<h2 style="text-align: center;"><strong>Jalur Gaza: Dampak Kemanusiaan dari Blokade</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><strong>Juli 2015</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>Artikel Jalur Gaza: Dampak Kemanusiaan dari Blokade adalah laporan resmi OCHA PBB  yang kami kumpulkan di Kategori Analisa</em></p>


<hr />

<h3>Fakta Utama</h3>
<ul>
 	<li>
<p style="text-align: justify;">Pada Juni 2007, setelah Hamas mengambil alih Gaza, Israel memberlakukan <strong>blokade darat, laut, dan udara</strong> terhadap Jalur Gaza.</p>
</li>
 	<li style="text-align: justify;">Blokade ini menyebabkan <strong>PDB Gaza menurun 50%</strong> (Bank Dunia, Mei 2015).</li>
 	<li style="text-align: justify;"><strong>Tingkat pengangguran</strong> di Gaza pada 2014 rata-rata mencapai <strong>43%</strong>, tertinggi di dunia. Pengangguran pemuda bahkan <strong>melebihi 60%</strong> (PCBS).</li>
 	<li style="text-align: justify;">Hampir <strong>80% penduduk Gaza</strong> menerima bantuan internasional dalam berbagai bentuk, sebagian besar berupa <strong>bantuan pangan</strong>.</li>
 	<li style="text-align: justify;">Rata-rata <strong>449 orang per hari</strong> melintasi perbatasan keluar Gaza melalui perlintasan Erez (yang dikendalikan Israel) dalam lima bulan pertama tahun 2015 — lebih dari dua kali lipat periode yang sama tahun 2014, tetapi masih <strong>kurang dari 2%</strong> dibandingkan <strong>26.000 orang per hari</strong> sebelum September 2000 (intifada kedua).</li>
 	<li style="text-align: justify;">Perlintasan Rafah (yang dikendalikan Mesir) <strong>tetap tertutup sepenuhnya</strong>, termasuk untuk bantuan kemanusiaan, sejak <strong>24 Oktober 2014</strong>, kecuali <strong>15 dari 219 hari</strong> pembukaan sebagian hingga Mei 2015.</li>
 	<li style="text-align: justify;"><strong>Kerem Shalom</strong> kini menjadi <strong>satu-satunya perlintasan komersial yang beroperasi</strong>, dari sebelumnya empat sebelum blokade diberlakukan.</li>
 	<li style="text-align: justify;">Israel mengklasifikasikan <strong>bahan bangunan dasar</strong> (kerikil, besi, semen), serta <strong>berbagai suku cadang, komputer, dan kendaraan</strong> sebagai barang <strong>“penggunaan ganda”</strong>, sehingga dibatasi impornya.</li>
 	<li style="text-align: justify;"><strong>Kurang dari 1%</strong> bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun kembali rumah yang hancur akibat perang dan pertumbuhan penduduk alami berhasil masuk ke Gaza (Shelter Cluster, Juni 2015).</li>
 	<li style="text-align: justify;">Dalam lima bulan pertama 2015, <strong>408 truk</strong> barang dagangan keluar dari Gaza — hampir <strong>lima kali lipat</strong> dibandingkan periode yang sama tahun 2014 (<strong>83 truk</strong>), tetapi hanya <strong>7%</strong> dari jumlah pada 2007 sebelum blokade (<strong>5.451 truk</strong>).</li>
 	<li style="text-align: justify;">Akses ke area dalam beberapa ratus meter dari pagar Israel di sekitar Gaza <strong>berbahaya atau dilarang</strong>, menghalangi aktivitas pertanian.</li>
 	<li style="text-align: justify;">Nelayan Gaza hanya diizinkan menangkap ikan di <strong>kurang dari sepertiga</strong> area laut yang dijanjikan dalam Perjanjian Oslo: hanya <strong>6 dari 20 mil laut</strong>.</li>
</ul>

<hr />

<h3 style="text-align: justify;">Dampak Utama</h3>
<ol style="text-align: justify;">
 	<li><strong>1,8 juta warga Palestina di Gaza “terkunci di dalam”</strong>, tidak memiliki kebebasan bergerak ke wilayah Palestina lain atau ke dunia luar.
Pembatasan pergerakan yang diberlakukan Israel sejak awal 1990-an dan diperketat pada Juni 2007 dengan alasan keamanan, telah memperburuk kondisi kehidupan di Gaza serta memecah wilayah Palestina yang diduduki secara ekonomi dan sosial.
Meskipun Israel baru-baru ini meningkatkan jumlah izin keluar bagi warga Palestina, penerima izin tetap merupakan <strong>minoritas kecil</strong>, terutama pasien, pengusaha, dan staf organisasi internasional.
Isolasi Gaza semakin parah akibat pembatasan tambahan dari pihak <strong>Mesir</strong> terhadap satu-satunya perlintasan penumpang di <strong>Rafah</strong>.</li>
 	<li><strong>Pembatasan akses yang sudah berlangsung lama</strong> telah menghancurkan perekonomian Gaza, menyebabkan <strong>tingkat pengangguran tinggi</strong>, <strong>kerawanan pangan</strong>, dan <strong>ketergantungan pada bantuan</strong>.
Hambatan tersebut mencakup pembatasan pengiriman barang ke Tepi Barat dan Israel, pembatasan impor barang “penggunaan ganda”, serta pembatasan akses masyarakat ke <strong>lahan pertanian</strong> dan <strong>perairan laut</strong>.
Meski Israel baru-baru ini sedikit melonggarkan beberapa pembatasan, hambatan utama tetap berlaku, sehingga <strong>tidak ada perbaikan signifikan</strong> dalam ekonomi.
Situasi ini semakin buruk akibat <strong>kehancuran aset ekonomi akibat perang</strong>, <strong>krisis listrik parah</strong>, serta <strong>ketidakmampuan Pemerintah Persatuan Palestina</strong> menjalankan fungsi pemerintahan efektif di Gaza karena <strong>perpecahan internal yang berlanjut</strong>.</li>
 	<li><strong>Pembatasan impor bahan bangunan dan peralatan</strong> telah <strong>menurunkan kualitas layanan dasar</strong> dan <strong>menghambat pembangunan kembali rumah</strong>.
Sejak 2007, keterbatasan akses terhadap material ini telah menunda atau mencegah pembangunan, perbaikan, dan peningkatan rumah serta infrastruktur penting untuk memenuhi pertumbuhan penduduk dan memperbaiki kerusakan akibat perang.
Hal ini menurunkan kualitas layanan <strong>kesehatan, pendidikan, air, dan sanitasi</strong>, serta memperpanjang pengungsian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Setelah gencatan senjata Agustus 2014, dibentuk <strong>Mekanisme Rekonstruksi Gaza (Gaza Reconstruction Mechanism/GRM)</strong> sementara, yang memungkinkan masuknya bahan terbatas di bawah pengawasan, sehingga meningkatkan jumlah material yang berhasil masuk.</li>
 	<li><strong>Sebagai kekuatan pendudukan</strong>, <strong>Israel wajib mencabut blokade</strong>, yang telah menghalangi pemenuhan berbagai <strong>hak asasi manusia</strong> bagi rakyat Palestina di Gaza.
Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa <strong>blokade dan pembatasan terkait melanggar Pasal 33 Konvensi Jenewa IV</strong>, yang <strong>melarang hukuman kolektif</strong>.
Meskipun pelonggaran baru-baru ini disambut baik, <strong>pencabutan total blokade sangat penting</strong> untuk menghentikan memburuknya kondisi kehidupan di Gaza dan mencegah <strong>siklus kekerasan baru</strong>.</li>
</ol>

<hr />

<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>“Jika Gaza ingin pulih dari kerusakan akibat perang berulang dan ekonomi yang hancur, blokade harus dicabut. Rakyat Gaza berhak mendapatkan bantuan dan pemenuhan hak asasi mereka, bukan hukuman kolektif.”</em>
— <strong>Pelapor Khusus PBB, Makarim Wibisono</strong>, 19 Juni 2015</p>
</blockquote>

<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Kutipan tambahan:</strong></p>

<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“Ekspor Gaza praktis menghilang dan sektor manufaktur menyusut hingga 60 persen. Perekonomian tidak dapat bertahan tanpa keterhubungan dengan dunia luar.”
— <strong>Steen Lau Jorgensen</strong>, Direktur Bank Dunia untuk wilayah Palestina, 2015</p>
</blockquote>

<hr />

📍 <strong>Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) – Wilayah Palestina yang Diduduki</strong>
P.O. Box 38712, Yerusalem Timur 91386
Telp: +972 (0)2 582 9962 | Fax: +972 (0)2 582 5841
<a href="http://www.ochaopt.org/">www.ochaopt.org</a>
facebook.com/ochaopt