(1211,1,'2025-11-04 07:32:02','2025-11-04 07:32:02','Anjing laut Kaspia yang terancam punah kehilangan hingga 81% dari habitat berkembang biaknya saat ini di Laut Kaspia. (Reuters)','2022-12-06T125349Z_-1758032049','Anjing laut Kaspia yang terancam punah kehilangan hingga 81% dari habitat berkembang biaknya saat ini di Laut Kaspia. (Reuters)','inherit','open','closed','','2022-12-06t125349z_-1758032049','','','2025-11-04 07:32:13','2025-11-04 07:32:13','',1207,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/09/2022-12-06T125349Z_-1758032049.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1212,1,'2025-11-04 07:32:17','2025-11-04 07:32:17','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"111\" data-end=\"193\">Laut Kaspia Menyusut Cepat Karena Perubahan Iklim</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"195\" data-end=\"472\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/kazakhstan/\"><strong>rezaervani.com - 17 September 2025</strong></a> - Dahulu menjadi tempat berlindung bagi burung flamingo, ikan sturgeon, dan ribuan anjing laut, serta rumah bagi lingkungan unik, air yang surut dengan cepat kini mengubah pantai utara Laut Kaspia menjadi hamparan pasir kering akibat perubahan iklim yang cepat dan ekstrem.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"474\" data-end=\"775\">Di beberapa tempat, permukaan laut surut lebih dari 50 kilometer, dan lahan basah dengan cepat berubah menjadi gurun. Pelabuhan-pelabuhan perikanan kini tinggi dan kering, sementara perusahaan minyak terus menggali saluran yang lebih panjang untuk mencapai fasilitas lepas pantai mereka di laut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"777\" data-end=\"1066\">Perubahan iklim berperan besar dalam penurunan tajam laut tertutup terbesar di dunia ini. Laut Kaspia terletak di perbatasan antara Eropa dan Asia Tengah, dikelilingi oleh Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan, serta menjadi tempat tinggal bagi sekitar 15 juta orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1068\" data-end=\"1302\">Laut Kaspia merupakan pusat perikanan, pelayaran, dan produksi minyak serta gas, dan memiliki kepentingan geopolitik yang semakin besar karena posisinya yang strategis di mana kepentingan kekuatan besar dunia saling bertemu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1304\" data-end=\"1486\">Dengan semakin dangkalnya laut, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan industri dan mata pencaharian, sambil melindungi ekosistem unik yang menopangnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1488\" data-end=\"1814\">Pada dekade pertama abad ke-21, bagian timur laut laut ini merupakan mosaik kolam alang-alang, dataran lumpur, dan saluran dangkal yang penuh kehidupan, menyediakan habitat bagi ikan untuk berkembang biak, burung-burung migran, dan puluhan ribu anjing laut yang berkumpul di sana untuk mengganti bulunya pada musim semi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1816\" data-end=\"2244\">Kini, wilayah liar itu telah menjadi tanah kering yang berubah menjadi gurun seiring surutnya permukaan laut, dan kisah yang sama terulang di daerah basah lain di sekitar laut. Kota-kota pesisir mengalami penyusutan air tahun demi tahun, meninggalkan pelabuhan dan dermaga perikanan kering, serta infrastruktur yang kini berdiri di atas tanah yang baru mengering, membuat penduduknya cemas terhadap masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2246\" data-end=\"2665\">Permukaan Laut Kaspia memang selalu berfluktuasi, tetapi skala perubahan baru-baru ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sejak awal abad ini, permukaan air laut menurun sekitar 6 sentimeter per tahun, dan sejak 2020 mencapai 30 sentimeter per tahun. Pada Juli 2025, para ilmuwan Rusia mengumumkan bahwa permukaan laut telah turun di bawah batas minimum yang pernah tercatat sejak era pengukuran modern.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2667\" data-end=\"3037\">Sepanjang abad ke-20, perubahan tersebut disebabkan oleh gabungan faktor alam dan intervensi manusia, seperti pengalihan air untuk pertanian dan industri. Namun kini, pemanasan global menjadi faktor utama di balik penurunan ini. Dalam iklim yang lebih panas, pasokan air dari sungai dan hujan menurun, sementara penguapan dari permukaan laut meningkat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3039\" data-end=\"3375\">Bahkan jika pemanasan global dibatasi pada target Perjanjian Paris sebesar dua derajat Celsius, permukaan laut diperkirakan akan turun hingga 10 meter dibandingkan garis pantai tahun 2010. Dengan laju emisi gas rumah kaca global saat ini, penurunannya bisa mencapai 18 meter, setara dengan tinggi bangunan enam lantai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3377\" data-end=\"3768\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Karena bagian utara Laut Kaspia sangat dangkal — sebagian besar tidak lebih dari 5 meter — maka penurunan kecil saja berarti kehilangan wilayah yang luas. Penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal <em data-start=\"3586\" data-end=\"3594\">Nature</em> menunjukkan bahwa bahkan dengan penurunan optimistis sebesar 10 meter, akan terekspos 112 ribu kilometer persegi dasar laut, wilayah yang lebih luas dari Islandia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"111\" data-end=\"193\">Perubahan Iklim Menyebabkan Penyusutan Cepat Laut Tertutup Terbesar di Dunia</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"195\" data-end=\"472\">Dahulu menjadi tempat berlindung bagi burung flamingo, ikan sturgeon, dan ribuan anjing laut, serta rumah bagi lingkungan unik, air yang surut dengan cepat kini mengubah pantai utara Laut Kaspia menjadi hamparan pasir kering akibat perubahan iklim yang cepat dan ekstrem.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"474\" data-end=\"775\">Di beberapa tempat, permukaan laut surut lebih dari 50 kilometer, dan lahan basah dengan cepat berubah menjadi gurun. Pelabuhan-pelabuhan perikanan kini tinggi dan kering, sementara perusahaan minyak terus menggali saluran yang lebih panjang untuk mencapai fasilitas lepas pantai mereka di laut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"777\" data-end=\"1066\">Perubahan iklim berperan besar dalam penurunan tajam laut tertutup terbesar di dunia ini. Laut Kaspia terletak di perbatasan antara Eropa dan Asia Tengah, dikelilingi oleh Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan, serta menjadi tempat tinggal bagi sekitar 15 juta orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1068\" data-end=\"1302\">Laut Kaspia merupakan pusat perikanan, pelayaran, dan produksi minyak serta gas, dan memiliki kepentingan geopolitik yang semakin besar karena posisinya yang strategis di mana kepentingan kekuatan besar dunia saling bertemu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1304\" data-end=\"1486\">Dengan semakin dangkalnya laut, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan industri dan mata pencaharian, sambil melindungi ekosistem unik yang menopangnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1488\" data-end=\"1814\">Pada dekade pertama abad ke-21, bagian timur laut laut ini merupakan mosaik kolam alang-alang, dataran lumpur, dan saluran dangkal yang penuh kehidupan, menyediakan habitat bagi ikan untuk berkembang biak, burung-burung migran, dan puluhan ribu anjing laut yang berkumpul di sana untuk mengganti bulunya pada musim semi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1816\" data-end=\"2244\">Kini, wilayah liar itu telah menjadi tanah kering yang berubah menjadi gurun seiring surutnya permukaan laut, dan kisah yang sama terulang di daerah basah lain di sekitar laut. Kota-kota pesisir mengalami penyusutan air tahun demi tahun, meninggalkan pelabuhan dan dermaga perikanan kering, serta infrastruktur yang kini berdiri di atas tanah yang baru mengering, membuat penduduknya cemas terhadap masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2246\" data-end=\"2665\">Permukaan Laut Kaspia memang selalu berfluktuasi, tetapi skala perubahan baru-baru ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sejak awal abad ini, permukaan air laut menurun sekitar 6 sentimeter per tahun, dan sejak 2020 mencapai 30 sentimeter per tahun. Pada Juli 2025, para ilmuwan Rusia mengumumkan bahwa permukaan laut telah turun di bawah batas minimum yang pernah tercatat sejak era pengukuran modern.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2667\" data-end=\"3037\">Sepanjang abad ke-20, perubahan tersebut disebabkan oleh gabungan faktor alam dan intervensi manusia, seperti pengalihan air untuk pertanian dan industri. Namun kini, pemanasan global menjadi faktor utama di balik penurunan ini. Dalam iklim yang lebih panas, pasokan air dari sungai dan hujan menurun, sementara penguapan dari permukaan laut meningkat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3039\" data-end=\"3375\">Bahkan jika pemanasan global dibatasi pada target Perjanjian Paris sebesar dua derajat Celsius, permukaan laut diperkirakan akan turun hingga 10 meter dibandingkan garis pantai tahun 2010. Dengan laju emisi gas rumah kaca global saat ini, penurunannya bisa mencapai 18 meter, setara dengan tinggi bangunan enam lantai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3377\" data-end=\"3768\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Karena bagian utara Laut Kaspia sangat dangkal — sebagian besar tidak lebih dari 5 meter — maka penurunan kecil saja berarti kehilangan wilayah yang luas. Penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal <em data-start=\"3586\" data-end=\"3594\">Nature</em> menunjukkan bahwa bahkan dengan penurunan optimistis sebesar 10 meter, akan terekspos 112 ribu kilometer persegi dasar laut, wilayah yang lebih luas dari Islandia.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1211\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1211\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/09/2022-12-06T125349Z_-1758032049.webp\" alt=\"Anjing laut Kaspia yang terancam punah kehilangan hingga 81% dari habitat berkembang biaknya saat ini di Laut Kaspia. (Reuters)\" width=\"770\" height=\"491\" /> Anjing laut Kaspia yang terancam punah kehilangan hingga 81% dari habitat berkembang biaknya saat ini di Laut Kaspia. (Reuters)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Lingkungan di Ujung Tanduk</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para ilmuwan memperingatkan bahwa dampak lingkungan dari penyusutan Laut Kaspia akan sangat parah, karena 4 dari 10 jenis ekosistem unik di laut ini diperkirakan akan lenyap sepenuhnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anjing laut Kaspia yang terancam punah dapat kehilangan hingga 81% dari habitat berkembang biaknya saat ini, sementara ikan sturgeon Kaspia akan kehilangan akses ke wilayah pemijahan pentingnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seperti halnya bencana Laut Aral — danau besar lain di Asia Tengah yang hampir sepenuhnya mengering — debu beracun dari dasar laut yang kini terbuka akan tersebar ke udara, menimbulkan risiko kesehatan yang serius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akibatnya, jutaan orang akan menghadapi ancaman pengungsian karena surutnya laut, atau terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat memburuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya jalur penghubung Laut Kaspia dengan jaringan pelayaran dunia adalah melalui delta Sungai Volga, yang bermuara ke Laut Kaspia, kemudian melalui kanal yang mengarah ke Sungai Don, membuka akses ke Laut Hitam, Laut Tengah, dan sistem sungai lainnya. Namun, Sungai Volga sendiri kini mengalami penurunan kedalaman air yang signifikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelabuhan-pelabuhan seperti Aktau di Kazakhstan dan Baku di Azerbaijan memerlukan pekerjaan pengerukan besar-besaran agar tetap bisa beroperasi. Demikian pula, perusahaan minyak dan gas harus menggali saluran panjang menuju fasilitas lepas pantai mereka di bagian utara Laut Kaspia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laut Kaspia juga merupakan bagian penting dari “Koridor Tengah” (Middle Corridor) — jalur perdagangan yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Dengan menurunnya permukaan air, beban kargo harus dikurangi, biaya transportasi meningkat, dan permukiman serta infrastruktur menjadi terisolasi sejauh puluhan bahkan ratusan kilometer dari garis laut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam kondisi seperti ini, negara-negara di sekitar Laut Kaspia dipaksa beradaptasi dengan memindahkan pelabuhan, menggali jalur pelayaran baru, dan menyesuaikan infrastruktur. Namun, langkah-langkah tersebut sering kali bertentangan dengan tujuan pelestarian lingkungan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara di kawasan ini sudah mulai menyadari ancaman eksistensial akibat penurunan permukaan laut, dan telah memulai penyusunan perjanjian antar-pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut. Akan tetapi, menurut Simon Goodman, dosen biologi evolusioner di Universitas Leeds, Inggris, kecepatan penyusutan laut tampaknya melampaui kecepatan kerja sama politik antarnegara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Goodman menekankan bahwa signifikansi ekologis, iklim, dan geopolitik Laut Kaspia menjadikannya contoh utama tentang bagaimana perubahan iklim yang parah dapat memengaruhi perairan pedalaman besar di seluruh dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor-kantor berita</p>','Laut Kaspia Menyusut Cepat Karena Perubahan Iklim','','inherit','closed','closed','','1207-revision-v1','','','2025-11-04 07:32:17','2025-11-04 07:32:17','',1207,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1212',0,'revision','',0),
(1213,1,'2025-11-04 07:32:52','2025-11-04 07:32:52','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"111\" data-end=\"193\">Laut Kaspia Menyusut Cepat Karena Perubahan Iklim</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"195\" data-end=\"472\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/kazakhstan/\"><strong>rezaervani.com - 17 September 2025</strong></a> - Dahulu menjadi tempat berlindung bagi burung flamingo, ikan sturgeon, dan ribuan anjing laut, serta rumah bagi lingkungan unik, air yang surut dengan cepat kini mengubah pantai utara Laut Kaspia menjadi hamparan pasir kering akibat perubahan iklim yang cepat dan ekstrem.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"474\" data-end=\"775\">Di beberapa tempat, permukaan laut surut lebih dari 50 kilometer, dan lahan basah dengan cepat berubah menjadi gurun. Pelabuhan-pelabuhan perikanan kini tinggi dan kering, sementara perusahaan minyak terus menggali saluran yang lebih panjang untuk mencapai fasilitas lepas pantai mereka di laut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"777\" data-end=\"1066\">Perubahan iklim berperan besar dalam penurunan tajam laut tertutup terbesar di dunia ini. Laut Kaspia terletak di perbatasan antara Eropa dan Asia Tengah, dikelilingi oleh Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan, serta menjadi tempat tinggal bagi sekitar 15 juta orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1068\" data-end=\"1302\">Laut Kaspia merupakan pusat perikanan, pelayaran, dan produksi minyak serta gas, dan memiliki kepentingan geopolitik yang semakin besar karena posisinya yang strategis di mana kepentingan kekuatan besar dunia saling bertemu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1304\" data-end=\"1486\">Dengan semakin dangkalnya laut, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan industri dan mata pencaharian, sambil melindungi ekosistem unik yang menopangnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1488\" data-end=\"1814\">Pada dekade pertama abad ke-21, bagian timur laut laut ini merupakan mosaik kolam alang-alang, dataran lumpur, dan saluran dangkal yang penuh kehidupan, menyediakan habitat bagi ikan untuk berkembang biak, burung-burung migran, dan puluhan ribu anjing laut yang berkumpul di sana untuk mengganti bulunya pada musim semi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1816\" data-end=\"2244\">Kini, wilayah liar itu telah menjadi tanah kering yang berubah menjadi gurun seiring surutnya permukaan laut, dan kisah yang sama terulang di daerah basah lain di sekitar laut. Kota-kota pesisir mengalami penyusutan air tahun demi tahun, meninggalkan pelabuhan dan dermaga perikanan kering, serta infrastruktur yang kini berdiri di atas tanah yang baru mengering, membuat penduduknya cemas terhadap masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2246\" data-end=\"2665\">Permukaan Laut Kaspia memang selalu berfluktuasi, tetapi skala perubahan baru-baru ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sejak awal abad ini, permukaan air laut menurun sekitar 6 sentimeter per tahun, dan sejak 2020 mencapai 30 sentimeter per tahun. Pada Juli 2025, para ilmuwan Rusia mengumumkan bahwa permukaan laut telah turun di bawah batas minimum yang pernah tercatat sejak era pengukuran modern.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2667\" data-end=\"3037\">Sepanjang abad ke-20, perubahan tersebut disebabkan oleh gabungan faktor alam dan intervensi manusia, seperti pengalihan air untuk pertanian dan industri. Namun kini, pemanasan global menjadi faktor utama di balik penurunan ini. Dalam iklim yang lebih panas, pasokan air dari sungai dan hujan menurun, sementara penguapan dari permukaan laut meningkat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3039\" data-end=\"3375\">Bahkan jika pemanasan global dibatasi pada target Perjanjian Paris sebesar dua derajat Celsius, permukaan laut diperkirakan akan turun hingga 10 meter dibandingkan garis pantai tahun 2010. Dengan laju emisi gas rumah kaca global saat ini, penurunannya bisa mencapai 18 meter, setara dengan tinggi bangunan enam lantai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3377\" data-end=\"3768\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Karena bagian utara Laut Kaspia sangat dangkal — sebagian besar tidak lebih dari 5 meter — maka penurunan kecil saja berarti kehilangan wilayah yang luas. Penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal <em data-start=\"3586\" data-end=\"3594\">Nature</em> menunjukkan bahwa bahkan dengan penurunan optimistis sebesar 10 meter, akan terekspos 112 ribu kilometer persegi dasar laut, wilayah yang lebih luas dari Islandia.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"111\" data-end=\"193\">Perubahan Iklim Menyebabkan Penyusutan Cepat Laut Tertutup Terbesar di Dunia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"195\" data-end=\"472\">Dahulu menjadi tempat berlindung bagi burung flamingo, ikan sturgeon, dan ribuan anjing laut, serta rumah bagi lingkungan unik, air yang surut dengan cepat kini mengubah pantai utara Laut Kaspia menjadi hamparan pasir kering akibat perubahan iklim yang cepat dan ekstrem.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"474\" data-end=\"775\">Di beberapa tempat, permukaan laut surut lebih dari 50 kilometer, dan lahan basah dengan cepat berubah menjadi gurun. Pelabuhan-pelabuhan perikanan kini tinggi dan kering, sementara perusahaan minyak terus menggali saluran yang lebih panjang untuk mencapai fasilitas lepas pantai mereka di laut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"777\" data-end=\"1066\">Perubahan iklim berperan besar dalam penurunan tajam laut tertutup terbesar di dunia ini. Laut Kaspia terletak di perbatasan antara Eropa dan Asia Tengah, dikelilingi oleh Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan, serta menjadi tempat tinggal bagi sekitar 15 juta orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1068\" data-end=\"1302\">Laut Kaspia merupakan pusat perikanan, pelayaran, dan produksi minyak serta gas, dan memiliki kepentingan geopolitik yang semakin besar karena posisinya yang strategis di mana kepentingan kekuatan besar dunia saling bertemu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1304\" data-end=\"1486\">Dengan semakin dangkalnya laut, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan industri dan mata pencaharian, sambil melindungi ekosistem unik yang menopangnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1488\" data-end=\"1814\">Pada dekade pertama abad ke-21, bagian timur laut laut ini merupakan mosaik kolam alang-alang, dataran lumpur, dan saluran dangkal yang penuh kehidupan, menyediakan habitat bagi ikan untuk berkembang biak, burung-burung migran, dan puluhan ribu anjing laut yang berkumpul di sana untuk mengganti bulunya pada musim semi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1816\" data-end=\"2244\">Kini, wilayah liar itu telah menjadi tanah kering yang berubah menjadi gurun seiring surutnya permukaan laut, dan kisah yang sama terulang di daerah basah lain di sekitar laut. Kota-kota pesisir mengalami penyusutan air tahun demi tahun, meninggalkan pelabuhan dan dermaga perikanan kering, serta infrastruktur yang kini berdiri di atas tanah yang baru mengering, membuat penduduknya cemas terhadap masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2246\" data-end=\"2665\">Permukaan Laut Kaspia memang selalu berfluktuasi, tetapi skala perubahan baru-baru ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sejak awal abad ini, permukaan air laut menurun sekitar 6 sentimeter per tahun, dan sejak 2020 mencapai 30 sentimeter per tahun. Pada Juli 2025, para ilmuwan Rusia mengumumkan bahwa permukaan laut telah turun di bawah batas minimum yang pernah tercatat sejak era pengukuran modern.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2667\" data-end=\"3037\">Sepanjang abad ke-20, perubahan tersebut disebabkan oleh gabungan faktor alam dan intervensi manusia, seperti pengalihan air untuk pertanian dan industri. Namun kini, pemanasan global menjadi faktor utama di balik penurunan ini. Dalam iklim yang lebih panas, pasokan air dari sungai dan hujan menurun, sementara penguapan dari permukaan laut meningkat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3039\" data-end=\"3375\">Bahkan jika pemanasan global dibatasi pada target Perjanjian Paris sebesar dua derajat Celsius, permukaan laut diperkirakan akan turun hingga 10 meter dibandingkan garis pantai tahun 2010. Dengan laju emisi gas rumah kaca global saat ini, penurunannya bisa mencapai 18 meter, setara dengan tinggi bangunan enam lantai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3377\" data-end=\"3768\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Karena bagian utara Laut Kaspia sangat dangkal — sebagian besar tidak lebih dari 5 meter — maka penurunan kecil saja berarti kehilangan wilayah yang luas. Penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal <em data-start=\"3586\" data-end=\"3594\">Nature</em> menunjukkan bahwa bahkan dengan penurunan optimistis sebesar 10 meter, akan terekspos 112 ribu kilometer persegi dasar laut, wilayah yang lebih luas dari Islandia.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1211\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1211\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/09/2022-12-06T125349Z_-1758032049.webp\" alt=\"Anjing laut Kaspia yang terancam punah kehilangan hingga 81% dari habitat berkembang biaknya saat ini di Laut Kaspia. (Reuters)\" width=\"770\" height=\"491\" /> Anjing laut Kaspia yang terancam punah kehilangan hingga 81% dari habitat berkembang biaknya saat ini di Laut Kaspia. (Reuters)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Lingkungan di Ujung Tanduk</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para ilmuwan memperingatkan bahwa dampak lingkungan dari penyusutan Laut Kaspia akan sangat parah, karena 4 dari 10 jenis ekosistem unik di laut ini diperkirakan akan lenyap sepenuhnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anjing laut Kaspia yang terancam punah dapat kehilangan hingga 81% dari habitat berkembang biaknya saat ini, sementara ikan sturgeon Kaspia akan kehilangan akses ke wilayah pemijahan pentingnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seperti halnya bencana Laut Aral — danau besar lain di Asia Tengah yang hampir sepenuhnya mengering — debu beracun dari dasar laut yang kini terbuka akan tersebar ke udara, menimbulkan risiko kesehatan yang serius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akibatnya, jutaan orang akan menghadapi ancaman pengungsian karena surutnya laut, atau terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat memburuk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya jalur penghubung Laut Kaspia dengan jaringan pelayaran dunia adalah melalui delta Sungai Volga, yang bermuara ke Laut Kaspia, kemudian melalui kanal yang mengarah ke Sungai Don, membuka akses ke Laut Hitam, Laut Tengah, dan sistem sungai lainnya. Namun, Sungai Volga sendiri kini mengalami penurunan kedalaman air yang signifikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelabuhan-pelabuhan seperti Aktau di Kazakhstan dan Baku di Azerbaijan memerlukan pekerjaan pengerukan besar-besaran agar tetap bisa beroperasi. Demikian pula, perusahaan minyak dan gas harus menggali saluran panjang menuju fasilitas lepas pantai mereka di bagian utara Laut Kaspia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laut Kaspia juga merupakan bagian penting dari “Koridor Tengah” (Middle Corridor) — jalur perdagangan yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Dengan menurunnya permukaan air, beban kargo harus dikurangi, biaya transportasi meningkat, dan permukiman serta infrastruktur menjadi terisolasi sejauh puluhan bahkan ratusan kilometer dari garis laut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam kondisi seperti ini, negara-negara di sekitar Laut Kaspia dipaksa beradaptasi dengan memindahkan pelabuhan, menggali jalur pelayaran baru, dan menyesuaikan infrastruktur. Namun, langkah-langkah tersebut sering kali bertentangan dengan tujuan pelestarian lingkungan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara di kawasan ini sudah mulai menyadari ancaman eksistensial akibat penurunan permukaan laut, dan telah memulai penyusunan perjanjian antar-pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut. Akan tetapi, menurut Simon Goodman, dosen biologi evolusioner di Universitas Leeds, Inggris, kecepatan penyusutan laut tampaknya melampaui kecepatan kerja sama politik antarnegara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Goodman menekankan bahwa signifikansi ekologis, iklim, dan geopolitik Laut Kaspia menjadikannya contoh utama tentang bagaimana perubahan iklim yang parah dapat memengaruhi perairan pedalaman besar di seluruh dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor-kantor berita</p>','Laut Kaspia Menyusut Cepat Karena Perubahan Iklim','','inherit','closed','closed','','1207-revision-v1','','','2025-11-04 07:32:52','2025-11-04 07:32:52','',1207,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1213',0,'revision','',0),
(1214,1,'2025-09-02 07:36:42','2025-09-02 07:36:42','<h2 style=\"text-align: center;\">Kenaikan Produksi Minyak Kazakhstan Selama Agustus Mencapai 2,15 juta barel per hari</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kazakhstan mengalami kenaikan produksi minyak selama Agustus 2025 hingga 2,15 Juta Barel per hari</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/kazakhstan/\"><strong>rezearvani.com - 2 September 2025</strong></a> - Seorang sumber yang mengetahui data energi Kazakhstan menyebut pada Selasa bahwa produksi minyak mentah negara tersebut naik menjadi 1,88 juta barel per hari pada Agustus, dibandingkan dengan 1,84 juta barel per hari pada Juli, tidak termasuk kondensat gas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhitungan menunjukkan bahwa produksi harian minyak mentah Kazakhstan meningkat 2% dibandingkan bulan sebelumnya, menurut laporan <em>Reuters</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Rusia memperluas diskon harga minyak mentah Ural hingga 4 dolar per barel dibandingkan harga Brent.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat produksi tersebut melebihi kuota resmi Kazakhstan sebesar 1,53 juta barel per hari untuk Agustus, sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian OPEC+, kelompok produsen minyak yang mencakup Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) serta produsen lain yang dipimpin Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kazakhstan telah memproduksi di atas batas kuotanya selama beberapa bulan terakhir, meski menjadi bagian dari OPEC+.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini mengatakan bahwa total produksi minyak dan kondensat gas Kazakhstan naik menjadi 2,15 juta barel per hari pada Agustus, dibandingkan 2,09 juta barel per hari pada Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pelaku pasar minyak global memperkirakan bahwa OPEC+ kemungkinan akan mempertahankan tingkat produksi saat ini dalam pertemuan awal pekan depan, menghentikan serangkaian keputusan kenaikan produksi sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perwakilan OPEC dan sekutunya dalam OPEC+ memberikan sinyal beragam tentang langkah mereka selanjutnya, setelah kelompok tersebut memulihkan pengurangan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari lebih cepat dari jadwal semula.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun permintaan global tetap stabil dalam beberapa bulan terakhir, Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan bahwa pasar minyak dunia bisa mengalami surplus besar pada akhir tahun ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat OPEC+ menegaskan bahwa peningkatan pasokan minyak bertujuan sebagian untuk merebut kembali pangsa pasar yang hilang selama bertahun-tahun pemangkasan produksi. Secara resmi, kapasitas produksi cadangan negara-negara OPEC+ diperkirakan masih akan bertahan hingga akhir tahun depan.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://alarabiya.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Arabiya</a>','Kenaikan Produksi Minyak Kazakhstan Selama Agustus','','publish','open','open','','kenaikan-produksi-minyak-kazakhstan-selama-agustus','','','2025-11-04 07:40:57','2025-11-04 07:40:57','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1214',0,'post','',0),
(1215,1,'2025-11-04 07:40:36','2025-11-04 07:40:36','','minyak','','inherit','open','closed','','minyak','','','2025-11-04 07:40:36','2025-11-04 07:40:36','',1214,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/minyak.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1216,1,'2025-11-04 07:40:41','2025-11-04 07:40:41','<h2 style=\"text-align: center;\">Kenaikan Produksi Minyak Kazakhstan Selama Agustus Mencapai 2,15 juta barel per hari</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kazakhstan mengalami kenaikan produksi minyak selama Agustus 2025 hingga 2,15 Juta Barel per hari</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezearvani.com - 2 September 2025 - Seorang sumber yang mengetahui data energi Kazakhstan menyebut pada Selasa bahwa produksi minyak mentah negara tersebut naik menjadi 1,88 juta barel per hari pada Agustus, dibandingkan dengan 1,84 juta barel per hari pada Juli, tidak termasuk kondensat gas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhitungan menunjukkan bahwa produksi harian minyak mentah Kazakhstan meningkat 2% dibandingkan bulan sebelumnya, menurut laporan <em>Reuters</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Rusia memperluas diskon harga minyak mentah Ural hingga 4 dolar per barel dibandingkan harga Brent.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat produksi tersebut melebihi kuota resmi Kazakhstan sebesar 1,53 juta barel per hari untuk Agustus, sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian OPEC+, kelompok produsen minyak yang mencakup Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) serta produsen lain yang dipimpin Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kazakhstan telah memproduksi di atas batas kuotanya selama beberapa bulan terakhir, meski menjadi bagian dari OPEC+.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini mengatakan bahwa total produksi minyak dan kondensat gas Kazakhstan naik menjadi 2,15 juta barel per hari pada Agustus, dibandingkan 2,09 juta barel per hari pada Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pelaku pasar minyak global memperkirakan bahwa OPEC+ kemungkinan akan mempertahankan tingkat produksi saat ini dalam pertemuan awal pekan depan, menghentikan serangkaian keputusan kenaikan produksi sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perwakilan OPEC dan sekutunya dalam OPEC+ memberikan sinyal beragam tentang langkah mereka selanjutnya, setelah kelompok tersebut memulihkan pengurangan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari lebih cepat dari jadwal semula.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun permintaan global tetap stabil dalam beberapa bulan terakhir, Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan bahwa pasar minyak dunia bisa mengalami surplus besar pada akhir tahun ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat OPEC+ menegaskan bahwa peningkatan pasokan minyak bertujuan sebagian untuk merebut kembali pangsa pasar yang hilang selama bertahun-tahun pemangkasan produksi. Secara resmi, kapasitas produksi cadangan negara-negara OPEC+ diperkirakan masih akan bertahan hingga akhir tahun depan.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://alarabiya.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Arabiya</a>','Kenaikan Produksi Minyak Kazakhstan Selama Agustus','','inherit','closed','closed','','1214-revision-v1','','','2025-11-04 07:40:41','2025-11-04 07:40:41','',1214,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1216',0,'revision','',0),
(1217,1,'2025-11-04 07:40:57','2025-11-04 07:40:57','<h2 style=\"text-align: center;\">Kenaikan Produksi Minyak Kazakhstan Selama Agustus Mencapai 2,15 juta barel per hari</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kazakhstan mengalami kenaikan produksi minyak selama Agustus 2025 hingga 2,15 Juta Barel per hari</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/kazakhstan/\"><strong>rezearvani.com - 2 September 2025</strong></a> - Seorang sumber yang mengetahui data energi Kazakhstan menyebut pada Selasa bahwa produksi minyak mentah negara tersebut naik menjadi 1,88 juta barel per hari pada Agustus, dibandingkan dengan 1,84 juta barel per hari pada Juli, tidak termasuk kondensat gas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perhitungan menunjukkan bahwa produksi harian minyak mentah Kazakhstan meningkat 2% dibandingkan bulan sebelumnya, menurut laporan <em>Reuters</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Rusia memperluas diskon harga minyak mentah Ural hingga 4 dolar per barel dibandingkan harga Brent.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tingkat produksi tersebut melebihi kuota resmi Kazakhstan sebesar 1,53 juta barel per hari untuk Agustus, sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian OPEC+, kelompok produsen minyak yang mencakup Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) serta produsen lain yang dipimpin Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kazakhstan telah memproduksi di atas batas kuotanya selama beberapa bulan terakhir, meski menjadi bagian dari OPEC+.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini mengatakan bahwa total produksi minyak dan kondensat gas Kazakhstan naik menjadi 2,15 juta barel per hari pada Agustus, dibandingkan 2,09 juta barel per hari pada Juli.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pelaku pasar minyak global memperkirakan bahwa OPEC+ kemungkinan akan mempertahankan tingkat produksi saat ini dalam pertemuan awal pekan depan, menghentikan serangkaian keputusan kenaikan produksi sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perwakilan OPEC dan sekutunya dalam OPEC+ memberikan sinyal beragam tentang langkah mereka selanjutnya, setelah kelompok tersebut memulihkan pengurangan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari lebih cepat dari jadwal semula.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun permintaan global tetap stabil dalam beberapa bulan terakhir, Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan bahwa pasar minyak dunia bisa mengalami surplus besar pada akhir tahun ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat OPEC+ menegaskan bahwa peningkatan pasokan minyak bertujuan sebagian untuk merebut kembali pangsa pasar yang hilang selama bertahun-tahun pemangkasan produksi. Secara resmi, kapasitas produksi cadangan negara-negara OPEC+ diperkirakan masih akan bertahan hingga akhir tahun depan.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://alarabiya.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Arabiya</a>','Kenaikan Produksi Minyak Kazakhstan Selama Agustus','','inherit','closed','closed','','1214-revision-v1','','','2025-11-04 07:40:57','2025-11-04 07:40:57','',1214,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1217',0,'revision','',0),
(1218,1,'2025-11-04 11:01:50','2025-11-04 11:01:50','<h2 style=\"text-align: center;\">Apa Arti Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS?</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Presiden Suriah direncanakan akan bertemu kembali dengan Donald Trump pada 10 November mendatang. Salah satu agenda utamanya adalah Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS. Apa arti hal tersebut ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\"><strong>rezaervani.com - 4 November 2025</strong></a> - Damaskus – Utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengumumkan bahwa Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa akan mengunjungi Washington pada 10 November ini untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama presiden Suriah ke Gedung Putih dalam sejarah, di mana al-Sharaa dijadwalkan menandatangani perjanjian resmi bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS. Barak menggambarkan kunjungan itu sebagai “langkah utama” untuk membangun kembali hubungan bilateral setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, kunjungan ini akan membuka jalan bagi putaran kelima perundingan langsung antara Suriah dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat, yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan keamanan perbatasan pada akhir tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan terakhir pejabat tinggi Suriah ke Gedung Putih terjadi pada tahun 1999, ketika Menlu Suriah saat itu, Farouk al-Sharaa, bertemu dengan Presiden AS Bill Clinton.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kunjungan dan Keuntungannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara eksklusif dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Hisham Nashwati, pendiri organisasi <em>Syria Path to Freedom</em>, mengatakan bahwa bergabungnya pemerintahan baru Suriah dengan koalisi internasional memiliki makna politik dan kemanusiaan besar, sekaligus memberikan keuntungan politik bagi Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menjelaskan bahwa langkah ini memberikan legitimasi internasional dan pengakuan resmi yang lebih luas bagi pemerintah baru, mencerminkan komitmen terhadap stabilitas dan kerja sama dalam melawan musuh bersama, yaitu ISIS. Ia menilai hal ini merupakan pesan dari koalisi untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa Suriah kini memberikan informasi intelijen lokal untuk membantu serangan yang lebih akurat terhadap ISIS, mengurangi jumlah korban dan melindungi warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menambahkan bahwa kesepakatan ini akan memperlemah kekuatan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), karena kini ada sekutu yang lebih kuat dan lebih efektif dalam menjalankan peran tersebut. Namun ia menekankan pentingnya kemitraan nasional antara pemerintah baru dan SDF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan dalam konferensi pers:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Presiden Suriah akan datang ke Gedung Putih. Ia bekerja keras. Kami mencabut sanksi terhadap Suriah untuk memberinya kesempatan, dan saya mendengar ia melakukan pekerjaan yang sangat baik.”</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Melemahkan “SDF”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota koalisi Suriah-Amerika, Dr. Samer al-Safadi, menyebut bahwa langkah ini mencerminkan pergeseran besar dalam posisi Suriah — dari blok timur menuju koalisi pimpinan NATO dan Amerika Serikat. Menurutnya, Suriah kini akan menjadi mitra strategis utama dalam bidang keamanan, militer, dan diplomasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Safadi menjelaskan bahwa kerja sama intelijen informal antara Damaskus dan Washington sudah ada sejak jatuhnya rezim sebelumnya, namun keanggotaan resmi ini akan memperluas cakupan kerja sama menjadi pelatihan dan perlengkapan militer, pemberantasan pendanaan terorisme, serta penghapusan Suriah dari daftar negara pendukung terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menepis kemungkinan peningkatan kehadiran militer AS di Suriah, dan justru memperkirakan adanya pengurangan bertahap, dengan pemindahan tanggung jawab keamanan kepada Kementerian Pertahanan Suriah di bawah pengawasan terbatas AS, serta penutupan sebagian pangkalan dan pemindahan peralatan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut al-Safadi, penyerahan kendali operasi anti-ISIS kepada Damaskus akan memperlemah SDF, meski juga membuka peluang penggabungan mereka di bawah struktur militer Suriah, khususnya dengan adanya dukungan Turki terhadap poros Damaskus–Washington. Ia menambahkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di dalam pemerintahan AS, di mana Pentagon masih mendukung SDF, sementara Gedung Putih kini lebih memihak pemerintah Suriah.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Suriah menjadi sekutu Amerika. Ketergantungan akan beralih ke pemerintah pusat di Damaskus, bukan lagi kepada kelompok-kelompok terpisah,” ujar al-Safadi.</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemitraan Nyata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Suriah, As’ad al-Shibani, mengatakan pada Minggu dalam Forum Dialog Manama bahwa isu rekonstruksi Suriah akan menjadi agenda utama pembicaraan Presiden al-Sharaa di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa banyak topik akan dibahas, mulai dari pencabutan sanksi dan pembukaan lembaran baru dalam hubungan AS–Suriah, hingga pembangunan kemitraan strategis yang kuat dengan Washington.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Bersama</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti urusan Turki dan kawasan, Mahmoud Alloush, mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS menjadikannya mitra regional utama bagi Amerika dan Barat dalam perang melawan terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, hal ini akan mengurangi peran SDF dalam strategi Amerika di Suriah, dan akan menjadi faktor kunci dalam perumusan ulang hubungan Washington dengan kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menilai perubahan ini adalah hasil dari pergeseran prioritas AS, yang kini lebih memilih bekerja sama dengan negara berdaulat dibanding kelompok bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperkirakan bahwa langkah ini akan menekan peran SDF lebih jauh dalam strategi AS, berbeda dengan masa sebelumnya, dan menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika di Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Turki dan Kemungkinan Aksi Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menambahkan bahwa proses bergabungnya Suriah ke koalisi juga terkait dengan rencana Amerika untuk menyelesaikan sepenuhnya persoalan SDF. Menurutnya, Turki telah menetapkan prioritas untuk membongkar struktur SDF, mengakhiri pemerintahan otonominya, dan mengintegrasikannya ke dalam angkatan bersenjata Suriah, sebagaimana diatur dalam kesepakatan 10 Maret 2025.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa Turki lebih memilih penyelesaian politik, namun jika jalur diplomatik gagal, opsi militer akan tetap terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menutup dengan mengatakan bahwa peningkatan kerja sama militer antara Turki dan Suriah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan terhadap SDF tetap menjadi pilihan yang realistis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Arti Gabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Lawan ISIS','','publish','open','open','','arti-gabungnya-suriah-ke-koalisi-internasional-lawan-isis','','','2025-11-04 11:02:16','2025-11-04 11:02:16','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1218',0,'post','',0),
(1219,1,'2025-11-04 10:34:14','2025-11-04 10:34:14','<p style=\"text-align: justify;\">Apa Arti Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Damaskus – Utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengumumkan bahwa Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa akan mengunjungi Washington pada 10 November ini untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama presiden Suriah ke Gedung Putih dalam sejarah, di mana al-Sharaa dijadwalkan menandatangani perjanjian resmi bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS. Barak menggambarkan kunjungan itu sebagai “langkah utama” untuk membangun kembali hubungan bilateral setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, kunjungan ini akan membuka jalan bagi putaran kelima perundingan langsung antara Suriah dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat, yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan keamanan perbatasan pada akhir tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan terakhir pejabat tinggi Suriah ke Gedung Putih terjadi pada tahun 1999, ketika Menlu Suriah saat itu, Farouk al-Sharaa, bertemu dengan Presiden AS Bill Clinton.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kunjungan dan Keuntungannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara eksklusif dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Hisham Nashwati, pendiri organisasi <em>Syria Path to Freedom</em>, mengatakan bahwa bergabungnya pemerintahan baru Suriah dengan koalisi internasional memiliki makna politik dan kemanusiaan besar, sekaligus memberikan keuntungan politik bagi Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menjelaskan bahwa langkah ini memberikan legitimasi internasional dan pengakuan resmi yang lebih luas bagi pemerintah baru, mencerminkan komitmen terhadap stabilitas dan kerja sama dalam melawan musuh bersama, yaitu ISIS. Ia menilai hal ini merupakan pesan dari koalisi untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa Suriah kini memberikan informasi intelijen lokal untuk membantu serangan yang lebih akurat terhadap ISIS, mengurangi jumlah korban dan melindungi warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menambahkan bahwa kesepakatan ini akan memperlemah kekuatan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), karena kini ada sekutu yang lebih kuat dan lebih efektif dalam menjalankan peran tersebut. Namun ia menekankan pentingnya kemitraan nasional antara pemerintah baru dan SDF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan dalam konferensi pers:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Presiden Suriah akan datang ke Gedung Putih. Ia bekerja keras. Kami mencabut sanksi terhadap Suriah untuk memberinya kesempatan, dan saya mendengar ia melakukan pekerjaan yang sangat baik.”</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Melemahkan “SDF”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota koalisi Suriah-Amerika, Dr. Samer al-Safadi, menyebut bahwa langkah ini mencerminkan pergeseran besar dalam posisi Suriah — dari blok timur menuju koalisi pimpinan NATO dan Amerika Serikat. Menurutnya, Suriah kini akan menjadi mitra strategis utama dalam bidang keamanan, militer, dan diplomasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Safadi menjelaskan bahwa kerja sama intelijen informal antara Damaskus dan Washington sudah ada sejak jatuhnya rezim sebelumnya, namun keanggotaan resmi ini akan memperluas cakupan kerja sama menjadi pelatihan dan perlengkapan militer, pemberantasan pendanaan terorisme, serta penghapusan Suriah dari daftar negara pendukung terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menepis kemungkinan peningkatan kehadiran militer AS di Suriah, dan justru memperkirakan adanya pengurangan bertahap, dengan pemindahan tanggung jawab keamanan kepada Kementerian Pertahanan Suriah di bawah pengawasan terbatas AS, serta penutupan sebagian pangkalan dan pemindahan peralatan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut al-Safadi, penyerahan kendali operasi anti-ISIS kepada Damaskus akan memperlemah SDF, meski juga membuka peluang penggabungan mereka di bawah struktur militer Suriah, khususnya dengan adanya dukungan Turki terhadap poros Damaskus–Washington. Ia menambahkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di dalam pemerintahan AS, di mana Pentagon masih mendukung SDF, sementara Gedung Putih kini lebih memihak pemerintah Suriah.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Suriah menjadi sekutu Amerika. Ketergantungan akan beralih ke pemerintah pusat di Damaskus, bukan lagi kepada kelompok-kelompok terpisah,” ujar al-Safadi.</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemitraan Nyata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Suriah, As’ad al-Shibani, mengatakan pada Minggu dalam Forum Dialog Manama bahwa isu rekonstruksi Suriah akan menjadi agenda utama pembicaraan Presiden al-Sharaa di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa banyak topik akan dibahas, mulai dari pencabutan sanksi dan pembukaan lembaran baru dalam hubungan AS–Suriah, hingga pembangunan kemitraan strategis yang kuat dengan Washington.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Bersama</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti urusan Turki dan kawasan, Mahmoud Alloush, mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS menjadikannya mitra regional utama bagi Amerika dan Barat dalam perang melawan terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, hal ini akan mengurangi peran SDF dalam strategi Amerika di Suriah, dan akan menjadi faktor kunci dalam perumusan ulang hubungan Washington dengan kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menilai perubahan ini adalah hasil dari pergeseran prioritas AS, yang kini lebih memilih bekerja sama dengan negara berdaulat dibanding kelompok bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperkirakan bahwa langkah ini akan menekan peran SDF lebih jauh dalam strategi AS, berbeda dengan masa sebelumnya, dan menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika di Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Turki dan Kemungkinan Aksi Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menambahkan bahwa proses bergabungnya Suriah ke koalisi juga terkait dengan rencana Amerika untuk menyelesaikan sepenuhnya persoalan SDF. Menurutnya, Turki telah menetapkan prioritas untuk membongkar struktur SDF, mengakhiri pemerintahan otonominya, dan mengintegrasikannya ke dalam angkatan bersenjata Suriah, sebagaimana diatur dalam kesepakatan 10 Maret 2025.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa Turki lebih memilih penyelesaian politik, namun jika jalur diplomatik gagal, opsi militer akan tetap terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menutup dengan mengatakan bahwa peningkatan kerja sama militer antara Turki dan Suriah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan terhadap SDF tetap menjadi pilihan yang realistis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: Al Jazeera</p>','Apa Arti Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS?','','inherit','closed','closed','','1218-revision-v1','','','2025-11-04 10:34:14','2025-11-04 10:34:14','',1218,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1219',0,'revision','',0),
(1220,1,'2025-11-04 10:34:59','2025-11-04 10:34:59','<h2 style=\"text-align: center;\">Apa Arti Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS?</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Damaskus – Utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengumumkan bahwa Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa akan mengunjungi Washington pada 10 November ini untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama presiden Suriah ke Gedung Putih dalam sejarah, di mana al-Sharaa dijadwalkan menandatangani perjanjian resmi bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS. Barak menggambarkan kunjungan itu sebagai “langkah utama” untuk membangun kembali hubungan bilateral setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, kunjungan ini akan membuka jalan bagi putaran kelima perundingan langsung antara Suriah dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat, yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan keamanan perbatasan pada akhir tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan terakhir pejabat tinggi Suriah ke Gedung Putih terjadi pada tahun 1999, ketika Menlu Suriah saat itu, Farouk al-Sharaa, bertemu dengan Presiden AS Bill Clinton.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kunjungan dan Keuntungannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara eksklusif dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Hisham Nashwati, pendiri organisasi <em>Syria Path to Freedom</em>, mengatakan bahwa bergabungnya pemerintahan baru Suriah dengan koalisi internasional memiliki makna politik dan kemanusiaan besar, sekaligus memberikan keuntungan politik bagi Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menjelaskan bahwa langkah ini memberikan legitimasi internasional dan pengakuan resmi yang lebih luas bagi pemerintah baru, mencerminkan komitmen terhadap stabilitas dan kerja sama dalam melawan musuh bersama, yaitu ISIS. Ia menilai hal ini merupakan pesan dari koalisi untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa Suriah kini memberikan informasi intelijen lokal untuk membantu serangan yang lebih akurat terhadap ISIS, mengurangi jumlah korban dan melindungi warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menambahkan bahwa kesepakatan ini akan memperlemah kekuatan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), karena kini ada sekutu yang lebih kuat dan lebih efektif dalam menjalankan peran tersebut. Namun ia menekankan pentingnya kemitraan nasional antara pemerintah baru dan SDF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan dalam konferensi pers:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Presiden Suriah akan datang ke Gedung Putih. Ia bekerja keras. Kami mencabut sanksi terhadap Suriah untuk memberinya kesempatan, dan saya mendengar ia melakukan pekerjaan yang sangat baik.”</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Melemahkan “SDF”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota koalisi Suriah-Amerika, Dr. Samer al-Safadi, menyebut bahwa langkah ini mencerminkan pergeseran besar dalam posisi Suriah — dari blok timur menuju koalisi pimpinan NATO dan Amerika Serikat. Menurutnya, Suriah kini akan menjadi mitra strategis utama dalam bidang keamanan, militer, dan diplomasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Safadi menjelaskan bahwa kerja sama intelijen informal antara Damaskus dan Washington sudah ada sejak jatuhnya rezim sebelumnya, namun keanggotaan resmi ini akan memperluas cakupan kerja sama menjadi pelatihan dan perlengkapan militer, pemberantasan pendanaan terorisme, serta penghapusan Suriah dari daftar negara pendukung terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menepis kemungkinan peningkatan kehadiran militer AS di Suriah, dan justru memperkirakan adanya pengurangan bertahap, dengan pemindahan tanggung jawab keamanan kepada Kementerian Pertahanan Suriah di bawah pengawasan terbatas AS, serta penutupan sebagian pangkalan dan pemindahan peralatan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut al-Safadi, penyerahan kendali operasi anti-ISIS kepada Damaskus akan memperlemah SDF, meski juga membuka peluang penggabungan mereka di bawah struktur militer Suriah, khususnya dengan adanya dukungan Turki terhadap poros Damaskus–Washington. Ia menambahkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di dalam pemerintahan AS, di mana Pentagon masih mendukung SDF, sementara Gedung Putih kini lebih memihak pemerintah Suriah.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Suriah menjadi sekutu Amerika. Ketergantungan akan beralih ke pemerintah pusat di Damaskus, bukan lagi kepada kelompok-kelompok terpisah,” ujar al-Safadi.</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemitraan Nyata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Suriah, As’ad al-Shibani, mengatakan pada Minggu dalam Forum Dialog Manama bahwa isu rekonstruksi Suriah akan menjadi agenda utama pembicaraan Presiden al-Sharaa di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa banyak topik akan dibahas, mulai dari pencabutan sanksi dan pembukaan lembaran baru dalam hubungan AS–Suriah, hingga pembangunan kemitraan strategis yang kuat dengan Washington.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Bersama</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti urusan Turki dan kawasan, Mahmoud Alloush, mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS menjadikannya mitra regional utama bagi Amerika dan Barat dalam perang melawan terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, hal ini akan mengurangi peran SDF dalam strategi Amerika di Suriah, dan akan menjadi faktor kunci dalam perumusan ulang hubungan Washington dengan kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menilai perubahan ini adalah hasil dari pergeseran prioritas AS, yang kini lebih memilih bekerja sama dengan negara berdaulat dibanding kelompok bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperkirakan bahwa langkah ini akan menekan peran SDF lebih jauh dalam strategi AS, berbeda dengan masa sebelumnya, dan menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika di Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Turki dan Kemungkinan Aksi Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menambahkan bahwa proses bergabungnya Suriah ke koalisi juga terkait dengan rencana Amerika untuk menyelesaikan sepenuhnya persoalan SDF. Menurutnya, Turki telah menetapkan prioritas untuk membongkar struktur SDF, mengakhiri pemerintahan otonominya, dan mengintegrasikannya ke dalam angkatan bersenjata Suriah, sebagaimana diatur dalam kesepakatan 10 Maret 2025.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa Turki lebih memilih penyelesaian politik, namun jika jalur diplomatik gagal, opsi militer akan tetap terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menutup dengan mengatakan bahwa peningkatan kerja sama militer antara Turki dan Suriah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan terhadap SDF tetap menjadi pilihan yang realistis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: Al Jazeera</p>','Apa Arti Gabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS?','','inherit','closed','closed','','1218-revision-v1','','','2025-11-04 10:34:59','2025-11-04 10:34:59','',1218,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1220',0,'revision','',0),
(1221,1,'2025-11-04 10:35:38','2025-11-04 10:35:38','<h2 style=\"text-align: center;\">Apa Arti Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS?</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Damaskus – Utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengumumkan bahwa Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa akan mengunjungi Washington pada 10 November ini untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama presiden Suriah ke Gedung Putih dalam sejarah, di mana al-Sharaa dijadwalkan menandatangani perjanjian resmi bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS. Barak menggambarkan kunjungan itu sebagai “langkah utama” untuk membangun kembali hubungan bilateral setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, kunjungan ini akan membuka jalan bagi putaran kelima perundingan langsung antara Suriah dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat, yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan keamanan perbatasan pada akhir tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan terakhir pejabat tinggi Suriah ke Gedung Putih terjadi pada tahun 1999, ketika Menlu Suriah saat itu, Farouk al-Sharaa, bertemu dengan Presiden AS Bill Clinton.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kunjungan dan Keuntungannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara eksklusif dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Hisham Nashwati, pendiri organisasi <em>Syria Path to Freedom</em>, mengatakan bahwa bergabungnya pemerintahan baru Suriah dengan koalisi internasional memiliki makna politik dan kemanusiaan besar, sekaligus memberikan keuntungan politik bagi Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menjelaskan bahwa langkah ini memberikan legitimasi internasional dan pengakuan resmi yang lebih luas bagi pemerintah baru, mencerminkan komitmen terhadap stabilitas dan kerja sama dalam melawan musuh bersama, yaitu ISIS. Ia menilai hal ini merupakan pesan dari koalisi untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa Suriah kini memberikan informasi intelijen lokal untuk membantu serangan yang lebih akurat terhadap ISIS, mengurangi jumlah korban dan melindungi warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menambahkan bahwa kesepakatan ini akan memperlemah kekuatan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), karena kini ada sekutu yang lebih kuat dan lebih efektif dalam menjalankan peran tersebut. Namun ia menekankan pentingnya kemitraan nasional antara pemerintah baru dan SDF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan dalam konferensi pers:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Presiden Suriah akan datang ke Gedung Putih. Ia bekerja keras. Kami mencabut sanksi terhadap Suriah untuk memberinya kesempatan, dan saya mendengar ia melakukan pekerjaan yang sangat baik.”</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Melemahkan “SDF”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota koalisi Suriah-Amerika, Dr. Samer al-Safadi, menyebut bahwa langkah ini mencerminkan pergeseran besar dalam posisi Suriah — dari blok timur menuju koalisi pimpinan NATO dan Amerika Serikat. Menurutnya, Suriah kini akan menjadi mitra strategis utama dalam bidang keamanan, militer, dan diplomasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Safadi menjelaskan bahwa kerja sama intelijen informal antara Damaskus dan Washington sudah ada sejak jatuhnya rezim sebelumnya, namun keanggotaan resmi ini akan memperluas cakupan kerja sama menjadi pelatihan dan perlengkapan militer, pemberantasan pendanaan terorisme, serta penghapusan Suriah dari daftar negara pendukung terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menepis kemungkinan peningkatan kehadiran militer AS di Suriah, dan justru memperkirakan adanya pengurangan bertahap, dengan pemindahan tanggung jawab keamanan kepada Kementerian Pertahanan Suriah di bawah pengawasan terbatas AS, serta penutupan sebagian pangkalan dan pemindahan peralatan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut al-Safadi, penyerahan kendali operasi anti-ISIS kepada Damaskus akan memperlemah SDF, meski juga membuka peluang penggabungan mereka di bawah struktur militer Suriah, khususnya dengan adanya dukungan Turki terhadap poros Damaskus–Washington. Ia menambahkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di dalam pemerintahan AS, di mana Pentagon masih mendukung SDF, sementara Gedung Putih kini lebih memihak pemerintah Suriah.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Suriah menjadi sekutu Amerika. Ketergantungan akan beralih ke pemerintah pusat di Damaskus, bukan lagi kepada kelompok-kelompok terpisah,” ujar al-Safadi.</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemitraan Nyata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Suriah, As’ad al-Shibani, mengatakan pada Minggu dalam Forum Dialog Manama bahwa isu rekonstruksi Suriah akan menjadi agenda utama pembicaraan Presiden al-Sharaa di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa banyak topik akan dibahas, mulai dari pencabutan sanksi dan pembukaan lembaran baru dalam hubungan AS–Suriah, hingga pembangunan kemitraan strategis yang kuat dengan Washington.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Bersama</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti urusan Turki dan kawasan, Mahmoud Alloush, mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS menjadikannya mitra regional utama bagi Amerika dan Barat dalam perang melawan terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, hal ini akan mengurangi peran SDF dalam strategi Amerika di Suriah, dan akan menjadi faktor kunci dalam perumusan ulang hubungan Washington dengan kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menilai perubahan ini adalah hasil dari pergeseran prioritas AS, yang kini lebih memilih bekerja sama dengan negara berdaulat dibanding kelompok bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperkirakan bahwa langkah ini akan menekan peran SDF lebih jauh dalam strategi AS, berbeda dengan masa sebelumnya, dan menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika di Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Turki dan Kemungkinan Aksi Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menambahkan bahwa proses bergabungnya Suriah ke koalisi juga terkait dengan rencana Amerika untuk menyelesaikan sepenuhnya persoalan SDF. Menurutnya, Turki telah menetapkan prioritas untuk membongkar struktur SDF, mengakhiri pemerintahan otonominya, dan mengintegrasikannya ke dalam angkatan bersenjata Suriah, sebagaimana diatur dalam kesepakatan 10 Maret 2025.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa Turki lebih memilih penyelesaian politik, namun jika jalur diplomatik gagal, opsi militer akan tetap terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menutup dengan mengatakan bahwa peningkatan kerja sama militer antara Turki dan Suriah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan terhadap SDF tetap menjadi pilihan yang realistis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: Al Jazeera</p>','Arti Gabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Lawan ISIS','','inherit','closed','closed','','1218-revision-v1','','','2025-11-04 10:35:38','2025-11-04 10:35:38','',1218,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1221',0,'revision','',0),
(1222,1,'2025-11-04 10:58:44','2025-11-04 10:58:44','','koalisi_anti_isis','','inherit','open','closed','','koalisi_anti_isis','','','2025-11-04 10:58:44','2025-11-04 10:58:44','',1218,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/koalisi_anti_isis.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1223,1,'2025-11-04 11:01:50','2025-11-04 11:01:50','<h2 style=\"text-align: center;\">Apa Arti Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS?</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Presiden Suriah direncanakan akan bertemu kembali dengan Donald Trump pada 10 November mendatang. Salah satu agenda utamanya adalah Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS. Apa arti hal tersebut ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Damaskus – Utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengumumkan bahwa Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa akan mengunjungi Washington pada 10 November ini untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama presiden Suriah ke Gedung Putih dalam sejarah, di mana al-Sharaa dijadwalkan menandatangani perjanjian resmi bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS. Barak menggambarkan kunjungan itu sebagai “langkah utama” untuk membangun kembali hubungan bilateral setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, kunjungan ini akan membuka jalan bagi putaran kelima perundingan langsung antara Suriah dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat, yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan keamanan perbatasan pada akhir tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan terakhir pejabat tinggi Suriah ke Gedung Putih terjadi pada tahun 1999, ketika Menlu Suriah saat itu, Farouk al-Sharaa, bertemu dengan Presiden AS Bill Clinton.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kunjungan dan Keuntungannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara eksklusif dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Hisham Nashwati, pendiri organisasi <em>Syria Path to Freedom</em>, mengatakan bahwa bergabungnya pemerintahan baru Suriah dengan koalisi internasional memiliki makna politik dan kemanusiaan besar, sekaligus memberikan keuntungan politik bagi Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menjelaskan bahwa langkah ini memberikan legitimasi internasional dan pengakuan resmi yang lebih luas bagi pemerintah baru, mencerminkan komitmen terhadap stabilitas dan kerja sama dalam melawan musuh bersama, yaitu ISIS. Ia menilai hal ini merupakan pesan dari koalisi untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa Suriah kini memberikan informasi intelijen lokal untuk membantu serangan yang lebih akurat terhadap ISIS, mengurangi jumlah korban dan melindungi warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menambahkan bahwa kesepakatan ini akan memperlemah kekuatan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), karena kini ada sekutu yang lebih kuat dan lebih efektif dalam menjalankan peran tersebut. Namun ia menekankan pentingnya kemitraan nasional antara pemerintah baru dan SDF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan dalam konferensi pers:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Presiden Suriah akan datang ke Gedung Putih. Ia bekerja keras. Kami mencabut sanksi terhadap Suriah untuk memberinya kesempatan, dan saya mendengar ia melakukan pekerjaan yang sangat baik.”</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Melemahkan “SDF”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota koalisi Suriah-Amerika, Dr. Samer al-Safadi, menyebut bahwa langkah ini mencerminkan pergeseran besar dalam posisi Suriah — dari blok timur menuju koalisi pimpinan NATO dan Amerika Serikat. Menurutnya, Suriah kini akan menjadi mitra strategis utama dalam bidang keamanan, militer, dan diplomasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Safadi menjelaskan bahwa kerja sama intelijen informal antara Damaskus dan Washington sudah ada sejak jatuhnya rezim sebelumnya, namun keanggotaan resmi ini akan memperluas cakupan kerja sama menjadi pelatihan dan perlengkapan militer, pemberantasan pendanaan terorisme, serta penghapusan Suriah dari daftar negara pendukung terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menepis kemungkinan peningkatan kehadiran militer AS di Suriah, dan justru memperkirakan adanya pengurangan bertahap, dengan pemindahan tanggung jawab keamanan kepada Kementerian Pertahanan Suriah di bawah pengawasan terbatas AS, serta penutupan sebagian pangkalan dan pemindahan peralatan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut al-Safadi, penyerahan kendali operasi anti-ISIS kepada Damaskus akan memperlemah SDF, meski juga membuka peluang penggabungan mereka di bawah struktur militer Suriah, khususnya dengan adanya dukungan Turki terhadap poros Damaskus–Washington. Ia menambahkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di dalam pemerintahan AS, di mana Pentagon masih mendukung SDF, sementara Gedung Putih kini lebih memihak pemerintah Suriah.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Suriah menjadi sekutu Amerika. Ketergantungan akan beralih ke pemerintah pusat di Damaskus, bukan lagi kepada kelompok-kelompok terpisah,” ujar al-Safadi.</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemitraan Nyata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Suriah, As’ad al-Shibani, mengatakan pada Minggu dalam Forum Dialog Manama bahwa isu rekonstruksi Suriah akan menjadi agenda utama pembicaraan Presiden al-Sharaa di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa banyak topik akan dibahas, mulai dari pencabutan sanksi dan pembukaan lembaran baru dalam hubungan AS–Suriah, hingga pembangunan kemitraan strategis yang kuat dengan Washington.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Bersama</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti urusan Turki dan kawasan, Mahmoud Alloush, mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS menjadikannya mitra regional utama bagi Amerika dan Barat dalam perang melawan terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, hal ini akan mengurangi peran SDF dalam strategi Amerika di Suriah, dan akan menjadi faktor kunci dalam perumusan ulang hubungan Washington dengan kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menilai perubahan ini adalah hasil dari pergeseran prioritas AS, yang kini lebih memilih bekerja sama dengan negara berdaulat dibanding kelompok bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperkirakan bahwa langkah ini akan menekan peran SDF lebih jauh dalam strategi AS, berbeda dengan masa sebelumnya, dan menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika di Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Turki dan Kemungkinan Aksi Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menambahkan bahwa proses bergabungnya Suriah ke koalisi juga terkait dengan rencana Amerika untuk menyelesaikan sepenuhnya persoalan SDF. Menurutnya, Turki telah menetapkan prioritas untuk membongkar struktur SDF, mengakhiri pemerintahan otonominya, dan mengintegrasikannya ke dalam angkatan bersenjata Suriah, sebagaimana diatur dalam kesepakatan 10 Maret 2025.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa Turki lebih memilih penyelesaian politik, namun jika jalur diplomatik gagal, opsi militer akan tetap terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menutup dengan mengatakan bahwa peningkatan kerja sama militer antara Turki dan Suriah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan terhadap SDF tetap menjadi pilihan yang realistis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Arti Gabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Lawan ISIS','','inherit','closed','closed','','1218-revision-v1','','','2025-11-04 11:01:50','2025-11-04 11:01:50','',1218,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1223',0,'revision','',0),
(1224,1,'2025-11-04 11:02:16','2025-11-04 11:02:16','<h2 style=\"text-align: center;\">Apa Arti Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS?</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Presiden Suriah direncanakan akan bertemu kembali dengan Donald Trump pada 10 November mendatang. Salah satu agenda utamanya adalah Bergabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Melawan ISIS. Apa arti hal tersebut ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\"><strong>rezaervani.com - 4 November 2025</strong></a> - Damaskus – Utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengumumkan bahwa Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa akan mengunjungi Washington pada 10 November ini untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama presiden Suriah ke Gedung Putih dalam sejarah, di mana al-Sharaa dijadwalkan menandatangani perjanjian resmi bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS. Barak menggambarkan kunjungan itu sebagai “langkah utama” untuk membangun kembali hubungan bilateral setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, kunjungan ini akan membuka jalan bagi putaran kelima perundingan langsung antara Suriah dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat, yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan keamanan perbatasan pada akhir tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan terakhir pejabat tinggi Suriah ke Gedung Putih terjadi pada tahun 1999, ketika Menlu Suriah saat itu, Farouk al-Sharaa, bertemu dengan Presiden AS Bill Clinton.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kunjungan dan Keuntungannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara eksklusif dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Hisham Nashwati, pendiri organisasi <em>Syria Path to Freedom</em>, mengatakan bahwa bergabungnya pemerintahan baru Suriah dengan koalisi internasional memiliki makna politik dan kemanusiaan besar, sekaligus memberikan keuntungan politik bagi Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menjelaskan bahwa langkah ini memberikan legitimasi internasional dan pengakuan resmi yang lebih luas bagi pemerintah baru, mencerminkan komitmen terhadap stabilitas dan kerja sama dalam melawan musuh bersama, yaitu ISIS. Ia menilai hal ini merupakan pesan dari koalisi untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa Suriah kini memberikan informasi intelijen lokal untuk membantu serangan yang lebih akurat terhadap ISIS, mengurangi jumlah korban dan melindungi warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nashwati menambahkan bahwa kesepakatan ini akan memperlemah kekuatan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), karena kini ada sekutu yang lebih kuat dan lebih efektif dalam menjalankan peran tersebut. Namun ia menekankan pentingnya kemitraan nasional antara pemerintah baru dan SDF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan dalam konferensi pers:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Presiden Suriah akan datang ke Gedung Putih. Ia bekerja keras. Kami mencabut sanksi terhadap Suriah untuk memberinya kesempatan, dan saya mendengar ia melakukan pekerjaan yang sangat baik.”</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Melemahkan “SDF”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota koalisi Suriah-Amerika, Dr. Samer al-Safadi, menyebut bahwa langkah ini mencerminkan pergeseran besar dalam posisi Suriah — dari blok timur menuju koalisi pimpinan NATO dan Amerika Serikat. Menurutnya, Suriah kini akan menjadi mitra strategis utama dalam bidang keamanan, militer, dan diplomasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Safadi menjelaskan bahwa kerja sama intelijen informal antara Damaskus dan Washington sudah ada sejak jatuhnya rezim sebelumnya, namun keanggotaan resmi ini akan memperluas cakupan kerja sama menjadi pelatihan dan perlengkapan militer, pemberantasan pendanaan terorisme, serta penghapusan Suriah dari daftar negara pendukung terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menepis kemungkinan peningkatan kehadiran militer AS di Suriah, dan justru memperkirakan adanya pengurangan bertahap, dengan pemindahan tanggung jawab keamanan kepada Kementerian Pertahanan Suriah di bawah pengawasan terbatas AS, serta penutupan sebagian pangkalan dan pemindahan peralatan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut al-Safadi, penyerahan kendali operasi anti-ISIS kepada Damaskus akan memperlemah SDF, meski juga membuka peluang penggabungan mereka di bawah struktur militer Suriah, khususnya dengan adanya dukungan Turki terhadap poros Damaskus–Washington. Ia menambahkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di dalam pemerintahan AS, di mana Pentagon masih mendukung SDF, sementara Gedung Putih kini lebih memihak pemerintah Suriah.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Suriah menjadi sekutu Amerika. Ketergantungan akan beralih ke pemerintah pusat di Damaskus, bukan lagi kepada kelompok-kelompok terpisah,” ujar al-Safadi.</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemitraan Nyata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Suriah, As’ad al-Shibani, mengatakan pada Minggu dalam Forum Dialog Manama bahwa isu rekonstruksi Suriah akan menjadi agenda utama pembicaraan Presiden al-Sharaa di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa banyak topik akan dibahas, mulai dari pencabutan sanksi dan pembukaan lembaran baru dalam hubungan AS–Suriah, hingga pembangunan kemitraan strategis yang kuat dengan Washington.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Bersama</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti urusan Turki dan kawasan, Mahmoud Alloush, mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa bergabungnya Suriah ke koalisi internasional melawan ISIS menjadikannya mitra regional utama bagi Amerika dan Barat dalam perang melawan terorisme.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, hal ini akan mengurangi peran SDF dalam strategi Amerika di Suriah, dan akan menjadi faktor kunci dalam perumusan ulang hubungan Washington dengan kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menilai perubahan ini adalah hasil dari pergeseran prioritas AS, yang kini lebih memilih bekerja sama dengan negara berdaulat dibanding kelompok bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperkirakan bahwa langkah ini akan menekan peran SDF lebih jauh dalam strategi AS, berbeda dengan masa sebelumnya, dan menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika di Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Turki dan Kemungkinan Aksi Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menambahkan bahwa proses bergabungnya Suriah ke koalisi juga terkait dengan rencana Amerika untuk menyelesaikan sepenuhnya persoalan SDF. Menurutnya, Turki telah menetapkan prioritas untuk membongkar struktur SDF, mengakhiri pemerintahan otonominya, dan mengintegrasikannya ke dalam angkatan bersenjata Suriah, sebagaimana diatur dalam kesepakatan 10 Maret 2025.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa Turki lebih memilih penyelesaian politik, namun jika jalur diplomatik gagal, opsi militer akan tetap terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Alloush menutup dengan mengatakan bahwa peningkatan kerja sama militer antara Turki dan Suriah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan terhadap SDF tetap menjadi pilihan yang realistis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Arti Gabungnya Suriah ke Koalisi Internasional Lawan ISIS','','inherit','closed','closed','','1218-revision-v1','','','2025-11-04 11:02:16','2025-11-04 11:02:16','',1218,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1224',0,'revision','',0),
(1227,1,'2025-11-05 03:06:08','2025-11-05 03:06:08','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>PM Irak: Milisi Baru Bisa Dilucuti Setelah Pasukan AS Keluar dari Negara Itu</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Perdana Menteri Iraq menegaskan bahwa Milisi Baru Bisa Dilucuti Senjatanya hanya jika Pasukan AS keluar dari Negara Tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/iraq/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, mengatakan bahwa negaranya hanya akan mampu melucuti kelompok-kelompok milisi setelah pasukan Amerika Serikat meninggalkan Irak. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara dengan Reuters pada Senin (3/11).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Sudani disampaikan menjelang pemilihan parlemen Irak yang sangat dinanti, yang akan berlangsung pada 11 November mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudani berusaha menyeimbangkan hubungan antara Washington — yang berperan penting dalam transaksi dolar Irak — dan negara tetangga Iran, yang mendukung berbagai milisi Syiah yang tergabung dalam <em>Popular Mobilisation Forces</em> (PMF) atau Pasukan Mobilisasi Rakyat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia tengah berupaya menarik dukungan publik menjelang pemilu karena ingin menjabat untuk periode kedua.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Tidak ada lagi ISIS. Keamanan dan stabilitas? Alhamdulillah sudah ada... jadi berikan saya alasan atas keberadaan 86 negara itu,” ujarnya kepada Reuters di Baghdad, merujuk pada jumlah negara yang tergabung dalam koalisi pimpinan AS melawan kelompok Negara Islam (ISIS) pada 2014.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kalau begitu, pasti akan ada program yang jelas untuk mengakhiri keberadaan senjata di luar lembaga-lembaga negara. Itu adalah tuntutan semua pihak,” tambahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan AS mulai menarik diri dari dua pangkalan utama di Irak pada musim panas lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada September 2024, Reuters melaporkan bahwa para negosiator AS dan Irak telah menyepakati sebuah rencana di masa pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak — yang hanya tinggal menunggu persetujuan resmi dari para pemimpin di Baghdad dan Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan Reuters, rencana tersebut menyerukan agar seluruh pasukan koalisi pimpinan AS meninggalkan pangkalan udara Ain al-Asad di provinsi Anbar barat, dan secara signifikan mengurangi kehadiran mereka di Baghdad paling lambat September 2025.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudani menambahkan bahwa kelompok-kelompok milisi bisa diserap ke dalam pasukan keamanan resmi negara atau para anggotanya bisa terjun ke dunia politik setelah meletakkan senjata mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Paralel di Lebanon</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Usulan tersebut muncul ketika Amerika Serikat tengah menghadapi kesulitan besar untuk melucuti senjata Hizbullah di Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF) dan Hizbullah merupakan bagian dari jaringan longgar kelompok bersenjata — bersama dengan kelompok Houthi di Yaman — yang menerima pendanaan dan pelatihan dari Iran. Jaringan yang dikenal sebagai “poros perlawanan” ini terpukul oleh serangan-serangan Israel setelah serangan yang dipimpin Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Milisi-milisi di Irak berada di balik serangan terhadap pasukan AS di Yordania pada Januari 2024, namun sebagian besar memilih untuk tidak ikut menyerang Israel seperti yang dilakukan oleh Houthi dan Hizbullah, dengan alasan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terkepung di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023 telah diakui sebagai genosida oleh sejumlah pemimpin dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan para ahli hak asasi manusia. Amerika Serikat telah menengahi gencatan senjata rapuh di Gaza pada Oktober lalu, namun kesepakatan itu terus dilanggar oleh Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat telah lama mendesak Irak untuk membubarkan kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Pasukan Mobilisasi Rakyat. Di Lebanon, kampanye yang lebih terbuka dipimpin oleh utusan AS, Tom Barrack, untuk melucuti senjata Hizbullah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hizbullah akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian gencatan senjata yang timpang tahun lalu, yang secara efektif memberi Israel keleluasaan untuk menyerang kelompok tersebut dengan dukungan AS. Sejak itu, Hizbullah terus menahan diri dari serangan balasan meskipun menjadi sasaran serangan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut analis dan diplomat regional yang dikutip <em>Middle East Eye</em>, tentara Lebanon telah berhasil melucuti senjata Hizbullah di sebagian besar wilayah Lebanon selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Lebanon saat ini sedang berusaha menegosiasikan pemindahan senjata berat Hizbullah di wilayah lain negara itu kepada tentara nasional. Namun Hizbullah masih menolak rencana tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berbicara di sebuah konferensi di Bahrain pekan lalu, Tom Barrack mengatakan bahwa ia tidak percaya penggunaan kekuatan militer untuk melucuti Hizbullah akan berhasil. Sebaliknya, ia menyarankan agar negara-negara kaya minyak di Teluk menawarkan insentif ekonomi bagi para pejuang Hizbullah agar mau menyerahkan senjata mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hizbullah adalah partai politik terbesar di Lebanon, dan anggotanya duduk dalam pemerintahan yang didukung AS. Baik sayap bersenjatanya maupun jaringan layanan sosialnya beroperasi di luar struktur pemerintahan resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, di Irak, Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF) tetap menerima gaji dari pemerintah. Di bawah kepemimpinan Sudani, sekitar 150.000 anggota PMF dialokasikan tambahan dana sebesar <strong>700 juta dolar AS</strong> dalam anggaran tiga tahun Irak yang dirilis pada tahun 2023.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','PM Iraq: Milisi Baru Bisa Dilucuti Jika AS Keluar Iraq','','publish','open','open','','pm-iraq-milisi-baru-bisa-dilucuti-jika-as-keluar-iraq','','','2025-11-05 03:06:21','2025-11-05 03:06:21','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1227',0,'post','',0),
(1228,1,'2025-11-05 03:01:23','2025-11-05 03:01:23','','pm_iraq','','inherit','open','closed','','pm_iraq','','','2025-11-05 03:01:23','2025-11-05 03:01:23','',1227,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/pm_iraq.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1229,1,'2025-11-05 03:06:08','2025-11-05 03:06:08','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>PM Irak: Milisi Baru Bisa Dilucuti Setelah Pasukan AS Keluar dari Negara Itu</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Perdana Menteri Iraq menegaskan bahwa Milisi Baru Bisa Dilucuti Senjatanya hanya jika Pasukan AS keluar dari Negara Tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, mengatakan bahwa negaranya hanya akan mampu melucuti kelompok-kelompok milisi setelah pasukan Amerika Serikat meninggalkan Irak. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara dengan Reuters pada Senin (3/11).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Sudani disampaikan menjelang pemilihan parlemen Irak yang sangat dinanti, yang akan berlangsung pada 11 November mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudani berusaha menyeimbangkan hubungan antara Washington — yang berperan penting dalam transaksi dolar Irak — dan negara tetangga Iran, yang mendukung berbagai milisi Syiah yang tergabung dalam <em>Popular Mobilisation Forces</em> (PMF) atau Pasukan Mobilisasi Rakyat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia tengah berupaya menarik dukungan publik menjelang pemilu karena ingin menjabat untuk periode kedua.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Tidak ada lagi ISIS. Keamanan dan stabilitas? Alhamdulillah sudah ada... jadi berikan saya alasan atas keberadaan 86 negara itu,” ujarnya kepada Reuters di Baghdad, merujuk pada jumlah negara yang tergabung dalam koalisi pimpinan AS melawan kelompok Negara Islam (ISIS) pada 2014.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kalau begitu, pasti akan ada program yang jelas untuk mengakhiri keberadaan senjata di luar lembaga-lembaga negara. Itu adalah tuntutan semua pihak,” tambahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan AS mulai menarik diri dari dua pangkalan utama di Irak pada musim panas lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada September 2024, Reuters melaporkan bahwa para negosiator AS dan Irak telah menyepakati sebuah rencana di masa pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak — yang hanya tinggal menunggu persetujuan resmi dari para pemimpin di Baghdad dan Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan Reuters, rencana tersebut menyerukan agar seluruh pasukan koalisi pimpinan AS meninggalkan pangkalan udara Ain al-Asad di provinsi Anbar barat, dan secara signifikan mengurangi kehadiran mereka di Baghdad paling lambat September 2025.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudani menambahkan bahwa kelompok-kelompok milisi bisa diserap ke dalam pasukan keamanan resmi negara atau para anggotanya bisa terjun ke dunia politik setelah meletakkan senjata mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Paralel di Lebanon</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Usulan tersebut muncul ketika Amerika Serikat tengah menghadapi kesulitan besar untuk melucuti senjata Hizbullah di Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF) dan Hizbullah merupakan bagian dari jaringan longgar kelompok bersenjata — bersama dengan kelompok Houthi di Yaman — yang menerima pendanaan dan pelatihan dari Iran. Jaringan yang dikenal sebagai “poros perlawanan” ini terpukul oleh serangan-serangan Israel setelah serangan yang dipimpin Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Milisi-milisi di Irak berada di balik serangan terhadap pasukan AS di Yordania pada Januari 2024, namun sebagian besar memilih untuk tidak ikut menyerang Israel seperti yang dilakukan oleh Houthi dan Hizbullah, dengan alasan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terkepung di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023 telah diakui sebagai genosida oleh sejumlah pemimpin dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan para ahli hak asasi manusia. Amerika Serikat telah menengahi gencatan senjata rapuh di Gaza pada Oktober lalu, namun kesepakatan itu terus dilanggar oleh Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat telah lama mendesak Irak untuk membubarkan kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Pasukan Mobilisasi Rakyat. Di Lebanon, kampanye yang lebih terbuka dipimpin oleh utusan AS, Tom Barrack, untuk melucuti senjata Hizbullah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hizbullah akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian gencatan senjata yang timpang tahun lalu, yang secara efektif memberi Israel keleluasaan untuk menyerang kelompok tersebut dengan dukungan AS. Sejak itu, Hizbullah terus menahan diri dari serangan balasan meskipun menjadi sasaran serangan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut analis dan diplomat regional yang dikutip <em>Middle East Eye</em>, tentara Lebanon telah berhasil melucuti senjata Hizbullah di sebagian besar wilayah Lebanon selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Lebanon saat ini sedang berusaha menegosiasikan pemindahan senjata berat Hizbullah di wilayah lain negara itu kepada tentara nasional. Namun Hizbullah masih menolak rencana tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berbicara di sebuah konferensi di Bahrain pekan lalu, Tom Barrack mengatakan bahwa ia tidak percaya penggunaan kekuatan militer untuk melucuti Hizbullah akan berhasil. Sebaliknya, ia menyarankan agar negara-negara kaya minyak di Teluk menawarkan insentif ekonomi bagi para pejuang Hizbullah agar mau menyerahkan senjata mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hizbullah adalah partai politik terbesar di Lebanon, dan anggotanya duduk dalam pemerintahan yang didukung AS. Baik sayap bersenjatanya maupun jaringan layanan sosialnya beroperasi di luar struktur pemerintahan resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, di Irak, Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF) tetap menerima gaji dari pemerintah. Di bawah kepemimpinan Sudani, sekitar 150.000 anggota PMF dialokasikan tambahan dana sebesar <strong>700 juta dolar AS</strong> dalam anggaran tiga tahun Irak yang dirilis pada tahun 2023.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','PM Iraq: Milisi Baru Bisa Dilucuti Jika AS Keluar Iraq','','inherit','closed','closed','','1227-revision-v1','','','2025-11-05 03:06:08','2025-11-05 03:06:08','',1227,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1229',0,'revision','',0),
(1230,1,'2025-11-05 03:06:21','2025-11-05 03:06:21','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>PM Irak: Milisi Baru Bisa Dilucuti Setelah Pasukan AS Keluar dari Negara Itu</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Perdana Menteri Iraq menegaskan bahwa Milisi Baru Bisa Dilucuti Senjatanya hanya jika Pasukan AS keluar dari Negara Tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/iraq/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> - Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, mengatakan bahwa negaranya hanya akan mampu melucuti kelompok-kelompok milisi setelah pasukan Amerika Serikat meninggalkan Irak. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara dengan Reuters pada Senin (3/11).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Sudani disampaikan menjelang pemilihan parlemen Irak yang sangat dinanti, yang akan berlangsung pada 11 November mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudani berusaha menyeimbangkan hubungan antara Washington — yang berperan penting dalam transaksi dolar Irak — dan negara tetangga Iran, yang mendukung berbagai milisi Syiah yang tergabung dalam <em>Popular Mobilisation Forces</em> (PMF) atau Pasukan Mobilisasi Rakyat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia tengah berupaya menarik dukungan publik menjelang pemilu karena ingin menjabat untuk periode kedua.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Tidak ada lagi ISIS. Keamanan dan stabilitas? Alhamdulillah sudah ada... jadi berikan saya alasan atas keberadaan 86 negara itu,” ujarnya kepada Reuters di Baghdad, merujuk pada jumlah negara yang tergabung dalam koalisi pimpinan AS melawan kelompok Negara Islam (ISIS) pada 2014.</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kalau begitu, pasti akan ada program yang jelas untuk mengakhiri keberadaan senjata di luar lembaga-lembaga negara. Itu adalah tuntutan semua pihak,” tambahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan AS mulai menarik diri dari dua pangkalan utama di Irak pada musim panas lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada September 2024, Reuters melaporkan bahwa para negosiator AS dan Irak telah menyepakati sebuah rencana di masa pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak — yang hanya tinggal menunggu persetujuan resmi dari para pemimpin di Baghdad dan Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan Reuters, rencana tersebut menyerukan agar seluruh pasukan koalisi pimpinan AS meninggalkan pangkalan udara Ain al-Asad di provinsi Anbar barat, dan secara signifikan mengurangi kehadiran mereka di Baghdad paling lambat September 2025.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudani menambahkan bahwa kelompok-kelompok milisi bisa diserap ke dalam pasukan keamanan resmi negara atau para anggotanya bisa terjun ke dunia politik setelah meletakkan senjata mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Paralel di Lebanon</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Usulan tersebut muncul ketika Amerika Serikat tengah menghadapi kesulitan besar untuk melucuti senjata Hizbullah di Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF) dan Hizbullah merupakan bagian dari jaringan longgar kelompok bersenjata — bersama dengan kelompok Houthi di Yaman — yang menerima pendanaan dan pelatihan dari Iran. Jaringan yang dikenal sebagai “poros perlawanan” ini terpukul oleh serangan-serangan Israel setelah serangan yang dipimpin Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Milisi-milisi di Irak berada di balik serangan terhadap pasukan AS di Yordania pada Januari 2024, namun sebagian besar memilih untuk tidak ikut menyerang Israel seperti yang dilakukan oleh Houthi dan Hizbullah, dengan alasan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terkepung di Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perang Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023 telah diakui sebagai genosida oleh sejumlah pemimpin dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan para ahli hak asasi manusia. Amerika Serikat telah menengahi gencatan senjata rapuh di Gaza pada Oktober lalu, namun kesepakatan itu terus dilanggar oleh Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat telah lama mendesak Irak untuk membubarkan kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Pasukan Mobilisasi Rakyat. Di Lebanon, kampanye yang lebih terbuka dipimpin oleh utusan AS, Tom Barrack, untuk melucuti senjata Hizbullah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hizbullah akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian gencatan senjata yang timpang tahun lalu, yang secara efektif memberi Israel keleluasaan untuk menyerang kelompok tersebut dengan dukungan AS. Sejak itu, Hizbullah terus menahan diri dari serangan balasan meskipun menjadi sasaran serangan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut analis dan diplomat regional yang dikutip <em>Middle East Eye</em>, tentara Lebanon telah berhasil melucuti senjata Hizbullah di sebagian besar wilayah Lebanon selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Lebanon saat ini sedang berusaha menegosiasikan pemindahan senjata berat Hizbullah di wilayah lain negara itu kepada tentara nasional. Namun Hizbullah masih menolak rencana tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berbicara di sebuah konferensi di Bahrain pekan lalu, Tom Barrack mengatakan bahwa ia tidak percaya penggunaan kekuatan militer untuk melucuti Hizbullah akan berhasil. Sebaliknya, ia menyarankan agar negara-negara kaya minyak di Teluk menawarkan insentif ekonomi bagi para pejuang Hizbullah agar mau menyerahkan senjata mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hizbullah adalah partai politik terbesar di Lebanon, dan anggotanya duduk dalam pemerintahan yang didukung AS. Baik sayap bersenjatanya maupun jaringan layanan sosialnya beroperasi di luar struktur pemerintahan resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, di Irak, Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF) tetap menerima gaji dari pemerintah. Di bawah kepemimpinan Sudani, sekitar 150.000 anggota PMF dialokasikan tambahan dana sebesar <strong>700 juta dolar AS</strong> dalam anggaran tiga tahun Irak yang dirilis pada tahun 2023.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','PM Iraq: Milisi Baru Bisa Dilucuti Jika AS Keluar Iraq','','inherit','closed','closed','','1227-revision-v1','','','2025-11-05 03:06:21','2025-11-05 03:06:21','',1227,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1230',0,'revision','',0),
(1231,1,'2025-11-05 04:07:21','0000-00-00 00:00:00','<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Genosida Israel di Gaza Tak Pernah Berhenti — Namun Media Inggris Menjadi Alat untuk Menutupi Kebohongan Ini</strong>\n<em>Oleh Hamza Yusuf</em>\n<em>31 Oktober 2025, 08:34 GMT | Pembaruan terakhir: 4 hari 19 jam lalu</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika tembakan Israel belum berhenti, maka secara definisi tidak ada gencatan senjata. Tugas media adalah menyampaikan fakta ini secara akurat dan objektif.</p>\n\n\n<hr />\n<p style=\"text-align: justify;\">Pandangan dunia kini telah beralih dari Gaza, seolah wilayah itu kehilangan arti pentingnya. Lagi pula, lebih dari dua tahun setelah serangan 7 Oktober dan kampanye pemusnahan tanpa ampun oleh Israel, sebuah gencatan senjata akhirnya tercapai.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berujung pada sebuah upacara di Mesir pada 13 Oktober yang disebut-sebut sebagai “perayaan perdamaian di Timur Tengah”. Trump menyebut hari itu sebagai “hari bersejarah” dan menegaskan bahwa dirinya “telah mencapai sesuatu yang semua orang katakan mustahil”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada hari Selasa, kesepakatan itu berada dalam bahaya besar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui serangkaian serangan udara terhadap Gaza, yang menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, termasuk 47 anak-anak. Tiba-tiba saja, gencatan senjata yang tampak kokoh itu berada di ambang kehancuran.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Begitulah cara media arus utama Inggris menggambarkan peristiwa tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seluruh siaran dan surat kabar, kisah yang disajikan memiliki sudut pandang yang sama. Dalam liputan langsungnya, BBC menyebut serangan Israel sebagai “ujian bagi gencatan senjata”. <em>The Guardian</em> dan <em>The Times</em> menggunakan istilah serupa, sementara LBC menirunya. <em>Sky News</em> dan <em>Financial Times</em> menyoroti “kerapuhan” perjanjian itu.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengamat kasual mungkin akan mengira bahwa setelah sedikit masa optimisme, gencatan senjata yang berlangsung lebih dari dua minggu itu perlahan-lahan mulai runtuh.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal kenyataannya, kekerasan sistematis Israel tidak pernah berhenti — hanya disembunyikan oleh media Inggris.</p>\n\n\n<hr />\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kekerasan yang Tak Pernah Usai</strong></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di lapangan, situasinya jauh dari kesan tenang. Warga Palestina di Gaza terus hidup dalam penderitaan yang tak tertahankan, tetap menjadi sandera kekuasaan dan penindasan Israel. Pengurangan sementara dalam pemboman, pengungsian, dan kehancuran tidak bisa disalahartikan sebagai perdamaian ketika penderitaan itu masih berlangsung.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya ujian yang tersisa adalah sejauh mana kolusi media dalam kejahatan Israel bisa terus dijalankan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dua minggu pertama “gencatan senjata” yang diklaim itu, setidaknya <strong>94 warga Palestina tewas</strong>, dengan Israel melanggar perjanjian tersebut <strong>125 kali</strong>. Ini mencakup sedikitnya <strong>52 penembakan langsung terhadap warga sipil</strong>, <strong>9 kali pelanggaran kendaraan militer ke area permukiman</strong>, <strong>55 kali serangan udara dan darat</strong>, serta <strong>11 penghancuran bangunan sipil</strong>, ditambah <strong>penangkapan 21 warga</strong> di berbagai wilayah Jalur Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun rincian ini disembunyikan — gambaran yang dilukis media dibuat kabur, airnya dikacaukan dengan sengaja.</p>\n\n<blockquote>“Kami selamat dari perang, tapi kami mungkin tidak akan selamat dari gencatan senjata,” tulis jurnalis Palestina Sara Awad di Gaza baru-baru ini. “Tak ada satu hari pun tanpa korban… kekerasan tidak pernah benar-benar berakhir,” tambahnya.</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika tembakan Israel belum berhenti, maka tidak ada gencatan senjata — secara definisi. Dan sudah seharusnya media melaporkan hal ini secara jujur dan objektif.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, seperti biasa, media Inggris — yang membungkus kekejaman Israel dalam bahasa halus, menampilkan penyerang sebagai korban, dan menjual genosida sebagai “pembelaan diri” — tampaknya bertekad menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak “bab” dalam buku pedoman propaganda mereka.</p>\n\n\n<hr />\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Kebohongan dalam Liputan Media Inggris</strong></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 19 Oktober, baru sembilan hari sejak gencatan senjata diumumkan, Israel membunuh <strong>11 anggota satu keluarga</strong> yang sedang berusaha kembali ke rumah mereka di lingkungan Zeitoun, Kota Gaza. Korban termasuk <strong>tujuh anak-anak</strong>, banyak di antaranya hancur berkeping oleh bom Israel. Kurang dari 24 jam sebelumnya, gelombang serangan udara Israel di Rafah, Gaza selatan, menewaskan lebih dari <strong>40 warga Palestina</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Artikel BBC hari itu berjudul: “Israel mengatakan akan kembali ke gencatan senjata setelah serangan.” Judul yang keterlaluan — seolah seorang pembakar hutan berjanji akan berhenti setelah api habis — dan isi artikelnya pun hanya mengulang propaganda Israel tentang “penyerangan terhadap infrastruktur teroris”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua tahun klaim tak berdasar dari Israel, ditambah catatan kehancuran yang tak terhitung, penghapusan sistematis, dan jumlah korban sipil yang luar biasa tinggi — tidak dianggap layak disebutkan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, serangan brutal dan membabi buta itu dikemas ulang oleh BBC sebagai operasi militer yang “diperlukan dan tidak berulang”, sementara para korban dibuat seolah tidak ada, dan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata dianggap sepele.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pengkhianatan terhadap prinsip jurnalisme ini memang tidak bermoral — tapi justru menjadi keahlian BBC.</p>\n\n\n<hr />\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Distorsi dan Manipulasi Fakta</strong></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah lembaga yang sama yang menggambarkan ketika pasukan Israel melepaskan anjing tempur untuk menggigit hingga tewas seorang pemuda Palestina berusia 24 tahun yang memiliki down syndrome, sebagai “kematian sepi seorang pria Gaza dengan down syndrome”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">BBC bukan satu-satunya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 20 Oktober, <em>The Times</em> melaporkan gelombang serangan yang sama dengan judul yang menegaskan bahwa “gencatan senjata masih bertahan”. Mereka menulis tentang serangan Israel ke sebuah sekolah yang menampung warga pengungsi Palestina, lalu pada kalimat berikutnya mengatakan Israel “ingin mempertahankan gencatan senjata” — padahal serangan itu sendiri merupakan kejahatan perang yang jelas-jelas menghancurkannya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai surat kabar yang dianggap “catatan resmi” di Inggris, manipulasi fakta semacam itu bukan hanya keterlaluan, tapi disengaja.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Garis demarkasi yang membagi Gaza menjadi dua — wilayah di mana Israel seharusnya mundur sesuai perjanjian gencatan senjata — kini telah berubah menjadi medan pembunuhan baru. “Garis kuning” yang seharusnya memisahkan pasukan Israel dari area tertentu di Gaza kini menjadi tempat banyak warga Palestina dibunuh hanya karena mendekatinya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Sky News</em> menggambarkan salah satu insiden itu dengan kalimat: “IDF mengatakan menembak ke arah teroris.” Sekali lagi, Israel diizinkan menilai perbuatannya sendiri, dan versinya diterima tanpa kritik.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Padahal “garis kuning” itu sendiri adalah simbol pendudukan yang berkelanjutan. Ia memotong wilayah padat penduduk, memutus warga Palestina yang kelaparan dari lahan pertanian dan sumber air vital mereka, serta memungkinkan Israel mempertahankan kendali penuh atas semua perlintasan — termasuk perbatasan Rafah dengan Mesir — yang berarti Gaza tetap terkepung.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ini adalah wujud nyata dari <strong>perampasan tanah yang terus merayap</strong>.</p>\n\n\n<hr />\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Propaganda Lewat Penghapusan Fakta</strong></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika unit verifikasi BBC membahasnya pada 23 Oktober, bahasanya dilunakkan. Judulnya berbunyi: “Garis kendali Israel lebih dalam di Gaza dari yang diperkirakan.” Sepanjang artikel muncul istilah seperti “pengendalian”, “batas wilayah”, dan “penanda” — bahasa teknis yang menjauhkan pembaca dari kenyataan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Istilah yang paling jelas menggambarkan situasi sebenarnya — <strong>pendudukan</strong> — sama sekali tidak disebutkan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Teknik propaganda lewat penghapusan fakta ini terus berulang dalam liputan media. Selain pembunuhan warga Palestina yang terus dilakukan, Israel juga secara sistematis melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menahan bantuan kemanusiaan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam perjanjian disebutkan <strong>600 truk bantuan per hari</strong> harus diizinkan masuk, namun hingga kini Israel hanya mengizinkan <strong>kurang dari 1.000 truk selama hampir tiga minggu</strong>, sekaligus melarang pekerja kemanusiaan masuk. Beberapa organisasi bantuan bahkan menyebut krisis kelaparan di Gaza sebagai <strong>“bencana kemanusiaan yang katastrofik”</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun dalam pemberitaannya tentang kendali Israel atas perbatasan dan penutupan akses bantuan, <em>The Guardian</em> pada 14 Oktober menyebut tindakan Israel hanya sebagai bagian dari “sengketa”. Empat hari kemudian, pada 18 Oktober, surat kabar itu menulis bahwa Israel akan “menutup perbatasan Rafah hingga pemberitahuan lebih lanjut” — yang berarti memblokade warga Palestina dan mencegah mereka mendapat perawatan medis di luar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedua artikel itu gagal menyebut fakta mendasar: bahwa tindakan tersebut adalah <strong>hukuman kolektif</strong>, pelanggaran berat terhadap hukum internasional.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada akhirnya, media yang kini berpura-pura bertanya apakah gencatan senjata akan bertahan, sebenarnya hanyalah mengulang pola penyamaran yang sama sejak pengumuman gencatan senjata — pola yang telah mereka asah selama dua tahun terakhir — menciptakan kabut yang menutupi penindasan brutal Israel terhadap rakyat Palestina.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada “jeda” bagi rakyat Palestina. Tidak ada dan tidak pernah ada selama puluhan tahun. Israel tetap bertekad menjerumuskan mereka dalam penderitaan abadi, pengusiran paksa, dan pembersihan etnis. Dan media Inggris tetap menjadi perisai yang melindungi Israel ketika ia menuntaskan tujuannya.</p>','Genosida Tak Pernah Berhenti, Namun Media Inggris Bohong Tentang Itu','','draft','open','open','','','','','2025-11-05 04:07:21','2025-11-05 04:07:21','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1231',0,'post','',0),
(1232,1,'2020-01-01 05:55:41','2020-01-01 05:55:41','<h2 style=\"text-align: center;\">Begini Respons Turki terhadap Pernyataan Liga Arab, dan Janji Erdogan tentang Langkah Baru di Libya serta Mediterania Timur</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Sikap Diam Liga Arab sebelumnya terhadap krisis yang sedang terjadi di Libya direspon oleh Turki. Ankara mengecam Pernyataan Liga Arab terkait Penghentian Intervensi Asing di Libya karena dianggap berbau \"standar ganda\"</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Turki mengecam sikap diam Liga Arab terhadap serangan berkelanjutan pasukan Jenderal Khalifa Haftar terhadap ibu kota Libya, Tripoli, yang berlangsung sejak 4 April lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Liga Arab sebelumnya, dalam pertemuan darurat tingkat duta besar yang dipimpin Irak pada hari Selasa, menyerukan “penghentian intervensi asing di Libya”. Namun, pernyataan itu menuai kritik dari perwakilan Libya, yang menilai Liga Arab menerapkan “standar ganda” dan bahkan mengancam akan menarik keanggotaan negaranya dari organisasi tersebut.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1235\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1235\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/e94b445d-bc64-4eb5-8103-1c714281b2e2.webp\" alt=\"Liga Arab kemarin menegaskan penolakannya terhadap intervensi asing dalam urusan Libya (Reuters)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Liga Arab kemarin menegaskan penolakannya terhadap intervensi asing dalam urusan Libya (Reuters)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Turki, dalam sebuah pernyataan, menegaskan bahwa Liga Arab telah tetap diam menghadapi serangan pasukan Haftar — yang didukung oleh kekuatan asing — terhadap Tripoli. Turki menilai, sikap ini bertentangan dengan kesepakatan politik dan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta menunjukkan bahwa Liga Arab tidak mendukung legitimasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, Turki juga menyinggung bahwa Liga Arab dalam pernyataan penutupnya menekankan Perjanjian Skhirat dan solusi politik sebagai satu-satunya jaminan bagi stabilitas Libya. Ankara menegaskan bahwa sejak awal, pihaknya telah menyerukan penghentian serangan untuk membuka jalan menuju solusi politik, dan menegaskan peran aktif serta konstruktifnya dalam proses <em>Konferensi Berlin</em> terkait krisis Libya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Langkah Baru di Libya dan Mediterania Timur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengatakan pada Rabu bahwa negaranya akan mengambil langkah baru di Libya dan kawasan timur Laut Tengah, seraya menyampaikan harapannya agar tentara Turki meraih kesuksesan di tahun 2020 sebagaimana pada tahun 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki Fatih Dönmez menyatakan pada Selasa bahwa proses pemberian izin eksplorasi sumber daya di wilayah maritim yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian maritim antara Turki dan Libya akan segera dimulai dalam beberapa bulan mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmad Aboul Gheit menegaskan kembali posisi lembaganya, bahwa “intervensi militer non-Arab di wilayah Libya” tetap ditolak secara keseluruhan oleh negara-negara Arab. Ia menambahkan bahwa keputusan yang dikeluarkan Liga Arab pada Selasa mencerminkan sikap Arab yang menolak segala bentuk campur tangan yang memperburuk krisis dan memperpanjang konflik di Libya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kritik dari Pihak Libya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Dewan Perwakilan Libya Mohammad al-Ra’id mengatakan bahwa semua pihak sebenarnya menunggu Liga Arab mengeluarkan pernyataan tegas mengecam agresi pasukan Haftar terhadap Tripoli, yang telah berlangsung selama sembilan bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa pasukan Haftar melancarkan serangan terhadap ibu kota Libya dengan dukungan dari beberapa negara Arab yang berusaha memaksakan sistem militer diktator di Libya, dan pihak-pihak itu pula yang kini berupaya menghalangi perjanjian antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) dan Turki.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Isu Intervensi Asing dan Posisi Liga Arab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang luar biasa bertajuk <em>“Perkembangan Situasi di Libya”</em>, Liga Arab menegaskan penolakan terhadap intervensi asing yang dinilai mempermudah perpindahan pejuang bersenjata ekstremis ke Libya serta melanggar embargo senjata internasional, yang berpotensi mengancam keamanan negara-negara tetangga Libya dan kawasan sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Liga Arab juga memperingatkan bahaya pelanggaran terhadap kesepakatan politik Libya, yang dapat membuka peluang bagi campur tangan militer asing, serta menegaskan dukungan terhadap proses politik berdasarkan Perjanjian Skhirat sebagai satu-satunya dasar legitimasi untuk penyelesaian konflik. Selain itu, Liga Arab menekankan pentingnya keterlibatan negara-negara tetangga dalam proses penyelesaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Libya di Liga Arab, Duta Besar Saleh al-Shamakhi, menuduh organisasi itu bersikap hipokrit dan tidak adil, serta memperingatkan bahwa standar ganda Liga Arab membuat Libya “harus mempertimbangkan kembali manfaat tetap berada di bawah payungnya”. Ia menyatakan bahwa posisi lembaga itu saat ini merupakan hasil dari tekanan dan intervensi “negara-negara yang mendukung agresi terhadap Tripoli”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Liga Arab tersebut dikeluarkan setelah penandatanganan dua perjanjian penting antara Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya dan Turki pada akhir November lalu — satu mengenai kerja sama militer yang memungkinkan Turki memberikan bantuan militer untuk menghadapi pasukan Haftar, dan satu lagi mengenai penetapan batas maritim antara Turki dan Libya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Respon Turki Terhadap Pernyataan Liga Arab Tentang Libya','','publish','open','open','','respon-turki-terhadap-pernyataan-liga-arab-tentang-libya','','','2025-11-05 06:03:08','2025-11-05 06:03:08','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1232',0,'post','',0),
(1233,1,'2025-11-05 06:01:22','2025-11-05 06:01:22','<h2 style=\"text-align: center;\">Begini Respons Turki terhadap Pernyataan Liga Arab, dan Janji Erdogan tentang Langkah Baru di Libya serta Mediterania Timur</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Sikap Diam Liga Arab sebelumnya terhadap krisis yang sedang terjadi di Libya direspon oleh Turki. Ankara mengecam Pernyataan Liga Arab terkait Penghentian Intervensi Asing di Libya karena dianggap berbau \"standar ganda\"</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Turki mengecam sikap diam Liga Arab terhadap serangan berkelanjutan pasukan Jenderal Khalifa Haftar terhadap ibu kota Libya, Tripoli, yang berlangsung sejak 4 April lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Liga Arab sebelumnya, dalam pertemuan darurat tingkat duta besar yang dipimpin Irak pada hari Selasa, menyerukan “penghentian intervensi asing di Libya”. Namun, pernyataan itu menuai kritik dari perwakilan Libya, yang menilai Liga Arab menerapkan “standar ganda” dan bahkan mengancam akan menarik keanggotaan negaranya dari organisasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Turki, dalam sebuah pernyataan, menegaskan bahwa Liga Arab telah tetap diam menghadapi serangan pasukan Haftar — yang didukung oleh kekuatan asing — terhadap Tripoli. Turki menilai, sikap ini bertentangan dengan kesepakatan politik dan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta menunjukkan bahwa Liga Arab tidak mendukung legitimasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, Turki juga menyinggung bahwa Liga Arab dalam pernyataan penutupnya menekankan Perjanjian Skhirat dan solusi politik sebagai satu-satunya jaminan bagi stabilitas Libya. Ankara menegaskan bahwa sejak awal, pihaknya telah menyerukan penghentian serangan untuk membuka jalan menuju solusi politik, dan menegaskan peran aktif serta konstruktifnya dalam proses <em>Konferensi Berlin</em> terkait krisis Libya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Langkah Baru di Libya dan Mediterania Timur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengatakan pada Rabu bahwa negaranya akan mengambil langkah baru di Libya dan kawasan timur Laut Tengah, seraya menyampaikan harapannya agar tentara Turki meraih kesuksesan di tahun 2020 sebagaimana pada tahun 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki Fatih Dönmez menyatakan pada Selasa bahwa proses pemberian izin eksplorasi sumber daya di wilayah maritim yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian maritim antara Turki dan Libya akan segera dimulai dalam beberapa bulan mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmad Aboul Gheit menegaskan kembali posisi lembaganya, bahwa “intervensi militer non-Arab di wilayah Libya” tetap ditolak secara keseluruhan oleh negara-negara Arab. Ia menambahkan bahwa keputusan yang dikeluarkan Liga Arab pada Selasa mencerminkan sikap Arab yang menolak segala bentuk campur tangan yang memperburuk krisis dan memperpanjang konflik di Libya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kritik dari Pihak Libya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Dewan Perwakilan Libya Mohammad al-Ra’id mengatakan bahwa semua pihak sebenarnya menunggu Liga Arab mengeluarkan pernyataan tegas mengecam agresi pasukan Haftar terhadap Tripoli, yang telah berlangsung selama sembilan bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa pasukan Haftar melancarkan serangan terhadap ibu kota Libya dengan dukungan dari beberapa negara Arab yang berusaha memaksakan sistem militer diktator di Libya, dan pihak-pihak itu pula yang kini berupaya menghalangi perjanjian antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) dan Turki.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Isu Intervensi Asing dan Posisi Liga Arab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang luar biasa bertajuk <em>“Perkembangan Situasi di Libya”</em>, Liga Arab menegaskan penolakan terhadap intervensi asing yang dinilai mempermudah perpindahan pejuang bersenjata ekstremis ke Libya serta melanggar embargo senjata internasional, yang berpotensi mengancam keamanan negara-negara tetangga Libya dan kawasan sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Liga Arab juga memperingatkan bahaya pelanggaran terhadap kesepakatan politik Libya, yang dapat membuka peluang bagi campur tangan militer asing, serta menegaskan dukungan terhadap proses politik berdasarkan Perjanjian Skhirat sebagai satu-satunya dasar legitimasi untuk penyelesaian konflik. Selain itu, Liga Arab menekankan pentingnya keterlibatan negara-negara tetangga dalam proses penyelesaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Libya di Liga Arab, Duta Besar Saleh al-Shamakhi, menuduh organisasi itu bersikap hipokrit dan tidak adil, serta memperingatkan bahwa standar ganda Liga Arab membuat Libya “harus mempertimbangkan kembali manfaat tetap berada di bawah payungnya”. Ia menyatakan bahwa posisi lembaga itu saat ini merupakan hasil dari tekanan dan intervensi “negara-negara yang mendukung agresi terhadap Tripoli”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Liga Arab tersebut dikeluarkan setelah penandatanganan dua perjanjian penting antara Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya dan Turki pada akhir November lalu — satu mengenai kerja sama militer yang memungkinkan Turki memberikan bantuan militer untuk menghadapi pasukan Haftar, dan satu lagi mengenai penetapan batas maritim antara Turki dan Libya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Respon Turki Terhadap Pernyataan Liga Arab Tentang Libya','','inherit','closed','closed','','1232-revision-v1','','','2025-11-05 06:01:22','2025-11-05 06:01:22','',1232,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1233',0,'revision','',0),
(1234,1,'2025-11-05 06:02:28','2025-11-05 06:02:28','','liga_arab (1)','','inherit','open','closed','','liga_arab-1','','','2025-11-05 06:02:28','2025-11-05 06:02:28','',1232,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/liga_arab-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1235,1,'2025-11-05 06:02:55','2025-11-05 06:02:55','Liga Arab kemarin menegaskan penolakannya terhadap intervensi asing dalam urusan Libya (Reuters)','e94b445d-bc64-4eb5-8103-1c714281b2e2','Liga Arab kemarin menegaskan penolakannya terhadap intervensi asing dalam urusan Libya (Reuters)','inherit','open','closed','','e94b445d-bc64-4eb5-8103-1c714281b2e2','','','2025-11-05 06:03:06','2025-11-05 06:03:06','',1232,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/e94b445d-bc64-4eb5-8103-1c714281b2e2.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1236,1,'2025-11-05 06:03:08','2025-11-05 06:03:08','<h2 style=\"text-align: center;\">Begini Respons Turki terhadap Pernyataan Liga Arab, dan Janji Erdogan tentang Langkah Baru di Libya serta Mediterania Timur</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Sikap Diam Liga Arab sebelumnya terhadap krisis yang sedang terjadi di Libya direspon oleh Turki. Ankara mengecam Pernyataan Liga Arab terkait Penghentian Intervensi Asing di Libya karena dianggap berbau \"standar ganda\"</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Turki mengecam sikap diam Liga Arab terhadap serangan berkelanjutan pasukan Jenderal Khalifa Haftar terhadap ibu kota Libya, Tripoli, yang berlangsung sejak 4 April lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Liga Arab sebelumnya, dalam pertemuan darurat tingkat duta besar yang dipimpin Irak pada hari Selasa, menyerukan “penghentian intervensi asing di Libya”. Namun, pernyataan itu menuai kritik dari perwakilan Libya, yang menilai Liga Arab menerapkan “standar ganda” dan bahkan mengancam akan menarik keanggotaan negaranya dari organisasi tersebut.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1235\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1235\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/e94b445d-bc64-4eb5-8103-1c714281b2e2.webp\" alt=\"Liga Arab kemarin menegaskan penolakannya terhadap intervensi asing dalam urusan Libya (Reuters)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Liga Arab kemarin menegaskan penolakannya terhadap intervensi asing dalam urusan Libya (Reuters)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Turki, dalam sebuah pernyataan, menegaskan bahwa Liga Arab telah tetap diam menghadapi serangan pasukan Haftar — yang didukung oleh kekuatan asing — terhadap Tripoli. Turki menilai, sikap ini bertentangan dengan kesepakatan politik dan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta menunjukkan bahwa Liga Arab tidak mendukung legitimasi internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, Turki juga menyinggung bahwa Liga Arab dalam pernyataan penutupnya menekankan Perjanjian Skhirat dan solusi politik sebagai satu-satunya jaminan bagi stabilitas Libya. Ankara menegaskan bahwa sejak awal, pihaknya telah menyerukan penghentian serangan untuk membuka jalan menuju solusi politik, dan menegaskan peran aktif serta konstruktifnya dalam proses <em>Konferensi Berlin</em> terkait krisis Libya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Langkah Baru di Libya dan Mediterania Timur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengatakan pada Rabu bahwa negaranya akan mengambil langkah baru di Libya dan kawasan timur Laut Tengah, seraya menyampaikan harapannya agar tentara Turki meraih kesuksesan di tahun 2020 sebagaimana pada tahun 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki Fatih Dönmez menyatakan pada Selasa bahwa proses pemberian izin eksplorasi sumber daya di wilayah maritim yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian maritim antara Turki dan Libya akan segera dimulai dalam beberapa bulan mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmad Aboul Gheit menegaskan kembali posisi lembaganya, bahwa “intervensi militer non-Arab di wilayah Libya” tetap ditolak secara keseluruhan oleh negara-negara Arab. Ia menambahkan bahwa keputusan yang dikeluarkan Liga Arab pada Selasa mencerminkan sikap Arab yang menolak segala bentuk campur tangan yang memperburuk krisis dan memperpanjang konflik di Libya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kritik dari Pihak Libya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Dewan Perwakilan Libya Mohammad al-Ra’id mengatakan bahwa semua pihak sebenarnya menunggu Liga Arab mengeluarkan pernyataan tegas mengecam agresi pasukan Haftar terhadap Tripoli, yang telah berlangsung selama sembilan bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa pasukan Haftar melancarkan serangan terhadap ibu kota Libya dengan dukungan dari beberapa negara Arab yang berusaha memaksakan sistem militer diktator di Libya, dan pihak-pihak itu pula yang kini berupaya menghalangi perjanjian antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) dan Turki.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Isu Intervensi Asing dan Posisi Liga Arab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang luar biasa bertajuk <em>“Perkembangan Situasi di Libya”</em>, Liga Arab menegaskan penolakan terhadap intervensi asing yang dinilai mempermudah perpindahan pejuang bersenjata ekstremis ke Libya serta melanggar embargo senjata internasional, yang berpotensi mengancam keamanan negara-negara tetangga Libya dan kawasan sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Liga Arab juga memperingatkan bahaya pelanggaran terhadap kesepakatan politik Libya, yang dapat membuka peluang bagi campur tangan militer asing, serta menegaskan dukungan terhadap proses politik berdasarkan Perjanjian Skhirat sebagai satu-satunya dasar legitimasi untuk penyelesaian konflik. Selain itu, Liga Arab menekankan pentingnya keterlibatan negara-negara tetangga dalam proses penyelesaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Libya di Liga Arab, Duta Besar Saleh al-Shamakhi, menuduh organisasi itu bersikap hipokrit dan tidak adil, serta memperingatkan bahwa standar ganda Liga Arab membuat Libya “harus mempertimbangkan kembali manfaat tetap berada di bawah payungnya”. Ia menyatakan bahwa posisi lembaga itu saat ini merupakan hasil dari tekanan dan intervensi “negara-negara yang mendukung agresi terhadap Tripoli”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Liga Arab tersebut dikeluarkan setelah penandatanganan dua perjanjian penting antara Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya dan Turki pada akhir November lalu — satu mengenai kerja sama militer yang memungkinkan Turki memberikan bantuan militer untuk menghadapi pasukan Haftar, dan satu lagi mengenai penetapan batas maritim antara Turki dan Libya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Respon Turki Terhadap Pernyataan Liga Arab Tentang Libya','','inherit','closed','closed','','1232-revision-v1','','','2025-11-05 06:03:08','2025-11-05 06:03:08','',1232,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1236',0,'revision','',0),
(1237,1,'2020-01-01 06:10:27','2020-01-01 06:10:27','<h2 style=\"text-align: center;\">Orang Terkaya di Aljazair Tersangka Korupsi Dibebaskan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Orang Terkaya di Aljazair, Issad Rebrab dibebaskan setelah dilakukan persidangan lebih dari 12 Jam</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/aljazair/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Pengadilan Aljazair pada Rabu dini hari membebaskan Issad Rebrab, orang terkaya di negara itu yang dituduh dalam kasus korupsi finansial dan telah dipenjara sejak April 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut media lokal, pembebasan Rebrab dilakukan setelah Pengadilan <em>Sidi M’Hamed</em> di ibu kota menjatuhkan hukuman enam bulan penjara efektif dan satu tahun penjara bersyarat atas kasus korupsi keuangan.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1240\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1240\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/29eb0bab-e8f9-4d35-b0c6-bdc7f7cff701.webp\" alt=\"Issad Rebrab memiliki kekayaan sebesar 3,8 miliar dolar AS, menurut laporan yang beredar di media sosial.\" width=\"770\" height=\"513\" /> Issad Rebrab memiliki kekayaan sebesar 3,8 miliar dolar AS, menurut laporan yang beredar di media sosial.[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masa tahanan Rebrab di penjara <em>El Harrach</em> sejak 22 April telah dihitung sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persidangan miliarder Aljazair itu berlangsung lebih dari 12 jam dan berakhir dengan pembebasannya dari tuduhan memberikan pernyataan bea cukai palsu terkait peralatan dan perlengkapan industri yang diimpor dari luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ia dinyatakan bersalah atas pelanggaran undang-undang valuta asing (pengalihan mata uang ke luar negeri) serta pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain hukuman penjara, ia juga dikenai denda sebesar satu miliar dinar Aljazair (sekitar sembilan juta dolar AS).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Foto dan video yang dipublikasikan oleh media lokal memperlihatkan momen ketika Rebrab keluar dari penjara <em>El Harrach</em> di bagian timur Aljazair sekitar pukul tiga dini hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah warga dan kerabatnya menunggu di depan penjara untuk menyambutnya, sementara Rebrab meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan kepada media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rebrab adalah pemilik konglomerat <em>Cevital</em> yang bergerak di industri makanan, jaringan ritel <em>Uno</em>, serta beberapa perusahaan di sektor transportasi dan peralatan elektronik rumah tangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut majalah <strong>Forbes</strong> edisi Januari 2019, Rebrab memiliki kekayaan sebesar 3,8 miliar dolar AS dan dianggap sebagai orang terkaya di kawasan Maghreb (Afrika Utara) serta menduduki peringkat keenam terkaya di seluruh benua Afrika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Orang Terkaya di Aljazair Tersangka Korupsi Dibebaskan','','publish','open','open','','orang-terkaya-di-aljazair-tersangka-korupsi-dibebaskan','','','2025-11-05 06:16:40','2025-11-05 06:16:40','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1237',0,'post','',0),
(1238,1,'2025-11-05 06:13:10','2025-11-05 06:13:10','','koruptor_aljazair','','inherit','open','closed','','koruptor_aljazair','','','2025-11-05 06:13:10','2025-11-05 06:13:10','',1237,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/koruptor_aljazair.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1239,1,'2025-11-05 06:15:47','2025-11-05 06:15:47','<h2 style=\"text-align: center;\">Orang Terkaya di Aljazair Tersangka Korupsi Dibebaskan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Orang Terkaya di Aljazair, Issad Rebrab dibebaskan setelah dilakukan persidangan lebih dari 12 Jam</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Pengadilan Aljazair pada Rabu dini hari membebaskan Issad Rebrab, orang terkaya di negara itu yang dituduh dalam kasus korupsi finansial dan telah dipenjara sejak April 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut media lokal, pembebasan Rebrab dilakukan setelah Pengadilan <em>Sidi M’Hamed</em> di ibu kota menjatuhkan hukuman enam bulan penjara efektif dan satu tahun penjara bersyarat atas kasus korupsi keuangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masa tahanan Rebrab di penjara <em>El Harrach</em> sejak 22 April telah dihitung sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persidangan miliarder Aljazair itu berlangsung lebih dari 12 jam dan berakhir dengan pembebasannya dari tuduhan memberikan pernyataan bea cukai palsu terkait peralatan dan perlengkapan industri yang diimpor dari luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ia dinyatakan bersalah atas pelanggaran undang-undang valuta asing (pengalihan mata uang ke luar negeri) serta pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain hukuman penjara, ia juga dikenai denda sebesar satu miliar dinar Aljazair (sekitar sembilan juta dolar AS).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Foto dan video yang dipublikasikan oleh media lokal memperlihatkan momen ketika Rebrab keluar dari penjara <em>El Harrach</em> di bagian timur Aljazair sekitar pukul tiga dini hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah warga dan kerabatnya menunggu di depan penjara untuk menyambutnya, sementara Rebrab meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan kepada media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rebrab adalah pemilik konglomerat <em>Cevital</em> yang bergerak di industri makanan, jaringan ritel <em>Uno</em>, serta beberapa perusahaan di sektor transportasi dan peralatan elektronik rumah tangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut majalah <strong>Forbes</strong> edisi Januari 2019, Rebrab memiliki kekayaan sebesar 3,8 miliar dolar AS dan dianggap sebagai orang terkaya di kawasan Maghreb (Afrika Utara) serta menduduki peringkat keenam terkaya di seluruh benua Afrika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Orang Terkaya di Aljazair Tersangka Korupsi Dibebaskan','','inherit','closed','closed','','1237-revision-v1','','','2025-11-05 06:15:47','2025-11-05 06:15:47','',1237,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1239',0,'revision','',0),
(1240,1,'2025-11-05 06:16:10','2025-11-05 06:16:10','Issad Rebrab memiliki kekayaan sebesar 3,8 miliar dolar AS, menurut laporan yang beredar di media sosial.','29eb0bab-e8f9-4d35-b0c6-bdc7f7cff701','Issad Rebrab memiliki kekayaan sebesar 3,8 miliar dolar AS, menurut laporan yang beredar di media sosial.','inherit','open','closed','','29eb0bab-e8f9-4d35-b0c6-bdc7f7cff701','','','2025-11-05 06:16:20','2025-11-05 06:16:20','',1237,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/29eb0bab-e8f9-4d35-b0c6-bdc7f7cff701.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1241,1,'2025-11-05 06:16:40','2025-11-05 06:16:40','<h2 style=\"text-align: center;\">Orang Terkaya di Aljazair Tersangka Korupsi Dibebaskan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Orang Terkaya di Aljazair, Issad Rebrab dibebaskan setelah dilakukan persidangan lebih dari 12 Jam</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/aljazair/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Pengadilan Aljazair pada Rabu dini hari membebaskan Issad Rebrab, orang terkaya di negara itu yang dituduh dalam kasus korupsi finansial dan telah dipenjara sejak April 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut media lokal, pembebasan Rebrab dilakukan setelah Pengadilan <em>Sidi M’Hamed</em> di ibu kota menjatuhkan hukuman enam bulan penjara efektif dan satu tahun penjara bersyarat atas kasus korupsi keuangan.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1240\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1240\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/29eb0bab-e8f9-4d35-b0c6-bdc7f7cff701.webp\" alt=\"Issad Rebrab memiliki kekayaan sebesar 3,8 miliar dolar AS, menurut laporan yang beredar di media sosial.\" width=\"770\" height=\"513\" /> Issad Rebrab memiliki kekayaan sebesar 3,8 miliar dolar AS, menurut laporan yang beredar di media sosial.[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masa tahanan Rebrab di penjara <em>El Harrach</em> sejak 22 April telah dihitung sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persidangan miliarder Aljazair itu berlangsung lebih dari 12 jam dan berakhir dengan pembebasannya dari tuduhan memberikan pernyataan bea cukai palsu terkait peralatan dan perlengkapan industri yang diimpor dari luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ia dinyatakan bersalah atas pelanggaran undang-undang valuta asing (pengalihan mata uang ke luar negeri) serta pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain hukuman penjara, ia juga dikenai denda sebesar satu miliar dinar Aljazair (sekitar sembilan juta dolar AS).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Foto dan video yang dipublikasikan oleh media lokal memperlihatkan momen ketika Rebrab keluar dari penjara <em>El Harrach</em> di bagian timur Aljazair sekitar pukul tiga dini hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah warga dan kerabatnya menunggu di depan penjara untuk menyambutnya, sementara Rebrab meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan kepada media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rebrab adalah pemilik konglomerat <em>Cevital</em> yang bergerak di industri makanan, jaringan ritel <em>Uno</em>, serta beberapa perusahaan di sektor transportasi dan peralatan elektronik rumah tangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut majalah <strong>Forbes</strong> edisi Januari 2019, Rebrab memiliki kekayaan sebesar 3,8 miliar dolar AS dan dianggap sebagai orang terkaya di kawasan Maghreb (Afrika Utara) serta menduduki peringkat keenam terkaya di seluruh benua Afrika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Orang Terkaya di Aljazair Tersangka Korupsi Dibebaskan','','inherit','closed','closed','','1237-revision-v1','','','2025-11-05 06:16:40','2025-11-05 06:16:40','',1237,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1241',0,'revision','',0),
(1242,1,'2020-01-01 07:16:53','2020-01-01 07:16:53','<h2 style=\"text-align: center;\">Sebelum Terpilih, Ia Sendiri Mengakui Ketidakkonstitusionalannya — Mengapa Kais Saied Mengumumkan Keadaan Darurat?</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh : Amal Al-Hilali – Tunisia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/tunisia/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Keputusan Presiden Tunisia Kais Saied untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri selama satu bulan memicu kemarahan sejumlah organisasi hak asasi manusia, yang menilai langkah tersebut tidak konstitusional. Mereka mengingatkan presiden akan sikapnya sendiri yang sebelumnya menolak kebijakan ini sebelum berkuasa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor kepresidenan mengumumkan pada Senin malam bahwa keadaan darurat diberlakukan di seluruh wilayah Republik Tunisia mulai 1 hingga 30 Januari 2020.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pidatonya kepada rakyat pada Selasa malam, Saied mengakui bahwa keputusannya memperpanjang keadaan darurat “seperti menggenggam bara api,” sambil menjelaskan bahwa alasan utama langkah ini adalah pertimbangan keamanan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ia menambahkan bahwa hanya sebagian kecil dari ketentuan dekret keadaan darurat yang diterapkan—terutama yang berkaitan dengan penempatan orang dalam tahanan rumah administratif—sedangkan rapat umum, demonstrasi, dan kebebasan sipil lainnya tidak dilarang.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Wewenang luas di bawah hukum darurat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Undang-undang keadaan darurat memberi kewenangan besar kepada otoritas untuk membatasi kebebasan individu dan kelompok, termasuk tahanan rumah, jam malam, pelarangan rapat dan protes, serta penggeledahan properti dan sensor media serta kegiatan budaya tanpa izin pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keadaan darurat pertama kali diberlakukan oleh mendiang Presiden Beji Caid Essebsi pada 24 November 2015, setelah serangan bunuh diri terhadap bus pengamanan presiden di Tunis yang menewaskan 12 anggota pasukan keamanan. Sejak itu, status darurat terus diperpanjang tanpa henti.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Langkah yang dianggap inkonstitusional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah partai dan organisasi masyarakat sipil sebelumnya menyatakan keberatan terhadap kebijakan ini, menilainya tidak konstitusional dan berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan individu atas nama keamanan. Mereka menyerukan agar presiden segera membuat kerangka hukum baru yang mengatur keadaan darurat dan kondisi luar biasa yang membenarkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Observatorium Hak dan Kebebasan Tunisia dalam pernyataannya menyatakan keheranan atas keputusan Presiden Saied, mengingat ia sebelumnya menolak kebijakan tersebut karena tidak sah secara hukum dan tanpa dasar konstitusional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Observatorium itu juga meminta presiden dan parlemen menyusun undang-undang dasar khusus yang mengatur keadaan luar biasa tanpa melanggar hak dan kebebasan fundamental warga negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut observatorium, Dekret No. 50 tahun 1978, yang mengatur keadaan darurat sejak peristiwa <em>Kamis Hitam</em> (26 Januari 1978), hanya berfokus pada pembatasan kebebasan sosial dan politik warga, tanpa menyediakan mekanisme nyata untuk menjamin keamanan negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Direktur observatorium, Anouar Oulad Ali, menegaskan bahwa keputusan ini tidak sah dan tidak konstitusional, karena setiap kebijakan yang membatasi hak dan kebebasan harus diatur melalui undang-undang yang disahkan parlemen, bukan melalui dekret sepihak oleh presiden atau kementerian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancaranya dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Oulad Ali menyerukan agar Saied konsisten dengan janji dan posisinya sebelum terpilih yang menolak dekret keadaan darurat, serta segera menyiapkan kerangka hukum berdasarkan Pasal 80 Konstitusi Tunisia yang mengatur kondisi luar biasa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Mereka yang hari ini membenarkan pelanggaran konstitusi atas alasan keamanan, kelak akan membenarkannya pula atas alasan ekonomi atau sosial. Presiden, sebagai ahli hukum dan penjaga konstitusi, seharusnya menjadi teladan dalam menghormati undang-undang dan menolak menerapkan dekret yang inkonstitusional.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Sikap Saied sebelum menjadi presiden</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum terpilih sebagai presiden, Kais Saied secara terbuka mengkritik penerapan keadaan darurat oleh para pendahulunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara radio lokal, ia menyebut bahwa keadaan darurat dan perpanjangannya selama berbulan-bulan merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi 2014, karena dekret yang mengaturnya bertentangan dengan semangat konstitusi republik Tunisia dan perlu segera diganti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa status darurat sering digunakan untuk membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kekuasaan luar biasa kepada Menteri Dalam Negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mendiang Presiden Essebsi sendiri pernah mengajukan inisiatif undang-undang untuk mengatur keadaan darurat, yang sudah dikirim ke Komisi Hak Asasi dan Hubungan Luar Negeri di parlemen, tetapi rancangan itu terhenti setelah kematiannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanggapan Istana Kepresidenan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menanggapi kritik luas atas keputusan tersebut, sumber resmi dari Istana Kepresidenan mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa langkah ini diperlukan oleh situasi saat ini, dan bersifat sementara sebagai langkah antisipasi terhadap keadaan darurat keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber itu menegaskan bahwa Presiden Saied tidak menarik kembali pendapatnya tentang ketidakkonstitusionalan dekret 1978, dan berjanji akan mengajukan inisiatif legislatif baru setelah pembentukan pemerintahan untuk membingkai secara hukum situasi luar biasa yang disebutkan dalam Pasal 80 Konstitusi, yaitu jika ada “ancaman serius terhadap keberadaan atau keamanan negara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasal 80 Konstitusi Tunisia memperbolehkan presiden mengambil tindakan luar biasa “dalam keadaan bahaya besar yang mengancam eksistensi atau keamanan negara serta menghambat jalannya pemerintahan, setelah berkonsultasi dengan perdana menteri, ketua parlemen, dan menginformasikan Mahkamah Konstitusi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Mengapa Kais Saied Mengumumkan Keadaan Darurat?','','publish','open','open','','mengapa-kais-saied-mengumumkan-keadaan-darurat','','','2025-11-05 07:21:04','2025-11-05 07:21:04','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1242',0,'post','',0),
(1243,1,'2025-11-05 07:20:29','2025-11-05 07:20:29','','presiden_tunisia','','inherit','open','closed','','presiden_tunisia','','','2025-11-05 07:20:29','2025-11-05 07:20:29','',1242,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/presiden_tunisia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1244,1,'2025-11-05 07:20:44','2025-11-05 07:20:44','<h2 style=\"text-align: center;\">Sebelum Terpilih, Ia Sendiri Mengakui Ketidakkonstitusionalannya — Mengapa Kais Saied Mengumumkan Keadaan Darurat?</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh : Amal Al-Hilali – Tunisia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Keputusan Presiden Tunisia Kais Saied untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri selama satu bulan memicu kemarahan sejumlah organisasi hak asasi manusia, yang menilai langkah tersebut tidak konstitusional. Mereka mengingatkan presiden akan sikapnya sendiri yang sebelumnya menolak kebijakan ini sebelum berkuasa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor kepresidenan mengumumkan pada Senin malam bahwa keadaan darurat diberlakukan di seluruh wilayah Republik Tunisia mulai 1 hingga 30 Januari 2020.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pidatonya kepada rakyat pada Selasa malam, Saied mengakui bahwa keputusannya memperpanjang keadaan darurat “seperti menggenggam bara api,” sambil menjelaskan bahwa alasan utama langkah ini adalah pertimbangan keamanan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ia menambahkan bahwa hanya sebagian kecil dari ketentuan dekret keadaan darurat yang diterapkan—terutama yang berkaitan dengan penempatan orang dalam tahanan rumah administratif—sedangkan rapat umum, demonstrasi, dan kebebasan sipil lainnya tidak dilarang.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Wewenang luas di bawah hukum darurat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Undang-undang keadaan darurat memberi kewenangan besar kepada otoritas untuk membatasi kebebasan individu dan kelompok, termasuk tahanan rumah, jam malam, pelarangan rapat dan protes, serta penggeledahan properti dan sensor media serta kegiatan budaya tanpa izin pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keadaan darurat pertama kali diberlakukan oleh mendiang Presiden Beji Caid Essebsi pada 24 November 2015, setelah serangan bunuh diri terhadap bus pengamanan presiden di Tunis yang menewaskan 12 anggota pasukan keamanan. Sejak itu, status darurat terus diperpanjang tanpa henti.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Langkah yang dianggap inkonstitusional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah partai dan organisasi masyarakat sipil sebelumnya menyatakan keberatan terhadap kebijakan ini, menilainya tidak konstitusional dan berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan individu atas nama keamanan. Mereka menyerukan agar presiden segera membuat kerangka hukum baru yang mengatur keadaan darurat dan kondisi luar biasa yang membenarkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Observatorium Hak dan Kebebasan Tunisia dalam pernyataannya menyatakan keheranan atas keputusan Presiden Saied, mengingat ia sebelumnya menolak kebijakan tersebut karena tidak sah secara hukum dan tanpa dasar konstitusional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Observatorium itu juga meminta presiden dan parlemen menyusun undang-undang dasar khusus yang mengatur keadaan luar biasa tanpa melanggar hak dan kebebasan fundamental warga negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut observatorium, Dekret No. 50 tahun 1978, yang mengatur keadaan darurat sejak peristiwa <em>Kamis Hitam</em> (26 Januari 1978), hanya berfokus pada pembatasan kebebasan sosial dan politik warga, tanpa menyediakan mekanisme nyata untuk menjamin keamanan negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Direktur observatorium, Anouar Oulad Ali, menegaskan bahwa keputusan ini tidak sah dan tidak konstitusional, karena setiap kebijakan yang membatasi hak dan kebebasan harus diatur melalui undang-undang yang disahkan parlemen, bukan melalui dekret sepihak oleh presiden atau kementerian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancaranya dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Oulad Ali menyerukan agar Saied konsisten dengan janji dan posisinya sebelum terpilih yang menolak dekret keadaan darurat, serta segera menyiapkan kerangka hukum berdasarkan Pasal 80 Konstitusi Tunisia yang mengatur kondisi luar biasa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Mereka yang hari ini membenarkan pelanggaran konstitusi atas alasan keamanan, kelak akan membenarkannya pula atas alasan ekonomi atau sosial. Presiden, sebagai ahli hukum dan penjaga konstitusi, seharusnya menjadi teladan dalam menghormati undang-undang dan menolak menerapkan dekret yang inkonstitusional.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Sikap Saied sebelum menjadi presiden</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum terpilih sebagai presiden, Kais Saied secara terbuka mengkritik penerapan keadaan darurat oleh para pendahulunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara radio lokal, ia menyebut bahwa keadaan darurat dan perpanjangannya selama berbulan-bulan merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi 2014, karena dekret yang mengaturnya bertentangan dengan semangat konstitusi republik Tunisia dan perlu segera diganti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa status darurat sering digunakan untuk membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kekuasaan luar biasa kepada Menteri Dalam Negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mendiang Presiden Essebsi sendiri pernah mengajukan inisiatif undang-undang untuk mengatur keadaan darurat, yang sudah dikirim ke Komisi Hak Asasi dan Hubungan Luar Negeri di parlemen, tetapi rancangan itu terhenti setelah kematiannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanggapan Istana Kepresidenan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menanggapi kritik luas atas keputusan tersebut, sumber resmi dari Istana Kepresidenan mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa langkah ini diperlukan oleh situasi saat ini, dan bersifat sementara sebagai langkah antisipasi terhadap keadaan darurat keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber itu menegaskan bahwa Presiden Saied tidak menarik kembali pendapatnya tentang ketidakkonstitusionalan dekret 1978, dan berjanji akan mengajukan inisiatif legislatif baru setelah pembentukan pemerintahan untuk membingkai secara hukum situasi luar biasa yang disebutkan dalam Pasal 80 Konstitusi, yaitu jika ada “ancaman serius terhadap keberadaan atau keamanan negara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasal 80 Konstitusi Tunisia memperbolehkan presiden mengambil tindakan luar biasa “dalam keadaan bahaya besar yang mengancam eksistensi atau keamanan negara serta menghambat jalannya pemerintahan, setelah berkonsultasi dengan perdana menteri, ketua parlemen, dan menginformasikan Mahkamah Konstitusi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Mengapa Kais Saied Mengumumkan Keadaan Darurat?','','inherit','closed','closed','','1242-revision-v1','','','2025-11-05 07:20:44','2025-11-05 07:20:44','',1242,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1244',0,'revision','',0),
(1245,1,'2025-11-05 07:21:04','2025-11-05 07:21:04','<h2 style=\"text-align: center;\">Sebelum Terpilih, Ia Sendiri Mengakui Ketidakkonstitusionalannya — Mengapa Kais Saied Mengumumkan Keadaan Darurat?</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh : Amal Al-Hilali – Tunisia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/tunisia/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Keputusan Presiden Tunisia Kais Saied untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri selama satu bulan memicu kemarahan sejumlah organisasi hak asasi manusia, yang menilai langkah tersebut tidak konstitusional. Mereka mengingatkan presiden akan sikapnya sendiri yang sebelumnya menolak kebijakan ini sebelum berkuasa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kantor kepresidenan mengumumkan pada Senin malam bahwa keadaan darurat diberlakukan di seluruh wilayah Republik Tunisia mulai 1 hingga 30 Januari 2020.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pidatonya kepada rakyat pada Selasa malam, Saied mengakui bahwa keputusannya memperpanjang keadaan darurat “seperti menggenggam bara api,” sambil menjelaskan bahwa alasan utama langkah ini adalah pertimbangan keamanan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ia menambahkan bahwa hanya sebagian kecil dari ketentuan dekret keadaan darurat yang diterapkan—terutama yang berkaitan dengan penempatan orang dalam tahanan rumah administratif—sedangkan rapat umum, demonstrasi, dan kebebasan sipil lainnya tidak dilarang.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Wewenang luas di bawah hukum darurat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Undang-undang keadaan darurat memberi kewenangan besar kepada otoritas untuk membatasi kebebasan individu dan kelompok, termasuk tahanan rumah, jam malam, pelarangan rapat dan protes, serta penggeledahan properti dan sensor media serta kegiatan budaya tanpa izin pengadilan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keadaan darurat pertama kali diberlakukan oleh mendiang Presiden Beji Caid Essebsi pada 24 November 2015, setelah serangan bunuh diri terhadap bus pengamanan presiden di Tunis yang menewaskan 12 anggota pasukan keamanan. Sejak itu, status darurat terus diperpanjang tanpa henti.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Langkah yang dianggap inkonstitusional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah partai dan organisasi masyarakat sipil sebelumnya menyatakan keberatan terhadap kebijakan ini, menilainya tidak konstitusional dan berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan individu atas nama keamanan. Mereka menyerukan agar presiden segera membuat kerangka hukum baru yang mengatur keadaan darurat dan kondisi luar biasa yang membenarkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Observatorium Hak dan Kebebasan Tunisia dalam pernyataannya menyatakan keheranan atas keputusan Presiden Saied, mengingat ia sebelumnya menolak kebijakan tersebut karena tidak sah secara hukum dan tanpa dasar konstitusional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Observatorium itu juga meminta presiden dan parlemen menyusun undang-undang dasar khusus yang mengatur keadaan luar biasa tanpa melanggar hak dan kebebasan fundamental warga negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut observatorium, Dekret No. 50 tahun 1978, yang mengatur keadaan darurat sejak peristiwa <em>Kamis Hitam</em> (26 Januari 1978), hanya berfokus pada pembatasan kebebasan sosial dan politik warga, tanpa menyediakan mekanisme nyata untuk menjamin keamanan negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Direktur observatorium, Anouar Oulad Ali, menegaskan bahwa keputusan ini tidak sah dan tidak konstitusional, karena setiap kebijakan yang membatasi hak dan kebebasan harus diatur melalui undang-undang yang disahkan parlemen, bukan melalui dekret sepihak oleh presiden atau kementerian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancaranya dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Oulad Ali menyerukan agar Saied konsisten dengan janji dan posisinya sebelum terpilih yang menolak dekret keadaan darurat, serta segera menyiapkan kerangka hukum berdasarkan Pasal 80 Konstitusi Tunisia yang mengatur kondisi luar biasa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Mereka yang hari ini membenarkan pelanggaran konstitusi atas alasan keamanan, kelak akan membenarkannya pula atas alasan ekonomi atau sosial. Presiden, sebagai ahli hukum dan penjaga konstitusi, seharusnya menjadi teladan dalam menghormati undang-undang dan menolak menerapkan dekret yang inkonstitusional.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Sikap Saied sebelum menjadi presiden</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum terpilih sebagai presiden, Kais Saied secara terbuka mengkritik penerapan keadaan darurat oleh para pendahulunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara radio lokal, ia menyebut bahwa keadaan darurat dan perpanjangannya selama berbulan-bulan merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi 2014, karena dekret yang mengaturnya bertentangan dengan semangat konstitusi republik Tunisia dan perlu segera diganti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa status darurat sering digunakan untuk membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kekuasaan luar biasa kepada Menteri Dalam Negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mendiang Presiden Essebsi sendiri pernah mengajukan inisiatif undang-undang untuk mengatur keadaan darurat, yang sudah dikirim ke Komisi Hak Asasi dan Hubungan Luar Negeri di parlemen, tetapi rancangan itu terhenti setelah kematiannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanggapan Istana Kepresidenan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menanggapi kritik luas atas keputusan tersebut, sumber resmi dari Istana Kepresidenan mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa langkah ini diperlukan oleh situasi saat ini, dan bersifat sementara sebagai langkah antisipasi terhadap keadaan darurat keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber itu menegaskan bahwa Presiden Saied tidak menarik kembali pendapatnya tentang ketidakkonstitusionalan dekret 1978, dan berjanji akan mengajukan inisiatif legislatif baru setelah pembentukan pemerintahan untuk membingkai secara hukum situasi luar biasa yang disebutkan dalam Pasal 80 Konstitusi, yaitu jika ada “ancaman serius terhadap keberadaan atau keamanan negara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasal 80 Konstitusi Tunisia memperbolehkan presiden mengambil tindakan luar biasa “dalam keadaan bahaya besar yang mengancam eksistensi atau keamanan negara serta menghambat jalannya pemerintahan, setelah berkonsultasi dengan perdana menteri, ketua parlemen, dan menginformasikan Mahkamah Konstitusi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Mengapa Kais Saied Mengumumkan Keadaan Darurat?','','inherit','closed','closed','','1242-revision-v1','','','2025-11-05 07:21:04','2025-11-05 07:21:04','',1242,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1245',0,'revision','',0),
(1246,1,'2020-01-01 07:24:51','2020-01-01 07:24:51','<h2 style=\"text-align: center;\">Demonstran Dirikan Tenda Di Sekitar Kedubes USA di Iraq</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Penyerbuan Kedutaan besar Amerika Serikat di Iraq masih berlanjut, Demonstran Dirikan Tenda di Sekitar Kedutaan Besar untuk melanjutkan Demonstrasi mereka</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/iraq/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian jiwa maupun materi yang mungkin timbul akibat penyerbuan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad, di tengah laporan bahwa para demonstran telah mendirikan tenda di sekitar gedung kedutaan untuk memulai apa yang tampak sebagai aksi duduk (sit-in) terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump memperingatkan bahwa Iran “akan membayar harga yang sangat mahal akibat serangan terhadap kedutaan,” sambil menegaskan bahwa pernyataannya adalah “ancaman, bukan peringatan.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1249\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1249\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/80232d2b-c79c-4fe5-a798-43389ecb4737.webp\" alt=\"Para demonstran di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad membakar sebagian fasilitas di dalam kompleks tersebut. (Reuters)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Para demonstran di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad membakar sebagian fasilitas di dalam kompleks tersebut. (Reuters)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa kedutaan AS di Baghdad aman, berkat “pasukan hebat Amerika yang dilengkapi dengan senjata paling mematikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Irak Barham Salih dan Perdana Menteri sementara Adel Abdul-Mahdi atas tanggapan cepat mereka dalam membantu mengamankan kedutaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gedung Putih dalam pernyataannya menyebut bahwa Trump berbicara melalui sambungan telepon dengan Abdul-Mahdi pada Selasa, menekankan pentingnya melindungi warga dan fasilitas Amerika di Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Abdul-Mahdi menyerukan agar para pengunjuk rasa segera mundur, menegaskan bahwa “setiap serangan atau pelecehan terhadap kedutaan dan perwakilan asing adalah tindakan yang akan dicegah dengan tegas oleh pasukan keamanan dan akan dikenai hukuman berat.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Barham Salih juga menyerukan para demonstran untuk menarik diri dari kawasan kedutaan dan tidak memperburuk situasi, menegaskan bahwa usaha menyerbu kedutaan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional dan dapat merusak citra serta kepentingan Irak sebagai negara berdaulat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Protes Kekerasan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ribuan warga sipil dan anggota kelompok al-Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Rakyat) berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Zona Hijau Baghdad, memprotes serangan udara Amerika terhadap markas Hashd di Provinsi Anbar pada Minggu sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah demonstran berhasil menyerbu gedung kedutaan, membakarnya, serta membakar menara penjaga sebelum akhirnya mundur ke luar kompleks saat pengamanan tambahan dikerahkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan Irak menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara penjaga di dalam kedutaan menembakkan granat kejut ke arah kerumunan di luar gerbang kompleks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada — salah satu faksi Hashd al-Shaabi — mengancam akan mengepung semua pangkalan pasukan AS di Irak dalam waktu dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan, “Garis yang menghubungkan pengepungan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979 dengan pengepungan Kedutaan AS di Baghdad tahun 2019 merangkum seluruh sejarah.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Iran Membantah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa membantah keterlibatan Teheran dalam protes di sekitar kedutaan AS di Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara kementerian, Abbas Mousavi, mengatakan dalam pernyataan yang diunggah di situs resmi kementerian bahwa “Amerika memiliki keberanian luar biasa untuk menuduh Iran berada di balik protes rakyat Irak terhadap pembunuhan sedikitnya 25 warga Irak oleh Washington.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menuju Aksi Duduk Terbuka</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> melaporkan bahwa ratusan pendukung Hashd al-Shaabi telah mendirikan tenda di depan Kedutaan AS di Baghdad, bersiap memulai aksi duduk tanpa batas waktu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan Irak yang berjaga di sekitar kedutaan tidak mencegah para demonstran mendirikan tenda mereka pada malam hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pejabat AS mengatakan bahwa pasukan tambahan sedang dikirim untuk memperkuat keamanan di kedutaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedutaan AS di Baghdad telah beberapa kali menjadi sasaran serangan roket acak namun tidak mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Sejak invasi AS ke Irak pada 2003, kedutaan tersebut berulang kali diserang, tetapi belum pernah mengalami penyerangan langsung oleh para demonstran seperti kali ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Demonstran Dirikan Tenda Di Sekitar Kedubes USA di Iraq','','publish','open','open','','demonstran-dirikan-tenda-di-sekitar-kedubes-usa-di-iraq','','','2025-11-05 07:29:20','2025-11-05 07:29:20','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1246',0,'post','',0),
(1247,1,'2025-11-05 07:27:35','2025-11-05 07:27:35','<h2 style=\"text-align: center;\">Demonstran Dirikan Tenda Di Sekitar Kedubes USA di Iraq</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Penyerbuan Kedutaan besar Amerika Serikat di Iraq masih berlanjut, Demonstran Dirikan Tenda di Sekitar Kedutaan Besar untuk melanjutkan Demonstrasi mereka</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian jiwa maupun materi yang mungkin timbul akibat penyerbuan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad, di tengah laporan bahwa para demonstran telah mendirikan tenda di sekitar gedung kedutaan untuk memulai apa yang tampak sebagai aksi duduk (sit-in) terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump memperingatkan bahwa Iran “akan membayar harga yang sangat mahal akibat serangan terhadap kedutaan,” sambil menegaskan bahwa pernyataannya adalah “ancaman, bukan peringatan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa kedutaan AS di Baghdad aman, berkat “pasukan hebat Amerika yang dilengkapi dengan senjata paling mematikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Irak Barham Salih dan Perdana Menteri sementara Adel Abdul-Mahdi atas tanggapan cepat mereka dalam membantu mengamankan kedutaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gedung Putih dalam pernyataannya menyebut bahwa Trump berbicara melalui sambungan telepon dengan Abdul-Mahdi pada Selasa, menekankan pentingnya melindungi warga dan fasilitas Amerika di Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Abdul-Mahdi menyerukan agar para pengunjuk rasa segera mundur, menegaskan bahwa “setiap serangan atau pelecehan terhadap kedutaan dan perwakilan asing adalah tindakan yang akan dicegah dengan tegas oleh pasukan keamanan dan akan dikenai hukuman berat.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Barham Salih juga menyerukan para demonstran untuk menarik diri dari kawasan kedutaan dan tidak memperburuk situasi, menegaskan bahwa usaha menyerbu kedutaan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional dan dapat merusak citra serta kepentingan Irak sebagai negara berdaulat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Protes Kekerasan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ribuan warga sipil dan anggota kelompok al-Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Rakyat) berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Zona Hijau Baghdad, memprotes serangan udara Amerika terhadap markas Hashd di Provinsi Anbar pada Minggu sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah demonstran berhasil menyerbu gedung kedutaan, membakarnya, serta membakar menara penjaga sebelum akhirnya mundur ke luar kompleks saat pengamanan tambahan dikerahkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan Irak menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara penjaga di dalam kedutaan menembakkan granat kejut ke arah kerumunan di luar gerbang kompleks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada — salah satu faksi Hashd al-Shaabi — mengancam akan mengepung semua pangkalan pasukan AS di Irak dalam waktu dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan, “Garis yang menghubungkan pengepungan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979 dengan pengepungan Kedutaan AS di Baghdad tahun 2019 merangkum seluruh sejarah.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Iran Membantah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa membantah keterlibatan Teheran dalam protes di sekitar kedutaan AS di Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara kementerian, Abbas Mousavi, mengatakan dalam pernyataan yang diunggah di situs resmi kementerian bahwa “Amerika memiliki keberanian luar biasa untuk menuduh Iran berada di balik protes rakyat Irak terhadap pembunuhan sedikitnya 25 warga Irak oleh Washington.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menuju Aksi Duduk Terbuka</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> melaporkan bahwa ratusan pendukung Hashd al-Shaabi telah mendirikan tenda di depan Kedutaan AS di Baghdad, bersiap memulai aksi duduk tanpa batas waktu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan Irak yang berjaga di sekitar kedutaan tidak mencegah para demonstran mendirikan tenda mereka pada malam hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pejabat AS mengatakan bahwa pasukan tambahan sedang dikirim untuk memperkuat keamanan di kedutaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedutaan AS di Baghdad telah beberapa kali menjadi sasaran serangan roket acak namun tidak mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Sejak invasi AS ke Irak pada 2003, kedutaan tersebut berulang kali diserang, tetapi belum pernah mengalami penyerangan langsung oleh para demonstran seperti kali ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Demonstran Dirikan Tenda Di Sekitar Kedubes USA di Iraq','','inherit','closed','closed','','1246-revision-v1','','','2025-11-05 07:27:35','2025-11-05 07:27:35','',1246,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1247',0,'revision','',0),
(1248,1,'2025-11-05 07:28:26','2025-11-05 07:28:26','','demo_kedubes_usa_di_iraq','','inherit','open','closed','','demo_kedubes_usa_di_iraq','','','2025-11-05 07:28:26','2025-11-05 07:28:26','',1246,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/demo_kedubes_usa_di_iraq.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1249,1,'2025-11-05 07:28:49','2025-11-05 07:28:49','','80232d2b-c79c-4fe5-a798-43389ecb4737','Para demonstran di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad membakar sebagian fasilitas di dalam kompleks tersebut. (Reuters)','inherit','open','closed','','80232d2b-c79c-4fe5-a798-43389ecb4737','','','2025-11-05 07:28:59','2025-11-05 07:28:59','',1246,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/80232d2b-c79c-4fe5-a798-43389ecb4737.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1250,1,'2025-11-05 07:29:04','2025-11-05 07:29:04','<h2 style=\"text-align: center;\">Demonstran Dirikan Tenda Di Sekitar Kedubes USA di Iraq</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Penyerbuan Kedutaan besar Amerika Serikat di Iraq masih berlanjut, Demonstran Dirikan Tenda di Sekitar Kedutaan Besar untuk melanjutkan Demonstrasi mereka</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian jiwa maupun materi yang mungkin timbul akibat penyerbuan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad, di tengah laporan bahwa para demonstran telah mendirikan tenda di sekitar gedung kedutaan untuk memulai apa yang tampak sebagai aksi duduk (sit-in) terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump memperingatkan bahwa Iran “akan membayar harga yang sangat mahal akibat serangan terhadap kedutaan,” sambil menegaskan bahwa pernyataannya adalah “ancaman, bukan peringatan.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1249\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1249\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/80232d2b-c79c-4fe5-a798-43389ecb4737.webp\" alt=\"Para demonstran di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad membakar sebagian fasilitas di dalam kompleks tersebut. (Reuters)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Para demonstran di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad membakar sebagian fasilitas di dalam kompleks tersebut. (Reuters)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa kedutaan AS di Baghdad aman, berkat “pasukan hebat Amerika yang dilengkapi dengan senjata paling mematikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Irak Barham Salih dan Perdana Menteri sementara Adel Abdul-Mahdi atas tanggapan cepat mereka dalam membantu mengamankan kedutaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gedung Putih dalam pernyataannya menyebut bahwa Trump berbicara melalui sambungan telepon dengan Abdul-Mahdi pada Selasa, menekankan pentingnya melindungi warga dan fasilitas Amerika di Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Abdul-Mahdi menyerukan agar para pengunjuk rasa segera mundur, menegaskan bahwa “setiap serangan atau pelecehan terhadap kedutaan dan perwakilan asing adalah tindakan yang akan dicegah dengan tegas oleh pasukan keamanan dan akan dikenai hukuman berat.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Barham Salih juga menyerukan para demonstran untuk menarik diri dari kawasan kedutaan dan tidak memperburuk situasi, menegaskan bahwa usaha menyerbu kedutaan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional dan dapat merusak citra serta kepentingan Irak sebagai negara berdaulat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Protes Kekerasan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ribuan warga sipil dan anggota kelompok al-Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Rakyat) berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Zona Hijau Baghdad, memprotes serangan udara Amerika terhadap markas Hashd di Provinsi Anbar pada Minggu sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah demonstran berhasil menyerbu gedung kedutaan, membakarnya, serta membakar menara penjaga sebelum akhirnya mundur ke luar kompleks saat pengamanan tambahan dikerahkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan Irak menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara penjaga di dalam kedutaan menembakkan granat kejut ke arah kerumunan di luar gerbang kompleks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada — salah satu faksi Hashd al-Shaabi — mengancam akan mengepung semua pangkalan pasukan AS di Irak dalam waktu dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan, “Garis yang menghubungkan pengepungan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979 dengan pengepungan Kedutaan AS di Baghdad tahun 2019 merangkum seluruh sejarah.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Iran Membantah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa membantah keterlibatan Teheran dalam protes di sekitar kedutaan AS di Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara kementerian, Abbas Mousavi, mengatakan dalam pernyataan yang diunggah di situs resmi kementerian bahwa “Amerika memiliki keberanian luar biasa untuk menuduh Iran berada di balik protes rakyat Irak terhadap pembunuhan sedikitnya 25 warga Irak oleh Washington.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menuju Aksi Duduk Terbuka</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> melaporkan bahwa ratusan pendukung Hashd al-Shaabi telah mendirikan tenda di depan Kedutaan AS di Baghdad, bersiap memulai aksi duduk tanpa batas waktu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan Irak yang berjaga di sekitar kedutaan tidak mencegah para demonstran mendirikan tenda mereka pada malam hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pejabat AS mengatakan bahwa pasukan tambahan sedang dikirim untuk memperkuat keamanan di kedutaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedutaan AS di Baghdad telah beberapa kali menjadi sasaran serangan roket acak namun tidak mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Sejak invasi AS ke Irak pada 2003, kedutaan tersebut berulang kali diserang, tetapi belum pernah mengalami penyerangan langsung oleh para demonstran seperti kali ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Demonstran Dirikan Tenda Di Sekitar Kedubes USA di Iraq','','inherit','closed','closed','','1246-revision-v1','','','2025-11-05 07:29:04','2025-11-05 07:29:04','',1246,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1250',0,'revision','',0),
(1251,1,'2025-11-05 07:29:20','2025-11-05 07:29:20','<h2 style=\"text-align: center;\">Demonstran Dirikan Tenda Di Sekitar Kedubes USA di Iraq</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Penyerbuan Kedutaan besar Amerika Serikat di Iraq masih berlanjut, Demonstran Dirikan Tenda di Sekitar Kedutaan Besar untuk melanjutkan Demonstrasi mereka</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/iraq/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian jiwa maupun materi yang mungkin timbul akibat penyerbuan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad, di tengah laporan bahwa para demonstran telah mendirikan tenda di sekitar gedung kedutaan untuk memulai apa yang tampak sebagai aksi duduk (sit-in) terbuka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump memperingatkan bahwa Iran “akan membayar harga yang sangat mahal akibat serangan terhadap kedutaan,” sambil menegaskan bahwa pernyataannya adalah “ancaman, bukan peringatan.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1249\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1249\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/80232d2b-c79c-4fe5-a798-43389ecb4737.webp\" alt=\"Para demonstran di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad membakar sebagian fasilitas di dalam kompleks tersebut. (Reuters)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Para demonstran di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad membakar sebagian fasilitas di dalam kompleks tersebut. (Reuters)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa kedutaan AS di Baghdad aman, berkat “pasukan hebat Amerika yang dilengkapi dengan senjata paling mematikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Irak Barham Salih dan Perdana Menteri sementara Adel Abdul-Mahdi atas tanggapan cepat mereka dalam membantu mengamankan kedutaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gedung Putih dalam pernyataannya menyebut bahwa Trump berbicara melalui sambungan telepon dengan Abdul-Mahdi pada Selasa, menekankan pentingnya melindungi warga dan fasilitas Amerika di Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Abdul-Mahdi menyerukan agar para pengunjuk rasa segera mundur, menegaskan bahwa “setiap serangan atau pelecehan terhadap kedutaan dan perwakilan asing adalah tindakan yang akan dicegah dengan tegas oleh pasukan keamanan dan akan dikenai hukuman berat.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Barham Salih juga menyerukan para demonstran untuk menarik diri dari kawasan kedutaan dan tidak memperburuk situasi, menegaskan bahwa usaha menyerbu kedutaan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional dan dapat merusak citra serta kepentingan Irak sebagai negara berdaulat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Protes Kekerasan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ribuan warga sipil dan anggota kelompok al-Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Rakyat) berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Zona Hijau Baghdad, memprotes serangan udara Amerika terhadap markas Hashd di Provinsi Anbar pada Minggu sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah demonstran berhasil menyerbu gedung kedutaan, membakarnya, serta membakar menara penjaga sebelum akhirnya mundur ke luar kompleks saat pengamanan tambahan dikerahkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan Irak menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara penjaga di dalam kedutaan menembakkan granat kejut ke arah kerumunan di luar gerbang kompleks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada — salah satu faksi Hashd al-Shaabi — mengancam akan mengepung semua pangkalan pasukan AS di Irak dalam waktu dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan, “Garis yang menghubungkan pengepungan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979 dengan pengepungan Kedutaan AS di Baghdad tahun 2019 merangkum seluruh sejarah.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Iran Membantah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa membantah keterlibatan Teheran dalam protes di sekitar kedutaan AS di Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara kementerian, Abbas Mousavi, mengatakan dalam pernyataan yang diunggah di situs resmi kementerian bahwa “Amerika memiliki keberanian luar biasa untuk menuduh Iran berada di balik protes rakyat Irak terhadap pembunuhan sedikitnya 25 warga Irak oleh Washington.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Menuju Aksi Duduk Terbuka</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> melaporkan bahwa ratusan pendukung Hashd al-Shaabi telah mendirikan tenda di depan Kedutaan AS di Baghdad, bersiap memulai aksi duduk tanpa batas waktu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan Irak yang berjaga di sekitar kedutaan tidak mencegah para demonstran mendirikan tenda mereka pada malam hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pejabat AS mengatakan bahwa pasukan tambahan sedang dikirim untuk memperkuat keamanan di kedutaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kedutaan AS di Baghdad telah beberapa kali menjadi sasaran serangan roket acak namun tidak mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Sejak invasi AS ke Irak pada 2003, kedutaan tersebut berulang kali diserang, tetapi belum pernah mengalami penyerangan langsung oleh para demonstran seperti kali ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Demonstran Dirikan Tenda Di Sekitar Kedubes USA di Iraq','','inherit','closed','closed','','1246-revision-v1','','','2025-11-05 07:29:20','2025-11-05 07:29:20','',1246,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1251',0,'revision','',0),
(1252,1,'2020-01-01 07:45:49','2020-01-01 07:45:49','<h2 style=\"text-align: center;\">Hemetti dan Hamdok Sepakat Menegakkan Wibawa Negara</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Beberapa Tokoh Utama dalam konflik Sudan, termasuk Hemetti dan Hamdok Sepakat untuk Menegakkan Wibawa Negara</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri Sudan mengadakan pertemuan bersama dengan para pejabat keamanan di Negara Bagian Darfur Barat, dan menyepakati perlunya menegakkan wibawa negara, melucuti senjata, serta mengirim pasukan tambahan ke wilayah yang dilanda bentrokan antarsuku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, delegasi lain dikirim ke berbagai wilayah Darfur dalam upaya menenangkan situasi dan mencegah meluasnya krisis.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1255\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1255\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/a56e0b93-2eba-42b0-8895-0c87dec91244.webp\" alt=\"Foto yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Sudan (SUNA) di akun Twitter menunjukkan pertemuan antara delegasi Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri dengan para pemimpin keamanan di Negara Bagian Darfur Barat.\" width=\"770\" height=\"513\" /> Foto yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Sudan (SUNA) di akun Twitter menunjukkan pertemuan antara delegasi Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri dengan para pemimpin keamanan di Negara Bagian Darfur Barat.[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan itu diadakan di kota Al-Geneina, ibu kota Darfur Barat, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Kedaulatan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo (Hemetti) serta Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok, bersama sejumlah pemimpin keamanan tinggi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Delegasi dari Khartoum juga mencakup Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Letjen Muhammad Utsman Al-Hussein, Kepala Kepolisian Letjen Adel Bashir, dan Direktur Intelijen Umum Letjen Babiker Dambalab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gubernur Darfur Barat, Mayor Jenderal Abdel Khaleq Badawi, menyatakan bahwa hasil pertemuan menegaskan pentingnya menegakkan otoritas negara, melucuti senjata dari kelompok bersenjata di provinsi tersebut, serta mengirim pasukan keamanan dan intelijen tambahan untuk menstabilkan wilayah itu. Ia juga menyebut bahwa bantuan kemanusiaan akan dikirim kepada para pengungsi internal di Al-Geneina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut gubernur, kota Al-Geneina kini relatif tenang, setelah bentrokan antarsuku pecah sejak hari Minggu lalu antara suku Masalit dan suku-suku Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">24 Orang Tewas dalam Serangan ke Kamp Pengungsi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara misi perdamaian gabungan Uni Afrika dan PBB (UNAMID), Ashraf Issa, mengatakan bahwa kamp pengungsi Krinding di sebelah timur Al-Geneina diserang pada hari Minggu dan Senin, menyusul bentrokan antara kelompok pemuda dari kedua pihak, yang menyebabkan setidaknya 24 orang tewas dan 17 luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Issa menambahkan bahwa Darfur Barat secara umum relatif damai sejak 2010, namun ketegangan antara suku Masalit dan suku-suku Arab mulai muncul kembali pada 2017 dalam bentuk bentrokan kecil yang kini berkembang menjadi kekerasan terbuka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Delegasi Pemerintah ke Tiga Negara Bagian Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, anggota Dewan Kedaulatan Sadiq Tower, yang memimpin delegasi ke Darfur Utara, mengatakan bahwa tiga delegasi pemerintah telah dikirim ke Darfur Barat, Utara, dan Selatan untuk berdialog dengan masyarakat setempat dan komponen politik, serta membahas dampak bentrokan di Darfur Barat dan mencegah meluasnya fitnah antarsuku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber medis di Al-Geneina mengatakan kepada <em>Al Jazeera</em> bahwa jumlah korban tewas akibat bentrokan suku di kota itu telah mencapai 40 orang, termasuk empat korban baru pada hari itu, sementara 63 orang terluka telah dievakuasi ke Khartoum untuk mendapat perawatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut juga menyebut bahwa gelombang pengungsian besar sedang berlangsung di kota Al-Geneina, dengan kamp-kamp penampungan darurat telah didirikan, dan bahwa kehadiran militer yang meluas berhasil mengembalikan ketenangan relatif di kota tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Hemetti dan Hamdok Sepakat Menegakkan Wibawa Negara','','publish','open','open','','hemetti-dan-hamdok-sepakat-menegakkan-wibawa-negara','','','2025-11-05 07:51:12','2025-11-05 07:51:12','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1252',0,'post','',0),
(1253,1,'2025-11-05 07:48:33','2025-11-05 07:48:33','','pertemuan_tokoh_sudan','','inherit','open','closed','','pertemuan_tokoh_sudan','','','2025-11-05 07:48:33','2025-11-05 07:48:33','',1252,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/pertemuan_tokoh_sudan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1254,1,'2025-11-05 07:50:31','2025-11-05 07:50:31','<h2 style=\"text-align: center;\">Hemetti dan Hamdok Sepakat Menegakkan Wibawa Negara</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Beberapa Tokoh Utama dalam konflik Sudan, termasuk Hemetti dan Hamdok Sepakat untuk Menegakkan Wibawa Negara</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri Sudan mengadakan pertemuan bersama dengan para pejabat keamanan di Negara Bagian Darfur Barat, dan menyepakati perlunya menegakkan wibawa negara, melucuti senjata, serta mengirim pasukan tambahan ke wilayah yang dilanda bentrokan antarsuku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, delegasi lain dikirim ke berbagai wilayah Darfur dalam upaya menenangkan situasi dan mencegah meluasnya krisis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan itu diadakan di kota Al-Geneina, ibu kota Darfur Barat, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Kedaulatan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo (Hemetti) serta Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok, bersama sejumlah pemimpin keamanan tinggi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Delegasi dari Khartoum juga mencakup Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Letjen Muhammad Utsman Al-Hussein, Kepala Kepolisian Letjen Adel Bashir, dan Direktur Intelijen Umum Letjen Babiker Dambalab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gubernur Darfur Barat, Mayor Jenderal Abdel Khaleq Badawi, menyatakan bahwa hasil pertemuan menegaskan pentingnya menegakkan otoritas negara, melucuti senjata dari kelompok bersenjata di provinsi tersebut, serta mengirim pasukan keamanan dan intelijen tambahan untuk menstabilkan wilayah itu. Ia juga menyebut bahwa bantuan kemanusiaan akan dikirim kepada para pengungsi internal di Al-Geneina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut gubernur, kota Al-Geneina kini relatif tenang, setelah bentrokan antarsuku pecah sejak hari Minggu lalu antara suku Masalit dan suku-suku Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">24 Orang Tewas dalam Serangan ke Kamp Pengungsi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara misi perdamaian gabungan Uni Afrika dan PBB (UNAMID), Ashraf Issa, mengatakan bahwa kamp pengungsi Krinding di sebelah timur Al-Geneina diserang pada hari Minggu dan Senin, menyusul bentrokan antara kelompok pemuda dari kedua pihak, yang menyebabkan setidaknya 24 orang tewas dan 17 luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Issa menambahkan bahwa Darfur Barat secara umum relatif damai sejak 2010, namun ketegangan antara suku Masalit dan suku-suku Arab mulai muncul kembali pada 2017 dalam bentuk bentrokan kecil yang kini berkembang menjadi kekerasan terbuka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Delegasi Pemerintah ke Tiga Negara Bagian Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, anggota Dewan Kedaulatan Sadiq Tower, yang memimpin delegasi ke Darfur Utara, mengatakan bahwa tiga delegasi pemerintah telah dikirim ke Darfur Barat, Utara, dan Selatan untuk berdialog dengan masyarakat setempat dan komponen politik, serta membahas dampak bentrokan di Darfur Barat dan mencegah meluasnya fitnah antarsuku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber medis di Al-Geneina mengatakan kepada <em>Al Jazeera</em> bahwa jumlah korban tewas akibat bentrokan suku di kota itu telah mencapai 40 orang, termasuk empat korban baru pada hari itu, sementara 63 orang terluka telah dievakuasi ke Khartoum untuk mendapat perawatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut juga menyebut bahwa gelombang pengungsian besar sedang berlangsung di kota Al-Geneina, dengan kamp-kamp penampungan darurat telah didirikan, dan bahwa kehadiran militer yang meluas berhasil mengembalikan ketenangan relatif di kota tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Hemetti dan Hamdok Sepakat Menegakkan Wibawa Negara','','inherit','closed','closed','','1252-revision-v1','','','2025-11-05 07:50:31','2025-11-05 07:50:31','',1252,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1254',0,'revision','',0),
(1255,1,'2025-11-05 07:50:49','2025-11-05 07:50:49','Foto yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Sudan (SUNA) di akun Twitter menunjukkan pertemuan antara delegasi Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri dengan para pemimpin keamanan di Negara Bagian Darfur Barat.','a56e0b93-2eba-42b0-8895-0c87dec91244','Foto yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Sudan (SUNA) di akun Twitter menunjukkan pertemuan antara delegasi Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri dengan para pemimpin keamanan di Negara Bagian Darfur Barat.','inherit','open','closed','','a56e0b93-2eba-42b0-8895-0c87dec91244','','','2025-11-05 07:50:54','2025-11-05 07:50:54','',1252,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/a56e0b93-2eba-42b0-8895-0c87dec91244.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1256,1,'2025-11-05 07:50:56','2025-11-05 07:50:56','<h2 style=\"text-align: center;\">Hemetti dan Hamdok Sepakat Menegakkan Wibawa Negara</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Beberapa Tokoh Utama dalam konflik Sudan, termasuk Hemetti dan Hamdok Sepakat untuk Menegakkan Wibawa Negara</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri Sudan mengadakan pertemuan bersama dengan para pejabat keamanan di Negara Bagian Darfur Barat, dan menyepakati perlunya menegakkan wibawa negara, melucuti senjata, serta mengirim pasukan tambahan ke wilayah yang dilanda bentrokan antarsuku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, delegasi lain dikirim ke berbagai wilayah Darfur dalam upaya menenangkan situasi dan mencegah meluasnya krisis.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1255\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1255\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/a56e0b93-2eba-42b0-8895-0c87dec91244.webp\" alt=\"Foto yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Sudan (SUNA) di akun Twitter menunjukkan pertemuan antara delegasi Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri dengan para pemimpin keamanan di Negara Bagian Darfur Barat.\" width=\"770\" height=\"513\" /> Foto yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Sudan (SUNA) di akun Twitter menunjukkan pertemuan antara delegasi Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri dengan para pemimpin keamanan di Negara Bagian Darfur Barat.[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan itu diadakan di kota Al-Geneina, ibu kota Darfur Barat, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Kedaulatan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo (Hemetti) serta Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok, bersama sejumlah pemimpin keamanan tinggi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Delegasi dari Khartoum juga mencakup Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Letjen Muhammad Utsman Al-Hussein, Kepala Kepolisian Letjen Adel Bashir, dan Direktur Intelijen Umum Letjen Babiker Dambalab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gubernur Darfur Barat, Mayor Jenderal Abdel Khaleq Badawi, menyatakan bahwa hasil pertemuan menegaskan pentingnya menegakkan otoritas negara, melucuti senjata dari kelompok bersenjata di provinsi tersebut, serta mengirim pasukan keamanan dan intelijen tambahan untuk menstabilkan wilayah itu. Ia juga menyebut bahwa bantuan kemanusiaan akan dikirim kepada para pengungsi internal di Al-Geneina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut gubernur, kota Al-Geneina kini relatif tenang, setelah bentrokan antarsuku pecah sejak hari Minggu lalu antara suku Masalit dan suku-suku Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">24 Orang Tewas dalam Serangan ke Kamp Pengungsi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara misi perdamaian gabungan Uni Afrika dan PBB (UNAMID), Ashraf Issa, mengatakan bahwa kamp pengungsi Krinding di sebelah timur Al-Geneina diserang pada hari Minggu dan Senin, menyusul bentrokan antara kelompok pemuda dari kedua pihak, yang menyebabkan setidaknya 24 orang tewas dan 17 luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Issa menambahkan bahwa Darfur Barat secara umum relatif damai sejak 2010, namun ketegangan antara suku Masalit dan suku-suku Arab mulai muncul kembali pada 2017 dalam bentuk bentrokan kecil yang kini berkembang menjadi kekerasan terbuka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Delegasi Pemerintah ke Tiga Negara Bagian Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, anggota Dewan Kedaulatan Sadiq Tower, yang memimpin delegasi ke Darfur Utara, mengatakan bahwa tiga delegasi pemerintah telah dikirim ke Darfur Barat, Utara, dan Selatan untuk berdialog dengan masyarakat setempat dan komponen politik, serta membahas dampak bentrokan di Darfur Barat dan mencegah meluasnya fitnah antarsuku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber medis di Al-Geneina mengatakan kepada <em>Al Jazeera</em> bahwa jumlah korban tewas akibat bentrokan suku di kota itu telah mencapai 40 orang, termasuk empat korban baru pada hari itu, sementara 63 orang terluka telah dievakuasi ke Khartoum untuk mendapat perawatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut juga menyebut bahwa gelombang pengungsian besar sedang berlangsung di kota Al-Geneina, dengan kamp-kamp penampungan darurat telah didirikan, dan bahwa kehadiran militer yang meluas berhasil mengembalikan ketenangan relatif di kota tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Hemetti dan Hamdok Sepakat Menegakkan Wibawa Negara','','inherit','closed','closed','','1252-revision-v1','','','2025-11-05 07:50:56','2025-11-05 07:50:56','',1252,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1256',0,'revision','',0),
(1257,1,'2025-11-05 07:51:12','2025-11-05 07:51:12','<h2 style=\"text-align: center;\">Hemetti dan Hamdok Sepakat Menegakkan Wibawa Negara</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Beberapa Tokoh Utama dalam konflik Sudan, termasuk Hemetti dan Hamdok Sepakat untuk Menegakkan Wibawa Negara</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri Sudan mengadakan pertemuan bersama dengan para pejabat keamanan di Negara Bagian Darfur Barat, dan menyepakati perlunya menegakkan wibawa negara, melucuti senjata, serta mengirim pasukan tambahan ke wilayah yang dilanda bentrokan antarsuku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, delegasi lain dikirim ke berbagai wilayah Darfur dalam upaya menenangkan situasi dan mencegah meluasnya krisis.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1255\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1255\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2020/01/a56e0b93-2eba-42b0-8895-0c87dec91244.webp\" alt=\"Foto yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Sudan (SUNA) di akun Twitter menunjukkan pertemuan antara delegasi Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri dengan para pemimpin keamanan di Negara Bagian Darfur Barat.\" width=\"770\" height=\"513\" /> Foto yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Sudan (SUNA) di akun Twitter menunjukkan pertemuan antara delegasi Dewan Kedaulatan dan Dewan Menteri dengan para pemimpin keamanan di Negara Bagian Darfur Barat.[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan itu diadakan di kota Al-Geneina, ibu kota Darfur Barat, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Kedaulatan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo (Hemetti) serta Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok, bersama sejumlah pemimpin keamanan tinggi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Delegasi dari Khartoum juga mencakup Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Letjen Muhammad Utsman Al-Hussein, Kepala Kepolisian Letjen Adel Bashir, dan Direktur Intelijen Umum Letjen Babiker Dambalab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gubernur Darfur Barat, Mayor Jenderal Abdel Khaleq Badawi, menyatakan bahwa hasil pertemuan menegaskan pentingnya menegakkan otoritas negara, melucuti senjata dari kelompok bersenjata di provinsi tersebut, serta mengirim pasukan keamanan dan intelijen tambahan untuk menstabilkan wilayah itu. Ia juga menyebut bahwa bantuan kemanusiaan akan dikirim kepada para pengungsi internal di Al-Geneina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut gubernur, kota Al-Geneina kini relatif tenang, setelah bentrokan antarsuku pecah sejak hari Minggu lalu antara suku Masalit dan suku-suku Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">24 Orang Tewas dalam Serangan ke Kamp Pengungsi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara misi perdamaian gabungan Uni Afrika dan PBB (UNAMID), Ashraf Issa, mengatakan bahwa kamp pengungsi Krinding di sebelah timur Al-Geneina diserang pada hari Minggu dan Senin, menyusul bentrokan antara kelompok pemuda dari kedua pihak, yang menyebabkan setidaknya 24 orang tewas dan 17 luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Issa menambahkan bahwa Darfur Barat secara umum relatif damai sejak 2010, namun ketegangan antara suku Masalit dan suku-suku Arab mulai muncul kembali pada 2017 dalam bentuk bentrokan kecil yang kini berkembang menjadi kekerasan terbuka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Delegasi Pemerintah ke Tiga Negara Bagian Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, anggota Dewan Kedaulatan Sadiq Tower, yang memimpin delegasi ke Darfur Utara, mengatakan bahwa tiga delegasi pemerintah telah dikirim ke Darfur Barat, Utara, dan Selatan untuk berdialog dengan masyarakat setempat dan komponen politik, serta membahas dampak bentrokan di Darfur Barat dan mencegah meluasnya fitnah antarsuku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber medis di Al-Geneina mengatakan kepada <em>Al Jazeera</em> bahwa jumlah korban tewas akibat bentrokan suku di kota itu telah mencapai 40 orang, termasuk empat korban baru pada hari itu, sementara 63 orang terluka telah dievakuasi ke Khartoum untuk mendapat perawatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut juga menyebut bahwa gelombang pengungsian besar sedang berlangsung di kota Al-Geneina, dengan kamp-kamp penampungan darurat telah didirikan, dan bahwa kehadiran militer yang meluas berhasil mengembalikan ketenangan relatif di kota tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Hemetti dan Hamdok Sepakat Menegakkan Wibawa Negara','','inherit','closed','closed','','1252-revision-v1','','','2025-11-05 07:51:12','2025-11-05 07:51:12','',1252,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1257',0,'revision','',0),
(1258,1,'2020-01-01 09:16:13','2020-01-01 09:16:13','<h2 style=\"text-align: center;\">Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan Konsuler Setelah Pendukung al-Hashd al-Shaabi Mundur dari Aksi di Sekitarnya</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Demonstrasi di Kedutaan AS di Baghdad membuat Kedutaan Besar tersebut harus menghentikan layanan Konsulernya</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/iraq/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Pendukung al-Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Rakyat) yang telah berkemah di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad selama dua hari terakhir, menarik diri sepenuhnya pada Rabu untuk menjaga “wibawa negara” dan menuruti perintah pimpinan Hashd, yang menyatakan bahwa “pesan mereka telah tersampaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kedutaan AS mengumumkan penghentian seluruh operasi konsuler hingga pemberitahuan lebih lanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> melaporkan bahwa para pendukung Hashd al-Shaabi telah meninggalkan area kedutaan secara penuh, dan bahwa pasukan keamanan Irak kini menguasai seluruh perimeter kompleks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, Kedutaan AS menyebut:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Karena serangan milisi terhadap kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, semua layanan konsuler umum ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Semua janji temu berikutnya dibatalkan. Kami menyarankan warga negara AS untuk tidak mendekati area kedutaan.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Militer Irak juga mengonfirmasi dalam pernyataan resminya bahwa “seluruh pengunjuk rasa telah mundur, tenda-tenda telah dibongkar, dan semua bentuk protes di sekitar kedutaan telah diakhiri.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pasukan keamanan Irak kini mengamankan area secara penuh.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aksi Berakhir, Tenda Dipindahkan dari Zona Hijau</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang siang, para demonstran mulai meninggalkan Zona Hijau — kawasan sangat dijaga tempat kedutaan berada — sambil meneriakkan “Kami sudah membakar mereka!”\r\nTruk-truk terlihat mengangkut rangka besi dan tenda yang digunakan selama aksi duduk. Beberapa pengunjuk rasa melanjutkan aksi mereka dengan mendirikan tenda di luar Zona Hijau, di depan sebuah hotel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok Kataib Hezbollah Irak, yang berafiliasi dengan Hashd al-Shaabi, mengatakan bahwa pihaknya memenuhi seruan Perdana Menteri sementara Adel Abdul-Mahdi untuk memindahkan lokasi aksi ke luar Zona Hijau sebagai imbalan atas penarikan pasukan asing dari Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, komando Hashd al-Shaabi menyebut bahwa keputusan mundur diambil “untuk menghormati keputusan pemerintah Irak dan menjaga wibawa negara,” serta menegaskan bahwa “pesan para pengunjuk rasa telah tersampaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hashd juga memuji sikap Perdana Menteri Abdul-Mahdi dan tokoh-tokoh politik, agama, serta budaya yang menolak “agresi brutal AS terhadap pasukan Hashd al-Shaabi.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Api dan Gas Air Mata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum penarikan, para pengunjuk rasa sempat membakar sebagian pagar luar kedutaan AS pada pagi hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan kedutaan menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka, menyebabkan sejumlah kasus sesak napas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Malam sebelumnya, ratusan pendukung Hashd tetap bertahan di luar kedutaan, mengumumkan aksi duduk terbuka sebagai tanggapan atas serangan udara AS terhadap markas Hashd di provinsi Anbar yang menewaskan 28 orang dan melukai puluhan lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan itu sendiri merupakan balasan Washington atas tewasnya seorang kontraktor AS akibat serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> sebelumnya juga melaporkan bahwa helikopter AS berputar di atas kompleks kedutaan, sementara pasukan keamanan Irak memperkuat penjagaan di sekeliling area.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman dari Faksi Hashd</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada — salah satu faksi Hashd — menegaskan bahwa semua pangkalan AS di Irak akan dikepung.\r\nIa mengatakan:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini Hashd al-Shaabi mengepung Kedutaan Kejahatan (maksudnya AS) di Baghdad, dan segera kami akan mengepung semua pangkalan dan markas pasukan AS di seluruh Irak.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa “garis yang menghubungkan pengepungan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979 dengan pengepungan di Baghdad tahun 2019 merangkum sejarah seluruhnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kataib Hezbollah Irak menyebut serangan ke kedutaan sebagai “pelajaran pertama,” dan memperingatkan bahwa “pelajaran kedua” adalah pengesahan undang-undang untuk mengusir pasukan pendudukan Amerika dari Irak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Respons Pemerintah dan Amerika Serikat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Irak Barham Salih mengecam serangan terhadap kedutaan, menyebutnya pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang mengikat pemerintah Irak.\r\nDalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa menyerang misi diplomatik adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan merusak reputasi negara di mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan atas insiden ini, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengumumkan bahwa Pentagon akan segera mengirim sekitar 750 tentara tambahan ke Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Donald Trump menyalahkan Iran atas serangan tersebut dan memperingatkan bahwa negara itu akan “membayar harga yang sangat mahal,” meskipun kemudian menegaskan bahwa ia tidak menginginkan perang dengan Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak Teheran menolak tuduhan Washington, menyebutnya “tuduhan tak berdasar dan tindakan arogan,” dan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa AS menyerang Hashd al-Shaabi karena kelompok itu telah berjasa menghancurkan ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan','','publish','open','open','','kedutaan-as-di-baghdad-hentikan-layanan','','','2025-11-05 09:24:41','2025-11-05 09:24:41','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1258',0,'post','',0),
(1259,1,'2025-11-05 09:21:41','2025-11-05 09:21:41','','pasukan_iraq','','inherit','open','closed','','pasukan_iraq','','','2025-11-05 09:21:41','2025-11-05 09:21:41','',1258,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/pasukan_iraq.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1260,1,'2025-11-05 09:22:13','2025-11-05 09:22:13','<h2 style=\"text-align: center;\">Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan Konsuler Setelah Pendukung al-Hashd al-Shaabi Mundur dari Aksi di Sekitarnya</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Pendukung al-Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Rakyat) yang telah berkemah di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad selama dua hari terakhir, menarik diri sepenuhnya pada Rabu untuk menjaga “wibawa negara” dan menuruti perintah pimpinan Hashd, yang menyatakan bahwa “pesan mereka telah tersampaikan.”\r\nSementara itu, kedutaan AS mengumumkan penghentian seluruh operasi konsuler hingga pemberitahuan lebih lanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> melaporkan bahwa para pendukung Hashd al-Shaabi telah meninggalkan area kedutaan secara penuh, dan bahwa pasukan keamanan Irak kini menguasai seluruh perimeter kompleks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, Kedutaan AS menyebut:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Karena serangan milisi terhadap kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, semua layanan konsuler umum ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Semua janji temu berikutnya dibatalkan. Kami menyarankan warga negara AS untuk tidak mendekati area kedutaan.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Militer Irak juga mengonfirmasi dalam pernyataan resminya bahwa “seluruh pengunjuk rasa telah mundur, tenda-tenda telah dibongkar, dan semua bentuk protes di sekitar kedutaan telah diakhiri.”\r\nIa menambahkan bahwa pasukan keamanan Irak kini mengamankan area secara penuh.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aksi Berakhir, Tenda Dipindahkan dari Zona Hijau</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang siang, para demonstran mulai meninggalkan Zona Hijau — kawasan sangat dijaga tempat kedutaan berada — sambil meneriakkan “Kami sudah membakar mereka!”\r\nTruk-truk terlihat mengangkut rangka besi dan tenda yang digunakan selama aksi duduk. Beberapa pengunjuk rasa melanjutkan aksi mereka dengan mendirikan tenda di luar Zona Hijau, di depan sebuah hotel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok Kataib Hezbollah Irak, yang berafiliasi dengan Hashd al-Shaabi, mengatakan bahwa pihaknya memenuhi seruan Perdana Menteri sementara Adel Abdul-Mahdi untuk memindahkan lokasi aksi ke luar Zona Hijau sebagai imbalan atas penarikan pasukan asing dari Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, komando Hashd al-Shaabi menyebut bahwa keputusan mundur diambil “untuk menghormati keputusan pemerintah Irak dan menjaga wibawa negara,” serta menegaskan bahwa “pesan para pengunjuk rasa telah tersampaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hashd juga memuji sikap Perdana Menteri Abdul-Mahdi dan tokoh-tokoh politik, agama, serta budaya yang menolak “agresi brutal AS terhadap pasukan Hashd al-Shaabi.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Api dan Gas Air Mata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum penarikan, para pengunjuk rasa sempat membakar sebagian pagar luar kedutaan AS pada pagi hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan kedutaan menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka, menyebabkan sejumlah kasus sesak napas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Malam sebelumnya, ratusan pendukung Hashd tetap bertahan di luar kedutaan, mengumumkan aksi duduk terbuka sebagai tanggapan atas serangan udara AS terhadap markas Hashd di provinsi Anbar yang menewaskan 28 orang dan melukai puluhan lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan itu sendiri merupakan balasan Washington atas tewasnya seorang kontraktor AS akibat serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> sebelumnya juga melaporkan bahwa helikopter AS berputar di atas kompleks kedutaan, sementara pasukan keamanan Irak memperkuat penjagaan di sekeliling area.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman dari Faksi Hashd</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada — salah satu faksi Hashd — menegaskan bahwa semua pangkalan AS di Irak akan dikepung.\r\nIa mengatakan:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini Hashd al-Shaabi mengepung Kedutaan Kejahatan (maksudnya AS) di Baghdad, dan segera kami akan mengepung semua pangkalan dan markas pasukan AS di seluruh Irak.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa “garis yang menghubungkan pengepungan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979 dengan pengepungan di Baghdad tahun 2019 merangkum sejarah seluruhnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kataib Hezbollah Irak menyebut serangan ke kedutaan sebagai “pelajaran pertama,” dan memperingatkan bahwa “pelajaran kedua” adalah pengesahan undang-undang untuk mengusir pasukan pendudukan Amerika dari Irak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Respons Pemerintah dan Amerika Serikat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Irak Barham Salih mengecam serangan terhadap kedutaan, menyebutnya pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang mengikat pemerintah Irak.\r\nDalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa menyerang misi diplomatik adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan merusak reputasi negara di mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan atas insiden ini, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengumumkan bahwa Pentagon akan segera mengirim sekitar 750 tentara tambahan ke Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Donald Trump menyalahkan Iran atas serangan tersebut dan memperingatkan bahwa negara itu akan “membayar harga yang sangat mahal,” meskipun kemudian menegaskan bahwa ia tidak menginginkan perang dengan Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak Teheran menolak tuduhan Washington, menyebutnya “tuduhan tak berdasar dan tindakan arogan,” dan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa AS menyerang Hashd al-Shaabi karena kelompok itu telah berjasa menghancurkan ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan','','inherit','closed','closed','','1258-revision-v1','','','2025-11-05 09:22:13','2025-11-05 09:22:13','',1258,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1260',0,'revision','',0),
(1261,1,'2025-11-05 09:23:17','2025-11-05 09:23:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan Konsuler Setelah Pendukung al-Hashd al-Shaabi Mundur dari Aksi di Sekitarnya</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Pendukung al-Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Rakyat) yang telah berkemah di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad selama dua hari terakhir, menarik diri sepenuhnya pada Rabu untuk menjaga “wibawa negara” dan menuruti perintah pimpinan Hashd, yang menyatakan bahwa “pesan mereka telah tersampaikan.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kedutaan AS mengumumkan penghentian seluruh operasi konsuler hingga pemberitahuan lebih lanjut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> melaporkan bahwa para pendukung Hashd al-Shaabi telah meninggalkan area kedutaan secara penuh, dan bahwa pasukan keamanan Irak kini menguasai seluruh perimeter kompleks.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, Kedutaan AS menyebut:</p>\n\n<blockquote>“Karena serangan milisi terhadap kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, semua layanan konsuler umum ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Semua janji temu berikutnya dibatalkan. Kami menyarankan warga negara AS untuk tidak mendekati area kedutaan.”</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Militer Irak juga mengonfirmasi dalam pernyataan resminya bahwa “seluruh pengunjuk rasa telah mundur, tenda-tenda telah dibongkar, dan semua bentuk protes di sekitar kedutaan telah diakhiri.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pasukan keamanan Irak kini mengamankan area secara penuh.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aksi Berakhir, Tenda Dipindahkan dari Zona Hijau</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang siang, para demonstran mulai meninggalkan Zona Hijau — kawasan sangat dijaga tempat kedutaan berada — sambil meneriakkan “Kami sudah membakar mereka!”\nTruk-truk terlihat mengangkut rangka besi dan tenda yang digunakan selama aksi duduk. Beberapa pengunjuk rasa melanjutkan aksi mereka dengan mendirikan tenda di luar Zona Hijau, di depan sebuah hotel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok Kataib Hezbollah Irak, yang berafiliasi dengan Hashd al-Shaabi, mengatakan bahwa pihaknya memenuhi seruan Perdana Menteri sementara Adel Abdul-Mahdi untuk memindahkan lokasi aksi ke luar Zona Hijau sebagai imbalan atas penarikan pasukan asing dari Irak.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, komando Hashd al-Shaabi menyebut bahwa keputusan mundur diambil “untuk menghormati keputusan pemerintah Irak dan menjaga wibawa negara,” serta menegaskan bahwa “pesan para pengunjuk rasa telah tersampaikan.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hashd juga memuji sikap Perdana Menteri Abdul-Mahdi dan tokoh-tokoh politik, agama, serta budaya yang menolak “agresi brutal AS terhadap pasukan Hashd al-Shaabi.”</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Api dan Gas Air Mata</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum penarikan, para pengunjuk rasa sempat membakar sebagian pagar luar kedutaan AS pada pagi hari.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan kedutaan menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka, menyebabkan sejumlah kasus sesak napas.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Malam sebelumnya, ratusan pendukung Hashd tetap bertahan di luar kedutaan, mengumumkan aksi duduk terbuka sebagai tanggapan atas serangan udara AS terhadap markas Hashd di provinsi Anbar yang menewaskan 28 orang dan melukai puluhan lainnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan itu sendiri merupakan balasan Washington atas tewasnya seorang kontraktor AS akibat serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> sebelumnya juga melaporkan bahwa helikopter AS berputar di atas kompleks kedutaan, sementara pasukan keamanan Irak memperkuat penjagaan di sekeliling area.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman dari Faksi Hashd</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada — salah satu faksi Hashd — menegaskan bahwa semua pangkalan AS di Irak akan dikepung.\nIa mengatakan:</p>\n\n<blockquote>“Hari ini Hashd al-Shaabi mengepung Kedutaan Kejahatan (maksudnya AS) di Baghdad, dan segera kami akan mengepung semua pangkalan dan markas pasukan AS di seluruh Irak.”</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa “garis yang menghubungkan pengepungan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979 dengan pengepungan di Baghdad tahun 2019 merangkum sejarah seluruhnya.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kataib Hezbollah Irak menyebut serangan ke kedutaan sebagai “pelajaran pertama,” dan memperingatkan bahwa “pelajaran kedua” adalah pengesahan undang-undang untuk mengusir pasukan pendudukan Amerika dari Irak.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Respons Pemerintah dan Amerika Serikat</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Irak Barham Salih mengecam serangan terhadap kedutaan, menyebutnya pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang mengikat pemerintah Irak.\nDalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa menyerang misi diplomatik adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan merusak reputasi negara di mata dunia.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan atas insiden ini, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengumumkan bahwa Pentagon akan segera mengirim sekitar 750 tentara tambahan ke Timur Tengah.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Donald Trump menyalahkan Iran atas serangan tersebut dan memperingatkan bahwa negara itu akan “membayar harga yang sangat mahal,” meskipun kemudian menegaskan bahwa ia tidak menginginkan perang dengan Iran.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak Teheran menolak tuduhan Washington, menyebutnya “tuduhan tak berdasar dan tindakan arogan,” dan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa AS menyerang Hashd al-Shaabi karena kelompok itu telah berjasa menghancurkan ISIS.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan','','inherit','closed','closed','','1258-autosave-v1','','','2025-11-05 09:23:17','2025-11-05 09:23:17','',1258,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1261',0,'revision','',0),
(1262,1,'2025-11-05 09:24:24','2025-11-05 09:24:24','<h2 style=\"text-align: center;\">Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan Konsuler Setelah Pendukung al-Hashd al-Shaabi Mundur dari Aksi di Sekitarnya</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Demonstrasi di Kedutaan AS di Baghdad membuat Kedutaan Besar tersebut harus menghentikan layanan Konsulernya</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Januari 2020 - Pendukung al-Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Rakyat) yang telah berkemah di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad selama dua hari terakhir, menarik diri sepenuhnya pada Rabu untuk menjaga “wibawa negara” dan menuruti perintah pimpinan Hashd, yang menyatakan bahwa “pesan mereka telah tersampaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kedutaan AS mengumumkan penghentian seluruh operasi konsuler hingga pemberitahuan lebih lanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> melaporkan bahwa para pendukung Hashd al-Shaabi telah meninggalkan area kedutaan secara penuh, dan bahwa pasukan keamanan Irak kini menguasai seluruh perimeter kompleks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, Kedutaan AS menyebut:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Karena serangan milisi terhadap kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, semua layanan konsuler umum ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Semua janji temu berikutnya dibatalkan. Kami menyarankan warga negara AS untuk tidak mendekati area kedutaan.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Militer Irak juga mengonfirmasi dalam pernyataan resminya bahwa “seluruh pengunjuk rasa telah mundur, tenda-tenda telah dibongkar, dan semua bentuk protes di sekitar kedutaan telah diakhiri.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pasukan keamanan Irak kini mengamankan area secara penuh.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aksi Berakhir, Tenda Dipindahkan dari Zona Hijau</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang siang, para demonstran mulai meninggalkan Zona Hijau — kawasan sangat dijaga tempat kedutaan berada — sambil meneriakkan “Kami sudah membakar mereka!”\r\nTruk-truk terlihat mengangkut rangka besi dan tenda yang digunakan selama aksi duduk. Beberapa pengunjuk rasa melanjutkan aksi mereka dengan mendirikan tenda di luar Zona Hijau, di depan sebuah hotel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok Kataib Hezbollah Irak, yang berafiliasi dengan Hashd al-Shaabi, mengatakan bahwa pihaknya memenuhi seruan Perdana Menteri sementara Adel Abdul-Mahdi untuk memindahkan lokasi aksi ke luar Zona Hijau sebagai imbalan atas penarikan pasukan asing dari Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, komando Hashd al-Shaabi menyebut bahwa keputusan mundur diambil “untuk menghormati keputusan pemerintah Irak dan menjaga wibawa negara,” serta menegaskan bahwa “pesan para pengunjuk rasa telah tersampaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hashd juga memuji sikap Perdana Menteri Abdul-Mahdi dan tokoh-tokoh politik, agama, serta budaya yang menolak “agresi brutal AS terhadap pasukan Hashd al-Shaabi.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Api dan Gas Air Mata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum penarikan, para pengunjuk rasa sempat membakar sebagian pagar luar kedutaan AS pada pagi hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan kedutaan menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka, menyebabkan sejumlah kasus sesak napas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Malam sebelumnya, ratusan pendukung Hashd tetap bertahan di luar kedutaan, mengumumkan aksi duduk terbuka sebagai tanggapan atas serangan udara AS terhadap markas Hashd di provinsi Anbar yang menewaskan 28 orang dan melukai puluhan lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan itu sendiri merupakan balasan Washington atas tewasnya seorang kontraktor AS akibat serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> sebelumnya juga melaporkan bahwa helikopter AS berputar di atas kompleks kedutaan, sementara pasukan keamanan Irak memperkuat penjagaan di sekeliling area.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman dari Faksi Hashd</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada — salah satu faksi Hashd — menegaskan bahwa semua pangkalan AS di Irak akan dikepung.\r\nIa mengatakan:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini Hashd al-Shaabi mengepung Kedutaan Kejahatan (maksudnya AS) di Baghdad, dan segera kami akan mengepung semua pangkalan dan markas pasukan AS di seluruh Irak.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa “garis yang menghubungkan pengepungan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979 dengan pengepungan di Baghdad tahun 2019 merangkum sejarah seluruhnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kataib Hezbollah Irak menyebut serangan ke kedutaan sebagai “pelajaran pertama,” dan memperingatkan bahwa “pelajaran kedua” adalah pengesahan undang-undang untuk mengusir pasukan pendudukan Amerika dari Irak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Respons Pemerintah dan Amerika Serikat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Irak Barham Salih mengecam serangan terhadap kedutaan, menyebutnya pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang mengikat pemerintah Irak.\r\nDalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa menyerang misi diplomatik adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan merusak reputasi negara di mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan atas insiden ini, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengumumkan bahwa Pentagon akan segera mengirim sekitar 750 tentara tambahan ke Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Donald Trump menyalahkan Iran atas serangan tersebut dan memperingatkan bahwa negara itu akan “membayar harga yang sangat mahal,” meskipun kemudian menegaskan bahwa ia tidak menginginkan perang dengan Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak Teheran menolak tuduhan Washington, menyebutnya “tuduhan tak berdasar dan tindakan arogan,” dan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa AS menyerang Hashd al-Shaabi karena kelompok itu telah berjasa menghancurkan ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan','','inherit','closed','closed','','1258-revision-v1','','','2025-11-05 09:24:24','2025-11-05 09:24:24','',1258,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1262',0,'revision','',0),
(1263,1,'2025-11-05 09:24:41','2025-11-05 09:24:41','<h2 style=\"text-align: center;\">Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan Konsuler Setelah Pendukung al-Hashd al-Shaabi Mundur dari Aksi di Sekitarnya</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Demonstrasi di Kedutaan AS di Baghdad membuat Kedutaan Besar tersebut harus menghentikan layanan Konsulernya</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/iraq/\"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Pendukung al-Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Rakyat) yang telah berkemah di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad selama dua hari terakhir, menarik diri sepenuhnya pada Rabu untuk menjaga “wibawa negara” dan menuruti perintah pimpinan Hashd, yang menyatakan bahwa “pesan mereka telah tersampaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kedutaan AS mengumumkan penghentian seluruh operasi konsuler hingga pemberitahuan lebih lanjut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> melaporkan bahwa para pendukung Hashd al-Shaabi telah meninggalkan area kedutaan secara penuh, dan bahwa pasukan keamanan Irak kini menguasai seluruh perimeter kompleks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, Kedutaan AS menyebut:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Karena serangan milisi terhadap kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, semua layanan konsuler umum ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Semua janji temu berikutnya dibatalkan. Kami menyarankan warga negara AS untuk tidak mendekati area kedutaan.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Militer Irak juga mengonfirmasi dalam pernyataan resminya bahwa “seluruh pengunjuk rasa telah mundur, tenda-tenda telah dibongkar, dan semua bentuk protes di sekitar kedutaan telah diakhiri.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pasukan keamanan Irak kini mengamankan area secara penuh.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aksi Berakhir, Tenda Dipindahkan dari Zona Hijau</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang siang, para demonstran mulai meninggalkan Zona Hijau — kawasan sangat dijaga tempat kedutaan berada — sambil meneriakkan “Kami sudah membakar mereka!”\r\nTruk-truk terlihat mengangkut rangka besi dan tenda yang digunakan selama aksi duduk. Beberapa pengunjuk rasa melanjutkan aksi mereka dengan mendirikan tenda di luar Zona Hijau, di depan sebuah hotel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok Kataib Hezbollah Irak, yang berafiliasi dengan Hashd al-Shaabi, mengatakan bahwa pihaknya memenuhi seruan Perdana Menteri sementara Adel Abdul-Mahdi untuk memindahkan lokasi aksi ke luar Zona Hijau sebagai imbalan atas penarikan pasukan asing dari Irak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan resminya, komando Hashd al-Shaabi menyebut bahwa keputusan mundur diambil “untuk menghormati keputusan pemerintah Irak dan menjaga wibawa negara,” serta menegaskan bahwa “pesan para pengunjuk rasa telah tersampaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hashd juga memuji sikap Perdana Menteri Abdul-Mahdi dan tokoh-tokoh politik, agama, serta budaya yang menolak “agresi brutal AS terhadap pasukan Hashd al-Shaabi.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Api dan Gas Air Mata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum penarikan, para pengunjuk rasa sempat membakar sebagian pagar luar kedutaan AS pada pagi hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan keamanan kedutaan menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka, menyebabkan sejumlah kasus sesak napas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Malam sebelumnya, ratusan pendukung Hashd tetap bertahan di luar kedutaan, mengumumkan aksi duduk terbuka sebagai tanggapan atas serangan udara AS terhadap markas Hashd di provinsi Anbar yang menewaskan 28 orang dan melukai puluhan lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangan itu sendiri merupakan balasan Washington atas tewasnya seorang kontraktor AS akibat serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden <em>Al Jazeera</em> sebelumnya juga melaporkan bahwa helikopter AS berputar di atas kompleks kedutaan, sementara pasukan keamanan Irak memperkuat penjagaan di sekeliling area.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman dari Faksi Hashd</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada — salah satu faksi Hashd — menegaskan bahwa semua pangkalan AS di Irak akan dikepung.\r\nIa mengatakan:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini Hashd al-Shaabi mengepung Kedutaan Kejahatan (maksudnya AS) di Baghdad, dan segera kami akan mengepung semua pangkalan dan markas pasukan AS di seluruh Irak.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa “garis yang menghubungkan pengepungan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979 dengan pengepungan di Baghdad tahun 2019 merangkum sejarah seluruhnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kataib Hezbollah Irak menyebut serangan ke kedutaan sebagai “pelajaran pertama,” dan memperingatkan bahwa “pelajaran kedua” adalah pengesahan undang-undang untuk mengusir pasukan pendudukan Amerika dari Irak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Respons Pemerintah dan Amerika Serikat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Irak Barham Salih mengecam serangan terhadap kedutaan, menyebutnya pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang mengikat pemerintah Irak.\r\nDalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa menyerang misi diplomatik adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan merusak reputasi negara di mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan atas insiden ini, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengumumkan bahwa Pentagon akan segera mengirim sekitar 750 tentara tambahan ke Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Donald Trump menyalahkan Iran atas serangan tersebut dan memperingatkan bahwa negara itu akan “membayar harga yang sangat mahal,” meskipun kemudian menegaskan bahwa ia tidak menginginkan perang dengan Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak Teheran menolak tuduhan Washington, menyebutnya “tuduhan tak berdasar dan tindakan arogan,” dan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa AS menyerang Hashd al-Shaabi karena kelompok itu telah berjasa menghancurkan ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Kedutaan AS di Baghdad Hentikan Layanan','','inherit','closed','closed','','1258-revision-v1','','','2025-11-05 09:24:41','2025-11-05 09:24:41','',1258,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1263',0,'revision','',0),
(1264,1,'2025-11-05 10:55:38','2025-11-05 10:55:38','<h2 style=\"text-align: center;\">WHO: Jutaan Warga Suriah Kesulitan Mengakses Pengobatan</h2>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> -  Seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Selasa bahwa sekitar 7,4 juta warga Suriah kini mengalami penurunan akses terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan, menyusul pemotongan dana yang memengaruhi 417 fasilitas medis sejak pertengahan tahun ini.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Christina Pethke, penjabat perwakilan WHO di Suriah, menjelaskan bahwa 366 fasilitas kesehatan telah menghentikan atau mengurangi layanan mereka akibat krisis pendanaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa saat Suriah beralih dari fase darurat menuju pemulihan, muncul “kesenjangan transisi” di mana pendanaan bantuan kemanusiaan menurun sebelum sistem nasional mampu mengambil alih peran tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berbicara melalui konferensi video dari Damaskus dalam jumpa pers PBB di Jenewa, Pethke mengatakan bahwa dalam dua bulan terakhir saja, pemotongan tersebut mengakibatkan 210.000 rujukan medis dan 122.000 konsultasi kasus trauma tidak dapat dilakukan, serta 13.700 persalinan berlangsung tanpa tenaga medis profesional.\r\nSelain itu, sekitar 89.000 sesi konsultasi kesehatan mental tidak dapat diakses oleh masyarakat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kondisi Layanan Kesehatan yang Rapat dan Rapuh</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut WHO, hanya 58% rumah sakit dan 23% pusat layanan kesehatan primer di Suriah yang beroperasi penuh.\r\nPethke menegaskan bahwa kekurangan kronis obat-obatan, listrik, dan peralatan medis membuat sistem kesehatan tetap dalam kondisi “sangat rapuh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski pemerintah Suriah telah menunjukkan tingkat tanggung jawab tinggi dan memiliki rencana strategis nasional dua tahun di bidang kesehatan, kebutuhan di lapangan terus meningkat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyoroti bahwa kekeringan, air tidak layak minum, dan sanitasi yang buruk memperburuk penyebaran penyakit kolera, leishmaniasis, kutu, dan kudis.\r\nSementara itu, krisis listrik mengancam rantai pendingin vaksin, sistem pemompaan air, dan operasi di rumah sakit.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Krisis Pembiayaan yang Mengancam Sistem Kesehatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 3 juta orang kini terpaksa mencari pengobatan di daerah-daerah yang kekurangan obat, tenaga medis, dan infrastruktur kesehatan, yang semakin membebani fasilitas yang sudah lemah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pethke menggambarkan situasi pendanaan sebagai “suram”, dan menjelaskan bahwa WHO membutuhkan 141,5 juta dolar AS untuk program Suriah tahun 2025, namun hingga Oktober lalu masih terdapat defisit sebesar 77 juta dolar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa tanpa dukungan berkelanjutan dan multi-tahun, sistem kesehatan Suriah bisa runtuh tepat ketika peluang pemulihan mulai terbuka.\r\nMenurutnya, menjaga keberlanjutan layanan kesehatan saat ini merupakan “jembatan menuju pemulihan Suriah di masa depan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.who.int/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)</a></p>','WHO: Jutaan Warga Suriah Kesulitan Mengakses Pengobatan','','publish','open','open','','who-jutaan-warga-suriah-kesulitan-mengakses-pengobatan','','','2025-11-05 10:55:57','2025-11-05 10:55:57','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1264',0,'post','',0),
(1265,1,'2025-11-05 10:55:29','2025-11-05 10:55:29','','kondisi_kesehatan_warga_suriah','','inherit','open','closed','','kondisi_kesehatan_warga_suriah','','','2025-11-05 10:55:29','2025-11-05 10:55:29','',1264,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/kondisi_kesehatan_warga_suriah.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1266,1,'2025-11-05 10:55:38','2025-11-05 10:55:38','<h2 style=\"text-align: center;\">WHO: Jutaan Warga Suriah Kesulitan Mengakses Pengobatan</h2>\r\nrezaervani.com - 5 November 2025 -  Seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Selasa bahwa sekitar 7,4 juta warga Suriah kini mengalami penurunan akses terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan, menyusul pemotongan dana yang memengaruhi 417 fasilitas medis sejak pertengahan tahun ini.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Christina Pethke, penjabat perwakilan WHO di Suriah, menjelaskan bahwa 366 fasilitas kesehatan telah menghentikan atau mengurangi layanan mereka akibat krisis pendanaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa saat Suriah beralih dari fase darurat menuju pemulihan, muncul “kesenjangan transisi” di mana pendanaan bantuan kemanusiaan menurun sebelum sistem nasional mampu mengambil alih peran tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berbicara melalui konferensi video dari Damaskus dalam jumpa pers PBB di Jenewa, Pethke mengatakan bahwa dalam dua bulan terakhir saja, pemotongan tersebut mengakibatkan 210.000 rujukan medis dan 122.000 konsultasi kasus trauma tidak dapat dilakukan, serta 13.700 persalinan berlangsung tanpa tenaga medis profesional.\r\nSelain itu, sekitar 89.000 sesi konsultasi kesehatan mental tidak dapat diakses oleh masyarakat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kondisi Layanan Kesehatan yang Rapat dan Rapuh</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut WHO, hanya 58% rumah sakit dan 23% pusat layanan kesehatan primer di Suriah yang beroperasi penuh.\r\nPethke menegaskan bahwa kekurangan kronis obat-obatan, listrik, dan peralatan medis membuat sistem kesehatan tetap dalam kondisi “sangat rapuh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski pemerintah Suriah telah menunjukkan tingkat tanggung jawab tinggi dan memiliki rencana strategis nasional dua tahun di bidang kesehatan, kebutuhan di lapangan terus meningkat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyoroti bahwa kekeringan, air tidak layak minum, dan sanitasi yang buruk memperburuk penyebaran penyakit kolera, leishmaniasis, kutu, dan kudis.\r\nSementara itu, krisis listrik mengancam rantai pendingin vaksin, sistem pemompaan air, dan operasi di rumah sakit.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Krisis Pembiayaan yang Mengancam Sistem Kesehatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 3 juta orang kini terpaksa mencari pengobatan di daerah-daerah yang kekurangan obat, tenaga medis, dan infrastruktur kesehatan, yang semakin membebani fasilitas yang sudah lemah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pethke menggambarkan situasi pendanaan sebagai “suram”, dan menjelaskan bahwa WHO membutuhkan 141,5 juta dolar AS untuk program Suriah tahun 2025, namun hingga Oktober lalu masih terdapat defisit sebesar 77 juta dolar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa tanpa dukungan berkelanjutan dan multi-tahun, sistem kesehatan Suriah bisa runtuh tepat ketika peluang pemulihan mulai terbuka.\r\nMenurutnya, menjaga keberlanjutan layanan kesehatan saat ini merupakan “jembatan menuju pemulihan Suriah di masa depan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.who.int/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)</a></p>','WHO: Jutaan Warga Suriah Kesulitan Mengakses Pengobatan','','inherit','closed','closed','','1264-revision-v1','','','2025-11-05 10:55:38','2025-11-05 10:55:38','',1264,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1266',0,'revision','',0),
(1267,1,'2025-11-05 10:55:57','2025-11-05 10:55:57','<h2 style=\"text-align: center;\">WHO: Jutaan Warga Suriah Kesulitan Mengakses Pengobatan</h2>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong></a> -  Seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Selasa bahwa sekitar 7,4 juta warga Suriah kini mengalami penurunan akses terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan, menyusul pemotongan dana yang memengaruhi 417 fasilitas medis sejak pertengahan tahun ini.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Christina Pethke, penjabat perwakilan WHO di Suriah, menjelaskan bahwa 366 fasilitas kesehatan telah menghentikan atau mengurangi layanan mereka akibat krisis pendanaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa saat Suriah beralih dari fase darurat menuju pemulihan, muncul “kesenjangan transisi” di mana pendanaan bantuan kemanusiaan menurun sebelum sistem nasional mampu mengambil alih peran tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berbicara melalui konferensi video dari Damaskus dalam jumpa pers PBB di Jenewa, Pethke mengatakan bahwa dalam dua bulan terakhir saja, pemotongan tersebut mengakibatkan 210.000 rujukan medis dan 122.000 konsultasi kasus trauma tidak dapat dilakukan, serta 13.700 persalinan berlangsung tanpa tenaga medis profesional.\r\nSelain itu, sekitar 89.000 sesi konsultasi kesehatan mental tidak dapat diakses oleh masyarakat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kondisi Layanan Kesehatan yang Rapat dan Rapuh</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut WHO, hanya 58% rumah sakit dan 23% pusat layanan kesehatan primer di Suriah yang beroperasi penuh.\r\nPethke menegaskan bahwa kekurangan kronis obat-obatan, listrik, dan peralatan medis membuat sistem kesehatan tetap dalam kondisi “sangat rapuh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski pemerintah Suriah telah menunjukkan tingkat tanggung jawab tinggi dan memiliki rencana strategis nasional dua tahun di bidang kesehatan, kebutuhan di lapangan terus meningkat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyoroti bahwa kekeringan, air tidak layak minum, dan sanitasi yang buruk memperburuk penyebaran penyakit kolera, leishmaniasis, kutu, dan kudis.\r\nSementara itu, krisis listrik mengancam rantai pendingin vaksin, sistem pemompaan air, dan operasi di rumah sakit.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Krisis Pembiayaan yang Mengancam Sistem Kesehatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar 3 juta orang kini terpaksa mencari pengobatan di daerah-daerah yang kekurangan obat, tenaga medis, dan infrastruktur kesehatan, yang semakin membebani fasilitas yang sudah lemah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pethke menggambarkan situasi pendanaan sebagai “suram”, dan menjelaskan bahwa WHO membutuhkan 141,5 juta dolar AS untuk program Suriah tahun 2025, namun hingga Oktober lalu masih terdapat defisit sebesar 77 juta dolar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia memperingatkan bahwa tanpa dukungan berkelanjutan dan multi-tahun, sistem kesehatan Suriah bisa runtuh tepat ketika peluang pemulihan mulai terbuka.\r\nMenurutnya, menjaga keberlanjutan layanan kesehatan saat ini merupakan “jembatan menuju pemulihan Suriah di masa depan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.who.int/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)</a></p>','WHO: Jutaan Warga Suriah Kesulitan Mengakses Pengobatan','','inherit','closed','closed','','1264-revision-v1','','','2025-11-05 10:55:57','2025-11-05 10:55:57','',1264,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1267',0,'revision','',0),
(1268,1,'2025-11-05 11:13:03','2025-11-05 11:13:03','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakar Italia: Begini Cara Rusia Berupaya Jaga Pengaruhnya di “Suriah Baru”</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Suriah Baru jelas berbeda dengan Suriah Lama. Bagaimana Cara Rusia Berupaya Jaga Pengaruhnya di Suriah ? Apakah Presiden Suriah Ahmad asy-Syara akan memberikan peluang untuk itu ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong> </a>- Dalam artikel yang diterbitkan oleh situs <em>Le Diplomate</em>, pakar Italia Giuseppe Galliano menegaskan bahwa Rusia berupaya keras untuk memulihkan pengaruhnya di Suriah setelah jatuhnya mantan presiden Basyar al-Assad, dengan memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada Presiden Ahmad asy-Syara\'.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Galliano, Moskow tengah berusaha melindungi keuntungan strategis yang diperolehnya sejak intervensi militer tahun 2015, khususnya kehadiran militernya di dua pangkalan utama — pangkalan laut Tartus dan pangkalan udara Hmeimim — yang menjadi pilar utama pengaruh Rusia di kawasan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kerja Sama Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Galliano menjelaskan bahwa Moskow mencoba mengubah kekalahan politik akibat jatuhnya sekutu lamanya menjadi peluang diplomatik dan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rusia dikabarkan telah menawarkan kepada pemerintahan baru di Damaskus perluasan kerja sama militer, dukungan ekonomi, serta penyediaan sistem senjata canggih seperti sistem pertahanan udara S-400.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Kementerian Pertahanan Suriah, Asim Ghlyoun, bahkan mempublikasikan foto dirinya di depan sistem S-400 di Rusia dengan tulisan: <em>“Hari ini di Rusia, dan segera di Suriah.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun kemudian ia membantah maksudnya adalah kesepakatan pembelian, pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi luas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut penulis, pengadaan sistem S-400 akan memberi Damaskus kemampuan nyata untuk menghadapi serangan udara Israel yang meningkat sejak jatuhnya Assad, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap pengaruh Turki atas pemerintahan baru Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Hubungan yang Bersifat Pragmatis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Galliano menyoroti bahwa Presiden Ahmad asy-Syara\' sejauh ini berhati-hati menjaga hubungan dengan Moskow. Ia tidak pernah meminta penarikan pasukan Rusia dari Suriah, bahkan menyatakan harapannya agar Rusia tetap menjadi mitra strategis negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penulis berpendapat bahwa “Suriah pasca-Assad” masih sangat membutuhkan Rusia, terutama dalam hal rekonstruksi, aktivasi perdagangan, serta netralisasi tokoh-tokoh rezim lama yang kini berlindung di Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin juga dilaporkan terus mengirim pasokan minyak, solar, dan gandum ke Damaskus, sementara perusahaan Goznak Rusia dilibatkan untuk mencetak mata uang Suriah baru meskipun berada di bawah sanksi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh, artikel itu menyebut bahwa Moskow kemungkinan akan menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menghapus nama Ahmad asy-Syara\' dan para pembantunya dari daftar teroris internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai imbalannya, Suriah diperkirakan akan menyetujui perpanjangan hak istimewa bagi dua pangkalan Rusia di Tartus dan Hmeimim, namun dengan syarat finansial yang lebih ketat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Suriah sebagai “Papan Catur” Regional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Galliano menggambarkan kondisi Suriah saat ini sebagai “papan catur geopolitik yang rumit.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Turki dan Qatar muncul sebagai sekutu penting Damaskus, sementara Israel meningkatkan serangan udaranya, dan Amerika Serikat terus memantau situasi dari dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat yang sama, beberapa negara Arab — terutama Arab Saudi — berusaha memperkuat hubungan diplomatik dengan pemerintahan baru di Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Artikel tersebut menyimpulkan bahwa Moskow kini berupaya mempertahankan kehadiran politiknya di Suriah dalam konteks regional yang berubah, meskipun keseimbangan kekuatan tidak lagi berpihak padanya seperti di era Basyar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://lediplomatedc.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pers Italia (<em>Le Diplomate</em>)</a></p>','Rusia Berupaya Jaga Pengaruhnya di Suriah Baru','','publish','open','open','','rusia-berupaya-jaga-pengaruhnya-di-suriah-baru','','','2025-11-05 11:13:41','2025-11-05 11:13:41','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1268',0,'post','',0),
(1269,1,'2025-11-05 11:11:38','2025-11-05 11:11:38','','tentara_rusia','','inherit','open','closed','','tentara_rusia','','','2025-11-05 11:11:38','2025-11-05 11:11:38','',1268,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/tentara_rusia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1270,1,'2025-11-05 11:13:03','2025-11-05 11:13:03','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakar Italia: Begini Cara Rusia Berupaya Jaga Pengaruhnya di “Suriah Baru”</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Suriah Baru jelas berbeda dengan Suriah Lama. Bagaimana Cara Rusia Berupaya Jaga Pengaruhnya di Suriah ? Apakah Presiden Suriah Ahmad asy-Syara akan memberikan peluang untuk itu ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - Dalam artikel yang diterbitkan oleh situs <em>Le Diplomate</em>, pakar Italia Giuseppe Galliano menegaskan bahwa Rusia berupaya keras untuk memulihkan pengaruhnya di Suriah setelah jatuhnya mantan presiden Bashar al-Assad, dengan memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada Presiden Ahmad asy-Syara\'.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Galliano, Moskow tengah berusaha melindungi keuntungan strategis yang diperolehnya sejak intervensi militer tahun 2015, khususnya kehadiran militernya di dua pangkalan utama — pangkalan laut Tartus dan pangkalan udara Hmeimim — yang menjadi pilar utama pengaruh Rusia di kawasan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kerja Sama Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Galliano menjelaskan bahwa Moskow mencoba mengubah kekalahan politik akibat jatuhnya sekutu lamanya menjadi peluang diplomatik dan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rusia dikabarkan telah menawarkan kepada pemerintahan baru di Damaskus perluasan kerja sama militer, dukungan ekonomi, serta penyediaan sistem senjata canggih seperti sistem pertahanan udara S-400.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Kementerian Pertahanan Suriah, Asim Ghlyoun, bahkan mempublikasikan foto dirinya di depan sistem S-400 di Rusia dengan tulisan: <em>“Hari ini di Rusia, dan segera di Suriah.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun kemudian ia membantah maksudnya adalah kesepakatan pembelian, pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi luas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut penulis, pengadaan sistem S-400 akan memberi Damaskus kemampuan nyata untuk menghadapi serangan udara Israel yang meningkat sejak jatuhnya Assad, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap pengaruh Turki atas pemerintahan baru Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Hubungan yang Bersifat Pragmatis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Galliano menyoroti bahwa Presiden Ahmad asy-Syara\' sejauh ini berhati-hati menjaga hubungan dengan Moskow. Ia tidak pernah meminta penarikan pasukan Rusia dari Suriah, bahkan menyatakan harapannya agar Rusia tetap menjadi mitra strategis negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penulis berpendapat bahwa “Suriah pasca-Assad” masih sangat membutuhkan Rusia, terutama dalam hal rekonstruksi, aktivasi perdagangan, serta netralisasi tokoh-tokoh rezim lama yang kini berlindung di Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin juga dilaporkan terus mengirim pasokan minyak, solar, dan gandum ke Damaskus, sementara perusahaan Goznak Rusia dilibatkan untuk mencetak mata uang Suriah baru meskipun berada di bawah sanksi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh, artikel itu menyebut bahwa Moskow kemungkinan akan menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menghapus nama Ahmad asy-Syara\' dan para pembantunya dari daftar teroris internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai imbalannya, Suriah diperkirakan akan menyetujui perpanjangan hak istimewa bagi dua pangkalan Rusia di Tartus dan Hmeimim, namun dengan syarat finansial yang lebih ketat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Suriah sebagai “Papan Catur” Regional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Galliano menggambarkan kondisi Suriah saat ini sebagai “papan catur geopolitik yang rumit.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Turki dan Qatar muncul sebagai sekutu penting Damaskus, sementara Israel meningkatkan serangan udaranya, dan Amerika Serikat terus memantau situasi dari dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat yang sama, beberapa negara Arab — terutama Arab Saudi — berusaha memperkuat hubungan diplomatik dengan pemerintahan baru di Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Artikel tersebut menyimpulkan bahwa Moskow kini berupaya mempertahankan kehadiran politiknya di Suriah dalam konteks regional yang berubah, meskipun keseimbangan kekuatan tidak lagi berpihak padanya seperti di era Bashar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://lediplomatedc.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pers Italia (<em>Le Diplomate</em>)</a></p>','Rusia Berupaya Jaga Pengaruhnya di Suriah Baru','','inherit','closed','closed','','1268-revision-v1','','','2025-11-05 11:13:03','2025-11-05 11:13:03','',1268,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1270',0,'revision','',0),
(1271,1,'2025-11-05 11:13:41','2025-11-05 11:13:41','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakar Italia: Begini Cara Rusia Berupaya Jaga Pengaruhnya di “Suriah Baru”</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Suriah Baru jelas berbeda dengan Suriah Lama. Bagaimana Cara Rusia Berupaya Jaga Pengaruhnya di Suriah ? Apakah Presiden Suriah Ahmad asy-Syara akan memberikan peluang untuk itu ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong> </a>- Dalam artikel yang diterbitkan oleh situs <em>Le Diplomate</em>, pakar Italia Giuseppe Galliano menegaskan bahwa Rusia berupaya keras untuk memulihkan pengaruhnya di Suriah setelah jatuhnya mantan presiden Basyar al-Assad, dengan memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada Presiden Ahmad asy-Syara\'.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Galliano, Moskow tengah berusaha melindungi keuntungan strategis yang diperolehnya sejak intervensi militer tahun 2015, khususnya kehadiran militernya di dua pangkalan utama — pangkalan laut Tartus dan pangkalan udara Hmeimim — yang menjadi pilar utama pengaruh Rusia di kawasan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kerja Sama Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Galliano menjelaskan bahwa Moskow mencoba mengubah kekalahan politik akibat jatuhnya sekutu lamanya menjadi peluang diplomatik dan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Rusia dikabarkan telah menawarkan kepada pemerintahan baru di Damaskus perluasan kerja sama militer, dukungan ekonomi, serta penyediaan sistem senjata canggih seperti sistem pertahanan udara S-400.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Kementerian Pertahanan Suriah, Asim Ghlyoun, bahkan mempublikasikan foto dirinya di depan sistem S-400 di Rusia dengan tulisan: <em>“Hari ini di Rusia, dan segera di Suriah.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun kemudian ia membantah maksudnya adalah kesepakatan pembelian, pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi luas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut penulis, pengadaan sistem S-400 akan memberi Damaskus kemampuan nyata untuk menghadapi serangan udara Israel yang meningkat sejak jatuhnya Assad, sekaligus menjadi penyeimbang terhadap pengaruh Turki atas pemerintahan baru Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Hubungan yang Bersifat Pragmatis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Galliano menyoroti bahwa Presiden Ahmad asy-Syara\' sejauh ini berhati-hati menjaga hubungan dengan Moskow. Ia tidak pernah meminta penarikan pasukan Rusia dari Suriah, bahkan menyatakan harapannya agar Rusia tetap menjadi mitra strategis negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penulis berpendapat bahwa “Suriah pasca-Assad” masih sangat membutuhkan Rusia, terutama dalam hal rekonstruksi, aktivasi perdagangan, serta netralisasi tokoh-tokoh rezim lama yang kini berlindung di Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin juga dilaporkan terus mengirim pasokan minyak, solar, dan gandum ke Damaskus, sementara perusahaan Goznak Rusia dilibatkan untuk mencetak mata uang Suriah baru meskipun berada di bawah sanksi Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih jauh, artikel itu menyebut bahwa Moskow kemungkinan akan menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menghapus nama Ahmad asy-Syara\' dan para pembantunya dari daftar teroris internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai imbalannya, Suriah diperkirakan akan menyetujui perpanjangan hak istimewa bagi dua pangkalan Rusia di Tartus dan Hmeimim, namun dengan syarat finansial yang lebih ketat.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Suriah sebagai “Papan Catur” Regional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Galliano menggambarkan kondisi Suriah saat ini sebagai “papan catur geopolitik yang rumit.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Turki dan Qatar muncul sebagai sekutu penting Damaskus, sementara Israel meningkatkan serangan udaranya, dan Amerika Serikat terus memantau situasi dari dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat yang sama, beberapa negara Arab — terutama Arab Saudi — berusaha memperkuat hubungan diplomatik dengan pemerintahan baru di Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Artikel tersebut menyimpulkan bahwa Moskow kini berupaya mempertahankan kehadiran politiknya di Suriah dalam konteks regional yang berubah, meskipun keseimbangan kekuatan tidak lagi berpihak padanya seperti di era Basyar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://lediplomatedc.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pers Italia (<em>Le Diplomate</em>)</a></p>','Rusia Berupaya Jaga Pengaruhnya di Suriah Baru','','inherit','closed','closed','','1268-revision-v1','','','2025-11-05 11:13:41','2025-11-05 11:13:41','',1268,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1271',0,'revision','',0),
(1272,1,'2025-11-05 11:20:56','2025-11-05 11:20:56','<h2 style=\"text-align: center;\">Merz Mengundang asy-Syara\' untuk Berkunjung ke Jerman</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Perdana Menteri Jerman Friedrich Merz Mengundang Asy-Syara\' untuk berkunjung ke Jerman dan membicarakan banyak hal</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong> </a>- Perdana Menteri Jerman, Friedrich Merz, mengumumkan bahwa ia telah mengundang Presiden Suriah, Ahmad asy-Syara\', untuk melakukan kunjungan ke Berlin guna membahas sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk soal kembalinya warga Suriah ke tanah air mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan pers pada Selasa ini, saat berkunjung ke kota Husum di negara bagian Schleswig-Holstein, Merz mengatakan bahwa ia mengundang asy-Syara\' ke Jerman untuk berdiskusi mengenai cara Jerman dapat berkontribusi dalam memperkuat stabilitas Suriah serta memfasilitasi kembalinya para pengungsi Suriah yang kini berada di Eropa ke negara mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa <em>“perang dalam negeri di Suriah telah berakhir, sehingga hak suaka di Jerman bagi warga Suriah tidak lagi berlaku. Karena itu, kami dapat memulai proses deportasi terhadap mereka yang memiliki catatan kriminal.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Merz juga menyatakan keyakinannya bahwa sebagian besar pengungsi Suriah yang kini tinggal di Jerman akan kembali secara sukarela dan berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi di negara asal mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa proses pembangunan kembali Suriah tidak mungkin terlaksana tanpa keterlibatan para pengungsi tersebut. Mereka yang menolak untuk kembali dari Jerman, kata Merz, kemungkinan akan dideportasi dalam waktu dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Merz ini disampaikan sebagai tanggapan atas keraguan yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negerinya, Johann Wadephul, mengenai kemungkinan kembalinya sebagian besar pengungsi Suriah secara sukarela dalam waktu dekat, mengingat besarnya tingkat kehancuran di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komentar Wadephul, yang disampaikan saat kunjungan ke wilayah-wilayah yang hancur di ibu kota Suriah, Damaskus, telah memicu kritik dari kalangan internal partainya sendiri, Uni Demokratik Kristen (CDU).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Merz Mengundang asy-Syara\' Berkunjung ke Jerman','','publish','open','open','','merz-mengundang-asy-syara-berkunjung-ke-jerman','','','2025-11-05 11:21:10','2025-11-05 11:21:10','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1272',0,'post','',0),
(1273,1,'2025-11-05 11:20:40','2025-11-05 11:20:40','','jerman_suriah','','inherit','open','closed','','jerman_suriah','','','2025-11-05 11:20:40','2025-11-05 11:20:40','',1272,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/jerman_suriah.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1274,1,'2025-11-05 11:20:56','2025-11-05 11:20:56','<h2 style=\"text-align: center;\">Merz Mengundang asy-Syara\' untuk Berkunjung ke Jerman</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Perdana Menteri Jerman Friedrich Merz Mengundang Asy-Syara\' untuk berkunjung ke Jerman dan membicarakan banyak hal</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 5 November 2025 - Perdana Menteri Jerman, Friedrich Merz, mengumumkan bahwa ia telah mengundang Presiden Suriah, Ahmad asy-Syara\', untuk melakukan kunjungan ke Berlin guna membahas sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk soal kembalinya warga Suriah ke tanah air mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan pers pada Selasa ini, saat berkunjung ke kota Husum di negara bagian Schleswig-Holstein, Merz mengatakan bahwa ia mengundang asy-Syara\' ke Jerman untuk berdiskusi mengenai cara Jerman dapat berkontribusi dalam memperkuat stabilitas Suriah serta memfasilitasi kembalinya para pengungsi Suriah yang kini berada di Eropa ke negara mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa <em>“perang dalam negeri di Suriah telah berakhir, sehingga hak suaka di Jerman bagi warga Suriah tidak lagi berlaku. Karena itu, kami dapat memulai proses deportasi terhadap mereka yang memiliki catatan kriminal.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Merz juga menyatakan keyakinannya bahwa sebagian besar pengungsi Suriah yang kini tinggal di Jerman akan kembali secara sukarela dan berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi di negara asal mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa proses pembangunan kembali Suriah tidak mungkin terlaksana tanpa keterlibatan para pengungsi tersebut. Mereka yang menolak untuk kembali dari Jerman, kata Merz, kemungkinan akan dideportasi dalam waktu dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Merz ini disampaikan sebagai tanggapan atas keraguan yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negerinya, Johann Wadephul, mengenai kemungkinan kembalinya sebagian besar pengungsi Suriah secara sukarela dalam waktu dekat, mengingat besarnya tingkat kehancuran di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komentar Wadephul, yang disampaikan saat kunjungan ke wilayah-wilayah yang hancur di ibu kota Suriah, Damaskus, telah memicu kritik dari kalangan internal partainya sendiri, Uni Demokratik Kristen (CDU).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Merz Mengundang asy-Syara\' Berkunjung ke Jerman','','inherit','closed','closed','','1272-revision-v1','','','2025-11-05 11:20:56','2025-11-05 11:20:56','',1272,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1274',0,'revision','',0),
(1275,1,'2025-11-05 11:21:10','2025-11-05 11:21:10','<h2 style=\"text-align: center;\">Merz Mengundang asy-Syara\' untuk Berkunjung ke Jerman</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Perdana Menteri Jerman Friedrich Merz Mengundang Asy-Syara\' untuk berkunjung ke Jerman dan membicarakan banyak hal</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\"><strong>rezaervani.com - 5 November 2025</strong> </a>- Perdana Menteri Jerman, Friedrich Merz, mengumumkan bahwa ia telah mengundang Presiden Suriah, Ahmad asy-Syara\', untuk melakukan kunjungan ke Berlin guna membahas sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk soal kembalinya warga Suriah ke tanah air mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan pers pada Selasa ini, saat berkunjung ke kota Husum di negara bagian Schleswig-Holstein, Merz mengatakan bahwa ia mengundang asy-Syara\' ke Jerman untuk berdiskusi mengenai cara Jerman dapat berkontribusi dalam memperkuat stabilitas Suriah serta memfasilitasi kembalinya para pengungsi Suriah yang kini berada di Eropa ke negara mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa <em>“perang dalam negeri di Suriah telah berakhir, sehingga hak suaka di Jerman bagi warga Suriah tidak lagi berlaku. Karena itu, kami dapat memulai proses deportasi terhadap mereka yang memiliki catatan kriminal.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Merz juga menyatakan keyakinannya bahwa sebagian besar pengungsi Suriah yang kini tinggal di Jerman akan kembali secara sukarela dan berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi di negara asal mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa proses pembangunan kembali Suriah tidak mungkin terlaksana tanpa keterlibatan para pengungsi tersebut. Mereka yang menolak untuk kembali dari Jerman, kata Merz, kemungkinan akan dideportasi dalam waktu dekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Merz ini disampaikan sebagai tanggapan atas keraguan yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negerinya, Johann Wadephul, mengenai kemungkinan kembalinya sebagian besar pengungsi Suriah secara sukarela dalam waktu dekat, mengingat besarnya tingkat kehancuran di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komentar Wadephul, yang disampaikan saat kunjungan ke wilayah-wilayah yang hancur di ibu kota Suriah, Damaskus, telah memicu kritik dari kalangan internal partainya sendiri, Uni Demokratik Kristen (CDU).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Merz Mengundang asy-Syara\' Berkunjung ke Jerman','','inherit','closed','closed','','1272-revision-v1','','','2025-11-05 11:21:10','2025-11-05 11:21:10','',1272,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1275',0,'revision','',0),
(1278,1,'2025-11-06 03:54:48','2025-11-06 03:54:48','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\">Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh: Rayhan Uddin dan Bashir Mohamed Caato</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/somalia/\">rezaervani.com - 6 November 2025</a></strong> - Investigasi <em data-start=\"104\" data-end=\"121\">Middle East Eye</em> tentang penggunaan pangkalan pelabuhan Puntland oleh UEA untuk membantu Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan memunculkan pertanyaan besar dalam politik Somalia. Hal ini juga semakin menguatkan laporan adalah Bantuan UEA untuk RSF, termasuk terkait Genosida yang terjadi di Al-Fasyir</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"334\" data-end=\"686\">Menteri Pertahanan Somalia mengakui bahwa pesawat-pesawat angkut yang membawa muatan tak diungkapkan telah terbang antara bandara Bosaso dan wilayah barat Sudan, setelah laporan <em data-start=\"512\" data-end=\"529\">Middle East Eye</em> (MEE) pekan lalu mengungkap penggunaan pesawat tersebut oleh Uni Emirat Arab (UEA) untuk membantu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"688\" data-end=\"881\">Pada 31 Oktober, MEE melaporkan bahwa sejumlah barang logistik berat yang tidak diungkapkan telah dibongkar di bandara Bosaso, negara bagian Puntland, Somalia, sebelum dimuat ke pesawat lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"883\" data-end=\"1040\">Seorang komandan senior Puntland di bandara Bosaso mengatakan kepada MEE bahwa kargo tersebut ditujukan untuk RSF di Sudan, melalui negara-negara tetangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1042\" data-end=\"1341\">RSF, yang berperang melawan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) sejak April 2023, telah dituduh melakukan genosida. Sejumlah penyintas dari serangan RSF di kota al-Fasyir, Darfur Utara, mengatakan kepada MEE pekan ini bahwa para pejuang paramiliter itu memperkosa, membunuh, dan menyerang warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1343\" data-end=\"1532\">Pada Rabu, Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moallim Fiqi ditanya tentang laporan MEE yang juga mengungkap penggunaan Bosaso oleh tentara bayaran asal Kolombia yang bertempur di pihak RSF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1534\" data-end=\"1776\">“Benar — dan saya akui di hadapan senat dan publik — bahwa pesawat-pesawat telah terbang dari Bosaso, Somalia, ke Chad, Niger, dan bahkan Sudan barat, mengirimkan logistik yang tidak diungkapkan,” kata Fiqi di hadapan para anggota parlemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"1928\">“Kami juga menerima laporan yang menuduh adanya tentara bayaran Kolombia yang diterbangkan dari Bosaso, meskipun kami belum dapat memverifikasinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1930\" data-end=\"2127\">MEE memperoleh foto eksklusif yang menunjukkan sejumlah orang Kolombia turun dari pesawat di bandara Bosaso dan menuju ke sebuah kamp terdekat yang menampung tentara bayaran dari negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2129\" data-end=\"2311\">Para personel Kolombia itu tiba di Bosaso dengan penerbangan komersial internasional, transit hampir setiap hari sebelum melanjutkan ke Sudan, di mana mereka bertempur bersama RSF.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1281\" align=\"aligncenter\" width=\"1920\"]<img class=\"size-full wp-image-1281\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/bosaso-base-somalia-puntland-mee.jpg\" alt=\"Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)\" width=\"1920\" height=\"1168\" /> Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2313\" data-end=\"2339\">Peran UEA di Somalia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2341\" data-end=\"2510\">Menurut data pelacakan penerbangan, citra satelit, sejumlah sumber lokal, serta diplomat Amerika dan kawasan, asal pesawat-pesawat dan kargonya adalah Uni Emirat Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2512\" data-end=\"2591\">Selama beberapa tahun, UEA telah mendanai pasukan keamanan regional Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2593\" data-end=\"2801\">Puntland adalah wilayah semi-otonom di Somalia. Seperti Somaliland — yang telah memproklamasikan kemerdekaan tetapi belum diakui secara internasional — Puntland juga memiliki hubungan erat dengan Abu Dhabi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2803\" data-end=\"2931\">Sejumlah senator membela presiden negara bagian Puntland, Said Abdullahi Deni, atas dugaan keterlibatannya dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2933\" data-end=\"3103\">Fiqi menanggapi dengan mengatakan bahwa para legislator tidak boleh “memainkan politik dan membutakan mata terhadap penderitaan rakyat Sudan dengan membela pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3105\" data-end=\"3247\">Mantan Menteri Luar Negeri Somalia, Abdisaid Muse Ali, menulis kolom pada Jumat yang menuduh Somalia turut terlibat dalam genosida di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3249\" data-end=\"3475\">“Berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa UEA telah memasok RSF di Sudan dengan senjata, termasuk drone bersenjata buatan Tiongkok, titik transit Bosaso menjadi mustahil untuk diabaikan,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3477\" data-end=\"3600\">“Itu menandai wilayah Somalia sebagai bagian dari jaringan rahasia yang menopang milisi yang dituduh melakukan genosida.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3602\" data-end=\"3785\">Pemerintah pusat di Mogadishu memang mengendalikan wilayah udara Somalia dan mengizinkan semua penerbangan masuk, tetapi tidak memiliki kewenangan atas pelabuhan dan bandara Bosaso.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3787\" data-end=\"3997\">Meski hubungan antara Presiden Somalia Hassan Sheikh dan penguasa UEA Mohammed bin Zayed tergolong tegang, pemerintah di Mogadishu belum secara terbuka menegur Abu Dhabi atas aktivitas militernya di Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3999\" data-end=\"4109\">Ali, mantan menlu, menegaskan bahwa pemerintah federal harus bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4111\" data-end=\"4273\">“Diamnya pemerintah federal memperburuk kerusakan. Jika izin penerbangan memang dikeluarkan dari Mogadishu, maka pusat tidak bisa menyalahkan daerah,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4505\">“Sebuah negara yang membiarkan aktor asing menggunakan wilayah udaranya untuk tujuan yang tidak dia kendalikan atau verifikasi, kehilangan posisi moral dan pengaruh strategis — serta legitimasi yang menjadi dasar kewenangannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4507\" data-end=\"4704\">Laporan MEE tentang keterlibatan Somalia dalam perang Sudan telah memicu perdebatan besar di media dan dunia maya. Berita itu diangkat oleh sejumlah media Somalia, serta media Ethiopia dan Kenya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4706\" data-end=\"4933\">Sheikh Ali Wajis, seorang ulama terkemuka di Mogadishu, tampil di siaran langsung televisi tak lama setelah laporan itu dirilis, menuduh UEA dan Puntland menggunakan Bosaso serta menyeret rakyat Somalia ke dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4935\" data-end=\"5109\">Mantan anggota parlemen Somalia lainnya, Mohamed Omar Dalha, juga memperingatkan melalui siaran langsung tentang penggunaan Bosaso sebagai pusat operasi dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5111\" data-end=\"5298\">Banyak warga Sudan di media sosial menyoroti bahwa negara mereka dulu berdiri di sisi rakyat Somalia selama perang saudara, termasuk dengan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5300\" data-end=\"5426\">Sudan bahkan telah memberikan beasiswa bagi pelajar Somalia selama konflik, termasuk kepada Menteri Pertahanan Fiqi sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Somalia menerima Duta Besar Sudan untuk membahas perang tersebut, khususnya situasi di al-Fasyir. Belum jelas apakah penggunaan Bosaso dibicarakan dalam pertemuan itu.</p>\r\n<p data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a></p>','Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia','','publish','open','open','','pesawat-bantuan-uea-untuk-rsf-diduga-terbang-dari-somalia','','','2025-11-06 03:59:27','2025-11-06 03:59:27','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1278',0,'post','',0),
(1279,1,'2025-11-06 03:54:08','2025-11-06 03:54:08','Menteri Pertahanan Somalia, Ahmad Mualim','menteri_pertahanan_somalia','Menteri Pertahanan Somalia, Ahmad Mualim','inherit','open','closed','','menteri_pertahanan_somalia','','','2025-11-06 03:56:20','2025-11-06 03:56:20','',1278,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/menteri_pertahanan_somalia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1280,1,'2025-11-06 03:54:48','2025-11-06 03:54:48','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\">Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh: Rayhan Uddin dan Bashir Mohamed Caato</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\">rezaervani.com - 6 November 2025 - Investigasi <em data-start=\"104\" data-end=\"121\">Middle East Eye</em> tentang penggunaan pangkalan pelabuhan Puntland oleh UEA untuk membantu Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan memunculkan pertanyaan besar dalam politik Somalia. Hal ini juga semakin menguatkan laporan adalah Bantuan UEA untuk RSF, termasuk terkait Genosida yang terjadi di Al-Fasyir</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"334\" data-end=\"686\">Menteri Pertahanan Somalia mengakui bahwa pesawat-pesawat angkut yang membawa muatan tak diungkapkan telah terbang antara bandara Bosaso dan wilayah barat Sudan, setelah laporan <em data-start=\"512\" data-end=\"529\">Middle East Eye</em> (MEE) pekan lalu mengungkap penggunaan pesawat tersebut oleh Uni Emirat Arab (UEA) untuk membantu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"688\" data-end=\"881\">Pada 31 Oktober, MEE melaporkan bahwa sejumlah barang logistik berat yang tidak diungkapkan telah dibongkar di bandara Bosaso, negara bagian Puntland, Somalia, sebelum dimuat ke pesawat lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"883\" data-end=\"1040\">Seorang komandan senior Puntland di bandara Bosaso mengatakan kepada MEE bahwa kargo tersebut ditujukan untuk RSF di Sudan, melalui negara-negara tetangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1042\" data-end=\"1341\">RSF, yang berperang melawan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) sejak April 2023, telah dituduh melakukan genosida. Sejumlah penyintas dari serangan RSF di kota El-Fasher, Darfur Utara, mengatakan kepada MEE pekan ini bahwa para pejuang paramiliter itu memperkosa, membunuh, dan menyerang warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1343\" data-end=\"1532\">Pada Rabu, Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moallim Fiqi ditanya tentang laporan MEE yang juga mengungkap penggunaan Bosaso oleh tentara bayaran asal Kolombia yang bertempur di pihak RSF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1534\" data-end=\"1776\">“Benar — dan saya akui di hadapan senat dan publik — bahwa pesawat-pesawat telah terbang dari Bosaso, Somalia, ke Chad, Niger, dan bahkan Sudan barat, mengirimkan logistik yang tidak diungkapkan,” kata Fiqi di hadapan para anggota parlemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"1928\">“Kami juga menerima laporan yang menuduh adanya tentara bayaran Kolombia yang diterbangkan dari Bosaso, meskipun kami belum dapat memverifikasinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1930\" data-end=\"2127\">MEE memperoleh foto eksklusif yang menunjukkan sejumlah orang Kolombia turun dari pesawat di bandara Bosaso dan menuju ke sebuah kamp terdekat yang menampung tentara bayaran dari negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2129\" data-end=\"2311\">Para personel Kolombia itu tiba di Bosaso dengan penerbangan komersial internasional, transit hampir setiap hari sebelum melanjutkan ke Sudan, di mana mereka bertempur bersama RSF.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2313\" data-end=\"2339\">Peran UEA di Somalia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2341\" data-end=\"2510\">Menurut data pelacakan penerbangan, citra satelit, sejumlah sumber lokal, serta diplomat Amerika dan kawasan, asal pesawat-pesawat dan kargonya adalah Uni Emirat Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2512\" data-end=\"2591\">Selama beberapa tahun, UEA telah mendanai pasukan keamanan regional Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2593\" data-end=\"2801\">Puntland adalah wilayah semi-otonom di Somalia. Seperti Somaliland — yang telah memproklamasikan kemerdekaan tetapi belum diakui secara internasional — Puntland juga memiliki hubungan erat dengan Abu Dhabi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2803\" data-end=\"2931\">Sejumlah senator membela presiden negara bagian Puntland, Said Abdullahi Deni, atas dugaan keterlibatannya dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2933\" data-end=\"3103\">Fiqi menanggapi dengan mengatakan bahwa para legislator tidak boleh “memainkan politik dan membutakan mata terhadap penderitaan rakyat Sudan dengan membela pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3105\" data-end=\"3247\">Mantan Menteri Luar Negeri Somalia, Abdisaid Muse Ali, menulis kolom pada Jumat yang menuduh Somalia turut terlibat dalam genosida di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3249\" data-end=\"3475\">“Berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa UEA telah memasok RSF di Sudan dengan senjata, termasuk drone bersenjata buatan Tiongkok, titik transit Bosaso menjadi mustahil untuk diabaikan,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3477\" data-end=\"3600\">“Itu menandai wilayah Somalia sebagai bagian dari jaringan rahasia yang menopang milisi yang dituduh melakukan genosida.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3602\" data-end=\"3785\">Pemerintah pusat di Mogadishu memang mengendalikan wilayah udara Somalia dan mengizinkan semua penerbangan masuk, tetapi tidak memiliki kewenangan atas pelabuhan dan bandara Bosaso.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3787\" data-end=\"3997\">Meski hubungan antara Presiden Somalia Hassan Sheikh dan penguasa UEA Mohammed bin Zayed tergolong tegang, pemerintah di Mogadishu belum secara terbuka menegur Abu Dhabi atas aktivitas militernya di Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3999\" data-end=\"4109\">Ali, mantan menlu, menegaskan bahwa pemerintah federal harus bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4111\" data-end=\"4273\">“Diamnya pemerintah federal memperburuk kerusakan. Jika izin penerbangan memang dikeluarkan dari Mogadishu, maka pusat tidak bisa menyalahkan daerah,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4505\">“Sebuah negara yang membiarkan aktor asing menggunakan wilayah udaranya untuk tujuan yang tidak dia kendalikan atau verifikasi, kehilangan posisi moral dan pengaruh strategis — serta legitimasi yang menjadi dasar kewenangannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4507\" data-end=\"4704\">Laporan MEE tentang keterlibatan Somalia dalam perang Sudan telah memicu perdebatan besar di media dan dunia maya. Berita itu diangkat oleh sejumlah media Somalia, serta media Ethiopia dan Kenya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4706\" data-end=\"4933\">Sheikh Ali Wajis, seorang ulama terkemuka di Mogadishu, tampil di siaran langsung televisi tak lama setelah laporan itu dirilis, menuduh UEA dan Puntland menggunakan Bosaso serta menyeret rakyat Somalia ke dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4935\" data-end=\"5109\">Mantan anggota parlemen Somalia lainnya, Mohamed Omar Dalha, juga memperingatkan melalui siaran langsung tentang penggunaan Bosaso sebagai pusat operasi dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5111\" data-end=\"5298\">Banyak warga Sudan di media sosial menyoroti bahwa negara mereka dulu berdiri di sisi rakyat Somalia selama perang saudara, termasuk dengan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5300\" data-end=\"5426\">Sudan bahkan telah memberikan beasiswa bagi pelajar Somalia selama konflik, termasuk kepada Menteri Pertahanan Fiqi sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Somalia menerima Duta Besar Sudan untuk membahas perang tersebut, khususnya situasi di El-Fasher. Belum jelas apakah penggunaan Bosaso dibicarakan dalam pertemuan itu.</p>\r\n<p data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a></p>','Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia','','inherit','closed','closed','','1278-revision-v1','','','2025-11-06 03:54:48','2025-11-06 03:54:48','',1278,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1280',0,'revision','',0),
(1281,1,'2025-11-06 03:55:25','2025-11-06 03:55:25','Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)','bosaso-base-somalia-puntland-mee','Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)','inherit','open','closed','','bosaso-base-somalia-puntland-mee','','','2025-11-06 03:55:41','2025-11-06 03:55:41','',1278,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/bosaso-base-somalia-puntland-mee.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1282,1,'2025-11-06 03:55:53','2025-11-06 03:55:53','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\">Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia</h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh: Rayhan Uddin dan Bashir Mohamed Caato</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\">rezaervani.com - 6 November 2025 - Investigasi <em data-start=\"104\" data-end=\"121\">Middle East Eye</em> tentang penggunaan pangkalan pelabuhan Puntland oleh UEA untuk membantu Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan memunculkan pertanyaan besar dalam politik Somalia. Hal ini juga semakin menguatkan laporan adalah Bantuan UEA untuk RSF, termasuk terkait Genosida yang terjadi di Al-Fasyir</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"334\" data-end=\"686\">Menteri Pertahanan Somalia mengakui bahwa pesawat-pesawat angkut yang membawa muatan tak diungkapkan telah terbang antara bandara Bosaso dan wilayah barat Sudan, setelah laporan <em data-start=\"512\" data-end=\"529\">Middle East Eye</em> (MEE) pekan lalu mengungkap penggunaan pesawat tersebut oleh Uni Emirat Arab (UEA) untuk membantu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"688\" data-end=\"881\">Pada 31 Oktober, MEE melaporkan bahwa sejumlah barang logistik berat yang tidak diungkapkan telah dibongkar di bandara Bosaso, negara bagian Puntland, Somalia, sebelum dimuat ke pesawat lain.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"883\" data-end=\"1040\">Seorang komandan senior Puntland di bandara Bosaso mengatakan kepada MEE bahwa kargo tersebut ditujukan untuk RSF di Sudan, melalui negara-negara tetangga.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1042\" data-end=\"1341\">RSF, yang berperang melawan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) sejak April 2023, telah dituduh melakukan genosida. Sejumlah penyintas dari serangan RSF di kota El-Fasher, Darfur Utara, mengatakan kepada MEE pekan ini bahwa para pejuang paramiliter itu memperkosa, membunuh, dan menyerang warga sipil.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1343\" data-end=\"1532\">Pada Rabu, Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moallim Fiqi ditanya tentang laporan MEE yang juga mengungkap penggunaan Bosaso oleh tentara bayaran asal Kolombia yang bertempur di pihak RSF.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1534\" data-end=\"1776\">“Benar — dan saya akui di hadapan senat dan publik — bahwa pesawat-pesawat telah terbang dari Bosaso, Somalia, ke Chad, Niger, dan bahkan Sudan barat, mengirimkan logistik yang tidak diungkapkan,” kata Fiqi di hadapan para anggota parlemen.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"1928\">“Kami juga menerima laporan yang menuduh adanya tentara bayaran Kolombia yang diterbangkan dari Bosaso, meskipun kami belum dapat memverifikasinya.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1930\" data-end=\"2127\">MEE memperoleh foto eksklusif yang menunjukkan sejumlah orang Kolombia turun dari pesawat di bandara Bosaso dan menuju ke sebuah kamp terdekat yang menampung tentara bayaran dari negara tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2129\" data-end=\"2311\">Para personel Kolombia itu tiba di Bosaso dengan penerbangan komersial internasional, transit hampir setiap hari sebelum melanjutkan ke Sudan, di mana mereka bertempur bersama RSF.</p>\n\n\n[caption id=\"attachment_1281\" align=\"aligncenter\" width=\"1920\"]<img class=\"size-full wp-image-1281\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/bosaso-base-somalia-puntland-mee.jpg\" alt=\"Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)\" width=\"1920\" height=\"1168\" /> Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)[/caption]\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2313\" data-end=\"2339\">Peran UEA di Somalia</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2341\" data-end=\"2510\">Menurut data pelacakan penerbangan, citra satelit, sejumlah sumber lokal, serta diplomat Amerika dan kawasan, asal pesawat-pesawat dan kargonya adalah Uni Emirat Arab.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2512\" data-end=\"2591\">Selama beberapa tahun, UEA telah mendanai pasukan keamanan regional Puntland.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2593\" data-end=\"2801\">Puntland adalah wilayah semi-otonom di Somalia. Seperti Somaliland — yang telah memproklamasikan kemerdekaan tetapi belum diakui secara internasional — Puntland juga memiliki hubungan erat dengan Abu Dhabi.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2803\" data-end=\"2931\">Sejumlah senator membela presiden negara bagian Puntland, Said Abdullahi Deni, atas dugaan keterlibatannya dalam perang Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2933\" data-end=\"3103\">Fiqi menanggapi dengan mengatakan bahwa para legislator tidak boleh “memainkan politik dan membutakan mata terhadap penderitaan rakyat Sudan dengan membela pihak lain.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3105\" data-end=\"3247\">Mantan Menteri Luar Negeri Somalia, Abdisaid Muse Ali, menulis kolom pada Jumat yang menuduh Somalia turut terlibat dalam genosida di Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3249\" data-end=\"3475\">“Berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa UEA telah memasok RSF di Sudan dengan senjata, termasuk drone bersenjata buatan Tiongkok, titik transit Bosaso menjadi mustahil untuk diabaikan,” tulisnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3477\" data-end=\"3600\">“Itu menandai wilayah Somalia sebagai bagian dari jaringan rahasia yang menopang milisi yang dituduh melakukan genosida.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3602\" data-end=\"3785\">Pemerintah pusat di Mogadishu memang mengendalikan wilayah udara Somalia dan mengizinkan semua penerbangan masuk, tetapi tidak memiliki kewenangan atas pelabuhan dan bandara Bosaso.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3787\" data-end=\"3997\">Meski hubungan antara Presiden Somalia Hassan Sheikh dan penguasa UEA Mohammed bin Zayed tergolong tegang, pemerintah di Mogadishu belum secara terbuka menegur Abu Dhabi atas aktivitas militernya di Puntland.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3999\" data-end=\"4109\">Ali, mantan menlu, menegaskan bahwa pemerintah federal harus bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan ini.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4111\" data-end=\"4273\">“Diamnya pemerintah federal memperburuk kerusakan. Jika izin penerbangan memang dikeluarkan dari Mogadishu, maka pusat tidak bisa menyalahkan daerah,” tulisnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4505\">“Sebuah negara yang membiarkan aktor asing menggunakan wilayah udaranya untuk tujuan yang tidak dia kendalikan atau verifikasi, kehilangan posisi moral dan pengaruh strategis — serta legitimasi yang menjadi dasar kewenangannya.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4507\" data-end=\"4704\">Laporan MEE tentang keterlibatan Somalia dalam perang Sudan telah memicu perdebatan besar di media dan dunia maya. Berita itu diangkat oleh sejumlah media Somalia, serta media Ethiopia dan Kenya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4706\" data-end=\"4933\">Sheikh Ali Wajis, seorang ulama terkemuka di Mogadishu, tampil di siaran langsung televisi tak lama setelah laporan itu dirilis, menuduh UEA dan Puntland menggunakan Bosaso serta menyeret rakyat Somalia ke dalam perang Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4935\" data-end=\"5109\">Mantan anggota parlemen Somalia lainnya, Mohamed Omar Dalha, juga memperingatkan melalui siaran langsung tentang penggunaan Bosaso sebagai pusat operasi dalam perang Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5111\" data-end=\"5298\">Banyak warga Sudan di media sosial menyoroti bahwa negara mereka dulu berdiri di sisi rakyat Somalia selama perang saudara, termasuk dengan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5300\" data-end=\"5426\">Sudan bahkan telah memberikan beasiswa bagi pelajar Somalia selama konflik, termasuk kepada Menteri Pertahanan Fiqi sendiri.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Somalia menerima Duta Besar Sudan untuk membahas perang tersebut, khususnya situasi di El-Fasher. Belum jelas apakah penggunaan Bosaso dibicarakan dalam pertemuan itu.</p>\n<p data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a></p>','Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia','','inherit','closed','closed','','1278-autosave-v1','','','2025-11-06 03:55:53','2025-11-06 03:55:53','',1278,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1282',0,'revision','',0),
(1283,1,'2025-11-06 03:56:24','2025-11-06 03:56:24','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\">Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh: Rayhan Uddin dan Bashir Mohamed Caato</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\">rezaervani.com - 6 November 2025 - Investigasi <em data-start=\"104\" data-end=\"121\">Middle East Eye</em> tentang penggunaan pangkalan pelabuhan Puntland oleh UEA untuk membantu Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan memunculkan pertanyaan besar dalam politik Somalia. Hal ini juga semakin menguatkan laporan adalah Bantuan UEA untuk RSF, termasuk terkait Genosida yang terjadi di Al-Fasyir</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"334\" data-end=\"686\">Menteri Pertahanan Somalia mengakui bahwa pesawat-pesawat angkut yang membawa muatan tak diungkapkan telah terbang antara bandara Bosaso dan wilayah barat Sudan, setelah laporan <em data-start=\"512\" data-end=\"529\">Middle East Eye</em> (MEE) pekan lalu mengungkap penggunaan pesawat tersebut oleh Uni Emirat Arab (UEA) untuk membantu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"688\" data-end=\"881\">Pada 31 Oktober, MEE melaporkan bahwa sejumlah barang logistik berat yang tidak diungkapkan telah dibongkar di bandara Bosaso, negara bagian Puntland, Somalia, sebelum dimuat ke pesawat lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"883\" data-end=\"1040\">Seorang komandan senior Puntland di bandara Bosaso mengatakan kepada MEE bahwa kargo tersebut ditujukan untuk RSF di Sudan, melalui negara-negara tetangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1042\" data-end=\"1341\">RSF, yang berperang melawan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) sejak April 2023, telah dituduh melakukan genosida. Sejumlah penyintas dari serangan RSF di kota El-Fasher, Darfur Utara, mengatakan kepada MEE pekan ini bahwa para pejuang paramiliter itu memperkosa, membunuh, dan menyerang warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1343\" data-end=\"1532\">Pada Rabu, Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moallim Fiqi ditanya tentang laporan MEE yang juga mengungkap penggunaan Bosaso oleh tentara bayaran asal Kolombia yang bertempur di pihak RSF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1534\" data-end=\"1776\">“Benar — dan saya akui di hadapan senat dan publik — bahwa pesawat-pesawat telah terbang dari Bosaso, Somalia, ke Chad, Niger, dan bahkan Sudan barat, mengirimkan logistik yang tidak diungkapkan,” kata Fiqi di hadapan para anggota parlemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"1928\">“Kami juga menerima laporan yang menuduh adanya tentara bayaran Kolombia yang diterbangkan dari Bosaso, meskipun kami belum dapat memverifikasinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1930\" data-end=\"2127\">MEE memperoleh foto eksklusif yang menunjukkan sejumlah orang Kolombia turun dari pesawat di bandara Bosaso dan menuju ke sebuah kamp terdekat yang menampung tentara bayaran dari negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2129\" data-end=\"2311\">Para personel Kolombia itu tiba di Bosaso dengan penerbangan komersial internasional, transit hampir setiap hari sebelum melanjutkan ke Sudan, di mana mereka bertempur bersama RSF.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1281\" align=\"aligncenter\" width=\"1920\"]<img class=\"size-full wp-image-1281\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/bosaso-base-somalia-puntland-mee.jpg\" alt=\"Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)\" width=\"1920\" height=\"1168\" /> Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2313\" data-end=\"2339\">Peran UEA di Somalia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2341\" data-end=\"2510\">Menurut data pelacakan penerbangan, citra satelit, sejumlah sumber lokal, serta diplomat Amerika dan kawasan, asal pesawat-pesawat dan kargonya adalah Uni Emirat Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2512\" data-end=\"2591\">Selama beberapa tahun, UEA telah mendanai pasukan keamanan regional Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2593\" data-end=\"2801\">Puntland adalah wilayah semi-otonom di Somalia. Seperti Somaliland — yang telah memproklamasikan kemerdekaan tetapi belum diakui secara internasional — Puntland juga memiliki hubungan erat dengan Abu Dhabi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2803\" data-end=\"2931\">Sejumlah senator membela presiden negara bagian Puntland, Said Abdullahi Deni, atas dugaan keterlibatannya dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2933\" data-end=\"3103\">Fiqi menanggapi dengan mengatakan bahwa para legislator tidak boleh “memainkan politik dan membutakan mata terhadap penderitaan rakyat Sudan dengan membela pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3105\" data-end=\"3247\">Mantan Menteri Luar Negeri Somalia, Abdisaid Muse Ali, menulis kolom pada Jumat yang menuduh Somalia turut terlibat dalam genosida di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3249\" data-end=\"3475\">“Berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa UEA telah memasok RSF di Sudan dengan senjata, termasuk drone bersenjata buatan Tiongkok, titik transit Bosaso menjadi mustahil untuk diabaikan,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3477\" data-end=\"3600\">“Itu menandai wilayah Somalia sebagai bagian dari jaringan rahasia yang menopang milisi yang dituduh melakukan genosida.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3602\" data-end=\"3785\">Pemerintah pusat di Mogadishu memang mengendalikan wilayah udara Somalia dan mengizinkan semua penerbangan masuk, tetapi tidak memiliki kewenangan atas pelabuhan dan bandara Bosaso.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3787\" data-end=\"3997\">Meski hubungan antara Presiden Somalia Hassan Sheikh dan penguasa UEA Mohammed bin Zayed tergolong tegang, pemerintah di Mogadishu belum secara terbuka menegur Abu Dhabi atas aktivitas militernya di Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3999\" data-end=\"4109\">Ali, mantan menlu, menegaskan bahwa pemerintah federal harus bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4111\" data-end=\"4273\">“Diamnya pemerintah federal memperburuk kerusakan. Jika izin penerbangan memang dikeluarkan dari Mogadishu, maka pusat tidak bisa menyalahkan daerah,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4505\">“Sebuah negara yang membiarkan aktor asing menggunakan wilayah udaranya untuk tujuan yang tidak dia kendalikan atau verifikasi, kehilangan posisi moral dan pengaruh strategis — serta legitimasi yang menjadi dasar kewenangannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4507\" data-end=\"4704\">Laporan MEE tentang keterlibatan Somalia dalam perang Sudan telah memicu perdebatan besar di media dan dunia maya. Berita itu diangkat oleh sejumlah media Somalia, serta media Ethiopia dan Kenya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4706\" data-end=\"4933\">Sheikh Ali Wajis, seorang ulama terkemuka di Mogadishu, tampil di siaran langsung televisi tak lama setelah laporan itu dirilis, menuduh UEA dan Puntland menggunakan Bosaso serta menyeret rakyat Somalia ke dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4935\" data-end=\"5109\">Mantan anggota parlemen Somalia lainnya, Mohamed Omar Dalha, juga memperingatkan melalui siaran langsung tentang penggunaan Bosaso sebagai pusat operasi dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5111\" data-end=\"5298\">Banyak warga Sudan di media sosial menyoroti bahwa negara mereka dulu berdiri di sisi rakyat Somalia selama perang saudara, termasuk dengan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5300\" data-end=\"5426\">Sudan bahkan telah memberikan beasiswa bagi pelajar Somalia selama konflik, termasuk kepada Menteri Pertahanan Fiqi sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Somalia menerima Duta Besar Sudan untuk membahas perang tersebut, khususnya situasi di El-Fasher. Belum jelas apakah penggunaan Bosaso dibicarakan dalam pertemuan itu.</p>\r\n<p data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a></p>','Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia','','inherit','closed','closed','','1278-revision-v1','','','2025-11-06 03:56:24','2025-11-06 03:56:24','',1278,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1283',0,'revision','',0),
(1284,1,'2025-11-06 03:56:39','2025-11-06 03:56:39','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\">Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh: Rayhan Uddin dan Bashir Mohamed Caato</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/somalia/\">rezaervani.com - 6 November 2025</a></strong> - Investigasi <em data-start=\"104\" data-end=\"121\">Middle East Eye</em> tentang penggunaan pangkalan pelabuhan Puntland oleh UEA untuk membantu Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan memunculkan pertanyaan besar dalam politik Somalia. Hal ini juga semakin menguatkan laporan adalah Bantuan UEA untuk RSF, termasuk terkait Genosida yang terjadi di Al-Fasyir</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"334\" data-end=\"686\">Menteri Pertahanan Somalia mengakui bahwa pesawat-pesawat angkut yang membawa muatan tak diungkapkan telah terbang antara bandara Bosaso dan wilayah barat Sudan, setelah laporan <em data-start=\"512\" data-end=\"529\">Middle East Eye</em> (MEE) pekan lalu mengungkap penggunaan pesawat tersebut oleh Uni Emirat Arab (UEA) untuk membantu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"688\" data-end=\"881\">Pada 31 Oktober, MEE melaporkan bahwa sejumlah barang logistik berat yang tidak diungkapkan telah dibongkar di bandara Bosaso, negara bagian Puntland, Somalia, sebelum dimuat ke pesawat lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"883\" data-end=\"1040\">Seorang komandan senior Puntland di bandara Bosaso mengatakan kepada MEE bahwa kargo tersebut ditujukan untuk RSF di Sudan, melalui negara-negara tetangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1042\" data-end=\"1341\">RSF, yang berperang melawan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) sejak April 2023, telah dituduh melakukan genosida. Sejumlah penyintas dari serangan RSF di kota El-Fasher, Darfur Utara, mengatakan kepada MEE pekan ini bahwa para pejuang paramiliter itu memperkosa, membunuh, dan menyerang warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1343\" data-end=\"1532\">Pada Rabu, Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moallim Fiqi ditanya tentang laporan MEE yang juga mengungkap penggunaan Bosaso oleh tentara bayaran asal Kolombia yang bertempur di pihak RSF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1534\" data-end=\"1776\">“Benar — dan saya akui di hadapan senat dan publik — bahwa pesawat-pesawat telah terbang dari Bosaso, Somalia, ke Chad, Niger, dan bahkan Sudan barat, mengirimkan logistik yang tidak diungkapkan,” kata Fiqi di hadapan para anggota parlemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"1928\">“Kami juga menerima laporan yang menuduh adanya tentara bayaran Kolombia yang diterbangkan dari Bosaso, meskipun kami belum dapat memverifikasinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1930\" data-end=\"2127\">MEE memperoleh foto eksklusif yang menunjukkan sejumlah orang Kolombia turun dari pesawat di bandara Bosaso dan menuju ke sebuah kamp terdekat yang menampung tentara bayaran dari negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2129\" data-end=\"2311\">Para personel Kolombia itu tiba di Bosaso dengan penerbangan komersial internasional, transit hampir setiap hari sebelum melanjutkan ke Sudan, di mana mereka bertempur bersama RSF.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1281\" align=\"aligncenter\" width=\"1920\"]<img class=\"size-full wp-image-1281\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/bosaso-base-somalia-puntland-mee.jpg\" alt=\"Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)\" width=\"1920\" height=\"1168\" /> Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2313\" data-end=\"2339\">Peran UEA di Somalia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2341\" data-end=\"2510\">Menurut data pelacakan penerbangan, citra satelit, sejumlah sumber lokal, serta diplomat Amerika dan kawasan, asal pesawat-pesawat dan kargonya adalah Uni Emirat Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2512\" data-end=\"2591\">Selama beberapa tahun, UEA telah mendanai pasukan keamanan regional Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2593\" data-end=\"2801\">Puntland adalah wilayah semi-otonom di Somalia. Seperti Somaliland — yang telah memproklamasikan kemerdekaan tetapi belum diakui secara internasional — Puntland juga memiliki hubungan erat dengan Abu Dhabi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2803\" data-end=\"2931\">Sejumlah senator membela presiden negara bagian Puntland, Said Abdullahi Deni, atas dugaan keterlibatannya dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2933\" data-end=\"3103\">Fiqi menanggapi dengan mengatakan bahwa para legislator tidak boleh “memainkan politik dan membutakan mata terhadap penderitaan rakyat Sudan dengan membela pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3105\" data-end=\"3247\">Mantan Menteri Luar Negeri Somalia, Abdisaid Muse Ali, menulis kolom pada Jumat yang menuduh Somalia turut terlibat dalam genosida di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3249\" data-end=\"3475\">“Berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa UEA telah memasok RSF di Sudan dengan senjata, termasuk drone bersenjata buatan Tiongkok, titik transit Bosaso menjadi mustahil untuk diabaikan,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3477\" data-end=\"3600\">“Itu menandai wilayah Somalia sebagai bagian dari jaringan rahasia yang menopang milisi yang dituduh melakukan genosida.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3602\" data-end=\"3785\">Pemerintah pusat di Mogadishu memang mengendalikan wilayah udara Somalia dan mengizinkan semua penerbangan masuk, tetapi tidak memiliki kewenangan atas pelabuhan dan bandara Bosaso.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3787\" data-end=\"3997\">Meski hubungan antara Presiden Somalia Hassan Sheikh dan penguasa UEA Mohammed bin Zayed tergolong tegang, pemerintah di Mogadishu belum secara terbuka menegur Abu Dhabi atas aktivitas militernya di Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3999\" data-end=\"4109\">Ali, mantan menlu, menegaskan bahwa pemerintah federal harus bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4111\" data-end=\"4273\">“Diamnya pemerintah federal memperburuk kerusakan. Jika izin penerbangan memang dikeluarkan dari Mogadishu, maka pusat tidak bisa menyalahkan daerah,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4505\">“Sebuah negara yang membiarkan aktor asing menggunakan wilayah udaranya untuk tujuan yang tidak dia kendalikan atau verifikasi, kehilangan posisi moral dan pengaruh strategis — serta legitimasi yang menjadi dasar kewenangannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4507\" data-end=\"4704\">Laporan MEE tentang keterlibatan Somalia dalam perang Sudan telah memicu perdebatan besar di media dan dunia maya. Berita itu diangkat oleh sejumlah media Somalia, serta media Ethiopia dan Kenya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4706\" data-end=\"4933\">Sheikh Ali Wajis, seorang ulama terkemuka di Mogadishu, tampil di siaran langsung televisi tak lama setelah laporan itu dirilis, menuduh UEA dan Puntland menggunakan Bosaso serta menyeret rakyat Somalia ke dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4935\" data-end=\"5109\">Mantan anggota parlemen Somalia lainnya, Mohamed Omar Dalha, juga memperingatkan melalui siaran langsung tentang penggunaan Bosaso sebagai pusat operasi dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5111\" data-end=\"5298\">Banyak warga Sudan di media sosial menyoroti bahwa negara mereka dulu berdiri di sisi rakyat Somalia selama perang saudara, termasuk dengan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5300\" data-end=\"5426\">Sudan bahkan telah memberikan beasiswa bagi pelajar Somalia selama konflik, termasuk kepada Menteri Pertahanan Fiqi sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Somalia menerima Duta Besar Sudan untuk membahas perang tersebut, khususnya situasi di El-Fasher. Belum jelas apakah penggunaan Bosaso dibicarakan dalam pertemuan itu.</p>\r\n<p data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a></p>','Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia','','inherit','closed','closed','','1278-revision-v1','','','2025-11-06 03:56:39','2025-11-06 03:56:39','',1278,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1284',0,'revision','',0),
(1285,1,'2025-11-06 03:59:27','2025-11-06 03:59:27','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\">Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan Oleh: Rayhan Uddin dan Bashir Mohamed Caato</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"285\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/somalia/\">rezaervani.com - 6 November 2025</a></strong> - Investigasi <em data-start=\"104\" data-end=\"121\">Middle East Eye</em> tentang penggunaan pangkalan pelabuhan Puntland oleh UEA untuk membantu Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan memunculkan pertanyaan besar dalam politik Somalia. Hal ini juga semakin menguatkan laporan adalah Bantuan UEA untuk RSF, termasuk terkait Genosida yang terjadi di Al-Fasyir</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"334\" data-end=\"686\">Menteri Pertahanan Somalia mengakui bahwa pesawat-pesawat angkut yang membawa muatan tak diungkapkan telah terbang antara bandara Bosaso dan wilayah barat Sudan, setelah laporan <em data-start=\"512\" data-end=\"529\">Middle East Eye</em> (MEE) pekan lalu mengungkap penggunaan pesawat tersebut oleh Uni Emirat Arab (UEA) untuk membantu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"688\" data-end=\"881\">Pada 31 Oktober, MEE melaporkan bahwa sejumlah barang logistik berat yang tidak diungkapkan telah dibongkar di bandara Bosaso, negara bagian Puntland, Somalia, sebelum dimuat ke pesawat lain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"883\" data-end=\"1040\">Seorang komandan senior Puntland di bandara Bosaso mengatakan kepada MEE bahwa kargo tersebut ditujukan untuk RSF di Sudan, melalui negara-negara tetangga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1042\" data-end=\"1341\">RSF, yang berperang melawan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) sejak April 2023, telah dituduh melakukan genosida. Sejumlah penyintas dari serangan RSF di kota al-Fasyir, Darfur Utara, mengatakan kepada MEE pekan ini bahwa para pejuang paramiliter itu memperkosa, membunuh, dan menyerang warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1343\" data-end=\"1532\">Pada Rabu, Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moallim Fiqi ditanya tentang laporan MEE yang juga mengungkap penggunaan Bosaso oleh tentara bayaran asal Kolombia yang bertempur di pihak RSF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1534\" data-end=\"1776\">“Benar — dan saya akui di hadapan senat dan publik — bahwa pesawat-pesawat telah terbang dari Bosaso, Somalia, ke Chad, Niger, dan bahkan Sudan barat, mengirimkan logistik yang tidak diungkapkan,” kata Fiqi di hadapan para anggota parlemen.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"1928\">“Kami juga menerima laporan yang menuduh adanya tentara bayaran Kolombia yang diterbangkan dari Bosaso, meskipun kami belum dapat memverifikasinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1930\" data-end=\"2127\">MEE memperoleh foto eksklusif yang menunjukkan sejumlah orang Kolombia turun dari pesawat di bandara Bosaso dan menuju ke sebuah kamp terdekat yang menampung tentara bayaran dari negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2129\" data-end=\"2311\">Para personel Kolombia itu tiba di Bosaso dengan penerbangan komersial internasional, transit hampir setiap hari sebelum melanjutkan ke Sudan, di mana mereka bertempur bersama RSF.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1281\" align=\"aligncenter\" width=\"1920\"]<img class=\"size-full wp-image-1281\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/bosaso-base-somalia-puntland-mee.jpg\" alt=\"Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)\" width=\"1920\" height=\"1168\" /> Peta Pangkalan Udara Bosaso Somalia (MEE)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2313\" data-end=\"2339\">Peran UEA di Somalia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2341\" data-end=\"2510\">Menurut data pelacakan penerbangan, citra satelit, sejumlah sumber lokal, serta diplomat Amerika dan kawasan, asal pesawat-pesawat dan kargonya adalah Uni Emirat Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2512\" data-end=\"2591\">Selama beberapa tahun, UEA telah mendanai pasukan keamanan regional Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2593\" data-end=\"2801\">Puntland adalah wilayah semi-otonom di Somalia. Seperti Somaliland — yang telah memproklamasikan kemerdekaan tetapi belum diakui secara internasional — Puntland juga memiliki hubungan erat dengan Abu Dhabi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2803\" data-end=\"2931\">Sejumlah senator membela presiden negara bagian Puntland, Said Abdullahi Deni, atas dugaan keterlibatannya dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2933\" data-end=\"3103\">Fiqi menanggapi dengan mengatakan bahwa para legislator tidak boleh “memainkan politik dan membutakan mata terhadap penderitaan rakyat Sudan dengan membela pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3105\" data-end=\"3247\">Mantan Menteri Luar Negeri Somalia, Abdisaid Muse Ali, menulis kolom pada Jumat yang menuduh Somalia turut terlibat dalam genosida di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3249\" data-end=\"3475\">“Berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa UEA telah memasok RSF di Sudan dengan senjata, termasuk drone bersenjata buatan Tiongkok, titik transit Bosaso menjadi mustahil untuk diabaikan,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3477\" data-end=\"3600\">“Itu menandai wilayah Somalia sebagai bagian dari jaringan rahasia yang menopang milisi yang dituduh melakukan genosida.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3602\" data-end=\"3785\">Pemerintah pusat di Mogadishu memang mengendalikan wilayah udara Somalia dan mengizinkan semua penerbangan masuk, tetapi tidak memiliki kewenangan atas pelabuhan dan bandara Bosaso.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3787\" data-end=\"3997\">Meski hubungan antara Presiden Somalia Hassan Sheikh dan penguasa UEA Mohammed bin Zayed tergolong tegang, pemerintah di Mogadishu belum secara terbuka menegur Abu Dhabi atas aktivitas militernya di Puntland.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3999\" data-end=\"4109\">Ali, mantan menlu, menegaskan bahwa pemerintah federal harus bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4111\" data-end=\"4273\">“Diamnya pemerintah federal memperburuk kerusakan. Jika izin penerbangan memang dikeluarkan dari Mogadishu, maka pusat tidak bisa menyalahkan daerah,” tulisnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4505\">“Sebuah negara yang membiarkan aktor asing menggunakan wilayah udaranya untuk tujuan yang tidak dia kendalikan atau verifikasi, kehilangan posisi moral dan pengaruh strategis — serta legitimasi yang menjadi dasar kewenangannya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4507\" data-end=\"4704\">Laporan MEE tentang keterlibatan Somalia dalam perang Sudan telah memicu perdebatan besar di media dan dunia maya. Berita itu diangkat oleh sejumlah media Somalia, serta media Ethiopia dan Kenya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4706\" data-end=\"4933\">Sheikh Ali Wajis, seorang ulama terkemuka di Mogadishu, tampil di siaran langsung televisi tak lama setelah laporan itu dirilis, menuduh UEA dan Puntland menggunakan Bosaso serta menyeret rakyat Somalia ke dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4935\" data-end=\"5109\">Mantan anggota parlemen Somalia lainnya, Mohamed Omar Dalha, juga memperingatkan melalui siaran langsung tentang penggunaan Bosaso sebagai pusat operasi dalam perang Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5111\" data-end=\"5298\">Banyak warga Sudan di media sosial menyoroti bahwa negara mereka dulu berdiri di sisi rakyat Somalia selama perang saudara, termasuk dengan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5300\" data-end=\"5426\">Sudan bahkan telah memberikan beasiswa bagi pelajar Somalia selama konflik, termasuk kepada Menteri Pertahanan Fiqi sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Somalia menerima Duta Besar Sudan untuk membahas perang tersebut, khususnya situasi di al-Fasyir. Belum jelas apakah penggunaan Bosaso dibicarakan dalam pertemuan itu.</p>\r\n<p data-start=\"5428\" data-end=\"5631\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a></p>','Pesawat Bantuan UEA Untuk RSF Diduga Terbang dari Somalia','','inherit','closed','closed','','1278-revision-v1','','','2025-11-06 03:59:27','2025-11-06 03:59:27','',1278,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1285',0,'revision','',0),
(1287,1,'2025-11-07 08:47:00','2025-11-07 08:47:00','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Sudan Mengepung Milisi “Dukungan Cepat” Secara Diplomatik Setelah Kejahatan di al-Fasyir</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan oleh : Hasan Abdul Hamid</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan untuk mengakhiri gerakan politik RSF, adalah Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik. Apa saja aktivitas Diplomatik yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 7 November 2025</strong></a> - Masuknya milisi <em>Dukungan Cepat</em> (Rapid Support Forces/RSF) ke kota al-Fasyir pada 26 Oktober 2025 berubah menjadi bencana bagi mereka sendiri — sebuah skandal besar yang menyingkap kebrutalan dan kebiadaban mereka di hadapan dunia. Dunia terperanjat menyaksikan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi tersebut, yang anehnya mereka dokumentasikan dan sebarkan sendiri. Akibatnya, hati nurani dunia yang lama tertidur kini terbangun, dan gelombang kecaman internasional terus mengalir terhadap kejahatan yang membuat para pembela kebebasan merasa terhina.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Sudan yang Intensif</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diplomasi Sudan bergerak cepat untuk memperlihatkan kepada dunia gambaran nyata tentang kekejaman dan kebiadaban milisi pemberontak tersebut pasca tragedi di al-Fasyir. Dalam waktu hanya dua hari — 3 dan 4 November — sekitar delapan konferensi pers digelar oleh para duta besar Sudan di sejumlah negara di Afrika, Eropa, dan Asia, mulai dari Afrika Selatan di selatan hingga London di utara, dari Chad di barat hingga India di timur. Gerakan ini mendapat sambutan luas dan liputan besar-besaran dari berbagai media, membantu memperkuat narasi resmi Sudan dan membantah klaim serta tudingan palsu yang disebarkan oleh milisi teroris itu dan para pendukungnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Rusia (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 3 November 2025, Duta Besar Sudan untuk Federasi Rusia, Muhammad al-Ghazali Siraj, mengadakan konferensi pers di kantor kedutaan dengan partisipasi sejumlah media Rusia. Tujuannya adalah menyoroti pelanggaran berat dan kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh milisi <em>Dukungan Cepat</em> dan menyampaikan kepada publik Rusia serta dunia rincian kejadian tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi itu, sang duta besar menjelaskan bahwa milisi <em>Janjawid</em> telah mengepung kota al-Fasyir secara sistematis dengan menggunakan segala bentuk pembunuhan dan penyiksaan, termasuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dengan mencegah masuknya makanan, obat-obatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Mereka juga membunuh warga sipil secara acak, menargetkan rumah sakit seperti rumah sakit Saudi di al-Fasyir, serta melakukan pelanggaran di berbagai desa di Darfur Utara, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan, menggunakan senjata berat yang disediakan oleh beberapa negara regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan ini telah menggugah hati nurani manusia di seluruh dunia, dan yang lebih penting lagi, milisi itu harus segera diklasifikasikan sebagai organisasi teroris dan diadili atas semua kekejaman yang mereka lakukan di al-Fasyir, Darfur, dan seluruh Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Turki (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Besar Sudan di Ankara juga menggelar konferensi pers membahas perkembangan situasi di al-Fasyir. Dalam pidatonya, Duta Besar Nadir Yusuf al-Tayyib merinci pelanggaran berat dan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi teroris tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengungkapkan bahwa sekitar 200.000 warga sipil sepenuhnya terjebak di dalam kota al-Fasyir, dan bahwa milisi itu telah melakukan lebih dari 107 pembantaian dalam beberapa hari terakhir, menewaskan lebih dari 2.000 orang — termasuk perempuan, anak-anak, dan pasien. Ia juga menyoroti pembantaian brutal di dalam rumah sakit Saudi di al-Fasyir yang menewaskan lebih dari 360 orang, termasuk pasien dan tenaga medis.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan dari Qatar untuk Mengklasifikasikan Milisi sebagai “Teroris” (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qatar, Duta Besar Sudan, Badruddin Abdullah Ahmad, menyerukan kepada komunitas internasional dan regional — termasuk Dewan Keamanan PBB serta organisasi-organisasi hak asasi manusia — untuk segera mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai “organisasi teroris”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seruan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Kedutaan Sudan di Doha pada Senin, 3 November. Acara itu menyoroti situasi kemanusiaan yang tragis di kota al-Fasyir dan pembantaian mengerikan yang masih terus dilakukan terhadap warga sipil tak bersenjata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penjelasan Pers di India (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di India, Kepala Misi Sudan, Duta Besar Dr. Muhammad Abdullah Ali at-Tum, menggelar penjelasan pers bagi media India pada Senin, 3 November, mengenai perkembangan situasi di Sudan dan kejahatan yang dilakukan milisi pemberontak <em>Dukungan Cepat</em> sejak mereka menyerbu al-Fasyir pada 26 Oktober. Acara ini dihadiri oleh banyak jurnalis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam keterangannya, sang duta besar menyampaikan pesan Sudan kepada dunia: bahwa tragedi Sudan adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang luput dari perhatian dunia. Ia menegaskan bahwa pemerintah Sudan selama dua tahun terakhir telah menyerahkan banyak laporan dan bukti kepada komunitas internasional tentang keterlibatan milisi tersebut dalam genosida, pemerkosaan, dan berbagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Ia menilai bahwa diamnya dunia terhadap kejahatan-kejahatan ini dan kegagalan mengakui milisi tersebut sebagai kelompok teroris justru mendorong mereka untuk terus melakukan kebiadaban. Ia menegaskan, Sudan menolak keras segala bentuk penyamaan antara milisi pemberontak dan angkatan bersenjata nasional yang membela rakyat dan tanah airnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Berlanjut (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Selasa, 4 November, aktivitas diplomatik Sudan berlanjut di berbagai negara. Para duta besar Sudan terus menyampaikan fakta-fakta tentang kejahatan milisi pemberontak dan menuntut dunia agar memikul tanggung jawabnya untuk menghentikan kekejaman itu dan mengambil tindakan tegas terhadap teror serta pelanggaran milisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Ethiopia (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta Besar Sudan di Ethiopia sekaligus Perwakilan Tetap Sudan di Uni Afrika, Zain Ibrahim Husain, menggelar konferensi pers pada Selasa di kantor Kedutaan Sudan di Addis Ababa. Acara itu dihadiri oleh sejumlah media internasional dan lokal. Ia menegaskan bahwa masyarakat internasional dan regional ikut bertanggung jawab karena membiarkan milisi teroris itu terus melakukan kejahatan mengerikan di al-Fasyir dan berbagai wilayah Sudan. Ia menyerukan kepada dunia agar mengklasifikasikan milisi tersebut sebagai entitas teroris.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jerman (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Berlin, Duta Besar Sudan untuk Jerman, Ilham Muhammad Ahmad, berbicara dalam konferensi pers yang dihadiri oleh media dan organisasi kemanusiaan Jerman. Ia menjelaskan perkembangan situasi di al-Fasyir dan Bara, menyerukan kepada dunia untuk tidak hanya mengutuk, tetapi juga bertindak nyata — termasuk mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai organisasi teroris dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Inggris (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Sudan di London juga mengadakan konferensi pers mengenai genosida yang sedang dilakukan oleh milisi <em>Janjawid</em> di al-Fasyir dan sekitarnya. Kepala misi, Duta Besar Babikr as-Siddiq Muhammad al-Amin, memberikan penjelasan komprehensif tentang kejahatan dan pelanggaran yang sedang berlangsung di al-Fasyir serta wilayah lain di Darfur dan Kordofan. Ia menyerukan tindakan mendesak dari komunitas internasional untuk menghentikan kekejaman itu, menegaskan bahwa kemarahan global harus diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk menghentikan genosida dan mengadili para pelaku.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jenewa (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Jenewa, Perwakilan Tetap Sudan untuk PBB, Duta Besar Hasan Hamid Hasan, mengadakan konferensi pers besar yang dihadiri oleh berbagai media internasional. Ia menampilkan bukti-bukti kekejaman dan kondisi tragis sejak kota al-Fasyir — dan sebelumnya kota Bara — dikuasai milisi pemberontak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa rekaman yang disebarkan oleh milisi itu sendiri di media sosial — yang memperlihatkan eksekusi di lapangan, penyiksaan, teror, dan mutilasi — telah menggugah hati nurani dunia, dan bahwa milisi tersebut telah melampaui semua kriteria yang layak untuk diklasifikasikan sebagai kelompok bersenjata teroris di luar hukum. Ia mendesak dunia untuk berhenti sekadar mengeluarkan pernyataan “keprihatinan” dan mulai mengambil langkah tegas yang nyata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertemuan Diplomatik di Chad (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih pada hari yang sama, Kuasa Usaha Kedutaan Sudan di N’Djamena, Dr. Abdullah Abkar, bertemu dengan Duta Besar Jerman untuk Chad, Jens Masse. Pertemuan itu membahas situasi di Sudan, khususnya al-Fasyir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta besar Jerman menyampaikan pandangan negaranya tentang pembentukan komisi penyelidikan untuk membawa para pelaku kejahatan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sementara itu, pihak Sudan menegaskan pentingnya mengklasifikasikan milisi keluarga Dagalo sebagai organisasi teroris dan mengadili para pemimpinnya. Ia juga menyinggung demonstrasi di berbagai kota Eropa yang mengecam kejahatan mengerikan yang bahkan diakui dan direkam sendiri oleh milisi tersebut. Ia mendesak Uni Eropa agar mendengarkan suara rakyatnya dan menuntut pertanggungjawaban bagi para pendukung milisi, serta memastikan tidak ada impunitas.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Hasil dari Aktivitas Diplomatik Ini</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berkat upaya diplomatik dan kampanye media yang profesional ini, milisi <em>Dukungan Cepat</em> kini telah terbuka kedoknya dan menjadi sasaran kecaman dunia. Pintu kini terbuka bagi angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pendukungnya untuk bersiap mengusir milisi teroris itu dari kota-kota yang mereka kuasai. Dunia kini telah menyaksikan dengan jelas kejahatan mereka, dan tuduhan serta kebohongan media yang selama ini mendukung mereka dengan memutarbalikkan fakta pun runtuh total.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://almugtama.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Mujtama</a>','Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik','','publish','open','open','','pemerintah-sudan-kepung-rsf-secara-diplomatik','','','2025-11-07 08:50:18','2025-11-07 08:50:18','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1287',0,'post','',0),
(1289,1,'2025-11-07 08:44:57','2025-11-07 08:44:57','','bendera_sudan','','inherit','open','closed','','bendera_sudan','','','2025-11-07 08:44:57','2025-11-07 08:44:57','',1287,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/bendera_sudan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1290,1,'2025-11-07 08:47:00','2025-11-07 08:47:00','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Sudan Mengepung Milisi “Dukungan Cepat” Secara Diplomatik Setelah Kejahatan di Al-Fashir</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan untuk mengakhiri gerakan politik RSF, adalah Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik. Apa saja aktivitas Diplomatik yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masuknya milisi <em>Dukungan Cepat</em> (Rapid Support Forces/RSF) ke kota Al-Fashir pada 26 Oktober 2025 berubah menjadi bencana bagi mereka sendiri — sebuah skandal besar yang menyingkap kebrutalan dan kebiadaban mereka di hadapan dunia. Dunia terperanjat menyaksikan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi tersebut, yang anehnya mereka dokumentasikan dan sebarkan sendiri. Akibatnya, hati nurani dunia yang lama tertidur kini terbangun, dan gelombang kecaman internasional terus mengalir terhadap kejahatan yang membuat para pembela kebebasan merasa terhina.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Sudan yang Intensif</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diplomasi Sudan bergerak cepat untuk memperlihatkan kepada dunia gambaran nyata tentang kekejaman dan kebiadaban milisi pemberontak tersebut pasca tragedi di Al-Fashir. Dalam waktu hanya dua hari — 3 dan 4 November — sekitar delapan konferensi pers digelar oleh para duta besar Sudan di sejumlah negara di Afrika, Eropa, dan Asia, mulai dari Afrika Selatan di selatan hingga London di utara, dari Chad di barat hingga India di timur. Gerakan ini mendapat sambutan luas dan liputan besar-besaran dari berbagai media, membantu memperkuat narasi resmi Sudan dan membantah klaim serta tudingan palsu yang disebarkan oleh milisi teroris itu dan para pendukungnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Rusia (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 3 November 2025, Duta Besar Sudan untuk Federasi Rusia, Muhammad al-Ghazali Siraj, mengadakan konferensi pers di kantor kedutaan dengan partisipasi sejumlah media Rusia. Tujuannya adalah menyoroti pelanggaran berat dan kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh milisi <em>Dukungan Cepat</em> dan menyampaikan kepada publik Rusia serta dunia rincian kejadian tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi itu, sang duta besar menjelaskan bahwa milisi <em>Janjawid</em> telah mengepung kota Al-Fashir secara sistematis dengan menggunakan segala bentuk pembunuhan dan penyiksaan, termasuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dengan mencegah masuknya makanan, obat-obatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Mereka juga membunuh warga sipil secara acak, menargetkan rumah sakit seperti rumah sakit Saudi di Al-Fashir, serta melakukan pelanggaran di berbagai desa di Darfur Utara, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan, menggunakan senjata berat yang disediakan oleh beberapa negara regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan ini telah menggugah hati nurani manusia di seluruh dunia, dan yang lebih penting lagi, milisi itu harus segera diklasifikasikan sebagai organisasi teroris dan diadili atas semua kekejaman yang mereka lakukan di Al-Fashir, Darfur, dan seluruh Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Turki (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Besar Sudan di Ankara juga menggelar konferensi pers membahas perkembangan situasi di Al-Fashir. Dalam pidatonya, Duta Besar Nadir Yusuf al-Tayyib merinci pelanggaran berat dan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi teroris tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengungkapkan bahwa sekitar 200.000 warga sipil sepenuhnya terjebak di dalam kota Al-Fashir, dan bahwa milisi itu telah melakukan lebih dari 107 pembantaian dalam beberapa hari terakhir, menewaskan lebih dari 2.000 orang — termasuk perempuan, anak-anak, dan pasien. Ia juga menyoroti pembantaian brutal di dalam rumah sakit Saudi di Al-Fashir yang menewaskan lebih dari 360 orang, termasuk pasien dan tenaga medis.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan dari Qatar untuk Mengklasifikasikan Milisi sebagai “Teroris” (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qatar, Duta Besar Sudan, Badruddin Abdullah Ahmad, menyerukan kepada komunitas internasional dan regional — termasuk Dewan Keamanan PBB serta organisasi-organisasi hak asasi manusia — untuk segera mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai “organisasi teroris”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seruan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Kedutaan Sudan di Doha pada Senin, 3 November. Acara itu menyoroti situasi kemanusiaan yang tragis di kota Al-Fashir dan pembantaian mengerikan yang masih terus dilakukan terhadap warga sipil tak bersenjata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penjelasan Pers di India (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di India, Kepala Misi Sudan, Duta Besar Dr. Muhammad Abdullah Ali at-Tum, menggelar penjelasan pers bagi media India pada Senin, 3 November, mengenai perkembangan situasi di Sudan dan kejahatan yang dilakukan milisi pemberontak <em>Dukungan Cepat</em> sejak mereka menyerbu Al-Fashir pada 26 Oktober. Acara ini dihadiri oleh banyak jurnalis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam keterangannya, sang duta besar menyampaikan pesan Sudan kepada dunia: bahwa tragedi Sudan adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang luput dari perhatian dunia. Ia menegaskan bahwa pemerintah Sudan selama dua tahun terakhir telah menyerahkan banyak laporan dan bukti kepada komunitas internasional tentang keterlibatan milisi tersebut dalam genosida, pemerkosaan, dan berbagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Ia menilai bahwa diamnya dunia terhadap kejahatan-kejahatan ini dan kegagalan mengakui milisi tersebut sebagai kelompok teroris justru mendorong mereka untuk terus melakukan kebiadaban. Ia menegaskan, Sudan menolak keras segala bentuk penyamaan antara milisi pemberontak dan angkatan bersenjata nasional yang membela rakyat dan tanah airnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Berlanjut (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Selasa, 4 November, aktivitas diplomatik Sudan berlanjut di berbagai negara. Para duta besar Sudan terus menyampaikan fakta-fakta tentang kejahatan milisi pemberontak dan menuntut dunia agar memikul tanggung jawabnya untuk menghentikan kekejaman itu dan mengambil tindakan tegas terhadap teror serta pelanggaran milisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Ethiopia (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta Besar Sudan di Ethiopia sekaligus Perwakilan Tetap Sudan di Uni Afrika, Zain Ibrahim Husain, menggelar konferensi pers pada Selasa di kantor Kedutaan Sudan di Addis Ababa. Acara itu dihadiri oleh sejumlah media internasional dan lokal. Ia menegaskan bahwa masyarakat internasional dan regional ikut bertanggung jawab karena membiarkan milisi teroris itu terus melakukan kejahatan mengerikan di Al-Fashir dan berbagai wilayah Sudan. Ia menyerukan kepada dunia agar mengklasifikasikan milisi tersebut sebagai entitas teroris.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jerman (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Berlin, Duta Besar Sudan untuk Jerman, Ilham Muhammad Ahmad, berbicara dalam konferensi pers yang dihadiri oleh media dan organisasi kemanusiaan Jerman. Ia menjelaskan perkembangan situasi di Al-Fashir dan Bara, menyerukan kepada dunia untuk tidak hanya mengutuk, tetapi juga bertindak nyata — termasuk mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai organisasi teroris dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Inggris (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Sudan di London juga mengadakan konferensi pers mengenai genosida yang sedang dilakukan oleh milisi <em>Janjawid</em> di Al-Fashir dan sekitarnya. Kepala misi, Duta Besar Babikr as-Siddiq Muhammad al-Amin, memberikan penjelasan komprehensif tentang kejahatan dan pelanggaran yang sedang berlangsung di Al-Fashir serta wilayah lain di Darfur dan Kordofan. Ia menyerukan tindakan mendesak dari komunitas internasional untuk menghentikan kekejaman itu, menegaskan bahwa kemarahan global harus diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk menghentikan genosida dan mengadili para pelaku.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jenewa (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Jenewa, Perwakilan Tetap Sudan untuk PBB, Duta Besar Hasan Hamid Hasan, mengadakan konferensi pers besar yang dihadiri oleh berbagai media internasional. Ia menampilkan bukti-bukti kekejaman dan kondisi tragis sejak kota Al-Fashir — dan sebelumnya kota Bara — dikuasai milisi pemberontak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa rekaman yang disebarkan oleh milisi itu sendiri di media sosial — yang memperlihatkan eksekusi di lapangan, penyiksaan, teror, dan mutilasi — telah menggugah hati nurani dunia, dan bahwa milisi tersebut telah melampaui semua kriteria yang layak untuk diklasifikasikan sebagai kelompok bersenjata teroris di luar hukum. Ia mendesak dunia untuk berhenti sekadar mengeluarkan pernyataan “keprihatinan” dan mulai mengambil langkah tegas yang nyata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertemuan Diplomatik di Chad (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih pada hari yang sama, Kuasa Usaha Kedutaan Sudan di N’Djamena, Dr. Abdullah Abkar, bertemu dengan Duta Besar Jerman untuk Chad, Jens Masse. Pertemuan itu membahas situasi di Sudan, khususnya Al-Fashir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta besar Jerman menyampaikan pandangan negaranya tentang pembentukan komisi penyelidikan untuk membawa para pelaku kejahatan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sementara itu, pihak Sudan menegaskan pentingnya mengklasifikasikan milisi keluarga Dagalo sebagai organisasi teroris dan mengadili para pemimpinnya. Ia juga menyinggung demonstrasi di berbagai kota Eropa yang mengecam kejahatan mengerikan yang bahkan diakui dan direkam sendiri oleh milisi tersebut. Ia mendesak Uni Eropa agar mendengarkan suara rakyatnya dan menuntut pertanggungjawaban bagi para pendukung milisi, serta memastikan tidak ada impunitas.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Hasil dari Aktivitas Diplomatik Ini</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berkat upaya diplomatik dan kampanye media yang profesional ini, milisi <em>Dukungan Cepat</em> kini telah terbuka kedoknya dan menjadi sasaran kecaman dunia. Pintu kini terbuka bagi angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pendukungnya untuk bersiap mengusir milisi teroris itu dari kota-kota yang mereka kuasai. Dunia kini telah menyaksikan dengan jelas kejahatan mereka, dan tuduhan serta kebohongan media yang selama ini mendukung mereka dengan memutarbalikkan fakta pun runtuh total.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://almugtama.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Mujtama</a>','Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik','','inherit','closed','closed','','1287-revision-v1','','','2025-11-07 08:47:00','2025-11-07 08:47:00','',1287,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1290',0,'revision','',0),
(1291,1,'2025-11-07 08:50:16','2025-11-07 08:50:16','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Sudan Mengepung Milisi “Dukungan Cepat” Secara Diplomatik Setelah Kejahatan di al-Fasyir</strong></h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan oleh : Hasan Abdul Hamid</h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan untuk mengakhiri gerakan politik RSF, adalah Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik. Apa saja aktivitas Diplomatik yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan ?</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 7 November 2025</strong></a> - Masuknya milisi <em>Dukungan Cepat</em> (Rapid Support Forces/RSF) ke kota al-Fasyir pada 26 Oktober 2025 berubah menjadi bencana bagi mereka sendiri — sebuah skandal besar yang menyingkap kebrutalan dan kebiadaban mereka di hadapan dunia. Dunia terperanjat menyaksikan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi tersebut, yang anehnya mereka dokumentasikan dan sebarkan sendiri. Akibatnya, hati nurani dunia yang lama tertidur kini terbangun, dan gelombang kecaman internasional terus mengalir terhadap kejahatan yang membuat para pembela kebebasan merasa terhina.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Sudan yang Intensif</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diplomasi Sudan bergerak cepat untuk memperlihatkan kepada dunia gambaran nyata tentang kekejaman dan kebiadaban milisi pemberontak tersebut pasca tragedi di al-Fasyir. Dalam waktu hanya dua hari — 3 dan 4 November — sekitar delapan konferensi pers digelar oleh para duta besar Sudan di sejumlah negara di Afrika, Eropa, dan Asia, mulai dari Afrika Selatan di selatan hingga London di utara, dari Chad di barat hingga India di timur. Gerakan ini mendapat sambutan luas dan liputan besar-besaran dari berbagai media, membantu memperkuat narasi resmi Sudan dan membantah klaim serta tudingan palsu yang disebarkan oleh milisi teroris itu dan para pendukungnya.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Rusia (3 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 3 November 2025, Duta Besar Sudan untuk Federasi Rusia, Muhammad al-Ghazali Siraj, mengadakan konferensi pers di kantor kedutaan dengan partisipasi sejumlah media Rusia. Tujuannya adalah menyoroti pelanggaran berat dan kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh milisi <em>Dukungan Cepat</em> dan menyampaikan kepada publik Rusia serta dunia rincian kejadian tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi itu, sang duta besar menjelaskan bahwa milisi <em>Janjawid</em> telah mengepung kota al-Fasyir secara sistematis dengan menggunakan segala bentuk pembunuhan dan penyiksaan, termasuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dengan mencegah masuknya makanan, obat-obatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Mereka juga membunuh warga sipil secara acak, menargetkan rumah sakit seperti rumah sakit Saudi di al-Fasyir, serta melakukan pelanggaran di berbagai desa di Darfur Utara, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan, menggunakan senjata berat yang disediakan oleh beberapa negara regional.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan ini telah menggugah hati nurani manusia di seluruh dunia, dan yang lebih penting lagi, milisi itu harus segera diklasifikasikan sebagai organisasi teroris dan diadili atas semua kekejaman yang mereka lakukan di al-Fasyir, Darfur, dan seluruh Sudan.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Turki (3 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Besar Sudan di Ankara juga menggelar konferensi pers membahas perkembangan situasi di al-Fasyir. Dalam pidatonya, Duta Besar Nadir Yusuf al-Tayyib merinci pelanggaran berat dan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi teroris tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengungkapkan bahwa sekitar 200.000 warga sipil sepenuhnya terjebak di dalam kota al-Fasyir, dan bahwa milisi itu telah melakukan lebih dari 107 pembantaian dalam beberapa hari terakhir, menewaskan lebih dari 2.000 orang — termasuk perempuan, anak-anak, dan pasien. Ia juga menyoroti pembantaian brutal di dalam rumah sakit Saudi di al-Fasyir yang menewaskan lebih dari 360 orang, termasuk pasien dan tenaga medis.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan dari Qatar untuk Mengklasifikasikan Milisi sebagai “Teroris” (3 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qatar, Duta Besar Sudan, Badruddin Abdullah Ahmad, menyerukan kepada komunitas internasional dan regional — termasuk Dewan Keamanan PBB serta organisasi-organisasi hak asasi manusia — untuk segera mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai “organisasi teroris”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seruan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Kedutaan Sudan di Doha pada Senin, 3 November. Acara itu menyoroti situasi kemanusiaan yang tragis di kota al-Fasyir dan pembantaian mengerikan yang masih terus dilakukan terhadap warga sipil tak bersenjata.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penjelasan Pers di India (3 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di India, Kepala Misi Sudan, Duta Besar Dr. Muhammad Abdullah Ali at-Tum, menggelar penjelasan pers bagi media India pada Senin, 3 November, mengenai perkembangan situasi di Sudan dan kejahatan yang dilakukan milisi pemberontak <em>Dukungan Cepat</em> sejak mereka menyerbu al-Fasyir pada 26 Oktober. Acara ini dihadiri oleh banyak jurnalis.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam keterangannya, sang duta besar menyampaikan pesan Sudan kepada dunia: bahwa tragedi Sudan adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang luput dari perhatian dunia. Ia menegaskan bahwa pemerintah Sudan selama dua tahun terakhir telah menyerahkan banyak laporan dan bukti kepada komunitas internasional tentang keterlibatan milisi tersebut dalam genosida, pemerkosaan, dan berbagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Ia menilai bahwa diamnya dunia terhadap kejahatan-kejahatan ini dan kegagalan mengakui milisi tersebut sebagai kelompok teroris justru mendorong mereka untuk terus melakukan kebiadaban. Ia menegaskan, Sudan menolak keras segala bentuk penyamaan antara milisi pemberontak dan angkatan bersenjata nasional yang membela rakyat dan tanah airnya.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Berlanjut (4 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Selasa, 4 November, aktivitas diplomatik Sudan berlanjut di berbagai negara. Para duta besar Sudan terus menyampaikan fakta-fakta tentang kejahatan milisi pemberontak dan menuntut dunia agar memikul tanggung jawabnya untuk menghentikan kekejaman itu dan mengambil tindakan tegas terhadap teror serta pelanggaran milisi.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Ethiopia (4 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta Besar Sudan di Ethiopia sekaligus Perwakilan Tetap Sudan di Uni Afrika, Zain Ibrahim Husain, menggelar konferensi pers pada Selasa di kantor Kedutaan Sudan di Addis Ababa. Acara itu dihadiri oleh sejumlah media internasional dan lokal. Ia menegaskan bahwa masyarakat internasional dan regional ikut bertanggung jawab karena membiarkan milisi teroris itu terus melakukan kejahatan mengerikan di al-Fasyir dan berbagai wilayah Sudan. Ia menyerukan kepada dunia agar mengklasifikasikan milisi tersebut sebagai entitas teroris.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jerman (4 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Berlin, Duta Besar Sudan untuk Jerman, Ilham Muhammad Ahmad, berbicara dalam konferensi pers yang dihadiri oleh media dan organisasi kemanusiaan Jerman. Ia menjelaskan perkembangan situasi di al-Fasyir dan Bara, menyerukan kepada dunia untuk tidak hanya mengutuk, tetapi juga bertindak nyata — termasuk mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai organisasi teroris dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Inggris (4 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Sudan di London juga mengadakan konferensi pers mengenai genosida yang sedang dilakukan oleh milisi <em>Janjawid</em> di al-Fasyir dan sekitarnya. Kepala misi, Duta Besar Babikr as-Siddiq Muhammad al-Amin, memberikan penjelasan komprehensif tentang kejahatan dan pelanggaran yang sedang berlangsung di al-Fasyir serta wilayah lain di Darfur dan Kordofan. Ia menyerukan tindakan mendesak dari komunitas internasional untuk menghentikan kekejaman itu, menegaskan bahwa kemarahan global harus diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk menghentikan genosida dan mengadili para pelaku.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jenewa (4 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Jenewa, Perwakilan Tetap Sudan untuk PBB, Duta Besar Hasan Hamid Hasan, mengadakan konferensi pers besar yang dihadiri oleh berbagai media internasional. Ia menampilkan bukti-bukti kekejaman dan kondisi tragis sejak kota al-Fasyir — dan sebelumnya kota Bara — dikuasai milisi pemberontak.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa rekaman yang disebarkan oleh milisi itu sendiri di media sosial — yang memperlihatkan eksekusi di lapangan, penyiksaan, teror, dan mutilasi — telah menggugah hati nurani dunia, dan bahwa milisi tersebut telah melampaui semua kriteria yang layak untuk diklasifikasikan sebagai kelompok bersenjata teroris di luar hukum. Ia mendesak dunia untuk berhenti sekadar mengeluarkan pernyataan “keprihatinan” dan mulai mengambil langkah tegas yang nyata.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertemuan Diplomatik di Chad (4 November)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih pada hari yang sama, Kuasa Usaha Kedutaan Sudan di N’Djamena, Dr. Abdullah Abkar, bertemu dengan Duta Besar Jerman untuk Chad, Jens Masse. Pertemuan itu membahas situasi di Sudan, khususnya al-Fasyir.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta besar Jerman menyampaikan pandangan negaranya tentang pembentukan komisi penyelidikan untuk membawa para pelaku kejahatan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sementara itu, pihak Sudan menegaskan pentingnya mengklasifikasikan milisi keluarga Dagalo sebagai organisasi teroris dan mengadili para pemimpinnya. Ia juga menyinggung demonstrasi di berbagai kota Eropa yang mengecam kejahatan mengerikan yang bahkan diakui dan direkam sendiri oleh milisi tersebut. Ia mendesak Uni Eropa agar mendengarkan suara rakyatnya dan menuntut pertanggungjawaban bagi para pendukung milisi, serta memastikan tidak ada impunitas.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Hasil dari Aktivitas Diplomatik Ini</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Berkat upaya diplomatik dan kampanye media yang profesional ini, milisi <em>Dukungan Cepat</em> kini telah terbuka kedoknya dan menjadi sasaran kecaman dunia. Pintu kini terbuka bagi angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pendukungnya untuk bersiap mengusir milisi teroris itu dari kota-kota yang mereka kuasai. Dunia kini telah menyaksikan dengan jelas kejahatan mereka, dan tuduhan serta kebohongan media yang selama ini mendukung mereka dengan memutarbalikkan fakta pun runtuh total.</p>\nSumber : <a href=\"https://almugtama.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Mujtama</a>','Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik','','inherit','closed','closed','','1287-autosave-v1','','','2025-11-07 08:50:16','2025-11-07 08:50:16','',1287,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1291',0,'revision','',0),
(1292,1,'2025-11-07 08:48:09','2025-11-07 08:48:09','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Sudan Mengepung Milisi “Dukungan Cepat” Secara Diplomatik Setelah Kejahatan di Al-Fashir</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan oleh : Hasan Abdul Hamid</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan untuk mengakhiri gerakan politik RSF, adalah Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik. Apa saja aktivitas Diplomatik yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 7 November 2025</strong></a> - Masuknya milisi <em>Dukungan Cepat</em> (Rapid Support Forces/RSF) ke kota Al-Fashir pada 26 Oktober 2025 berubah menjadi bencana bagi mereka sendiri — sebuah skandal besar yang menyingkap kebrutalan dan kebiadaban mereka di hadapan dunia. Dunia terperanjat menyaksikan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi tersebut, yang anehnya mereka dokumentasikan dan sebarkan sendiri. Akibatnya, hati nurani dunia yang lama tertidur kini terbangun, dan gelombang kecaman internasional terus mengalir terhadap kejahatan yang membuat para pembela kebebasan merasa terhina.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Sudan yang Intensif</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diplomasi Sudan bergerak cepat untuk memperlihatkan kepada dunia gambaran nyata tentang kekejaman dan kebiadaban milisi pemberontak tersebut pasca tragedi di Al-Fashir. Dalam waktu hanya dua hari — 3 dan 4 November — sekitar delapan konferensi pers digelar oleh para duta besar Sudan di sejumlah negara di Afrika, Eropa, dan Asia, mulai dari Afrika Selatan di selatan hingga London di utara, dari Chad di barat hingga India di timur. Gerakan ini mendapat sambutan luas dan liputan besar-besaran dari berbagai media, membantu memperkuat narasi resmi Sudan dan membantah klaim serta tudingan palsu yang disebarkan oleh milisi teroris itu dan para pendukungnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Rusia (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 3 November 2025, Duta Besar Sudan untuk Federasi Rusia, Muhammad al-Ghazali Siraj, mengadakan konferensi pers di kantor kedutaan dengan partisipasi sejumlah media Rusia. Tujuannya adalah menyoroti pelanggaran berat dan kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh milisi <em>Dukungan Cepat</em> dan menyampaikan kepada publik Rusia serta dunia rincian kejadian tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi itu, sang duta besar menjelaskan bahwa milisi <em>Janjawid</em> telah mengepung kota Al-Fashir secara sistematis dengan menggunakan segala bentuk pembunuhan dan penyiksaan, termasuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dengan mencegah masuknya makanan, obat-obatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Mereka juga membunuh warga sipil secara acak, menargetkan rumah sakit seperti rumah sakit Saudi di Al-Fashir, serta melakukan pelanggaran di berbagai desa di Darfur Utara, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan, menggunakan senjata berat yang disediakan oleh beberapa negara regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan ini telah menggugah hati nurani manusia di seluruh dunia, dan yang lebih penting lagi, milisi itu harus segera diklasifikasikan sebagai organisasi teroris dan diadili atas semua kekejaman yang mereka lakukan di Al-Fashir, Darfur, dan seluruh Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Turki (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Besar Sudan di Ankara juga menggelar konferensi pers membahas perkembangan situasi di Al-Fashir. Dalam pidatonya, Duta Besar Nadir Yusuf al-Tayyib merinci pelanggaran berat dan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi teroris tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengungkapkan bahwa sekitar 200.000 warga sipil sepenuhnya terjebak di dalam kota Al-Fashir, dan bahwa milisi itu telah melakukan lebih dari 107 pembantaian dalam beberapa hari terakhir, menewaskan lebih dari 2.000 orang — termasuk perempuan, anak-anak, dan pasien. Ia juga menyoroti pembantaian brutal di dalam rumah sakit Saudi di Al-Fashir yang menewaskan lebih dari 360 orang, termasuk pasien dan tenaga medis.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan dari Qatar untuk Mengklasifikasikan Milisi sebagai “Teroris” (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qatar, Duta Besar Sudan, Badruddin Abdullah Ahmad, menyerukan kepada komunitas internasional dan regional — termasuk Dewan Keamanan PBB serta organisasi-organisasi hak asasi manusia — untuk segera mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai “organisasi teroris”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seruan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Kedutaan Sudan di Doha pada Senin, 3 November. Acara itu menyoroti situasi kemanusiaan yang tragis di kota Al-Fashir dan pembantaian mengerikan yang masih terus dilakukan terhadap warga sipil tak bersenjata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penjelasan Pers di India (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di India, Kepala Misi Sudan, Duta Besar Dr. Muhammad Abdullah Ali at-Tum, menggelar penjelasan pers bagi media India pada Senin, 3 November, mengenai perkembangan situasi di Sudan dan kejahatan yang dilakukan milisi pemberontak <em>Dukungan Cepat</em> sejak mereka menyerbu Al-Fashir pada 26 Oktober. Acara ini dihadiri oleh banyak jurnalis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam keterangannya, sang duta besar menyampaikan pesan Sudan kepada dunia: bahwa tragedi Sudan adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang luput dari perhatian dunia. Ia menegaskan bahwa pemerintah Sudan selama dua tahun terakhir telah menyerahkan banyak laporan dan bukti kepada komunitas internasional tentang keterlibatan milisi tersebut dalam genosida, pemerkosaan, dan berbagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Ia menilai bahwa diamnya dunia terhadap kejahatan-kejahatan ini dan kegagalan mengakui milisi tersebut sebagai kelompok teroris justru mendorong mereka untuk terus melakukan kebiadaban. Ia menegaskan, Sudan menolak keras segala bentuk penyamaan antara milisi pemberontak dan angkatan bersenjata nasional yang membela rakyat dan tanah airnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Berlanjut (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Selasa, 4 November, aktivitas diplomatik Sudan berlanjut di berbagai negara. Para duta besar Sudan terus menyampaikan fakta-fakta tentang kejahatan milisi pemberontak dan menuntut dunia agar memikul tanggung jawabnya untuk menghentikan kekejaman itu dan mengambil tindakan tegas terhadap teror serta pelanggaran milisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Ethiopia (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta Besar Sudan di Ethiopia sekaligus Perwakilan Tetap Sudan di Uni Afrika, Zain Ibrahim Husain, menggelar konferensi pers pada Selasa di kantor Kedutaan Sudan di Addis Ababa. Acara itu dihadiri oleh sejumlah media internasional dan lokal. Ia menegaskan bahwa masyarakat internasional dan regional ikut bertanggung jawab karena membiarkan milisi teroris itu terus melakukan kejahatan mengerikan di Al-Fashir dan berbagai wilayah Sudan. Ia menyerukan kepada dunia agar mengklasifikasikan milisi tersebut sebagai entitas teroris.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jerman (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Berlin, Duta Besar Sudan untuk Jerman, Ilham Muhammad Ahmad, berbicara dalam konferensi pers yang dihadiri oleh media dan organisasi kemanusiaan Jerman. Ia menjelaskan perkembangan situasi di Al-Fashir dan Bara, menyerukan kepada dunia untuk tidak hanya mengutuk, tetapi juga bertindak nyata — termasuk mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai organisasi teroris dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Inggris (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Sudan di London juga mengadakan konferensi pers mengenai genosida yang sedang dilakukan oleh milisi <em>Janjawid</em> di Al-Fashir dan sekitarnya. Kepala misi, Duta Besar Babikr as-Siddiq Muhammad al-Amin, memberikan penjelasan komprehensif tentang kejahatan dan pelanggaran yang sedang berlangsung di Al-Fashir serta wilayah lain di Darfur dan Kordofan. Ia menyerukan tindakan mendesak dari komunitas internasional untuk menghentikan kekejaman itu, menegaskan bahwa kemarahan global harus diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk menghentikan genosida dan mengadili para pelaku.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jenewa (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Jenewa, Perwakilan Tetap Sudan untuk PBB, Duta Besar Hasan Hamid Hasan, mengadakan konferensi pers besar yang dihadiri oleh berbagai media internasional. Ia menampilkan bukti-bukti kekejaman dan kondisi tragis sejak kota Al-Fashir — dan sebelumnya kota Bara — dikuasai milisi pemberontak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa rekaman yang disebarkan oleh milisi itu sendiri di media sosial — yang memperlihatkan eksekusi di lapangan, penyiksaan, teror, dan mutilasi — telah menggugah hati nurani dunia, dan bahwa milisi tersebut telah melampaui semua kriteria yang layak untuk diklasifikasikan sebagai kelompok bersenjata teroris di luar hukum. Ia mendesak dunia untuk berhenti sekadar mengeluarkan pernyataan “keprihatinan” dan mulai mengambil langkah tegas yang nyata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertemuan Diplomatik di Chad (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih pada hari yang sama, Kuasa Usaha Kedutaan Sudan di N’Djamena, Dr. Abdullah Abkar, bertemu dengan Duta Besar Jerman untuk Chad, Jens Masse. Pertemuan itu membahas situasi di Sudan, khususnya Al-Fashir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta besar Jerman menyampaikan pandangan negaranya tentang pembentukan komisi penyelidikan untuk membawa para pelaku kejahatan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sementara itu, pihak Sudan menegaskan pentingnya mengklasifikasikan milisi keluarga Dagalo sebagai organisasi teroris dan mengadili para pemimpinnya. Ia juga menyinggung demonstrasi di berbagai kota Eropa yang mengecam kejahatan mengerikan yang bahkan diakui dan direkam sendiri oleh milisi tersebut. Ia mendesak Uni Eropa agar mendengarkan suara rakyatnya dan menuntut pertanggungjawaban bagi para pendukung milisi, serta memastikan tidak ada impunitas.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Hasil dari Aktivitas Diplomatik Ini</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berkat upaya diplomatik dan kampanye media yang profesional ini, milisi <em>Dukungan Cepat</em> kini telah terbuka kedoknya dan menjadi sasaran kecaman dunia. Pintu kini terbuka bagi angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pendukungnya untuk bersiap mengusir milisi teroris itu dari kota-kota yang mereka kuasai. Dunia kini telah menyaksikan dengan jelas kejahatan mereka, dan tuduhan serta kebohongan media yang selama ini mendukung mereka dengan memutarbalikkan fakta pun runtuh total.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://almugtama.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Mujtama</a>','Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik','','inherit','closed','closed','','1287-revision-v1','','','2025-11-07 08:48:09','2025-11-07 08:48:09','',1287,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1292',0,'revision','',0),
(1293,1,'2025-11-07 08:50:18','2025-11-07 08:50:18','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Sudan Mengepung Milisi “Dukungan Cepat” Secara Diplomatik Setelah Kejahatan di al-Fasyir</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Laporan oleh : Hasan Abdul Hamid</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan untuk mengakhiri gerakan politik RSF, adalah Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik. Apa saja aktivitas Diplomatik yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 7 November 2025</strong></a> - Masuknya milisi <em>Dukungan Cepat</em> (Rapid Support Forces/RSF) ke kota al-Fasyir pada 26 Oktober 2025 berubah menjadi bencana bagi mereka sendiri — sebuah skandal besar yang menyingkap kebrutalan dan kebiadaban mereka di hadapan dunia. Dunia terperanjat menyaksikan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi tersebut, yang anehnya mereka dokumentasikan dan sebarkan sendiri. Akibatnya, hati nurani dunia yang lama tertidur kini terbangun, dan gelombang kecaman internasional terus mengalir terhadap kejahatan yang membuat para pembela kebebasan merasa terhina.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Sudan yang Intensif</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diplomasi Sudan bergerak cepat untuk memperlihatkan kepada dunia gambaran nyata tentang kekejaman dan kebiadaban milisi pemberontak tersebut pasca tragedi di al-Fasyir. Dalam waktu hanya dua hari — 3 dan 4 November — sekitar delapan konferensi pers digelar oleh para duta besar Sudan di sejumlah negara di Afrika, Eropa, dan Asia, mulai dari Afrika Selatan di selatan hingga London di utara, dari Chad di barat hingga India di timur. Gerakan ini mendapat sambutan luas dan liputan besar-besaran dari berbagai media, membantu memperkuat narasi resmi Sudan dan membantah klaim serta tudingan palsu yang disebarkan oleh milisi teroris itu dan para pendukungnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Rusia (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 3 November 2025, Duta Besar Sudan untuk Federasi Rusia, Muhammad al-Ghazali Siraj, mengadakan konferensi pers di kantor kedutaan dengan partisipasi sejumlah media Rusia. Tujuannya adalah menyoroti pelanggaran berat dan kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh milisi <em>Dukungan Cepat</em> dan menyampaikan kepada publik Rusia serta dunia rincian kejadian tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konferensi itu, sang duta besar menjelaskan bahwa milisi <em>Janjawid</em> telah mengepung kota al-Fasyir secara sistematis dengan menggunakan segala bentuk pembunuhan dan penyiksaan, termasuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dengan mencegah masuknya makanan, obat-obatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Mereka juga membunuh warga sipil secara acak, menargetkan rumah sakit seperti rumah sakit Saudi di al-Fasyir, serta melakukan pelanggaran di berbagai desa di Darfur Utara, termasuk pemerkosaan dan pembunuhan, menggunakan senjata berat yang disediakan oleh beberapa negara regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan ini telah menggugah hati nurani manusia di seluruh dunia, dan yang lebih penting lagi, milisi itu harus segera diklasifikasikan sebagai organisasi teroris dan diadili atas semua kekejaman yang mereka lakukan di al-Fasyir, Darfur, dan seluruh Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Turki (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Besar Sudan di Ankara juga menggelar konferensi pers membahas perkembangan situasi di al-Fasyir. Dalam pidatonya, Duta Besar Nadir Yusuf al-Tayyib merinci pelanggaran berat dan kejahatan perang yang dilakukan oleh milisi teroris tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengungkapkan bahwa sekitar 200.000 warga sipil sepenuhnya terjebak di dalam kota al-Fasyir, dan bahwa milisi itu telah melakukan lebih dari 107 pembantaian dalam beberapa hari terakhir, menewaskan lebih dari 2.000 orang — termasuk perempuan, anak-anak, dan pasien. Ia juga menyoroti pembantaian brutal di dalam rumah sakit Saudi di al-Fasyir yang menewaskan lebih dari 360 orang, termasuk pasien dan tenaga medis.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan dari Qatar untuk Mengklasifikasikan Milisi sebagai “Teroris” (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qatar, Duta Besar Sudan, Badruddin Abdullah Ahmad, menyerukan kepada komunitas internasional dan regional — termasuk Dewan Keamanan PBB serta organisasi-organisasi hak asasi manusia — untuk segera mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai “organisasi teroris”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seruan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Kedutaan Sudan di Doha pada Senin, 3 November. Acara itu menyoroti situasi kemanusiaan yang tragis di kota al-Fasyir dan pembantaian mengerikan yang masih terus dilakukan terhadap warga sipil tak bersenjata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penjelasan Pers di India (3 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di India, Kepala Misi Sudan, Duta Besar Dr. Muhammad Abdullah Ali at-Tum, menggelar penjelasan pers bagi media India pada Senin, 3 November, mengenai perkembangan situasi di Sudan dan kejahatan yang dilakukan milisi pemberontak <em>Dukungan Cepat</em> sejak mereka menyerbu al-Fasyir pada 26 Oktober. Acara ini dihadiri oleh banyak jurnalis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam keterangannya, sang duta besar menyampaikan pesan Sudan kepada dunia: bahwa tragedi Sudan adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang luput dari perhatian dunia. Ia menegaskan bahwa pemerintah Sudan selama dua tahun terakhir telah menyerahkan banyak laporan dan bukti kepada komunitas internasional tentang keterlibatan milisi tersebut dalam genosida, pemerkosaan, dan berbagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Ia menilai bahwa diamnya dunia terhadap kejahatan-kejahatan ini dan kegagalan mengakui milisi tersebut sebagai kelompok teroris justru mendorong mereka untuk terus melakukan kebiadaban. Ia menegaskan, Sudan menolak keras segala bentuk penyamaan antara milisi pemberontak dan angkatan bersenjata nasional yang membela rakyat dan tanah airnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Aktivitas Diplomatik Berlanjut (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Selasa, 4 November, aktivitas diplomatik Sudan berlanjut di berbagai negara. Para duta besar Sudan terus menyampaikan fakta-fakta tentang kejahatan milisi pemberontak dan menuntut dunia agar memikul tanggung jawabnya untuk menghentikan kekejaman itu dan mengambil tindakan tegas terhadap teror serta pelanggaran milisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Ethiopia (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta Besar Sudan di Ethiopia sekaligus Perwakilan Tetap Sudan di Uni Afrika, Zain Ibrahim Husain, menggelar konferensi pers pada Selasa di kantor Kedutaan Sudan di Addis Ababa. Acara itu dihadiri oleh sejumlah media internasional dan lokal. Ia menegaskan bahwa masyarakat internasional dan regional ikut bertanggung jawab karena membiarkan milisi teroris itu terus melakukan kejahatan mengerikan di al-Fasyir dan berbagai wilayah Sudan. Ia menyerukan kepada dunia agar mengklasifikasikan milisi tersebut sebagai entitas teroris.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jerman (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Berlin, Duta Besar Sudan untuk Jerman, Ilham Muhammad Ahmad, berbicara dalam konferensi pers yang dihadiri oleh media dan organisasi kemanusiaan Jerman. Ia menjelaskan perkembangan situasi di al-Fasyir dan Bara, menyerukan kepada dunia untuk tidak hanya mengutuk, tetapi juga bertindak nyata — termasuk mengklasifikasikan milisi <em>Dukungan Cepat</em> sebagai organisasi teroris dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Inggris (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari yang sama, Kedutaan Sudan di London juga mengadakan konferensi pers mengenai genosida yang sedang dilakukan oleh milisi <em>Janjawid</em> di al-Fasyir dan sekitarnya. Kepala misi, Duta Besar Babikr as-Siddiq Muhammad al-Amin, memberikan penjelasan komprehensif tentang kejahatan dan pelanggaran yang sedang berlangsung di al-Fasyir serta wilayah lain di Darfur dan Kordofan. Ia menyerukan tindakan mendesak dari komunitas internasional untuk menghentikan kekejaman itu, menegaskan bahwa kemarahan global harus diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk menghentikan genosida dan mengadili para pelaku.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Pers di Jenewa (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Jenewa, Perwakilan Tetap Sudan untuk PBB, Duta Besar Hasan Hamid Hasan, mengadakan konferensi pers besar yang dihadiri oleh berbagai media internasional. Ia menampilkan bukti-bukti kekejaman dan kondisi tragis sejak kota al-Fasyir — dan sebelumnya kota Bara — dikuasai milisi pemberontak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa rekaman yang disebarkan oleh milisi itu sendiri di media sosial — yang memperlihatkan eksekusi di lapangan, penyiksaan, teror, dan mutilasi — telah menggugah hati nurani dunia, dan bahwa milisi tersebut telah melampaui semua kriteria yang layak untuk diklasifikasikan sebagai kelompok bersenjata teroris di luar hukum. Ia mendesak dunia untuk berhenti sekadar mengeluarkan pernyataan “keprihatinan” dan mulai mengambil langkah tegas yang nyata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertemuan Diplomatik di Chad (4 November)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih pada hari yang sama, Kuasa Usaha Kedutaan Sudan di N’Djamena, Dr. Abdullah Abkar, bertemu dengan Duta Besar Jerman untuk Chad, Jens Masse. Pertemuan itu membahas situasi di Sudan, khususnya al-Fasyir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Duta besar Jerman menyampaikan pandangan negaranya tentang pembentukan komisi penyelidikan untuk membawa para pelaku kejahatan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sementara itu, pihak Sudan menegaskan pentingnya mengklasifikasikan milisi keluarga Dagalo sebagai organisasi teroris dan mengadili para pemimpinnya. Ia juga menyinggung demonstrasi di berbagai kota Eropa yang mengecam kejahatan mengerikan yang bahkan diakui dan direkam sendiri oleh milisi tersebut. Ia mendesak Uni Eropa agar mendengarkan suara rakyatnya dan menuntut pertanggungjawaban bagi para pendukung milisi, serta memastikan tidak ada impunitas.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Hasil dari Aktivitas Diplomatik Ini</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berkat upaya diplomatik dan kampanye media yang profesional ini, milisi <em>Dukungan Cepat</em> kini telah terbuka kedoknya dan menjadi sasaran kecaman dunia. Pintu kini terbuka bagi angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pendukungnya untuk bersiap mengusir milisi teroris itu dari kota-kota yang mereka kuasai. Dunia kini telah menyaksikan dengan jelas kejahatan mereka, dan tuduhan serta kebohongan media yang selama ini mendukung mereka dengan memutarbalikkan fakta pun runtuh total.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://almugtama.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Mujtama</a>','Pemerintah Sudan Kepung RSF Secara Diplomatik','','inherit','closed','closed','','1287-revision-v1','','','2025-11-07 08:50:18','2025-11-07 08:50:18','',1287,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1293',0,'revision','',0),
(1294,1,'2025-11-09 22:36:48','2025-11-09 22:36:48','<h2 style=\"text-align: center;\">Sebelum Bertemu Trump, Saudi Tegaskan Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Negara Palestina Syarat Utama Dibukanya Hubungan dengan Israel, demikian ditegaskan oleh pihak Arab Saudi sebelum bertemu dengan Trump. Peta Jalan terbentuknya Negara Palestina sebagai syarat dibukanya hubungan dengan Israel dengan Saudi Arabia ini menambah tekanan negara-negara Islam kepada Israel</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/saudi-arabia/\"><strong>rezaervani.com - 10 November 2025 </strong></a>— Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang gencar membicarakan kemungkinan Arab Saudi menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel, namun hal itu tampaknya tidak akan terjadi ketika Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berkunjung ke Gedung Putih bulan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi setelah puluhan tahun permusuhan dapat mengguncang lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah, serta berpotensi memperkuat pengaruh AS di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump bulan lalu mengatakan bahwa ia berharap Arab Saudi akan “segera” bergabung dengan negara-negara Muslim lain yang telah menandatangani <em>Abraham Accords</em> pada tahun 2020, yang menormalisasi hubungan dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun Riyadh telah memberi isyarat kepada Washington melalui saluran diplomatik bahwa posisinya tidak berubah: mereka hanya akan menandatangani jika ada kesepakatan mengenai peta jalan menuju pembentukan negara Palestina, kata dua sumber Teluk kepada Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan diplomatik dan memastikan keselarasan posisi antara Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat, kata mereka. Salah satu sumber menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan selama atau setelah pembicaraan di Gedung Putih pada 18 November.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Putra Mahkota, yang dikenal luas dengan sebutan <em>MbS</em>, “tidak mungkin mempertimbangkan formalitas hubungan diplomatik dalam waktu dekat tanpa setidaknya ada jalur yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina,” kata Jonathan Panikoff, mantan wakil pejabat intelijen nasional AS untuk kawasan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Panikoff—yang kini bekerja di lembaga kajian <em>Atlantic Council</em> di Washington—MbS kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya terhadap Trump untuk mencari “dukungan yang lebih eksplisit dan tegas terhadap pendirian negara Palestina yang berdaulat.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Optimis Trump Tentang Abraham Accords</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan minggu depan akan menjadi yang pertama bagi sang Putra Mahkota ke Washington sejak pembunuhan kolumnis <em>Washington Post</em> Jamal Khashoggi pada tahun 2018 — seorang pengkritik MbS yang tewas di konsulat Saudi di Istanbul, sebuah peristiwa yang memicu kemarahan global. MbS telah membantah keterlibatan langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko sudah lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah <em>Abraham Accords</em>, dan Trump mengatakan bahwa ia berharap kesepakatan tersebut akan segera meluas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami memiliki banyak pihak yang kini bergabung dengan <em>Abraham Accords</em>, dan semoga Arab Saudi segera menyusul,” kata Trump pada 5 November, tanpa memberikan tenggat waktu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara televisi yang disiarkan pada 17 Oktober, ia menambahkan: “Saya berharap Arab Saudi bergabung, dan saya berharap yang lain juga ikut. Saya pikir ketika Arab Saudi bergabung, semua pihak akan ikut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko itu menghindari pembahasan isu pembentukan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk tersebut mengatakan bahwa Riyadh telah memberi tahu Washington bahwa setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka baru, bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan yang sudah ada.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi Arab Saudi mengakui Israel akan menjadi lebih dari sekadar tonggak diplomatik. Ini adalah isu keamanan nasional yang sangat sensitif, terkait dengan penyelesaian salah satu konflik tertua dan paling rumit di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah seperti itu akan sulit diambil ketika ketidakpercayaan publik Arab terhadap Israel masih tinggi akibat skala serangan militernya selama perang melawan kelompok bersenjata Palestina Hamas di Gaza, meskipun telah ada gencatan senjata rapuh setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, telah menyerukan penarikan Israel yang jelas dan berbatas waktu dari Jalur Gaza, penempatan pasukan perlindungan internasional, serta pemberdayaan dan kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah-langkah ini, katanya, penting untuk mendirikan negara Palestina — syarat utama bagi integrasi regional dan penerapan solusi dua negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang keras menentang pembentukan negara Palestina, Arab Saudi tidak melihat prospek langsung untuk memenuhi tuntutan Trump agar mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, kata sumber-sumber tersebut kepada Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemajuan di bidang ini bergantung pada konsesi yang saat ini tidak siap diberikan baik oleh Washington maupun Israel, ujar para pejabat Saudi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Trump Dan Putra Mahkota Akan Menandatangani Pakta Pertahanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Saudi bertekad mengarahkan pertemuan Trump–MbS ke arah kerja sama pertahanan dan investasi, karena mereka khawatir isu politis seperti normalisasi hubungan dengan Israel dapat menutupi agenda utama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tersebut diperkirakan akan menghasilkan pakta pertahanan penting yang menentukan cakupan perlindungan militer AS bagi penguasa de facto negara pengekspor minyak terbesar dunia, serta memperkuat kehadiran militer Amerika di Teluk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kesepakatan yang diharapkan itu telah diperkecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk lainnya dan tiga diplomat Barat mengatakan bahwa kesepakatan pertahanan tersebut tidak mencapai tingkat perjanjian penuh yang diratifikasi Kongres—yang sebelumnya diinginkan Riyadh sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel yang telah lama dijanjikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu, yang secara longgar dimodelkan dari pengaturan dengan Qatar yang dibentuk melalui keputusan eksekutif pada September, memperluas kerja sama untuk mencakup teknologi mutakhir dan bidang pertahanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut dua sumber Teluk, Riyadh mendorong agar disertakan ketentuan yang memungkinkan pemerintahan AS di masa depan meningkatkan pakta itu menjadi perjanjian penuh — sebuah langkah pengaman untuk menjamin keberlangsungan kesepakatan non-mengikat yang rentan dibatalkan oleh presiden berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Ini bukan perjanjian yang mereka inginkan, mungkin tidak sempurna di mata mereka, tetapi ini adalah batu loncatan menuju perjanjian penuh,” kata David Makovsky, peneliti di <em>Washington Institute</em> yang memimpin proyek mengenai hubungan Arab–Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterkaitan antara pakta pertahanan, normalisasi dengan Israel, dan pembentukan negara Palestina telah menciptakan rumus negosiasi yang rumit, mendorong Riyadh dan Washington untuk menyepakati kesepakatan pertahanan terbatas di tengah ketiadaan kemajuan pada dua jalur lainnya, kata sumber Teluk dan para diplomat Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kompromi tersebut, kata mereka, pada akhirnya bisa berkembang menjadi perjanjian penuh jika proses normalisasi berjalan maju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Negosiasi Saudi–Amerika telah mengalami perubahan mendasar dalam konteks dan lingkungan setelah perkembangan di Gaza sejak 7 Oktober,” kata Abdulaziz Sager, kepala lembaga kajian <em>Gulf Research Institute</em> yang berbasis di Saudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan keterkaitan langsung antara normalisasi hubungan dengan Israel dan pembentukan negara Palestina masih ada, namun kini Riyadh ingin agar kebutuhan keamanan nasionalnya ditangani secara terpisah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Posisi Saudi jelas: pemenuhan tuntutan keamanan nasional Kerajaan akan membantu membentuk sikap yang lebih luas terhadap isu-isu regional, termasuk penyelesaian konflik Palestina–Israel,” ujarnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman Dari Iran Mulai Mereda</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pakta pertahanan bergaya NATO tampaknya masih jauh dari kenyataan, mengingat kalkulasi regional yang berubah dan hambatan politik di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Iran — ancaman utama yang sebelumnya mendorong Riyadh untuk mencari jaminan mengikat dari AS — telah melemah secara strategis selama setahun terakhir akibat serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir dan militernya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan tekanan dari Iran yang mereda, minat terhadap perjanjian yang membutuhkan persetujuan dua pertiga Kongres pun berkurang, terutama di tengah ketiadaan normalisasi dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk mengatakan bahwa pakta semacam itu kemungkinan akan disertai syarat, termasuk pembatasan terhadap hubungan ekonomi dan teknologi Saudi yang terus berkembang dengan Tiongkok — yang dapat mempersulit upaya Riyadh menyeimbangkan kemandirian strategisnya dengan jaminan keamanan AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan saat ini akan memperluas latihan militer bersama, memperdalam kerja sama antara perusahaan pertahanan AS dan Saudi, serta mencakup perlindungan untuk membatasi hubungan industri militer Riyadh dengan Tiongkok, kata sumber-sumber tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu juga akan mempercepat penjualan senjata canggih AS ke Kerajaan, melewati hambatan politik dan birokrasi yang sebelumnya sering menunda kesepakatan serupa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>','Saudi: Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel','','publish','open','open','','saudi-negara-palestina-syarat-utama-hubungan-dengan-israel','','','2025-11-09 22:50:39','2025-11-09 22:50:39','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1294',0,'post','',0),
(1295,1,'2025-11-09 22:36:42','2025-11-09 22:36:42','','trump_dan_bin_salman','','inherit','open','closed','','trump_dan_bin_salman','','','2025-11-09 22:36:42','2025-11-09 22:36:42','',1294,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/trump_dan_bin_salman.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1296,1,'2025-11-09 22:36:48','2025-11-09 22:36:48','<p style=\"text-align: justify;\"></p>\r\n\r\n<h2 style=\"text-align: center;\">Saudi Tegaskan Syarat Hubungan dengan Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tekanan Negara-negara Islam kepada Israel semakin menguat dengan Saudi Tegaskan Syarat Hubungan dengan Israel sebelum bertemu Trump, yakni harus adanya peta jalan menuju pembentukan negara Palestina</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dubai, 9 November (Reuters)</strong> — Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang gencar membicarakan kemungkinan Arab Saudi menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel, namun hal itu tampaknya tidak akan terjadi ketika Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berkunjung ke Gedung Putih bulan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi setelah puluhan tahun permusuhan dapat mengguncang lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah, serta berpotensi memperkuat pengaruh AS di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump bulan lalu mengatakan bahwa ia berharap Arab Saudi akan “segera” bergabung dengan negara-negara Muslim lain yang telah menandatangani <em>Abraham Accords</em> pada tahun 2020, yang menormalisasi hubungan dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun Riyadh telah memberi isyarat kepada Washington melalui saluran diplomatik bahwa posisinya tidak berubah: mereka hanya akan menandatangani jika ada kesepakatan mengenai peta jalan menuju pembentukan negara Palestina, kata dua sumber Teluk kepada Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan diplomatik dan memastikan keselarasan posisi antara Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat, kata mereka. Salah satu sumber menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan selama atau setelah pembicaraan di Gedung Putih pada 18 November.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Putra Mahkota, yang dikenal luas dengan sebutan <em>MbS</em>, “tidak mungkin mempertimbangkan formalitas hubungan diplomatik dalam waktu dekat tanpa setidaknya ada jalur yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina,” kata Jonathan Panikoff, mantan wakil pejabat intelijen nasional AS untuk kawasan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Panikoff—yang kini bekerja di lembaga kajian <em>Atlantic Council</em> di Washington—MbS kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya terhadap Trump untuk mencari “dukungan yang lebih eksplisit dan tegas terhadap pendirian negara Palestina yang berdaulat.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Optimis Trump Tentang Abraham Accords</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan minggu depan akan menjadi yang pertama bagi sang Putra Mahkota ke Washington sejak pembunuhan kolumnis <em>Washington Post</em> Jamal Khashoggi pada tahun 2018 — seorang pengkritik MbS yang tewas di konsulat Saudi di Istanbul, sebuah peristiwa yang memicu kemarahan global. MbS telah membantah keterlibatan langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko sudah lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah <em>Abraham Accords</em>, dan Trump mengatakan bahwa ia berharap kesepakatan tersebut akan segera meluas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami memiliki banyak pihak yang kini bergabung dengan <em>Abraham Accords</em>, dan semoga Arab Saudi segera menyusul,” kata Trump pada 5 November, tanpa memberikan tenggat waktu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara televisi yang disiarkan pada 17 Oktober, ia menambahkan: “Saya berharap Arab Saudi bergabung, dan saya berharap yang lain juga ikut. Saya pikir ketika Arab Saudi bergabung, semua pihak akan ikut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko itu menghindari pembahasan isu pembentukan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk tersebut mengatakan bahwa Riyadh telah memberi tahu Washington bahwa setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka baru, bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan yang sudah ada.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi Arab Saudi — tempat lahirnya Islam dan penjaga dua situs sucinya, Mekah dan Madinah — mengakui Israel akan menjadi lebih dari sekadar tonggak diplomatik. Ini adalah isu keamanan nasional yang sangat sensitif, terkait dengan penyelesaian salah satu konflik tertua dan paling rumit di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah seperti itu akan sulit diambil ketika ketidakpercayaan publik Arab terhadap Israel masih tinggi akibat skala serangan militernya selama perang melawan kelompok bersenjata Palestina Hamas di Gaza, meskipun telah ada gencatan senjata rapuh setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, telah menyerukan penarikan Israel yang jelas dan berbatas waktu dari Jalur Gaza, penempatan pasukan perlindungan internasional, serta pemberdayaan dan kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah-langkah ini, katanya, penting untuk mendirikan negara Palestina — syarat utama bagi integrasi regional dan penerapan solusi dua negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang keras menentang pembentukan negara Palestina, Arab Saudi tidak melihat prospek langsung untuk memenuhi tuntutan Trump agar mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, kata sumber-sumber tersebut kepada Reuters.\r\nKemajuan di bidang ini bergantung pada konsesi yang saat ini tidak siap diberikan baik oleh Washington maupun Israel, ujar para pejabat Saudi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Trump Dan Putra Mahkota Akan Menandatangani Pakta Pertahanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Saudi bertekad mengarahkan pertemuan Trump–MbS ke arah kerja sama pertahanan dan investasi, karena mereka khawatir isu politis seperti normalisasi hubungan dengan Israel dapat menutupi agenda utama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tersebut diperkirakan akan menghasilkan pakta pertahanan penting yang menentukan cakupan perlindungan militer AS bagi penguasa de facto negara pengekspor minyak terbesar dunia, serta memperkuat kehadiran militer Amerika di Teluk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kesepakatan yang diharapkan itu telah diperkecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk lainnya dan tiga diplomat Barat mengatakan bahwa kesepakatan pertahanan tersebut tidak mencapai tingkat perjanjian penuh yang diratifikasi Kongres—yang sebelumnya diinginkan Riyadh sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel yang telah lama dijanjikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu, yang secara longgar dimodelkan dari pengaturan dengan Qatar yang dibentuk melalui keputusan eksekutif pada September, memperluas kerja sama untuk mencakup teknologi mutakhir dan bidang pertahanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut dua sumber Teluk, Riyadh mendorong agar disertakan ketentuan yang memungkinkan pemerintahan AS di masa depan meningkatkan pakta itu menjadi perjanjian penuh — sebuah langkah pengaman untuk menjamin keberlangsungan kesepakatan non-mengikat yang rentan dibatalkan oleh presiden berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Ini bukan perjanjian yang mereka inginkan, mungkin tidak sempurna di mata mereka, tetapi ini adalah batu loncatan menuju perjanjian penuh,” kata David Makovsky, peneliti di <em>Washington Institute</em> yang memimpin proyek mengenai hubungan Arab–Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterkaitan antara pakta pertahanan, normalisasi dengan Israel, dan pembentukan negara Palestina telah menciptakan rumus negosiasi yang rumit, mendorong Riyadh dan Washington untuk menyepakati kesepakatan pertahanan terbatas di tengah ketiadaan kemajuan pada dua jalur lainnya, kata sumber Teluk dan para diplomat Barat.\r\nKompromi tersebut, kata mereka, pada akhirnya bisa berkembang menjadi perjanjian penuh jika proses normalisasi berjalan maju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Negosiasi Saudi–Amerika telah mengalami perubahan mendasar dalam konteks dan lingkungan setelah perkembangan di Gaza sejak 7 Oktober,” kata Abdulaziz Sager, kepala lembaga kajian <em>Gulf Research Institute</em> yang berbasis di Saudi.\r\nIa mengatakan keterkaitan langsung antara normalisasi hubungan dengan Israel dan pembentukan negara Palestina masih ada, namun kini Riyadh ingin agar kebutuhan keamanan nasionalnya ditangani secara terpisah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Posisi Saudi jelas: pemenuhan tuntutan keamanan nasional Kerajaan akan membantu membentuk sikap yang lebih luas terhadap isu-isu regional, termasuk penyelesaian konflik Palestina–Israel,” ujarnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman Dari Iran Mulai Mereda</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pakta pertahanan bergaya NATO tampaknya masih jauh dari kenyataan, mengingat kalkulasi regional yang berubah dan hambatan politik di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Iran — ancaman utama yang sebelumnya mendorong Riyadh untuk mencari jaminan mengikat dari AS — telah melemah secara strategis selama setahun terakhir akibat serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir dan militernya.\r\nProxy Teheran seperti gerakan Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman juga telah mengalami pukulan berat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan tekanan dari Iran yang mereda, minat terhadap perjanjian yang membutuhkan persetujuan dua pertiga Kongres pun berkurang, terutama di tengah ketiadaan normalisasi dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk mengatakan bahwa pakta semacam itu kemungkinan akan disertai syarat, termasuk pembatasan terhadap hubungan ekonomi dan teknologi Saudi yang terus berkembang dengan Tiongkok — yang dapat mempersulit upaya Riyadh menyeimbangkan kemandirian strategisnya dengan jaminan keamanan AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan saat ini akan memperluas latihan militer bersama, memperdalam kerja sama antara perusahaan pertahanan AS dan Saudi, serta mencakup perlindungan untuk membatasi hubungan industri militer Riyadh dengan Tiongkok, kata sumber-sumber tersebut.\r\nKesepakatan itu juga akan mempercepat penjualan senjata canggih AS ke Kerajaan, melewati hambatan politik dan birokrasi yang sebelumnya sering menunda kesepakatan serupa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>','Saudi Tegaskan Syarat Hubungan dengan Israel','','inherit','closed','closed','','1294-revision-v1','','','2025-11-09 22:36:48','2025-11-09 22:36:48','',1294,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1296',0,'revision','',0),
(1297,1,'2025-11-09 22:42:04','2025-11-09 22:42:04','<h2 style=\"text-align: center;\">Sebelum Bertemu Trump, Saudi Tegaskan Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel</h2>\n<p style=\"text-align: center;\">Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel, demikian ditegaskan</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dubai, 9 November (Reuters)</strong> — Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang gencar membicarakan kemungkinan Arab Saudi menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel, namun hal itu tampaknya tidak akan terjadi ketika Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berkunjung ke Gedung Putih bulan ini.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi setelah puluhan tahun permusuhan dapat mengguncang lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah, serta berpotensi memperkuat pengaruh AS di kawasan tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump bulan lalu mengatakan bahwa ia berharap Arab Saudi akan “segera” bergabung dengan negara-negara Muslim lain yang telah menandatangani <em>Abraham Accords</em> pada tahun 2020, yang menormalisasi hubungan dengan Israel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun Riyadh telah memberi isyarat kepada Washington melalui saluran diplomatik bahwa posisinya tidak berubah: mereka hanya akan menandatangani jika ada kesepakatan mengenai peta jalan menuju pembentukan negara Palestina, kata dua sumber Teluk kepada Reuters.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan diplomatik dan memastikan keselarasan posisi antara Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat, kata mereka. Salah satu sumber menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan selama atau setelah pembicaraan di Gedung Putih pada 18 November.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Putra Mahkota, yang dikenal luas dengan sebutan <em>MbS</em>, “tidak mungkin mempertimbangkan formalitas hubungan diplomatik dalam waktu dekat tanpa setidaknya ada jalur yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina,” kata Jonathan Panikoff, mantan wakil pejabat intelijen nasional AS untuk kawasan Timur Tengah.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Panikoff—yang kini bekerja di lembaga kajian <em>Atlantic Council</em> di Washington—MbS kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya terhadap Trump untuk mencari “dukungan yang lebih eksplisit dan tegas terhadap pendirian negara Palestina yang berdaulat.”</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Optimis Trump Tentang Abraham Accords</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan minggu depan akan menjadi yang pertama bagi sang Putra Mahkota ke Washington sejak pembunuhan kolumnis <em>Washington Post</em> Jamal Khashoggi pada tahun 2018 — seorang pengkritik MbS yang tewas di konsulat Saudi di Istanbul, sebuah peristiwa yang memicu kemarahan global. MbS telah membantah keterlibatan langsung.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko sudah lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah <em>Abraham Accords</em>, dan Trump mengatakan bahwa ia berharap kesepakatan tersebut akan segera meluas.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami memiliki banyak pihak yang kini bergabung dengan <em>Abraham Accords</em>, dan semoga Arab Saudi segera menyusul,” kata Trump pada 5 November, tanpa memberikan tenggat waktu.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara televisi yang disiarkan pada 17 Oktober, ia menambahkan: “Saya berharap Arab Saudi bergabung, dan saya berharap yang lain juga ikut. Saya pikir ketika Arab Saudi bergabung, semua pihak akan ikut.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko itu menghindari pembahasan isu pembentukan negara Palestina.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk tersebut mengatakan bahwa Riyadh telah memberi tahu Washington bahwa setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka baru, bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan yang sudah ada.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi Arab Saudi — tempat lahirnya Islam dan penjaga dua situs sucinya, Mekah dan Madinah — mengakui Israel akan menjadi lebih dari sekadar tonggak diplomatik. Ini adalah isu keamanan nasional yang sangat sensitif, terkait dengan penyelesaian salah satu konflik tertua dan paling rumit di kawasan tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah seperti itu akan sulit diambil ketika ketidakpercayaan publik Arab terhadap Israel masih tinggi akibat skala serangan militernya selama perang melawan kelompok bersenjata Palestina Hamas di Gaza, meskipun telah ada gencatan senjata rapuh setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, telah menyerukan penarikan Israel yang jelas dan berbatas waktu dari Jalur Gaza, penempatan pasukan perlindungan internasional, serta pemberdayaan dan kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah-langkah ini, katanya, penting untuk mendirikan negara Palestina — syarat utama bagi integrasi regional dan penerapan solusi dua negara.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang keras menentang pembentukan negara Palestina, Arab Saudi tidak melihat prospek langsung untuk memenuhi tuntutan Trump agar mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, kata sumber-sumber tersebut kepada Reuters.\nKemajuan di bidang ini bergantung pada konsesi yang saat ini tidak siap diberikan baik oleh Washington maupun Israel, ujar para pejabat Saudi.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Trump Dan Putra Mahkota Akan Menandatangani Pakta Pertahanan</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Saudi bertekad mengarahkan pertemuan Trump–MbS ke arah kerja sama pertahanan dan investasi, karena mereka khawatir isu politis seperti normalisasi hubungan dengan Israel dapat menutupi agenda utama.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tersebut diperkirakan akan menghasilkan pakta pertahanan penting yang menentukan cakupan perlindungan militer AS bagi penguasa de facto negara pengekspor minyak terbesar dunia, serta memperkuat kehadiran militer Amerika di Teluk.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kesepakatan yang diharapkan itu telah diperkecil.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk lainnya dan tiga diplomat Barat mengatakan bahwa kesepakatan pertahanan tersebut tidak mencapai tingkat perjanjian penuh yang diratifikasi Kongres—yang sebelumnya diinginkan Riyadh sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel yang telah lama dijanjikan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu, yang secara longgar dimodelkan dari pengaturan dengan Qatar yang dibentuk melalui keputusan eksekutif pada September, memperluas kerja sama untuk mencakup teknologi mutakhir dan bidang pertahanan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut dua sumber Teluk, Riyadh mendorong agar disertakan ketentuan yang memungkinkan pemerintahan AS di masa depan meningkatkan pakta itu menjadi perjanjian penuh — sebuah langkah pengaman untuk menjamin keberlangsungan kesepakatan non-mengikat yang rentan dibatalkan oleh presiden berikutnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Ini bukan perjanjian yang mereka inginkan, mungkin tidak sempurna di mata mereka, tetapi ini adalah batu loncatan menuju perjanjian penuh,” kata David Makovsky, peneliti di <em>Washington Institute</em> yang memimpin proyek mengenai hubungan Arab–Israel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterkaitan antara pakta pertahanan, normalisasi dengan Israel, dan pembentukan negara Palestina telah menciptakan rumus negosiasi yang rumit, mendorong Riyadh dan Washington untuk menyepakati kesepakatan pertahanan terbatas di tengah ketiadaan kemajuan pada dua jalur lainnya, kata sumber Teluk dan para diplomat Barat.\nKompromi tersebut, kata mereka, pada akhirnya bisa berkembang menjadi perjanjian penuh jika proses normalisasi berjalan maju.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Negosiasi Saudi–Amerika telah mengalami perubahan mendasar dalam konteks dan lingkungan setelah perkembangan di Gaza sejak 7 Oktober,” kata Abdulaziz Sager, kepala lembaga kajian <em>Gulf Research Institute</em> yang berbasis di Saudi.\nIa mengatakan keterkaitan langsung antara normalisasi hubungan dengan Israel dan pembentukan negara Palestina masih ada, namun kini Riyadh ingin agar kebutuhan keamanan nasionalnya ditangani secara terpisah.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">“Posisi Saudi jelas: pemenuhan tuntutan keamanan nasional Kerajaan akan membantu membentuk sikap yang lebih luas terhadap isu-isu regional, termasuk penyelesaian konflik Palestina–Israel,” ujarnya.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman Dari Iran Mulai Mereda</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pakta pertahanan bergaya NATO tampaknya masih jauh dari kenyataan, mengingat kalkulasi regional yang berubah dan hambatan politik di Washington.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Iran — ancaman utama yang sebelumnya mendorong Riyadh untuk mencari jaminan mengikat dari AS — telah melemah secara strategis selama setahun terakhir akibat serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir dan militernya.\nProxy Teheran seperti gerakan Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman juga telah mengalami pukulan berat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan tekanan dari Iran yang mereda, minat terhadap perjanjian yang membutuhkan persetujuan dua pertiga Kongres pun berkurang, terutama di tengah ketiadaan normalisasi dengan Israel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk mengatakan bahwa pakta semacam itu kemungkinan akan disertai syarat, termasuk pembatasan terhadap hubungan ekonomi dan teknologi Saudi yang terus berkembang dengan Tiongkok — yang dapat mempersulit upaya Riyadh menyeimbangkan kemandirian strategisnya dengan jaminan keamanan AS.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan saat ini akan memperluas latihan militer bersama, memperdalam kerja sama antara perusahaan pertahanan AS dan Saudi, serta mencakup perlindungan untuk membatasi hubungan industri militer Riyadh dengan Tiongkok, kata sumber-sumber tersebut.\nKesepakatan itu juga akan mempercepat penjualan senjata canggih AS ke Kerajaan, melewati hambatan politik dan birokrasi yang sebelumnya sering menunda kesepakatan serupa.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>','Saudi: Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel','','inherit','closed','closed','','1294-autosave-v1','','','2025-11-09 22:42:04','2025-11-09 22:42:04','',1294,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1297',0,'revision','',0),
(1298,1,'2025-11-09 22:43:12','2025-11-09 22:43:12','<h2 style=\"text-align: center;\">Sebelum Bertemu Trump, Saudi Tegaskan Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Negara Palestina Syarat Utama Dibukanya Hubungan dengan Israel, demikian ditegaskan oleh pihak Arab Saudi sebelum bertemu dengan Trump. Peta Jalan terbentuknya Negara Palestina sebagai syarat dibukanya hubungan dengan Israel dengan Saudi Arabia ini menambah tekanan negara-negara Islam kepada Israel</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dubai, 9 November (Reuters)</strong> — Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang gencar membicarakan kemungkinan Arab Saudi menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel, namun hal itu tampaknya tidak akan terjadi ketika Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berkunjung ke Gedung Putih bulan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi setelah puluhan tahun permusuhan dapat mengguncang lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah, serta berpotensi memperkuat pengaruh AS di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump bulan lalu mengatakan bahwa ia berharap Arab Saudi akan “segera” bergabung dengan negara-negara Muslim lain yang telah menandatangani <em>Abraham Accords</em> pada tahun 2020, yang menormalisasi hubungan dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun Riyadh telah memberi isyarat kepada Washington melalui saluran diplomatik bahwa posisinya tidak berubah: mereka hanya akan menandatangani jika ada kesepakatan mengenai peta jalan menuju pembentukan negara Palestina, kata dua sumber Teluk kepada Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan diplomatik dan memastikan keselarasan posisi antara Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat, kata mereka. Salah satu sumber menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan selama atau setelah pembicaraan di Gedung Putih pada 18 November.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Putra Mahkota, yang dikenal luas dengan sebutan <em>MbS</em>, “tidak mungkin mempertimbangkan formalitas hubungan diplomatik dalam waktu dekat tanpa setidaknya ada jalur yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina,” kata Jonathan Panikoff, mantan wakil pejabat intelijen nasional AS untuk kawasan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Panikoff—yang kini bekerja di lembaga kajian <em>Atlantic Council</em> di Washington—MbS kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya terhadap Trump untuk mencari “dukungan yang lebih eksplisit dan tegas terhadap pendirian negara Palestina yang berdaulat.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Optimis Trump Tentang Abraham Accords</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan minggu depan akan menjadi yang pertama bagi sang Putra Mahkota ke Washington sejak pembunuhan kolumnis <em>Washington Post</em> Jamal Khashoggi pada tahun 2018 — seorang pengkritik MbS yang tewas di konsulat Saudi di Istanbul, sebuah peristiwa yang memicu kemarahan global. MbS telah membantah keterlibatan langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko sudah lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah <em>Abraham Accords</em>, dan Trump mengatakan bahwa ia berharap kesepakatan tersebut akan segera meluas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami memiliki banyak pihak yang kini bergabung dengan <em>Abraham Accords</em>, dan semoga Arab Saudi segera menyusul,” kata Trump pada 5 November, tanpa memberikan tenggat waktu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara televisi yang disiarkan pada 17 Oktober, ia menambahkan: “Saya berharap Arab Saudi bergabung, dan saya berharap yang lain juga ikut. Saya pikir ketika Arab Saudi bergabung, semua pihak akan ikut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko itu menghindari pembahasan isu pembentukan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk tersebut mengatakan bahwa Riyadh telah memberi tahu Washington bahwa setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka baru, bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan yang sudah ada.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi Arab Saudi — tempat lahirnya Islam dan penjaga dua situs sucinya, Mekah dan Madinah — mengakui Israel akan menjadi lebih dari sekadar tonggak diplomatik. Ini adalah isu keamanan nasional yang sangat sensitif, terkait dengan penyelesaian salah satu konflik tertua dan paling rumit di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah seperti itu akan sulit diambil ketika ketidakpercayaan publik Arab terhadap Israel masih tinggi akibat skala serangan militernya selama perang melawan kelompok bersenjata Palestina Hamas di Gaza, meskipun telah ada gencatan senjata rapuh setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, telah menyerukan penarikan Israel yang jelas dan berbatas waktu dari Jalur Gaza, penempatan pasukan perlindungan internasional, serta pemberdayaan dan kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah-langkah ini, katanya, penting untuk mendirikan negara Palestina — syarat utama bagi integrasi regional dan penerapan solusi dua negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang keras menentang pembentukan negara Palestina, Arab Saudi tidak melihat prospek langsung untuk memenuhi tuntutan Trump agar mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, kata sumber-sumber tersebut kepada Reuters.\r\nKemajuan di bidang ini bergantung pada konsesi yang saat ini tidak siap diberikan baik oleh Washington maupun Israel, ujar para pejabat Saudi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Trump Dan Putra Mahkota Akan Menandatangani Pakta Pertahanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Saudi bertekad mengarahkan pertemuan Trump–MbS ke arah kerja sama pertahanan dan investasi, karena mereka khawatir isu politis seperti normalisasi hubungan dengan Israel dapat menutupi agenda utama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tersebut diperkirakan akan menghasilkan pakta pertahanan penting yang menentukan cakupan perlindungan militer AS bagi penguasa de facto negara pengekspor minyak terbesar dunia, serta memperkuat kehadiran militer Amerika di Teluk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kesepakatan yang diharapkan itu telah diperkecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk lainnya dan tiga diplomat Barat mengatakan bahwa kesepakatan pertahanan tersebut tidak mencapai tingkat perjanjian penuh yang diratifikasi Kongres—yang sebelumnya diinginkan Riyadh sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel yang telah lama dijanjikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu, yang secara longgar dimodelkan dari pengaturan dengan Qatar yang dibentuk melalui keputusan eksekutif pada September, memperluas kerja sama untuk mencakup teknologi mutakhir dan bidang pertahanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut dua sumber Teluk, Riyadh mendorong agar disertakan ketentuan yang memungkinkan pemerintahan AS di masa depan meningkatkan pakta itu menjadi perjanjian penuh — sebuah langkah pengaman untuk menjamin keberlangsungan kesepakatan non-mengikat yang rentan dibatalkan oleh presiden berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Ini bukan perjanjian yang mereka inginkan, mungkin tidak sempurna di mata mereka, tetapi ini adalah batu loncatan menuju perjanjian penuh,” kata David Makovsky, peneliti di <em>Washington Institute</em> yang memimpin proyek mengenai hubungan Arab–Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterkaitan antara pakta pertahanan, normalisasi dengan Israel, dan pembentukan negara Palestina telah menciptakan rumus negosiasi yang rumit, mendorong Riyadh dan Washington untuk menyepakati kesepakatan pertahanan terbatas di tengah ketiadaan kemajuan pada dua jalur lainnya, kata sumber Teluk dan para diplomat Barat.\r\nKompromi tersebut, kata mereka, pada akhirnya bisa berkembang menjadi perjanjian penuh jika proses normalisasi berjalan maju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Negosiasi Saudi–Amerika telah mengalami perubahan mendasar dalam konteks dan lingkungan setelah perkembangan di Gaza sejak 7 Oktober,” kata Abdulaziz Sager, kepala lembaga kajian <em>Gulf Research Institute</em> yang berbasis di Saudi.\r\nIa mengatakan keterkaitan langsung antara normalisasi hubungan dengan Israel dan pembentukan negara Palestina masih ada, namun kini Riyadh ingin agar kebutuhan keamanan nasionalnya ditangani secara terpisah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Posisi Saudi jelas: pemenuhan tuntutan keamanan nasional Kerajaan akan membantu membentuk sikap yang lebih luas terhadap isu-isu regional, termasuk penyelesaian konflik Palestina–Israel,” ujarnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman Dari Iran Mulai Mereda</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pakta pertahanan bergaya NATO tampaknya masih jauh dari kenyataan, mengingat kalkulasi regional yang berubah dan hambatan politik di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Iran — ancaman utama yang sebelumnya mendorong Riyadh untuk mencari jaminan mengikat dari AS — telah melemah secara strategis selama setahun terakhir akibat serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir dan militernya.\r\nProxy Teheran seperti gerakan Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman juga telah mengalami pukulan berat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan tekanan dari Iran yang mereda, minat terhadap perjanjian yang membutuhkan persetujuan dua pertiga Kongres pun berkurang, terutama di tengah ketiadaan normalisasi dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk mengatakan bahwa pakta semacam itu kemungkinan akan disertai syarat, termasuk pembatasan terhadap hubungan ekonomi dan teknologi Saudi yang terus berkembang dengan Tiongkok — yang dapat mempersulit upaya Riyadh menyeimbangkan kemandirian strategisnya dengan jaminan keamanan AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan saat ini akan memperluas latihan militer bersama, memperdalam kerja sama antara perusahaan pertahanan AS dan Saudi, serta mencakup perlindungan untuk membatasi hubungan industri militer Riyadh dengan Tiongkok, kata sumber-sumber tersebut.\r\nKesepakatan itu juga akan mempercepat penjualan senjata canggih AS ke Kerajaan, melewati hambatan politik dan birokrasi yang sebelumnya sering menunda kesepakatan serupa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>','Saudi: Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel','','inherit','closed','closed','','1294-revision-v1','','','2025-11-09 22:43:12','2025-11-09 22:43:12','',1294,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1298',0,'revision','',0),
(1299,1,'2025-11-09 22:44:29','2025-11-09 22:44:29','<h2 style=\"text-align: center;\">Sebelum Bertemu Trump, Saudi Tegaskan Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Negara Palestina Syarat Utama Dibukanya Hubungan dengan Israel, demikian ditegaskan oleh pihak Arab Saudi sebelum bertemu dengan Trump. Peta Jalan terbentuknya Negara Palestina sebagai syarat dibukanya hubungan dengan Israel dengan Saudi Arabia ini menambah tekanan negara-negara Islam kepada Israel</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/saudi-arabia/\"><strong>rezaervani.com - 10 November 2025 </strong></a>— Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang gencar membicarakan kemungkinan Arab Saudi menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel, namun hal itu tampaknya tidak akan terjadi ketika Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berkunjung ke Gedung Putih bulan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi setelah puluhan tahun permusuhan dapat mengguncang lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah, serta berpotensi memperkuat pengaruh AS di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump bulan lalu mengatakan bahwa ia berharap Arab Saudi akan “segera” bergabung dengan negara-negara Muslim lain yang telah menandatangani <em>Abraham Accords</em> pada tahun 2020, yang menormalisasi hubungan dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun Riyadh telah memberi isyarat kepada Washington melalui saluran diplomatik bahwa posisinya tidak berubah: mereka hanya akan menandatangani jika ada kesepakatan mengenai peta jalan menuju pembentukan negara Palestina, kata dua sumber Teluk kepada Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan diplomatik dan memastikan keselarasan posisi antara Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat, kata mereka. Salah satu sumber menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan selama atau setelah pembicaraan di Gedung Putih pada 18 November.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Putra Mahkota, yang dikenal luas dengan sebutan <em>MbS</em>, “tidak mungkin mempertimbangkan formalitas hubungan diplomatik dalam waktu dekat tanpa setidaknya ada jalur yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina,” kata Jonathan Panikoff, mantan wakil pejabat intelijen nasional AS untuk kawasan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Panikoff—yang kini bekerja di lembaga kajian <em>Atlantic Council</em> di Washington—MbS kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya terhadap Trump untuk mencari “dukungan yang lebih eksplisit dan tegas terhadap pendirian negara Palestina yang berdaulat.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Optimis Trump Tentang Abraham Accords</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan minggu depan akan menjadi yang pertama bagi sang Putra Mahkota ke Washington sejak pembunuhan kolumnis <em>Washington Post</em> Jamal Khashoggi pada tahun 2018 — seorang pengkritik MbS yang tewas di konsulat Saudi di Istanbul, sebuah peristiwa yang memicu kemarahan global. MbS telah membantah keterlibatan langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko sudah lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah <em>Abraham Accords</em>, dan Trump mengatakan bahwa ia berharap kesepakatan tersebut akan segera meluas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami memiliki banyak pihak yang kini bergabung dengan <em>Abraham Accords</em>, dan semoga Arab Saudi segera menyusul,” kata Trump pada 5 November, tanpa memberikan tenggat waktu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara televisi yang disiarkan pada 17 Oktober, ia menambahkan: “Saya berharap Arab Saudi bergabung, dan saya berharap yang lain juga ikut. Saya pikir ketika Arab Saudi bergabung, semua pihak akan ikut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko itu menghindari pembahasan isu pembentukan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk tersebut mengatakan bahwa Riyadh telah memberi tahu Washington bahwa setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka baru, bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan yang sudah ada.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi Arab Saudi — tempat lahirnya Islam dan penjaga dua situs sucinya, Mekah dan Madinah — mengakui Israel akan menjadi lebih dari sekadar tonggak diplomatik. Ini adalah isu keamanan nasional yang sangat sensitif, terkait dengan penyelesaian salah satu konflik tertua dan paling rumit di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah seperti itu akan sulit diambil ketika ketidakpercayaan publik Arab terhadap Israel masih tinggi akibat skala serangan militernya selama perang melawan kelompok bersenjata Palestina Hamas di Gaza, meskipun telah ada gencatan senjata rapuh setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, telah menyerukan penarikan Israel yang jelas dan berbatas waktu dari Jalur Gaza, penempatan pasukan perlindungan internasional, serta pemberdayaan dan kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah-langkah ini, katanya, penting untuk mendirikan negara Palestina — syarat utama bagi integrasi regional dan penerapan solusi dua negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang keras menentang pembentukan negara Palestina, Arab Saudi tidak melihat prospek langsung untuk memenuhi tuntutan Trump agar mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, kata sumber-sumber tersebut kepada Reuters.\r\nKemajuan di bidang ini bergantung pada konsesi yang saat ini tidak siap diberikan baik oleh Washington maupun Israel, ujar para pejabat Saudi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Trump Dan Putra Mahkota Akan Menandatangani Pakta Pertahanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Saudi bertekad mengarahkan pertemuan Trump–MbS ke arah kerja sama pertahanan dan investasi, karena mereka khawatir isu politis seperti normalisasi hubungan dengan Israel dapat menutupi agenda utama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tersebut diperkirakan akan menghasilkan pakta pertahanan penting yang menentukan cakupan perlindungan militer AS bagi penguasa de facto negara pengekspor minyak terbesar dunia, serta memperkuat kehadiran militer Amerika di Teluk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kesepakatan yang diharapkan itu telah diperkecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk lainnya dan tiga diplomat Barat mengatakan bahwa kesepakatan pertahanan tersebut tidak mencapai tingkat perjanjian penuh yang diratifikasi Kongres—yang sebelumnya diinginkan Riyadh sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel yang telah lama dijanjikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu, yang secara longgar dimodelkan dari pengaturan dengan Qatar yang dibentuk melalui keputusan eksekutif pada September, memperluas kerja sama untuk mencakup teknologi mutakhir dan bidang pertahanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut dua sumber Teluk, Riyadh mendorong agar disertakan ketentuan yang memungkinkan pemerintahan AS di masa depan meningkatkan pakta itu menjadi perjanjian penuh — sebuah langkah pengaman untuk menjamin keberlangsungan kesepakatan non-mengikat yang rentan dibatalkan oleh presiden berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Ini bukan perjanjian yang mereka inginkan, mungkin tidak sempurna di mata mereka, tetapi ini adalah batu loncatan menuju perjanjian penuh,” kata David Makovsky, peneliti di <em>Washington Institute</em> yang memimpin proyek mengenai hubungan Arab–Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterkaitan antara pakta pertahanan, normalisasi dengan Israel, dan pembentukan negara Palestina telah menciptakan rumus negosiasi yang rumit, mendorong Riyadh dan Washington untuk menyepakati kesepakatan pertahanan terbatas di tengah ketiadaan kemajuan pada dua jalur lainnya, kata sumber Teluk dan para diplomat Barat.\r\nKompromi tersebut, kata mereka, pada akhirnya bisa berkembang menjadi perjanjian penuh jika proses normalisasi berjalan maju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Negosiasi Saudi–Amerika telah mengalami perubahan mendasar dalam konteks dan lingkungan setelah perkembangan di Gaza sejak 7 Oktober,” kata Abdulaziz Sager, kepala lembaga kajian <em>Gulf Research Institute</em> yang berbasis di Saudi.\r\nIa mengatakan keterkaitan langsung antara normalisasi hubungan dengan Israel dan pembentukan negara Palestina masih ada, namun kini Riyadh ingin agar kebutuhan keamanan nasionalnya ditangani secara terpisah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Posisi Saudi jelas: pemenuhan tuntutan keamanan nasional Kerajaan akan membantu membentuk sikap yang lebih luas terhadap isu-isu regional, termasuk penyelesaian konflik Palestina–Israel,” ujarnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman Dari Iran Mulai Mereda</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pakta pertahanan bergaya NATO tampaknya masih jauh dari kenyataan, mengingat kalkulasi regional yang berubah dan hambatan politik di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Iran — ancaman utama yang sebelumnya mendorong Riyadh untuk mencari jaminan mengikat dari AS — telah melemah secara strategis selama setahun terakhir akibat serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir dan militernya.\r\nProxy Teheran seperti gerakan Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman juga telah mengalami pukulan berat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan tekanan dari Iran yang mereda, minat terhadap perjanjian yang membutuhkan persetujuan dua pertiga Kongres pun berkurang, terutama di tengah ketiadaan normalisasi dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk mengatakan bahwa pakta semacam itu kemungkinan akan disertai syarat, termasuk pembatasan terhadap hubungan ekonomi dan teknologi Saudi yang terus berkembang dengan Tiongkok — yang dapat mempersulit upaya Riyadh menyeimbangkan kemandirian strategisnya dengan jaminan keamanan AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan saat ini akan memperluas latihan militer bersama, memperdalam kerja sama antara perusahaan pertahanan AS dan Saudi, serta mencakup perlindungan untuk membatasi hubungan industri militer Riyadh dengan Tiongkok, kata sumber-sumber tersebut.\r\nKesepakatan itu juga akan mempercepat penjualan senjata canggih AS ke Kerajaan, melewati hambatan politik dan birokrasi yang sebelumnya sering menunda kesepakatan serupa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>','Saudi: Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel','','inherit','closed','closed','','1294-revision-v1','','','2025-11-09 22:44:29','2025-11-09 22:44:29','',1294,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1299',0,'revision','',0),
(1300,1,'2025-11-09 22:48:16','2025-11-09 22:48:16','<h2 style=\"text-align: center;\">Sebelum Bertemu Trump, Saudi Tegaskan Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Negara Palestina Syarat Utama Dibukanya Hubungan dengan Israel, demikian ditegaskan oleh pihak Arab Saudi sebelum bertemu dengan Trump. Peta Jalan terbentuknya Negara Palestina sebagai syarat dibukanya hubungan dengan Israel dengan Saudi Arabia ini menambah tekanan negara-negara Islam kepada Israel</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/saudi-arabia/\"><strong>rezaervani.com - 10 November 2025 </strong></a>— Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang gencar membicarakan kemungkinan Arab Saudi menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel, namun hal itu tampaknya tidak akan terjadi ketika Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berkunjung ke Gedung Putih bulan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi setelah puluhan tahun permusuhan dapat mengguncang lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah, serta berpotensi memperkuat pengaruh AS di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Trump bulan lalu mengatakan bahwa ia berharap Arab Saudi akan “segera” bergabung dengan negara-negara Muslim lain yang telah menandatangani <em>Abraham Accords</em> pada tahun 2020, yang menormalisasi hubungan dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun Riyadh telah memberi isyarat kepada Washington melalui saluran diplomatik bahwa posisinya tidak berubah: mereka hanya akan menandatangani jika ada kesepakatan mengenai peta jalan menuju pembentukan negara Palestina, kata dua sumber Teluk kepada Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan diplomatik dan memastikan keselarasan posisi antara Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat, kata mereka. Salah satu sumber menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan selama atau setelah pembicaraan di Gedung Putih pada 18 November.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Putra Mahkota, yang dikenal luas dengan sebutan <em>MbS</em>, “tidak mungkin mempertimbangkan formalitas hubungan diplomatik dalam waktu dekat tanpa setidaknya ada jalur yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina,” kata Jonathan Panikoff, mantan wakil pejabat intelijen nasional AS untuk kawasan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Panikoff—yang kini bekerja di lembaga kajian <em>Atlantic Council</em> di Washington—MbS kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya terhadap Trump untuk mencari “dukungan yang lebih eksplisit dan tegas terhadap pendirian negara Palestina yang berdaulat.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pernyataan Optimis Trump Tentang Abraham Accords</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan minggu depan akan menjadi yang pertama bagi sang Putra Mahkota ke Washington sejak pembunuhan kolumnis <em>Washington Post</em> Jamal Khashoggi pada tahun 2018 — seorang pengkritik MbS yang tewas di konsulat Saudi di Istanbul, sebuah peristiwa yang memicu kemarahan global. MbS telah membantah keterlibatan langsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko sudah lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah <em>Abraham Accords</em>, dan Trump mengatakan bahwa ia berharap kesepakatan tersebut akan segera meluas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Kami memiliki banyak pihak yang kini bergabung dengan <em>Abraham Accords</em>, dan semoga Arab Saudi segera menyusul,” kata Trump pada 5 November, tanpa memberikan tenggat waktu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara televisi yang disiarkan pada 17 Oktober, ia menambahkan: “Saya berharap Arab Saudi bergabung, dan saya berharap yang lain juga ikut. Saya pikir ketika Arab Saudi bergabung, semua pihak akan ikut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko itu menghindari pembahasan isu pembentukan negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk tersebut mengatakan bahwa Riyadh telah memberi tahu Washington bahwa setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka baru, bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan yang sudah ada.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi Arab Saudi — tempat lahirnya Islam dan penjaga dua situs sucinya, Mekah dan Madinah — mengakui Israel akan menjadi lebih dari sekadar tonggak diplomatik. Ini adalah isu keamanan nasional yang sangat sensitif, terkait dengan penyelesaian salah satu konflik tertua dan paling rumit di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah seperti itu akan sulit diambil ketika ketidakpercayaan publik Arab terhadap Israel masih tinggi akibat skala serangan militernya selama perang melawan kelompok bersenjata Palestina Hamas di Gaza, meskipun telah ada gencatan senjata rapuh setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, telah menyerukan penarikan Israel yang jelas dan berbatas waktu dari Jalur Gaza, penempatan pasukan perlindungan internasional, serta pemberdayaan dan kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah-langkah ini, katanya, penting untuk mendirikan negara Palestina — syarat utama bagi integrasi regional dan penerapan solusi dua negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang keras menentang pembentukan negara Palestina, Arab Saudi tidak melihat prospek langsung untuk memenuhi tuntutan Trump agar mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, kata sumber-sumber tersebut kepada Reuters.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemajuan di bidang ini bergantung pada konsesi yang saat ini tidak siap diberikan baik oleh Washington maupun Israel, ujar para pejabat Saudi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Trump Dan Putra Mahkota Akan Menandatangani Pakta Pertahanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pejabat Saudi bertekad mengarahkan pertemuan Trump–MbS ke arah kerja sama pertahanan dan investasi, karena mereka khawatir isu politis seperti normalisasi hubungan dengan Israel dapat menutupi agenda utama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tersebut diperkirakan akan menghasilkan pakta pertahanan penting yang menentukan cakupan perlindungan militer AS bagi penguasa de facto negara pengekspor minyak terbesar dunia, serta memperkuat kehadiran militer Amerika di Teluk.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kesepakatan yang diharapkan itu telah diperkecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk lainnya dan tiga diplomat Barat mengatakan bahwa kesepakatan pertahanan tersebut tidak mencapai tingkat perjanjian penuh yang diratifikasi Kongres—yang sebelumnya diinginkan Riyadh sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel yang telah lama dijanjikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu, yang secara longgar dimodelkan dari pengaturan dengan Qatar yang dibentuk melalui keputusan eksekutif pada September, memperluas kerja sama untuk mencakup teknologi mutakhir dan bidang pertahanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut dua sumber Teluk, Riyadh mendorong agar disertakan ketentuan yang memungkinkan pemerintahan AS di masa depan meningkatkan pakta itu menjadi perjanjian penuh — sebuah langkah pengaman untuk menjamin keberlangsungan kesepakatan non-mengikat yang rentan dibatalkan oleh presiden berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Ini bukan perjanjian yang mereka inginkan, mungkin tidak sempurna di mata mereka, tetapi ini adalah batu loncatan menuju perjanjian penuh,” kata David Makovsky, peneliti di <em>Washington Institute</em> yang memimpin proyek mengenai hubungan Arab–Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterkaitan antara pakta pertahanan, normalisasi dengan Israel, dan pembentukan negara Palestina telah menciptakan rumus negosiasi yang rumit, mendorong Riyadh dan Washington untuk menyepakati kesepakatan pertahanan terbatas di tengah ketiadaan kemajuan pada dua jalur lainnya, kata sumber Teluk dan para diplomat Barat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kompromi tersebut, kata mereka, pada akhirnya bisa berkembang menjadi perjanjian penuh jika proses normalisasi berjalan maju.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Negosiasi Saudi–Amerika telah mengalami perubahan mendasar dalam konteks dan lingkungan setelah perkembangan di Gaza sejak 7 Oktober,” kata Abdulaziz Sager, kepala lembaga kajian <em>Gulf Research Institute</em> yang berbasis di Saudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan keterkaitan langsung antara normalisasi hubungan dengan Israel dan pembentukan negara Palestina masih ada, namun kini Riyadh ingin agar kebutuhan keamanan nasionalnya ditangani secara terpisah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Posisi Saudi jelas: pemenuhan tuntutan keamanan nasional Kerajaan akan membantu membentuk sikap yang lebih luas terhadap isu-isu regional, termasuk penyelesaian konflik Palestina–Israel,” ujarnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ancaman Dari Iran Mulai Mereda</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pakta pertahanan bergaya NATO tampaknya masih jauh dari kenyataan, mengingat kalkulasi regional yang berubah dan hambatan politik di Washington.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Iran — ancaman utama yang sebelumnya mendorong Riyadh untuk mencari jaminan mengikat dari AS — telah melemah secara strategis selama setahun terakhir akibat serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir dan militernya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan tekanan dari Iran yang mereda, minat terhadap perjanjian yang membutuhkan persetujuan dua pertiga Kongres pun berkurang, terutama di tengah ketiadaan normalisasi dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sumber Teluk mengatakan bahwa pakta semacam itu kemungkinan akan disertai syarat, termasuk pembatasan terhadap hubungan ekonomi dan teknologi Saudi yang terus berkembang dengan Tiongkok — yang dapat mempersulit upaya Riyadh menyeimbangkan kemandirian strategisnya dengan jaminan keamanan AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan saat ini akan memperluas latihan militer bersama, memperdalam kerja sama antara perusahaan pertahanan AS dan Saudi, serta mencakup perlindungan untuk membatasi hubungan industri militer Riyadh dengan Tiongkok, kata sumber-sumber tersebut.\r\nKesepakatan itu juga akan mempercepat penjualan senjata canggih AS ke Kerajaan, melewati hambatan politik dan birokrasi yang sebelumnya sering menunda kesepakatan serupa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>','Saudi: Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel','','inherit','closed','closed','','1294-revision-v1','','','2025-11-09 22:48:16','2025-11-09 22:48:16','',1294,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1300',0,'revision','',0),
