menyatakan bahwa telah terdeteksi 13 ledakan dan gangguan luas pada komunikasi di atas kapal-kapal flotilla. Komite itu menambahkan bahwa benda-benda tak dikenal dijatuhkan ke 10 kapal dan menyebabkan kerusakan.</p>\r\n[video width=\"640\" height=\"308\" mp4=\"https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/serangankekapalflotilla.mp4\"][/video]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1396\" data-end=\"1652\">Komite tersebut menegaskan bahwa Israel sedang melancarkan kampanye disinformasi untuk membenarkan kemungkinan serangan militer, dan menganggap bahwa setiap serangan terhadap konvoi kemanusiaan adalah kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1654\" data-end=\"1844\">Sebelumnya, reporter Al Jazeera dari salah satu kapal Global Sumud Flotilla melaporkan bahwa drone menjatuhkan zat tak dikenal berbau mesiu di atas sejumlah kapal tanpa menimbulkan korban.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1846\" data-end=\"2155\">Ini bukan pertama kalinya drone terbang di atas kapal flotilla. Reporter Al Jazeera dua hari lalu melaporkan adanya penerbangan ulang drone pengintai di atas sejumlah kapal Global Sumud Flotilla untuk memecah blokade Jalur Gaza yang menghadapi genosida Israel yang terus berlangsung sejak sekitar dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2157\" data-end=\"2363\">Sebelumnya Global Sumud Flotilla telah mengumumkan bahwa kapal-kapalnya di Laut Tengah menjadi sasaran serangan drone pada tanggal 8 dan 9 bulan ini, tanpa ada laporan kerusakan material atau korban jiwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2365\" data-end=\"2544\">Dua hari lalu Israel mengancam Global Sumud Flotilla akan mencegahnya memasuki apa yang disebut sebagai zona pertempuran dan melanggar blokade yang diberlakukan atas Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2546\" data-end=\"2880\">Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan pada Senin mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan mengizinkan kapal-kapal memasuki zona pertempuran aktif dan tidak akan membiarkan blokade laut yang disebutnya “legal” ditembus, sambil menuduh Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengorganisir perjalanan flotilla itu untuk kepentingannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2882\" data-end=\"3013\">Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa kapal-kapal bisa berlabuh di Pelabuhan Ashkelon, di mana bantuan dapat dipindahkan ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3015\" data-end=\"3239\">Global Sumud Flotilla, yang terdiri atas pekerja kemanusiaan, dokter, seniman, dan aktivis dari 44 negara, menurut situs resminya, berlayar menuju Gaza awal bulan ini dari Tunisia setelah mengalami penundaan berulang kali.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3241\" data-end=\"3406\">Flotilla itu berupaya membuka jalur kemanusiaan ke Gaza dan memecah blokade atas wilayah Palestina yang berada di bawah genosida Israel selama lebih dari 23 bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3408\" data-end=\"3615\">Penyelenggara flotilla pada Senin menegaskan hak mereka untuk mengirimkan bantuan ke Jalur Gaza yang diblokade dan melindungi para relawan, sesuai dengan prinsip hukum internasional dan prinsip perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3617\" data-end=\"3736\">Israel sebelumnya telah menggagalkan dua upaya para aktivis untuk mencapai Gaza melalui laut pada Juni dan Juli lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3738\" data-end=\"3898\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Keberangkatan Global Sumud Flotilla sendiri sempat tertunda beberapa kali karena alasan keamanan, keterlambatan persiapan sebagian kapal, serta kondisi cuaca.</p>\r\n<p data-start=\"3738\" data-end=\"3898\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Drone Menyerang Kapal Global Sumud Flotilla di Laut Tengah','','inherit','closed','closed','','1149-revision-v1','','','2025-09-24 02:25:17','2025-09-24 02:25:17','',1149,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1154',0,'revision','',0),
(1159,1,'2025-09-24 08:10:02','2025-09-24 08:10:02','Israel Khawatir dengan Meningkatnya Kehadiran Militer Mesir di Sinai (Tentara Mesir)','mesir_vs_israel','Israel Khawatir dengan Meningkatnya Kehadiran Militer Mesir di Sinai (Tentara Mesir)','inherit','open','closed','','mesir_vs_israel','','','2025-09-24 08:10:08','2025-09-24 08:10:08','',0,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/mesir_vs_israel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1161,1,'2025-09-24 08:39:32','2025-09-24 08:39:32','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"50\">Membedah Pidato Prabowo di PBB tentang Palestina</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat (Direktur Indonesia-MENA CELIOS) *)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Membedah Pidato Prabowo di PBB tentang Palestina ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"52\" data-end=\"403\">Ketika Presiden Indonesia Prabowo Subianto berdiri di hadapan para pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin, suaranya membawa beban sejarah. Ia mengecam pembunuhan warga sipil di Gaza, berjanji memberikan dukungan kemanusiaan, dan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara. Ruangan itu pun memberinya tepuk tangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"405\" data-end=\"597\">Namun di balik irama pidatonya yang berwibawa, terdengar gema dari sebuah seruan lama — sebuah ungkapan yang begitu sering diulang di gedung itu hingga berisiko menjadi ritual, bukan solusi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"599\" data-end=\"1089\">Selama puluhan tahun, para pemimpin dunia menyerukan “solusi dua negara” sebagai akhir tak terelakkan dari konflik Israel-Palestina. Itu adalah mantra diplomasi yang menenangkan, seimbang, dan terus didaur ulang. Tetapi di lapangan, syarat-syarat bagi solusi itu hampir hilang. Permukiman yang terus berkembang, pengepungan Gaza, keterpecahan kehidupan Palestina, dan menguatnya pendudukan membuat visi dua negara berdaulat berdampingan tidak hanya jauh, bahkan bisa dibilang sudah usang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1091\" data-end=\"1523\">Ketegasan Prabowo bahwa “hanya solusi dua negara yang bisa membawa perdamaian” terdengar bukan sebagai pernyataan berani, melainkan gema dari masa lalu. Memang, keteguhan Indonesia pada poin ini punya nilai simbolis. Itu menandakan bahwa demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia tidak akan meninggalkan Palestina. Tetapi simbol saja tidak akan menghentikan bom di Gaza, atau menghentikan aneksasi perlahan di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1525\" data-end=\"2166\">Perbedaan muncul ketika Prabowo berjanji akan mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB. Latar belakang militernya memberi kredibilitas pada janji itu, memberikan sisi praktis pada retorikanya. Dalam krisis yang ditandai kelaparan, pengungsian, dan banyaknya korban sipil, komitmen semacam itu punya bobot. Tetapi, pada hakikatnya, itu hanya solusi sementara. Konvoi kemanusiaan tidak bisa menggantikan penyelesaian politik, dan pasukan berseragam biru tidak bisa mengatasi ketidakadilan struktural. Paling jauh, langkah-langkah ini hanya meringankan penderitaan sesaat sambil membiarkan akar konflik tetap tak terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2168\" data-end=\"2580\">Ketegangan yang sama terlihat dalam pujian Prabowo terhadap pemerintah Barat yang baru-baru ini mengakui Negara Palestina. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal disebut khusus untuk diberi tepuk tangan. Di permukaan, pengakuan ini adalah keuntungan diplomatik: memperkuat posisi hukum Palestina, memperluas legitimasi internasionalnya, dan memberi tekanan pada Israel untuk mengakui pihak lawannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2582\" data-end=\"3204\">Namun pengakuan tanpa akuntabilitas berisiko menjadi sekadar gestur kosong. Palestina sangat paham bahwa pernyataan di atas kertas tidak akan membongkar pos pemeriksaan, tidak membuka blokade perbatasan, atau menghidupkan kembali nyawa yang hilang di Gaza. Risikonya, ibu kota-ibu kota Barat menggunakan pengakuan itu sebagai tameng — cara untuk meredam kemarahan publik tanpa mengubah kebijakan yang menopang impunitas Israel. Lebih mudah mengatakan “kami mengakui Palestina” daripada menghentikan penjualan senjata ke Israel, meninjau perjanjian dagang, atau mendukung kasus Palestina di Mahkamah Pidana Internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3206\" data-end=\"3555\">Di sinilah pidato Prabowo kurang tegas. Ia mengecam penderitaan sipil tetapi tidak menyebut tanggung jawab Israel atas apa yang kini secara terbuka disebut para ahli hukum internasional sebagai genosida. Ia memuji pengakuan simbolis tetapi tidak menuntut adanya mekanisme akuntabilitas. Tanpa keadilan, pengakuan hanyalah hiasan diplomatik belaka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3557\" data-end=\"4042\">Namun tidak adil jika mengabaikan intervensinya begitu saja. Peran Indonesia dalam “kelompok inti” yang mendorong pengakuan Palestina di PBB tidak sepele. Setiap pengakuan, meski simbolis, menambah kekuatan tawar internasional Palestina. Itu membantu menggeser narasi dari konflik “dua pihak” menjadi konflik antara rakyat yang diduduki dan kekuatan pendudukan. Seiring waktu, akumulasi modal simbolis ini bisa menjadi alat bagi Palestina untuk memperjuangkan haknya di forum global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4044\" data-end=\"4350\">Masalahnya bukan pada pengakuan itu sendiri, melainkan pengakuan yang tidak disertai konsekuensi. Ujian sebenarnya ada pada apakah itu dibarengi sanksi terhadap produk permukiman, pembatasan transfer senjata, atau dukungan pada kasus hukum melawan pejabat Israel. Pidato Prabowo tidak menutup jurang ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4352\" data-end=\"4786\">Meski begitu, patut diakui, sang presiden menekankan urgensi moral momen ini. Ia mengingatkan audiens bahwa kredibilitas PBB sendiri yang dipertaruhkan. Jika sistem internasional tidak mampu menghentikan genosida yang terjadi di bawah pengawasannya, janji “tidak akan terulang lagi” terdengar hampa. Kerangka itu penting, karena menempatkan Palestina bukan hanya sebagai isu regional, melainkan ujian bagi integritas tatanan global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4788\" data-end=\"5271\">Namun pada akhirnya, tepuk tangan yang menyambut pidato Prabowo mungkin lebih mencerminkan dahaga dunia akan kata-kata yang familiar di tengah gambar-gambar yang tak tertahankan, ketimbang substansi pidatonya. Bicara tentang “dua negara” memberi rasa aman, mengirim bantuan menunjukkan rasa iba, mengakui Palestina seakan menegakkan keadilan. Tetapi tak satu pun dari langkah-langkah itu sendirian akan mengubah kenyataan sehari-hari berupa perampasan, pengepungan, dan pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5273\" data-end=\"5781\">Yang dituntut rakyat Palestina — dan yang dituntut keadilan — adalah akuntabilitas. Pengakuan harus dibarengi dengan sanksi atas pelanggaran yang terus berlangsung. Bantuan kemanusiaan harus disertai tekanan politik berkelanjutan. Dan satu-satunya horizon yang berkelanjutan adalah satu negara, tempat Palestina dan Yahudi hidup setara di bawah satu hukum, dengan hak, keamanan, dan kedaulatan yang terjamin. Selain itu hanya akan memperpanjang siklus pemisahan, perampasan, dan janji-janji yang diingkari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5783\" data-end=\"6072\">Presiden Prabowo telah mengingatkan dunia bahwa Indonesia berdiri bersama Palestina. Untuk itu, ia pantas mendapat penghargaan. Namun solidaritas yang hanya diukur dari pidato dan pengakuan berisiko menjadi ritual penghiburan bagi yang berkuasa, bukan alat perubahan bagi yang tertindas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6074\" data-end=\"6410\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Jika Prabowo ingin kata-katanya di PBB lebih dari sekadar catatan kaki diplomatik, Indonesia harus mendorong percakapan melampaui pengakuan dan simbolisme — menuju akuntabilitas, keadilan, dan penghentian impunitas. Tanpa itu, Palestina tetap terjebak dalam siklus yang sama: dipuji di aula diplomasi, ditinggalkan di reruntuhan Gaza.</p>\r\n<p data-start=\"6074\" data-end=\"6410\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6074\" data-end=\"6410\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Tentang Penulis :</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6074\" data-end=\"6410\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><em>Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat adalah Direktur Indonesia-MENA Desk di Centre for Economic and Law Studies (CELIOS) di Jakarta serta Peneliti Afiliasi di Middle East Institute, National University of Singapore. Ia menghabiskan lebih dari satu dekade tinggal dan melakukan perjalanan di berbagai negara Timur Tengah, meraih gelar B.A. di bidang Hubungan Internasional dari Qatar University. Setelah itu, ia menyelesaikan studi M.A. di bidang Politik Internasional dan Ph.D. di bidang Politik di University of Manchester.</em></p>','Membedah Pidato Prabowo di PBB tentang Palestina','','publish','open','open','','membedah-pidato-prabowo-di-pbb-tentang-palestina','','','2025-09-24 08:45:07','2025-09-24 08:45:07','',0,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1161',0,'post','',0),
(1162,1,'2025-09-24 08:39:23','2025-09-24 08:39:23','','prabowo_di_PBB','','inherit','open','closed','','prabowo_di_pbb','','','2025-09-24 08:39:23','2025-09-24 08:39:23','',1161,'https://rezaervani.com/palestina/wp-content/uploads/2025/09/prabowo_di_PBB.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1163,1,'2025-09-24 08:39:32','2025-09-24 08:39:32','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"50\">Membedah Pidato Prabowo di PBB tentang Palestina</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat (Direktur Indonesia-MENA CELIOS)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Membedah Pidato Prabowo di PBB tentang Palestina ini masuk dalam Kategori Analisa</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"52\" data-end=\"403\">Ketika Presiden Indonesia Prabowo Subianto berdiri di hadapan para pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin, suaranya membawa beban sejarah. Ia mengecam pembunuhan warga sipil di Gaza, berjanji memberikan dukungan kemanusiaan, dan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara. Ruangan itu pun memberinya tepuk tangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"405\" data-end=\"597\">Namun di balik irama pidatonya yang berwibawa, terdengar gema dari sebuah seruan lama — sebuah ungkapan yang begitu sering diulang di gedung itu hingga berisiko menjadi ritual, bukan solusi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"599\" data-end=\"1089\">Selama puluhan tahun, para pemimpin dunia menyerukan “solusi dua negara” sebagai akhir tak terelakkan dari konflik Israel-Palestina. Itu adalah mantra diplomasi yang menenangkan, seimbang, dan terus didaur ulang. Tetapi di lapangan, syarat-syarat bagi solusi itu hampir hilang. Permukiman yang terus berkembang, pengepungan Gaza, keterpecahan kehidupan Palestina, dan menguatnya pendudukan membuat visi dua negara berdaulat berdampingan tidak hanya jauh, bahkan bisa dibilang sudah usang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1091\" data-end=\"1523\">Ketegasan Prabowo bahwa “hanya solusi dua negara yang bisa membawa perdamaian” terdengar bukan sebagai pernyataan berani, melainkan gema dari masa lalu. Memang, keteguhan Indonesia pada poin ini punya nilai simbolis. Itu menandakan bahwa demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia tidak akan meninggalkan Palestina. Tetapi simbol saja tidak akan menghentikan bom di Gaza, atau menghentikan aneksasi perlahan di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1525\" data-end=\"2166\">Perbedaan muncul ketika Prabowo berjanji akan mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB. Latar belakang militernya memberi kredibilitas pada janji itu, memberikan sisi praktis pada retorikanya. Dalam krisis yang ditandai kelaparan, pengungsian, dan banyaknya korban sipil, komitmen semacam itu punya bobot. Tetapi, pada hakikatnya, itu hanya solusi sementara. Konvoi kemanusiaan tidak bisa menggantikan penyelesaian politik, dan pasukan berseragam biru tidak bisa mengatasi ketidakadilan struktural. Paling jauh, langkah-langkah ini hanya meringankan penderitaan sesaat sambil membiarkan akar konflik tetap tak terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2168\" data-end=\"2580\">Ketegangan yang sama terlihat dalam pujian Prabowo terhadap pemerintah Barat yang baru-baru ini mengakui Negara Palestina. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal disebut khusus untuk diberi tepuk tangan. Di permukaan, pengakuan ini adalah keuntungan diplomatik: memperkuat posisi hukum Palestina, memperluas legitimasi internasionalnya, dan memberi tekanan pada Israel untuk mengakui pihak lawannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2582\" data-end=\"3204\">Namun pengakuan tanpa akuntabilitas berisiko menjadi sekadar gestur kosong. Palestina sangat paham bahwa pernyataan di atas kertas tidak akan membongkar pos pemeriksaan, tidak membuka blokade perbatasan, atau menghidupkan kembali nyawa yang hilang di Gaza. Risikonya, ibu kota-ibu kota Barat menggunakan pengakuan itu sebagai tameng — cara untuk meredam kemarahan publik tanpa mengubah kebijakan yang menopang impunitas Israel. Lebih mudah mengatakan “kami mengakui Palestina” daripada menghentikan penjualan senjata ke Israel, meninjau perjanjian dagang, atau mendukung kasus Palestina di Mahkamah Pidana Internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3206\" data-end=\"3555\">Di sinilah pidato Prabowo kurang tegas. Ia mengecam penderitaan sipil tetapi tidak menyebut tanggung jawab Israel atas apa yang kini secara terbuka disebut para ahli hukum internasional sebagai genosida. Ia memuji pengakuan simbolis tetapi tidak menuntut adanya mekanisme akuntabilitas. Tanpa keadilan, pengakuan hanyalah hiasan diplomatik belaka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3557\" data-end=\"4042\">Namun tidak adil jika mengabaikan intervensinya begitu saja. Peran Indonesia dalam “kelompok inti” yang mendorong pengakuan Palestina di PBB tidak sepele. Setiap pengakuan, meski simbolis, menambah kekuatan tawar internasional Palestina. Itu membantu menggeser narasi dari konflik “dua pihak” menjadi konflik antara rakyat yang diduduki dan kekuatan pendudukan. Seiring waktu, akumulasi modal simbolis ini bisa menjadi alat bagi Palestina untuk memperjuangkan haknya di forum global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4044\" data-end=\"4350\">Masalahnya bukan pada pengakuan itu sendiri, melainkan pengakuan yang tidak disertai konsekuensi. Ujian sebenarnya ada pada apakah itu dibarengi sanksi terhadap produk permukiman, pembatasan transfer senjata, atau dukungan pada kasus hukum melawan pejabat Israel. Pidato Prabowo tidak menutup jurang ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4352\" data-end=\"4786\">Meski begitu, patut diakui, sang presiden menekankan urgensi moral momen ini. Ia mengingatkan audiens bahwa kredibilitas PBB sendiri yang dipertaruhkan. Jika sistem internasional tidak mampu menghentikan genosida yang terjadi di bawah pengawasannya, janji “tidak akan terulang lagi” terdengar hampa. Kerangka itu penting, karena menempatkan Palestina bukan hanya sebagai isu regional, melainkan ujian bagi integritas tatanan global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4788\" data-end=\"5271\">Namun pada akhirnya, tepuk tangan yang menyambut pidato Prabowo mungkin lebih mencerminkan dahaga dunia akan kata-kata yang familiar di tengah gambar-gambar yang tak tertahankan, ketimbang substansi pidatonya. Bicara tentang “dua negara” memberi rasa aman, mengirim bantuan menunjukkan rasa iba, mengakui Palestina seakan menegakkan keadilan. Tetapi tak satu pun dari langkah-langkah itu sendirian akan mengubah kenyataan sehari-hari berupa perampasan, pengepungan, dan pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5273\" data-end=\"5781\">Yang dituntut rakyat Palestina — dan yang dituntut keadilan — adalah akuntabilitas. Pengakuan harus dibarengi dengan sanksi atas pelanggaran yang terus berlangsung. Bantuan kemanusiaan harus disertai tekanan politik berkelanjutan. Dan satu-satunya horizon yang berkelanjutan adalah satu negara, tempat Palestina dan Yahudi hidup setara di bawah satu hukum, dengan hak, keamanan, dan kedaulatan yang terjamin. Selain itu hanya akan memperpanjang siklus pemisahan, perampasan, dan janji-janji yang diingkari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5783\" data-end=\"6072\">Presiden Prabowo telah mengingatkan dunia bahwa Indonesia berdiri bersama Palestina. Untuk itu, ia pantas mendapat penghargaan. Namun solidaritas yang hanya diukur dari pidato dan pengakuan berisiko menjadi ritual penghiburan bagi yang berkuasa, bukan alat perubahan bagi yang tertindas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6074\" data-end=\"6410\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Jika Prabowo ingin kata-katanya di PBB lebih dari sekadar catatan kaki diplomatik, Indonesia harus mendorong percakapan melampaui pengakuan dan simbolisme — menuju akuntabilitas, keadilan, dan penghentian impunitas. Tanpa itu, Palestina tetap terjebak dalam siklus yang sama: dipuji di aula diplomasi, ditinggalkan di reruntuhan Gaza.</p>\r\n<p data-start=\"6074\" data-end=\"6410\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Membedah Pidato Prabowo di PBB tentang Palestina','','inherit','closed','closed','','1161-revision-v1','','','2025-09-24 08:39:32','2025-09-24 08:39:32','',1161,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1163',0,'revision','',0),
(1164,1,'2025-09-24 08:40:12','2025-09-24 08:40:12','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"50\">Membedah Pidato Prabowo di PBB tentang Palestina</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat (Direktur Indonesia-MENA CELIOS)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Membedah Pidato Prabowo di PBB tentang Palestina ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/analisa/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"52\" data-end=\"403\">Ketika Presiden Indonesia Prabowo Subianto berdiri di hadapan para pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin, suaranya membawa beban sejarah. Ia mengecam pembunuhan warga sipil di Gaza, berjanji memberikan dukungan kemanusiaan, dan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara. Ruangan itu pun memberinya tepuk tangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"405\" data-end=\"597\">Namun di balik irama pidatonya yang berwibawa, terdengar gema dari sebuah seruan lama — sebuah ungkapan yang begitu sering diulang di gedung itu hingga berisiko menjadi ritual, bukan solusi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"599\" data-end=\"1089\">Selama puluhan tahun, para pemimpin dunia menyerukan “solusi dua negara” sebagai akhir tak terelakkan dari konflik Israel-Palestina. Itu adalah mantra diplomasi yang menenangkan, seimbang, dan terus didaur ulang. Tetapi di lapangan, syarat-syarat bagi solusi itu hampir hilang. Permukiman yang terus berkembang, pengepungan Gaza, keterpecahan kehidupan Palestina, dan menguatnya pendudukan membuat visi dua negara berdaulat berdampingan tidak hanya jauh, bahkan bisa dibilang sudah usang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1091\" data-end=\"1523\">Ketegasan Prabowo bahwa “hanya solusi dua negara yang bisa membawa perdamaian” terdengar bukan sebagai pernyataan berani, melainkan gema dari masa lalu. Memang, keteguhan Indonesia pada poin ini punya nilai simbolis. Itu menandakan bahwa demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia tidak akan meninggalkan Palestina. Tetapi simbol saja tidak akan menghentikan bom di Gaza, atau menghentikan aneksasi perlahan di Tepi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1525\" data-end=\"2166\">Perbedaan muncul ketika Prabowo berjanji akan mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah mandat PBB. Latar belakang militernya memberi kredibilitas pada janji itu, memberikan sisi praktis pada retorikanya. Dalam krisis yang ditandai kelaparan, pengungsian, dan banyaknya korban sipil, komitmen semacam itu punya bobot. Tetapi, pada hakikatnya, itu hanya solusi sementara. Konvoi kemanusiaan tidak bisa menggantikan penyelesaian politik, dan pasukan berseragam biru tidak bisa mengatasi ketidakadilan struktural. Paling jauh, langkah-langkah ini hanya meringankan penderitaan sesaat sambil membiarkan akar konflik tetap tak terselesaikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2168\" data-end=\"2580\">Ketegangan yang sama terlihat dalam pujian Prabowo terhadap pemerintah Barat yang baru-baru ini mengakui Negara Palestina. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal disebut khusus untuk diberi tepuk tangan. Di permukaan, pengakuan ini adalah keuntungan diplomatik: memperkuat posisi hukum Palestina, memperluas legitimasi internasionalnya, dan memberi tekanan pada Israel untuk mengakui pihak lawannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2582\" data-end=\"3204\">Namun pengakuan tanpa akuntabilitas berisiko menjadi sekadar gestur kosong. Palestina sangat paham bahwa pernyataan di atas kertas tidak akan membongkar pos pemeriksaan, tidak membuka blokade perbatasan, atau menghidupkan kembali nyawa yang hilang di Gaza. Risikonya, ibu kota-ibu kota Barat menggunakan pengakuan itu sebagai tameng — cara untuk meredam kemarahan publik tanpa mengubah kebijakan yang menopang impunitas Israel. Lebih mudah mengatakan “kami mengakui Palestina” daripada menghentikan penjualan senjata ke Israel, meninjau perjanjian dagang, atau mendukung kasus Palestina di Mahkamah Pidana Internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3206\" data-end=\"3555\">Di sinilah pidato Prabowo kurang tegas. Ia mengecam penderitaan sipil tetapi tidak menyebut tanggung jawab Israel atas apa yang kini secara terbuka disebut para ahli hukum internasional sebagai genosida. Ia memuji pengakuan simbolis tetapi tidak menuntut adanya mekanisme akuntabilitas. Tanpa keadilan, pengakuan hanyalah hiasan diplomatik belaka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3557\" data-end=\"4042\">Namun tidak adil jika mengabaikan intervensinya begitu saja. Peran Indonesia dalam “kelompok inti” yang mendorong pengakuan Palestina di PBB tidak sepele. Setiap pengakuan, meski simbolis, menambah kekuatan tawar internasional Palestina. Itu membantu menggeser narasi dari konflik “dua pihak” menjadi konflik antara rakyat yang diduduki dan kekuatan pendudukan. Seiring waktu, akumulasi modal simbolis ini bisa menjadi alat bagi Palestina untuk memperjuangkan haknya di forum global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4044\" data-end=\"4350\">Masalahnya bukan pada pengakuan itu sendiri, melainkan pengakuan yang tidak disertai konsekuensi. Ujian sebenarnya ada pada apakah itu dibarengi sanksi terhadap produk permukiman, pembatasan transfer senjata, atau dukungan pada kasus hukum melawan pejabat Israel. Pidato Prabowo tidak menutup jurang ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4352\" data-end=\"4786\">Meski begitu, patut diakui, sang presiden menekankan urgensi moral momen ini. Ia mengingatkan audiens bahwa kredibilitas PBB sendiri yang dipertaruhkan. Jika sistem internasional tidak mampu menghentikan genosida yang terjadi di bawah pengawasannya, janji “tidak akan terulang lagi” terdengar hampa. Kerangka itu penting, karena menempatkan Palestina bukan hanya sebagai isu regional, melainkan ujian bagi integritas tatanan global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4788\" data-end=\"5271\">Namun pada akhirnya, tepuk tangan yang menyambut pidato Prabowo mungkin lebih mencerminkan dahaga dunia akan kata-kata yang familiar di tengah gambar-gambar yang tak tertahankan, ketimbang substansi pidatonya. Bicara tentang “dua negara” memberi rasa aman, mengirim bantuan menunjukkan rasa iba, mengakui Palestina seakan menegakkan keadilan. Tetapi tak satu pun dari langkah-langkah itu sendirian akan mengubah kenyataan sehari-hari berupa perampasan, pengepungan, dan pendudukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5273\" data-end=\"5781\">Yang dituntut rakyat Palestina — dan yang dituntut keadilan — adalah akuntabilitas. Pengakuan harus dibarengi dengan sanksi atas pelanggaran yang terus berlangsung. Bantuan kemanusiaan harus disertai tekanan politik berkelanjutan. Dan satu-satunya horizon yang berkelanjutan adalah satu negara, tempat Palestina dan Yahudi hidup setara di bawah satu hukum, dengan hak, keamanan, dan kedaulatan yang terjamin. Selain itu hanya akan memperpanjang siklus pemisahan, perampasan, dan janji-janji yang diingkari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5783\" data-end=\"6072\">Presiden Prabowo telah mengingatkan dunia bahwa Indonesia berdiri bersama Palestina. Untuk itu, ia pantas mendapat penghargaan. Namun solidaritas yang hanya diukur dari pidato dan pengakuan berisiko menjadi ritual penghiburan bagi yang berkuasa, bukan alat perubahan bagi yang tertindas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6074\" data-end=\"6410\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Jika Prabowo ingin kata-katanya di PBB lebih dari sekadar catatan kaki diplomatik, Indonesia harus mendorong percakapan melampaui pengakuan dan simbolisme — menuju akuntabilitas, keadilan, dan penghentian impunitas. Tanpa itu, Palestina tetap terjebak dalam siklus yang sama: dipuji di aula diplomasi, ditinggalkan di reruntuhan Gaza.</p>\r\n<p data-start=\"6074\" data-end=\"6410\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeastmonitor.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Monitor</a></p>','Membedah Pidato Prabowo di PBB tentang Palestina','','inherit','closed','closed','','1161-revision-v1','','','2025-09-24 08:40:12','2025-09-24 08:40:12','',1161,'https://rezaervani.com/palestina/?p=1164',0,'revision','',0),
