(966,1,'2025-10-30 00:06:38','2025-10-30 00:06:38','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa dan Bagaimana Sejarah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 15 Mei 2025</a></strong> - Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah kelompok militer yang terbentuk dari milisi Janjaweed dan diakui secara resmi oleh negara pada tahun 2013. Komandannya adalah Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan nama Hemedti. Pasukan ini diberi berbagai tugas, antara lain memberantas gerakan pemberontakan di Darfur, wilayah barat Sudan, menjaga perbatasan, dan memberantas kegiatan penyelundupan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen Sudan menyetujui keberadaan pasukan ini pada tahun 2017 dan menganggapnya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Pasukan ini turut serta dalam Operasi Khartoum—yang disponsori oleh Uni Eropa untuk menghadapi migrasi ilegal—serta dalam perang di Yaman, dan mendukung revolusi rakyat yang menggulingkan rezim mantan presiden Omar al-Bashir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak pihak menganggapnya sebagai “tentara di dalam tentara”. Setelah penggulingan Bashir, dimulailah perundingan untuk mengintegrasikan pasukan ini sepenuhnya ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan. Komandannya juga berpartisipasi dalam proses transisi yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, karena adanya perselisihan antara Hemedti dan panglima militer sekaligus Ketua Dewan Kedaulatan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan—yang berpusat pada isu integrasi pasukan ini ke dalam militer—pada pertengahan April 2023 pecah bentrokan bersenjata antara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan tentara yang menganggap mereka sebagai pasukan pemberontak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-usul</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bermula sebagai kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Janjaweed, yaitu milisi dari berbagai suku yang menurut banyak sumber berasal dari suku-suku Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan Janjaweed dikaitkan dengan Musa Hilal, kepala suku Mahamid yang berasal dari suku Arab Rizeigat, yang juga merupakan sepupu dari Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed bekerja sama dengan tentara Sudan ketika pecah pemberontakan di wilayah Darfur, barat negara itu, pada tahun 2003. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, mengakhiri pemberontakan, dan menguasai situasi di Darfur, namun saat itu dituduh melakukan pembunuhan, pembakaran, perampasan, dan penjarahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan Resolusi Nomor 1556 tahun 2004 yang menuntut pemerintah Sudan untuk melucuti senjata Janjaweed dan mengadili para pemimpinnya, terutama Musa Hilal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat memasukkan Musa Hilal ke dalam daftar tersangka pelaku kejahatan perang di Darfur. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan menuduhnya menghalangi proses perdamaian di wilayah tersebut, memberlakukan larangan perjalanan internasional terhadapnya, dan membekukan aset-asetnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2007, Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti), salah satu komandan Janjaweed, membelot dan memberontak terhadap pemerintah karena tidak membayar gaji pasukannya selama beberapa bulan. Ia pun mulai memerangi pasukan pemerintah. Pemerintahan Bashir kemudian menawarkan sejumlah kesepakatan agar Hemedti kembali bergabung, termasuk pembayaran gaji yang tertunggak, pemberian pangkat perwira bagi para komandannya, dan penganugerahan pangkat brigadir untuk Hemedti sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2013, milisi ini direstrukturisasi dan dibentuk kembali setelah Bashir mengeluarkan dekret presiden yang melegitimasi keberadaannya, serta memberinya nama baru: “Pasukan Dukungan Cepat (RSF).” Pasukan ini ditempatkan di bawah otoritas Badan Keamanan dan Intelijen Nasional Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan saat itu menolak memindahkan kewenangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dari badan intelijen ke militer. Karena itu, pasukan ini dianggap sebagai kekuatan resmi yang terpisah dan langsung berada di bawah Presiden. Muhammad Hamdan Dagalo ditunjuk sebagai komandannya, dan wilayah operasinya meluas dari Darfur ke Nil Biru, Kordofan Selatan, hingga ke seluruh penjuru Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen kemudian, pada masa pemerintahan Bashir tahun 2017, mengesahkan undang-undang tentang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan menetapkannya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah pasukan militer berskala nasional yang tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bashir sendiri memuji Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam pidato wisuda angkatan kelima pada tahun 2017, menyanjung peran mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara serta memadamkan pemberontakan di Kordofan Selatan dan Darfur. Ia menambahkan, “Keputusan yang paling saya sukai dan terbaik bagi saya adalah pembentukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Mereka adalah lengan kuat Angkatan Bersenjata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2019, undang-undang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) diamendemen dengan menghapus pasal yang menundukkan pasukan tersebut pada ketentuan Angkatan Bersenjata, sehingga menjadikannya pasukan independen dengan aturan tersendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mendefinisikan dirinya sebagai “pasukan militer berskala nasional yang beroperasi di bawah komando panglima tertinggi, dengan tujuan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan kepada Tuhan dan tanah air, serta tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Pasukan Dukungan Cepat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat menetapkan tujuan-tujuannya sebagai berikut:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Memberikan dukungan kepada tentara reguler Sudan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk membela negara dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal.</li>\r\n 	<li>Melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.</li>\r\n 	<li>Menangani keadaan darurat di dalam negeri sebagaimana diatur oleh undang-undang.</li>\r\n 	<li>Berkontribusi dalam menjaga keamanan dan perdamaian serta mematuhi perjanjian internasional dan regional.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Persenjataan dan Perlengkapan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada data resmi mengenai jumlah personel Pasukan Dukungan Cepat. Namun, berbagai sumber memperkirakan jumlahnya berkisar antara <strong>60.000 hingga 100.000</strong> personel yang terdiri dari prajurit, perwira, dan bintara yang tersebar di berbagai wilayah negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat memiliki sekitar <strong>10.000 kendaraan empat roda</strong> yang dilengkapi lapisan baja serta senjata ringan dan menengah, termasuk senjata antipesawat. Mereka juga memiliki satuan kendaraan lapis baja ringan tipe <strong>BTR (Boyevaya Transportnaya Razvedka)</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Markas dan pusat-pusat Pasukan Dukungan Cepat tersebar di ibu kota Sudan dan beberapa kota lainnya, serta di wilayah perbatasan dengan <strong>Libya</strong> dan <strong>Eritrea</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendanaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat pernah menguasai Jabal Amer, salah satu tambang emas terpenting di Sudan, sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, mereka juga menguasai tambang-tambang lain di wilayah Kordofan Selatan, yang menjadi sumber utama pendanaan pasukan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal inilah yang menjelaskan pernyataan Hemedti pada hari-hari terakhir pemerintahan Bashir, ketika ia mengatakan bahwa dirinya mendukung perekonomian Sudan dengan jutaan dolar. Setelah penggulingan Bashir, Hemedti membuka rekening cadangan di Bank Sudan dan menyetorkan sekitar 225 juta dolar AS. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut diperoleh dari pabrik-pabrik emas dan gaji pasukannya yang berpartisipasi dalam perang di Yaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diekstraksi dari tambang-tambang yang dikuasai Pasukan Dukungan Cepat antara tahun 2014 hingga 2016 mencapai sekitar 123 juta dolar AS. Laporan lain mengungkap bahwa perusahaan Kaloti asal Uni Emirat Arab memperoleh lebih dari 117 ton emas Sudan antara tahun 2012 dan 2019 melalui Perusahaan Al-Junaid, yang didirikan oleh Abdul Rahim Dagalo, saudara Hemedti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, laporan Komite PBB menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diselundupkan ke Uni Emirat Arab antara tahun 2010 hingga 2014 diperkirakan mencapai lebih dari 4,5 miliar dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat juga berupaya menambah sumber pendapatannya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan investasi besar di dalam dan luar Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterlibatan Pasukan Dukungan Cepat dalam perang di Yaman juga dianggap telah memperkuat keuangan mereka, karena berbagai laporan menunjukkan adanya dukungan dari Uni Emirat Arab yang membantu meningkatkan perekrutan dan persenjataan pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, partisipasi Pasukan Dukungan Cepat dalam penanganan migrasi ilegal bersama Uni Eropa dalam kerangka “Operasi Khartoum” menyebabkan adanya dukungan finansial Eropa terhadap pasukan ini.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','935-revision-v1','','','2025-10-30 00:06:38','2025-10-30 00:06:38','',935,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=966',0,'revision','',0),
(967,1,'2025-10-30 00:06:47','2025-10-30 00:06:47','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 15 Mei 2025</a></strong> -  Siapa dan Bagaimana Sejarah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Pasukan Dukungan Cepat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upacara wisuda angkatan kelima Pasukan Dukungan Cepat, Hemedti menjelaskan bahwa peran pasukannya adalah “membela tanah air dan pencapaiannya”, serta menegaskan bahwa mereka “mengajak kepada perdamaian, bekerja demi terwujudnya perdamaian, menjaganya, menanamkan rasa aman di antara masyarakat, mengakhiri konflik antar-suku, memerangi perdagangan manusia dan migrasi ilegal, serta memberantas perdagangan senjata, narkoba, dan segala bentuk ekstremisme.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut beberapa peran nyata yang telah dijalankan oleh Pasukan Dukungan Cepat:</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">1. Menghadapi Pemberontakan di Darfur</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah dibentuk dan diakui sebagai pasukan resmi tempur, Pasukan Dukungan Cepat melakukan sejumlah operasi penting atas perintah pemerintah Sudan terhadap gerakan-gerakan pemberontak di Darfur, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Pertempuran Donki al-Baashim (2014) melawan Tentara Pembebasan Sudan (SLA).</li>\r\n 	<li>Pertempuran Qouz Dungo (2015) di Darfur Selatan melawan Gerakan Keadilan dan Persamaan (JEM), yang berakhir dengan kekalahan telak bagi pihak pemberontak.</li>\r\n 	<li>Operasi Musim Panas Penentu (2015) melawan kelompok-kelompok bersenjata yang sempat menguasai sejumlah wilayah. Operasi ini berakhir dengan kemenangan Pasukan Dukungan Cepat, yang berhasil mengambil alih Gunung Marra dan kota Golo, yang sejak tahun 2003 berada di bawah kendali Tentara Pembebasan Sudan.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, operasi pemberantasan pemberontakan di Darfur disertai dengan banyak pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan, seperti penyerbuan dan pembakaran desa, perusakan harta benda, serta kekerasan seksual, sebagaimana dilaporkan oleh Human Rights Watch.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akibat konflik di Darfur, diperkirakan sekitar 2,5 juta orang mengungsi dan 450.000 orang tewas.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Yaman</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat ikut serta dalam perang di Yaman pada tahun 2015 di pihak pasukan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk memerangi kelompok Houthi, di bawah pengawasan Hemedti dan al-Burhan. Sekitar 30.000 pejuang, sebagian besar berasal dari Pasukan Dukungan Cepat, dikirim untuk bertempur di Yaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan lain menyebutkan adanya kesepakatan terpisah antara Uni Emirat Arab dan Hemedti, yang isinya mengatur partisipasi Pasukan Dukungan Cepat dalam perang Yaman sebagai imbalan atas pendanaan dari Uni Emirat Arab, yang menyebabkan meningkatnya tingkat perekrutan di dalam pasukan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat ditugaskan dalam berbagai peran selama perang Yaman, antara lain:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Menjaga perbatasan Arab Saudi dengan Yaman.</li>\r\n 	<li>Melakukan operasi darat di pantai barat Yaman.</li>\r\n 	<li>Mengamankan pangkalan-pangkalan militer Uni Emirat Arab di Yaman selatan.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa sekitar 40% dari para prajurit tersebut adalah anak-anak berusia antara 14 hingga 17 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini dibagi menjadi unit-unit yang terdiri dari 500 hingga 750 prajurit, dengan gaji antara 480 hingga 530 dolar AS tergantung usia dan pangkat. Mereka ditempatkan di berbagai wilayah, termasuk Taiz, Hodeidah, Lahij, Hajjah, dan Saada.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Operasi Khartoum</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya jumlah personel, Pasukan Dukungan Cepat menjadi bagian dari Operasi Khartoum pada tahun 2016, sebuah inisiatif yang dimulai pada 2014 dan bertujuan menjalin kerja sama antara negara-negara di sepanjang jalur migrasi antara Tanduk Afrika dan Eropa untuk memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan migran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam operasi ini, Pasukan Dukungan Cepat memainkan peran penting dalam menjaga perbatasan Libya untuk mencegah para migran mencapai wilayah Libya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Bashir</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika revolusi rakyat Sudan meletus pada Desember 2018, Presiden Omar al-Bashir meminta Pasukan Dukungan Cepat untuk turun tangan menekan demonstrasi. Namun, Hemedti menolak perintah tersebut dan justru berperan bersama pasukannya dalam menggulingkan rezim al-Bashir. Setelah itu, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Kedaulatan Transisi di Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembubaran Aksi Duduk di Markas Besar Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat dituduh turut serta bersama tentara dalam pembubaran paksa aksi duduk di depan markas besar militer pada tahun 2019, yang menyebabkan puluhan demonstran tewas dan ratusan lainnya luka-luka, serta puluhan orang dilaporkan hilang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini juga dituduh membuang jenazah ke Sungai Nil, di mana ditemukan sekitar 40 mayat setelah aksi dibubarkan. Hemedti dituduh merencanakan pembantaian di markas besar dan memerintahkan pasukannya untuk membubarkan aksi tersebut secara paksa.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan Pemerintahan Hamdok</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat berperan dalam menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Oktober 2021, yang mengakibatkan terhentinya proses pemilihan umum. Namun kemudian, Hemedti menyatakan penyesalannya atas keterlibatannya dalam apa yang ia sebut sebagai “kudeta” tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perselisihan dengan Tentara Reguler</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanda-tanda perselisihan antara Pasukan Dukungan Cepat dan tentara reguler mulai tampak ketika para pemimpin kedua pihak berusaha mencari dukungan regional dan internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan meningkat setelah penandatanganan kesepakatan kerangka kerja (framework agreement) yang bertujuan membangun masa transisi selama dua tahun menuju pembentukan pemerintahan sipil, yang dijadwalkan terbentuk pada Juli 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perbedaan pendapat memuncak ketika Jenderal Abdel Fattah al-Burhan bersikeras untuk melaksanakan seluruh poin kesepakatan, terutama mengenai integrasi Pasukan Dukungan Cepat ke dalam tentara nasional dan penyatuan komando militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun Hemedti menandatangani kesepakatan tersebut, ia menghambat pelaksanaannya. Beberapa negara mencoba menengahi melalui pembicaraan reformasi keamanan dan militer yang digelar pada Maret 2023, namun tidak menghasilkan rekomendasi konkret terkait integrasi Pasukan Dukungan Cepat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perselisihan kembali memanas pada April 2023, terutama mengenai jadwal penyatuan pasukan, status perwira Pasukan Dukungan Cepat di dalam tentara di masa depan, dan posisi panglima tertinggi militer selama masa integrasi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertempuran April 2023</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akibat perselisihan yang memuncak pada April 2023 mengenai proses integrasi, situasi berkembang menjadi bentrokan bersenjata antara kedua pihak. Pertempuran dimulai dengan penguatan pasukan Hemedti di sekitar Bandara Kota Merowe di utara Sudan, serta mobilisasi di berbagai wilayah lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika tentara reguler mencoba memperkuat kehadirannya di sekitar bandara, pertempuran pun meletus antara kedua pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertempuran kemudian menyebar ke sejumlah kota Sudan, namun terpusat di ibu kota, Khartoum, yang menyebabkan puluhan warga sipil tewas, kerusakan besar pada properti akibat pertempuran dan pengeboman, serta ribuan orang mengungsi.</p>\r\n<strong>Sumber:</strong> Al Jazeera + Kantor Berita + Situs Web\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (2)','','inherit','closed','closed','','964-revision-v1','','','2025-10-30 00:06:47','2025-10-30 00:06:47','',964,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=967',0,'revision','',0),
(968,1,'2025-10-30 00:18:18','2025-10-30 00:18:18','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (Bagian Pertama)</strong></h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa dan Bagaimana Sejarah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan ?</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 15 Mei 2025</a></strong> - Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah kelompok militer yang terbentuk dari milisi Janjaweed dan diakui secara resmi oleh negara pada tahun 2013. Komandannya adalah Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan nama Hemedti. Pasukan ini diberi berbagai tugas, antara lain memberantas gerakan pemberontakan di Darfur, wilayah barat Sudan, menjaga perbatasan, dan memberantas kegiatan penyelundupan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen Sudan menyetujui keberadaan pasukan ini pada tahun 2017 dan menganggapnya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Pasukan ini turut serta dalam Operasi Khartoum—yang disponsori oleh Uni Eropa untuk menghadapi migrasi ilegal—serta dalam perang di Yaman, dan mendukung revolusi rakyat yang menggulingkan rezim mantan presiden Umar al-Basyir.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak pihak menganggapnya sebagai “tentara di dalam tentara”. Setelah penggulingan Bashir, dimulailah perundingan untuk mengintegrasikan pasukan ini sepenuhnya ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan. Komandannya juga berpartisipasi dalam proses transisi yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, karena adanya perselisihan antara Hemedti dan panglima militer sekaligus Ketua Dewan Kedaulatan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan—yang berpusat pada isu integrasi pasukan ini ke dalam militer—pada pertengahan April 2023 pecah bentrokan bersenjata antara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan tentara yang menganggap mereka sebagai pasukan pemberontak.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-usul</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bermula sebagai kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Janjaweed, yaitu milisi dari berbagai suku yang menurut banyak sumber berasal dari suku-suku Arab.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan Janjaweed dikaitkan dengan Musa Hilal, kepala suku Mahamid yang berasal dari suku Arab Rizeigat, yang juga merupakan sepupu dari Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed bekerja sama dengan tentara Sudan ketika pecah pemberontakan di wilayah Darfur, barat negara itu, pada tahun 2003. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, mengakhiri pemberontakan, dan menguasai situasi di Darfur, namun saat itu dituduh melakukan pembunuhan, pembakaran, perampasan, dan penjarahan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan Resolusi Nomor 1556 tahun 2004 yang menuntut pemerintah Sudan untuk melucuti senjata Janjaweed dan mengadili para pemimpinnya, terutama Musa Hilal.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat memasukkan Musa Hilal ke dalam daftar tersangka pelaku kejahatan perang di Darfur. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan menuduhnya menghalangi proses perdamaian di wilayah tersebut, memberlakukan larangan perjalanan internasional terhadapnya, dan membekukan aset-asetnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2007, Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti), salah satu komandan Janjaweed, membelot dan memberontak terhadap pemerintah karena tidak membayar gaji pasukannya selama beberapa bulan. Ia pun mulai memerangi pasukan pemerintah. Pemerintahan Bashir kemudian menawarkan sejumlah kesepakatan agar Hemedti kembali bergabung, termasuk pembayaran gaji yang tertunggak, pemberian pangkat perwira bagi para komandannya, dan penganugerahan pangkat brigadir untuk Hemedti sendiri.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2013, milisi ini direstrukturisasi dan dibentuk kembali setelah Bashir mengeluarkan dekret presiden yang melegitimasi keberadaannya, serta memberinya nama baru: “Pasukan Dukungan Cepat (RSF).” Pasukan ini ditempatkan di bawah otoritas Badan Keamanan dan Intelijen Nasional Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan saat itu menolak memindahkan kewenangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dari badan intelijen ke militer. Karena itu, pasukan ini dianggap sebagai kekuatan resmi yang terpisah dan langsung berada di bawah Presiden. Muhammad Hamdan Dagalo ditunjuk sebagai komandannya, dan wilayah operasinya meluas dari Darfur ke Nil Biru, Kordofan Selatan, hingga ke seluruh penjuru Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen kemudian, pada masa pemerintahan Bashir tahun 2017, mengesahkan undang-undang tentang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan menetapkannya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah pasukan militer berskala nasional yang tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bashir sendiri memuji Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam pidato wisuda angkatan kelima pada tahun 2017, menyanjung peran mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara serta memadamkan pemberontakan di Kordofan Selatan dan Darfur. Ia menambahkan, “Keputusan yang paling saya sukai dan terbaik bagi saya adalah pembentukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Mereka adalah lengan kuat Angkatan Bersenjata.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2019, undang-undang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) diamendemen dengan menghapus pasal yang menundukkan pasukan tersebut pada ketentuan Angkatan Bersenjata, sehingga menjadikannya pasukan independen dengan aturan tersendiri.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mendefinisikan dirinya sebagai “pasukan militer berskala nasional yang beroperasi di bawah komando panglima tertinggi, dengan tujuan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan kepada Tuhan dan tanah air, serta tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Pasukan Dukungan Cepat</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat menetapkan tujuan-tujuannya sebagai berikut:</p>\n\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n 	<li>Memberikan dukungan kepada tentara reguler Sudan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk membela negara dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal.</li>\n 	<li>Melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.</li>\n 	<li>Menangani keadaan darurat di dalam negeri sebagaimana diatur oleh undang-undang.</li>\n 	<li>Berkontribusi dalam menjaga keamanan dan perdamaian serta mematuhi perjanjian internasional dan regional.</li>\n</ul>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Persenjataan dan Perlengkapan</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada data resmi mengenai jumlah personel Pasukan Dukungan Cepat. Namun, berbagai sumber memperkirakan jumlahnya berkisar antara <strong>60.000 hingga 100.000</strong> personel yang terdiri dari prajurit, perwira, dan bintara yang tersebar di berbagai wilayah negara.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat memiliki sekitar <strong>10.000 kendaraan empat roda</strong> yang dilengkapi lapisan baja serta senjata ringan dan menengah, termasuk senjata antipesawat. Mereka juga memiliki satuan kendaraan lapis baja ringan tipe <strong>BTR (Boyevaya Transportnaya Razvedka)</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Markas dan pusat-pusat Pasukan Dukungan Cepat tersebar di ibu kota Sudan dan beberapa kota lainnya, serta di wilayah perbatasan dengan <strong>Libya</strong> dan <strong>Eritrea</strong>.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendanaan</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat pernah menguasai Jabal Amer, salah satu tambang emas terpenting di Sudan, sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, mereka juga menguasai tambang-tambang lain di wilayah Kordofan Selatan, yang menjadi sumber utama pendanaan pasukan tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal inilah yang menjelaskan pernyataan Hemedti pada hari-hari terakhir pemerintahan Bashir, ketika ia mengatakan bahwa dirinya mendukung perekonomian Sudan dengan jutaan dolar. Setelah penggulingan Bashir, Hemedti membuka rekening cadangan di Bank Sudan dan menyetorkan sekitar 225 juta dolar AS. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut diperoleh dari pabrik-pabrik emas dan gaji pasukannya yang berpartisipasi dalam perang di Yaman.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diekstraksi dari tambang-tambang yang dikuasai Pasukan Dukungan Cepat antara tahun 2014 hingga 2016 mencapai sekitar 123 juta dolar AS. Laporan lain mengungkap bahwa perusahaan Kaloti asal Uni Emirat Arab memperoleh lebih dari 117 ton emas Sudan antara tahun 2012 dan 2019 melalui Perusahaan Al-Junaid, yang didirikan oleh Abdul Rahim Dagalo, saudara Hemedti.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, laporan Komite PBB menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diselundupkan ke Uni Emirat Arab antara tahun 2010 hingga 2014 diperkirakan mencapai lebih dari 4,5 miliar dolar AS.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat juga berupaya menambah sumber pendapatannya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan investasi besar di dalam dan luar Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterlibatan Pasukan Dukungan Cepat dalam perang di Yaman juga dianggap telah memperkuat keuangan mereka, karena berbagai laporan menunjukkan adanya dukungan dari Uni Emirat Arab yang membantu meningkatkan perekrutan dan persenjataan pasukan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, partisipasi Pasukan Dukungan Cepat dalam penanganan migrasi ilegal bersama Uni Eropa dalam kerangka “Operasi Khartoum” menyebabkan adanya dukungan finansial Eropa terhadap pasukan ini.</p>\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\n\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','935-autosave-v1','','','2025-10-30 00:18:18','2025-10-30 00:18:18','',935,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=968',0,'revision','',0),
(969,1,'2025-10-30 00:18:14','2025-10-30 00:18:14','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa dan Bagaimana Sejarah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 15 Mei 2025</a></strong> - Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah kelompok militer yang terbentuk dari milisi Janjaweed dan diakui secara resmi oleh negara pada tahun 2013. Komandannya adalah Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan nama Hemedti. Pasukan ini diberi berbagai tugas, antara lain memberantas gerakan pemberontakan di Darfur, wilayah barat Sudan, menjaga perbatasan, dan memberantas kegiatan penyelundupan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen Sudan menyetujui keberadaan pasukan ini pada tahun 2017 dan menganggapnya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Pasukan ini turut serta dalam Operasi Khartoum—yang disponsori oleh Uni Eropa untuk menghadapi migrasi ilegal—serta dalam perang di Yaman, dan mendukung revolusi rakyat yang menggulingkan rezim mantan presiden Umar al-Basyir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak pihak menganggapnya sebagai “tentara di dalam tentara”. Setelah penggulingan Bashir, dimulailah perundingan untuk mengintegrasikan pasukan ini sepenuhnya ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan. Komandannya juga berpartisipasi dalam proses transisi yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, karena adanya perselisihan antara Hemedti dan panglima militer sekaligus Ketua Dewan Kedaulatan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan—yang berpusat pada isu integrasi pasukan ini ke dalam militer—pada pertengahan April 2023 pecah bentrokan bersenjata antara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan tentara yang menganggap mereka sebagai pasukan pemberontak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-usul</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bermula sebagai kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Janjaweed, yaitu milisi dari berbagai suku yang menurut banyak sumber berasal dari suku-suku Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan Janjaweed dikaitkan dengan Musa Hilal, kepala suku Mahamid yang berasal dari suku Arab Rizeigat, yang juga merupakan sepupu dari Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed bekerja sama dengan tentara Sudan ketika pecah pemberontakan di wilayah Darfur, barat negara itu, pada tahun 2003. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, mengakhiri pemberontakan, dan menguasai situasi di Darfur, namun saat itu dituduh melakukan pembunuhan, pembakaran, perampasan, dan penjarahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan Resolusi Nomor 1556 tahun 2004 yang menuntut pemerintah Sudan untuk melucuti senjata Janjaweed dan mengadili para pemimpinnya, terutama Musa Hilal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat memasukkan Musa Hilal ke dalam daftar tersangka pelaku kejahatan perang di Darfur. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan menuduhnya menghalangi proses perdamaian di wilayah tersebut, memberlakukan larangan perjalanan internasional terhadapnya, dan membekukan aset-asetnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2007, Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti), salah satu komandan Janjaweed, membelot dan memberontak terhadap pemerintah karena tidak membayar gaji pasukannya selama beberapa bulan. Ia pun mulai memerangi pasukan pemerintah. Pemerintahan Bashir kemudian menawarkan sejumlah kesepakatan agar Hemedti kembali bergabung, termasuk pembayaran gaji yang tertunggak, pemberian pangkat perwira bagi para komandannya, dan penganugerahan pangkat brigadir untuk Hemedti sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2013, milisi ini direstrukturisasi dan dibentuk kembali setelah Bashir mengeluarkan dekret presiden yang melegitimasi keberadaannya, serta memberinya nama baru: “Pasukan Dukungan Cepat (RSF).” Pasukan ini ditempatkan di bawah otoritas Badan Keamanan dan Intelijen Nasional Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan saat itu menolak memindahkan kewenangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dari badan intelijen ke militer. Karena itu, pasukan ini dianggap sebagai kekuatan resmi yang terpisah dan langsung berada di bawah Presiden. Muhammad Hamdan Dagalo ditunjuk sebagai komandannya, dan wilayah operasinya meluas dari Darfur ke Nil Biru, Kordofan Selatan, hingga ke seluruh penjuru Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen kemudian, pada masa pemerintahan Bashir tahun 2017, mengesahkan undang-undang tentang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan menetapkannya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah pasukan militer berskala nasional yang tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bashir sendiri memuji Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam pidato wisuda angkatan kelima pada tahun 2017, menyanjung peran mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara serta memadamkan pemberontakan di Kordofan Selatan dan Darfur. Ia menambahkan, “Keputusan yang paling saya sukai dan terbaik bagi saya adalah pembentukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Mereka adalah lengan kuat Angkatan Bersenjata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2019, undang-undang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) diamendemen dengan menghapus pasal yang menundukkan pasukan tersebut pada ketentuan Angkatan Bersenjata, sehingga menjadikannya pasukan independen dengan aturan tersendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mendefinisikan dirinya sebagai “pasukan militer berskala nasional yang beroperasi di bawah komando panglima tertinggi, dengan tujuan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan kepada Tuhan dan tanah air, serta tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Pasukan Dukungan Cepat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat menetapkan tujuan-tujuannya sebagai berikut:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Memberikan dukungan kepada tentara reguler Sudan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk membela negara dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal.</li>\r\n 	<li>Melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.</li>\r\n 	<li>Menangani keadaan darurat di dalam negeri sebagaimana diatur oleh undang-undang.</li>\r\n 	<li>Berkontribusi dalam menjaga keamanan dan perdamaian serta mematuhi perjanjian internasional dan regional.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Persenjataan dan Perlengkapan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada data resmi mengenai jumlah personel Pasukan Dukungan Cepat. Namun, berbagai sumber memperkirakan jumlahnya berkisar antara <strong>60.000 hingga 100.000</strong> personel yang terdiri dari prajurit, perwira, dan bintara yang tersebar di berbagai wilayah negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat memiliki sekitar <strong>10.000 kendaraan empat roda</strong> yang dilengkapi lapisan baja serta senjata ringan dan menengah, termasuk senjata antipesawat. Mereka juga memiliki satuan kendaraan lapis baja ringan tipe <strong>BTR (Boyevaya Transportnaya Razvedka)</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Markas dan pusat-pusat Pasukan Dukungan Cepat tersebar di ibu kota Sudan dan beberapa kota lainnya, serta di wilayah perbatasan dengan <strong>Libya</strong> dan <strong>Eritrea</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendanaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat pernah menguasai Jabal Amer, salah satu tambang emas terpenting di Sudan, sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, mereka juga menguasai tambang-tambang lain di wilayah Kordofan Selatan, yang menjadi sumber utama pendanaan pasukan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal inilah yang menjelaskan pernyataan Hemedti pada hari-hari terakhir pemerintahan Bashir, ketika ia mengatakan bahwa dirinya mendukung perekonomian Sudan dengan jutaan dolar. Setelah penggulingan Bashir, Hemedti membuka rekening cadangan di Bank Sudan dan menyetorkan sekitar 225 juta dolar AS. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut diperoleh dari pabrik-pabrik emas dan gaji pasukannya yang berpartisipasi dalam perang di Yaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diekstraksi dari tambang-tambang yang dikuasai Pasukan Dukungan Cepat antara tahun 2014 hingga 2016 mencapai sekitar 123 juta dolar AS. Laporan lain mengungkap bahwa perusahaan Kaloti asal Uni Emirat Arab memperoleh lebih dari 117 ton emas Sudan antara tahun 2012 dan 2019 melalui Perusahaan Al-Junaid, yang didirikan oleh Abdul Rahim Dagalo, saudara Hemedti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, laporan Komite PBB menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diselundupkan ke Uni Emirat Arab antara tahun 2010 hingga 2014 diperkirakan mencapai lebih dari 4,5 miliar dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat juga berupaya menambah sumber pendapatannya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan investasi besar di dalam dan luar Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterlibatan Pasukan Dukungan Cepat dalam perang di Yaman juga dianggap telah memperkuat keuangan mereka, karena berbagai laporan menunjukkan adanya dukungan dari Uni Emirat Arab yang membantu meningkatkan perekrutan dan persenjataan pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, partisipasi Pasukan Dukungan Cepat dalam penanganan migrasi ilegal bersama Uni Eropa dalam kerangka “Operasi Khartoum” menyebabkan adanya dukungan finansial Eropa terhadap pasukan ini.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','935-revision-v1','','','2025-10-30 00:18:14','2025-10-30 00:18:14','',935,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=969',0,'revision','',0),
(970,1,'2025-10-30 00:19:47','2025-10-30 00:19:47','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa dan Bagaimana Sejarah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 15 Mei 2025</a></strong> - Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah kelompok militer yang terbentuk dari milisi Janjaweed dan diakui secara resmi oleh negara pada tahun 2013. Komandannya adalah Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan nama Hemedti. Pasukan ini diberi berbagai tugas, antara lain memberantas gerakan pemberontakan di Darfur, wilayah barat Sudan, menjaga perbatasan, dan memberantas kegiatan penyelundupan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen Sudan menyetujui keberadaan pasukan ini pada tahun 2017 dan menganggapnya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Pasukan ini turut serta dalam Operasi Khartoum—yang disponsori oleh Uni Eropa untuk menghadapi migrasi ilegal—serta dalam perang di Yaman, dan mendukung revolusi rakyat yang menggulingkan rezim mantan presiden Umar al-Basyir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak pihak menganggapnya sebagai “tentara di dalam tentara”. Setelah penggulingan Bashir, dimulailah perundingan untuk mengintegrasikan pasukan ini sepenuhnya ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan. Komandannya juga berpartisipasi dalam proses transisi yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, karena adanya perselisihan antara Hemedti dan panglima militer sekaligus Ketua Dewan Kedaulatan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan—yang berpusat pada isu integrasi pasukan ini ke dalam militer—pada pertengahan April 2023 pecah bentrokan bersenjata antara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan tentara yang menganggap mereka sebagai pasukan pemberontak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-usul</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bermula sebagai kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Janjaweed, yaitu milisi dari berbagai suku yang menurut banyak sumber berasal dari suku-suku Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan Janjaweed dikaitkan dengan Musa Hilal, kepala suku Mahamid yang berasal dari suku Arab Rizeigat, yang juga merupakan sepupu dari Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed bekerja sama dengan tentara Sudan ketika pecah pemberontakan di wilayah Darfur, barat negara itu, pada tahun 2003. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, mengakhiri pemberontakan, dan menguasai situasi di Darfur, namun saat itu dituduh melakukan pembunuhan, pembakaran, perampasan, dan penjarahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan Resolusi Nomor 1556 tahun 2004 yang menuntut pemerintah Sudan untuk melucuti senjata Janjaweed dan mengadili para pemimpinnya, terutama Musa Hilal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat memasukkan Musa Hilal ke dalam daftar tersangka pelaku kejahatan perang di Darfur. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan menuduhnya menghalangi proses perdamaian di wilayah tersebut, memberlakukan larangan perjalanan internasional terhadapnya, dan membekukan aset-asetnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2007, Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti), salah satu komandan Janjaweed, membelot dan memberontak terhadap pemerintah karena tidak membayar gaji pasukannya selama beberapa bulan. Ia pun mulai memerangi pasukan pemerintah. Pemerintahan Bashir kemudian menawarkan sejumlah kesepakatan agar Hemedti kembali bergabung, termasuk pembayaran gaji yang tertunggak, pemberian pangkat perwira bagi para komandannya, dan penganugerahan pangkat brigadir untuk Hemedti sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2013, milisi ini direstrukturisasi dan dibentuk kembali setelah Bashir mengeluarkan dekret presiden yang melegitimasi keberadaannya, serta memberinya nama baru: “Pasukan Dukungan Cepat (RSF).” Pasukan ini ditempatkan di bawah otoritas Badan Keamanan dan Intelijen Nasional Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan saat itu menolak memindahkan kewenangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dari badan intelijen ke militer. Karena itu, pasukan ini dianggap sebagai kekuatan resmi yang terpisah dan langsung berada di bawah Presiden. Muhammad Hamdan Dagalo ditunjuk sebagai komandannya, dan wilayah operasinya meluas dari Darfur ke Nil Biru, Kordofan Selatan, hingga ke seluruh penjuru Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen kemudian, pada masa pemerintahan Bashir tahun 2017, mengesahkan undang-undang tentang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan menetapkannya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah pasukan militer berskala nasional yang tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bashir sendiri memuji Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam pidato wisuda angkatan kelima pada tahun 2017, menyanjung peran mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara serta memadamkan pemberontakan di Kordofan Selatan dan Darfur. Ia menambahkan, “Keputusan yang paling saya sukai dan terbaik bagi saya adalah pembentukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Mereka adalah lengan kuat Angkatan Bersenjata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2019, undang-undang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) diamendemen dengan menghapus pasal yang menundukkan pasukan tersebut pada ketentuan Angkatan Bersenjata, sehingga menjadikannya pasukan independen dengan aturan tersendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mendefinisikan dirinya sebagai “pasukan militer berskala nasional yang beroperasi di bawah komando panglima tertinggi, dengan tujuan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan kepada Tuhan dan tanah air, serta tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Pasukan Dukungan Cepat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat menetapkan tujuan-tujuannya sebagai berikut:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Memberikan dukungan kepada tentara reguler Sudan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk membela negara dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal.</li>\r\n 	<li>Melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.</li>\r\n 	<li>Menangani keadaan darurat di dalam negeri sebagaimana diatur oleh undang-undang.</li>\r\n 	<li>Berkontribusi dalam menjaga keamanan dan perdamaian serta mematuhi perjanjian internasional dan regional.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Persenjataan dan Perlengkapan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada data resmi mengenai jumlah personel Pasukan Dukungan Cepat. Namun, berbagai sumber memperkirakan jumlahnya berkisar antara <strong>60.000 hingga 100.000</strong> personel yang terdiri dari prajurit, perwira, dan bintara yang tersebar di berbagai wilayah negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat memiliki sekitar <strong>10.000 kendaraan empat roda</strong> yang dilengkapi lapisan baja serta senjata ringan dan menengah, termasuk senjata antipesawat. Mereka juga memiliki satuan kendaraan lapis baja ringan tipe <strong>BTR (Boyevaya Transportnaya Razvedka)</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Markas dan pusat-pusat Pasukan Dukungan Cepat tersebar di ibu kota Sudan dan beberapa kota lainnya, serta di wilayah perbatasan dengan <strong>Libya</strong> dan <strong>Eritrea</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendanaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat pernah menguasai Jabal Amer, salah satu tambang emas terpenting di Sudan, sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, mereka juga menguasai tambang-tambang lain di wilayah Kordofan Selatan, yang menjadi sumber utama pendanaan pasukan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal inilah yang menjelaskan pernyataan Hemedti pada hari-hari terakhir pemerintahan Bashir, ketika ia mengatakan bahwa dirinya mendukung perekonomian Sudan dengan jutaan dolar. Setelah penggulingan Bashir, Hemedti membuka rekening cadangan di Bank Sudan dan menyetorkan sekitar 225 juta dolar AS. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut diperoleh dari pabrik-pabrik emas dan gaji pasukannya yang berpartisipasi dalam perang di Yaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diekstraksi dari tambang-tambang yang dikuasai Pasukan Dukungan Cepat antara tahun 2014 hingga 2016 mencapai sekitar 123 juta dolar AS. Laporan lain mengungkap bahwa perusahaan Kaloti asal Uni Emirat Arab memperoleh lebih dari 117 ton emas Sudan antara tahun 2012 dan 2019 melalui Perusahaan Al-Junaid, yang didirikan oleh Abdul Rahim Dagalo, saudara Hemedti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, laporan Komite PBB menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diselundupkan ke Uni Emirat Arab antara tahun 2010 hingga 2014 diperkirakan mencapai lebih dari 4,5 miliar dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat juga berupaya menambah sumber pendapatannya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan investasi besar di dalam dan luar Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterlibatan Pasukan Dukungan Cepat dalam perang di Yaman juga dianggap telah memperkuat keuangan mereka, karena berbagai laporan menunjukkan adanya dukungan dari Uni Emirat Arab yang membantu meningkatkan perekrutan dan persenjataan pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, partisipasi Pasukan Dukungan Cepat dalam penanganan migrasi ilegal bersama Uni Eropa dalam kerangka “Operasi Khartoum” menyebabkan adanya dukungan finansial Eropa terhadap pasukan ini.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan-2/\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','935-revision-v1','','','2025-10-30 00:19:47','2025-10-30 00:19:47','',935,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=970',0,'revision','',0),
(971,1,'2025-10-30 00:20:18','2025-10-30 00:20:18','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 15 Mei 2025</a></strong> -  Siapa dan Bagaimana Sejarah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Pasukan Dukungan Cepat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upacara wisuda angkatan kelima Pasukan Dukungan Cepat, Hemedti menjelaskan bahwa peran pasukannya adalah “membela tanah air dan pencapaiannya”, serta menegaskan bahwa mereka “mengajak kepada perdamaian, bekerja demi terwujudnya perdamaian, menjaganya, menanamkan rasa aman di antara masyarakat, mengakhiri konflik antar-suku, memerangi perdagangan manusia dan migrasi ilegal, serta memberantas perdagangan senjata, narkoba, dan segala bentuk ekstremisme.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut beberapa peran nyata yang telah dijalankan oleh Pasukan Dukungan Cepat:</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">1. Menghadapi Pemberontakan di Darfur</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah dibentuk dan diakui sebagai pasukan resmi tempur, Pasukan Dukungan Cepat melakukan sejumlah operasi penting atas perintah pemerintah Sudan terhadap gerakan-gerakan pemberontak di Darfur, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Pertempuran Donki al-Baashim (2014) melawan Tentara Pembebasan Sudan (SLA).</li>\r\n 	<li>Pertempuran Qouz Dungo (2015) di Darfur Selatan melawan Gerakan Keadilan dan Persamaan (JEM), yang berakhir dengan kekalahan telak bagi pihak pemberontak.</li>\r\n 	<li>Operasi Musim Panas Penentu (2015) melawan kelompok-kelompok bersenjata yang sempat menguasai sejumlah wilayah. Operasi ini berakhir dengan kemenangan Pasukan Dukungan Cepat, yang berhasil mengambil alih Gunung Marra dan kota Golo, yang sejak tahun 2003 berada di bawah kendali Tentara Pembebasan Sudan.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, operasi pemberantasan pemberontakan di Darfur disertai dengan banyak pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan, seperti penyerbuan dan pembakaran desa, perusakan harta benda, serta kekerasan seksual, sebagaimana dilaporkan oleh Human Rights Watch.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akibat konflik di Darfur, diperkirakan sekitar 2,5 juta orang mengungsi dan 450.000 orang tewas.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Yaman</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat ikut serta dalam perang di Yaman pada tahun 2015 di pihak pasukan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk memerangi kelompok Houthi, di bawah pengawasan Hemedti dan al-Burhan. Sekitar 30.000 pejuang, sebagian besar berasal dari Pasukan Dukungan Cepat, dikirim untuk bertempur di Yaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan lain menyebutkan adanya kesepakatan terpisah antara Uni Emirat Arab dan Hemedti, yang isinya mengatur partisipasi Pasukan Dukungan Cepat dalam perang Yaman sebagai imbalan atas pendanaan dari Uni Emirat Arab, yang menyebabkan meningkatnya tingkat perekrutan di dalam pasukan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat ditugaskan dalam berbagai peran selama perang Yaman, antara lain:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Menjaga perbatasan Arab Saudi dengan Yaman.</li>\r\n 	<li>Melakukan operasi darat di pantai barat Yaman.</li>\r\n 	<li>Mengamankan pangkalan-pangkalan militer Uni Emirat Arab di Yaman selatan.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa sekitar 40% dari para prajurit tersebut adalah anak-anak berusia antara 14 hingga 17 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini dibagi menjadi unit-unit yang terdiri dari 500 hingga 750 prajurit, dengan gaji antara 480 hingga 530 dolar AS tergantung usia dan pangkat. Mereka ditempatkan di berbagai wilayah, termasuk Taiz, Hodeidah, Lahij, Hajjah, dan Saada.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Operasi Khartoum</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya jumlah personel, Pasukan Dukungan Cepat menjadi bagian dari Operasi Khartoum pada tahun 2016, sebuah inisiatif yang dimulai pada 2014 dan bertujuan menjalin kerja sama antara negara-negara di sepanjang jalur migrasi antara Tanduk Afrika dan Eropa untuk memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan migran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam operasi ini, Pasukan Dukungan Cepat memainkan peran penting dalam menjaga perbatasan Libya untuk mencegah para migran mencapai wilayah Libya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Basyir</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika revolusi rakyat Sudan meletus pada Desember 2018, Presiden Omar al-Basyir meminta Pasukan Dukungan Cepat untuk turun tangan menekan demonstrasi. Namun, Hemedti menolak perintah tersebut dan justru berperan bersama pasukannya dalam menggulingkan rezim al-Basyir. Setelah itu, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Kedaulatan Transisi di Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembubaran Aksi Duduk di Markas Besar Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat dituduh turut serta bersama tentara dalam pembubaran paksa aksi duduk di depan markas besar militer pada tahun 2019, yang menyebabkan puluhan demonstran tewas dan ratusan lainnya luka-luka, serta puluhan orang dilaporkan hilang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini juga dituduh membuang jenazah ke Sungai Nil, di mana ditemukan sekitar 40 mayat setelah aksi dibubarkan. Hemedti dituduh merencanakan pembantaian di markas besar dan memerintahkan pasukannya untuk membubarkan aksi tersebut secara paksa.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan Pemerintahan Hamdok</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat berperan dalam menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Oktober 2021, yang mengakibatkan terhentinya proses pemilihan umum. Namun kemudian, Hemedti menyatakan penyesalannya atas keterlibatannya dalam apa yang ia sebut sebagai “kudeta” tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perselisihan dengan Tentara Reguler</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanda-tanda perselisihan antara Pasukan Dukungan Cepat dan tentara reguler mulai tampak ketika para pemimpin kedua pihak berusaha mencari dukungan regional dan internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan meningkat setelah penandatanganan kesepakatan kerangka kerja (framework agreement) yang bertujuan membangun masa transisi selama dua tahun menuju pembentukan pemerintahan sipil, yang dijadwalkan terbentuk pada Juli 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perbedaan pendapat memuncak ketika Jenderal Abdel Fattah al-Burhan bersikeras untuk melaksanakan seluruh poin kesepakatan, terutama mengenai integrasi Pasukan Dukungan Cepat ke dalam tentara nasional dan penyatuan komando militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun Hemedti menandatangani kesepakatan tersebut, ia menghambat pelaksanaannya. Beberapa negara mencoba menengahi melalui pembicaraan reformasi keamanan dan militer yang digelar pada Maret 2023, namun tidak menghasilkan rekomendasi konkret terkait integrasi Pasukan Dukungan Cepat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perselisihan kembali memanas pada April 2023, terutama mengenai jadwal penyatuan pasukan, status perwira Pasukan Dukungan Cepat di dalam tentara di masa depan, dan posisi panglima tertinggi militer selama masa integrasi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertempuran April 2023</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akibat perselisihan yang memuncak pada April 2023 mengenai proses integrasi, situasi berkembang menjadi bentrokan bersenjata antara kedua pihak. Pertempuran dimulai dengan penguatan pasukan Hemedti di sekitar Bandara Kota Merowe di utara Sudan, serta mobilisasi di berbagai wilayah lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika tentara reguler mencoba memperkuat kehadirannya di sekitar bandara, pertempuran pun meletus antara kedua pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertempuran kemudian menyebar ke sejumlah kota Sudan, namun terpusat di ibu kota, Khartoum, yang menyebabkan puluhan warga sipil tewas, kerusakan besar pada properti akibat pertempuran dan pengeboman, serta ribuan orang mengungsi.</p>\r\n<strong>Sumber:</strong> Al Jazeera + Kantor Berita + Situs Web\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (2)','','inherit','closed','closed','','964-revision-v1','','','2025-10-30 00:20:18','2025-10-30 00:20:18','',964,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=971',0,'revision','',0),
(972,1,'2025-10-30 00:20:20','2025-10-30 00:20:20','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (Bagian Kedua)</strong></h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 15 Mei 2025</a></strong> -  Siapa dan Bagaimana Sejarah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan ?</em></p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Pasukan Dukungan Cepat</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upacara wisuda angkatan kelima Pasukan Dukungan Cepat, Hemedti menjelaskan bahwa peran pasukannya adalah “membela tanah air dan pencapaiannya”, serta menegaskan bahwa mereka “mengajak kepada perdamaian, bekerja demi terwujudnya perdamaian, menjaganya, menanamkan rasa aman di antara masyarakat, mengakhiri konflik antar-suku, memerangi perdagangan manusia dan migrasi ilegal, serta memberantas perdagangan senjata, narkoba, dan segala bentuk ekstremisme.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut beberapa peran nyata yang telah dijalankan oleh Pasukan Dukungan Cepat:</p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\">1. Menghadapi Pemberontakan di Darfur</h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah dibentuk dan diakui sebagai pasukan resmi tempur, Pasukan Dukungan Cepat melakukan sejumlah operasi penting atas perintah pemerintah Sudan terhadap gerakan-gerakan pemberontak di Darfur, di antaranya:</p>\n\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n 	<li>Pertempuran Donki al-Baashim (2014) melawan Tentara Pembebasan Sudan (SLA).</li>\n 	<li>Pertempuran Qouz Dungo (2015) di Darfur Selatan melawan Gerakan Keadilan dan Persamaan (JEM), yang berakhir dengan kekalahan telak bagi pihak pemberontak.</li>\n 	<li>Operasi Musim Panas Penentu (2015) melawan kelompok-kelompok bersenjata yang sempat menguasai sejumlah wilayah. Operasi ini berakhir dengan kemenangan Pasukan Dukungan Cepat, yang berhasil mengambil alih Gunung Marra dan kota Golo, yang sejak tahun 2003 berada di bawah kendali Tentara Pembebasan Sudan.</li>\n</ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, operasi pemberantasan pemberontakan di Darfur disertai dengan banyak pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan, seperti penyerbuan dan pembakaran desa, perusakan harta benda, serta kekerasan seksual, sebagaimana dilaporkan oleh Human Rights Watch.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Akibat konflik di Darfur, diperkirakan sekitar 2,5 juta orang mengungsi dan 450.000 orang tewas.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Yaman</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat ikut serta dalam perang di Yaman pada tahun 2015 di pihak pasukan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk memerangi kelompok Houthi, di bawah pengawasan Hemedti dan al-Burhan. Sekitar 30.000 pejuang, sebagian besar berasal dari Pasukan Dukungan Cepat, dikirim untuk bertempur di Yaman.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan lain menyebutkan adanya kesepakatan terpisah antara Uni Emirat Arab dan Hemedti, yang isinya mengatur partisipasi Pasukan Dukungan Cepat dalam perang Yaman sebagai imbalan atas pendanaan dari Uni Emirat Arab, yang menyebabkan meningkatnya tingkat perekrutan di dalam pasukan tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat ditugaskan dalam berbagai peran selama perang Yaman, antara lain:</p>\n\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n 	<li>Menjaga perbatasan Arab Saudi dengan Yaman.</li>\n 	<li>Melakukan operasi darat di pantai barat Yaman.</li>\n 	<li>Mengamankan pangkalan-pangkalan militer Uni Emirat Arab di Yaman selatan.</li>\n</ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa sekitar 40% dari para prajurit tersebut adalah anak-anak berusia antara 14 hingga 17 tahun.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini dibagi menjadi unit-unit yang terdiri dari 500 hingga 750 prajurit, dengan gaji antara 480 hingga 530 dolar AS tergantung usia dan pangkat. Mereka ditempatkan di berbagai wilayah, termasuk Taiz, Hodeidah, Lahij, Hajjah, dan Saada.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Operasi Khartoum</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya jumlah personel, Pasukan Dukungan Cepat menjadi bagian dari Operasi Khartoum pada tahun 2016, sebuah inisiatif yang dimulai pada 2014 dan bertujuan menjalin kerja sama antara negara-negara di sepanjang jalur migrasi antara Tanduk Afrika dan Eropa untuk memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan migran.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam operasi ini, Pasukan Dukungan Cepat memainkan peran penting dalam menjaga perbatasan Libya untuk mencegah para migran mencapai wilayah Libya.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Basyir</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika revolusi rakyat Sudan meletus pada Desember 2018, Presiden Omar al-Basyir meminta Pasukan Dukungan Cepat untuk turun tangan menekan demonstrasi. Namun, Hemedti menolak perintah tersebut dan justru berperan bersama pasukannya dalam menggulingkan rezim al-Basyir. Setelah itu, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Kedaulatan Transisi di Sudan.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembubaran Aksi Duduk di Markas Besar Militer</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat dituduh turut serta bersama tentara dalam pembubaran paksa aksi duduk di depan markas besar militer pada tahun 2019, yang menyebabkan puluhan demonstran tewas dan ratusan lainnya luka-luka, serta puluhan orang dilaporkan hilang.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini juga dituduh membuang jenazah ke Sungai Nil, di mana ditemukan sekitar 40 mayat setelah aksi dibubarkan. Hemedti dituduh merencanakan pembantaian di markas besar dan memerintahkan pasukannya untuk membubarkan aksi tersebut secara paksa.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan Pemerintahan Hamdok</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat berperan dalam menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Oktober 2021, yang mengakibatkan terhentinya proses pemilihan umum. Namun kemudian, Hemedti menyatakan penyesalannya atas keterlibatannya dalam apa yang ia sebut sebagai “kudeta” tersebut.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perselisihan dengan Tentara Reguler</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanda-tanda perselisihan antara Pasukan Dukungan Cepat dan tentara reguler mulai tampak ketika para pemimpin kedua pihak berusaha mencari dukungan regional dan internasional.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan meningkat setelah penandatanganan kesepakatan kerangka kerja (framework agreement) yang bertujuan membangun masa transisi selama dua tahun menuju pembentukan pemerintahan sipil, yang dijadwalkan terbentuk pada Juli 2023.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perbedaan pendapat memuncak ketika Jenderal Abdel Fattah al-Burhan bersikeras untuk melaksanakan seluruh poin kesepakatan, terutama mengenai integrasi Pasukan Dukungan Cepat ke dalam tentara nasional dan penyatuan komando militer.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun Hemedti menandatangani kesepakatan tersebut, ia menghambat pelaksanaannya. Beberapa negara mencoba menengahi melalui pembicaraan reformasi keamanan dan militer yang digelar pada Maret 2023, namun tidak menghasilkan rekomendasi konkret terkait integrasi Pasukan Dukungan Cepat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perselisihan kembali memanas pada April 2023, terutama mengenai jadwal penyatuan pasukan, status perwira Pasukan Dukungan Cepat di dalam tentara di masa depan, dan posisi panglima tertinggi militer selama masa integrasi.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pertempuran April 2023</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Akibat perselisihan yang memuncak pada April 2023 mengenai proses integrasi, situasi berkembang menjadi bentrokan bersenjata antara kedua pihak. Pertempuran dimulai dengan penguatan pasukan Hemedti di sekitar Bandara Kota Merowe di utara Sudan, serta mobilisasi di berbagai wilayah lainnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika tentara reguler mencoba memperkuat kehadirannya di sekitar bandara, pertempuran pun meletus antara kedua pihak.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertempuran kemudian menyebar ke sejumlah kota Sudan, namun terpusat di ibu kota, Khartoum, yang menyebabkan puluhan warga sipil tewas, kerusakan besar pada properti akibat pertempuran dan pengeboman, serta ribuan orang mengungsi.</p>\n<strong>Sumber:</strong> Al Jazeera + Kantor Berita + Situs Web\n\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (2)','','inherit','closed','closed','','964-autosave-v1','','','2025-10-30 00:20:20','2025-10-30 00:20:20','',964,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=972',0,'revision','',0),
(973,1,'2025-10-30 00:36:07','2025-10-30 00:36:07','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Washington Mengecam Kekerasan di Sudan dan Seruan untuk Tidak Mengakui Pemerintah Paralel</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Meningkatnya eskalasi kudeta di Sudan menyita perhatian dunia. Pembentukan Pemerintahan Paralel Sudan oleh RSF direspon oleh Washington</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 30 Oktober 2025</strong></a> - Reaksi regional dan internasional meningkat setelah pasukan <em>Rapid Support Forces</em> (RSF) mengumumkan pembentukan pemerintahan paralel di Sudan, di tengah peringatan akan memburuknya krisis politik dan keamanan di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika dalam pernyataannya menegaskan bahwa pengumuman RSF mengenai pembentukan apa yang disebut “pemerintah paralel” di Sudan sama sekali tidak dapat diterima, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk tidak mengakuinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan tersebut juga menekankan bahwa pihak mana pun yang memberikan dukungan militer atau finansial kepada pihak-pihak yang bertikai di Sudan akan dimintai pertanggungjawaban dan harus menghadapi konsekuensi, seraya mengutuk segala bentuk intervensi asing yang memperburuk dan memperpanjang konflik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk urusan Afrika menyatakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya kekerasan yang mengerikan di kota El-Fasher, Darfur Utara, dan menyerukan kepada pimpinan RSF untuk menindak para pelaku kejahatan tersebut serta segera menghentikan serangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penasihat tersebut menegaskan bahwa Amerika Serikat mengecam semua pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional di El-Fasher, dan menekankan bahwa penargetan warga sipil secara sengaja serta tindakan balas dendam tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Situasi Memburuk</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kota El-Fasher dalam beberapa hari terakhir dilanda peningkatan kekerasan serius antara pasukan tentara dan RSF, di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan dan gelombang pengungsian besar-besaran warga sipil, tanpa adanya tanda-tanda gencatan senjata atau dimulainya kembali proses politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Rabu kemarin, pemimpin RSF di Sudan, <em>Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti)</em>, mengumumkan pembentukan komite penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi di El-Fasher beberapa hari terakhir, tanpa mengakui tanggung jawab pasukannya atas peristiwa tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pemerintah Sudan menggelar konferensi pers menuduh RSF melakukan “kekejaman sistematis” terhadap warga sipil di El-Fasher, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk menetapkan RSF sebagai “organisasi teroris” dan menuntut pertanggungjawaban para pelakunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuduhan ini muncul di tengah laporan lokal dan internasional yang mendokumentasikan pembunuhan massal, eksekusi terhadap korban luka dan pasien di rumah sakit, serta pembunuhan pekerja lembaga amal. Komisi Bantuan Kemanusiaan menyebutkan bahwa lebih dari dua ribu warga sipil —termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia— tewas hanya dalam dua hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">PBB juga mengecam pelanggaran tersebut, terutama setelah laporan yang menyebutkan eksekusi terhadap 460 orang terluka, pasien, dan pendamping mereka di rumah sakit Saudi di El-Fasher. Sementara itu, organisasi <em>Human Rights Watch</em> menegaskan bahwa rekaman video menunjukkan pasukan RSF melakukan eksekusi di lapangan dan menyerang warga sipil saat mereka berusaha melarikan diri dari kota.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Washington Tidak Akui Pemerintahan Paralel Sudan','','publish','open','open','','washington-tidak-akui-pemerintahan-paralel-sudan','','','2025-10-30 00:36:32','2025-10-30 00:36:32','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=973',0,'post','',0),
(974,1,'2025-10-30 00:36:07','2025-10-30 00:36:07','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Washington Mengecam Kekerasan di Sudan dan Seruan untuk Tidak Mengakui Pemerintah Paralel</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Meningkatnya eskalasi kudeta di Sudan menyita perhatian dunia. Pembentukan Pemerintahan Paralel Sudan oleh RSF direspon oleh Washington</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 30 Oktober 2025 - Reaksi regional dan internasional meningkat setelah pasukan <em>Rapid Support Forces</em> (RSF) mengumumkan pembentukan pemerintahan paralel di Sudan, di tengah peringatan akan memburuknya krisis politik dan keamanan di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika dalam pernyataannya menegaskan bahwa pengumuman RSF mengenai pembentukan apa yang disebut “pemerintah paralel” di Sudan sama sekali tidak dapat diterima, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk tidak mengakuinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan tersebut juga menekankan bahwa pihak mana pun yang memberikan dukungan militer atau finansial kepada pihak-pihak yang bertikai di Sudan akan dimintai pertanggungjawaban dan harus menghadapi konsekuensi, seraya mengutuk segala bentuk intervensi asing yang memperburuk dan memperpanjang konflik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk urusan Afrika menyatakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya kekerasan yang mengerikan di kota El-Fasher, Darfur Utara, dan menyerukan kepada pimpinan RSF untuk menindak para pelaku kejahatan tersebut serta segera menghentikan serangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penasihat tersebut menegaskan bahwa Amerika Serikat mengecam semua pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional di El-Fasher, dan menekankan bahwa penargetan warga sipil secara sengaja serta tindakan balas dendam tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Situasi Memburuk</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kota El-Fasher dalam beberapa hari terakhir dilanda peningkatan kekerasan serius antara pasukan tentara dan RSF, di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan dan gelombang pengungsian besar-besaran warga sipil, tanpa adanya tanda-tanda gencatan senjata atau dimulainya kembali proses politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Rabu kemarin, pemimpin RSF di Sudan, <em>Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti)</em>, mengumumkan pembentukan komite penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi di El-Fasher beberapa hari terakhir, tanpa mengakui tanggung jawab pasukannya atas peristiwa tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pemerintah Sudan menggelar konferensi pers menuduh RSF melakukan “kekejaman sistematis” terhadap warga sipil di El-Fasher, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk menetapkan RSF sebagai “organisasi teroris” dan menuntut pertanggungjawaban para pelakunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuduhan ini muncul di tengah laporan lokal dan internasional yang mendokumentasikan pembunuhan massal, eksekusi terhadap korban luka dan pasien di rumah sakit, serta pembunuhan pekerja lembaga amal. Komisi Bantuan Kemanusiaan menyebutkan bahwa lebih dari dua ribu warga sipil —termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia— tewas hanya dalam dua hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">PBB juga mengecam pelanggaran tersebut, terutama setelah laporan yang menyebutkan eksekusi terhadap 460 orang terluka, pasien, dan pendamping mereka di rumah sakit Saudi di El-Fasher. Sementara itu, organisasi <em>Human Rights Watch</em> menegaskan bahwa rekaman video menunjukkan pasukan RSF melakukan eksekusi di lapangan dan menyerang warga sipil saat mereka berusaha melarikan diri dari kota.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Washington Tidak Akui Pemerintahan Paralel Sudan','','inherit','closed','closed','','973-revision-v1','','','2025-10-30 00:36:07','2025-10-30 00:36:07','',973,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=974',0,'revision','',0),
(975,1,'2025-10-30 00:36:32','2025-10-30 00:36:32','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Washington Mengecam Kekerasan di Sudan dan Seruan untuk Tidak Mengakui Pemerintah Paralel</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Meningkatnya eskalasi kudeta di Sudan menyita perhatian dunia. Pembentukan Pemerintahan Paralel Sudan oleh RSF direspon oleh Washington</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 30 Oktober 2025</strong></a> - Reaksi regional dan internasional meningkat setelah pasukan <em>Rapid Support Forces</em> (RSF) mengumumkan pembentukan pemerintahan paralel di Sudan, di tengah peringatan akan memburuknya krisis politik dan keamanan di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika dalam pernyataannya menegaskan bahwa pengumuman RSF mengenai pembentukan apa yang disebut “pemerintah paralel” di Sudan sama sekali tidak dapat diterima, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk tidak mengakuinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan tersebut juga menekankan bahwa pihak mana pun yang memberikan dukungan militer atau finansial kepada pihak-pihak yang bertikai di Sudan akan dimintai pertanggungjawaban dan harus menghadapi konsekuensi, seraya mengutuk segala bentuk intervensi asing yang memperburuk dan memperpanjang konflik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk urusan Afrika menyatakan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya kekerasan yang mengerikan di kota El-Fasher, Darfur Utara, dan menyerukan kepada pimpinan RSF untuk menindak para pelaku kejahatan tersebut serta segera menghentikan serangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penasihat tersebut menegaskan bahwa Amerika Serikat mengecam semua pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional di El-Fasher, dan menekankan bahwa penargetan warga sipil secara sengaja serta tindakan balas dendam tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Situasi Memburuk</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kota El-Fasher dalam beberapa hari terakhir dilanda peningkatan kekerasan serius antara pasukan tentara dan RSF, di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan dan gelombang pengungsian besar-besaran warga sipil, tanpa adanya tanda-tanda gencatan senjata atau dimulainya kembali proses politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Rabu kemarin, pemimpin RSF di Sudan, <em>Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti)</em>, mengumumkan pembentukan komite penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi di El-Fasher beberapa hari terakhir, tanpa mengakui tanggung jawab pasukannya atas peristiwa tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pemerintah Sudan menggelar konferensi pers menuduh RSF melakukan “kekejaman sistematis” terhadap warga sipil di El-Fasher, serta menyerukan kepada komunitas internasional untuk menetapkan RSF sebagai “organisasi teroris” dan menuntut pertanggungjawaban para pelakunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuduhan ini muncul di tengah laporan lokal dan internasional yang mendokumentasikan pembunuhan massal, eksekusi terhadap korban luka dan pasien di rumah sakit, serta pembunuhan pekerja lembaga amal. Komisi Bantuan Kemanusiaan menyebutkan bahwa lebih dari dua ribu warga sipil —termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia— tewas hanya dalam dua hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">PBB juga mengecam pelanggaran tersebut, terutama setelah laporan yang menyebutkan eksekusi terhadap 460 orang terluka, pasien, dan pendamping mereka di rumah sakit Saudi di El-Fasher. Sementara itu, organisasi <em>Human Rights Watch</em> menegaskan bahwa rekaman video menunjukkan pasukan RSF melakukan eksekusi di lapangan dan menyerang warga sipil saat mereka berusaha melarikan diri dari kota.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Washington Tidak Akui Pemerintahan Paralel Sudan','','inherit','closed','closed','','973-revision-v1','','','2025-10-30 00:36:32','2025-10-30 00:36:32','',973,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=975',0,'revision','',0),
(976,1,'2025-10-30 01:53:22','2025-10-30 01:53:22','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa dan Bagaimana Sejarah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 15 Mei 2025</a></strong> - Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah kelompok militer yang terbentuk dari milisi Janjaweed dan diakui secara resmi oleh negara pada tahun 2013. Komandannya adalah Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan nama Hemedti. Pasukan ini diberi berbagai tugas, antara lain memberantas gerakan pemberontakan di Darfur, wilayah barat Sudan, menjaga perbatasan, dan memberantas kegiatan penyelundupan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen Sudan menyetujui keberadaan pasukan ini pada tahun 2017 dan menganggapnya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Pasukan ini turut serta dalam Operasi Khartoum—yang disponsori oleh Uni Eropa untuk menghadapi migrasi ilegal—serta dalam perang di Yaman, dan mendukung revolusi rakyat yang menggulingkan rezim mantan presiden Umar al-Basyir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak pihak menganggapnya sebagai “tentara di dalam tentara”. Setelah penggulingan Basyir, dimulailah perundingan untuk mengintegrasikan pasukan ini sepenuhnya ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan. Komandannya juga berpartisipasi dalam proses transisi yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, karena adanya perselisihan antara Hemedti dan panglima militer sekaligus Ketua Dewan Kedaulatan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan—yang berpusat pada isu integrasi pasukan ini ke dalam militer—pada pertengahan April 2023 pecah bentrokan bersenjata antara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan tentara yang menganggap mereka sebagai pasukan pemberontak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-usul</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bermula sebagai kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Janjaweed, yaitu milisi dari berbagai suku yang menurut banyak sumber berasal dari suku-suku Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan Janjaweed dikaitkan dengan Musa Hilal, kepala suku Mahamid yang berasal dari suku Arab Rizeigat, yang juga merupakan sepupu dari Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed bekerja sama dengan tentara Sudan ketika pecah pemberontakan di wilayah Darfur, barat negara itu, pada tahun 2003. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, mengakhiri pemberontakan, dan menguasai situasi di Darfur, namun saat itu dituduh melakukan pembunuhan, pembakaran, perampasan, dan penjarahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan Resolusi Nomor 1556 tahun 2004 yang menuntut pemerintah Sudan untuk melucuti senjata Janjaweed dan mengadili para pemimpinnya, terutama Musa Hilal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat memasukkan Musa Hilal ke dalam daftar tersangka pelaku kejahatan perang di Darfur. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan menuduhnya menghalangi proses perdamaian di wilayah tersebut, memberlakukan larangan perjalanan internasional terhadapnya, dan membekukan aset-asetnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2007, Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti), salah satu komandan Janjaweed, membelot dan memberontak terhadap pemerintah karena tidak membayar gaji pasukannya selama beberapa bulan. Ia pun mulai memerangi pasukan pemerintah. Pemerintahan Basyir kemudian menawarkan sejumlah kesepakatan agar Hemedti kembali bergabung, termasuk pembayaran gaji yang tertunggak, pemberian pangkat perwira bagi para komandannya, dan penganugerahan pangkat brigadir untuk Hemedti sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2013, milisi ini direstrukturisasi dan dibentuk kembali setelah Basyir mengeluarkan dekret presiden yang melegitimasi keberadaannya, serta memberinya nama baru: “Pasukan Dukungan Cepat (RSF).” Pasukan ini ditempatkan di bawah otoritas Badan Keamanan dan Intelijen Nasional Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan saat itu menolak memindahkan kewenangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dari badan intelijen ke militer. Karena itu, pasukan ini dianggap sebagai kekuatan resmi yang terpisah dan langsung berada di bawah Presiden. Muhammad Hamdan Dagalo ditunjuk sebagai komandannya, dan wilayah operasinya meluas dari Darfur ke Nil Biru, Kordofan Selatan, hingga ke seluruh penjuru Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen kemudian, pada masa pemerintahan Basyir tahun 2017, mengesahkan undang-undang tentang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan menetapkannya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah pasukan militer berskala nasional yang tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Basyir sendiri memuji Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam pidato wisuda angkatan kelima pada tahun 2017, menyanjung peran mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara serta memadamkan pemberontakan di Kordofan Selatan dan Darfur. Ia menambahkan, “Keputusan yang paling saya sukai dan terbaik bagi saya adalah pembentukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Mereka adalah lengan kuat Angkatan Bersenjata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2019, undang-undang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) diamendemen dengan menghapus pasal yang menundukkan pasukan tersebut pada ketentuan Angkatan Bersenjata, sehingga menjadikannya pasukan independen dengan aturan tersendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mendefinisikan dirinya sebagai “pasukan militer berskala nasional yang beroperasi di bawah komando panglima tertinggi, dengan tujuan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan kepada Tuhan dan tanah air, serta tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Pasukan Dukungan Cepat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat menetapkan tujuan-tujuannya sebagai berikut:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Memberikan dukungan kepada tentara reguler Sudan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk membela negara dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal.</li>\r\n 	<li>Melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.</li>\r\n 	<li>Menangani keadaan darurat di dalam negeri sebagaimana diatur oleh undang-undang.</li>\r\n 	<li>Berkontribusi dalam menjaga keamanan dan perdamaian serta mematuhi perjanjian internasional dan regional.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Persenjataan dan Perlengkapan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada data resmi mengenai jumlah personel Pasukan Dukungan Cepat. Namun, berbagai sumber memperkirakan jumlahnya berkisar antara <strong>60.000 hingga 100.000</strong> personel yang terdiri dari prajurit, perwira, dan bintara yang tersebar di berbagai wilayah negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat memiliki sekitar <strong>10.000 kendaraan empat roda</strong> yang dilengkapi lapisan baja serta senjata ringan dan menengah, termasuk senjata antipesawat. Mereka juga memiliki satuan kendaraan lapis baja ringan tipe <strong>BTR (Boyevaya Transportnaya Razvedka)</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Markas dan pusat-pusat Pasukan Dukungan Cepat tersebar di ibu kota Sudan dan beberapa kota lainnya, serta di wilayah perbatasan dengan <strong>Libya</strong> dan <strong>Eritrea</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendanaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat pernah menguasai Jabal Amer, salah satu tambang emas terpenting di Sudan, sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, mereka juga menguasai tambang-tambang lain di wilayah Kordofan Selatan, yang menjadi sumber utama pendanaan pasukan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal inilah yang menjelaskan pernyataan Hemedti pada hari-hari terakhir pemerintahan Basyir, ketika ia mengatakan bahwa dirinya mendukung perekonomian Sudan dengan jutaan dolar. Setelah penggulingan Basyir, Hemedti membuka rekening cadangan di Bank Sudan dan menyetorkan sekitar 225 juta dolar AS. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut diperoleh dari pabrik-pabrik emas dan gaji pasukannya yang berpartisipasi dalam perang di Yaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diekstraksi dari tambang-tambang yang dikuasai Pasukan Dukungan Cepat antara tahun 2014 hingga 2016 mencapai sekitar 123 juta dolar AS. Laporan lain mengungkap bahwa perusahaan Kaloti asal Uni Emirat Arab memperoleh lebih dari 117 ton emas Sudan antara tahun 2012 dan 2019 melalui Perusahaan Al-Junaid, yang didirikan oleh Abdul Rahim Dagalo, saudara Hemedti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, laporan Komite PBB menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diselundupkan ke Uni Emirat Arab antara tahun 2010 hingga 2014 diperkirakan mencapai lebih dari 4,5 miliar dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat juga berupaya menambah sumber pendapatannya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan investasi besar di dalam dan luar Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterlibatan Pasukan Dukungan Cepat dalam perang di Yaman juga dianggap telah memperkuat keuangan mereka, karena berbagai laporan menunjukkan adanya dukungan dari Uni Emirat Arab yang membantu meningkatkan perekrutan dan persenjataan pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, partisipasi Pasukan Dukungan Cepat dalam penanganan migrasi ilegal bersama Uni Eropa dalam kerangka “Operasi Khartoum” menyebabkan adanya dukungan finansial Eropa terhadap pasukan ini.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan-2/\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','935-revision-v1','','','2025-10-30 01:53:22','2025-10-30 01:53:22','',935,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=976',0,'revision','',0),
(977,1,'2025-05-14 02:13:54','2025-05-14 02:13:54','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Muhammad Hamdan Dagalo, Pemimpin RSF yang terlibat dalam pusaran konflik Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, lahir pada tahun 1975 di wilayah Darfur, Sudan barat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai pedagang unta dan domba, dan kerap berpindah antara Chad, Libya, dan Mesir. Ia membentuk milisi kecil yang awalnya bertugas mengamankan kafilah dan menumpas para perampok. Milisi itu kemudian berkembang menjadi kekuatan besar yang menarik perhatian pemerintah Sudan, yang ingin merekrutnya untuk mendukung milisi Janjaweed dalam menumpas pemberontakan kelompok bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat. Dari sanalah milisi itu menjadi pintu masuknya ke dunia politik, hingga akhirnya ia menjadi wakil ketua dewan militer transisi setelah penggulingan presiden terguling Umar al-Basyir — yang sebelumnya telah mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam tubuh militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"930\" data-end=\"962\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"963\" data-end=\"1351\">Muhammad Hamdan Dagalo lahir pada tahun 1975 di negara bagian Darfur Utara. Ia berasal dari klan <em data-start=\"1060\" data-end=\"1072\">al-Mahamid</em> dari suku <em data-start=\"1083\" data-end=\"1106\">Rizeigat al-Hilaliyah</em>, suku Badui Arab yang memiliki akar sosial yang kuat di Darfur, Kordofan, Chad, dan beberapa negara Afrika lainnya. Ia menempuh pendidikan di sekolah tradisional (kuttab), tetapi berhenti belajar sejak tahun 1991, saat usianya sekitar 15 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1353\" data-end=\"1651\">Pada pertengahan tahun 1990-an, Hemedti menjadi pemuda yang dikenal di jalur-jalur perdagangan. Ia aktif berdagang unta, domba, dan mengimpor kain, terutama antara Libya, Mali, dan Chad. Ia memimpin kelompok kecil yang bertugas melindungi kafilah dan menumpas perampok di wilayah kekuasaan sukunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1653\" data-end=\"2047\">Antara Darfur, Chad, Libya, dan Mesir, Hemedti berkeliling sebagai pedagang unta sekaligus pelindung kafilah, hingga ia mengumpulkan kekayaan besar. Ia kemudian membentuk milisi yang menarik perhatian politisi Sudan, yang berupaya merekrut suku-suku untuk bersekutu dengan Janjaweed guna menghadapi pemberontakan di Darfur. Pasukannya kelak memberinya pengaruh besar dalam urusan politik Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2071\">Pengalaman Politik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2072\" data-end=\"2400\">Ketika konflik Darfur pecah pada tahun 2003, milisi Hemedti mulai merekrut anggota dari kelompok Janjaweed dan menarik perhatian para pengambil keputusan di Khartoum. Ia kemudian menarik anggota dari berbagai suku, hingga membentuk pasukan rakyat nasional bernama “Unit Intelijen Perbatasan”, dengan Hemedti sebagai komandannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2402\" data-end=\"2935\">Pada tahun 2007, Hemedti diangkat menjadi brigadir dan pasukannya dimasukkan ke dalam badan intelijen Sudan. Kemudian pada tahun 2013, al-Basyir melakukan restrukturisasi dan menamainya <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\">“Pasukan Dukungan Cepat” (<em data-start=\"2614\" data-end=\"2636\">Rapid Support Forces</em>)</a>, menjadikannya lembaga resmi semi-militer di bawah komando Hemedti. Ia diberikan wewenang dan keistimewaan besar yang memicu kecemburuan serta kemarahan para perwira tinggi. Al-Basyir menggunakan pasukan ini untuk berperang atas nama pemerintah Sudan selama masa pemerintahannya di konflik Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2937\" data-end=\"3217\">Kekayaan Hemedti meningkat pesat pada masa itu, seiring bertambahnya pengaruh dan kekuatan pasukannya. Ia bahkan berhasil menguasai lokasi-lokasi utama pertambangan emas di wilayah Darfur. Pada tahun 2017, penjualan emas di Sudan mencapai sekitar 40% dari total ekspor negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3219\" data-end=\"3422\">Pada tahun 2015, Hemedti memperluas hubungan luar negerinya dengan mengirimkan pasukan Dukungan Cepat ke Yaman, setelah Sudan bergabung dengan koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memerangi kelompok Houthi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3424\" data-end=\"3888\">Menurut data tidak resmi, pada tahun 2019 jumlah pasukan Dukungan Cepat mencapai sekitar 40.000 orang, sebagian besar berasal dari suku-suku di barat dan timur Sudan. Al-Basyir melengkapi mereka dengan senjata ringan dan menengah seperti senapan, meriam kecil, dan kendaraan penggerak empat roda. Laporan lain menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlahnya meningkat hingga sekitar 100.000 orang bersenjata, dilengkapi kendaraan lapis baja cepat dengan senjata berat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3890\" data-end=\"4255\">Beberapa laporan menyebutkan bahwa penguasaan Hemedti dan pasukannya atas tambang-tambang emas di Sudan, terutama di Jabal Amer, setelah menyingkirkan pemimpin milisi Janjaweed sebelumnya, Musa Hilal, memberinya kemandirian finansial dan kekuatan di luar kendali militer resmi, yang diperparah dengan adanya dukungan eksternal seperti yang dituduhkan para lawannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4257\" data-end=\"4661\">Al-Basyir berusaha memperkuat pasukan Hemedti dan menjadikannya kekuatan tandingan bagi militer, untuk mencegah kemungkinan kudeta. Hemedti terus menanjak pesat dalam lingkaran kekuasaan Sudan dan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa — dari brigadir menjadi jenderal — meskipun tekanan dari para pemimpin militer untuk menyingkirkannya gagal, seiring meningkatnya permusuhan antara militer dan dirinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pada Januari 2017, pemerintah Sudan mengesahkan Undang-Undang “Dukungan Cepat” yang memindahkan otoritas pasukan ini dari badan keamanan dan intelijen ke angkatan bersenjata, meskipun sebagian besar anggotanya bukan berasal dari militer reguler.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Basyir</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya gelombang demonstrasi pada tahun 2018 dan 2019, Hemedti memutuskan untuk meninggalkan al-Basyir, yang telah menjadi pelindungnya selama 15 tahun. Ia menolak untuk menindas para demonstran dan menyerukan penggulingan al-Basyir beserta seluruh anggota lingkaran lamanya. Ia juga mengusulkan untuk memperpendek masa transisi dan mengadakan referendum mengenai keberlanjutan partisipasi pasukan Sudan dalam perang di Yaman. Dalam sejumlah pernyataannya yang mencolok, ia menyeru pemerintah agar menyediakan layanan publik dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi rahasia kemudian dimulai antara Hemedti dan pihak militer mengenai integrasi pasukannya atau pembatasan kewenangannya. Kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menawarkan Hemedti jabatan wakil ketua dewan militer, dengan imbalan jaminan agar kepentingan militer tidak terganggu pada masa pasca-al-Basyir. Kesepakatan itu mencakup perlindungan terhadap kekuasaan lama militer, jaminan agar kendali atas sumber daya vital negara tetap di tangan mereka, serta pembatasan terhadap pemerintahan mendatang yang mungkin berusaha menyingkirkan mereka dari panggung kekuasaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain kekuasaan baru yang dimilikinya, panglima Pasukan Dukungan Cepat ini juga mempertahankan anggaran mandiri bagi pasukannya, serta kekebalan jabatannya sepanjang masa transisi dari pemecatan atau penuntutan hukum — sebagaimana tercantum dalam hasil dokumen konstitusional yang ditandatangani pada akhir tahun 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri pemerintahan transisi saat itu, Abdullah Hamdok, kemudian berselisih dengan Pasukan Dukungan Cepat akibat inisiatif yang mencakup penyatuan pasukan tersebut ke dalam institusi militer dan penataan status hukumnya. Akibat perselisihan ini, Hemedti dan panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap Hamdok.</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/05/14/siapa-muhammad-hamdan-dagalo-hemedti-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a></p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (1)','','publish','open','open','','siapa-muhammad-hamdan-dagalo-hemedti-1','','','2025-10-30 02:27:41','2025-10-30 02:27:41','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=977',0,'post','',0),
(978,1,'2025-10-30 02:19:40','2025-10-30 02:19:40','','muhammad_hamdan_dagalo','','inherit','open','closed','','muhammad_hamdan_dagalo','','','2025-10-30 02:19:40','2025-10-30 02:19:40','',977,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/muhammad_hamdan_dagalo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(979,1,'2025-10-30 02:19:53','2025-10-30 02:19:53','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, lahir pada tahun 1975 di wilayah Darfur, Sudan barat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai pedagang unta dan domba, dan kerap berpindah antara Chad, Libya, dan Mesir. Ia membentuk milisi kecil yang awalnya bertugas mengamankan kafilah dan menumpas para perampok. Milisi itu kemudian berkembang menjadi kekuatan besar yang menarik perhatian pemerintah Sudan, yang ingin merekrutnya untuk mendukung milisi Janjaweed dalam menumpas pemberontakan kelompok bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat. Dari sanalah milisi itu menjadi pintu masuknya ke dunia politik, hingga akhirnya ia menjadi wakil ketua dewan militer transisi setelah penggulingan presiden terguling Omar al-Basyir — yang sebelumnya telah mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam tubuh militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"930\" data-end=\"962\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"963\" data-end=\"1351\">Muhammad Hamdan Dagalo lahir pada tahun 1975 di negara bagian Darfur Utara. Ia berasal dari klan <em data-start=\"1060\" data-end=\"1072\">al-Mahamid</em> dari suku <em data-start=\"1083\" data-end=\"1106\">Rizeigat al-Hilaliyah</em>, suku Badui Arab yang memiliki akar sosial yang kuat di Darfur, Kordofan, Chad, dan beberapa negara Afrika lainnya. Ia menempuh pendidikan di sekolah tradisional (kuttab), tetapi berhenti belajar sejak tahun 1991, saat usianya sekitar 15 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1353\" data-end=\"1651\">Pada pertengahan tahun 1990-an, Hemedti menjadi pemuda yang dikenal di jalur-jalur perdagangan. Ia aktif berdagang unta, domba, dan mengimpor kain, terutama antara Libya, Mali, dan Chad. Ia memimpin kelompok kecil yang bertugas melindungi kafilah dan menumpas perampok di wilayah kekuasaan sukunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1653\" data-end=\"2047\">Antara Darfur, Chad, Libya, dan Mesir, Hemedti berkeliling sebagai pedagang unta sekaligus pelindung kafilah, hingga ia mengumpulkan kekayaan besar. Ia kemudian membentuk milisi yang menarik perhatian politisi Sudan, yang berupaya merekrut suku-suku untuk bersekutu dengan Janjaweed guna menghadapi pemberontakan di Darfur. Pasukannya kelak memberinya pengaruh besar dalam urusan politik Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2071\">Pengalaman Politik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2072\" data-end=\"2400\">Ketika konflik Darfur pecah pada tahun 2003, milisi Hemedti mulai merekrut anggota dari kelompok Janjaweed dan menarik perhatian para pengambil keputusan di Khartoum. Ia kemudian menarik anggota dari berbagai suku, hingga membentuk pasukan rakyat nasional bernama “Unit Intelijen Perbatasan”, dengan Hemedti sebagai komandannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2402\" data-end=\"2935\">Pada tahun 2007, Hemedti diangkat menjadi brigadir dan pasukannya dimasukkan ke dalam badan intelijen Sudan. Kemudian pada tahun 2013, al-Basyir melakukan restrukturisasi dan menamainya “Pasukan Dukungan Cepat” (<em data-start=\"2614\" data-end=\"2636\">Rapid Support Forces</em>), menjadikannya lembaga resmi semi-militer di bawah komando Hemedti. Ia diberikan wewenang dan keistimewaan besar yang memicu kecemburuan serta kemarahan para perwira tinggi. Al-Basyir menggunakan pasukan ini untuk berperang atas nama pemerintah Sudan selama masa pemerintahannya di konflik Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2937\" data-end=\"3217\">Kekayaan Hemedti meningkat pesat pada masa itu, seiring bertambahnya pengaruh dan kekuatan pasukannya. Ia bahkan berhasil menguasai lokasi-lokasi utama pertambangan emas di wilayah Darfur. Pada tahun 2017, penjualan emas di Sudan mencapai sekitar 40% dari total ekspor negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3219\" data-end=\"3422\">Pada tahun 2015, Hemedti memperluas hubungan luar negerinya dengan mengirimkan pasukan Dukungan Cepat ke Yaman, setelah Sudan bergabung dengan koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memerangi kelompok Houthi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3424\" data-end=\"3888\">Menurut data tidak resmi, pada tahun 2019 jumlah pasukan Dukungan Cepat mencapai sekitar 40.000 orang, sebagian besar berasal dari suku-suku di barat dan timur Sudan. Al-Basyir melengkapi mereka dengan senjata ringan dan menengah seperti senapan, meriam kecil, dan kendaraan penggerak empat roda. Laporan lain menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlahnya meningkat hingga sekitar 100.000 orang bersenjata, dilengkapi kendaraan lapis baja cepat dengan senjata berat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3890\" data-end=\"4255\">Beberapa laporan menyebutkan bahwa penguasaan Hemedti dan pasukannya atas tambang-tambang emas di Sudan, terutama di Jabal Amer, setelah menyingkirkan pemimpin milisi Janjaweed sebelumnya, Musa Hilal, memberinya kemandirian finansial dan kekuatan di luar kendali militer resmi, yang diperparah dengan adanya dukungan eksternal seperti yang dituduhkan para lawannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4257\" data-end=\"4661\">Al-Basyir berusaha memperkuat pasukan Hemedti dan menjadikannya kekuatan tandingan bagi militer, untuk mencegah kemungkinan kudeta. Hemedti terus menanjak pesat dalam lingkaran kekuasaan Sudan dan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa — dari brigadir menjadi jenderal — meskipun tekanan dari para pemimpin militer untuk menyingkirkannya gagal, seiring meningkatnya permusuhan antara militer dan dirinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pada Januari 2017, pemerintah Sudan mengesahkan Undang-Undang “Dukungan Cepat” yang memindahkan otoritas pasukan ini dari badan keamanan dan intelijen ke angkatan bersenjata, meskipun sebagian besar anggotanya bukan berasal dari militer reguler.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Basyir</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya gelombang demonstrasi pada tahun 2018 dan 2019, Hemedti memutuskan untuk meninggalkan al-Basyir, yang telah menjadi pelindungnya selama 15 tahun. Ia menolak untuk menindas para demonstran dan menyerukan penggulingan al-Basyir beserta seluruh anggota lingkaran lamanya. Ia juga mengusulkan untuk memperpendek masa transisi dan mengadakan referendum mengenai keberlanjutan partisipasi pasukan Sudan dalam perang di Yaman. Dalam sejumlah pernyataannya yang mencolok, ia menyeru pemerintah agar menyediakan layanan publik dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi rahasia kemudian dimulai antara Hemedti dan pihak militer mengenai integrasi pasukannya atau pembatasan kewenangannya. Kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menawarkan Hemedti jabatan wakil ketua dewan militer, dengan imbalan jaminan agar kepentingan militer tidak terganggu pada masa pasca-al-Basyir. Kesepakatan itu mencakup perlindungan terhadap kekuasaan lama militer, jaminan agar kendali atas sumber daya vital negara tetap di tangan mereka, serta pembatasan terhadap pemerintahan mendatang yang mungkin berusaha menyingkirkan mereka dari panggung kekuasaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain kekuasaan baru yang dimilikinya, panglima Pasukan Dukungan Cepat ini juga mempertahankan anggaran mandiri bagi pasukannya, serta kekebalan jabatannya sepanjang masa transisi dari pemecatan atau penuntutan hukum — sebagaimana tercantum dalam hasil dokumen konstitusional yang ditandatangani pada akhir tahun 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri pemerintahan transisi saat itu, Abdullah Hamdok, kemudian berselisih dengan Pasukan Dukungan Cepat akibat inisiatif yang mencakup penyatuan pasukan tersebut ke dalam institusi militer dan penataan status hukumnya. Akibat perselisihan ini, Hemedti dan panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap Hamdok.</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (1)','','inherit','closed','closed','','977-revision-v1','','','2025-10-30 02:19:53','2025-10-30 02:19:53','',977,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=979',0,'revision','',0),
(980,1,'2025-10-30 02:20:46','2025-10-30 02:20:46','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa dan Bagaimana Sejarah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 15 Mei 2025</a></strong> - Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah kelompok militer yang terbentuk dari milisi Janjaweed dan diakui secara resmi oleh negara pada tahun 2013. Komandannya adalah Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan nama Hemedti. Pasukan ini diberi berbagai tugas, antara lain memberantas gerakan pemberontakan di Darfur, wilayah barat Sudan, menjaga perbatasan, dan memberantas kegiatan penyelundupan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen Sudan menyetujui keberadaan pasukan ini pada tahun 2017 dan menganggapnya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Pasukan ini turut serta dalam Operasi Khartoum—yang disponsori oleh Uni Eropa untuk menghadapi migrasi ilegal—serta dalam perang di Yaman, dan mendukung revolusi rakyat yang menggulingkan rezim mantan presiden Umar al-Basyir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak pihak menganggapnya sebagai “tentara di dalam tentara”. Setelah penggulingan Basyir, dimulailah perundingan untuk mengintegrasikan pasukan ini sepenuhnya ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan. Komandannya juga berpartisipasi dalam proses transisi yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, karena adanya perselisihan antara Hemedti dan panglima militer sekaligus Ketua Dewan Kedaulatan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan—yang berpusat pada isu integrasi pasukan ini ke dalam militer—pada pertengahan April 2023 pecah bentrokan bersenjata antara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan tentara yang menganggap mereka sebagai pasukan pemberontak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-usul</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bermula sebagai kelompok bersenjata yang dikenal dengan nama Janjaweed, yaitu milisi dari berbagai suku yang menurut banyak sumber berasal dari suku-suku Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembentukan Janjaweed dikaitkan dengan Musa Hilal, kepala suku Mahamid yang berasal dari suku Arab Rizeigat, yang juga merupakan sepupu dari Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed bekerja sama dengan tentara Sudan ketika pecah pemberontakan di wilayah Darfur, barat negara itu, pada tahun 2003. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, mengakhiri pemberontakan, dan menguasai situasi di Darfur, namun saat itu dituduh melakukan pembunuhan, pembakaran, perampasan, dan penjarahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan Resolusi Nomor 1556 tahun 2004 yang menuntut pemerintah Sudan untuk melucuti senjata Janjaweed dan mengadili para pemimpinnya, terutama Musa Hilal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat memasukkan Musa Hilal ke dalam daftar tersangka pelaku kejahatan perang di Darfur. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan menuduhnya menghalangi proses perdamaian di wilayah tersebut, memberlakukan larangan perjalanan internasional terhadapnya, dan membekukan aset-asetnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2007, <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/05/14/siapa-muhammad-hamdan-dagalo-hemedti-1/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti)</a>, salah satu komandan Janjaweed, membelot dan memberontak terhadap pemerintah karena tidak membayar gaji pasukannya selama beberapa bulan. Ia pun mulai memerangi pasukan pemerintah. Pemerintahan Basyir kemudian menawarkan sejumlah kesepakatan agar Hemedti kembali bergabung, termasuk pembayaran gaji yang tertunggak, pemberian pangkat perwira bagi para komandannya, dan penganugerahan pangkat brigadir untuk Hemedti sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2013, milisi ini direstrukturisasi dan dibentuk kembali setelah Basyir mengeluarkan dekret presiden yang melegitimasi keberadaannya, serta memberinya nama baru: “Pasukan Dukungan Cepat (RSF).” Pasukan ini ditempatkan di bawah otoritas Badan Keamanan dan Intelijen Nasional Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sudan saat itu menolak memindahkan kewenangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dari badan intelijen ke militer. Karena itu, pasukan ini dianggap sebagai kekuatan resmi yang terpisah dan langsung berada di bawah Presiden. Muhammad Hamdan Dagalo ditunjuk sebagai komandannya, dan wilayah operasinya meluas dari Darfur ke Nil Biru, Kordofan Selatan, hingga ke seluruh penjuru Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Parlemen kemudian, pada masa pemerintahan Basyir tahun 2017, mengesahkan undang-undang tentang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan menetapkannya sebagai kekuatan keamanan independen yang berada di bawah Angkatan Bersenjata. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pasukan Dukungan Cepat (RSF) adalah pasukan militer berskala nasional yang tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Basyir sendiri memuji Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam pidato wisuda angkatan kelima pada tahun 2017, menyanjung peran mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara serta memadamkan pemberontakan di Kordofan Selatan dan Darfur. Ia menambahkan, “Keputusan yang paling saya sukai dan terbaik bagi saya adalah pembentukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Mereka adalah lengan kuat Angkatan Bersenjata.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2019, undang-undang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) diamendemen dengan menghapus pasal yang menundukkan pasukan tersebut pada ketentuan Angkatan Bersenjata, sehingga menjadikannya pasukan independen dengan aturan tersendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mendefinisikan dirinya sebagai “pasukan militer berskala nasional yang beroperasi di bawah komando panglima tertinggi, dengan tujuan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan kepada Tuhan dan tanah air, serta tunduk pada prinsip umum Angkatan Bersenjata Sudan.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tujuan Pasukan Dukungan Cepat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat menetapkan tujuan-tujuannya sebagai berikut:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Memberikan dukungan kepada tentara reguler Sudan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk membela negara dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal.</li>\r\n 	<li>Melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh panglima tertinggi Angkatan Bersenjata.</li>\r\n 	<li>Menangani keadaan darurat di dalam negeri sebagaimana diatur oleh undang-undang.</li>\r\n 	<li>Berkontribusi dalam menjaga keamanan dan perdamaian serta mematuhi perjanjian internasional dan regional.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Persenjataan dan Perlengkapan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada data resmi mengenai jumlah personel Pasukan Dukungan Cepat. Namun, berbagai sumber memperkirakan jumlahnya berkisar antara <strong>60.000 hingga 100.000</strong> personel yang terdiri dari prajurit, perwira, dan bintara yang tersebar di berbagai wilayah negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat memiliki sekitar <strong>10.000 kendaraan empat roda</strong> yang dilengkapi lapisan baja serta senjata ringan dan menengah, termasuk senjata antipesawat. Mereka juga memiliki satuan kendaraan lapis baja ringan tipe <strong>BTR (Boyevaya Transportnaya Razvedka)</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Markas dan pusat-pusat Pasukan Dukungan Cepat tersebar di ibu kota Sudan dan beberapa kota lainnya, serta di wilayah perbatasan dengan <strong>Libya</strong> dan <strong>Eritrea</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendanaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat pernah menguasai Jabal Amer, salah satu tambang emas terpenting di Sudan, sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, mereka juga menguasai tambang-tambang lain di wilayah Kordofan Selatan, yang menjadi sumber utama pendanaan pasukan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal inilah yang menjelaskan pernyataan Hemedti pada hari-hari terakhir pemerintahan Basyir, ketika ia mengatakan bahwa dirinya mendukung perekonomian Sudan dengan jutaan dolar. Setelah penggulingan Basyir, Hemedti membuka rekening cadangan di Bank Sudan dan menyetorkan sekitar 225 juta dolar AS. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut diperoleh dari pabrik-pabrik emas dan gaji pasukannya yang berpartisipasi dalam perang di Yaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diekstraksi dari tambang-tambang yang dikuasai Pasukan Dukungan Cepat antara tahun 2014 hingga 2016 mencapai sekitar 123 juta dolar AS. Laporan lain mengungkap bahwa perusahaan Kaloti asal Uni Emirat Arab memperoleh lebih dari 117 ton emas Sudan antara tahun 2012 dan 2019 melalui Perusahaan Al-Junaid, yang didirikan oleh Abdul Rahim Dagalo, saudara Hemedti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, laporan Komite PBB menyebutkan bahwa pendapatan dari emas yang diselundupkan ke Uni Emirat Arab antara tahun 2010 hingga 2014 diperkirakan mencapai lebih dari 4,5 miliar dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan Dukungan Cepat juga berupaya menambah sumber pendapatannya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan investasi besar di dalam dan luar Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keterlibatan Pasukan Dukungan Cepat dalam perang di Yaman juga dianggap telah memperkuat keuangan mereka, karena berbagai laporan menunjukkan adanya dukungan dari Uni Emirat Arab yang membantu meningkatkan perekrutan dan persenjataan pasukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, partisipasi Pasukan Dukungan Cepat dalam penanganan migrasi ilegal bersama Uni Eropa dalam kerangka “Operasi Khartoum” menyebabkan adanya dukungan finansial Eropa terhadap pasukan ini.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan-2/\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','935-revision-v1','','','2025-10-30 02:20:46','2025-10-30 02:20:46','',935,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=980',0,'revision','',0),
(981,1,'2025-10-30 02:21:19','2025-10-30 02:21:19','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, lahir pada tahun 1975 di wilayah Darfur, Sudan barat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai pedagang unta dan domba, dan kerap berpindah antara Chad, Libya, dan Mesir. Ia membentuk milisi kecil yang awalnya bertugas mengamankan kafilah dan menumpas para perampok. Milisi itu kemudian berkembang menjadi kekuatan besar yang menarik perhatian pemerintah Sudan, yang ingin merekrutnya untuk mendukung milisi Janjaweed dalam menumpas pemberontakan kelompok bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat. Dari sanalah milisi itu menjadi pintu masuknya ke dunia politik, hingga akhirnya ia menjadi wakil ketua dewan militer transisi setelah penggulingan presiden terguling Umar al-Basyir — yang sebelumnya telah mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam tubuh militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"930\" data-end=\"962\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"963\" data-end=\"1351\">Muhammad Hamdan Dagalo lahir pada tahun 1975 di negara bagian Darfur Utara. Ia berasal dari klan <em data-start=\"1060\" data-end=\"1072\">al-Mahamid</em> dari suku <em data-start=\"1083\" data-end=\"1106\">Rizeigat al-Hilaliyah</em>, suku Badui Arab yang memiliki akar sosial yang kuat di Darfur, Kordofan, Chad, dan beberapa negara Afrika lainnya. Ia menempuh pendidikan di sekolah tradisional (kuttab), tetapi berhenti belajar sejak tahun 1991, saat usianya sekitar 15 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1353\" data-end=\"1651\">Pada pertengahan tahun 1990-an, Hemedti menjadi pemuda yang dikenal di jalur-jalur perdagangan. Ia aktif berdagang unta, domba, dan mengimpor kain, terutama antara Libya, Mali, dan Chad. Ia memimpin kelompok kecil yang bertugas melindungi kafilah dan menumpas perampok di wilayah kekuasaan sukunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1653\" data-end=\"2047\">Antara Darfur, Chad, Libya, dan Mesir, Hemedti berkeliling sebagai pedagang unta sekaligus pelindung kafilah, hingga ia mengumpulkan kekayaan besar. Ia kemudian membentuk milisi yang menarik perhatian politisi Sudan, yang berupaya merekrut suku-suku untuk bersekutu dengan Janjaweed guna menghadapi pemberontakan di Darfur. Pasukannya kelak memberinya pengaruh besar dalam urusan politik Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2071\">Pengalaman Politik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2072\" data-end=\"2400\">Ketika konflik Darfur pecah pada tahun 2003, milisi Hemedti mulai merekrut anggota dari kelompok Janjaweed dan menarik perhatian para pengambil keputusan di Khartoum. Ia kemudian menarik anggota dari berbagai suku, hingga membentuk pasukan rakyat nasional bernama “Unit Intelijen Perbatasan”, dengan Hemedti sebagai komandannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2402\" data-end=\"2935\">Pada tahun 2007, Hemedti diangkat menjadi brigadir dan pasukannya dimasukkan ke dalam badan intelijen Sudan. Kemudian pada tahun 2013, al-Basyir melakukan restrukturisasi dan menamainya “Pasukan Dukungan Cepat” (<em data-start=\"2614\" data-end=\"2636\">Rapid Support Forces</em>), menjadikannya lembaga resmi semi-militer di bawah komando Hemedti. Ia diberikan wewenang dan keistimewaan besar yang memicu kecemburuan serta kemarahan para perwira tinggi. Al-Basyir menggunakan pasukan ini untuk berperang atas nama pemerintah Sudan selama masa pemerintahannya di konflik Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2937\" data-end=\"3217\">Kekayaan Hemedti meningkat pesat pada masa itu, seiring bertambahnya pengaruh dan kekuatan pasukannya. Ia bahkan berhasil menguasai lokasi-lokasi utama pertambangan emas di wilayah Darfur. Pada tahun 2017, penjualan emas di Sudan mencapai sekitar 40% dari total ekspor negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3219\" data-end=\"3422\">Pada tahun 2015, Hemedti memperluas hubungan luar negerinya dengan mengirimkan pasukan Dukungan Cepat ke Yaman, setelah Sudan bergabung dengan koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memerangi kelompok Houthi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3424\" data-end=\"3888\">Menurut data tidak resmi, pada tahun 2019 jumlah pasukan Dukungan Cepat mencapai sekitar 40.000 orang, sebagian besar berasal dari suku-suku di barat dan timur Sudan. Al-Basyir melengkapi mereka dengan senjata ringan dan menengah seperti senapan, meriam kecil, dan kendaraan penggerak empat roda. Laporan lain menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlahnya meningkat hingga sekitar 100.000 orang bersenjata, dilengkapi kendaraan lapis baja cepat dengan senjata berat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3890\" data-end=\"4255\">Beberapa laporan menyebutkan bahwa penguasaan Hemedti dan pasukannya atas tambang-tambang emas di Sudan, terutama di Jabal Amer, setelah menyingkirkan pemimpin milisi Janjaweed sebelumnya, Musa Hilal, memberinya kemandirian finansial dan kekuatan di luar kendali militer resmi, yang diperparah dengan adanya dukungan eksternal seperti yang dituduhkan para lawannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4257\" data-end=\"4661\">Al-Basyir berusaha memperkuat pasukan Hemedti dan menjadikannya kekuatan tandingan bagi militer, untuk mencegah kemungkinan kudeta. Hemedti terus menanjak pesat dalam lingkaran kekuasaan Sudan dan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa — dari brigadir menjadi jenderal — meskipun tekanan dari para pemimpin militer untuk menyingkirkannya gagal, seiring meningkatnya permusuhan antara militer dan dirinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pada Januari 2017, pemerintah Sudan mengesahkan Undang-Undang “Dukungan Cepat” yang memindahkan otoritas pasukan ini dari badan keamanan dan intelijen ke angkatan bersenjata, meskipun sebagian besar anggotanya bukan berasal dari militer reguler.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Basyir</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya gelombang demonstrasi pada tahun 2018 dan 2019, Hemedti memutuskan untuk meninggalkan al-Basyir, yang telah menjadi pelindungnya selama 15 tahun. Ia menolak untuk menindas para demonstran dan menyerukan penggulingan al-Basyir beserta seluruh anggota lingkaran lamanya. Ia juga mengusulkan untuk memperpendek masa transisi dan mengadakan referendum mengenai keberlanjutan partisipasi pasukan Sudan dalam perang di Yaman. Dalam sejumlah pernyataannya yang mencolok, ia menyeru pemerintah agar menyediakan layanan publik dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi rahasia kemudian dimulai antara Hemedti dan pihak militer mengenai integrasi pasukannya atau pembatasan kewenangannya. Kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menawarkan Hemedti jabatan wakil ketua dewan militer, dengan imbalan jaminan agar kepentingan militer tidak terganggu pada masa pasca-al-Basyir. Kesepakatan itu mencakup perlindungan terhadap kekuasaan lama militer, jaminan agar kendali atas sumber daya vital negara tetap di tangan mereka, serta pembatasan terhadap pemerintahan mendatang yang mungkin berusaha menyingkirkan mereka dari panggung kekuasaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain kekuasaan baru yang dimilikinya, panglima Pasukan Dukungan Cepat ini juga mempertahankan anggaran mandiri bagi pasukannya, serta kekebalan jabatannya sepanjang masa transisi dari pemecatan atau penuntutan hukum — sebagaimana tercantum dalam hasil dokumen konstitusional yang ditandatangani pada akhir tahun 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri pemerintahan transisi saat itu, Abdullah Hamdok, kemudian berselisih dengan Pasukan Dukungan Cepat akibat inisiatif yang mencakup penyatuan pasukan tersebut ke dalam institusi militer dan penataan status hukumnya. Akibat perselisihan ini, Hemedti dan panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap Hamdok.</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (1)','','inherit','closed','closed','','977-revision-v1','','','2025-10-30 02:21:19','2025-10-30 02:21:19','',977,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=981',0,'revision','',0),
(982,1,'2025-05-14 02:25:45','2025-05-14 02:25:45','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Kedua)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Muhammad Hamdan Dagalo, Pemimpin RSF yang terlibat dalam pusaran konflik Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3>Perselisihan dengan al-Burhan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hingga saat “langkah-langkah luar biasa” yang diambil oleh al-Burhan pada Oktober 2021, hubungan antara dirinya dan wakilnya, Hemedti, masih berjalan baik. Saat itu, Hemedti menikmati kekuasaan yang luas, terutama dalam menentukan para pejabat pemerintahan di tingkat negara bagian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keduanya sempat menjadi sekutu melawan kekuatan sipil setelah penggulingan al-Bashir. Al-Burhan menjadi ketua Dewan Kedaulatan sekaligus panglima angkatan bersenjata, sementara Hemedti menjabat wakil ketua dewan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, pada Mei 2021, perselisihan antara keduanya mengenai kekuasaan dan pengaruh mulai memanas hingga hampir berujung pada konfrontasi bersenjata. Perdana Menteri Abdullah Hamdok bersama anggota sipil Dewan Kedaulatan turun tangan untuk menengahi, hingga keduanya sepakat mengakhiri kemitraan dengan Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan pada 25 Oktober 2021.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah itu, Hemedti kembali melontarkan tuduhan terhadap al-Burhan. Ia mengatakan bahwa dirinya telah “hidup dalam tipuan” penggulingan al-Bashir, menuduh al-Burhan memiliki “agenda” untuk mengembalikan rezim al-Bashir ke tampuk kekuasaan. Ia juga menyatakan ketidakmampuannya membentuk pemerintahan eksekutif di tengah krisis ekonomi yang memburuk dan situasi keamanan yang terus menurun. Hemedti kemudian “mengasingkan diri” di Darfur, menuding adanya tangan intelijen militer yang memicu kekacauan di Republik Afrika Tengah, serta mengkritik kinerja lembaga keamanan yang setia kepada al-Burhan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Militer mulai melihat ancaman besar dari meningkatnya kekuatan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF)</a> yang dipimpin Hemedti — baik karena mereka memiliki persenjataan modern maupun karena anggaran besar yang bersumber dari kemandirian finansial pasukan tersebut. Hemedti juga mulai membangun aliansi baru dengan para tokoh suku dan pemuka tarekat sufi, sementara militer berusaha mencari figur sipil untuk melanjutkan masa transisi dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih yang tidak akan mengganggu kepentingan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang akhir tahun 2022, Hemedti secara sepihak menyatakan dukungannya terhadap konstitusi transisi yang disusun oleh Asosiasi Pengacara Sudan. Konstitusi itu menegaskan penghapusan peran militer dalam pemerintahan dan penggabungan seluruh kekuatan bersenjata lainnya ke dalam tentara nasional Sudan sebagai bagian dari reformasi keamanan dan militer yang menyeluruh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Usulan penyelesaian politik antara pihak militer dan sipil kemudian muncul pada Agustus 2022 dengan dukungan regional dan internasional. Hemedti menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kesepakatan ini, berbeda dengan al-Burhan yang menerimanya dengan “sangat hati-hati.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 5 Desember 2022, al-Burhan dan Hemedti menandatangani perjanjian kerangka awal bersama pihak sipil untuk mengakhiri krisis politik di Sudan. Kesepakatan itu mencakup peluncuran lima lokakarya yang difokuskan pada reformasi keamanan dan militer, keadilan, serta keadilan transisi. Meskipun al-Burhan menandatangani perjanjian tersebut, ia kemudian menegaskan berulang kali bahwa pelaksanaannya harus disertai dengan integrasi Pasukan Dukungan Cepat ke dalam angkatan bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Februari 2023, Hemedti mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan penyesalannya karena telah berpartisipasi dalam apa yang ia sebut sebagai “kudeta” 25 Oktober — mengacu pada langkah-langkah luar biasa yang diambil al-Burhan. Pernyataan itu diikuti dengan terhambatnya pelaksanaan lokakarya reformasi keamanan dan militer sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 15 Maret 2023, al-Burhan dan Hemedti menandatangani “Dokumen Reformasi Keamanan dan Militer” di bawah mediasi Komite Kuartet yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dokumen tersebut menetapkan batas waktu maksimal 10 tahun untuk integrasi penuh Pasukan Dukungan Cepat ke dalam tentara. Namun, perbedaan pandangan kembali muncul mengenai mekanisme dan detail proses integrasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Upaya mediasi antara kedua belah pihak kemudian dilakukan, tetapi semuanya gagal tanpa menghasilkan solusi. Titik utama perbedaan adalah bahwa al-Burhan dan pendukungnya menegaskan Pasukan Dukungan Cepat harus berada di bawah komando panglima militer, sementara Hemedti berpendapat bahwa pasukan itu seharusnya berada langsung di bawah kepala negara, sesuai dengan isi perjanjian kerangka awal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada April 2023, perselisihan antara Hemedti dan al-Burhan memuncak terkait jadwal integrasi Pasukan Dukungan Cepat, siapa yang akan menjadi panglima angkatan bersenjata selama masa transisi integrasi, serta posisi para perwira RSF dalam hierarki militer di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 13 April 2023, Pasukan Dukungan Cepat bergerak menuju kota Merowe di Sudan utara dan membangun markas dekat bandara Merowe, di mana terdapat pangkalan udara yang dilaporkan menampung unsur militer Mesir yang dikirim untuk membantu tentara Sudan dalam perang yang diperkirakan akan pecah melawan Pasukan Dukungan Cepat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penempatan pasukan Hemedti itu memicu kemarahan militer, yang kemudian memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut dengan tambahan pasukan. Situasi pun berkembang menjadi bentrokan bersenjata yang menyebar ke berbagai kota di Sudan, di tengah saling tuding antara kedua pihak mengenai siapa yang memicu percikan pertama konflik ini.</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong></p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (2)','','publish','open','open','','siapa-muhammad-hamdan-dagalo-hemedti-2','','','2025-10-30 02:26:46','2025-10-30 02:26:46','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=982',0,'post','',0),
(983,1,'2025-10-30 02:25:26','2025-10-30 02:25:26','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Pertama)</h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Muhammad Hamdan Dagolo, Pemimpin RSF yang terlibat dalam pusaran konflik Sudan ?</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, lahir pada tahun 1975 di wilayah Darfur, Sudan barat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai pedagang unta dan domba, dan kerap berpindah antara Chad, Libya, dan Mesir. Ia membentuk milisi kecil yang awalnya bertugas mengamankan kafilah dan menumpas para perampok. Milisi itu kemudian berkembang menjadi kekuatan besar yang menarik perhatian pemerintah Sudan, yang ingin merekrutnya untuk mendukung milisi Janjaweed dalam menumpas pemberontakan kelompok bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat. Dari sanalah milisi itu menjadi pintu masuknya ke dunia politik, hingga akhirnya ia menjadi wakil ketua dewan militer transisi setelah penggulingan presiden terguling Umar al-Basyir — yang sebelumnya telah mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam tubuh militer.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"930\" data-end=\"962\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"963\" data-end=\"1351\">Muhammad Hamdan Dagalo lahir pada tahun 1975 di negara bagian Darfur Utara. Ia berasal dari klan <em data-start=\"1060\" data-end=\"1072\">al-Mahamid</em> dari suku <em data-start=\"1083\" data-end=\"1106\">Rizeigat al-Hilaliyah</em>, suku Badui Arab yang memiliki akar sosial yang kuat di Darfur, Kordofan, Chad, dan beberapa negara Afrika lainnya. Ia menempuh pendidikan di sekolah tradisional (kuttab), tetapi berhenti belajar sejak tahun 1991, saat usianya sekitar 15 tahun.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1353\" data-end=\"1651\">Pada pertengahan tahun 1990-an, Hemedti menjadi pemuda yang dikenal di jalur-jalur perdagangan. Ia aktif berdagang unta, domba, dan mengimpor kain, terutama antara Libya, Mali, dan Chad. Ia memimpin kelompok kecil yang bertugas melindungi kafilah dan menumpas perampok di wilayah kekuasaan sukunya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1653\" data-end=\"2047\">Antara Darfur, Chad, Libya, dan Mesir, Hemedti berkeliling sebagai pedagang unta sekaligus pelindung kafilah, hingga ia mengumpulkan kekayaan besar. Ia kemudian membentuk milisi yang menarik perhatian politisi Sudan, yang berupaya merekrut suku-suku untuk bersekutu dengan Janjaweed guna menghadapi pemberontakan di Darfur. Pasukannya kelak memberinya pengaruh besar dalam urusan politik Sudan.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2071\">Pengalaman Politik</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2072\" data-end=\"2400\">Ketika konflik Darfur pecah pada tahun 2003, milisi Hemedti mulai merekrut anggota dari kelompok Janjaweed dan menarik perhatian para pengambil keputusan di Khartoum. Ia kemudian menarik anggota dari berbagai suku, hingga membentuk pasukan rakyat nasional bernama “Unit Intelijen Perbatasan”, dengan Hemedti sebagai komandannya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2402\" data-end=\"2935\">Pada tahun 2007, Hemedti diangkat menjadi brigadir dan pasukannya dimasukkan ke dalam badan intelijen Sudan. Kemudian pada tahun 2013, al-Basyir melakukan restrukturisasi dan menamainya “Pasukan Dukungan Cepat” (<em data-start=\"2614\" data-end=\"2636\">Rapid Support Forces</em>), menjadikannya lembaga resmi semi-militer di bawah komando Hemedti. Ia diberikan wewenang dan keistimewaan besar yang memicu kecemburuan serta kemarahan para perwira tinggi. Al-Basyir menggunakan pasukan ini untuk berperang atas nama pemerintah Sudan selama masa pemerintahannya di konflik Darfur.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2937\" data-end=\"3217\">Kekayaan Hemedti meningkat pesat pada masa itu, seiring bertambahnya pengaruh dan kekuatan pasukannya. Ia bahkan berhasil menguasai lokasi-lokasi utama pertambangan emas di wilayah Darfur. Pada tahun 2017, penjualan emas di Sudan mencapai sekitar 40% dari total ekspor negara itu.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3219\" data-end=\"3422\">Pada tahun 2015, Hemedti memperluas hubungan luar negerinya dengan mengirimkan pasukan Dukungan Cepat ke Yaman, setelah Sudan bergabung dengan koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memerangi kelompok Houthi.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3424\" data-end=\"3888\">Menurut data tidak resmi, pada tahun 2019 jumlah pasukan Dukungan Cepat mencapai sekitar 40.000 orang, sebagian besar berasal dari suku-suku di barat dan timur Sudan. Al-Basyir melengkapi mereka dengan senjata ringan dan menengah seperti senapan, meriam kecil, dan kendaraan penggerak empat roda. Laporan lain menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlahnya meningkat hingga sekitar 100.000 orang bersenjata, dilengkapi kendaraan lapis baja cepat dengan senjata berat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3890\" data-end=\"4255\">Beberapa laporan menyebutkan bahwa penguasaan Hemedti dan pasukannya atas tambang-tambang emas di Sudan, terutama di Jabal Amer, setelah menyingkirkan pemimpin milisi Janjaweed sebelumnya, Musa Hilal, memberinya kemandirian finansial dan kekuatan di luar kendali militer resmi, yang diperparah dengan adanya dukungan eksternal seperti yang dituduhkan para lawannya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4257\" data-end=\"4661\">Al-Basyir berusaha memperkuat pasukan Hemedti dan menjadikannya kekuatan tandingan bagi militer, untuk mencegah kemungkinan kudeta. Hemedti terus menanjak pesat dalam lingkaran kekuasaan Sudan dan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa — dari brigadir menjadi jenderal — meskipun tekanan dari para pemimpin militer untuk menyingkirkannya gagal, seiring meningkatnya permusuhan antara militer dan dirinya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pada Januari 2017, pemerintah Sudan mengesahkan Undang-Undang “Dukungan Cepat” yang memindahkan otoritas pasukan ini dari badan keamanan dan intelijen ke angkatan bersenjata, meskipun sebagian besar anggotanya bukan berasal dari militer reguler.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Basyir</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya gelombang demonstrasi pada tahun 2018 dan 2019, Hemedti memutuskan untuk meninggalkan al-Basyir, yang telah menjadi pelindungnya selama 15 tahun. Ia menolak untuk menindas para demonstran dan menyerukan penggulingan al-Basyir beserta seluruh anggota lingkaran lamanya. Ia juga mengusulkan untuk memperpendek masa transisi dan mengadakan referendum mengenai keberlanjutan partisipasi pasukan Sudan dalam perang di Yaman. Dalam sejumlah pernyataannya yang mencolok, ia menyeru pemerintah agar menyediakan layanan publik dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi rahasia kemudian dimulai antara Hemedti dan pihak militer mengenai integrasi pasukannya atau pembatasan kewenangannya. Kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menawarkan Hemedti jabatan wakil ketua dewan militer, dengan imbalan jaminan agar kepentingan militer tidak terganggu pada masa pasca-al-Basyir. Kesepakatan itu mencakup perlindungan terhadap kekuasaan lama militer, jaminan agar kendali atas sumber daya vital negara tetap di tangan mereka, serta pembatasan terhadap pemerintahan mendatang yang mungkin berusaha menyingkirkan mereka dari panggung kekuasaan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain kekuasaan baru yang dimilikinya, panglima Pasukan Dukungan Cepat ini juga mempertahankan anggaran mandiri bagi pasukannya, serta kekebalan jabatannya sepanjang masa transisi dari pemecatan atau penuntutan hukum — sebagaimana tercantum dalam hasil dokumen konstitusional yang ditandatangani pada akhir tahun 2019.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri pemerintahan transisi saat itu, Abdullah Hamdok, kemudian berselisih dengan Pasukan Dukungan Cepat akibat inisiatif yang mencakup penyatuan pasukan tersebut ke dalam institusi militer dan penataan status hukumnya. Akibat perselisihan ini, Hemedti dan panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap Hamdok.</p>\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (1)','','inherit','closed','closed','','977-autosave-v1','','','2025-10-30 02:25:26','2025-10-30 02:25:26','',977,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=983',0,'revision','',0),
(984,1,'2025-10-30 02:25:45','2025-10-30 02:25:45','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Kedua)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Muhammad Hamdan Dagolo, Pemimpin RSF yang terlibat dalam pusaran konflik Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3>Perselisihan dengan al-Burhan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hingga saat “langkah-langkah luar biasa” yang diambil oleh al-Burhan pada Oktober 2021, hubungan antara dirinya dan wakilnya, Hemedti, masih berjalan baik. Saat itu, Hemedti menikmati kekuasaan yang luas, terutama dalam menentukan para pejabat pemerintahan di tingkat negara bagian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keduanya sempat menjadi sekutu melawan kekuatan sipil setelah penggulingan al-Bashir. Al-Burhan menjadi ketua Dewan Kedaulatan sekaligus panglima angkatan bersenjata, sementara Hemedti menjabat wakil ketua dewan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, pada Mei 2021, perselisihan antara keduanya mengenai kekuasaan dan pengaruh mulai memanas hingga hampir berujung pada konfrontasi bersenjata. Perdana Menteri Abdullah Hamdok bersama anggota sipil Dewan Kedaulatan turun tangan untuk menengahi, hingga keduanya sepakat mengakhiri kemitraan dengan Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan pada 25 Oktober 2021.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah itu, Hemedti kembali melontarkan tuduhan terhadap al-Burhan. Ia mengatakan bahwa dirinya telah “hidup dalam tipuan” penggulingan al-Bashir, menuduh al-Burhan memiliki “agenda” untuk mengembalikan rezim al-Bashir ke tampuk kekuasaan. Ia juga menyatakan ketidakmampuannya membentuk pemerintahan eksekutif di tengah krisis ekonomi yang memburuk dan situasi keamanan yang terus menurun. Hemedti kemudian “mengasingkan diri” di Darfur, menuding adanya tangan intelijen militer yang memicu kekacauan di Republik Afrika Tengah, serta mengkritik kinerja lembaga keamanan yang setia kepada al-Burhan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Militer mulai melihat ancaman besar dari meningkatnya kekuatan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF)</a> yang dipimpin Hemedti — baik karena mereka memiliki persenjataan modern maupun karena anggaran besar yang bersumber dari kemandirian finansial pasukan tersebut. Hemedti juga mulai membangun aliansi baru dengan para tokoh suku dan pemuka tarekat sufi, sementara militer berusaha mencari figur sipil untuk melanjutkan masa transisi dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih yang tidak akan mengganggu kepentingan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang akhir tahun 2022, Hemedti secara sepihak menyatakan dukungannya terhadap konstitusi transisi yang disusun oleh Asosiasi Pengacara Sudan. Konstitusi itu menegaskan penghapusan peran militer dalam pemerintahan dan penggabungan seluruh kekuatan bersenjata lainnya ke dalam tentara nasional Sudan sebagai bagian dari reformasi keamanan dan militer yang menyeluruh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Usulan penyelesaian politik antara pihak militer dan sipil kemudian muncul pada Agustus 2022 dengan dukungan regional dan internasional. Hemedti menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kesepakatan ini, berbeda dengan al-Burhan yang menerimanya dengan “sangat hati-hati.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 5 Desember 2022, al-Burhan dan Hemedti menandatangani perjanjian kerangka awal bersama pihak sipil untuk mengakhiri krisis politik di Sudan. Kesepakatan itu mencakup peluncuran lima lokakarya yang difokuskan pada reformasi keamanan dan militer, keadilan, serta keadilan transisi. Meskipun al-Burhan menandatangani perjanjian tersebut, ia kemudian menegaskan berulang kali bahwa pelaksanaannya harus disertai dengan integrasi Pasukan Dukungan Cepat ke dalam angkatan bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Februari 2023, Hemedti mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan penyesalannya karena telah berpartisipasi dalam apa yang ia sebut sebagai “kudeta” 25 Oktober — mengacu pada langkah-langkah luar biasa yang diambil al-Burhan. Pernyataan itu diikuti dengan terhambatnya pelaksanaan lokakarya reformasi keamanan dan militer sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 15 Maret 2023, al-Burhan dan Hemedti menandatangani “Dokumen Reformasi Keamanan dan Militer” di bawah mediasi Komite Kuartet yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dokumen tersebut menetapkan batas waktu maksimal 10 tahun untuk integrasi penuh Pasukan Dukungan Cepat ke dalam tentara. Namun, perbedaan pandangan kembali muncul mengenai mekanisme dan detail proses integrasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Upaya mediasi antara kedua belah pihak kemudian dilakukan, tetapi semuanya gagal tanpa menghasilkan solusi. Titik utama perbedaan adalah bahwa al-Burhan dan pendukungnya menegaskan Pasukan Dukungan Cepat harus berada di bawah komando panglima militer, sementara Hemedti berpendapat bahwa pasukan itu seharusnya berada langsung di bawah kepala negara, sesuai dengan isi perjanjian kerangka awal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada April 2023, perselisihan antara Hemedti dan al-Burhan memuncak terkait jadwal integrasi Pasukan Dukungan Cepat, siapa yang akan menjadi panglima angkatan bersenjata selama masa transisi integrasi, serta posisi para perwira RSF dalam hierarki militer di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 13 April 2023, Pasukan Dukungan Cepat bergerak menuju kota Merowe di Sudan utara dan membangun markas dekat bandara Merowe, di mana terdapat pangkalan udara yang dilaporkan menampung unsur militer Mesir yang dikirim untuk membantu tentara Sudan dalam perang yang diperkirakan akan pecah melawan Pasukan Dukungan Cepat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penempatan pasukan Hemedti itu memicu kemarahan militer, yang kemudian memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut dengan tambahan pasukan. Situasi pun berkembang menjadi bentrokan bersenjata yang menyebar ke berbagai kota di Sudan, di tengah saling tuding antara kedua pihak mengenai siapa yang memicu percikan pertama konflik ini.</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong></p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (2)','','inherit','closed','closed','','982-revision-v1','','','2025-10-30 02:25:45','2025-10-30 02:25:45','',982,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=984',0,'revision','',0),
(985,1,'2025-10-30 02:26:12','2025-10-30 02:26:12','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Muhammad Hamdan Dagalo, Pemimpin RSF yang terlibat dalam pusaran konflik Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, lahir pada tahun 1975 di wilayah Darfur, Sudan barat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai pedagang unta dan domba, dan kerap berpindah antara Chad, Libya, dan Mesir. Ia membentuk milisi kecil yang awalnya bertugas mengamankan kafilah dan menumpas para perampok. Milisi itu kemudian berkembang menjadi kekuatan besar yang menarik perhatian pemerintah Sudan, yang ingin merekrutnya untuk mendukung milisi Janjaweed dalam menumpas pemberontakan kelompok bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat. Dari sanalah milisi itu menjadi pintu masuknya ke dunia politik, hingga akhirnya ia menjadi wakil ketua dewan militer transisi setelah penggulingan presiden terguling Umar al-Basyir — yang sebelumnya telah mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam tubuh militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"930\" data-end=\"962\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"963\" data-end=\"1351\">Muhammad Hamdan Dagalo lahir pada tahun 1975 di negara bagian Darfur Utara. Ia berasal dari klan <em data-start=\"1060\" data-end=\"1072\">al-Mahamid</em> dari suku <em data-start=\"1083\" data-end=\"1106\">Rizeigat al-Hilaliyah</em>, suku Badui Arab yang memiliki akar sosial yang kuat di Darfur, Kordofan, Chad, dan beberapa negara Afrika lainnya. Ia menempuh pendidikan di sekolah tradisional (kuttab), tetapi berhenti belajar sejak tahun 1991, saat usianya sekitar 15 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1353\" data-end=\"1651\">Pada pertengahan tahun 1990-an, Hemedti menjadi pemuda yang dikenal di jalur-jalur perdagangan. Ia aktif berdagang unta, domba, dan mengimpor kain, terutama antara Libya, Mali, dan Chad. Ia memimpin kelompok kecil yang bertugas melindungi kafilah dan menumpas perampok di wilayah kekuasaan sukunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1653\" data-end=\"2047\">Antara Darfur, Chad, Libya, dan Mesir, Hemedti berkeliling sebagai pedagang unta sekaligus pelindung kafilah, hingga ia mengumpulkan kekayaan besar. Ia kemudian membentuk milisi yang menarik perhatian politisi Sudan, yang berupaya merekrut suku-suku untuk bersekutu dengan Janjaweed guna menghadapi pemberontakan di Darfur. Pasukannya kelak memberinya pengaruh besar dalam urusan politik Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2071\">Pengalaman Politik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2072\" data-end=\"2400\">Ketika konflik Darfur pecah pada tahun 2003, milisi Hemedti mulai merekrut anggota dari kelompok Janjaweed dan menarik perhatian para pengambil keputusan di Khartoum. Ia kemudian menarik anggota dari berbagai suku, hingga membentuk pasukan rakyat nasional bernama “Unit Intelijen Perbatasan”, dengan Hemedti sebagai komandannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2402\" data-end=\"2935\">Pada tahun 2007, Hemedti diangkat menjadi brigadir dan pasukannya dimasukkan ke dalam badan intelijen Sudan. Kemudian pada tahun 2013, al-Basyir melakukan restrukturisasi dan menamainya “Pasukan Dukungan Cepat” (<em data-start=\"2614\" data-end=\"2636\">Rapid Support Forces</em>), menjadikannya lembaga resmi semi-militer di bawah komando Hemedti. Ia diberikan wewenang dan keistimewaan besar yang memicu kecemburuan serta kemarahan para perwira tinggi. Al-Basyir menggunakan pasukan ini untuk berperang atas nama pemerintah Sudan selama masa pemerintahannya di konflik Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2937\" data-end=\"3217\">Kekayaan Hemedti meningkat pesat pada masa itu, seiring bertambahnya pengaruh dan kekuatan pasukannya. Ia bahkan berhasil menguasai lokasi-lokasi utama pertambangan emas di wilayah Darfur. Pada tahun 2017, penjualan emas di Sudan mencapai sekitar 40% dari total ekspor negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3219\" data-end=\"3422\">Pada tahun 2015, Hemedti memperluas hubungan luar negerinya dengan mengirimkan pasukan Dukungan Cepat ke Yaman, setelah Sudan bergabung dengan koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memerangi kelompok Houthi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3424\" data-end=\"3888\">Menurut data tidak resmi, pada tahun 2019 jumlah pasukan Dukungan Cepat mencapai sekitar 40.000 orang, sebagian besar berasal dari suku-suku di barat dan timur Sudan. Al-Basyir melengkapi mereka dengan senjata ringan dan menengah seperti senapan, meriam kecil, dan kendaraan penggerak empat roda. Laporan lain menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlahnya meningkat hingga sekitar 100.000 orang bersenjata, dilengkapi kendaraan lapis baja cepat dengan senjata berat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3890\" data-end=\"4255\">Beberapa laporan menyebutkan bahwa penguasaan Hemedti dan pasukannya atas tambang-tambang emas di Sudan, terutama di Jabal Amer, setelah menyingkirkan pemimpin milisi Janjaweed sebelumnya, Musa Hilal, memberinya kemandirian finansial dan kekuatan di luar kendali militer resmi, yang diperparah dengan adanya dukungan eksternal seperti yang dituduhkan para lawannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4257\" data-end=\"4661\">Al-Basyir berusaha memperkuat pasukan Hemedti dan menjadikannya kekuatan tandingan bagi militer, untuk mencegah kemungkinan kudeta. Hemedti terus menanjak pesat dalam lingkaran kekuasaan Sudan dan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa — dari brigadir menjadi jenderal — meskipun tekanan dari para pemimpin militer untuk menyingkirkannya gagal, seiring meningkatnya permusuhan antara militer dan dirinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pada Januari 2017, pemerintah Sudan mengesahkan Undang-Undang “Dukungan Cepat” yang memindahkan otoritas pasukan ini dari badan keamanan dan intelijen ke angkatan bersenjata, meskipun sebagian besar anggotanya bukan berasal dari militer reguler.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Basyir</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya gelombang demonstrasi pada tahun 2018 dan 2019, Hemedti memutuskan untuk meninggalkan al-Basyir, yang telah menjadi pelindungnya selama 15 tahun. Ia menolak untuk menindas para demonstran dan menyerukan penggulingan al-Basyir beserta seluruh anggota lingkaran lamanya. Ia juga mengusulkan untuk memperpendek masa transisi dan mengadakan referendum mengenai keberlanjutan partisipasi pasukan Sudan dalam perang di Yaman. Dalam sejumlah pernyataannya yang mencolok, ia menyeru pemerintah agar menyediakan layanan publik dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi rahasia kemudian dimulai antara Hemedti dan pihak militer mengenai integrasi pasukannya atau pembatasan kewenangannya. Kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menawarkan Hemedti jabatan wakil ketua dewan militer, dengan imbalan jaminan agar kepentingan militer tidak terganggu pada masa pasca-al-Basyir. Kesepakatan itu mencakup perlindungan terhadap kekuasaan lama militer, jaminan agar kendali atas sumber daya vital negara tetap di tangan mereka, serta pembatasan terhadap pemerintahan mendatang yang mungkin berusaha menyingkirkan mereka dari panggung kekuasaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain kekuasaan baru yang dimilikinya, panglima Pasukan Dukungan Cepat ini juga mempertahankan anggaran mandiri bagi pasukannya, serta kekebalan jabatannya sepanjang masa transisi dari pemecatan atau penuntutan hukum — sebagaimana tercantum dalam hasil dokumen konstitusional yang ditandatangani pada akhir tahun 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri pemerintahan transisi saat itu, Abdullah Hamdok, kemudian berselisih dengan Pasukan Dukungan Cepat akibat inisiatif yang mencakup penyatuan pasukan tersebut ke dalam institusi militer dan penataan status hukumnya. Akibat perselisihan ini, Hemedti dan panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap Hamdok.</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (1)','','inherit','closed','closed','','977-revision-v1','','','2025-10-30 02:26:12','2025-10-30 02:26:12','',977,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=985',0,'revision','',0),
(986,1,'2025-10-30 02:26:16','2025-10-30 02:26:16','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Kedua)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Muhammad Hamdan Dagalo, Pemimpin RSF yang terlibat dalam pusaran konflik Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3>Perselisihan dengan al-Burhan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hingga saat “langkah-langkah luar biasa” yang diambil oleh al-Burhan pada Oktober 2021, hubungan antara dirinya dan wakilnya, Hemedti, masih berjalan baik. Saat itu, Hemedti menikmati kekuasaan yang luas, terutama dalam menentukan para pejabat pemerintahan di tingkat negara bagian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keduanya sempat menjadi sekutu melawan kekuatan sipil setelah penggulingan al-Bashir. Al-Burhan menjadi ketua Dewan Kedaulatan sekaligus panglima angkatan bersenjata, sementara Hemedti menjabat wakil ketua dewan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, pada Mei 2021, perselisihan antara keduanya mengenai kekuasaan dan pengaruh mulai memanas hingga hampir berujung pada konfrontasi bersenjata. Perdana Menteri Abdullah Hamdok bersama anggota sipil Dewan Kedaulatan turun tangan untuk menengahi, hingga keduanya sepakat mengakhiri kemitraan dengan Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan pada 25 Oktober 2021.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah itu, Hemedti kembali melontarkan tuduhan terhadap al-Burhan. Ia mengatakan bahwa dirinya telah “hidup dalam tipuan” penggulingan al-Bashir, menuduh al-Burhan memiliki “agenda” untuk mengembalikan rezim al-Bashir ke tampuk kekuasaan. Ia juga menyatakan ketidakmampuannya membentuk pemerintahan eksekutif di tengah krisis ekonomi yang memburuk dan situasi keamanan yang terus menurun. Hemedti kemudian “mengasingkan diri” di Darfur, menuding adanya tangan intelijen militer yang memicu kekacauan di Republik Afrika Tengah, serta mengkritik kinerja lembaga keamanan yang setia kepada al-Burhan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Militer mulai melihat ancaman besar dari meningkatnya kekuatan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF)</a> yang dipimpin Hemedti — baik karena mereka memiliki persenjataan modern maupun karena anggaran besar yang bersumber dari kemandirian finansial pasukan tersebut. Hemedti juga mulai membangun aliansi baru dengan para tokoh suku dan pemuka tarekat sufi, sementara militer berusaha mencari figur sipil untuk melanjutkan masa transisi dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih yang tidak akan mengganggu kepentingan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang akhir tahun 2022, Hemedti secara sepihak menyatakan dukungannya terhadap konstitusi transisi yang disusun oleh Asosiasi Pengacara Sudan. Konstitusi itu menegaskan penghapusan peran militer dalam pemerintahan dan penggabungan seluruh kekuatan bersenjata lainnya ke dalam tentara nasional Sudan sebagai bagian dari reformasi keamanan dan militer yang menyeluruh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Usulan penyelesaian politik antara pihak militer dan sipil kemudian muncul pada Agustus 2022 dengan dukungan regional dan internasional. Hemedti menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kesepakatan ini, berbeda dengan al-Burhan yang menerimanya dengan “sangat hati-hati.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 5 Desember 2022, al-Burhan dan Hemedti menandatangani perjanjian kerangka awal bersama pihak sipil untuk mengakhiri krisis politik di Sudan. Kesepakatan itu mencakup peluncuran lima lokakarya yang difokuskan pada reformasi keamanan dan militer, keadilan, serta keadilan transisi. Meskipun al-Burhan menandatangani perjanjian tersebut, ia kemudian menegaskan berulang kali bahwa pelaksanaannya harus disertai dengan integrasi Pasukan Dukungan Cepat ke dalam angkatan bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Februari 2023, Hemedti mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan penyesalannya karena telah berpartisipasi dalam apa yang ia sebut sebagai “kudeta” 25 Oktober — mengacu pada langkah-langkah luar biasa yang diambil al-Burhan. Pernyataan itu diikuti dengan terhambatnya pelaksanaan lokakarya reformasi keamanan dan militer sebagaimana diatur dalam perjanjian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 15 Maret 2023, al-Burhan dan Hemedti menandatangani “Dokumen Reformasi Keamanan dan Militer” di bawah mediasi Komite Kuartet yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dokumen tersebut menetapkan batas waktu maksimal 10 tahun untuk integrasi penuh Pasukan Dukungan Cepat ke dalam tentara. Namun, perbedaan pandangan kembali muncul mengenai mekanisme dan detail proses integrasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Upaya mediasi antara kedua belah pihak kemudian dilakukan, tetapi semuanya gagal tanpa menghasilkan solusi. Titik utama perbedaan adalah bahwa al-Burhan dan pendukungnya menegaskan Pasukan Dukungan Cepat harus berada di bawah komando panglima militer, sementara Hemedti berpendapat bahwa pasukan itu seharusnya berada langsung di bawah kepala negara, sesuai dengan isi perjanjian kerangka awal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada April 2023, perselisihan antara Hemedti dan al-Burhan memuncak terkait jadwal integrasi Pasukan Dukungan Cepat, siapa yang akan menjadi panglima angkatan bersenjata selama masa transisi integrasi, serta posisi para perwira RSF dalam hierarki militer di masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 13 April 2023, Pasukan Dukungan Cepat bergerak menuju kota Merowe di Sudan utara dan membangun markas dekat bandara Merowe, di mana terdapat pangkalan udara yang dilaporkan menampung unsur militer Mesir yang dikirim untuk membantu tentara Sudan dalam perang yang diperkirakan akan pecah melawan Pasukan Dukungan Cepat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penempatan pasukan Hemedti itu memicu kemarahan militer, yang kemudian memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut dengan tambahan pasukan. Situasi pun berkembang menjadi bentrokan bersenjata yang menyebar ke berbagai kota di Sudan, di tengah saling tuding antara kedua pihak mengenai siapa yang memicu percikan pertama konflik ini.</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong></p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (2)','','inherit','closed','closed','','982-revision-v1','','','2025-10-30 02:26:16','2025-10-30 02:26:16','',982,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=986',0,'revision','',0),
(987,1,'2025-10-30 02:27:11','2025-10-30 02:27:11','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Muhammad Hamdan Dagalo, Pemimpin RSF yang terlibat dalam pusaran konflik Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, lahir pada tahun 1975 di wilayah Darfur, Sudan barat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai pedagang unta dan domba, dan kerap berpindah antara Chad, Libya, dan Mesir. Ia membentuk milisi kecil yang awalnya bertugas mengamankan kafilah dan menumpas para perampok. Milisi itu kemudian berkembang menjadi kekuatan besar yang menarik perhatian pemerintah Sudan, yang ingin merekrutnya untuk mendukung milisi Janjaweed dalam menumpas pemberontakan kelompok bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat. Dari sanalah milisi itu menjadi pintu masuknya ke dunia politik, hingga akhirnya ia menjadi wakil ketua dewan militer transisi setelah penggulingan presiden terguling Umar al-Basyir — yang sebelumnya telah mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam tubuh militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"930\" data-end=\"962\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"963\" data-end=\"1351\">Muhammad Hamdan Dagalo lahir pada tahun 1975 di negara bagian Darfur Utara. Ia berasal dari klan <em data-start=\"1060\" data-end=\"1072\">al-Mahamid</em> dari suku <em data-start=\"1083\" data-end=\"1106\">Rizeigat al-Hilaliyah</em>, suku Badui Arab yang memiliki akar sosial yang kuat di Darfur, Kordofan, Chad, dan beberapa negara Afrika lainnya. Ia menempuh pendidikan di sekolah tradisional (kuttab), tetapi berhenti belajar sejak tahun 1991, saat usianya sekitar 15 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1353\" data-end=\"1651\">Pada pertengahan tahun 1990-an, Hemedti menjadi pemuda yang dikenal di jalur-jalur perdagangan. Ia aktif berdagang unta, domba, dan mengimpor kain, terutama antara Libya, Mali, dan Chad. Ia memimpin kelompok kecil yang bertugas melindungi kafilah dan menumpas perampok di wilayah kekuasaan sukunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1653\" data-end=\"2047\">Antara Darfur, Chad, Libya, dan Mesir, Hemedti berkeliling sebagai pedagang unta sekaligus pelindung kafilah, hingga ia mengumpulkan kekayaan besar. Ia kemudian membentuk milisi yang menarik perhatian politisi Sudan, yang berupaya merekrut suku-suku untuk bersekutu dengan Janjaweed guna menghadapi pemberontakan di Darfur. Pasukannya kelak memberinya pengaruh besar dalam urusan politik Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2071\">Pengalaman Politik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2072\" data-end=\"2400\">Ketika konflik Darfur pecah pada tahun 2003, milisi Hemedti mulai merekrut anggota dari kelompok Janjaweed dan menarik perhatian para pengambil keputusan di Khartoum. Ia kemudian menarik anggota dari berbagai suku, hingga membentuk pasukan rakyat nasional bernama “Unit Intelijen Perbatasan”, dengan Hemedti sebagai komandannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2402\" data-end=\"2935\">Pada tahun 2007, Hemedti diangkat menjadi brigadir dan pasukannya dimasukkan ke dalam badan intelijen Sudan. Kemudian pada tahun 2013, al-Basyir melakukan restrukturisasi dan menamainya “Pasukan Dukungan Cepat” (<em data-start=\"2614\" data-end=\"2636\">Rapid Support Forces</em>), menjadikannya lembaga resmi semi-militer di bawah komando Hemedti. Ia diberikan wewenang dan keistimewaan besar yang memicu kecemburuan serta kemarahan para perwira tinggi. Al-Basyir menggunakan pasukan ini untuk berperang atas nama pemerintah Sudan selama masa pemerintahannya di konflik Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2937\" data-end=\"3217\">Kekayaan Hemedti meningkat pesat pada masa itu, seiring bertambahnya pengaruh dan kekuatan pasukannya. Ia bahkan berhasil menguasai lokasi-lokasi utama pertambangan emas di wilayah Darfur. Pada tahun 2017, penjualan emas di Sudan mencapai sekitar 40% dari total ekspor negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3219\" data-end=\"3422\">Pada tahun 2015, Hemedti memperluas hubungan luar negerinya dengan mengirimkan pasukan Dukungan Cepat ke Yaman, setelah Sudan bergabung dengan koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memerangi kelompok Houthi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3424\" data-end=\"3888\">Menurut data tidak resmi, pada tahun 2019 jumlah pasukan Dukungan Cepat mencapai sekitar 40.000 orang, sebagian besar berasal dari suku-suku di barat dan timur Sudan. Al-Basyir melengkapi mereka dengan senjata ringan dan menengah seperti senapan, meriam kecil, dan kendaraan penggerak empat roda. Laporan lain menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlahnya meningkat hingga sekitar 100.000 orang bersenjata, dilengkapi kendaraan lapis baja cepat dengan senjata berat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3890\" data-end=\"4255\">Beberapa laporan menyebutkan bahwa penguasaan Hemedti dan pasukannya atas tambang-tambang emas di Sudan, terutama di Jabal Amer, setelah menyingkirkan pemimpin milisi Janjaweed sebelumnya, Musa Hilal, memberinya kemandirian finansial dan kekuatan di luar kendali militer resmi, yang diperparah dengan adanya dukungan eksternal seperti yang dituduhkan para lawannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4257\" data-end=\"4661\">Al-Basyir berusaha memperkuat pasukan Hemedti dan menjadikannya kekuatan tandingan bagi militer, untuk mencegah kemungkinan kudeta. Hemedti terus menanjak pesat dalam lingkaran kekuasaan Sudan dan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa — dari brigadir menjadi jenderal — meskipun tekanan dari para pemimpin militer untuk menyingkirkannya gagal, seiring meningkatnya permusuhan antara militer dan dirinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pada Januari 2017, pemerintah Sudan mengesahkan Undang-Undang “Dukungan Cepat” yang memindahkan otoritas pasukan ini dari badan keamanan dan intelijen ke angkatan bersenjata, meskipun sebagian besar anggotanya bukan berasal dari militer reguler.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Basyir</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya gelombang demonstrasi pada tahun 2018 dan 2019, Hemedti memutuskan untuk meninggalkan al-Basyir, yang telah menjadi pelindungnya selama 15 tahun. Ia menolak untuk menindas para demonstran dan menyerukan penggulingan al-Basyir beserta seluruh anggota lingkaran lamanya. Ia juga mengusulkan untuk memperpendek masa transisi dan mengadakan referendum mengenai keberlanjutan partisipasi pasukan Sudan dalam perang di Yaman. Dalam sejumlah pernyataannya yang mencolok, ia menyeru pemerintah agar menyediakan layanan publik dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi rahasia kemudian dimulai antara Hemedti dan pihak militer mengenai integrasi pasukannya atau pembatasan kewenangannya. Kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menawarkan Hemedti jabatan wakil ketua dewan militer, dengan imbalan jaminan agar kepentingan militer tidak terganggu pada masa pasca-al-Basyir. Kesepakatan itu mencakup perlindungan terhadap kekuasaan lama militer, jaminan agar kendali atas sumber daya vital negara tetap di tangan mereka, serta pembatasan terhadap pemerintahan mendatang yang mungkin berusaha menyingkirkan mereka dari panggung kekuasaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain kekuasaan baru yang dimilikinya, panglima Pasukan Dukungan Cepat ini juga mempertahankan anggaran mandiri bagi pasukannya, serta kekebalan jabatannya sepanjang masa transisi dari pemecatan atau penuntutan hukum — sebagaimana tercantum dalam hasil dokumen konstitusional yang ditandatangani pada akhir tahun 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri pemerintahan transisi saat itu, Abdullah Hamdok, kemudian berselisih dengan Pasukan Dukungan Cepat akibat inisiatif yang mencakup penyatuan pasukan tersebut ke dalam institusi militer dan penataan status hukumnya. Akibat perselisihan ini, Hemedti dan panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap Hamdok.</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/05/14/siapa-muhammad-hamdan-dagalo-hemedti-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a></p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (1)','','inherit','closed','closed','','977-revision-v1','','','2025-10-30 02:27:11','2025-10-30 02:27:11','',977,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=987',0,'revision','',0),
(988,1,'2025-10-30 02:27:41','2025-10-30 02:27:41','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti”, Pimpinan RSF ? (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Muhammad Hamdan Dagalo, Pemimpin RSF yang terlibat dalam pusaran konflik Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"108\" data-end=\"928\">Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, lahir pada tahun 1975 di wilayah Darfur, Sudan barat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai pedagang unta dan domba, dan kerap berpindah antara Chad, Libya, dan Mesir. Ia membentuk milisi kecil yang awalnya bertugas mengamankan kafilah dan menumpas para perampok. Milisi itu kemudian berkembang menjadi kekuatan besar yang menarik perhatian pemerintah Sudan, yang ingin merekrutnya untuk mendukung milisi Janjaweed dalam menumpas pemberontakan kelompok bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat. Dari sanalah milisi itu menjadi pintu masuknya ke dunia politik, hingga akhirnya ia menjadi wakil ketua dewan militer transisi setelah penggulingan presiden terguling Umar al-Basyir — yang sebelumnya telah mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam tubuh militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"930\" data-end=\"962\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"963\" data-end=\"1351\">Muhammad Hamdan Dagalo lahir pada tahun 1975 di negara bagian Darfur Utara. Ia berasal dari klan <em data-start=\"1060\" data-end=\"1072\">al-Mahamid</em> dari suku <em data-start=\"1083\" data-end=\"1106\">Rizeigat al-Hilaliyah</em>, suku Badui Arab yang memiliki akar sosial yang kuat di Darfur, Kordofan, Chad, dan beberapa negara Afrika lainnya. Ia menempuh pendidikan di sekolah tradisional (kuttab), tetapi berhenti belajar sejak tahun 1991, saat usianya sekitar 15 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1353\" data-end=\"1651\">Pada pertengahan tahun 1990-an, Hemedti menjadi pemuda yang dikenal di jalur-jalur perdagangan. Ia aktif berdagang unta, domba, dan mengimpor kain, terutama antara Libya, Mali, dan Chad. Ia memimpin kelompok kecil yang bertugas melindungi kafilah dan menumpas perampok di wilayah kekuasaan sukunya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1653\" data-end=\"2047\">Antara Darfur, Chad, Libya, dan Mesir, Hemedti berkeliling sebagai pedagang unta sekaligus pelindung kafilah, hingga ia mengumpulkan kekayaan besar. Ia kemudian membentuk milisi yang menarik perhatian politisi Sudan, yang berupaya merekrut suku-suku untuk bersekutu dengan Janjaweed guna menghadapi pemberontakan di Darfur. Pasukannya kelak memberinya pengaruh besar dalam urusan politik Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2071\">Pengalaman Politik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2072\" data-end=\"2400\">Ketika konflik Darfur pecah pada tahun 2003, milisi Hemedti mulai merekrut anggota dari kelompok Janjaweed dan menarik perhatian para pengambil keputusan di Khartoum. Ia kemudian menarik anggota dari berbagai suku, hingga membentuk pasukan rakyat nasional bernama “Unit Intelijen Perbatasan”, dengan Hemedti sebagai komandannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2402\" data-end=\"2935\">Pada tahun 2007, Hemedti diangkat menjadi brigadir dan pasukannya dimasukkan ke dalam badan intelijen Sudan. Kemudian pada tahun 2013, al-Basyir melakukan restrukturisasi dan menamainya <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\">“Pasukan Dukungan Cepat” (<em data-start=\"2614\" data-end=\"2636\">Rapid Support Forces</em>)</a>, menjadikannya lembaga resmi semi-militer di bawah komando Hemedti. Ia diberikan wewenang dan keistimewaan besar yang memicu kecemburuan serta kemarahan para perwira tinggi. Al-Basyir menggunakan pasukan ini untuk berperang atas nama pemerintah Sudan selama masa pemerintahannya di konflik Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2937\" data-end=\"3217\">Kekayaan Hemedti meningkat pesat pada masa itu, seiring bertambahnya pengaruh dan kekuatan pasukannya. Ia bahkan berhasil menguasai lokasi-lokasi utama pertambangan emas di wilayah Darfur. Pada tahun 2017, penjualan emas di Sudan mencapai sekitar 40% dari total ekspor negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3219\" data-end=\"3422\">Pada tahun 2015, Hemedti memperluas hubungan luar negerinya dengan mengirimkan pasukan Dukungan Cepat ke Yaman, setelah Sudan bergabung dengan koalisi pimpinan Arab Saudi untuk memerangi kelompok Houthi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3424\" data-end=\"3888\">Menurut data tidak resmi, pada tahun 2019 jumlah pasukan Dukungan Cepat mencapai sekitar 40.000 orang, sebagian besar berasal dari suku-suku di barat dan timur Sudan. Al-Basyir melengkapi mereka dengan senjata ringan dan menengah seperti senapan, meriam kecil, dan kendaraan penggerak empat roda. Laporan lain menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlahnya meningkat hingga sekitar 100.000 orang bersenjata, dilengkapi kendaraan lapis baja cepat dengan senjata berat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3890\" data-end=\"4255\">Beberapa laporan menyebutkan bahwa penguasaan Hemedti dan pasukannya atas tambang-tambang emas di Sudan, terutama di Jabal Amer, setelah menyingkirkan pemimpin milisi Janjaweed sebelumnya, Musa Hilal, memberinya kemandirian finansial dan kekuatan di luar kendali militer resmi, yang diperparah dengan adanya dukungan eksternal seperti yang dituduhkan para lawannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4257\" data-end=\"4661\">Al-Basyir berusaha memperkuat pasukan Hemedti dan menjadikannya kekuatan tandingan bagi militer, untuk mencegah kemungkinan kudeta. Hemedti terus menanjak pesat dalam lingkaran kekuasaan Sudan dan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa — dari brigadir menjadi jenderal — meskipun tekanan dari para pemimpin militer untuk menyingkirkannya gagal, seiring meningkatnya permusuhan antara militer dan dirinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Pada Januari 2017, pemerintah Sudan mengesahkan Undang-Undang “Dukungan Cepat” yang memindahkan otoritas pasukan ini dari badan keamanan dan intelijen ke angkatan bersenjata, meskipun sebagian besar anggotanya bukan berasal dari militer reguler.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan al-Basyir</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan meningkatnya gelombang demonstrasi pada tahun 2018 dan 2019, Hemedti memutuskan untuk meninggalkan al-Basyir, yang telah menjadi pelindungnya selama 15 tahun. Ia menolak untuk menindas para demonstran dan menyerukan penggulingan al-Basyir beserta seluruh anggota lingkaran lamanya. Ia juga mengusulkan untuk memperpendek masa transisi dan mengadakan referendum mengenai keberlanjutan partisipasi pasukan Sudan dalam perang di Yaman. Dalam sejumlah pernyataannya yang mencolok, ia menyeru pemerintah agar menyediakan layanan publik dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negosiasi rahasia kemudian dimulai antara Hemedti dan pihak militer mengenai integrasi pasukannya atau pembatasan kewenangannya. Kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menawarkan Hemedti jabatan wakil ketua dewan militer, dengan imbalan jaminan agar kepentingan militer tidak terganggu pada masa pasca-al-Basyir. Kesepakatan itu mencakup perlindungan terhadap kekuasaan lama militer, jaminan agar kendali atas sumber daya vital negara tetap di tangan mereka, serta pembatasan terhadap pemerintahan mendatang yang mungkin berusaha menyingkirkan mereka dari panggung kekuasaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain kekuasaan baru yang dimilikinya, panglima Pasukan Dukungan Cepat ini juga mempertahankan anggaran mandiri bagi pasukannya, serta kekebalan jabatannya sepanjang masa transisi dari pemecatan atau penuntutan hukum — sebagaimana tercantum dalam hasil dokumen konstitusional yang ditandatangani pada akhir tahun 2019.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perdana Menteri pemerintahan transisi saat itu, Abdullah Hamdok, kemudian berselisih dengan Pasukan Dukungan Cepat akibat inisiatif yang mencakup penyatuan pasukan tersebut ke dalam institusi militer dan penataan status hukumnya. Akibat perselisihan ini, Hemedti dan panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap Hamdok.</p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/05/14/siapa-muhammad-hamdan-dagalo-hemedti-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a></p>\r\n<p data-start=\"4663\" data-end=\"4908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Siapa Muhammad Hamdan Dagalo “Hemedti” ? (1)','','inherit','closed','closed','','977-revision-v1','','','2025-10-30 02:27:41','2025-10-30 02:27:41','',977,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=988',0,'revision','',0),
(989,1,'2021-10-01 02:33:11','2021-10-01 02:33:11','<h3 style=\"text-align: center;\">Setelah 11 Hari, Militer AS Umumkan Identitas Pejabat Al-Qaeda yang Dibunuh Dekat Idlib</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Identitas Pejabat Al-Qaeda yang dibunuh akhirnya diumumkan oleh Militer Amerika Serikat</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\">rezaervani.com - 1 Oktober 2021</a></strong> - Situs <em>Military Times</em> melaporkan bahwa Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengumumkan bahwa pejabat senior Al-Qaeda yang tewas dalam serangan udara AS di dekat Idlib pada 20 September lalu adalah Salem Abu Ahmad, yang bertanggung jawab atas perencanaan, pendanaan, dan persetujuan operasi serangan Al-Qaeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Situs tersebut menambahkan — mengutip juru bicara Komando Pusat — bahwa tidak ada indikasi adanya korban di kalangan sipil akibat serangan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara tersebut mengatakan bahwa “serangan ini termasuk dalam rangkaian operasi Amerika untuk melemahkan jaringan teroris internasional dan menargetkan para pemimpin teroris yang berupaya menyerang Amerika Serikat, kepentingannya, serta sekutunya di luar negeri.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 20 September lalu, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengumumkan bahwa militer Amerika melancarkan serangan udara menggunakan pesawat tak berawak di dekat kota Idlib, Suriah utara, yang menargetkan salah satu pemimpin senior Al-Qaeda, tanpa menyebutkan namanya saat itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar <em>The New York Times</em> mengungkapkan bahwa pasukan Amerika menggunakan senjata rahasia dalam operasi tersebut, yaitu rudal “Ninja Hellfire.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu menjelaskan bahwa hulu ledak peledak pada rudal tersebut telah diganti dengan bilah logam panjang yang digunakan untuk menyerang target secara presisi sekaligus meminimalkan risiko terhadap warga sipil di sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan yang disusun oleh pengamat PBB, Front al-Nusra di Suriah masih menjadi salah satu cabang Al-Qaeda yang paling kuat dan terbesar di dunia. Para pejuangnya disebut menggunakan ancaman, kekerasan, dan iming-iming materi untuk merekrut kelompok-kelompok bersenjata kecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Front al-Nusra masih tercantum dalam daftar organisasi teroris internasional meskipun pada musim panas 2015 mereka mengumumkan pemutusan hubungan dengan Al-Qaeda dan mengganti namanya menjadi Front Fath al-Sham. Kelompok ini kemudian menjadi komponen utama dalam organisasi Hay’at Tahrir al-Sham yang terbentuk setelah penggabungan Front Fath al-Sham dengan beberapa faksi Islam lainnya pada awal 2017.</p>\r\n<strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita + Pers Amerika','Identitas Pejabat Al-Qaeda yang Dibunuh diumumkan Militer AS','','publish','open','open','','identitas-pejabat-al-qaeda-yang-dibunuh-diumumkan-militer-as','','','2025-10-30 02:40:45','2025-10-30 02:40:45','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=989',0,'post','',0),
(990,1,'2025-10-30 02:35:29','2025-10-30 02:35:29','','drone_amerika','','inherit','open','closed','','drone_amerika','','','2025-10-30 02:35:29','2025-10-30 02:35:29','',989,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/drone_amerika.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(991,1,'2025-10-30 02:40:24','2025-10-30 02:40:24','<h3 style=\"text-align: center;\">Setelah 11 Hari, Militer AS Umumkan Identitas Pejabat Al-Qaeda yang Dibunuh Dekat Idlib</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Identitas Pejabat Al-Qaeda yang dibunuh akhirnya diumumkan oleh Militer Amerika Serikat</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Oktober 2021 - Situs <em>Military Times</em> melaporkan bahwa Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengumumkan bahwa pejabat senior Al-Qaeda yang tewas dalam serangan udara AS di dekat Idlib pada 20 September lalu adalah Salem Abu Ahmad, yang bertanggung jawab atas perencanaan, pendanaan, dan persetujuan operasi serangan Al-Qaeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Situs tersebut menambahkan — mengutip juru bicara Komando Pusat — bahwa tidak ada indikasi adanya korban di kalangan sipil akibat serangan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara tersebut mengatakan bahwa “serangan ini termasuk dalam rangkaian operasi Amerika untuk melemahkan jaringan teroris internasional dan menargetkan para pemimpin teroris yang berupaya menyerang Amerika Serikat, kepentingannya, serta sekutunya di luar negeri.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 20 September lalu, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengumumkan bahwa militer Amerika melancarkan serangan udara menggunakan pesawat tak berawak di dekat kota Idlib, Suriah utara, yang menargetkan salah satu pemimpin senior Al-Qaeda, tanpa menyebutkan namanya saat itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar <em>The New York Times</em> mengungkapkan bahwa pasukan Amerika menggunakan senjata rahasia dalam operasi tersebut, yaitu rudal “Ninja Hellfire.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu menjelaskan bahwa hulu ledak peledak pada rudal tersebut telah diganti dengan bilah logam panjang yang digunakan untuk menyerang target secara presisi sekaligus meminimalkan risiko terhadap warga sipil di sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan yang disusun oleh pengamat PBB, Front al-Nusra di Suriah masih menjadi salah satu cabang Al-Qaeda yang paling kuat dan terbesar di dunia. Para pejuangnya disebut menggunakan ancaman, kekerasan, dan iming-iming materi untuk merekrut kelompok-kelompok bersenjata kecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Front al-Nusra masih tercantum dalam daftar organisasi teroris internasional meskipun pada musim panas 2015 mereka mengumumkan pemutusan hubungan dengan Al-Qaeda dan mengganti namanya menjadi Front Fath al-Sham. Kelompok ini kemudian menjadi komponen utama dalam organisasi Hay’at Tahrir al-Sham yang terbentuk setelah penggabungan Front Fath al-Sham dengan beberapa faksi Islam lainnya pada awal 2017.</p>\r\n<strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita + Pers Amerika','Identitas Pejabat Al-Qaeda yang Dibunuh diumumkan Militer AS','','inherit','closed','closed','','989-revision-v1','','','2025-10-30 02:40:24','2025-10-30 02:40:24','',989,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=991',0,'revision','',0),
(992,1,'2025-10-30 02:40:45','2025-10-30 02:40:45','<h3 style=\"text-align: center;\">Setelah 11 Hari, Militer AS Umumkan Identitas Pejabat Al-Qaeda yang Dibunuh Dekat Idlib</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Identitas Pejabat Al-Qaeda yang dibunuh akhirnya diumumkan oleh Militer Amerika Serikat</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\">rezaervani.com - 1 Oktober 2021</a></strong> - Situs <em>Military Times</em> melaporkan bahwa Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengumumkan bahwa pejabat senior Al-Qaeda yang tewas dalam serangan udara AS di dekat Idlib pada 20 September lalu adalah Salem Abu Ahmad, yang bertanggung jawab atas perencanaan, pendanaan, dan persetujuan operasi serangan Al-Qaeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Situs tersebut menambahkan — mengutip juru bicara Komando Pusat — bahwa tidak ada indikasi adanya korban di kalangan sipil akibat serangan itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara tersebut mengatakan bahwa “serangan ini termasuk dalam rangkaian operasi Amerika untuk melemahkan jaringan teroris internasional dan menargetkan para pemimpin teroris yang berupaya menyerang Amerika Serikat, kepentingannya, serta sekutunya di luar negeri.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 20 September lalu, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) mengumumkan bahwa militer Amerika melancarkan serangan udara menggunakan pesawat tak berawak di dekat kota Idlib, Suriah utara, yang menargetkan salah satu pemimpin senior Al-Qaeda, tanpa menyebutkan namanya saat itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar <em>The New York Times</em> mengungkapkan bahwa pasukan Amerika menggunakan senjata rahasia dalam operasi tersebut, yaitu rudal “Ninja Hellfire.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar itu menjelaskan bahwa hulu ledak peledak pada rudal tersebut telah diganti dengan bilah logam panjang yang digunakan untuk menyerang target secara presisi sekaligus meminimalkan risiko terhadap warga sipil di sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan yang disusun oleh pengamat PBB, Front al-Nusra di Suriah masih menjadi salah satu cabang Al-Qaeda yang paling kuat dan terbesar di dunia. Para pejuangnya disebut menggunakan ancaman, kekerasan, dan iming-iming materi untuk merekrut kelompok-kelompok bersenjata kecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Front al-Nusra masih tercantum dalam daftar organisasi teroris internasional meskipun pada musim panas 2015 mereka mengumumkan pemutusan hubungan dengan Al-Qaeda dan mengganti namanya menjadi Front Fath al-Sham. Kelompok ini kemudian menjadi komponen utama dalam organisasi Hay’at Tahrir al-Sham yang terbentuk setelah penggabungan Front Fath al-Sham dengan beberapa faksi Islam lainnya pada awal 2017.</p>\r\n<strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita + Pers Amerika','Identitas Pejabat Al-Qaeda yang Dibunuh diumumkan Militer AS','','inherit','closed','closed','','989-revision-v1','','','2025-10-30 02:40:45','2025-10-30 02:40:45','',989,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=992',0,'revision','',0),
(993,1,'2021-10-01 02:42:21','2021-10-01 02:42:21','<h3 style=\"text-align: center;\">Pusat Riset Amerika: 4 Taktik yang Digunakan Rezim Suriah untuk Mendukung ISIS</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Terungkap Taktik yang Digunakan Rezim Suriah untuk Mendukung ISIS dengan kepentingan rezim Basyar al-Assad</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\">rezaervani.com - 1 Oktober 2021</a></strong> - Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat menyatakan bahwa rezim Suriah telah menggunakan sejumlah taktik untuk terus mendukung kelompok Negara Islam (ISIS) demi kepentingannya sendiri. Dalam laporan yang diterbitkan beberapa hari lalu, lembaga tersebut menjelaskan bahwa rezim Bashar al-Assad secara rutin memberikan dukungan dan selama bertahun-tahun bekerja sama dengan ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menambahkan bahwa salah satu taktik utama dalam strategi rezim untuk mendukung ISIS adalah memusatkan upaya militernya pada pertempuran melawan faksi-faksi oposisi Suriah moderat yang menentang kediktatoran Assad, terutama Tentara Pembebasan Suriah (Free Syrian Army).</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_997\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-997\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2021/10/c2b790f2-31c7-49f0-aa11-eb6ae53c2911.webp\" alt=\"Para militan dari kelompok Negara Islam (ISIS) di kota Deir ez-Zor, timur laut Suriah (Al Jazeera – Arsip)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Para militan dari kelompok Negara Islam (ISIS) di kota Deir ez-Zor, timur laut Suriah (Al Jazeera – Arsip)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa keputusan strategis yang diambil rezim Assad untuk terus memfasilitasi dan memungkinkan aktivitas ISIS dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh elemen oposisi Suriah sebagai kelompok teroris.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menambahkan bahwa salah satu manifestasi dari upaya rezim Assad menonjolkan kelompok ekstremis agar menutupi karakter damai dari protes rakyat yang pecah pada Februari 2011 dengan tuntutan penggulingan rezim, adalah kebijakan pemerintah Damaskus yang membebaskan tahanan dari penjara Saydnaya — yang terkenal kejam — pada Mei 2011. Beberapa dari mereka kemudian menjadi pemimpin dalam kelompok ekstremis seperti ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salah satu taktik lain rezim Assad dalam mendukung ISIS adalah dengan menahan diri untuk tidak melancarkan operasi militer terhadap posisi-posisi kelompok itu. Pada Juli 2014, pasukan pemerintah memaksa ISIS mundur dari wilayah utara kota Aleppo untuk memudahkan pengepungan pasukan Assad terhadap para pejuang oposisi di dalam kota. Hal itu dilakukan tanpa baku tembak antara kedua pihak, dan akhirnya pasukan pemerintah berhasil mengepung oposisi dari tiga arah di dalam Aleppo.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbankan dan Minyak</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penulis laporan, Matthew Levitt, menambahkan bahwa terdapat transaksi komersial antara rezim Assad dan ISIS. Rezim tersebut mendukung pendanaan ISIS dengan mengizinkan bank-bank Suriah tetap beroperasi dan menyediakan layanan keuangan di wilayah yang pernah dikuasai kelompok itu. Laporan dari <em>Financial Action Task Force</em> (FATF) — sebuah organisasi internasional untuk memerangi aktivitas keuangan ilegal — pada tahun 2018 menyebutkan bahwa lebih dari 20 lembaga keuangan Suriah beroperasi di wilayah kekuasaan ISIS, beberapa di antaranya memiliki keterkaitan dengan kantor pusat mereka di Damaskus dan juga dengan sistem keuangan global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hubungan ekonomi antara rezim Assad dan ISIS tidak terbatas pada sektor perbankan. Kementerian Keuangan AS menyebutkan bahwa pada tahun 2014 rezim Suriah membeli minyak dari ISIS melalui sejumlah perantara senilai sekitar 100 juta dolar AS. Saat itu, ISIS menguasai sekitar 60% ladang minyak Suriah, termasuk ladang al-Omar — yang merupakan ladang minyak terbesar di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menyimpulkan bahwa meskipun ISIS telah dikalahkan di Suriah dan Irak serta tidak lagi menjadi ancaman besar bagi kedua negara tersebut, namun tidak ada koalisi internasional — baik politik maupun militer — yang berupaya menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Bashar al-Assad. Rezim tersebut telah membunuh jauh lebih banyak warga sipil daripada ISIS, memfasilitasi aktivitas kelompok itu di wilayah Suriah, menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga, dan menimbulkan ketidakstabilan regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','4 Taktik yang Digunakan Rezim Suriah Dukung ISIS','','publish','open','open','','4-taktik-yang-digunakan-rezim-suriah-dukung-isis','','','2025-10-30 02:49:35','2025-10-30 02:49:35','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=993',0,'post','',0),
(994,1,'2025-10-30 02:46:31','2025-10-30 02:46:31','','ISIS_Suriah','','inherit','open','closed','','isis_suriah','','','2025-10-30 02:46:31','2025-10-30 02:46:31','',993,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/ISIS_Suriah.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(995,1,'2025-10-30 02:47:14','2025-10-30 02:47:14','<h3 style=\"text-align: center;\">Pusat Riset Amerika: 4 Taktik yang Digunakan Rezim Suriah untuk Mendukung ISIS</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Terungkap Taktik yang Digunakan Rezim Suriah untuk Mendukung ISIS dengan kepentingan rezim Basyar al-Assad</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Oktober 2021 - Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat menyatakan bahwa rezim Suriah telah menggunakan sejumlah taktik untuk terus mendukung kelompok Negara Islam (ISIS) demi kepentingannya sendiri. Dalam laporan yang diterbitkan beberapa hari lalu, lembaga tersebut menjelaskan bahwa rezim Bashar al-Assad secara rutin memberikan dukungan dan selama bertahun-tahun bekerja sama dengan ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menambahkan bahwa salah satu taktik utama dalam strategi rezim untuk mendukung ISIS adalah memusatkan upaya militernya pada pertempuran melawan faksi-faksi oposisi Suriah moderat yang menentang kediktatoran Assad, terutama Tentara Pembebasan Suriah (Free Syrian Army).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa keputusan strategis yang diambil rezim Assad untuk terus memfasilitasi dan memungkinkan aktivitas ISIS dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh elemen oposisi Suriah sebagai kelompok teroris.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menambahkan bahwa salah satu manifestasi dari upaya rezim Assad menonjolkan kelompok ekstremis agar menutupi karakter damai dari protes rakyat yang pecah pada Februari 2011 dengan tuntutan penggulingan rezim, adalah kebijakan pemerintah Damaskus yang membebaskan tahanan dari penjara Saydnaya — yang terkenal kejam — pada Mei 2011. Beberapa dari mereka kemudian menjadi pemimpin dalam kelompok ekstremis seperti ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salah satu taktik lain rezim Assad dalam mendukung ISIS adalah dengan menahan diri untuk tidak melancarkan operasi militer terhadap posisi-posisi kelompok itu. Pada Juli 2014, pasukan pemerintah memaksa ISIS mundur dari wilayah utara kota Aleppo untuk memudahkan pengepungan pasukan Assad terhadap para pejuang oposisi di dalam kota. Hal itu dilakukan tanpa baku tembak antara kedua pihak, dan akhirnya pasukan pemerintah berhasil mengepung oposisi dari tiga arah di dalam Aleppo.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbankan dan Minyak</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penulis laporan, Matthew Levitt, menambahkan bahwa terdapat transaksi komersial antara rezim Assad dan ISIS. Rezim tersebut mendukung pendanaan ISIS dengan mengizinkan bank-bank Suriah tetap beroperasi dan menyediakan layanan keuangan di wilayah yang pernah dikuasai kelompok itu. Laporan dari <em>Financial Action Task Force</em> (FATF) — sebuah organisasi internasional untuk memerangi aktivitas keuangan ilegal — pada tahun 2018 menyebutkan bahwa lebih dari 20 lembaga keuangan Suriah beroperasi di wilayah kekuasaan ISIS, beberapa di antaranya memiliki keterkaitan dengan kantor pusat mereka di Damaskus dan juga dengan sistem keuangan global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hubungan ekonomi antara rezim Assad dan ISIS tidak terbatas pada sektor perbankan. Kementerian Keuangan AS menyebutkan bahwa pada tahun 2014 rezim Suriah membeli minyak dari ISIS melalui sejumlah perantara senilai sekitar 100 juta dolar AS. Saat itu, ISIS menguasai sekitar 60% ladang minyak Suriah, termasuk ladang al-Omar — yang merupakan ladang minyak terbesar di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menyimpulkan bahwa meskipun ISIS telah dikalahkan di Suriah dan Irak serta tidak lagi menjadi ancaman besar bagi kedua negara tersebut, namun tidak ada koalisi internasional — baik politik maupun militer — yang berupaya menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Bashar al-Assad. Rezim tersebut telah membunuh jauh lebih banyak warga sipil daripada ISIS, memfasilitasi aktivitas kelompok itu di wilayah Suriah, menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga, dan menimbulkan ketidakstabilan regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','4 Taktik yang Digunakan Rezim Suriah Dukung ISIS','','inherit','closed','closed','','993-revision-v1','','','2025-10-30 02:47:14','2025-10-30 02:47:14','',993,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=995',0,'revision','',0),
(996,1,'2025-10-30 02:47:36','2025-10-30 02:47:36','<h3 style=\"text-align: center;\">Pusat Riset Amerika: 4 Taktik yang Digunakan Rezim Suriah untuk Mendukung ISIS</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Terungkap Taktik yang Digunakan Rezim Suriah untuk Mendukung ISIS dengan kepentingan rezim Basyar al-Assad</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\">rezaervani.com - 1 Oktober 2021</a></strong> - Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat menyatakan bahwa rezim Suriah telah menggunakan sejumlah taktik untuk terus mendukung kelompok Negara Islam (ISIS) demi kepentingannya sendiri. Dalam laporan yang diterbitkan beberapa hari lalu, lembaga tersebut menjelaskan bahwa rezim Bashar al-Assad secara rutin memberikan dukungan dan selama bertahun-tahun bekerja sama dengan ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menambahkan bahwa salah satu taktik utama dalam strategi rezim untuk mendukung ISIS adalah memusatkan upaya militernya pada pertempuran melawan faksi-faksi oposisi Suriah moderat yang menentang kediktatoran Assad, terutama Tentara Pembebasan Suriah (Free Syrian Army).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa keputusan strategis yang diambil rezim Assad untuk terus memfasilitasi dan memungkinkan aktivitas ISIS dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh elemen oposisi Suriah sebagai kelompok teroris.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menambahkan bahwa salah satu manifestasi dari upaya rezim Assad menonjolkan kelompok ekstremis agar menutupi karakter damai dari protes rakyat yang pecah pada Februari 2011 dengan tuntutan penggulingan rezim, adalah kebijakan pemerintah Damaskus yang membebaskan tahanan dari penjara Saydnaya — yang terkenal kejam — pada Mei 2011. Beberapa dari mereka kemudian menjadi pemimpin dalam kelompok ekstremis seperti ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salah satu taktik lain rezim Assad dalam mendukung ISIS adalah dengan menahan diri untuk tidak melancarkan operasi militer terhadap posisi-posisi kelompok itu. Pada Juli 2014, pasukan pemerintah memaksa ISIS mundur dari wilayah utara kota Aleppo untuk memudahkan pengepungan pasukan Assad terhadap para pejuang oposisi di dalam kota. Hal itu dilakukan tanpa baku tembak antara kedua pihak, dan akhirnya pasukan pemerintah berhasil mengepung oposisi dari tiga arah di dalam Aleppo.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbankan dan Minyak</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penulis laporan, Matthew Levitt, menambahkan bahwa terdapat transaksi komersial antara rezim Assad dan ISIS. Rezim tersebut mendukung pendanaan ISIS dengan mengizinkan bank-bank Suriah tetap beroperasi dan menyediakan layanan keuangan di wilayah yang pernah dikuasai kelompok itu. Laporan dari <em>Financial Action Task Force</em> (FATF) — sebuah organisasi internasional untuk memerangi aktivitas keuangan ilegal — pada tahun 2018 menyebutkan bahwa lebih dari 20 lembaga keuangan Suriah beroperasi di wilayah kekuasaan ISIS, beberapa di antaranya memiliki keterkaitan dengan kantor pusat mereka di Damaskus dan juga dengan sistem keuangan global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hubungan ekonomi antara rezim Assad dan ISIS tidak terbatas pada sektor perbankan. Kementerian Keuangan AS menyebutkan bahwa pada tahun 2014 rezim Suriah membeli minyak dari ISIS melalui sejumlah perantara senilai sekitar 100 juta dolar AS. Saat itu, ISIS menguasai sekitar 60% ladang minyak Suriah, termasuk ladang al-Omar — yang merupakan ladang minyak terbesar di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menyimpulkan bahwa meskipun ISIS telah dikalahkan di Suriah dan Irak serta tidak lagi menjadi ancaman besar bagi kedua negara tersebut, namun tidak ada koalisi internasional — baik politik maupun militer — yang berupaya menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Bashar al-Assad. Rezim tersebut telah membunuh jauh lebih banyak warga sipil daripada ISIS, memfasilitasi aktivitas kelompok itu di wilayah Suriah, menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga, dan menimbulkan ketidakstabilan regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','4 Taktik yang Digunakan Rezim Suriah Dukung ISIS','','inherit','closed','closed','','993-revision-v1','','','2025-10-30 02:47:36','2025-10-30 02:47:36','',993,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=996',0,'revision','',0),
(997,1,'2025-10-30 02:49:19','2025-10-30 02:49:19','Para militan dari kelompok Negara Islam (ISIS) di kota Deir ez-Zor, timur laut Suriah (Al Jazeera – Arsip)\n','c2b790f2-31c7-49f0-aa11-eb6ae53c2911','Para militan dari kelompok Negara Islam (ISIS) di kota Deir ez-Zor, timur laut Suriah (Al Jazeera – Arsip)\n','inherit','open','closed','','c2b790f2-31c7-49f0-aa11-eb6ae53c2911','','','2025-10-30 02:49:30','2025-10-30 02:49:30','',993,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2021/10/c2b790f2-31c7-49f0-aa11-eb6ae53c2911.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(998,1,'2025-10-30 02:49:35','2025-10-30 02:49:35','<h3 style=\"text-align: center;\">Pusat Riset Amerika: 4 Taktik yang Digunakan Rezim Suriah untuk Mendukung ISIS</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Terungkap Taktik yang Digunakan Rezim Suriah untuk Mendukung ISIS dengan kepentingan rezim Basyar al-Assad</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\">rezaervani.com - 1 Oktober 2021</a></strong> - Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat menyatakan bahwa rezim Suriah telah menggunakan sejumlah taktik untuk terus mendukung kelompok Negara Islam (ISIS) demi kepentingannya sendiri. Dalam laporan yang diterbitkan beberapa hari lalu, lembaga tersebut menjelaskan bahwa rezim Bashar al-Assad secara rutin memberikan dukungan dan selama bertahun-tahun bekerja sama dengan ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menambahkan bahwa salah satu taktik utama dalam strategi rezim untuk mendukung ISIS adalah memusatkan upaya militernya pada pertempuran melawan faksi-faksi oposisi Suriah moderat yang menentang kediktatoran Assad, terutama Tentara Pembebasan Suriah (Free Syrian Army).</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_997\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-997\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2021/10/c2b790f2-31c7-49f0-aa11-eb6ae53c2911.webp\" alt=\"Para militan dari kelompok Negara Islam (ISIS) di kota Deir ez-Zor, timur laut Suriah (Al Jazeera – Arsip)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Para militan dari kelompok Negara Islam (ISIS) di kota Deir ez-Zor, timur laut Suriah (Al Jazeera – Arsip)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa keputusan strategis yang diambil rezim Assad untuk terus memfasilitasi dan memungkinkan aktivitas ISIS dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh elemen oposisi Suriah sebagai kelompok teroris.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menambahkan bahwa salah satu manifestasi dari upaya rezim Assad menonjolkan kelompok ekstremis agar menutupi karakter damai dari protes rakyat yang pecah pada Februari 2011 dengan tuntutan penggulingan rezim, adalah kebijakan pemerintah Damaskus yang membebaskan tahanan dari penjara Saydnaya — yang terkenal kejam — pada Mei 2011. Beberapa dari mereka kemudian menjadi pemimpin dalam kelompok ekstremis seperti ISIS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Salah satu taktik lain rezim Assad dalam mendukung ISIS adalah dengan menahan diri untuk tidak melancarkan operasi militer terhadap posisi-posisi kelompok itu. Pada Juli 2014, pasukan pemerintah memaksa ISIS mundur dari wilayah utara kota Aleppo untuk memudahkan pengepungan pasukan Assad terhadap para pejuang oposisi di dalam kota. Hal itu dilakukan tanpa baku tembak antara kedua pihak, dan akhirnya pasukan pemerintah berhasil mengepung oposisi dari tiga arah di dalam Aleppo.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbankan dan Minyak</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penulis laporan, Matthew Levitt, menambahkan bahwa terdapat transaksi komersial antara rezim Assad dan ISIS. Rezim tersebut mendukung pendanaan ISIS dengan mengizinkan bank-bank Suriah tetap beroperasi dan menyediakan layanan keuangan di wilayah yang pernah dikuasai kelompok itu. Laporan dari <em>Financial Action Task Force</em> (FATF) — sebuah organisasi internasional untuk memerangi aktivitas keuangan ilegal — pada tahun 2018 menyebutkan bahwa lebih dari 20 lembaga keuangan Suriah beroperasi di wilayah kekuasaan ISIS, beberapa di antaranya memiliki keterkaitan dengan kantor pusat mereka di Damaskus dan juga dengan sistem keuangan global.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hubungan ekonomi antara rezim Assad dan ISIS tidak terbatas pada sektor perbankan. Kementerian Keuangan AS menyebutkan bahwa pada tahun 2014 rezim Suriah membeli minyak dari ISIS melalui sejumlah perantara senilai sekitar 100 juta dolar AS. Saat itu, ISIS menguasai sekitar 60% ladang minyak Suriah, termasuk ladang al-Omar — yang merupakan ladang minyak terbesar di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menyimpulkan bahwa meskipun ISIS telah dikalahkan di Suriah dan Irak serta tidak lagi menjadi ancaman besar bagi kedua negara tersebut, namun tidak ada koalisi internasional — baik politik maupun militer — yang berupaya menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Bashar al-Assad. Rezim tersebut telah membunuh jauh lebih banyak warga sipil daripada ISIS, memfasilitasi aktivitas kelompok itu di wilayah Suriah, menyebabkan pengungsian ratusan ribu warga, dan menimbulkan ketidakstabilan regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','4 Taktik yang Digunakan Rezim Suriah Dukung ISIS','','inherit','closed','closed','','993-revision-v1','','','2025-10-30 02:49:35','2025-10-30 02:49:35','',993,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=998',0,'revision','',0),
(999,1,'2021-10-01 02:51:34','2021-10-01 02:51:34','<h2 style=\"text-align: center;\">Puluhan Ulama Bahrain Kecam Kunjungan Menlu Israel ke Manama</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kunjungan Yair Lapid ke Bahrain mendapatkan protes. Puluhan Ulama Bahrain kecam kunjungan Menlu Israel tersebut ke Manama.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/bahrain/\"><strong>rezaervani.com - 1 Oktober 2021</strong></a> - Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke Bahrain pekan ini — dalam rangka peluncuran hubungan resmi antara kedua pihak — telah meninggalkan “noda aib” yang tak akan pernah terhapus dari para penguasa negara Arab tersebut. Sementara itu, lebih dari 240 ulama di Bahrain mengecam kunjungan tersebut. Di sisi lain, sebuah surat kabar Israel melaporkan bahwa kedua negara sedang membahas kerja sama menghadapi ancaman pesawat nirawak Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kantor Berita Republik Islam Iran (IRNA), mengatakan, “Kami mengutuk setiap langkah yang bertujuan memperkokoh keberadaan Israel yang merusak di kawasan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyatakan penyesalan atas sikap para penguasa Bahrain yang mengabaikan “kejahatan-kejahatan yang setiap hari dilakukan oleh entitas Zionis terhadap rakyat Palestina yang tertindas namun tetap tegar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khatibzadeh menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan “noda aib yang tidak akan pernah terhapus dari wajah otoritas Bahrain,” serta menegaskan bahwa “rakyat di kawasan akan terus menentang proses normalisasi hubungan dengan entitas Zionis.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ulama Bahrain Mengecam</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari 240 ulama di Bahrain menyatakan penolakan terhadap segala bentuk normalisasi hubungan, termasuk pembukaan kedutaan Israel di negara mereka dan pembentukan hubungan dagang dengannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan bersama, para ulama Bahrain mengutuk kunjungan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, ke Manama, serta menegaskan sikap teguh mereka dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan perlawanan terhadap pendudukan Israel.</p>\r\n[video width=\"640\" height=\"360\" mp4=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2021/10/bahraindemo.mp4\"][/video]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembukaan Kedutaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, pada Kamis kemarin meresmikan kedutaan besar Tel Aviv di Manama dan bertemu Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sebuah cuitan di Twitter, Lapid menulis, “Kami sepakat bahwa pada akhir tahun ini, kedutaan besar Bahrain di Israel akan diresmikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa, Lapid menyatakan bahwa ia dan pihak Bahrain “melangkah lebih jauh dalam membangun hubungan berdasarkan kemitraan dan koeksistensi antarbudaya serta antaragama.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi pertama seorang menteri Israel ke Bahrain sejak kedua negara menandatangani perjanjian normalisasi hubungan pada tahun 2020.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan pejabat Israel itu bertepatan dengan pembukaan rute penerbangan langsung maskapai Bahrain, <em>Gulf Air</em>, ke Tel Aviv.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab dan Bahrain sebelumnya menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada pertengahan September 2020 dalam sebuah upacara resmi di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lingkaran perjanjian normalisasi tersebut kemudian meluas mencakup Maroko dan Sudan. Warga Palestina mengecam kesepakatan itu karena dianggap melanggar konsensus Arab yang menjadikan penyelesaian konflik Israel–Palestina sebagai syarat utama bagi perdamaian dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak penandatanganan perjanjian tersebut, hubungan Israel dengan negara-negara Teluk yang baru menjadi mitranya berkembang pesat, mencakup penerbangan langsung, kesepakatan ekonomi, dan kerja sama di berbagai bidang.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kerja Sama Keamanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks kerja sama ini, surat kabar <em>Haaretz</em> melaporkan bahwa Tel Aviv dan Manama sedang mempertimbangkan kerja sama menghadapi ancaman pesawat nirawak Iran yang disebut sebagai ancaman bagi kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Haaretz</em> mengutip sumber keamanan Israel yang menyatakan bahwa isu tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Israel dan para pejabat Bahrain di sela-sela peresmian kedutaan Israel di Manama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media Israel juga melaporkan bahwa Lapid, bersama Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif al-Zayani, dengan sengaja mengunjungi kapal perang Amerika Serikat <em>USS Pearl Harbor</em> milik Armada Kelima yang berlabuh di Teluk dekat perairan Iran.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Protes Jalanan dan Penolakan di Media Sosial</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai bentuk protes terhadap kunjungan menteri Israel tersebut, para demonstran membakar ban di luar ibu kota Manama pada Kamis dini hari. Sementara itu, pengguna media sosial menyuarakan penentangan mereka melalui tagar seperti <strong>#البحرين_ترفض_الصهاينة</strong> (#BahrainMenolakZionis) dan <strong>#البحرين_ترفض_التطبيع</strong> (#BahrainMenolakNormalisasi).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Asosiasi Al-Wefaq Islamiyah mempublikasikan sejumlah foto yang menunjukkan aksi demonstrasi marah dan penolakan terhadap kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke Bahrain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) juga mengecam keras penyambutan Menteri Luar Negeri Israel di Bahrain dan menegaskan bahwa normalisasi hanya menguntungkan kepentingan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataannya mengatakan bahwa “penyambutan rezim Bahrain terhadap Menteri Luar Negeri pendudukan Israel untuk meresmikan kedutaan di Manama merupakan kejahatan nasional terhadap kepentingan umat, serta kelanjutan dari dosa besar berupa penandatanganan perjanjian normalisasi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Qassem menambahkan bahwa sikap pemerintah Bahrain “merupakan dorongan bagi penjajah untuk terus melakukan kejahatan terhadap rakyat kami di Palestina dan terhadap tempat-tempat suci umat Islam.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Puluhan Ulama Bahrain Kecam Kunjungan Menlu Israel ke Manama','','publish','open','open','','puluhan-ulama-bahrain-kecam-kunjungan-menlu-israel-ke-manama','','','2025-10-30 03:06:18','2025-10-30 03:06:18','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=999',0,'post','',0),
(1000,1,'2025-10-30 02:54:51','2025-10-30 02:54:51','','demo_anti_israel_bahrain','','inherit','open','closed','','demo_anti_israel_bahrain','','','2025-10-30 02:54:51','2025-10-30 02:54:51','',999,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/demo_anti_israel_bahrain.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1001,1,'2025-10-30 02:57:42','2025-10-30 02:57:42','<h3 style=\"text-align: center;\">Puluhan Ulama Bahrain Kecam Kunjungan Menlu Israel ke Manama</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kunjungan Yair Lapid ke Bahrain mendapatkan protes. Puluhan Ulama Bahrain kecam kunjungan Menlu Israel tersebut ke Manama.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Oktober 2021 - Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke Bahrain pekan ini — dalam rangka peluncuran hubungan resmi antara kedua pihak — telah meninggalkan “noda aib” yang tak akan pernah terhapus dari para penguasa negara Arab tersebut. Sementara itu, lebih dari 240 ulama di Bahrain mengecam kunjungan tersebut. Di sisi lain, sebuah surat kabar Israel melaporkan bahwa kedua negara sedang membahas kerja sama menghadapi ancaman pesawat nirawak Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kantor Berita Republik Islam Iran (IRNA), mengatakan, “Kami mengutuk setiap langkah yang bertujuan memperkokoh keberadaan Israel yang merusak di kawasan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyatakan penyesalan atas sikap para penguasa Bahrain yang mengabaikan “kejahatan-kejahatan yang setiap hari dilakukan oleh entitas Zionis terhadap rakyat Palestina yang tertindas namun tetap tegar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khatibzadeh menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan “noda aib yang tidak akan pernah terhapus dari wajah otoritas Bahrain,” serta menegaskan bahwa “rakyat di kawasan akan terus menentang proses normalisasi hubungan dengan entitas Zionis.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ulama Bahrain Mengecam</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari 240 ulama di Bahrain menyatakan penolakan terhadap segala bentuk normalisasi hubungan, termasuk pembukaan kedutaan Israel di negara mereka dan pembentukan hubungan dagang dengannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan bersama, para ulama Bahrain mengutuk kunjungan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, ke Manama, serta menegaskan sikap teguh mereka dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan perlawanan terhadap pendudukan Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembukaan Kedutaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, pada Kamis kemarin meresmikan kedutaan besar Tel Aviv di Manama dan bertemu Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sebuah cuitan di Twitter, Lapid menulis, “Kami sepakat bahwa pada akhir tahun ini, kedutaan besar Bahrain di Israel akan diresmikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa, Lapid menyatakan bahwa ia dan pihak Bahrain “melangkah lebih jauh dalam membangun hubungan berdasarkan kemitraan dan koeksistensi antarbudaya serta antaragama.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi pertama seorang menteri Israel ke Bahrain sejak kedua negara menandatangani perjanjian normalisasi hubungan pada tahun 2020.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan pejabat Israel itu bertepatan dengan pembukaan rute penerbangan langsung maskapai Bahrain, <em>Gulf Air</em>, ke Tel Aviv.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab dan Bahrain sebelumnya menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada pertengahan September 2020 dalam sebuah upacara resmi di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lingkaran perjanjian normalisasi tersebut kemudian meluas mencakup Maroko dan Sudan. Warga Palestina mengecam kesepakatan itu karena dianggap melanggar konsensus Arab yang menjadikan penyelesaian konflik Israel–Palestina sebagai syarat utama bagi perdamaian dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak penandatanganan perjanjian tersebut, hubungan Israel dengan negara-negara Teluk yang baru menjadi mitranya berkembang pesat, mencakup penerbangan langsung, kesepakatan ekonomi, dan kerja sama di berbagai bidang.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kerja Sama Keamanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks kerja sama ini, surat kabar <em>Haaretz</em> melaporkan bahwa Tel Aviv dan Manama sedang mempertimbangkan kerja sama menghadapi ancaman pesawat nirawak Iran yang disebut sebagai ancaman bagi kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Haaretz</em> mengutip sumber keamanan Israel yang menyatakan bahwa isu tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Israel dan para pejabat Bahrain di sela-sela peresmian kedutaan Israel di Manama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media Israel juga melaporkan bahwa Lapid, bersama Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif al-Zayani, dengan sengaja mengunjungi kapal perang Amerika Serikat <em>USS Pearl Harbor</em> milik Armada Kelima yang berlabuh di Teluk dekat perairan Iran.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Protes Jalanan dan Penolakan di Media Sosial</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai bentuk protes terhadap kunjungan menteri Israel tersebut, para demonstran membakar ban di luar ibu kota Manama pada Kamis dini hari. Sementara itu, pengguna media sosial menyuarakan penentangan mereka melalui tagar seperti <strong>#البحرين_ترفض_الصهاينة</strong> (#BahrainMenolakZionis) dan <strong>#البحرين_ترفض_التطبيع</strong> (#BahrainMenolakNormalisasi).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Asosiasi Al-Wefaq Islamiyah mempublikasikan sejumlah foto yang menunjukkan aksi demonstrasi marah dan penolakan terhadap kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke Bahrain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) juga mengecam keras penyambutan Menteri Luar Negeri Israel di Bahrain dan menegaskan bahwa normalisasi hanya menguntungkan kepentingan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataannya mengatakan bahwa “penyambutan rezim Bahrain terhadap Menteri Luar Negeri pendudukan Israel untuk meresmikan kedutaan di Manama merupakan kejahatan nasional terhadap kepentingan umat, serta kelanjutan dari dosa besar berupa penandatanganan perjanjian normalisasi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Qassem menambahkan bahwa sikap pemerintah Bahrain “merupakan dorongan bagi penjajah untuk terus melakukan kejahatan terhadap rakyat kami di Palestina dan terhadap tempat-tempat suci umat Islam.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Puluhan Ulama Bahrain Kecam Kunjungan Menlu Israel ke Manama','','inherit','closed','closed','','999-revision-v1','','','2025-10-30 02:57:42','2025-10-30 02:57:42','',999,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1001',0,'revision','',0),
(1002,1,'2025-10-30 02:58:07','2025-10-30 02:58:07','<h3 style=\"text-align: center;\">Puluhan Ulama Bahrain Kecam Kunjungan Menlu Israel ke Manama</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kunjungan Yair Lapid ke Bahrain mendapatkan protes. Puluhan Ulama Bahrain kecam kunjungan Menlu Israel tersebut ke Manama.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/bahrain/\"><strong>rezaervani.com - 1 Oktober 2021</strong></a> - Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke Bahrain pekan ini — dalam rangka peluncuran hubungan resmi antara kedua pihak — telah meninggalkan “noda aib” yang tak akan pernah terhapus dari para penguasa negara Arab tersebut. Sementara itu, lebih dari 240 ulama di Bahrain mengecam kunjungan tersebut. Di sisi lain, sebuah surat kabar Israel melaporkan bahwa kedua negara sedang membahas kerja sama menghadapi ancaman pesawat nirawak Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kantor Berita Republik Islam Iran (IRNA), mengatakan, “Kami mengutuk setiap langkah yang bertujuan memperkokoh keberadaan Israel yang merusak di kawasan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyatakan penyesalan atas sikap para penguasa Bahrain yang mengabaikan “kejahatan-kejahatan yang setiap hari dilakukan oleh entitas Zionis terhadap rakyat Palestina yang tertindas namun tetap tegar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khatibzadeh menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan “noda aib yang tidak akan pernah terhapus dari wajah otoritas Bahrain,” serta menegaskan bahwa “rakyat di kawasan akan terus menentang proses normalisasi hubungan dengan entitas Zionis.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ulama Bahrain Mengecam</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari 240 ulama di Bahrain menyatakan penolakan terhadap segala bentuk normalisasi hubungan, termasuk pembukaan kedutaan Israel di negara mereka dan pembentukan hubungan dagang dengannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan bersama, para ulama Bahrain mengutuk kunjungan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, ke Manama, serta menegaskan sikap teguh mereka dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan perlawanan terhadap pendudukan Israel.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembukaan Kedutaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, pada Kamis kemarin meresmikan kedutaan besar Tel Aviv di Manama dan bertemu Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sebuah cuitan di Twitter, Lapid menulis, “Kami sepakat bahwa pada akhir tahun ini, kedutaan besar Bahrain di Israel akan diresmikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa, Lapid menyatakan bahwa ia dan pihak Bahrain “melangkah lebih jauh dalam membangun hubungan berdasarkan kemitraan dan koeksistensi antarbudaya serta antaragama.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi pertama seorang menteri Israel ke Bahrain sejak kedua negara menandatangani perjanjian normalisasi hubungan pada tahun 2020.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan pejabat Israel itu bertepatan dengan pembukaan rute penerbangan langsung maskapai Bahrain, <em>Gulf Air</em>, ke Tel Aviv.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab dan Bahrain sebelumnya menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada pertengahan September 2020 dalam sebuah upacara resmi di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lingkaran perjanjian normalisasi tersebut kemudian meluas mencakup Maroko dan Sudan. Warga Palestina mengecam kesepakatan itu karena dianggap melanggar konsensus Arab yang menjadikan penyelesaian konflik Israel–Palestina sebagai syarat utama bagi perdamaian dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak penandatanganan perjanjian tersebut, hubungan Israel dengan negara-negara Teluk yang baru menjadi mitranya berkembang pesat, mencakup penerbangan langsung, kesepakatan ekonomi, dan kerja sama di berbagai bidang.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kerja Sama Keamanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks kerja sama ini, surat kabar <em>Haaretz</em> melaporkan bahwa Tel Aviv dan Manama sedang mempertimbangkan kerja sama menghadapi ancaman pesawat nirawak Iran yang disebut sebagai ancaman bagi kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Haaretz</em> mengutip sumber keamanan Israel yang menyatakan bahwa isu tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Israel dan para pejabat Bahrain di sela-sela peresmian kedutaan Israel di Manama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media Israel juga melaporkan bahwa Lapid, bersama Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif al-Zayani, dengan sengaja mengunjungi kapal perang Amerika Serikat <em>USS Pearl Harbor</em> milik Armada Kelima yang berlabuh di Teluk dekat perairan Iran.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Protes Jalanan dan Penolakan di Media Sosial</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai bentuk protes terhadap kunjungan menteri Israel tersebut, para demonstran membakar ban di luar ibu kota Manama pada Kamis dini hari. Sementara itu, pengguna media sosial menyuarakan penentangan mereka melalui tagar seperti <strong>#البحرين_ترفض_الصهاينة</strong> (#BahrainMenolakZionis) dan <strong>#البحرين_ترفض_التطبيع</strong> (#BahrainMenolakNormalisasi).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Asosiasi Al-Wefaq Islamiyah mempublikasikan sejumlah foto yang menunjukkan aksi demonstrasi marah dan penolakan terhadap kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke Bahrain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) juga mengecam keras penyambutan Menteri Luar Negeri Israel di Bahrain dan menegaskan bahwa normalisasi hanya menguntungkan kepentingan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataannya mengatakan bahwa “penyambutan rezim Bahrain terhadap Menteri Luar Negeri pendudukan Israel untuk meresmikan kedutaan di Manama merupakan kejahatan nasional terhadap kepentingan umat, serta kelanjutan dari dosa besar berupa penandatanganan perjanjian normalisasi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Qassem menambahkan bahwa sikap pemerintah Bahrain “merupakan dorongan bagi penjajah untuk terus melakukan kejahatan terhadap rakyat kami di Palestina dan terhadap tempat-tempat suci umat Islam.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Puluhan Ulama Bahrain Kecam Kunjungan Menlu Israel ke Manama','','inherit','closed','closed','','999-revision-v1','','','2025-10-30 02:58:07','2025-10-30 02:58:07','',999,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1002',0,'revision','',0),
(1003,1,'2025-10-30 03:06:12','2025-10-30 03:06:12','','bahraindemo','','inherit','open','closed','','bahraindemo','','','2025-10-30 03:06:12','2025-10-30 03:06:12','',999,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2021/10/bahraindemo.mp4',0,'attachment','video/mp4',0),
(1004,1,'2025-10-30 03:06:18','2025-10-30 03:06:18','<h2 style=\"text-align: center;\">Puluhan Ulama Bahrain Kecam Kunjungan Menlu Israel ke Manama</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kunjungan Yair Lapid ke Bahrain mendapatkan protes. Puluhan Ulama Bahrain kecam kunjungan Menlu Israel tersebut ke Manama.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/bahrain/\"><strong>rezaervani.com - 1 Oktober 2021</strong></a> - Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke Bahrain pekan ini — dalam rangka peluncuran hubungan resmi antara kedua pihak — telah meninggalkan “noda aib” yang tak akan pernah terhapus dari para penguasa negara Arab tersebut. Sementara itu, lebih dari 240 ulama di Bahrain mengecam kunjungan tersebut. Di sisi lain, sebuah surat kabar Israel melaporkan bahwa kedua negara sedang membahas kerja sama menghadapi ancaman pesawat nirawak Iran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kantor Berita Republik Islam Iran (IRNA), mengatakan, “Kami mengutuk setiap langkah yang bertujuan memperkokoh keberadaan Israel yang merusak di kawasan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyatakan penyesalan atas sikap para penguasa Bahrain yang mengabaikan “kejahatan-kejahatan yang setiap hari dilakukan oleh entitas Zionis terhadap rakyat Palestina yang tertindas namun tetap tegar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khatibzadeh menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan “noda aib yang tidak akan pernah terhapus dari wajah otoritas Bahrain,” serta menegaskan bahwa “rakyat di kawasan akan terus menentang proses normalisasi hubungan dengan entitas Zionis.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Ulama Bahrain Mengecam</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari 240 ulama di Bahrain menyatakan penolakan terhadap segala bentuk normalisasi hubungan, termasuk pembukaan kedutaan Israel di negara mereka dan pembentukan hubungan dagang dengannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan bersama, para ulama Bahrain mengutuk kunjungan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, ke Manama, serta menegaskan sikap teguh mereka dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan perlawanan terhadap pendudukan Israel.</p>\r\n[video width=\"640\" height=\"360\" mp4=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2021/10/bahraindemo.mp4\"][/video]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembukaan Kedutaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, pada Kamis kemarin meresmikan kedutaan besar Tel Aviv di Manama dan bertemu Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sebuah cuitan di Twitter, Lapid menulis, “Kami sepakat bahwa pada akhir tahun ini, kedutaan besar Bahrain di Israel akan diresmikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa, Lapid menyatakan bahwa ia dan pihak Bahrain “melangkah lebih jauh dalam membangun hubungan berdasarkan kemitraan dan koeksistensi antarbudaya serta antaragama.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi pertama seorang menteri Israel ke Bahrain sejak kedua negara menandatangani perjanjian normalisasi hubungan pada tahun 2020.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kunjungan pejabat Israel itu bertepatan dengan pembukaan rute penerbangan langsung maskapai Bahrain, <em>Gulf Air</em>, ke Tel Aviv.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab dan Bahrain sebelumnya menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada pertengahan September 2020 dalam sebuah upacara resmi di Gedung Putih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lingkaran perjanjian normalisasi tersebut kemudian meluas mencakup Maroko dan Sudan. Warga Palestina mengecam kesepakatan itu karena dianggap melanggar konsensus Arab yang menjadikan penyelesaian konflik Israel–Palestina sebagai syarat utama bagi perdamaian dengan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak penandatanganan perjanjian tersebut, hubungan Israel dengan negara-negara Teluk yang baru menjadi mitranya berkembang pesat, mencakup penerbangan langsung, kesepakatan ekonomi, dan kerja sama di berbagai bidang.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kerja Sama Keamanan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks kerja sama ini, surat kabar <em>Haaretz</em> melaporkan bahwa Tel Aviv dan Manama sedang mempertimbangkan kerja sama menghadapi ancaman pesawat nirawak Iran yang disebut sebagai ancaman bagi kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Haaretz</em> mengutip sumber keamanan Israel yang menyatakan bahwa isu tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Israel dan para pejabat Bahrain di sela-sela peresmian kedutaan Israel di Manama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media Israel juga melaporkan bahwa Lapid, bersama Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif al-Zayani, dengan sengaja mengunjungi kapal perang Amerika Serikat <em>USS Pearl Harbor</em> milik Armada Kelima yang berlabuh di Teluk dekat perairan Iran.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Protes Jalanan dan Penolakan di Media Sosial</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai bentuk protes terhadap kunjungan menteri Israel tersebut, para demonstran membakar ban di luar ibu kota Manama pada Kamis dini hari. Sementara itu, pengguna media sosial menyuarakan penentangan mereka melalui tagar seperti <strong>#البحرين_ترفض_الصهاينة</strong> (#BahrainMenolakZionis) dan <strong>#البحرين_ترفض_التطبيع</strong> (#BahrainMenolakNormalisasi).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Asosiasi Al-Wefaq Islamiyah mempublikasikan sejumlah foto yang menunjukkan aksi demonstrasi marah dan penolakan terhadap kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke Bahrain.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) juga mengecam keras penyambutan Menteri Luar Negeri Israel di Bahrain dan menegaskan bahwa normalisasi hanya menguntungkan kepentingan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataannya mengatakan bahwa “penyambutan rezim Bahrain terhadap Menteri Luar Negeri pendudukan Israel untuk meresmikan kedutaan di Manama merupakan kejahatan nasional terhadap kepentingan umat, serta kelanjutan dari dosa besar berupa penandatanganan perjanjian normalisasi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Qassem menambahkan bahwa sikap pemerintah Bahrain “merupakan dorongan bagi penjajah untuk terus melakukan kejahatan terhadap rakyat kami di Palestina dan terhadap tempat-tempat suci umat Islam.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Puluhan Ulama Bahrain Kecam Kunjungan Menlu Israel ke Manama','','inherit','closed','closed','','999-revision-v1','','','2025-10-30 03:06:18','2025-10-30 03:06:18','',999,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1004',0,'revision','',0),
(1005,1,'2021-10-01 03:09:42','2021-10-01 03:09:42','<h2 style=\"text-align: center;\">Hari Kedua — Demonstrasi di Khartoum Menuntut Pemerintahan Sipil, al-Burhan Berjanji Serahkan Kekuasaan kepada Pemerintah Sipil Terpilih</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Demonstrasi di Ibu Kota Sudan berlanjut. Pada hari kedua Demo Khartoum, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan berjanji serahkan Kekuasaan ke Pemerintahan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 1 Oktober 2021</strong></a> - Beberapa demonstrasi digelar di ibu kota Sudan, Khartoum, pada Jumat ini untuk mendukung pemerintahan sipil. Sementara itu, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, berjanji akan mencegah segala upaya yang dapat menghambat jalannya proses transisi politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Jumat siang, kereta dari kota Atbara tiba di Khartoum membawa sejumlah besar demonstran untuk bergabung dalam aksi mendukung pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kereta itu sebelumnya terlambat bergabung dalam demonstrasi Kamis kemarin akibat “aksi sabotase” yang, menurut para peserta, menghambat kedatangannya tepat waktu.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1007\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1007\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/25715254.webp\" alt=\"Demonstrasi digelar di sejumlah negara bagian Sudan menuntut pemerintahan sipil penuh (Kantor Berita Anadolu)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Demonstrasi digelar di sejumlah negara bagian Sudan menuntut pemerintahan sipil penuh (Kantor Berita Anadolu)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Warga dari berbagai distrik di Khartoum turun ke jalan untuk menyambut kedatangan kereta tersebut, dalam rangkaian gerakan rakyat yang menuntut pemerintahan sipil, pembentukan lembaga-lembaga masa transisi — terutama dewan legislatif — serta perbaikan kondisi ekonomi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera dari stasiun kereta Khartoum, Al-Tahir al-Mardi, melaporkan bahwa “kereta ini memiliki makna simbolik khusus bagi Revolusi Desember 2019 yang menggulingkan rezim Umar al-Basyir.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa kereta tersebut membawa slogan-slogan yang sama seperti yang dikumandangkan dalam demonstrasi Kamis kemarin — menentang upaya kudeta berulang kali, menuntut pembentukan pemerintahan sipil, parlemen, dan mahkamah konstitusi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan meningkat antara komponen militer dan sipil dalam pemerintahan transisi, menyusul kritik dari sejumlah pemimpin militer terhadap kekuatan politik setelah pengumuman berhasilnya pencegahan upaya kudeta pekan lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Kamis kemarin, bentrokan pecah di Khartoum antara aparat keamanan dan para demonstran yang menuntut ditegakkannya pemerintahan sipil serta penyelesaian pembentukan lembaga-lembaga kekuasaan transisi. Sejumlah pengunjuk rasa ditangkap, sementara kabinet Sudan menyerukan pertemuan darurat bersama Dewan Kedaulatan untuk membahas situasi yang tengah berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera, Ahmad al-Rahid, melaporkan bahwa aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang berkumpul di sekitar istana presiden dan gedung kabinet, dalam rangka demonstrasi yang diserukan oleh Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demonstrasi juga terjadi di Kassala, Port Sudan, Gedaref (timur), Darfur (barat), dan Atbara (utara). Aktivis media sosial menyebarkan foto dan video dari berbagai kota dan daerah lain yang menunjukkan protes serupa.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Janji al-Burhan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, menegaskan komitmennya untuk mencegah segala upaya yang dapat menghambat jalannya proses transisi dari pihak mana pun. Ia menegaskan kesungguhannya dalam menjaga dan meyakini pentingnya transformasi demokratis hingga kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam surat yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ketua Dewan Keamanan PBB, dan Ketua Komisi Uni Afrika, al-Burhan menegaskan bahwa Sudan berkomitmen menjalankan butir-butir Perjanjian Damai Juba.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyatakan kesiapan pemerintah transisi untuk terus terlibat secara positif dan melanjutkan dialog dengan kelompok-kelompok yang belum bergabung dalam proses perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan juga menegaskan tekadnya untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi lembaga-lembaga keamanan, serta memastikan terbentuknya angkatan bersenjata profesional yang menjaga keamanan nasional Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa reformasi militer dan integrasi berbagai faksi bersenjata merupakan proses yang sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak di dalam negeri.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan Pemerintah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kabinet Sudan pada Kamis malam menyerukan pertemuan darurat bersama Dewan Menteri dan Dewan Kedaulatan untuk membahas situasi terkini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, kabinet menekankan pentingnya memperkuat masa transisi melalui evaluasi yang transparan dan jelas terhadap periode sebelumnya, serta menyerukan upaya mempererat kemitraan antara militer dan sipil demi mencapai tujuan masa transisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu juga memuji peran angkatan bersenjata dan aparat keamanan lainnya dalam menggagalkan upaya kudeta, serta menegaskan perlunya pengelolaan informasi yang cerdas untuk melawan rumor dan kampanye media yang menyesatkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat yang sama, penasihat politik Perdana Menteri Abdullah Hamdok, Yasser Arman, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa demonstrasi yang terjadi di Khartoum pada Jumat tidak ditujukan terhadap militer, tetapi menentang para pelaku kudeta.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pergantian kepemimpinan Dewan Kedaulatan kepada pihak sipil sudah diatur dalam dokumen konstitusi, namun hal itu bukan satu-satunya sumber perbedaan antara komponen militer dan sipil. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap lembaga-lembaga militer merupakan salah satu isu utama yang masih diperdebatkan antara kedua pihak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perkembangan di Wilayah Timur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, Sekretaris Pemuda Dewan Tertinggi Suku Beja dan Kepala Distrik Independen di Sudan timur menyatakan bahwa gandum yang dikirim sebagai bantuan dari Amerika Serikat dikecualikan dari keputusan penutupan pelabuhan di wilayah timur Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa dewan mengizinkan kapal pengangkut gandum untuk menurunkan muatannya di pelabuhan Port Sudan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, dewan saat ini sedang membahas kemungkinan membuka akses bagi pengiriman bahan medis untuk Kementerian Kesehatan Sudan melalui pelabuhan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa negosiasi dengan pemerintah pusat belum menunjukkan kemajuan, sementara Khartoum hanya fokus pada izin ekspor minyak dari Sudan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, Ketua Dewan Tertinggi Suku Beja, Muhammad al-Amin Turk, mengatakan pada Kamis bahwa ia akan mendeklarasikan “Negara Timur” jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka dalam waktu sepuluh hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancaranya dengan surat kabar <em>Al-Sudani</em>, Turk menuduh adanya pihak-pihak politik yang berusaha menampilkan aksi duduk mereka di timur sebagai gerakan bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para demonstran di Sudan timur baru-baru ini menutup sejumlah fasilitas vital, termasuk Pelabuhan Port Sudan dan jalur pipa yang menyalurkan bahan bakar ke Khartoum, yang mendorong pemerintah mengirim delegasi ke wilayah tersebut untuk mencari solusi atas krisis itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Hari Kedua Demo Khartoum, al-Burhan Janji Serahkan Kekuasaan','','publish','open','open','','hari-kedua-demo-khartoum-al-burhan-janji-serahkan-kekuasaan','','','2025-10-30 03:17:13','2025-10-30 03:17:13','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1005',0,'post','',0),
(1006,1,'2025-10-30 03:13:00','2025-10-30 03:13:00','','demo_khartoum_2021','','inherit','open','closed','','demo_khartoum_2021','','','2025-10-30 03:13:00','2025-10-30 03:13:00','',1005,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/demo_khartoum_2021.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1007,1,'2025-10-30 03:13:35','2025-10-30 03:13:35','Demonstrasi digelar di sejumlah negara bagian Sudan menuntut pemerintahan sipil penuh (Kantor Berita Anadolu)\n','25715254','Demonstrasi digelar di sejumlah negara bagian Sudan menuntut pemerintahan sipil penuh (Kantor Berita Anadolu)\n','inherit','open','closed','','25715254','','','2025-10-30 03:13:43','2025-10-30 03:13:43','',1005,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/25715254.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1008,1,'2025-10-30 03:16:47','2025-10-30 03:16:47','<h2 style=\"text-align: center;\">Hari Kedua — Demonstrasi di Khartoum Menuntut Pemerintahan Sipil, al-Burhan Berjanji Serahkan Kekuasaan kepada Pemerintah Sipil Terpilih</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Demonstrasi di Ibu Kota Sudan berlanjut. Pada hari kedua Demo Khartoum, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan berjanji serahkan Kekuasaan ke Pemerintahan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Oktober 2021 - Beberapa demonstrasi digelar di ibu kota Sudan, Khartoum, pada Jumat ini untuk mendukung pemerintahan sipil. Sementara itu, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, berjanji akan mencegah segala upaya yang dapat menghambat jalannya proses transisi politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Jumat siang, kereta dari kota Atbara tiba di Khartoum membawa sejumlah besar demonstran untuk bergabung dalam aksi mendukung pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kereta itu sebelumnya terlambat bergabung dalam demonstrasi Kamis kemarin akibat “aksi sabotase” yang, menurut para peserta, menghambat kedatangannya tepat waktu.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1007\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1007\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/25715254.webp\" alt=\"Demonstrasi digelar di sejumlah negara bagian Sudan menuntut pemerintahan sipil penuh (Kantor Berita Anadolu)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Demonstrasi digelar di sejumlah negara bagian Sudan menuntut pemerintahan sipil penuh (Kantor Berita Anadolu)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Warga dari berbagai distrik di Khartoum turun ke jalan untuk menyambut kedatangan kereta tersebut, dalam rangkaian gerakan rakyat yang menuntut pemerintahan sipil, pembentukan lembaga-lembaga masa transisi — terutama dewan legislatif — serta perbaikan kondisi ekonomi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera dari stasiun kereta Khartoum, Al-Tahir al-Mardi, melaporkan bahwa “kereta ini memiliki makna simbolik khusus bagi Revolusi Desember 2019 yang menggulingkan rezim Umar al-Basyir.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa kereta tersebut membawa slogan-slogan yang sama seperti yang dikumandangkan dalam demonstrasi Kamis kemarin — menentang upaya kudeta berulang kali, menuntut pembentukan pemerintahan sipil, parlemen, dan mahkamah konstitusi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan meningkat antara komponen militer dan sipil dalam pemerintahan transisi, menyusul kritik dari sejumlah pemimpin militer terhadap kekuatan politik setelah pengumuman berhasilnya pencegahan upaya kudeta pekan lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Kamis kemarin, bentrokan pecah di Khartoum antara aparat keamanan dan para demonstran yang menuntut ditegakkannya pemerintahan sipil serta penyelesaian pembentukan lembaga-lembaga kekuasaan transisi. Sejumlah pengunjuk rasa ditangkap, sementara kabinet Sudan menyerukan pertemuan darurat bersama Dewan Kedaulatan untuk membahas situasi yang tengah berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera, Ahmad al-Rahid, melaporkan bahwa aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang berkumpul di sekitar istana presiden dan gedung kabinet, dalam rangka demonstrasi yang diserukan oleh Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demonstrasi juga terjadi di Kassala, Port Sudan, Gedaref (timur), Darfur (barat), dan Atbara (utara). Aktivis media sosial menyebarkan foto dan video dari berbagai kota dan daerah lain yang menunjukkan protes serupa.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Janji al-Burhan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, menegaskan komitmennya untuk mencegah segala upaya yang dapat menghambat jalannya proses transisi dari pihak mana pun. Ia menegaskan kesungguhannya dalam menjaga dan meyakini pentingnya transformasi demokratis hingga kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam surat yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ketua Dewan Keamanan PBB, dan Ketua Komisi Uni Afrika, al-Burhan menegaskan bahwa Sudan berkomitmen menjalankan butir-butir Perjanjian Damai Juba.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyatakan kesiapan pemerintah transisi untuk terus terlibat secara positif dan melanjutkan dialog dengan kelompok-kelompok yang belum bergabung dalam proses perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan juga menegaskan tekadnya untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi lembaga-lembaga keamanan, serta memastikan terbentuknya angkatan bersenjata profesional yang menjaga keamanan nasional Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa reformasi militer dan integrasi berbagai faksi bersenjata merupakan proses yang sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak di dalam negeri.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan Pemerintah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kabinet Sudan pada Kamis malam menyerukan pertemuan darurat bersama Dewan Menteri dan Dewan Kedaulatan untuk membahas situasi terkini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, kabinet menekankan pentingnya memperkuat masa transisi melalui evaluasi yang transparan dan jelas terhadap periode sebelumnya, serta menyerukan upaya mempererat kemitraan antara militer dan sipil demi mencapai tujuan masa transisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu juga memuji peran angkatan bersenjata dan aparat keamanan lainnya dalam menggagalkan upaya kudeta, serta menegaskan perlunya pengelolaan informasi yang cerdas untuk melawan rumor dan kampanye media yang menyesatkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat yang sama, penasihat politik Perdana Menteri Abdullah Hamdok, Yasser Arman, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa demonstrasi yang terjadi di Khartoum pada Jumat tidak ditujukan terhadap militer, tetapi menentang para pelaku kudeta.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pergantian kepemimpinan Dewan Kedaulatan kepada pihak sipil sudah diatur dalam dokumen konstitusi, namun hal itu bukan satu-satunya sumber perbedaan antara komponen militer dan sipil. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap lembaga-lembaga militer merupakan salah satu isu utama yang masih diperdebatkan antara kedua pihak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perkembangan di Wilayah Timur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, Sekretaris Pemuda Dewan Tertinggi Suku Beja dan Kepala Distrik Independen di Sudan timur menyatakan bahwa gandum yang dikirim sebagai bantuan dari Amerika Serikat dikecualikan dari keputusan penutupan pelabuhan di wilayah timur Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa dewan mengizinkan kapal pengangkut gandum untuk menurunkan muatannya di pelabuhan Port Sudan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, dewan saat ini sedang membahas kemungkinan membuka akses bagi pengiriman bahan medis untuk Kementerian Kesehatan Sudan melalui pelabuhan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa negosiasi dengan pemerintah pusat belum menunjukkan kemajuan, sementara Khartoum hanya fokus pada izin ekspor minyak dari Sudan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, Ketua Dewan Tertinggi Suku Beja, Muhammad al-Amin Turk, mengatakan pada Kamis bahwa ia akan mendeklarasikan “Negara Timur” jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka dalam waktu sepuluh hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancaranya dengan surat kabar <em>Al-Sudani</em>, Turk menuduh adanya pihak-pihak politik yang berusaha menampilkan aksi duduk mereka di timur sebagai gerakan bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para demonstran di Sudan timur baru-baru ini menutup sejumlah fasilitas vital, termasuk Pelabuhan Port Sudan dan jalur pipa yang menyalurkan bahan bakar ke Khartoum, yang mendorong pemerintah mengirim delegasi ke wilayah tersebut untuk mencari solusi atas krisis itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Hari Kedua Demo Khartoum, al-Burhan Janji Serahkan Kekuasaan','','inherit','closed','closed','','1005-revision-v1','','','2025-10-30 03:16:47','2025-10-30 03:16:47','',1005,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1008',0,'revision','',0),
(1009,1,'2025-10-30 03:17:13','2025-10-30 03:17:13','<h2 style=\"text-align: center;\">Hari Kedua — Demonstrasi di Khartoum Menuntut Pemerintahan Sipil, al-Burhan Berjanji Serahkan Kekuasaan kepada Pemerintah Sipil Terpilih</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Demonstrasi di Ibu Kota Sudan berlanjut. Pada hari kedua Demo Khartoum, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan berjanji serahkan Kekuasaan ke Pemerintahan Sipil</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 1 Oktober 2021</strong></a> - Beberapa demonstrasi digelar di ibu kota Sudan, Khartoum, pada Jumat ini untuk mendukung pemerintahan sipil. Sementara itu, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, berjanji akan mencegah segala upaya yang dapat menghambat jalannya proses transisi politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Jumat siang, kereta dari kota Atbara tiba di Khartoum membawa sejumlah besar demonstran untuk bergabung dalam aksi mendukung pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kereta itu sebelumnya terlambat bergabung dalam demonstrasi Kamis kemarin akibat “aksi sabotase” yang, menurut para peserta, menghambat kedatangannya tepat waktu.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1007\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1007\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/25715254.webp\" alt=\"Demonstrasi digelar di sejumlah negara bagian Sudan menuntut pemerintahan sipil penuh (Kantor Berita Anadolu)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Demonstrasi digelar di sejumlah negara bagian Sudan menuntut pemerintahan sipil penuh (Kantor Berita Anadolu)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Warga dari berbagai distrik di Khartoum turun ke jalan untuk menyambut kedatangan kereta tersebut, dalam rangkaian gerakan rakyat yang menuntut pemerintahan sipil, pembentukan lembaga-lembaga masa transisi — terutama dewan legislatif — serta perbaikan kondisi ekonomi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera dari stasiun kereta Khartoum, Al-Tahir al-Mardi, melaporkan bahwa “kereta ini memiliki makna simbolik khusus bagi Revolusi Desember 2019 yang menggulingkan rezim Umar al-Basyir.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa kereta tersebut membawa slogan-slogan yang sama seperti yang dikumandangkan dalam demonstrasi Kamis kemarin — menentang upaya kudeta berulang kali, menuntut pembentukan pemerintahan sipil, parlemen, dan mahkamah konstitusi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan meningkat antara komponen militer dan sipil dalam pemerintahan transisi, menyusul kritik dari sejumlah pemimpin militer terhadap kekuatan politik setelah pengumuman berhasilnya pencegahan upaya kudeta pekan lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Kamis kemarin, bentrokan pecah di Khartoum antara aparat keamanan dan para demonstran yang menuntut ditegakkannya pemerintahan sipil serta penyelesaian pembentukan lembaga-lembaga kekuasaan transisi. Sejumlah pengunjuk rasa ditangkap, sementara kabinet Sudan menyerukan pertemuan darurat bersama Dewan Kedaulatan untuk membahas situasi yang tengah berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koresponden Al Jazeera, Ahmad al-Rahid, melaporkan bahwa aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang berkumpul di sekitar istana presiden dan gedung kabinet, dalam rangka demonstrasi yang diserukan oleh Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demonstrasi juga terjadi di Kassala, Port Sudan, Gedaref (timur), Darfur (barat), dan Atbara (utara). Aktivis media sosial menyebarkan foto dan video dari berbagai kota dan daerah lain yang menunjukkan protes serupa.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Janji al-Burhan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, menegaskan komitmennya untuk mencegah segala upaya yang dapat menghambat jalannya proses transisi dari pihak mana pun. Ia menegaskan kesungguhannya dalam menjaga dan meyakini pentingnya transformasi demokratis hingga kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam surat yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ketua Dewan Keamanan PBB, dan Ketua Komisi Uni Afrika, al-Burhan menegaskan bahwa Sudan berkomitmen menjalankan butir-butir Perjanjian Damai Juba.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyatakan kesiapan pemerintah transisi untuk terus terlibat secara positif dan melanjutkan dialog dengan kelompok-kelompok yang belum bergabung dalam proses perdamaian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan juga menegaskan tekadnya untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi lembaga-lembaga keamanan, serta memastikan terbentuknya angkatan bersenjata profesional yang menjaga keamanan nasional Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa reformasi militer dan integrasi berbagai faksi bersenjata merupakan proses yang sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak di dalam negeri.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Seruan Pemerintah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kabinet Sudan pada Kamis malam menyerukan pertemuan darurat bersama Dewan Menteri dan Dewan Kedaulatan untuk membahas situasi terkini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, kabinet menekankan pentingnya memperkuat masa transisi melalui evaluasi yang transparan dan jelas terhadap periode sebelumnya, serta menyerukan upaya mempererat kemitraan antara militer dan sipil demi mencapai tujuan masa transisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu juga memuji peran angkatan bersenjata dan aparat keamanan lainnya dalam menggagalkan upaya kudeta, serta menegaskan perlunya pengelolaan informasi yang cerdas untuk melawan rumor dan kampanye media yang menyesatkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat yang sama, penasihat politik Perdana Menteri Abdullah Hamdok, Yasser Arman, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa demonstrasi yang terjadi di Khartoum pada Jumat tidak ditujukan terhadap militer, tetapi menentang para pelaku kudeta.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pergantian kepemimpinan Dewan Kedaulatan kepada pihak sipil sudah diatur dalam dokumen konstitusi, namun hal itu bukan satu-satunya sumber perbedaan antara komponen militer dan sipil. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap lembaga-lembaga militer merupakan salah satu isu utama yang masih diperdebatkan antara kedua pihak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perkembangan di Wilayah Timur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, Sekretaris Pemuda Dewan Tertinggi Suku Beja dan Kepala Distrik Independen di Sudan timur menyatakan bahwa gandum yang dikirim sebagai bantuan dari Amerika Serikat dikecualikan dari keputusan penutupan pelabuhan di wilayah timur Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa dewan mengizinkan kapal pengangkut gandum untuk menurunkan muatannya di pelabuhan Port Sudan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, dewan saat ini sedang membahas kemungkinan membuka akses bagi pengiriman bahan medis untuk Kementerian Kesehatan Sudan melalui pelabuhan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa negosiasi dengan pemerintah pusat belum menunjukkan kemajuan, sementara Khartoum hanya fokus pada izin ekspor minyak dari Sudan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, Ketua Dewan Tertinggi Suku Beja, Muhammad al-Amin Turk, mengatakan pada Kamis bahwa ia akan mendeklarasikan “Negara Timur” jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka dalam waktu sepuluh hari.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancaranya dengan surat kabar <em>Al-Sudani</em>, Turk menuduh adanya pihak-pihak politik yang berusaha menampilkan aksi duduk mereka di timur sebagai gerakan bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para demonstran di Sudan timur baru-baru ini menutup sejumlah fasilitas vital, termasuk Pelabuhan Port Sudan dan jalur pipa yang menyalurkan bahan bakar ke Khartoum, yang mendorong pemerintah mengirim delegasi ke wilayah tersebut untuk mencari solusi atas krisis itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Hari Kedua Demo Khartoum, al-Burhan Janji Serahkan Kekuasaan','','inherit','closed','closed','','1005-revision-v1','','','2025-10-30 03:17:13','2025-10-30 03:17:13','',1005,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1009',0,'revision','',0),
(1010,1,'2023-08-29 04:19:15','2023-08-29 04:19:15','<h2 style=\"text-align: center;\">Abdul Fattah al-Burhan — Dari Bayang-Bayang ke Orang Nomor Satu di Sudan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Abdul Fattah al-Burhan, Orang yang saat ini berkuasa di Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 29 Agustus 2023</a></strong> - Abdul Fattah al-Burhan adalah seorang perwira militer Sudan yang lahir pada tahun 1960. Ia meniti karier di berbagai posisi militer hingga menjadi pengawas utama pasukan militer Sudan. Namanya mulai dikenal publik setelah penggulingan presiden terguling Omar al-Bashir pada tahun 2019, ketika ia memimpin Dewan Militer dan kemudian Dewan Kedaulatan Sudan. Sejak Agustus 2021, ia menjadi orang nomor satu dalam pemerintahan Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abdul Fattah al-Burhan lahir pada tahun 1960 di desa Qandtu, negara bagian Sungai Nil, di utara ibu kota Sudan, Khartoum. Desa tersebut — yang sebagian besar penduduknya berasal dari suku Shayqiyah — berjarak sekitar 173 kilometer dari Khartoum, dan kota bersejarah Shendi merupakan kota terdekatnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ayahnya bernama al-Burhan Abdul Rahman al-Burhan, sedangkan ibunya, Safiyyah al-Siddiq, merupakan keturunan dari Syekh Ali al-Hafyan, salah satu tokoh sufi terkenal di Sudan. Kakeknya, Abdul Rahman al-Burhan, dimakamkan di kota al-Eidij di Sudan tengah, dan makamnya juga menjadi salah satu tempat ziarah sufi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abdul Fattah al-Burhan memiliki tujuh saudara kandung laki-laki dan dua saudara perempuan, serta saudara-saudara tiri dari istri kedua ayahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia berasal dari keluarga muslim religius yang mengikuti tarekat <em>Khatmiyyah</em>, salah satu tarekat sufi yang berpengaruh di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan menikah dengan Fatimah Suleiman dan memiliki tiga anak — dua laki-laki dan satu perempuan. Dalam beberapa tahun sebelum revolusi 2019 yang menggulingkan al-Bashir, ia banyak menghabiskan waktunya berpindah antara Yaman dan Uni Emirat Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dan Pelatihan Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di sekolah-sekolah di desanya, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di kota Shendi. Setelah itu, ia masuk Akademi Militer Sudan sebagai bagian dari angkatan ke-31 dan lulus dari sana. Ia juga mengikuti sejumlah pelatihan militer di Mesir dan Yordania hingga tahun 2018.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Karier Militer dan Politik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah lulus dari akademi militer, al-Burhan bertugas di ibu kota Sudan dan berpindah-pindah antara berbagai unit angkatan darat. Ia bekerja lama bersama Pasukan Penjaga Perbatasan sebelum kemudian ditugaskan sebagai atase militer di Tiongkok. Setelah itu, ia diangkat menjadi komandan Pasukan Penjaga Perbatasan dan kemudian naik menjadi wakil kepala staf operasi angkatan darat, hingga akhirnya menjabat sebagai kepala staf pasukan darat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia terlibat dalam sejumlah pertempuran bersama militer Sudan selama perang di selatan, sebelum pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011. Selain itu, ia juga memimpin berbagai operasi militer selama bertugas sebagai perwira infanteri dan pernah menjadi instruktur di lembaga-lembaga militer di wilayah Jebeit, Sudan timur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 26 Februari 2018, al-Bashir menaikkan pangkatnya dari <em>letnan jenderal</em> menjadi <em>jenderal penuh</em> dan mengangkatnya sebagai inspektur jenderal militer. Al-Bashir juga sempat menawarinya posisi gubernur di salah satu negara bagian, tetapi ia menolak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Jabatan dan Tanggung Jawab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sepanjang kariernya, Abdul Fattah al-Burhan menduduki sejumlah posisi penting, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Mengawasi pasukan Sudan di Yaman bersama Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti) sejak 2015.</li>\r\n 	<li>Komandan Angkatan Darat Sudan pada tahun 2018.</li>\r\n 	<li>Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Sudan.</li>\r\n 	<li>Diangkat oleh Omar al-Bashir sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata pada 27 Februari 2018.</li>\r\n 	<li>Memimpin Dewan Militer Transisi setelah pengunduran diri Menteri Pertahanan, Letjen Awad bin Auf, pada April 2019.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Menjabat sebagai Ketua Dewan Kedaulatan Sudan sejak tahun 2021.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perannya dalam Kehidupan Politik Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nama Abdul Fattah al-Burhan mulai mencuat ketika ia memimpin Dewan Militer Transisi setelah penggulingan Omar al-Bashir oleh militer, menyusul gelombang demonstrasi yang melanda Sudan selama beberapa bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia resmi mengucapkan sumpah jabatan pada 12 April 2019 sebagai ketua Dewan Militer yang mengambil alih pemerintahan Sudan pasca kejatuhan al-Bashir. Hal ini terjadi setelah Letnan Jenderal Awad bin Auf mundur dari jabatannya sebagai ketua dewan kurang dari 24 jam setelah menjabat karena tekanan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan demikian, al-Burhan menjadi kepala pemerintahan de facto di Sudan selama masa transisi, dan ia menunjuk Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti) sebagai wakilnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembantaian di Depan Markas Militer Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah penggulingan rezim al-Bashir dan berkuasanya Dewan Militer, para demonstran tetap bertahan di lokasi aksi duduk menuntut pemerintahan sipil dan menolak kekuasaan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 3 Juni 2019, pasukan militer — bekerja sama dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) — menyerang lokasi aksi duduk di depan markas besar militer dengan tujuan membubarkan massa secara paksa. Serangan itu menewaskan puluhan orang; laporan menyebut jumlah korban mencapai 128 orang, selain ratusan luka-luka dan hilang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak oposisi menuduh pasukan militer berusaha “menyembunyikan kejahatan mereka dengan membuang jenazah ke Sungai Nil,” tetapi tindakan itu terbongkar dan mayat-mayat berhasil ditemukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah komite penyelidikan dibentuk untuk menyelidiki peristiwa ini, namun tidak pernah berhasil menyerahkan laporan akhirnya kepada otoritas terkait.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah kelompok politik di Sudan menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil al-Burhan pada Oktober 2021 telah menghentikan pekerjaan komite tersebut setelah ia “menyingkirkan” pemerintahan Perdana Menteri Abdullah Hamdok.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembentukan Dewan Kedaulatan Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Agustus 2019, setelah gelombang protes dan bentrokan di jalanan serta melalui negosiasi antara militer dan gerakan sipil yang dipimpin oleh Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan, tercapailah kesepakatan yang dikenal dengan “Dokumen Konstitusional.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan tersebut menetapkan masa transisi yang akan dijalankan oleh Dewan Kedaulatan Sudan, terdiri dari 11 anggota — 5 dari kalangan sipil dan 5 dari militer yang ditunjuk oleh dewan transisi — dengan Abdul Fattah al-Burhan sebagai ketua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Dewan Kehakiman pada 21 Agustus 2019, sementara Abdullah Hamdok dilantik sebagai perdana menteri pada bulan yang sama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">“Kudeta” terhadap Pemerintahan Abdullah Hamdok</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para penentang al-Burhan menuduhnya melakukan “kudeta” terhadap pemerintahan Abdullah Hamdok pada 25 Oktober 2021, setelah ia mengumumkan keadaan darurat, membubarkan Dewan Kedaulatan serta pemerintahan transisi. Militer juga menangkap Hamdok, sebagian besar anggota kabinet, dan sejumlah pejabat serta pekerja media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aksi protes besar-besaran pun meletus di berbagai kota menolak negosiasi, kemitraan, serta pemerintahan militer. Namun, pada November 2021, al-Burhan dan Hamdok mencapai kesepakatan politik dalam kerangka “inisiatif nasional menyeluruh” yang ditandatangani oleh sejumlah kekuatan politik dan sosial.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan tersebut menetapkan kembalinya pemerintahan Hamdok, memperkuat kemitraan sipil-militer, dan membentuk pemerintahan teknokrat untuk melanjutkan masa transisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perselisihan antara al-Burhan dan Hemedti</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2021, tanda-tanda perpecahan dan rivalitas antara al-Burhan dan Hemedti mulai tampak. Keduanya berupaya mencari dukungan regional dan internasional — terutama Hemedti, yang berusaha menjauhkan diri dari “kudeta” dan menampilkan diri sebagai pendukung tuntutan rakyat Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2022, militer bersama beberapa kekuatan sipil menandatangani “Kesepakatan Kerangka Politik” untuk menetapkan masa transisi selama 24 bulan. Saat itu, al-Burhan menegaskan tidak ada campur tangan asing dalam kesepakatan tersebut, sementara Hemedti menyebut “kudeta” itu sebagai kesalahan politik yang memperdalam perpecahan, dan menegaskan pentingnya kesepakatan itu untuk menuju demokrasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan tersebut menetapkan masa transisi selama dua tahun, diakhiri dengan penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sipil serta pembentukan pemerintahan transisi pada Juli 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kesepakatan ini justru memperlebar jurang perbedaan antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat. Al-Burhan menegaskan bahwa keluarnya militer dari politik dan pembentukan pemerintahan sipil bergantung pada implementasi penuh kesepakatan, terutama integrasi RSF dan unifikasi institusi militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski Hemedti menandatangani dan menyetujui kesepakatan itu, para penentangnya menuduhnya “menghambat seluruh langkah pelaksanaan,” khususnya terkait proses integrasi pasukannya ke dalam angkatan bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upaya menenangkan ketegangan, pada Maret 2023 digelar lokakarya “Reformasi Keamanan dan Militer” di Sudan, di bawah mediasi Komite Kuartet yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Namun lokakarya itu berakhir tanpa rekomendasi akhir, terutama mengenai isu integrasi RSF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan kembali memuncak pada April 2023 terkait jadwal integrasi RSF, posisi panglima tertinggi militer selama proses itu, serta status perwira RSF dalam hierarki militer masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perselisihan ini akhirnya berubah menjadi konfrontasi bersenjata setelah RSF menempatkan pasukannya di kota Merowe, Sudan utara, dekat bandara kota pada 13 April 2023. Militer reguler kemudian memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut, hingga pecahlah pertempuran yang meluas ke berbagai kota di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Abdul Fattah al-Burhan, Siapa Orang Nomor Satu di Sudan ?','','publish','open','open','','abdul-fattah-al-burhan-siapa-orang-nomor-satu-di-sudan','','','2025-10-30 04:27:56','2025-10-30 04:27:56','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1010',0,'post','',0),
(1011,1,'2025-10-30 04:27:26','2025-10-30 04:27:26','','abdul_fattah_al_burhan','','inherit','open','closed','','abdul_fattah_al_burhan','','','2025-10-30 04:27:26','2025-10-30 04:27:26','',1010,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/abdul_fattah_al_burhan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1012,1,'2025-10-30 04:27:38','2025-10-30 04:27:38','<h2 style=\"text-align: center;\">Abdul Fattah al-Burhan — Dari Bayang-Bayang ke Orang Nomor Satu di Sudan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Abdul Fattah al-Burhan, Orang yang saat ini berkuasa di Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 29 Agustus 2023 - Abdul Fattah al-Burhan adalah seorang perwira militer Sudan yang lahir pada tahun 1960. Ia meniti karier di berbagai posisi militer hingga menjadi pengawas utama pasukan militer Sudan. Namanya mulai dikenal publik setelah penggulingan presiden terguling Omar al-Bashir pada tahun 2019, ketika ia memimpin Dewan Militer dan kemudian Dewan Kedaulatan Sudan. Sejak Agustus 2021, ia menjadi orang nomor satu dalam pemerintahan Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abdul Fattah al-Burhan lahir pada tahun 1960 di desa Qandtu, negara bagian Sungai Nil, di utara ibu kota Sudan, Khartoum. Desa tersebut — yang sebagian besar penduduknya berasal dari suku Shayqiyah — berjarak sekitar 173 kilometer dari Khartoum, dan kota bersejarah Shendi merupakan kota terdekatnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ayahnya bernama al-Burhan Abdul Rahman al-Burhan, sedangkan ibunya, Safiyyah al-Siddiq, merupakan keturunan dari Syekh Ali al-Hafyan, salah satu tokoh sufi terkenal di Sudan. Kakeknya, Abdul Rahman al-Burhan, dimakamkan di kota al-Eidij di Sudan tengah, dan makamnya juga menjadi salah satu tempat ziarah sufi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abdul Fattah al-Burhan memiliki tujuh saudara kandung laki-laki dan dua saudara perempuan, serta saudara-saudara tiri dari istri kedua ayahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia berasal dari keluarga muslim religius yang mengikuti tarekat <em>Khatmiyyah</em>, salah satu tarekat sufi yang berpengaruh di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan menikah dengan Fatimah Suleiman dan memiliki tiga anak — dua laki-laki dan satu perempuan. Dalam beberapa tahun sebelum revolusi 2019 yang menggulingkan al-Bashir, ia banyak menghabiskan waktunya berpindah antara Yaman dan Uni Emirat Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dan Pelatihan Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di sekolah-sekolah di desanya, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di kota Shendi. Setelah itu, ia masuk Akademi Militer Sudan sebagai bagian dari angkatan ke-31 dan lulus dari sana. Ia juga mengikuti sejumlah pelatihan militer di Mesir dan Yordania hingga tahun 2018.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Karier Militer dan Politik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah lulus dari akademi militer, al-Burhan bertugas di ibu kota Sudan dan berpindah-pindah antara berbagai unit angkatan darat. Ia bekerja lama bersama Pasukan Penjaga Perbatasan sebelum kemudian ditugaskan sebagai atase militer di Tiongkok. Setelah itu, ia diangkat menjadi komandan Pasukan Penjaga Perbatasan dan kemudian naik menjadi wakil kepala staf operasi angkatan darat, hingga akhirnya menjabat sebagai kepala staf pasukan darat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia terlibat dalam sejumlah pertempuran bersama militer Sudan selama perang di selatan, sebelum pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011. Selain itu, ia juga memimpin berbagai operasi militer selama bertugas sebagai perwira infanteri dan pernah menjadi instruktur di lembaga-lembaga militer di wilayah Jebeit, Sudan timur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 26 Februari 2018, al-Bashir menaikkan pangkatnya dari <em>letnan jenderal</em> menjadi <em>jenderal penuh</em> dan mengangkatnya sebagai inspektur jenderal militer. Al-Bashir juga sempat menawarinya posisi gubernur di salah satu negara bagian, tetapi ia menolak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Jabatan dan Tanggung Jawab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sepanjang kariernya, Abdul Fattah al-Burhan menduduki sejumlah posisi penting, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Mengawasi pasukan Sudan di Yaman bersama Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti) sejak 2015.</li>\r\n 	<li>Komandan Angkatan Darat Sudan pada tahun 2018.</li>\r\n 	<li>Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Sudan.</li>\r\n 	<li>Diangkat oleh Omar al-Bashir sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata pada 27 Februari 2018.</li>\r\n 	<li>Memimpin Dewan Militer Transisi setelah pengunduran diri Menteri Pertahanan, Letjen Awad bin Auf, pada April 2019.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Menjabat sebagai Ketua Dewan Kedaulatan Sudan sejak tahun 2021.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perannya dalam Kehidupan Politik Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nama Abdul Fattah al-Burhan mulai mencuat ketika ia memimpin Dewan Militer Transisi setelah penggulingan Omar al-Bashir oleh militer, menyusul gelombang demonstrasi yang melanda Sudan selama beberapa bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia resmi mengucapkan sumpah jabatan pada 12 April 2019 sebagai ketua Dewan Militer yang mengambil alih pemerintahan Sudan pasca kejatuhan al-Bashir. Hal ini terjadi setelah Letnan Jenderal Awad bin Auf mundur dari jabatannya sebagai ketua dewan kurang dari 24 jam setelah menjabat karena tekanan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan demikian, al-Burhan menjadi kepala pemerintahan de facto di Sudan selama masa transisi, dan ia menunjuk Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti) sebagai wakilnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembantaian di Depan Markas Militer Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah penggulingan rezim al-Bashir dan berkuasanya Dewan Militer, para demonstran tetap bertahan di lokasi aksi duduk menuntut pemerintahan sipil dan menolak kekuasaan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 3 Juni 2019, pasukan militer — bekerja sama dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) — menyerang lokasi aksi duduk di depan markas besar militer dengan tujuan membubarkan massa secara paksa. Serangan itu menewaskan puluhan orang; laporan menyebut jumlah korban mencapai 128 orang, selain ratusan luka-luka dan hilang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak oposisi menuduh pasukan militer berusaha “menyembunyikan kejahatan mereka dengan membuang jenazah ke Sungai Nil,” tetapi tindakan itu terbongkar dan mayat-mayat berhasil ditemukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah komite penyelidikan dibentuk untuk menyelidiki peristiwa ini, namun tidak pernah berhasil menyerahkan laporan akhirnya kepada otoritas terkait.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah kelompok politik di Sudan menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil al-Burhan pada Oktober 2021 telah menghentikan pekerjaan komite tersebut setelah ia “menyingkirkan” pemerintahan Perdana Menteri Abdullah Hamdok.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembentukan Dewan Kedaulatan Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Agustus 2019, setelah gelombang protes dan bentrokan di jalanan serta melalui negosiasi antara militer dan gerakan sipil yang dipimpin oleh Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan, tercapailah kesepakatan yang dikenal dengan “Dokumen Konstitusional.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan tersebut menetapkan masa transisi yang akan dijalankan oleh Dewan Kedaulatan Sudan, terdiri dari 11 anggota — 5 dari kalangan sipil dan 5 dari militer yang ditunjuk oleh dewan transisi — dengan Abdul Fattah al-Burhan sebagai ketua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Dewan Kehakiman pada 21 Agustus 2019, sementara Abdullah Hamdok dilantik sebagai perdana menteri pada bulan yang sama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">“Kudeta” terhadap Pemerintahan Abdullah Hamdok</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para penentang al-Burhan menuduhnya melakukan “kudeta” terhadap pemerintahan Abdullah Hamdok pada 25 Oktober 2021, setelah ia mengumumkan keadaan darurat, membubarkan Dewan Kedaulatan serta pemerintahan transisi. Militer juga menangkap Hamdok, sebagian besar anggota kabinet, dan sejumlah pejabat serta pekerja media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aksi protes besar-besaran pun meletus di berbagai kota menolak negosiasi, kemitraan, serta pemerintahan militer. Namun, pada November 2021, al-Burhan dan Hamdok mencapai kesepakatan politik dalam kerangka “inisiatif nasional menyeluruh” yang ditandatangani oleh sejumlah kekuatan politik dan sosial.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan tersebut menetapkan kembalinya pemerintahan Hamdok, memperkuat kemitraan sipil-militer, dan membentuk pemerintahan teknokrat untuk melanjutkan masa transisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perselisihan antara al-Burhan dan Hemedti</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2021, tanda-tanda perpecahan dan rivalitas antara al-Burhan dan Hemedti mulai tampak. Keduanya berupaya mencari dukungan regional dan internasional — terutama Hemedti, yang berusaha menjauhkan diri dari “kudeta” dan menampilkan diri sebagai pendukung tuntutan rakyat Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2022, militer bersama beberapa kekuatan sipil menandatangani “Kesepakatan Kerangka Politik” untuk menetapkan masa transisi selama 24 bulan. Saat itu, al-Burhan menegaskan tidak ada campur tangan asing dalam kesepakatan tersebut, sementara Hemedti menyebut “kudeta” itu sebagai kesalahan politik yang memperdalam perpecahan, dan menegaskan pentingnya kesepakatan itu untuk menuju demokrasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan tersebut menetapkan masa transisi selama dua tahun, diakhiri dengan penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sipil serta pembentukan pemerintahan transisi pada Juli 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kesepakatan ini justru memperlebar jurang perbedaan antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat. Al-Burhan menegaskan bahwa keluarnya militer dari politik dan pembentukan pemerintahan sipil bergantung pada implementasi penuh kesepakatan, terutama integrasi RSF dan unifikasi institusi militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski Hemedti menandatangani dan menyetujui kesepakatan itu, para penentangnya menuduhnya “menghambat seluruh langkah pelaksanaan,” khususnya terkait proses integrasi pasukannya ke dalam angkatan bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upaya menenangkan ketegangan, pada Maret 2023 digelar lokakarya “Reformasi Keamanan dan Militer” di Sudan, di bawah mediasi Komite Kuartet yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Namun lokakarya itu berakhir tanpa rekomendasi akhir, terutama mengenai isu integrasi RSF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan kembali memuncak pada April 2023 terkait jadwal integrasi RSF, posisi panglima tertinggi militer selama proses itu, serta status perwira RSF dalam hierarki militer masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perselisihan ini akhirnya berubah menjadi konfrontasi bersenjata setelah RSF menempatkan pasukannya di kota Merowe, Sudan utara, dekat bandara kota pada 13 April 2023. Militer reguler kemudian memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut, hingga pecahlah pertempuran yang meluas ke berbagai kota di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Abdul Fattah al-Burhan, Siapa Orang Nomor Satu di Sudan ?','','inherit','closed','closed','','1010-revision-v1','','','2025-10-30 04:27:38','2025-10-30 04:27:38','',1010,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1012',0,'revision','',0),
(1013,1,'2025-10-30 04:27:56','2025-10-30 04:27:56','<h2 style=\"text-align: center;\">Abdul Fattah al-Burhan — Dari Bayang-Bayang ke Orang Nomor Satu di Sudan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Siapa Abdul Fattah al-Burhan, Orang yang saat ini berkuasa di Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 29 Agustus 2023</a></strong> - Abdul Fattah al-Burhan adalah seorang perwira militer Sudan yang lahir pada tahun 1960. Ia meniti karier di berbagai posisi militer hingga menjadi pengawas utama pasukan militer Sudan. Namanya mulai dikenal publik setelah penggulingan presiden terguling Omar al-Bashir pada tahun 2019, ketika ia memimpin Dewan Militer dan kemudian Dewan Kedaulatan Sudan. Sejak Agustus 2021, ia menjadi orang nomor satu dalam pemerintahan Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abdul Fattah al-Burhan lahir pada tahun 1960 di desa Qandtu, negara bagian Sungai Nil, di utara ibu kota Sudan, Khartoum. Desa tersebut — yang sebagian besar penduduknya berasal dari suku Shayqiyah — berjarak sekitar 173 kilometer dari Khartoum, dan kota bersejarah Shendi merupakan kota terdekatnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ayahnya bernama al-Burhan Abdul Rahman al-Burhan, sedangkan ibunya, Safiyyah al-Siddiq, merupakan keturunan dari Syekh Ali al-Hafyan, salah satu tokoh sufi terkenal di Sudan. Kakeknya, Abdul Rahman al-Burhan, dimakamkan di kota al-Eidij di Sudan tengah, dan makamnya juga menjadi salah satu tempat ziarah sufi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abdul Fattah al-Burhan memiliki tujuh saudara kandung laki-laki dan dua saudara perempuan, serta saudara-saudara tiri dari istri kedua ayahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia berasal dari keluarga muslim religius yang mengikuti tarekat <em>Khatmiyyah</em>, salah satu tarekat sufi yang berpengaruh di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan menikah dengan Fatimah Suleiman dan memiliki tiga anak — dua laki-laki dan satu perempuan. Dalam beberapa tahun sebelum revolusi 2019 yang menggulingkan al-Bashir, ia banyak menghabiskan waktunya berpindah antara Yaman dan Uni Emirat Arab.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dan Pelatihan Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di sekolah-sekolah di desanya, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di kota Shendi. Setelah itu, ia masuk Akademi Militer Sudan sebagai bagian dari angkatan ke-31 dan lulus dari sana. Ia juga mengikuti sejumlah pelatihan militer di Mesir dan Yordania hingga tahun 2018.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Karier Militer dan Politik</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah lulus dari akademi militer, al-Burhan bertugas di ibu kota Sudan dan berpindah-pindah antara berbagai unit angkatan darat. Ia bekerja lama bersama Pasukan Penjaga Perbatasan sebelum kemudian ditugaskan sebagai atase militer di Tiongkok. Setelah itu, ia diangkat menjadi komandan Pasukan Penjaga Perbatasan dan kemudian naik menjadi wakil kepala staf operasi angkatan darat, hingga akhirnya menjabat sebagai kepala staf pasukan darat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia terlibat dalam sejumlah pertempuran bersama militer Sudan selama perang di selatan, sebelum pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011. Selain itu, ia juga memimpin berbagai operasi militer selama bertugas sebagai perwira infanteri dan pernah menjadi instruktur di lembaga-lembaga militer di wilayah Jebeit, Sudan timur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 26 Februari 2018, al-Bashir menaikkan pangkatnya dari <em>letnan jenderal</em> menjadi <em>jenderal penuh</em> dan mengangkatnya sebagai inspektur jenderal militer. Al-Bashir juga sempat menawarinya posisi gubernur di salah satu negara bagian, tetapi ia menolak.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Jabatan dan Tanggung Jawab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sepanjang kariernya, Abdul Fattah al-Burhan menduduki sejumlah posisi penting, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Mengawasi pasukan Sudan di Yaman bersama Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti) sejak 2015.</li>\r\n 	<li>Komandan Angkatan Darat Sudan pada tahun 2018.</li>\r\n 	<li>Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Sudan.</li>\r\n 	<li>Diangkat oleh Omar al-Bashir sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata pada 27 Februari 2018.</li>\r\n 	<li>Memimpin Dewan Militer Transisi setelah pengunduran diri Menteri Pertahanan, Letjen Awad bin Auf, pada April 2019.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Menjabat sebagai Ketua Dewan Kedaulatan Sudan sejak tahun 2021.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perannya dalam Kehidupan Politik Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nama Abdul Fattah al-Burhan mulai mencuat ketika ia memimpin Dewan Militer Transisi setelah penggulingan Omar al-Bashir oleh militer, menyusul gelombang demonstrasi yang melanda Sudan selama beberapa bulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia resmi mengucapkan sumpah jabatan pada 12 April 2019 sebagai ketua Dewan Militer yang mengambil alih pemerintahan Sudan pasca kejatuhan al-Bashir. Hal ini terjadi setelah Letnan Jenderal Awad bin Auf mundur dari jabatannya sebagai ketua dewan kurang dari 24 jam setelah menjabat karena tekanan publik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan demikian, al-Burhan menjadi kepala pemerintahan de facto di Sudan selama masa transisi, dan ia menunjuk Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti) sebagai wakilnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembantaian di Depan Markas Militer Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah penggulingan rezim al-Bashir dan berkuasanya Dewan Militer, para demonstran tetap bertahan di lokasi aksi duduk menuntut pemerintahan sipil dan menolak kekuasaan militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 3 Juni 2019, pasukan militer — bekerja sama dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) — menyerang lokasi aksi duduk di depan markas besar militer dengan tujuan membubarkan massa secara paksa. Serangan itu menewaskan puluhan orang; laporan menyebut jumlah korban mencapai 128 orang, selain ratusan luka-luka dan hilang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak oposisi menuduh pasukan militer berusaha “menyembunyikan kejahatan mereka dengan membuang jenazah ke Sungai Nil,” tetapi tindakan itu terbongkar dan mayat-mayat berhasil ditemukan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah komite penyelidikan dibentuk untuk menyelidiki peristiwa ini, namun tidak pernah berhasil menyerahkan laporan akhirnya kepada otoritas terkait.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah kelompok politik di Sudan menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil al-Burhan pada Oktober 2021 telah menghentikan pekerjaan komite tersebut setelah ia “menyingkirkan” pemerintahan Perdana Menteri Abdullah Hamdok.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pembentukan Dewan Kedaulatan Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Agustus 2019, setelah gelombang protes dan bentrokan di jalanan serta melalui negosiasi antara militer dan gerakan sipil yang dipimpin oleh Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan, tercapailah kesepakatan yang dikenal dengan “Dokumen Konstitusional.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan tersebut menetapkan masa transisi yang akan dijalankan oleh Dewan Kedaulatan Sudan, terdiri dari 11 anggota — 5 dari kalangan sipil dan 5 dari militer yang ditunjuk oleh dewan transisi — dengan Abdul Fattah al-Burhan sebagai ketua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Burhan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Dewan Kehakiman pada 21 Agustus 2019, sementara Abdullah Hamdok dilantik sebagai perdana menteri pada bulan yang sama.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">“Kudeta” terhadap Pemerintahan Abdullah Hamdok</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para penentang al-Burhan menuduhnya melakukan “kudeta” terhadap pemerintahan Abdullah Hamdok pada 25 Oktober 2021, setelah ia mengumumkan keadaan darurat, membubarkan Dewan Kedaulatan serta pemerintahan transisi. Militer juga menangkap Hamdok, sebagian besar anggota kabinet, dan sejumlah pejabat serta pekerja media.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aksi protes besar-besaran pun meletus di berbagai kota menolak negosiasi, kemitraan, serta pemerintahan militer. Namun, pada November 2021, al-Burhan dan Hamdok mencapai kesepakatan politik dalam kerangka “inisiatif nasional menyeluruh” yang ditandatangani oleh sejumlah kekuatan politik dan sosial.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan tersebut menetapkan kembalinya pemerintahan Hamdok, memperkuat kemitraan sipil-militer, dan membentuk pemerintahan teknokrat untuk melanjutkan masa transisi.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perselisihan antara al-Burhan dan Hemedti</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak Oktober 2021, tanda-tanda perpecahan dan rivalitas antara al-Burhan dan Hemedti mulai tampak. Keduanya berupaya mencari dukungan regional dan internasional — terutama Hemedti, yang berusaha menjauhkan diri dari “kudeta” dan menampilkan diri sebagai pendukung tuntutan rakyat Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2022, militer bersama beberapa kekuatan sipil menandatangani “Kesepakatan Kerangka Politik” untuk menetapkan masa transisi selama 24 bulan. Saat itu, al-Burhan menegaskan tidak ada campur tangan asing dalam kesepakatan tersebut, sementara Hemedti menyebut “kudeta” itu sebagai kesalahan politik yang memperdalam perpecahan, dan menegaskan pentingnya kesepakatan itu untuk menuju demokrasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan tersebut menetapkan masa transisi selama dua tahun, diakhiri dengan penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sipil serta pembentukan pemerintahan transisi pada Juli 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, kesepakatan ini justru memperlebar jurang perbedaan antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat. Al-Burhan menegaskan bahwa keluarnya militer dari politik dan pembentukan pemerintahan sipil bergantung pada implementasi penuh kesepakatan, terutama integrasi RSF dan unifikasi institusi militer.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski Hemedti menandatangani dan menyetujui kesepakatan itu, para penentangnya menuduhnya “menghambat seluruh langkah pelaksanaan,” khususnya terkait proses integrasi pasukannya ke dalam angkatan bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam upaya menenangkan ketegangan, pada Maret 2023 digelar lokakarya “Reformasi Keamanan dan Militer” di Sudan, di bawah mediasi Komite Kuartet yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Namun lokakarya itu berakhir tanpa rekomendasi akhir, terutama mengenai isu integrasi RSF.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan kembali memuncak pada April 2023 terkait jadwal integrasi RSF, posisi panglima tertinggi militer selama proses itu, serta status perwira RSF dalam hierarki militer masa depan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perselisihan ini akhirnya berubah menjadi konfrontasi bersenjata setelah RSF menempatkan pasukannya di kota Merowe, Sudan utara, dekat bandara kota pada 13 April 2023. Militer reguler kemudian memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut, hingga pecahlah pertempuran yang meluas ke berbagai kota di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Abdul Fattah al-Burhan, Siapa Orang Nomor Satu di Sudan ?','','inherit','closed','closed','','1010-revision-v1','','','2025-10-30 04:27:56','2025-10-30 04:27:56','',1010,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1013',0,'revision','',0),
(1014,1,'2025-03-20 04:34:24','2025-03-20 04:34:24','<h2 style=\"text-align: center;\">Umar al-Basyir — Perwira yang Memerintah Sudan dengan “Revolusi Penyelamatan” dan Digulingkan oleh “Revolusi Rakyat”</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 20 Maret 2025</a></strong> - Umar al-Basyir adalah seorang perwira militer Sudan yang lahir pada tahun 1944 di desa <em>Hosh Bannaga</em> di negara bagian Sungai Nil. Ia lulus dari Akademi Militer Sudan pada tahun 1967 dan meniti karier hingga memimpin kudeta militer pada tahun 1989 dengan dukungan <em>Front Islam Nasional</em> (jaringan Islamis pimpinan Hassan al-Turabi). Kudeta tersebut dikenal dengan nama “Revolusi Penyelamatan Nasional.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama tiga dekade pemerintahannya, Sudan mengalami berbagai konflik internal besar, termasuk perang berkepanjangan di Sudan Selatan dan di wilayah Darfur. Pada tahun 2009 dan 2010, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan dua surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir tetap berkuasa hingga digulingkan oleh militer Sudan pada 11 April 2019, menyusul gelombang protes rakyat besar-besaran menentang rezimnya. Setelah kejatuhannya, ia diadili atas tuduhan korupsi dan perannya dalam kudeta militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Umar Hassan Ahmad al-Basyir lahir pada 1 Januari 1944 di desa <em>Hosh Bannaga</em>, pinggiran kota Shendi di negara bagian Sungai Nil, dalam keluarga petani. Ia berasal dari suku <em>al-Badriyyah al-Dahmashiyyah</em> yang berdarah Arab dan banyak bermukim di wilayah utara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menikah dengan sepupunya, Fatimah Khalid, kemudian dengan Wedad Babikr — janda rekannya dalam Dewan Komando Revolusi, Ibrahim Shams al-Din.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dan Pembentukan Akademis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir menempuh pendidikan dasar di daerah asalnya, lalu pindah bersama keluarganya ke ibu kota Khartoum, di mana ia menyelesaikan pendidikan menengahnya. Ia lulus dari Akademi Militer Sudan pada tahun 1967 dan memperoleh gelar Magister Ilmu Militer dari <em>Command and Staff College</em> di Malaysia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga mengikuti berbagai pelatihan militer, termasuk kursus instruktur terjun payung di Mesir, kursus perang di Akademi Militer Nasser, dan pelatihan di Pakistan. Selain itu, ia meraih gelar fellowship dari Akademi Sudan untuk Ilmu Administrasi dan Magister Studi Sosial dari Universitas Gezira.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Arah Pemikiran</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir berhaluan Islamis dan terlibat bersama Syekh Hassan al-Turabi dalam pembentukan <em>Front Islam Nasional</em>, yang bertujuan menerapkan syariat Islam di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Front tersebut memimpin kudeta 1989 yang dikenal sebagai “Revolusi Penyelamatan Nasional.” Setelah itu, al-Basyir mendirikan <em>Partai Kongres Nasional</em> (National Congress Party) yang ia pimpin — salah satu sayap utama dari gerakan Islam Sudan yang berorientasi pada Islam politik konservatif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, setelah terjadi perpecahan dengan Hassan al-Turabi, yang kemudian mendirikan partai oposisi <em>Kongres Rakyat</em> (Popular Congress Party), al-Basyir memimpin pemerintahan dengan pendekatan berbeda dari rekan-rekannya dalam gerakan Islam.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Karier Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak muda, al-Basyir bergabung dengan angkatan bersenjata Sudan dan cepat meniti karier di berbagai posisi. Ia bertugas di Komando Militer Barat, pasukan lintas udara, dan kemudian menjadi komandan Brigade Kedelapan. Ia juga pernah bertugas di luar negeri, termasuk di Uni Emirat Arab sebagai perwira pinjaman di militer UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia turut serta dalam Perang Oktober 1973 ketika Mesir dan Suriah melawan pendudukan Israel untuk merebut kembali Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada pertengahan 1980-an, ia memainkan peran penting dalam kampanye militer melawan pemberontak <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap bersenjata Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan yang dipimpin John Garang di selatan negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 30 Juni 1989, ketika berpangkat brigadir, al-Basyir memimpin kudeta militer dengan dukungan <em>Front Islam Nasional</em> pimpinan Hassan al-Turabi. Kudeta itu menggulingkan pemerintahan sipil Perdana Menteri terpilih saat itu, Sadiq al-Mahdi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kudeta, al-Basyir membubarkan parlemen, melarang partai politik, memberlakukan keadaan darurat, dan menghentikan penerbitan surat kabar besar. Ia kemudian membentuk <em>Dewan Komando Revolusi Penyelamatan Nasional</em> dengan dirinya sebagai ketua, naik pangkat menjadi jenderal penuh, dan merangkap jabatan sebagai presiden negara, perdana menteri, menteri pertahanan, sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata Sudan.</p>\r\n\r\n<h3>Presiden Sudan</h3>\r\nPada Oktober 1993, <em>Dewan Komando Revolusi</em> dibubarkan, dan Omar al-Bashir tetap memegang kekuasaan sebagai presiden militer Sudan sekaligus pemimpin Partai Kongres Nasional. Ia kemudian terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum pada tahun 1996, sementara Hassan al-Turabi terpilih secara aklamasi sebagai ketua parlemen (<em>Majelis Nasional</em>).\r\n\r\nPada 30 Juni 1998, al-Bashir menandatangani konstitusi baru yang mengakhiri pelarangan terhadap partai politik. Namun, tak lama kemudian terjadi perpecahan antara dirinya dan al-Turabi, yang berujung pada pemecatan al-Turabi dari seluruh jabatan pemerintahan dan partai.\r\n\r\nPada Desember 1999, al-Bashir mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan dan membubarkan parlemen. Keputusan itu kemudian diperpanjang hingga akhir 2001.\r\n\r\nPada Desember 2000, pemilihan umum kembali digelar — sebagian besar partai oposisi memboikotnya — dan al-Bashir kembali terpilih untuk masa jabatan lima tahun, berjanji akan mengupayakan perdamaian nasional, terutama di wilayah selatan.\r\n\r\nPada tahun 2010, al-Bashir pensiun dari jabatan panglima tertinggi militer dengan pangkat <em>Marsekal Lapangan</em> untuk memenuhi persyaratan hukum dalam mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Ia memenangkan pemilihan dengan 68% suara, setelah calon utama oposisi mundur dengan tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemilu.\r\n\r\nPada September 2013, pecah gelombang protes besar-besaran setelah pemerintah memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak serta menerapkan kebijakan ekonomi lain yang memperburuk kondisi warga. Para demonstran menyerukan penggulingan rezim al-Bashir, menuduhnya gagal mengelola negara. Namun, protes itu akhirnya mereda.\r\n\r\nTindakan keras aparat keamanan terhadap demonstran menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, ratusan lainnya terluka, dan lebih dari 2.000 aktivis serta tokoh politik ditangkap, menurut laporan lembaga hak asasi manusia.\r\n\r\nDalam pemilihan umum tahun 2015, al-Bashir kembali menang dan mempertahankan kursi kepresidenan. Namun, tingkat partisipasi pemilih rendah dan komunitas internasional mengecam pemilu tersebut karena dianggap tidak berlangsung dalam suasana demokratis yang bebas dan adil.\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Saudara</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akar perang saudara di Sudan Selatan telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan alasan utama berupa ketimpangan, tuntutan pembagian kekuasaan dan sumber daya, serta seruan untuk memisahkan agama dari negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1992, al-Bashir menandatangani perjanjian pertama mengenai hak menentukan nasib sendiri dengan <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Faksi Nasser</em> yang dipimpin Lam Akol.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1993, berlangsung <em>Konferensi Abuja II</em> antara pemerintah dan sejumlah pejabat dari wilayah barat dan selatan, yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, melanjutkan dialog terkait isu agama dan negara, serta menegaskan komitmen terhadap persatuan Sudan. Namun, John Garang menolak menandatangani kesepakatan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1994, rezim al-Bashir menolak menandatangani inisiatif yang diajukan oleh <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> pimpinan Garang dan <em>Gerakan Persatuan Rakyat Sudan</em> pimpinan Riek Machar, yang menekankan persatuan Sudan dengan syarat pemisahan antara agama dan politik. Namun, pemerintah akhirnya menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 1997.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangkaian perjanjian kemudian ditandatangani hingga tercapainya <em>Perjanjian Damai Komprehensif</em> pada tahun 2005 antara pemerintahan al-Bashir dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan pimpinan Garang. Perjanjian itu memberi hak bagi rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri. Hasil referendum tahun 2011 menunjukkan sekitar 98% pemilih memilih untuk memisahkan diri, yang mengarah pada kemerdekaan resmi Sudan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, di wilayah Darfur, konflik bersenjata pecah pada tahun 2003 ketika <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> dan <em>Gerakan Keadilan dan Persamaan</em> memberontak terhadap pemerintahan al-Bashir, menuduhnya menelantarkan wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk menghadapi pemberontakan, al-Bashir memanfaatkan milisi <em>Janjaweed</em> — yang kemudian melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat (RSF)</em> — dan dituduh melakukan kekerasan brutal, menghalangi bantuan kemanusiaan, serta menyebabkan lebih dari dua juta orang mengungsi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring meningkatnya kekerasan, al-Bashir akhirnya menyetujui pengiriman pasukan penjaga perdamaian terbatas dari Uni Afrika, tetapi menolak pengerahan pasukan PBB berskala besar. Pada akhirnya, kedua lembaga tersebut membentuk pasukan gabungan <em>UNAMID</em> (Misi Gabungan PBB–Uni Afrika di Darfur), yang mulai dikerahkan pada tahun 2008.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Umar al-Basyir dari Revolusi Penyelamatan ke Revolusi Rakyat (1)','','publish','open','open','','umar-al-basyir-dari-revolusi-penyelamatan-ke-revolusi-rakyat-1','','','2025-10-30 04:42:23','2025-10-30 04:42:23','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1014',0,'post','',0),
(1015,1,'2025-10-30 04:40:43','2025-10-30 04:40:43','','umar_al_basyir','','inherit','open','closed','','umar_al_basyir','','','2025-10-30 04:40:43','2025-10-30 04:40:43','',1014,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/umar_al_basyir.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1016,1,'2025-10-30 04:40:49','2025-10-30 04:40:49','<h2 style=\"text-align: center;\">Umar al-Basyir — Perwira yang Memerintah Sudan dengan “Revolusi Penyelamatan” dan Digulingkan oleh “Revolusi Rakyat”</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Umar al-Basyir adalah seorang perwira militer Sudan yang lahir pada tahun 1944 di desa <em>Hosh Bannaga</em> di negara bagian Sungai Nil. Ia lulus dari Akademi Militer Sudan pada tahun 1967 dan meniti karier hingga memimpin kudeta militer pada tahun 1989 dengan dukungan <em>Front Islam Nasional</em> (jaringan Islamis pimpinan Hassan al-Turabi). Kudeta tersebut dikenal dengan nama “Revolusi Penyelamatan Nasional.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama tiga dekade pemerintahannya, Sudan mengalami berbagai konflik internal besar, termasuk perang berkepanjangan di Sudan Selatan dan di wilayah Darfur. Pada tahun 2009 dan 2010, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan dua surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir tetap berkuasa hingga digulingkan oleh militer Sudan pada 11 April 2019, menyusul gelombang protes rakyat besar-besaran menentang rezimnya. Setelah kejatuhannya, ia diadili atas tuduhan korupsi dan perannya dalam kudeta militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Umar Hassan Ahmad al-Basyir lahir pada 1 Januari 1944 di desa <em>Hosh Bannaga</em>, pinggiran kota Shendi di negara bagian Sungai Nil, dalam keluarga petani. Ia berasal dari suku <em>al-Badriyyah al-Dahmashiyyah</em> yang berdarah Arab dan banyak bermukim di wilayah utara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menikah dengan sepupunya, Fatimah Khalid, kemudian dengan Wedad Babikr — janda rekannya dalam Dewan Komando Revolusi, Ibrahim Shams al-Din.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dan Pembentukan Akademis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir menempuh pendidikan dasar di daerah asalnya, lalu pindah bersama keluarganya ke ibu kota Khartoum, di mana ia menyelesaikan pendidikan menengahnya. Ia lulus dari Akademi Militer Sudan pada tahun 1967 dan memperoleh gelar Magister Ilmu Militer dari <em>Command and Staff College</em> di Malaysia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga mengikuti berbagai pelatihan militer, termasuk kursus instruktur terjun payung di Mesir, kursus perang di Akademi Militer Nasser, dan pelatihan di Pakistan. Selain itu, ia meraih gelar fellowship dari Akademi Sudan untuk Ilmu Administrasi dan Magister Studi Sosial dari Universitas Gezira.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Arah Pemikiran</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir berhaluan Islamis dan terlibat bersama Syekh Hassan al-Turabi dalam pembentukan <em>Front Islam Nasional</em>, yang bertujuan menerapkan syariat Islam di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Front tersebut memimpin kudeta 1989 yang dikenal sebagai “Revolusi Penyelamatan Nasional.” Setelah itu, al-Basyir mendirikan <em>Partai Kongres Nasional</em> (National Congress Party) yang ia pimpin — salah satu sayap utama dari gerakan Islam Sudan yang berorientasi pada Islam politik konservatif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, setelah terjadi perpecahan dengan Hassan al-Turabi, yang kemudian mendirikan partai oposisi <em>Kongres Rakyat</em> (Popular Congress Party), al-Basyir memimpin pemerintahan dengan pendekatan berbeda dari rekan-rekannya dalam gerakan Islam.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Karier Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak muda, al-Basyir bergabung dengan angkatan bersenjata Sudan dan cepat meniti karier di berbagai posisi. Ia bertugas di Komando Militer Barat, pasukan lintas udara, dan kemudian menjadi komandan Brigade Kedelapan. Ia juga pernah bertugas di luar negeri, termasuk di Uni Emirat Arab sebagai perwira pinjaman di militer UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia turut serta dalam Perang Oktober 1973 ketika Mesir dan Suriah melawan pendudukan Israel untuk merebut kembali Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada pertengahan 1980-an, ia memainkan peran penting dalam kampanye militer melawan pemberontak <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap bersenjata Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan yang dipimpin John Garang di selatan negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 30 Juni 1989, ketika berpangkat brigadir, al-Basyir memimpin kudeta militer dengan dukungan <em>Front Islam Nasional</em> pimpinan Hassan al-Turabi. Kudeta itu menggulingkan pemerintahan sipil Perdana Menteri terpilih saat itu, Sadiq al-Mahdi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kudeta, al-Basyir membubarkan parlemen, melarang partai politik, memberlakukan keadaan darurat, dan menghentikan penerbitan surat kabar besar. Ia kemudian membentuk <em>Dewan Komando Revolusi Penyelamatan Nasional</em> dengan dirinya sebagai ketua, naik pangkat menjadi jenderal penuh, dan merangkap jabatan sebagai presiden negara, perdana menteri, menteri pertahanan, sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata Sudan.</p>\r\n\r\n<h3>Presiden Sudan</h3>\r\nPada Oktober 1993, <em>Dewan Komando Revolusi</em> dibubarkan, dan Omar al-Bashir tetap memegang kekuasaan sebagai presiden militer Sudan sekaligus pemimpin Partai Kongres Nasional. Ia kemudian terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum pada tahun 1996, sementara Hassan al-Turabi terpilih secara aklamasi sebagai ketua parlemen (<em>Majelis Nasional</em>).\r\n\r\nPada 30 Juni 1998, al-Bashir menandatangani konstitusi baru yang mengakhiri pelarangan terhadap partai politik. Namun, tak lama kemudian terjadi perpecahan antara dirinya dan al-Turabi, yang berujung pada pemecatan al-Turabi dari seluruh jabatan pemerintahan dan partai.\r\n\r\nPada Desember 1999, al-Bashir mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan dan membubarkan parlemen. Keputusan itu kemudian diperpanjang hingga akhir 2001.\r\n\r\nPada Desember 2000, pemilihan umum kembali digelar — sebagian besar partai oposisi memboikotnya — dan al-Bashir kembali terpilih untuk masa jabatan lima tahun, berjanji akan mengupayakan perdamaian nasional, terutama di wilayah selatan.\r\n\r\nPada tahun 2010, al-Bashir pensiun dari jabatan panglima tertinggi militer dengan pangkat <em>Marsekal Lapangan</em> untuk memenuhi persyaratan hukum dalam mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Ia memenangkan pemilihan dengan 68% suara, setelah calon utama oposisi mundur dengan tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemilu.\r\n\r\nPada September 2013, pecah gelombang protes besar-besaran setelah pemerintah memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak serta menerapkan kebijakan ekonomi lain yang memperburuk kondisi warga. Para demonstran menyerukan penggulingan rezim al-Bashir, menuduhnya gagal mengelola negara. Namun, protes itu akhirnya mereda.\r\n\r\nTindakan keras aparat keamanan terhadap demonstran menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, ratusan lainnya terluka, dan lebih dari 2.000 aktivis serta tokoh politik ditangkap, menurut laporan lembaga hak asasi manusia.\r\n\r\nDalam pemilihan umum tahun 2015, al-Bashir kembali menang dan mempertahankan kursi kepresidenan. Namun, tingkat partisipasi pemilih rendah dan komunitas internasional mengecam pemilu tersebut karena dianggap tidak berlangsung dalam suasana demokratis yang bebas dan adil.\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Saudara</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akar perang saudara di Sudan Selatan telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan alasan utama berupa ketimpangan, tuntutan pembagian kekuasaan dan sumber daya, serta seruan untuk memisahkan agama dari negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1992, al-Bashir menandatangani perjanjian pertama mengenai hak menentukan nasib sendiri dengan <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Faksi Nasser</em> yang dipimpin Lam Akol.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1993, berlangsung <em>Konferensi Abuja II</em> antara pemerintah dan sejumlah pejabat dari wilayah barat dan selatan, yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, melanjutkan dialog terkait isu agama dan negara, serta menegaskan komitmen terhadap persatuan Sudan. Namun, John Garang menolak menandatangani kesepakatan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1994, rezim al-Bashir menolak menandatangani inisiatif yang diajukan oleh <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> pimpinan Garang dan <em>Gerakan Persatuan Rakyat Sudan</em> pimpinan Riek Machar, yang menekankan persatuan Sudan dengan syarat pemisahan antara agama dan politik. Namun, pemerintah akhirnya menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 1997.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangkaian perjanjian kemudian ditandatangani hingga tercapainya <em>Perjanjian Damai Komprehensif</em> pada tahun 2005 antara pemerintahan al-Bashir dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan pimpinan Garang. Perjanjian itu memberi hak bagi rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri. Hasil referendum tahun 2011 menunjukkan sekitar 98% pemilih memilih untuk memisahkan diri, yang mengarah pada kemerdekaan resmi Sudan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, di wilayah Darfur, konflik bersenjata pecah pada tahun 2003 ketika <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> dan <em>Gerakan Keadilan dan Persamaan</em> memberontak terhadap pemerintahan al-Bashir, menuduhnya menelantarkan wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk menghadapi pemberontakan, al-Bashir memanfaatkan milisi <em>Janjaweed</em> — yang kemudian melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat (RSF)</em> — dan dituduh melakukan kekerasan brutal, menghalangi bantuan kemanusiaan, serta menyebabkan lebih dari dua juta orang mengungsi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring meningkatnya kekerasan, al-Bashir akhirnya menyetujui pengiriman pasukan penjaga perdamaian terbatas dari Uni Afrika, tetapi menolak pengerahan pasukan PBB berskala besar. Pada akhirnya, kedua lembaga tersebut membentuk pasukan gabungan <em>UNAMID</em> (Misi Gabungan PBB–Uni Afrika di Darfur), yang mulai dikerahkan pada tahun 2008.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Umar al-Basyir dari Revolusi Penyelamatan ke Revolusi Rakyat (1)','','inherit','closed','closed','','1014-revision-v1','','','2025-10-30 04:40:49','2025-10-30 04:40:49','',1014,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1016',0,'revision','',0),
(1017,1,'2025-10-30 04:42:23','2025-10-30 04:42:23','<h2 style=\"text-align: center;\">Umar al-Basyir — Perwira yang Memerintah Sudan dengan “Revolusi Penyelamatan” dan Digulingkan oleh “Revolusi Rakyat”</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 20 Maret 2025</a></strong> - Umar al-Basyir adalah seorang perwira militer Sudan yang lahir pada tahun 1944 di desa <em>Hosh Bannaga</em> di negara bagian Sungai Nil. Ia lulus dari Akademi Militer Sudan pada tahun 1967 dan meniti karier hingga memimpin kudeta militer pada tahun 1989 dengan dukungan <em>Front Islam Nasional</em> (jaringan Islamis pimpinan Hassan al-Turabi). Kudeta tersebut dikenal dengan nama “Revolusi Penyelamatan Nasional.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama tiga dekade pemerintahannya, Sudan mengalami berbagai konflik internal besar, termasuk perang berkepanjangan di Sudan Selatan dan di wilayah Darfur. Pada tahun 2009 dan 2010, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan dua surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir tetap berkuasa hingga digulingkan oleh militer Sudan pada 11 April 2019, menyusul gelombang protes rakyat besar-besaran menentang rezimnya. Setelah kejatuhannya, ia diadili atas tuduhan korupsi dan perannya dalam kudeta militer.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Umar Hassan Ahmad al-Basyir lahir pada 1 Januari 1944 di desa <em>Hosh Bannaga</em>, pinggiran kota Shendi di negara bagian Sungai Nil, dalam keluarga petani. Ia berasal dari suku <em>al-Badriyyah al-Dahmashiyyah</em> yang berdarah Arab dan banyak bermukim di wilayah utara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menikah dengan sepupunya, Fatimah Khalid, kemudian dengan Wedad Babikr — janda rekannya dalam Dewan Komando Revolusi, Ibrahim Shams al-Din.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dan Pembentukan Akademis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir menempuh pendidikan dasar di daerah asalnya, lalu pindah bersama keluarganya ke ibu kota Khartoum, di mana ia menyelesaikan pendidikan menengahnya. Ia lulus dari Akademi Militer Sudan pada tahun 1967 dan memperoleh gelar Magister Ilmu Militer dari <em>Command and Staff College</em> di Malaysia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga mengikuti berbagai pelatihan militer, termasuk kursus instruktur terjun payung di Mesir, kursus perang di Akademi Militer Nasser, dan pelatihan di Pakistan. Selain itu, ia meraih gelar fellowship dari Akademi Sudan untuk Ilmu Administrasi dan Magister Studi Sosial dari Universitas Gezira.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Arah Pemikiran</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir berhaluan Islamis dan terlibat bersama Syekh Hassan al-Turabi dalam pembentukan <em>Front Islam Nasional</em>, yang bertujuan menerapkan syariat Islam di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Front tersebut memimpin kudeta 1989 yang dikenal sebagai “Revolusi Penyelamatan Nasional.” Setelah itu, al-Basyir mendirikan <em>Partai Kongres Nasional</em> (National Congress Party) yang ia pimpin — salah satu sayap utama dari gerakan Islam Sudan yang berorientasi pada Islam politik konservatif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, setelah terjadi perpecahan dengan Hassan al-Turabi, yang kemudian mendirikan partai oposisi <em>Kongres Rakyat</em> (Popular Congress Party), al-Basyir memimpin pemerintahan dengan pendekatan berbeda dari rekan-rekannya dalam gerakan Islam.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Karier Militer</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak muda, al-Basyir bergabung dengan angkatan bersenjata Sudan dan cepat meniti karier di berbagai posisi. Ia bertugas di Komando Militer Barat, pasukan lintas udara, dan kemudian menjadi komandan Brigade Kedelapan. Ia juga pernah bertugas di luar negeri, termasuk di Uni Emirat Arab sebagai perwira pinjaman di militer UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia turut serta dalam Perang Oktober 1973 ketika Mesir dan Suriah melawan pendudukan Israel untuk merebut kembali Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada pertengahan 1980-an, ia memainkan peran penting dalam kampanye militer melawan pemberontak <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap bersenjata Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan yang dipimpin John Garang di selatan negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 30 Juni 1989, ketika berpangkat brigadir, al-Basyir memimpin kudeta militer dengan dukungan <em>Front Islam Nasional</em> pimpinan Hassan al-Turabi. Kudeta itu menggulingkan pemerintahan sipil Perdana Menteri terpilih saat itu, Sadiq al-Mahdi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kudeta, al-Basyir membubarkan parlemen, melarang partai politik, memberlakukan keadaan darurat, dan menghentikan penerbitan surat kabar besar. Ia kemudian membentuk <em>Dewan Komando Revolusi Penyelamatan Nasional</em> dengan dirinya sebagai ketua, naik pangkat menjadi jenderal penuh, dan merangkap jabatan sebagai presiden negara, perdana menteri, menteri pertahanan, sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata Sudan.</p>\r\n\r\n<h3>Presiden Sudan</h3>\r\nPada Oktober 1993, <em>Dewan Komando Revolusi</em> dibubarkan, dan Omar al-Bashir tetap memegang kekuasaan sebagai presiden militer Sudan sekaligus pemimpin Partai Kongres Nasional. Ia kemudian terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum pada tahun 1996, sementara Hassan al-Turabi terpilih secara aklamasi sebagai ketua parlemen (<em>Majelis Nasional</em>).\r\n\r\nPada 30 Juni 1998, al-Bashir menandatangani konstitusi baru yang mengakhiri pelarangan terhadap partai politik. Namun, tak lama kemudian terjadi perpecahan antara dirinya dan al-Turabi, yang berujung pada pemecatan al-Turabi dari seluruh jabatan pemerintahan dan partai.\r\n\r\nPada Desember 1999, al-Bashir mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan dan membubarkan parlemen. Keputusan itu kemudian diperpanjang hingga akhir 2001.\r\n\r\nPada Desember 2000, pemilihan umum kembali digelar — sebagian besar partai oposisi memboikotnya — dan al-Bashir kembali terpilih untuk masa jabatan lima tahun, berjanji akan mengupayakan perdamaian nasional, terutama di wilayah selatan.\r\n\r\nPada tahun 2010, al-Bashir pensiun dari jabatan panglima tertinggi militer dengan pangkat <em>Marsekal Lapangan</em> untuk memenuhi persyaratan hukum dalam mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Ia memenangkan pemilihan dengan 68% suara, setelah calon utama oposisi mundur dengan tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemilu.\r\n\r\nPada September 2013, pecah gelombang protes besar-besaran setelah pemerintah memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak serta menerapkan kebijakan ekonomi lain yang memperburuk kondisi warga. Para demonstran menyerukan penggulingan rezim al-Bashir, menuduhnya gagal mengelola negara. Namun, protes itu akhirnya mereda.\r\n\r\nTindakan keras aparat keamanan terhadap demonstran menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, ratusan lainnya terluka, dan lebih dari 2.000 aktivis serta tokoh politik ditangkap, menurut laporan lembaga hak asasi manusia.\r\n\r\nDalam pemilihan umum tahun 2015, al-Bashir kembali menang dan mempertahankan kursi kepresidenan. Namun, tingkat partisipasi pemilih rendah dan komunitas internasional mengecam pemilu tersebut karena dianggap tidak berlangsung dalam suasana demokratis yang bebas dan adil.\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Saudara</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akar perang saudara di Sudan Selatan telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan alasan utama berupa ketimpangan, tuntutan pembagian kekuasaan dan sumber daya, serta seruan untuk memisahkan agama dari negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1992, al-Bashir menandatangani perjanjian pertama mengenai hak menentukan nasib sendiri dengan <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Faksi Nasser</em> yang dipimpin Lam Akol.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1993, berlangsung <em>Konferensi Abuja II</em> antara pemerintah dan sejumlah pejabat dari wilayah barat dan selatan, yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, melanjutkan dialog terkait isu agama dan negara, serta menegaskan komitmen terhadap persatuan Sudan. Namun, John Garang menolak menandatangani kesepakatan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1994, rezim al-Bashir menolak menandatangani inisiatif yang diajukan oleh <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> pimpinan Garang dan <em>Gerakan Persatuan Rakyat Sudan</em> pimpinan Riek Machar, yang menekankan persatuan Sudan dengan syarat pemisahan antara agama dan politik. Namun, pemerintah akhirnya menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 1997.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangkaian perjanjian kemudian ditandatangani hingga tercapainya <em>Perjanjian Damai Komprehensif</em> pada tahun 2005 antara pemerintahan al-Bashir dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan pimpinan Garang. Perjanjian itu memberi hak bagi rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri. Hasil referendum tahun 2011 menunjukkan sekitar 98% pemilih memilih untuk memisahkan diri, yang mengarah pada kemerdekaan resmi Sudan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, di wilayah Darfur, konflik bersenjata pecah pada tahun 2003 ketika <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> dan <em>Gerakan Keadilan dan Persamaan</em> memberontak terhadap pemerintahan al-Bashir, menuduhnya menelantarkan wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk menghadapi pemberontakan, al-Bashir memanfaatkan milisi <em>Janjaweed</em> — yang kemudian melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat (RSF)</em> — dan dituduh melakukan kekerasan brutal, menghalangi bantuan kemanusiaan, serta menyebabkan lebih dari dua juta orang mengungsi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring meningkatnya kekerasan, al-Bashir akhirnya menyetujui pengiriman pasukan penjaga perdamaian terbatas dari Uni Afrika, tetapi menolak pengerahan pasukan PBB berskala besar. Pada akhirnya, kedua lembaga tersebut membentuk pasukan gabungan <em>UNAMID</em> (Misi Gabungan PBB–Uni Afrika di Darfur), yang mulai dikerahkan pada tahun 2008.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Umar al-Basyir dari Revolusi Penyelamatan ke Revolusi Rakyat (1)','','inherit','closed','closed','','1014-revision-v1','','','2025-10-30 04:42:23','2025-10-30 04:42:23','',1014,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1017',0,'revision','',0),
(1018,1,'2025-10-30 04:46:20','2025-10-30 04:46:20','<h2 style=\"text-align: center;\">Umar al-Basyir — Perwira yang Memerintah Sudan dengan “Revolusi Penyelamatan” dan Digulingkan oleh “Revolusi Rakyat” (Bagian Pertama)</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\">rezaervani.com - 20 Maret 2025</a></strong> - Umar al-Basyir adalah seorang perwira militer Sudan yang lahir pada tahun 1944 di desa <em>Hosh Bannaga</em> di negara bagian Sungai Nil. Ia lulus dari Akademi Militer Sudan pada tahun 1967 dan meniti karier hingga memimpin kudeta militer pada tahun 1989 dengan dukungan <em>Front Islam Nasional</em> (jaringan Islamis pimpinan Hassan al-Turabi). Kudeta tersebut dikenal dengan nama “Revolusi Penyelamatan Nasional.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama tiga dekade pemerintahannya, Sudan mengalami berbagai konflik internal besar, termasuk perang berkepanjangan di Sudan Selatan dan di wilayah Darfur. Pada tahun 2009 dan 2010, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan dua surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir tetap berkuasa hingga digulingkan oleh militer Sudan pada 11 April 2019, menyusul gelombang protes rakyat besar-besaran menentang rezimnya. Setelah kejatuhannya, ia diadili atas tuduhan korupsi dan perannya dalam kudeta militer.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kelahiran dan Latar Belakang</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Umar Hassan Ahmad al-Basyir lahir pada 1 Januari 1944 di desa <em>Hosh Bannaga</em>, pinggiran kota Shendi di negara bagian Sungai Nil, dalam keluarga petani. Ia berasal dari suku <em>al-Badriyyah al-Dahmashiyyah</em> yang berdarah Arab dan banyak bermukim di wilayah utara Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menikah dengan sepupunya, Fatimah Khalid, kemudian dengan Wedad Babikr — janda rekannya dalam Dewan Komando Revolusi, Ibrahim Shams al-Din.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pendidikan dan Pembentukan Akademis</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir menempuh pendidikan dasar di daerah asalnya, lalu pindah bersama keluarganya ke ibu kota Khartoum, di mana ia menyelesaikan pendidikan menengahnya. Ia lulus dari Akademi Militer Sudan pada tahun 1967 dan memperoleh gelar Magister Ilmu Militer dari <em>Command and Staff College</em> di Malaysia.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga mengikuti berbagai pelatihan militer, termasuk kursus instruktur terjun payung di Mesir, kursus perang di Akademi Militer Nasser, dan pelatihan di Pakistan. Selain itu, ia meraih gelar fellowship dari Akademi Sudan untuk Ilmu Administrasi dan Magister Studi Sosial dari Universitas Gezira.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Arah Pemikiran</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir berhaluan Islamis dan terlibat bersama Syekh Hassan al-Turabi dalam pembentukan <em>Front Islam Nasional</em>, yang bertujuan menerapkan syariat Islam di Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Front tersebut memimpin kudeta 1989 yang dikenal sebagai “Revolusi Penyelamatan Nasional.” Setelah itu, al-Basyir mendirikan <em>Partai Kongres Nasional</em> (National Congress Party) yang ia pimpin — salah satu sayap utama dari gerakan Islam Sudan yang berorientasi pada Islam politik konservatif.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, setelah terjadi perpecahan dengan Hassan al-Turabi, yang kemudian mendirikan partai oposisi <em>Kongres Rakyat</em> (Popular Congress Party), al-Basyir memimpin pemerintahan dengan pendekatan berbeda dari rekan-rekannya dalam gerakan Islam.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Karier Militer</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak muda, al-Basyir bergabung dengan angkatan bersenjata Sudan dan cepat meniti karier di berbagai posisi. Ia bertugas di Komando Militer Barat, pasukan lintas udara, dan kemudian menjadi komandan Brigade Kedelapan. Ia juga pernah bertugas di luar negeri, termasuk di Uni Emirat Arab sebagai perwira pinjaman di militer UEA.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia turut serta dalam Perang Oktober 1973 ketika Mesir dan Suriah melawan pendudukan Israel untuk merebut kembali Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada pertengahan 1980-an, ia memainkan peran penting dalam kampanye militer melawan pemberontak <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap bersenjata Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan yang dipimpin John Garang di selatan negara itu.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 30 Juni 1989, ketika berpangkat brigadir, al-Basyir memimpin kudeta militer dengan dukungan <em>Front Islam Nasional</em> pimpinan Hassan al-Turabi. Kudeta itu menggulingkan pemerintahan sipil Perdana Menteri terpilih saat itu, Sadiq al-Mahdi.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kudeta, al-Basyir membubarkan parlemen, melarang partai politik, memberlakukan keadaan darurat, dan menghentikan penerbitan surat kabar besar. Ia kemudian membentuk <em>Dewan Komando Revolusi Penyelamatan Nasional</em> dengan dirinya sebagai ketua, naik pangkat menjadi jenderal penuh, dan merangkap jabatan sebagai presiden negara, perdana menteri, menteri pertahanan, sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata Sudan.</p>\n\n<h3>Presiden Sudan</h3>\nPada Oktober 1993, <em>Dewan Komando Revolusi</em> dibubarkan, dan Omar al-Bashir tetap memegang kekuasaan sebagai presiden militer Sudan sekaligus pemimpin Partai Kongres Nasional. Ia kemudian terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum pada tahun 1996, sementara Hassan al-Turabi terpilih secara aklamasi sebagai ketua parlemen (<em>Majelis Nasional</em>).\n\nPada 30 Juni 1998, al-Bashir menandatangani konstitusi baru yang mengakhiri pelarangan terhadap partai politik. Namun, tak lama kemudian terjadi perpecahan antara dirinya dan al-Turabi, yang berujung pada pemecatan al-Turabi dari seluruh jabatan pemerintahan dan partai.\n\nPada Desember 1999, al-Bashir mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan dan membubarkan parlemen. Keputusan itu kemudian diperpanjang hingga akhir 2001.\n\nPada Desember 2000, pemilihan umum kembali digelar — sebagian besar partai oposisi memboikotnya — dan al-Bashir kembali terpilih untuk masa jabatan lima tahun, berjanji akan mengupayakan perdamaian nasional, terutama di wilayah selatan.\n\nPada tahun 2010, al-Bashir pensiun dari jabatan panglima tertinggi militer dengan pangkat <em>Marsekal Lapangan</em> untuk memenuhi persyaratan hukum dalam mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Ia memenangkan pemilihan dengan 68% suara, setelah calon utama oposisi mundur dengan tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemilu.\n\nPada September 2013, pecah gelombang protes besar-besaran setelah pemerintah memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak serta menerapkan kebijakan ekonomi lain yang memperburuk kondisi warga. Para demonstran menyerukan penggulingan rezim al-Bashir, menuduhnya gagal mengelola negara. Namun, protes itu akhirnya mereda.\n\nTindakan keras aparat keamanan terhadap demonstran menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, ratusan lainnya terluka, dan lebih dari 2.000 aktivis serta tokoh politik ditangkap, menurut laporan lembaga hak asasi manusia.\n\nDalam pemilihan umum tahun 2015, al-Bashir kembali menang dan mempertahankan kursi kepresidenan. Namun, tingkat partisipasi pemilih rendah dan komunitas internasional mengecam pemilu tersebut karena dianggap tidak berlangsung dalam suasana demokratis yang bebas dan adil.\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perang Saudara</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Akar perang saudara di Sudan Selatan telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan alasan utama berupa ketimpangan, tuntutan pembagian kekuasaan dan sumber daya, serta seruan untuk memisahkan agama dari negara.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1992, al-Bashir menandatangani perjanjian pertama mengenai hak menentukan nasib sendiri dengan <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Faksi Nasser</em> yang dipimpin Lam Akol.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1993, berlangsung <em>Konferensi Abuja II</em> antara pemerintah dan sejumlah pejabat dari wilayah barat dan selatan, yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, melanjutkan dialog terkait isu agama dan negara, serta menegaskan komitmen terhadap persatuan Sudan. Namun, John Garang menolak menandatangani kesepakatan tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1994, rezim al-Bashir menolak menandatangani inisiatif yang diajukan oleh <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> pimpinan Garang dan <em>Gerakan Persatuan Rakyat Sudan</em> pimpinan Riek Machar, yang menekankan persatuan Sudan dengan syarat pemisahan antara agama dan politik. Namun, pemerintah akhirnya menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 1997.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Serangkaian perjanjian kemudian ditandatangani hingga tercapainya <em>Perjanjian Damai Komprehensif</em> pada tahun 2005 antara pemerintahan al-Bashir dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan pimpinan Garang. Perjanjian itu memberi hak bagi rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri. Hasil referendum tahun 2011 menunjukkan sekitar 98% pemilih memilih untuk memisahkan diri, yang mengarah pada kemerdekaan resmi Sudan Selatan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, di wilayah Darfur, konflik bersenjata pecah pada tahun 2003 ketika <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> dan <em>Gerakan Keadilan dan Persamaan</em> memberontak terhadap pemerintahan al-Bashir, menuduhnya menelantarkan wilayah tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk menghadapi pemberontakan, al-Bashir memanfaatkan milisi <em>Janjaweed</em> — yang kemudian melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat (RSF)</em> — dan dituduh melakukan kekerasan brutal, menghalangi bantuan kemanusiaan, serta menyebabkan lebih dari dua juta orang mengungsi.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring meningkatnya kekerasan, al-Bashir akhirnya menyetujui pengiriman pasukan penjaga perdamaian terbatas dari Uni Afrika, tetapi menolak pengerahan pasukan PBB berskala besar. Pada akhirnya, kedua lembaga tersebut membentuk pasukan gabungan <em>UNAMID</em> (Misi Gabungan PBB–Uni Afrika di Darfur), yang mulai dikerahkan pada tahun 2008.</p>\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\n\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Umar al-Basyir dari Revolusi Penyelamatan ke Revolusi Rakyat (1)','','inherit','closed','closed','','1014-autosave-v1','','','2025-10-30 04:46:20','2025-10-30 04:46:20','',1014,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1018',0,'revision','',0),
(1019,1,'2025-03-20 04:45:30','2025-03-20 04:45:30','<h2 style=\"text-align: center;\">Umar al-Basyir — Perwira yang Memerintah Sudan dengan “Revolusi Penyelamatan” dan Digulingkan oleh “Revolusi Rakyat” (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Mahkamah Pidana Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan latar belakang konflik di Darfur, Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Luis Moreno Ocampo, pada 14 Juli 2008 mengajukan permintaan resmi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Umar al-Basyir. Ia dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida terhadap sejumlah kelompok penduduk di wilayah Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 4 Maret 2009, ruang pra-peradilan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap al-Basyir, yang mencakup lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dua tuduhan kejahatan perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan demikian, al-Basyir menjadi kepala negara ketiga dalam sejarah yang dikenai surat perintah penangkapan oleh ICC — setelah mantan Presiden Liberia Charles Taylor dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic — serta menjadi presiden pertama yang diperintahkan untuk ditangkap saat masih menjabat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir menolak keputusan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan putusan pengadilan internasional itu. Ia menegaskan bahwa Sudan telah lama mengabaikan “konspirasi keputusan internasional” dan bahwa pemerintahnya akan terus memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Juli 2010, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kedua terhadap al-Basyir, berisi tiga tuduhan tambahan terkait genosida terhadap kelompok suku di Darfur. Pengadilan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menangkap dan menyerahkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2014, Jaksa Penuntut ICC, Fatou Bensouda, mengumumkan penghentian penyelidikan atas kejahatan perang di Darfur karena Dewan Keamanan PBB tidak mengambil langkah apa pun untuk menekan pemerintah Sudan agar menangkap para tersangka, termasuk al-Basyir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ICC berulang kali menuntut penyerahan al-Basyir dan para tersangka lainnya, Sudan secara konsisten menolak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut, sehingga surat perintah penangkapan tidak pernah dijalankan sepanjang masa pemerintahannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan dan Persidangannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 19 Desember 2018, pecah protes besar-besaran akibat memburuknya kondisi ekonomi. Gelombang ini segera berubah menjadi demonstrasi menuntut pengunduran diri al-Basyir. Ia menolak tuntutan tersebut dan menegaskan tidak akan turun kecuali melalui pemilihan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Februari 2019, al-Basyir memberlakukan keadaan darurat, membubarkan pemerintahan pusat dan daerah, menunjuk perdana menteri baru, serta melarang demonstrasi tanpa izin — langkah yang dimaksudkan untuk meredam gejolak politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Maret tahun yang sama, ia mengundurkan diri dari kepemimpinan Partai Kongres Nasional dan menyatakan kesediaan berdialog dengan oposisi, namun tetap menolak mundur dari jabatan presiden, yang justru memperburuk gelombang protes.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 6 April 2019, para pengunjuk rasa berhasil mencapai markas besar militer Sudan dan menggelar aksi duduk di depannya. Meskipun aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan kekerasan, sebagian unit militer justru melindungi para demonstran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada pagi 11 April 2019, Menteri Pertahanan Awad bin Auf mengumumkan penggulingan Umar al-Basyir, penangkapannya, serta penahanan di lokasi yang aman. Ia juga menangguhkan konstitusi dan membentuk Dewan Militer Transisi untuk memerintah selama dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penampilan publik pertama al-Basyir setelah kejatuhannya terjadi pada Juni 2019, ketika ia dihadapkan ke Kejaksaan Antikorupsi yang menuduhnya menyimpan mata uang asing secara ilegal, memperkaya diri secara tidak sah, dan melanggar peraturan darurat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 14 Desember 2019, pengadilan memvonis al-Basyir dua tahun penjara di lembaga rehabilitasi, serta menyita uangnya dalam mata uang asing, setelah terbukti bersalah dalam kasus korupsi dan kekayaan ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2020, ia mulai diadili atas tuduhan merencanakan kudeta militer tahun 1989 yang membawanya ke tampuk kekuasaan. Dalam salah satu sidang pada akhir 2022, ia menyatakan bertanggung jawab penuh atas kudeta tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika pertempuran pecah antara militer Sudan dan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF)</a> pada 15 April 2023, muncul laporan yang saling bertentangan mengenai lokasi penahanan al-Basyir dan sejumlah pejabat lain, terutama setelah beredarnya video yang memperlihatkan para tahanan melarikan diri dari berbagai penjara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 25 April 2023, militer Sudan menyatakan bahwa al-Basyir dan sejumlah tokoh rezimnya ditahan di Rumah Sakit Militer Alia, setelah direkomendasikan oleh tim medis untuk dipindahkan dari Penjara Kober sebelum pecahnya pertempuran karena alasan kesehatan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Jabatan dan Tanggung Jawab</h3>\r\n<ul>\r\n 	<li>Komandan Brigade Kedelapan Angkatan Darat Sudan.</li>\r\n 	<li>Komandan dalam kampanye militer melawan pemberontakan <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA)</em>.</li>\r\n 	<li>Ketua Dewan Komando “Revolusi Penyelamatan Nasional.”</li>\r\n 	<li>Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Panglima Angkatan Bersenjata Sudan.</li>\r\n 	<li>Presiden Republik Sudan.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanda Jasa dan Penghargaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Umar al-Basyir menerima sejumlah penghargaan dan medali, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Revolusi.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Kemenangan.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Keteguhan.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Persatuan Nasional.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Medali 6 Oktober dari Mesir.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Keberanian.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Medali Pengabdian Panjang dan Teladan.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Kalung Kehormatan.</li>\r\n</ul>\r\nAlhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Umar al-Basyir dari Revolusi Penyelamatan ke Revolusi Rakyat (2)','','publish','open','open','','umar-al-basyir-dari-revolusi-penyelamatan-ke-revolusi-rakyat-2','','','2025-10-30 04:49:16','2025-10-30 04:49:16','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1019',0,'post','',0),
(1020,1,'2025-10-30 04:49:16','2025-10-30 04:49:16','<h2 style=\"text-align: center;\">Umar al-Basyir — Perwira yang Memerintah Sudan dengan “Revolusi Penyelamatan” dan Digulingkan oleh “Revolusi Rakyat” (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Mahkamah Pidana Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan latar belakang konflik di Darfur, Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Luis Moreno Ocampo, pada 14 Juli 2008 mengajukan permintaan resmi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Umar al-Basyir. Ia dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida terhadap sejumlah kelompok penduduk di wilayah Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 4 Maret 2009, ruang pra-peradilan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap al-Basyir, yang mencakup lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dua tuduhan kejahatan perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan demikian, al-Basyir menjadi kepala negara ketiga dalam sejarah yang dikenai surat perintah penangkapan oleh ICC — setelah mantan Presiden Liberia Charles Taylor dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic — serta menjadi presiden pertama yang diperintahkan untuk ditangkap saat masih menjabat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">al-Basyir menolak keputusan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan putusan pengadilan internasional itu. Ia menegaskan bahwa Sudan telah lama mengabaikan “konspirasi keputusan internasional” dan bahwa pemerintahnya akan terus memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Juli 2010, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kedua terhadap al-Basyir, berisi tiga tuduhan tambahan terkait genosida terhadap kelompok suku di Darfur. Pengadilan menyerukan kepada komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menangkap dan menyerahkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2014, Jaksa Penuntut ICC, Fatou Bensouda, mengumumkan penghentian penyelidikan atas kejahatan perang di Darfur karena Dewan Keamanan PBB tidak mengambil langkah apa pun untuk menekan pemerintah Sudan agar menangkap para tersangka, termasuk al-Basyir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ICC berulang kali menuntut penyerahan al-Basyir dan para tersangka lainnya, Sudan secara konsisten menolak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut, sehingga surat perintah penangkapan tidak pernah dijalankan sepanjang masa pemerintahannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penggulingan dan Persidangannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 19 Desember 2018, pecah protes besar-besaran akibat memburuknya kondisi ekonomi. Gelombang ini segera berubah menjadi demonstrasi menuntut pengunduran diri al-Basyir. Ia menolak tuntutan tersebut dan menegaskan tidak akan turun kecuali melalui pemilihan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Februari 2019, al-Basyir memberlakukan keadaan darurat, membubarkan pemerintahan pusat dan daerah, menunjuk perdana menteri baru, serta melarang demonstrasi tanpa izin — langkah yang dimaksudkan untuk meredam gejolak politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Maret tahun yang sama, ia mengundurkan diri dari kepemimpinan Partai Kongres Nasional dan menyatakan kesediaan berdialog dengan oposisi, namun tetap menolak mundur dari jabatan presiden, yang justru memperburuk gelombang protes.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 6 April 2019, para pengunjuk rasa berhasil mencapai markas besar militer Sudan dan menggelar aksi duduk di depannya. Meskipun aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan kekerasan, sebagian unit militer justru melindungi para demonstran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada pagi 11 April 2019, Menteri Pertahanan Awad bin Auf mengumumkan penggulingan Umar al-Basyir, penangkapannya, serta penahanan di lokasi yang aman. Ia juga menangguhkan konstitusi dan membentuk Dewan Militer Transisi untuk memerintah selama dua tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penampilan publik pertama al-Basyir setelah kejatuhannya terjadi pada Juni 2019, ketika ia dihadapkan ke Kejaksaan Antikorupsi yang menuduhnya menyimpan mata uang asing secara ilegal, memperkaya diri secara tidak sah, dan melanggar peraturan darurat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 14 Desember 2019, pengadilan memvonis al-Basyir dua tahun penjara di lembaga rehabilitasi, serta menyita uangnya dalam mata uang asing, setelah terbukti bersalah dalam kasus korupsi dan kekayaan ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2020, ia mulai diadili atas tuduhan merencanakan kudeta militer tahun 1989 yang membawanya ke tampuk kekuasaan. Dalam salah satu sidang pada akhir 2022, ia menyatakan bertanggung jawab penuh atas kudeta tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika pertempuran pecah antara militer Sudan dan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\">Pasukan Dukungan Cepat (RSF)</a> pada 15 April 2023, muncul laporan yang saling bertentangan mengenai lokasi penahanan al-Basyir dan sejumlah pejabat lain, terutama setelah beredarnya video yang memperlihatkan para tahanan melarikan diri dari berbagai penjara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 25 April 2023, militer Sudan menyatakan bahwa al-Basyir dan sejumlah tokoh rezimnya ditahan di Rumah Sakit Militer Alia, setelah direkomendasikan oleh tim medis untuk dipindahkan dari Penjara Kober sebelum pecahnya pertempuran karena alasan kesehatan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Jabatan dan Tanggung Jawab</h3>\r\n<ul>\r\n 	<li>Komandan Brigade Kedelapan Angkatan Darat Sudan.</li>\r\n 	<li>Komandan dalam kampanye militer melawan pemberontakan <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA)</em>.</li>\r\n 	<li>Ketua Dewan Komando “Revolusi Penyelamatan Nasional.”</li>\r\n 	<li>Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Panglima Angkatan Bersenjata Sudan.</li>\r\n 	<li>Presiden Republik Sudan.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanda Jasa dan Penghargaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Umar al-Basyir menerima sejumlah penghargaan dan medali, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Revolusi.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Kemenangan.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Keteguhan.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Persatuan Nasional.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Medali 6 Oktober dari Mesir.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Bintang Keberanian.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Medali Pengabdian Panjang dan Teladan.</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\">Kalung Kehormatan.</li>\r\n</ul>\r\nAlhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Umar al-Basyir dari Revolusi Penyelamatan ke Revolusi Rakyat (2)','','inherit','closed','closed','','1019-revision-v1','','','2025-10-30 04:49:16','2025-10-30 04:49:16','',1019,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1020',0,'revision','',0),
(1021,1,'2014-02-16 12:04:47','2014-02-16 12:04:47','<h2 style=\"text-align: center;\">Janjaweed - Apa dan Siapa ?</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah organisasi bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat, yang dituduh oleh banyak pihak bertanggung jawab atas kekacauan dan pelanggaran keamanan di kawasan tersebut. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\"><em>Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF)</em></a>. Sejumlah gerakan di Sudan menganggap Janjaweed sebagai sayap militer pemerintah Sudan di Darfur, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Khartoum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-Usul dan Pembentukan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada kesepakatan mengenai asal-usul kata <em>Janjaweed</em>. Ada yang menganggapnya berasal dari gabungan kata Arab “<em>jinn ‘ala jawad</em>” (setan yang menunggang kuda), sementara pendapat lain menyebutnya sebagai singkatan dari tiga kata yang semuanya berawalan huruf “J”: <em>jinn</em> (setan), <em>jawad</em> (kuda), dan <em>G3</em> — jenis senapan otomatis terkenal. Sebagian lainnya mengaitkan asal-usulnya dengan seorang perampok Arab Darfur bernama Hamid Janjuit, yang bersama kelompoknya menebar teror terhadap desa-desa Afrika pada 1980-an.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terlepas dari perbedaan tafsir, makna umum dari istilah tersebut merujuk pada kelompok bersenjata yang muncul di Darfur pada tahun 1987, ketika terbentuk aliansi luas yang mencakup seluruh suku Arab di wilayah itu, dikenal dengan nama “Aliansi Arab,” yang terdiri atas 27 suku. Belakangan, organisasi ini meluas hingga mencakup beberapa suku Arab di Kordofan dan mengadopsi nama baru “Quraysh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed dituduh menjadi kekuatan militer suku-suku Arab di Darfur — tuduhan yang dibantah oleh suku-suku tersebut. Namun, sejumlah pengamat mengaitkan kemunculan Janjaweed dengan perang saudara di Chad pada 1980-an, ketika Presiden Chad Idriss Déby berhadapan dengan lawannya Hissène Habré. Masing-masing pihak merekrut milisi dari suku-suku Arab di timur Chad, dan dari situ muncullah kelompok Janjaweed.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Arah Ideologis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed tidak memiliki ideologi atau orientasi politik tertentu. Ia berfungsi sebagai milisi pragmatis yang bertindak untuk kepentingan suku-suku Arab dan pemerintah Sudan, menurut pandangan kelompok oposisi Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perkembangan dan Aktivitas</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama — yang lebih kecil — berada di Darfur utara dan terdiri dari milisi suku-suku Arab penggembala unta (<em>abbala</em>). Beberapa laporan menyebut bahwa kelompok ini menjarah kota Kutum pada Agustus 2003.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagian terbesar berada di Darfur selatan dan terdiri dari suku-suku Arab penggembala sapi (<em>baggara</em>), dengan jumlah diperkirakan lebih dari 5.000 orang bersenjata. Mereka bermarkas di Gunung Karquo di barat daya Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Milisi Janjaweed dituduh berpartisipasi bersama tentara Sudan dalam operasi militer melawan insinyur Daoud Yahya Bolad — seorang tokoh dari suku Fur yang memimpin pemberontakan tahun 1991 bekerja sama dengan John Garang, pemimpin <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM)</em>, setelah keluar dari <em>Front Islam Nasional</em> pimpinan Hassan al-Turabi. Pemberontakan itu berhasil ditumpas, dan Bolad ditangkap serta dibunuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah-pemerintah Sudan yang silih berganti dituduh melindungi dan mendukung kelompok ini, sementara pihak <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> dituding mempersenjatai suku Fur di Darfur untuk melawan pemerintah Khartoum. Menurut sejumlah pengamat, dinamika ini mengubah konflik di Darfur menjadi konflik “Arab–Afrika,” setelah sebelumnya hanya berupa pertikaian antara para penggembala dan petani.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada awal Agustus 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut pemerintah Sudan melucuti senjata milisi Janjaweed dan menuntut mereka yang terlibat dalam pembunuhan, penjarahan, dan pemerkosaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nama Syekh Musa Hilal, kepala suku Mahamid — salah satu cabang suku Arab di Darfur — muncul sebagai pemimpin Janjaweed. Para pemberontak Darfur menuduhnya sebagai otak di balik kampanye pembersihan etnis yang dilakukan oleh kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat menuduh Musa Hilal memimpin Janjaweed, dan pada tahun 2005 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengajukan dakwaan terhadap Ali Kushayb, salah satu komandan Janjaweed, atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2006, pemerintah Sudan mulai mengumpulkan senjata Janjaweed di Darfur sesuai dengan ketentuan <em>Perjanjian Abuja</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan media Barat, termasuk <em>The New York Times</em>, pada musim panas 2014 milisi Janjaweed kembali aktif di Darfur setelah pemerintah Sudan merestrukturisasi mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Umar al-Basyir pada Mei 2014 membela kelompok ini dan menantang para penentangnya untuk membuktikan bahwa milisi tersebut melakukan pelanggaran terhadap pemberontak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Janjaweed - Apa dan Siapa ?','','publish','open','open','','janjaweed-apa-dan-siapa','','','2025-10-30 12:27:33','2025-10-30 12:27:33','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1021',0,'post','',0),
(1022,1,'2025-10-30 12:23:19','2025-10-30 12:23:19','','janjaweed','','inherit','open','closed','','janjaweed','','','2025-10-30 12:23:19','2025-10-30 12:23:19','',1021,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/janjaweed.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1023,1,'2025-10-30 12:23:31','2025-10-30 12:23:31','<h2 style=\"text-align: center;\">Janjaweed</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah organisasi bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat, yang dituduh oleh banyak pihak bertanggung jawab atas kekacauan dan pelanggaran keamanan di kawasan tersebut. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\"><em>Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF)</em></a>. Sejumlah gerakan di Sudan menganggap Janjaweed sebagai sayap militer pemerintah Sudan di Darfur, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Khartoum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-Usul dan Pembentukan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada kesepakatan mengenai asal-usul kata <em>Janjaweed</em>. Ada yang menganggapnya berasal dari gabungan kata Arab “<em>jinn ‘ala jawad</em>” (setan yang menunggang kuda), sementara pendapat lain menyebutnya sebagai singkatan dari tiga kata yang semuanya berawalan huruf “J”: <em>jinn</em> (setan), <em>jawad</em> (kuda), dan <em>G3</em> — jenis senapan otomatis terkenal. Sebagian lainnya mengaitkan asal-usulnya dengan seorang perampok Arab Darfur bernama Hamid Janjuit, yang bersama kelompoknya menebar teror terhadap desa-desa Afrika pada 1980-an.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terlepas dari perbedaan tafsir, makna umum dari istilah tersebut merujuk pada kelompok bersenjata yang muncul di Darfur pada tahun 1987, ketika terbentuk aliansi luas yang mencakup seluruh suku Arab di wilayah itu, dikenal dengan nama “Aliansi Arab,” yang terdiri atas 27 suku. Belakangan, organisasi ini meluas hingga mencakup beberapa suku Arab di Kordofan dan mengadopsi nama baru “Quraysh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed dituduh menjadi kekuatan militer suku-suku Arab di Darfur — tuduhan yang dibantah oleh suku-suku tersebut. Namun, sejumlah pengamat mengaitkan kemunculan Janjaweed dengan perang saudara di Chad pada 1980-an, ketika Presiden Chad Idriss Déby berhadapan dengan lawannya Hissène Habré. Masing-masing pihak merekrut milisi dari suku-suku Arab di timur Chad, dan dari situ muncullah kelompok Janjaweed.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Arah Ideologis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed tidak memiliki ideologi atau orientasi politik tertentu. Ia berfungsi sebagai milisi pragmatis yang bertindak untuk kepentingan suku-suku Arab dan pemerintah Sudan, menurut pandangan kelompok oposisi Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perkembangan dan Aktivitas</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama — yang lebih kecil — berada di Darfur utara dan terdiri dari milisi suku-suku Arab penggembala unta (<em>abbala</em>). Beberapa laporan menyebut bahwa kelompok ini menjarah kota Kutum pada Agustus 2003.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagian terbesar berada di Darfur selatan dan terdiri dari suku-suku Arab penggembala sapi (<em>baggara</em>), dengan jumlah diperkirakan lebih dari 5.000 orang bersenjata. Mereka bermarkas di Gunung Karquo di barat daya Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Milisi Janjaweed dituduh berpartisipasi bersama tentara Sudan dalam operasi militer melawan insinyur Daoud Yahya Bolad — seorang tokoh dari suku Fur yang memimpin pemberontakan tahun 1991 bekerja sama dengan John Garang, pemimpin <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM)</em>, setelah keluar dari <em>Front Islam Nasional</em> pimpinan Hassan al-Turabi. Pemberontakan itu berhasil ditumpas, dan Bolad ditangkap serta dibunuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah-pemerintah Sudan yang silih berganti dituduh melindungi dan mendukung kelompok ini, sementara pihak <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> dituding mempersenjatai suku Fur di Darfur untuk melawan pemerintah Khartoum. Menurut sejumlah pengamat, dinamika ini mengubah konflik di Darfur menjadi konflik “Arab–Afrika,” setelah sebelumnya hanya berupa pertikaian antara para penggembala dan petani.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada awal Agustus 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut pemerintah Sudan melucuti senjata milisi Janjaweed dan menuntut mereka yang terlibat dalam pembunuhan, penjarahan, dan pemerkosaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nama Syekh Musa Hilal, kepala suku Mahamid — salah satu cabang suku Arab di Darfur — muncul sebagai pemimpin Janjaweed. Para pemberontak Darfur menuduhnya sebagai otak di balik kampanye pembersihan etnis yang dilakukan oleh kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat menuduh Musa Hilal memimpin Janjaweed, dan pada tahun 2005 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengajukan dakwaan terhadap Ali Kushayb, salah satu komandan Janjaweed, atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2006, pemerintah Sudan mulai mengumpulkan senjata Janjaweed di Darfur sesuai dengan ketentuan <em>Perjanjian Abuja</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan media Barat, termasuk <em>The New York Times</em>, pada musim panas 2014 milisi Janjaweed kembali aktif di Darfur setelah pemerintah Sudan merestrukturisasi mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Omar al-Bashir pada Mei 2014 membela kelompok ini dan menantang para penentangnya untuk membuktikan bahwa milisi tersebut melakukan pelanggaran terhadap pemberontak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Janjaweed - Apa dan Siapa ?','','inherit','closed','closed','','1021-revision-v1','','','2025-10-30 12:23:31','2025-10-30 12:23:31','',1021,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1023',0,'revision','',0),
(1024,1,'2025-10-30 12:24:36','2025-10-30 12:24:36','<h2 style=\"text-align: center;\">Janjaweed</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah organisasi bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat, yang dituduh oleh banyak pihak bertanggung jawab atas kekacauan dan pelanggaran keamanan di kawasan tersebut. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\"><em>Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF)</em></a>. Sejumlah gerakan di Sudan menganggap Janjaweed sebagai sayap militer pemerintah Sudan di Darfur, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Khartoum.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-Usul dan Pembentukan</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada kesepakatan mengenai asal-usul kata <em>Janjaweed</em>. Ada yang menganggapnya berasal dari gabungan kata Arab “<em>jinn ‘ala jawad</em>” (setan yang menunggang kuda), sementara pendapat lain menyebutnya sebagai singkatan dari tiga kata yang semuanya berawalan huruf “J”: <em>jinn</em> (setan), <em>jawad</em> (kuda), dan <em>G3</em> — jenis senapan otomatis terkenal. Sebagian lainnya mengaitkan asal-usulnya dengan seorang perampok Arab Darfur bernama Hamid Janjuit, yang bersama kelompoknya menebar teror terhadap desa-desa Afrika pada 1980-an.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terlepas dari perbedaan tafsir, makna umum dari istilah tersebut merujuk pada kelompok bersenjata yang muncul di Darfur pada tahun 1987, ketika terbentuk aliansi luas yang mencakup seluruh suku Arab di wilayah itu, dikenal dengan nama “Aliansi Arab,” yang terdiri atas 27 suku. Belakangan, organisasi ini meluas hingga mencakup beberapa suku Arab di Kordofan dan mengadopsi nama baru “Quraysh.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed dituduh menjadi kekuatan militer suku-suku Arab di Darfur — tuduhan yang dibantah oleh suku-suku tersebut. Namun, sejumlah pengamat mengaitkan kemunculan Janjaweed dengan perang saudara di Chad pada 1980-an, ketika Presiden Chad Idriss Déby berhadapan dengan lawannya Hissène Habré. Masing-masing pihak merekrut milisi dari suku-suku Arab di timur Chad, dan dari situ muncullah kelompok Janjaweed.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Arah Ideologis</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed tidak memiliki ideologi atau orientasi politik tertentu. Ia berfungsi sebagai milisi pragmatis yang bertindak untuk kepentingan suku-suku Arab dan pemerintah Sudan, menurut pandangan kelompok oposisi Sudan.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perkembangan dan Aktivitas</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama — yang lebih kecil — berada di Darfur utara dan terdiri dari milisi suku-suku Arab penggembala unta (<em>abbala</em>). Beberapa laporan menyebut bahwa kelompok ini menjarah kota Kutum pada Agustus 2003.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagian terbesar berada di Darfur selatan dan terdiri dari suku-suku Arab penggembala sapi (<em>baggara</em>), dengan jumlah diperkirakan lebih dari 5.000 orang bersenjata. Mereka bermarkas di Gunung Karquo di barat daya Darfur.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Milisi Janjaweed dituduh berpartisipasi bersama tentara Sudan dalam operasi militer melawan insinyur Daoud Yahya Bolad — seorang tokoh dari suku Fur yang memimpin pemberontakan tahun 1991 bekerja sama dengan John Garang, pemimpin <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM)</em>, setelah keluar dari <em>Front Islam Nasional</em> pimpinan Hassan al-Turabi. Pemberontakan itu berhasil ditumpas, dan Bolad ditangkap serta dibunuh.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah-pemerintah Sudan yang silih berganti dituduh melindungi dan mendukung kelompok ini, sementara pihak <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> dituding mempersenjatai suku Fur di Darfur untuk melawan pemerintah Khartoum. Menurut sejumlah pengamat, dinamika ini mengubah konflik di Darfur menjadi konflik “Arab–Afrika,” setelah sebelumnya hanya berupa pertikaian antara para penggembala dan petani.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada awal Agustus 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut pemerintah Sudan melucuti senjata milisi Janjaweed dan menuntut mereka yang terlibat dalam pembunuhan, penjarahan, dan pemerkosaan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nama Syekh Musa Hilal, kepala suku Mahamid — salah satu cabang suku Arab di Darfur — muncul sebagai pemimpin Janjaweed. Para pemberontak Darfur menuduhnya sebagai otak di balik kampanye pembersihan etnis yang dilakukan oleh kelompok tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat menuduh Musa Hilal memimpin Janjaweed, dan pada tahun 2005 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengajukan dakwaan terhadap Ali Kushayb, salah satu komandan Janjaweed, atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2006, pemerintah Sudan mulai mengumpulkan senjata Janjaweed di Darfur sesuai dengan ketentuan <em>Perjanjian Abuja</em>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan media Barat, termasuk <em>The New York Times</em>, pada musim panas 2014 milisi Janjaweed kembali aktif di Darfur setelah pemerintah Sudan merestrukturisasi mereka.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Umar al-Bashir pada Mei 2014 membela kelompok ini dan menantang para penentangnya untuk membuktikan bahwa milisi tersebut melakukan pelanggaran terhadap pemberontak.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Janjaweed - Apa dan Siapa ?','','inherit','closed','closed','','1021-autosave-v1','','','2025-10-30 12:24:36','2025-10-30 12:24:36','',1021,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1024',0,'revision','',0),
(1025,1,'2025-10-30 12:24:45','2025-10-30 12:24:45','<h2 style=\"text-align: center;\">Janjaweed</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah organisasi bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat, yang dituduh oleh banyak pihak bertanggung jawab atas kekacauan dan pelanggaran keamanan di kawasan tersebut. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\"><em>Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF)</em></a>. Sejumlah gerakan di Sudan menganggap Janjaweed sebagai sayap militer pemerintah Sudan di Darfur, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Khartoum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-Usul dan Pembentukan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada kesepakatan mengenai asal-usul kata <em>Janjaweed</em>. Ada yang menganggapnya berasal dari gabungan kata Arab “<em>jinn ‘ala jawad</em>” (setan yang menunggang kuda), sementara pendapat lain menyebutnya sebagai singkatan dari tiga kata yang semuanya berawalan huruf “J”: <em>jinn</em> (setan), <em>jawad</em> (kuda), dan <em>G3</em> — jenis senapan otomatis terkenal. Sebagian lainnya mengaitkan asal-usulnya dengan seorang perampok Arab Darfur bernama Hamid Janjuit, yang bersama kelompoknya menebar teror terhadap desa-desa Afrika pada 1980-an.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terlepas dari perbedaan tafsir, makna umum dari istilah tersebut merujuk pada kelompok bersenjata yang muncul di Darfur pada tahun 1987, ketika terbentuk aliansi luas yang mencakup seluruh suku Arab di wilayah itu, dikenal dengan nama “Aliansi Arab,” yang terdiri atas 27 suku. Belakangan, organisasi ini meluas hingga mencakup beberapa suku Arab di Kordofan dan mengadopsi nama baru “Quraysh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed dituduh menjadi kekuatan militer suku-suku Arab di Darfur — tuduhan yang dibantah oleh suku-suku tersebut. Namun, sejumlah pengamat mengaitkan kemunculan Janjaweed dengan perang saudara di Chad pada 1980-an, ketika Presiden Chad Idriss Déby berhadapan dengan lawannya Hissène Habré. Masing-masing pihak merekrut milisi dari suku-suku Arab di timur Chad, dan dari situ muncullah kelompok Janjaweed.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Arah Ideologis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed tidak memiliki ideologi atau orientasi politik tertentu. Ia berfungsi sebagai milisi pragmatis yang bertindak untuk kepentingan suku-suku Arab dan pemerintah Sudan, menurut pandangan kelompok oposisi Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perkembangan dan Aktivitas</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama — yang lebih kecil — berada di Darfur utara dan terdiri dari milisi suku-suku Arab penggembala unta (<em>abbala</em>). Beberapa laporan menyebut bahwa kelompok ini menjarah kota Kutum pada Agustus 2003.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagian terbesar berada di Darfur selatan dan terdiri dari suku-suku Arab penggembala sapi (<em>baggara</em>), dengan jumlah diperkirakan lebih dari 5.000 orang bersenjata. Mereka bermarkas di Gunung Karquo di barat daya Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Milisi Janjaweed dituduh berpartisipasi bersama tentara Sudan dalam operasi militer melawan insinyur Daoud Yahya Bolad — seorang tokoh dari suku Fur yang memimpin pemberontakan tahun 1991 bekerja sama dengan John Garang, pemimpin <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM)</em>, setelah keluar dari <em>Front Islam Nasional</em> pimpinan Hassan al-Turabi. Pemberontakan itu berhasil ditumpas, dan Bolad ditangkap serta dibunuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah-pemerintah Sudan yang silih berganti dituduh melindungi dan mendukung kelompok ini, sementara pihak <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> dituding mempersenjatai suku Fur di Darfur untuk melawan pemerintah Khartoum. Menurut sejumlah pengamat, dinamika ini mengubah konflik di Darfur menjadi konflik “Arab–Afrika,” setelah sebelumnya hanya berupa pertikaian antara para penggembala dan petani.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada awal Agustus 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut pemerintah Sudan melucuti senjata milisi Janjaweed dan menuntut mereka yang terlibat dalam pembunuhan, penjarahan, dan pemerkosaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nama Syekh Musa Hilal, kepala suku Mahamid — salah satu cabang suku Arab di Darfur — muncul sebagai pemimpin Janjaweed. Para pemberontak Darfur menuduhnya sebagai otak di balik kampanye pembersihan etnis yang dilakukan oleh kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat menuduh Musa Hilal memimpin Janjaweed, dan pada tahun 2005 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengajukan dakwaan terhadap Ali Kushayb, salah satu komandan Janjaweed, atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2006, pemerintah Sudan mulai mengumpulkan senjata Janjaweed di Darfur sesuai dengan ketentuan <em>Perjanjian Abuja</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan media Barat, termasuk <em>The New York Times</em>, pada musim panas 2014 milisi Janjaweed kembali aktif di Darfur setelah pemerintah Sudan merestrukturisasi mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Umar al-Basyir pada Mei 2014 membela kelompok ini dan menantang para penentangnya untuk membuktikan bahwa milisi tersebut melakukan pelanggaran terhadap pemberontak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Janjaweed - Apa dan Siapa ?','','inherit','closed','closed','','1021-revision-v1','','','2025-10-30 12:24:45','2025-10-30 12:24:45','',1021,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1025',0,'revision','',0),
(1026,1,'2025-10-30 12:27:33','2025-10-30 12:27:33','<h2 style=\"text-align: center;\">Janjaweed - Apa dan Siapa ?</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah organisasi bersenjata di wilayah Darfur, Sudan barat, yang dituduh oleh banyak pihak bertanggung jawab atas kekacauan dan pelanggaran keamanan di kawasan tersebut. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\"><em>Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF)</em></a>. Sejumlah gerakan di Sudan menganggap Janjaweed sebagai sayap militer pemerintah Sudan di Darfur, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Khartoum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Asal-Usul dan Pembentukan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tidak ada kesepakatan mengenai asal-usul kata <em>Janjaweed</em>. Ada yang menganggapnya berasal dari gabungan kata Arab “<em>jinn ‘ala jawad</em>” (setan yang menunggang kuda), sementara pendapat lain menyebutnya sebagai singkatan dari tiga kata yang semuanya berawalan huruf “J”: <em>jinn</em> (setan), <em>jawad</em> (kuda), dan <em>G3</em> — jenis senapan otomatis terkenal. Sebagian lainnya mengaitkan asal-usulnya dengan seorang perampok Arab Darfur bernama Hamid Janjuit, yang bersama kelompoknya menebar teror terhadap desa-desa Afrika pada 1980-an.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terlepas dari perbedaan tafsir, makna umum dari istilah tersebut merujuk pada kelompok bersenjata yang muncul di Darfur pada tahun 1987, ketika terbentuk aliansi luas yang mencakup seluruh suku Arab di wilayah itu, dikenal dengan nama “Aliansi Arab,” yang terdiri atas 27 suku. Belakangan, organisasi ini meluas hingga mencakup beberapa suku Arab di Kordofan dan mengadopsi nama baru “Quraysh.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed dituduh menjadi kekuatan militer suku-suku Arab di Darfur — tuduhan yang dibantah oleh suku-suku tersebut. Namun, sejumlah pengamat mengaitkan kemunculan Janjaweed dengan perang saudara di Chad pada 1980-an, ketika Presiden Chad Idriss Déby berhadapan dengan lawannya Hissène Habré. Masing-masing pihak merekrut milisi dari suku-suku Arab di timur Chad, dan dari situ muncullah kelompok Janjaweed.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Arah Ideologis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed tidak memiliki ideologi atau orientasi politik tertentu. Ia berfungsi sebagai milisi pragmatis yang bertindak untuk kepentingan suku-suku Arab dan pemerintah Sudan, menurut pandangan kelompok oposisi Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perkembangan dan Aktivitas</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Janjaweed terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama — yang lebih kecil — berada di Darfur utara dan terdiri dari milisi suku-suku Arab penggembala unta (<em>abbala</em>). Beberapa laporan menyebut bahwa kelompok ini menjarah kota Kutum pada Agustus 2003.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagian terbesar berada di Darfur selatan dan terdiri dari suku-suku Arab penggembala sapi (<em>baggara</em>), dengan jumlah diperkirakan lebih dari 5.000 orang bersenjata. Mereka bermarkas di Gunung Karquo di barat daya Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Milisi Janjaweed dituduh berpartisipasi bersama tentara Sudan dalam operasi militer melawan insinyur Daoud Yahya Bolad — seorang tokoh dari suku Fur yang memimpin pemberontakan tahun 1991 bekerja sama dengan John Garang, pemimpin <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM)</em>, setelah keluar dari <em>Front Islam Nasional</em> pimpinan Hassan al-Turabi. Pemberontakan itu berhasil ditumpas, dan Bolad ditangkap serta dibunuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah-pemerintah Sudan yang silih berganti dituduh melindungi dan mendukung kelompok ini, sementara pihak <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> dituding mempersenjatai suku Fur di Darfur untuk melawan pemerintah Khartoum. Menurut sejumlah pengamat, dinamika ini mengubah konflik di Darfur menjadi konflik “Arab–Afrika,” setelah sebelumnya hanya berupa pertikaian antara para penggembala dan petani.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada awal Agustus 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut pemerintah Sudan melucuti senjata milisi Janjaweed dan menuntut mereka yang terlibat dalam pembunuhan, penjarahan, dan pemerkosaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Nama Syekh Musa Hilal, kepala suku Mahamid — salah satu cabang suku Arab di Darfur — muncul sebagai pemimpin Janjaweed. Para pemberontak Darfur menuduhnya sebagai otak di balik kampanye pembersihan etnis yang dilakukan oleh kelompok tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Amerika Serikat menuduh Musa Hilal memimpin Janjaweed, dan pada tahun 2005 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengajukan dakwaan terhadap Ali Kushayb, salah satu komandan Janjaweed, atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2006, pemerintah Sudan mulai mengumpulkan senjata Janjaweed di Darfur sesuai dengan ketentuan <em>Perjanjian Abuja</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut laporan media Barat, termasuk <em>The New York Times</em>, pada musim panas 2014 milisi Janjaweed kembali aktif di Darfur setelah pemerintah Sudan merestrukturisasi mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Umar al-Basyir pada Mei 2014 membela kelompok ini dan menantang para penentangnya untuk membuktikan bahwa milisi tersebut melakukan pelanggaran terhadap pemberontak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Janjaweed - Apa dan Siapa ?','','inherit','closed','closed','','1021-revision-v1','','','2025-10-30 12:27:33','2025-10-30 12:27:33','',1021,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1026',0,'revision','',0),
(1027,1,'2025-10-31 02:14:12','2025-10-31 02:14:12','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sudan</a> dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah mengenal banyak gerakan bersenjata sepanjang sejarahnya. Kemunculan pertama kelompok bersenjata terjadi pada tahun 1955, ketika Batalion Equatoria—unit militer yang terdiri dari orang-orang selatan—memberontak di kota Torit. Setelah itu, berbagai gerakan bersenjata terus bermunculan dari waktu ke waktu, mencakup wilayah Darfur di barat, serta Kordofan Selatan dan Nil Biru di selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1972, pemerintah Sudan menandatangani perjanjian damai dengan satu-satunya kelompok bersenjata saat itu, yaitu “Anya Nya”. Anggota kelompok tersebut kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Namun, setelah beberapa waktu, kelompok ini muncul kembali dengan nama baru: <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), yang memulai perang melawan pemerintah pada tahun 1983. Konflik itu berakhir dengan ditandatanganinya <em>Perjanjian Perdamaian Naivasha</em> pada tahun 2005. Dalam perjanjian tersebut, pasukan SPLM diakui secara resmi, para pemimpinnya bergabung dengan pemerintahan pusat, dan pemimpin mereka kala itu menjadi wakil presiden republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun masa damai antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok bersenjata di selatan tidak berlangsung lama. Tekanan dari pihak selatan untuk memisahkan diri semakin kuat hingga akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka pada tahun 2011 setelah diadakannya referendum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan-gerakan Bersenjata di Sudan Selatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok “Anya Nya” merupakan kelompok bersenjata pemberontak pertama yang muncul di selatan. Mereka melancarkan perang sengit yang berakhir melalui <em>Perjanjian Addis Ababa</em> pada tahun 1972. Setelah itu, para anggotanya diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata dan kemudian muncul kembali dalam wujud <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap militer dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), yang berperang melawan pemerintah pusat dari tahun 1983 hingga penandatanganan <em>Perjanjian Naivasha</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakui keberadaan SPLA, dan pemimpinnya, John Garang, menjabat sebagai wakil presiden republik. Setelah Garang meninggal dalam kecelakaan pesawat, posisinya digantikan oleh Salva Kiir Mayardit. SPLA terus melanjutkan pertempuran bolak-balik melawan pemerintah pusat hingga akhirnya Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata SPLA bukanlah satu-satunya kelompok yang menentang kekuasaan pusat yang diwakili oleh Angkatan Bersenjata Sudan. Peta pemberontakan meluas hingga mencakup wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru. Para peneliti yang mengkaji kelompok-kelompok bersenjata di Sudan bahkan menyatakan sulit untuk menghitung jumlahnya karena banyaknya perpecahan di antara mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Janjawid (Pasukan Dukungan Cepat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok ini mulai beroperasi di wilayah Darfur pada tahun 2003. Ia dibentuk dari gabungan kelompok suku Fur, Zaghawa, dan Masalit. Janjawid awalnya mengorganisir suku-suku berbudaya Arab dengan alasan melindungi keamanan dan kekayaan mereka dari kekuatan lain yang mengangkat senjata. Kelompok ini dipimpin oleh Musa Hilal dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun kemudian terjadi perpecahan internal yang melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat</em> (<em>Rapid Support Forces</em> – RSF) yang didirikan oleh Muhammad Hamdan Dagalo (Hemeti). RSF direstrukturisasi pada tahun 2013 oleh Badan Keamanan dan Intelijen Nasional, dan diakui sebagai pasukan resmi yang terpisah dari tentara serta berada langsung di bawah komando presiden. Aktivitasnya pun meluas dari Darfur hingga hampir ke seluruh wilayah Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini dituduh melakukan kejahatan perang di wilayah Darfur. Meski demikian, gerakan bersenjata ini berhasil membawa pemimpinnya, Hemeti, ke posisi tinggi dalam pemerintahan Sudan — jabatan terakhirnya adalah wakil ketua <em>Dewan Kedaulatan</em>. Namun pada tahun 2023, terjadi perselisihan antara Hemeti dan ketua dewan, Abdel Fattah al-Burhan, yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata pada pertengahan April 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan Pembebasan Sudan / Front Pembebasan Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan ini didirikan di Darfur pada tahun 2002 dan awalnya dikenal dengan nama <em>Gerakan Pembebasan Darfur</em>. Keanggotaannya pada awalnya terbatas pada suku Fur, tetapi setelah terbuka bagi suku-suku lain, namanya diubah menjadi <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Movement</em> – SLM). Pada tahun 2005, gerakan ini mengalami perpecahan yang melahirkan sejumlah faksi bersenjata baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di antara kelompok-kelompok yang memisahkan diri di wilayah Darfur terdapat <em>Tentara Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Army</em> – SLA) yang dipimpin oleh Khamees Abu Bakr dari suku Masalit. Ia termasuk tokoh politik dari SLM yang mendirikan kelompok “19” yang membekukan kewenangan ketua SLM, Abdel Wahid Muhammad Nur, dan kemudian memecatnya dari jabatan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (<em>Justice and Equality Movement</em> – JEM) didirikan pada tahun 2001 oleh sejumlah tokoh dari suku Zaghawa dan segera memulai aktivitas militernya. Namun, sejak awal kiprahnya, gerakan ini mengalami beberapa kali perpecahan — yang pertama terjadi pada tahun 2004. Dari perpecahan tersebut lahirlah beberapa kelompok baru, antara lain <em>Gerakan Nasional untuk Reformasi dan Pembangunan</em>, <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Komando Lapangan</em>, serta <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Sayap Perdamaian</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan jika gerakan-gerakan ini dianggap sebagai yang paling menonjol di Sudan, para pengamat dan peneliti menyatakan bahwa sulit untuk menentukan jumlah pastinya karena begitu seringnya terjadi perpecahan di antara mereka.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/31/sejarah-kelompok-bersenjata-di-sudan-dan-perjanjiannya-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (1)','','publish','open','open','','sejarah-kelompok-bersenjata-di-sudan-dan-perjanjiannya-1','','','2025-10-31 02:47:30','2025-10-31 02:47:30','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1027',0,'post','',0),
(1028,1,'2025-10-31 02:14:02','2025-10-31 02:14:02','','kelompok_bersenjata_di_sudan','','inherit','open','closed','','kelompok_bersenjata_di_sudan','','','2025-10-31 02:14:02','2025-10-31 02:14:02','',1027,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kelompok_bersenjata_di_sudan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1029,1,'2025-10-31 02:14:12','2025-10-31 02:14:12','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah mengenal banyak gerakan bersenjata sepanjang sejarahnya. Kemunculan pertama kelompok bersenjata terjadi pada tahun 1955, ketika Batalion Equatoria—unit militer yang terdiri dari orang-orang selatan—memberontak di kota Torit. Setelah itu, berbagai gerakan bersenjata terus bermunculan dari waktu ke waktu, mencakup wilayah Darfur di barat, serta Kordofan Selatan dan Nil Biru di selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1972, pemerintah Sudan menandatangani perjanjian damai dengan satu-satunya kelompok bersenjata saat itu, yaitu “Anya Nya”. Anggota kelompok tersebut kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Namun, setelah beberapa waktu, kelompok ini muncul kembali dengan nama baru: <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), yang memulai perang melawan pemerintah pada tahun 1983. Konflik itu berakhir dengan ditandatanganinya <em>Perjanjian Perdamaian Naivasha</em> pada tahun 2005. Dalam perjanjian tersebut, pasukan SPLM diakui secara resmi, para pemimpinnya bergabung dengan pemerintahan pusat, dan pemimpin mereka kala itu menjadi wakil presiden republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun masa damai antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok bersenjata di selatan tidak berlangsung lama. Tekanan dari pihak selatan untuk memisahkan diri semakin kuat hingga akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka pada tahun 2011 setelah diadakannya referendum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan-gerakan Bersenjata di Sudan Selatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok “Anya Nya” merupakan kelompok bersenjata pemberontak pertama yang muncul di selatan. Mereka melancarkan perang sengit yang berakhir melalui <em>Perjanjian Addis Ababa</em> pada tahun 1972. Setelah itu, para anggotanya diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata dan kemudian muncul kembali dalam wujud <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap militer dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), yang berperang melawan pemerintah pusat dari tahun 1983 hingga penandatanganan <em>Perjanjian Naivasha</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakui keberadaan SPLA, dan pemimpinnya, John Garang, menjabat sebagai wakil presiden republik. Setelah Garang meninggal dalam kecelakaan pesawat, posisinya digantikan oleh Salva Kiir Mayardit. SPLA terus melanjutkan pertempuran bolak-balik melawan pemerintah pusat hingga akhirnya Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata SPLA bukanlah satu-satunya kelompok yang menentang kekuasaan pusat yang diwakili oleh Angkatan Bersenjata Sudan. Peta pemberontakan meluas hingga mencakup wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru. Para peneliti yang mengkaji kelompok-kelompok bersenjata di Sudan bahkan menyatakan sulit untuk menghitung jumlahnya karena banyaknya perpecahan di antara mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Janjawid (Pasukan Dukungan Cepat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok ini mulai beroperasi di wilayah Darfur pada tahun 2003. Ia dibentuk dari gabungan kelompok suku Fur, Zaghawa, dan Masalit. Janjawid awalnya mengorganisir suku-suku berbudaya Arab dengan alasan melindungi keamanan dan kekayaan mereka dari kekuatan lain yang mengangkat senjata. Kelompok ini dipimpin oleh Musa Hilal dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun kemudian terjadi perpecahan internal yang melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat</em> (<em>Rapid Support Forces</em> – RSF) yang didirikan oleh Muhammad Hamdan Dagalo (Hemeti). RSF direstrukturisasi pada tahun 2013 oleh Badan Keamanan dan Intelijen Nasional, dan diakui sebagai pasukan resmi yang terpisah dari tentara serta berada langsung di bawah komando presiden. Aktivitasnya pun meluas dari Darfur hingga hampir ke seluruh wilayah Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini dituduh melakukan kejahatan perang di wilayah Darfur. Meski demikian, gerakan bersenjata ini berhasil membawa pemimpinnya, Hemeti, ke posisi tinggi dalam pemerintahan Sudan — jabatan terakhirnya adalah wakil ketua <em>Dewan Kedaulatan</em>. Namun pada tahun 2023, terjadi perselisihan antara Hemeti dan ketua dewan, Abdel Fattah al-Burhan, yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata pada pertengahan April 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan Pembebasan Sudan / Front Pembebasan Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan ini didirikan di Darfur pada tahun 2002 dan awalnya dikenal dengan nama <em>Gerakan Pembebasan Darfur</em>. Keanggotaannya pada awalnya terbatas pada suku Fur, tetapi setelah terbuka bagi suku-suku lain, namanya diubah menjadi <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Movement</em> – SLM). Pada tahun 2005, gerakan ini mengalami perpecahan yang melahirkan sejumlah faksi bersenjata baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di antara kelompok-kelompok yang memisahkan diri di wilayah Darfur terdapat <em>Tentara Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Army</em> – SLA) yang dipimpin oleh Khamees Abu Bakr dari suku Masalit. Ia termasuk tokoh politik dari SLM yang mendirikan kelompok “19” yang membekukan kewenangan ketua SLM, Abdel Wahid Muhammad Nur, dan kemudian memecatnya dari jabatan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (<em>Justice and Equality Movement</em> – JEM) didirikan pada tahun 2001 oleh sejumlah tokoh dari suku Zaghawa dan segera memulai aktivitas militernya. Namun, sejak awal kiprahnya, gerakan ini mengalami beberapa kali perpecahan — yang pertama terjadi pada tahun 2004. Dari perpecahan tersebut lahirlah beberapa kelompok baru, antara lain <em>Gerakan Nasional untuk Reformasi dan Pembangunan</em>, <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Komando Lapangan</em>, serta <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Sayap Perdamaian</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan jika gerakan-gerakan ini dianggap sebagai yang paling menonjol di Sudan, para pengamat dan peneliti menyatakan bahwa sulit untuk menentukan jumlah pastinya karena begitu seringnya terjadi perpecahan di antara mereka.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (1)','','inherit','closed','closed','','1027-revision-v1','','','2025-10-31 02:14:12','2025-10-31 02:14:12','',1027,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1029',0,'revision','',0),
(1030,1,'2025-10-31 02:14:39','2025-10-31 02:14:39','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah mengenal banyak gerakan bersenjata sepanjang sejarahnya. Kemunculan pertama kelompok bersenjata terjadi pada tahun 1955, ketika Batalion Equatoria—unit militer yang terdiri dari orang-orang selatan—memberontak di kota Torit. Setelah itu, berbagai gerakan bersenjata terus bermunculan dari waktu ke waktu, mencakup wilayah Darfur di barat, serta Kordofan Selatan dan Nil Biru di selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1972, pemerintah Sudan menandatangani perjanjian damai dengan satu-satunya kelompok bersenjata saat itu, yaitu “Anya Nya”. Anggota kelompok tersebut kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Namun, setelah beberapa waktu, kelompok ini muncul kembali dengan nama baru: <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), yang memulai perang melawan pemerintah pada tahun 1983. Konflik itu berakhir dengan ditandatanganinya <em>Perjanjian Perdamaian Naivasha</em> pada tahun 2005. Dalam perjanjian tersebut, pasukan SPLM diakui secara resmi, para pemimpinnya bergabung dengan pemerintahan pusat, dan pemimpin mereka kala itu menjadi wakil presiden republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun masa damai antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok bersenjata di selatan tidak berlangsung lama. Tekanan dari pihak selatan untuk memisahkan diri semakin kuat hingga akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka pada tahun 2011 setelah diadakannya referendum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan-gerakan Bersenjata di Sudan Selatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok “Anya Nya” merupakan kelompok bersenjata pemberontak pertama yang muncul di selatan. Mereka melancarkan perang sengit yang berakhir melalui <em>Perjanjian Addis Ababa</em> pada tahun 1972. Setelah itu, para anggotanya diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata dan kemudian muncul kembali dalam wujud <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap militer dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), yang berperang melawan pemerintah pusat dari tahun 1983 hingga penandatanganan <em>Perjanjian Naivasha</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakui keberadaan SPLA, dan pemimpinnya, John Garang, menjabat sebagai wakil presiden republik. Setelah Garang meninggal dalam kecelakaan pesawat, posisinya digantikan oleh Salva Kiir Mayardit. SPLA terus melanjutkan pertempuran bolak-balik melawan pemerintah pusat hingga akhirnya Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata SPLA bukanlah satu-satunya kelompok yang menentang kekuasaan pusat yang diwakili oleh Angkatan Bersenjata Sudan. Peta pemberontakan meluas hingga mencakup wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru. Para peneliti yang mengkaji kelompok-kelompok bersenjata di Sudan bahkan menyatakan sulit untuk menghitung jumlahnya karena banyaknya perpecahan di antara mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Janjawid (Pasukan Dukungan Cepat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok ini mulai beroperasi di wilayah Darfur pada tahun 2003. Ia dibentuk dari gabungan kelompok suku Fur, Zaghawa, dan Masalit. Janjawid awalnya mengorganisir suku-suku berbudaya Arab dengan alasan melindungi keamanan dan kekayaan mereka dari kekuatan lain yang mengangkat senjata. Kelompok ini dipimpin oleh Musa Hilal dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun kemudian terjadi perpecahan internal yang melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat</em> (<em>Rapid Support Forces</em> – RSF) yang didirikan oleh Muhammad Hamdan Dagalo (Hemeti). RSF direstrukturisasi pada tahun 2013 oleh Badan Keamanan dan Intelijen Nasional, dan diakui sebagai pasukan resmi yang terpisah dari tentara serta berada langsung di bawah komando presiden. Aktivitasnya pun meluas dari Darfur hingga hampir ke seluruh wilayah Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini dituduh melakukan kejahatan perang di wilayah Darfur. Meski demikian, gerakan bersenjata ini berhasil membawa pemimpinnya, Hemeti, ke posisi tinggi dalam pemerintahan Sudan — jabatan terakhirnya adalah wakil ketua <em>Dewan Kedaulatan</em>. Namun pada tahun 2023, terjadi perselisihan antara Hemeti dan ketua dewan, Abdel Fattah al-Burhan, yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata pada pertengahan April 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan Pembebasan Sudan / Front Pembebasan Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan ini didirikan di Darfur pada tahun 2002 dan awalnya dikenal dengan nama <em>Gerakan Pembebasan Darfur</em>. Keanggotaannya pada awalnya terbatas pada suku Fur, tetapi setelah terbuka bagi suku-suku lain, namanya diubah menjadi <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Movement</em> – SLM). Pada tahun 2005, gerakan ini mengalami perpecahan yang melahirkan sejumlah faksi bersenjata baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di antara kelompok-kelompok yang memisahkan diri di wilayah Darfur terdapat <em>Tentara Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Army</em> – SLA) yang dipimpin oleh Khamees Abu Bakr dari suku Masalit. Ia termasuk tokoh politik dari SLM yang mendirikan kelompok “19” yang membekukan kewenangan ketua SLM, Abdel Wahid Muhammad Nur, dan kemudian memecatnya dari jabatan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (<em>Justice and Equality Movement</em> – JEM) didirikan pada tahun 2001 oleh sejumlah tokoh dari suku Zaghawa dan segera memulai aktivitas militernya. Namun, sejak awal kiprahnya, gerakan ini mengalami beberapa kali perpecahan — yang pertama terjadi pada tahun 2004. Dari perpecahan tersebut lahirlah beberapa kelompok baru, antara lain <em>Gerakan Nasional untuk Reformasi dan Pembangunan</em>, <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Komando Lapangan</em>, serta <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Sayap Perdamaian</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan jika gerakan-gerakan ini dianggap sebagai yang paling menonjol di Sudan, para pengamat dan peneliti menyatakan bahwa sulit untuk menentukan jumlah pastinya karena begitu seringnya terjadi perpecahan di antara mereka.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (1)','','inherit','closed','closed','','1027-revision-v1','','','2025-10-31 02:14:39','2025-10-31 02:14:39','',1027,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1030',0,'revision','',0),
(1031,1,'2025-10-31 02:47:05','2025-10-31 02:47:05','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Kedua)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Jalur Dialog dan Perjanjian antara Gerakan Bersenjata dan Pemerintah Pusat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah melalui perjalanan panjang berupa dialog, perundingan, perjanjian, dan pakta yang bertujuan mengendalikan situasi keamanan di negara tersebut. Berikut adalah jalur-jalur negosiasi dan perjanjian yang paling menonjol:</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Addis Ababa (1972)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata selatan <em>Anya Nya</em> melancarkan perang terhadap pemerintah pusat sejak tahun 1955, yang menelan banyak korban jiwa. Sejak <em>Meja Bundar</em> yang diselenggarakan di kota Juba pada tahun 1965, di tengah berkecamuknya perang dan pemberontakan, berbagai upaya untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan damai terus dilakukan. Akhirnya, pada tahun 1972, tercapai <em>Perjanjian Damai Addis Ababa</em> di ibu kota Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menetapkan penghentian tembakan antara kedua belah pihak serta pembentukan dewan pemerintahan untuk wilayah selatan.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Deklarasi Kokadam (1986)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Kokadam yang digelar di Ethiopia antara <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM) dan mayoritas partai politik Sudan menyerukan penghentian perang yang berkepanjangan. Deklarasi ini meminta pemerintah untuk menghentikan operasi militer dan mencabut status darurat.\r\nNamun, hasil konferensi tersebut tidak pernah diterapkan karena pemerintah menolaknya akibat belum tercapainya kesepakatan yang memuaskan dengan kelompok-kelompok bersenjata.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Inisiatif Perdamaian Sudan (1988)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Sudan saat itu, Ahmad al-Mirghani, menandatangani <em>Inisiatif Perdamaian Sudan</em> dengan pemimpin SPLM, John Garang, di Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini berupaya “meninggikan ikatan kewarganegaraan di atas segala bentuk ikatan lainnya” dan menyerukan pembekuan undang-undang yang dikaitkan dengan Islam sampai diputuskan dalam sebuah <em>Konferensi Konstitusi Nasional</em> yang diikuti oleh seluruh kekuatan politik nasional Sudan.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Istana (1989)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Perjanjian Istana</em> disusun di bawah pengawasan Perdana Menteri saat itu, Sadiq al-Mahdi, bersama sejumlah partai politik Sudan, kecuali <em>Front Nasional Islam</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi perjanjian menegaskan pentingnya mengakhiri perang, menyelesaikan permasalahan Sudan secara damai, serta meneguhkan kembali semua perjanjian yang telah ditandatangani pemerintah dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Abuja (1992)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Konferensi Abuja diselenggarakan di ibu kota Nigeria antara pemerintah Sudan, beberapa faksi dari selatan, dan delegasi kelompok <em>Nasser</em> yang memisahkan diri dari SPLM.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Konferensi tersebut memutuskan pembentukan komite gabungan untuk mendistribusikan pendapatan negara, membangun kembali wilayah-wilayah yang hancur akibat perang saudara, serta menyelesaikan permasalahan para pengungsi dan warga terlantar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1993, diselenggarakan <em>Konferensi Abuja Kedua</em> yang bertujuan menghentikan tembakan dan menegaskan pentingnya melanjutkan dialog terkait isu agama dan negara. Namun, konferensi berakhir tanpa hasil karena John Garang menolak menandatangani pernyataan penutup.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Prinsip Negara-negara IGAD (1994)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara anggota <em>Organisasi IGAD</em> di Afrika — yang terdiri dari Kenya, Eritrea, Ethiopia, Uganda, dan Djibouti — mengumumkan sebuah inisiatif perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Sudan Selatan. Dokumen deklarasi tersebut mencakup pengakuan atas hak rakyat selatan untuk menentukan nasib sendiri, dengan tetap menegaskan persatuan Sudan, komitmen penuh terhadap perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, penerapan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pembagian kekuasaan yang adil, serta pemisahan agama dari negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), John Garang, bersama perwakilan negara-negara IGAD. Namun, pemerintah Sudan menolak menandatanganinya karena keberatan terhadap poin pemisahan agama dari negara, meskipun akhirnya kemudian ikut menandatangani deklarasi itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun IGAD terus memfasilitasi inisiatif perdamaian ini, langkah tersebut tidak berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang terus berlanjut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Asmara (1995)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Konferensi Asmara tentang Isu-isu Kritis</em> membahas permasalahan wilayah-wilayah yang terpinggirkan serta kemungkinan mengurangi dominasi administratif Khartoum atas wilayah selatan. Konferensi ini memberikan hak kepada wilayah selatan untuk menentukan nasibnya di masa depan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Damai Khartoum (1997)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menetapkan bahwa warga di wilayah selatan memiliki hak untuk mengadakan referendum sebelum akhir masa transisi yang ditetapkan selama empat tahun sejak pengesahan perjanjian oleh seluruh pihak. Referendum tersebut menawarkan dua pilihan — <em>persatuan</em> atau <em>pemecahan diri (kemerdekaan)</em> — dengan ketentuan bahwa semua pihak harus menghormati dan melaksanakan hasilnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini juga mengatur pembentukan <em>Dewan Koordinasi Sudan Selatan</em> dan pembagian wilayah selatan menjadi sepuluh negara bagian. Pemerintah menandatangani perjanjian tersebut dengan sejumlah faksi bersenjata dari selatan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Tripoli (1999)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Libya mengundang <em>Dewan Kepemimpinan Aliansi Demokratik Nasional Sudan</em> (oposisi) untuk menghadiri pertemuan di Tripoli guna menyepakati deklarasi yang menyerukan kepada seluruh pihak Sudan agar segera menghentikan operasi militer dan kampanye media saling serang, serta memulai dialog untuk mencapai solusi politik yang menyeluruh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mesir kemudian mengadopsi deklarasi ini sebagai dasar bagi <em>Inisiatif Gabungan Libya-Mesir</em> yang diluncurkan setelahnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Inisiatif Gabungan Mesir–Libya (2001)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan <em>Aliansi Nasional Sudan</em> (yang mencakup kelompok bersenjata dari selatan, sebagian besar oposisi dari utara, serta berbagai partai politik Sudan dengan beragam orientasi).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi inisiatif ini menegaskan pentingnya menegakkan sistem multipartai dan memulai dialog langsung antara seluruh pihak.\r\nInisiatif ini juga menyerukan pembentukan <em>Komite Persiapan</em> untuk mengatur konferensi nasional yang inklusif, menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya serta agenda pembahasannya. Selain itu, disepakati pembentukan <em>pemerintah persatuan nasional</em>, penyelenggaraan <em>konferensi untuk meninjau konstitusi dan menyusun pemilu</em>, serta komitmen semua pihak untuk menghentikan tembakan secara segera.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/31/sejarah-kelompok-bersenjata-di-sudan-dan-perjanjiannya-3/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (2)','','publish','open','open','','sejarah-kelompok-bersenjata-di-sudan-dan-perjanjiannya-2','','','2025-10-31 02:53:29','2025-10-31 02:53:29','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1031',0,'post','',0),
(1032,1,'2025-10-31 02:42:37','2025-10-31 02:42:37','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah mengenal banyak gerakan bersenjata sepanjang sejarahnya. Kemunculan pertama kelompok bersenjata terjadi pada tahun 1955, ketika Batalion Equatoria—unit militer yang terdiri dari orang-orang selatan—memberontak di kota Torit. Setelah itu, berbagai gerakan bersenjata terus bermunculan dari waktu ke waktu, mencakup wilayah Darfur di barat, serta Kordofan Selatan dan Nil Biru di selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1972, pemerintah Sudan menandatangani perjanjian damai dengan satu-satunya kelompok bersenjata saat itu, yaitu “Anya Nya”. Anggota kelompok tersebut kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Namun, setelah beberapa waktu, kelompok ini muncul kembali dengan nama baru: <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), yang memulai perang melawan pemerintah pada tahun 1983. Konflik itu berakhir dengan ditandatanganinya <em>Perjanjian Perdamaian Naivasha</em> pada tahun 2005. Dalam perjanjian tersebut, pasukan SPLM diakui secara resmi, para pemimpinnya bergabung dengan pemerintahan pusat, dan pemimpin mereka kala itu menjadi wakil presiden republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun masa damai antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok bersenjata di selatan tidak berlangsung lama. Tekanan dari pihak selatan untuk memisahkan diri semakin kuat hingga akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka pada tahun 2011 setelah diadakannya referendum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan-gerakan Bersenjata di Sudan Selatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok “Anya Nya” merupakan kelompok bersenjata pemberontak pertama yang muncul di selatan. Mereka melancarkan perang sengit yang berakhir melalui <em>Perjanjian Addis Ababa</em> pada tahun 1972. Setelah itu, para anggotanya diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata dan kemudian muncul kembali dalam wujud <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap militer dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), yang berperang melawan pemerintah pusat dari tahun 1983 hingga penandatanganan <em>Perjanjian Naivasha</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakui keberadaan SPLA, dan pemimpinnya, John Garang, menjabat sebagai wakil presiden republik. Setelah Garang meninggal dalam kecelakaan pesawat, posisinya digantikan oleh Salva Kiir Mayardit. SPLA terus melanjutkan pertempuran bolak-balik melawan pemerintah pusat hingga akhirnya Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata SPLA bukanlah satu-satunya kelompok yang menentang kekuasaan pusat yang diwakili oleh Angkatan Bersenjata Sudan. Peta pemberontakan meluas hingga mencakup wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru. Para peneliti yang mengkaji kelompok-kelompok bersenjata di Sudan bahkan menyatakan sulit untuk menghitung jumlahnya karena banyaknya perpecahan di antara mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Janjawid (Pasukan Dukungan Cepat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok ini mulai beroperasi di wilayah Darfur pada tahun 2003. Ia dibentuk dari gabungan kelompok suku Fur, Zaghawa, dan Masalit. Janjawid awalnya mengorganisir suku-suku berbudaya Arab dengan alasan melindungi keamanan dan kekayaan mereka dari kekuatan lain yang mengangkat senjata. Kelompok ini dipimpin oleh Musa Hilal dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun kemudian terjadi perpecahan internal yang melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat</em> (<em>Rapid Support Forces</em> – RSF) yang didirikan oleh Muhammad Hamdan Dagalo (Hemeti). RSF direstrukturisasi pada tahun 2013 oleh Badan Keamanan dan Intelijen Nasional, dan diakui sebagai pasukan resmi yang terpisah dari tentara serta berada langsung di bawah komando presiden. Aktivitasnya pun meluas dari Darfur hingga hampir ke seluruh wilayah Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini dituduh melakukan kejahatan perang di wilayah Darfur. Meski demikian, gerakan bersenjata ini berhasil membawa pemimpinnya, Hemeti, ke posisi tinggi dalam pemerintahan Sudan — jabatan terakhirnya adalah wakil ketua <em>Dewan Kedaulatan</em>. Namun pada tahun 2023, terjadi perselisihan antara Hemeti dan ketua dewan, Abdel Fattah al-Burhan, yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata pada pertengahan April 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan Pembebasan Sudan / Front Pembebasan Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan ini didirikan di Darfur pada tahun 2002 dan awalnya dikenal dengan nama <em>Gerakan Pembebasan Darfur</em>. Keanggotaannya pada awalnya terbatas pada suku Fur, tetapi setelah terbuka bagi suku-suku lain, namanya diubah menjadi <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Movement</em> – SLM). Pada tahun 2005, gerakan ini mengalami perpecahan yang melahirkan sejumlah faksi bersenjata baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di antara kelompok-kelompok yang memisahkan diri di wilayah Darfur terdapat <em>Tentara Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Army</em> – SLA) yang dipimpin oleh Khamees Abu Bakr dari suku Masalit. Ia termasuk tokoh politik dari SLM yang mendirikan kelompok “19” yang membekukan kewenangan ketua SLM, Abdel Wahid Muhammad Nur, dan kemudian memecatnya dari jabatan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (<em>Justice and Equality Movement</em> – JEM) didirikan pada tahun 2001 oleh sejumlah tokoh dari suku Zaghawa dan segera memulai aktivitas militernya. Namun, sejak awal kiprahnya, gerakan ini mengalami beberapa kali perpecahan — yang pertama terjadi pada tahun 2004. Dari perpecahan tersebut lahirlah beberapa kelompok baru, antara lain <em>Gerakan Nasional untuk Reformasi dan Pembangunan</em>, <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Komando Lapangan</em>, serta <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Sayap Perdamaian</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan jika gerakan-gerakan ini dianggap sebagai yang paling menonjol di Sudan, para pengamat dan peneliti menyatakan bahwa sulit untuk menentukan jumlah pastinya karena begitu seringnya terjadi perpecahan di antara mereka.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (1)','','inherit','closed','closed','','1027-revision-v1','','','2025-10-31 02:42:37','2025-10-31 02:42:37','',1027,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1032',0,'revision','',0),
(1033,1,'2025-10-31 02:45:14','2025-10-31 02:45:14','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sudan</a> dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah mengenal banyak gerakan bersenjata sepanjang sejarahnya. Kemunculan pertama kelompok bersenjata terjadi pada tahun 1955, ketika Batalion Equatoria—unit militer yang terdiri dari orang-orang selatan—memberontak di kota Torit. Setelah itu, berbagai gerakan bersenjata terus bermunculan dari waktu ke waktu, mencakup wilayah Darfur di barat, serta Kordofan Selatan dan Nil Biru di selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1972, pemerintah Sudan menandatangani perjanjian damai dengan satu-satunya kelompok bersenjata saat itu, yaitu “Anya Nya”. Anggota kelompok tersebut kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Namun, setelah beberapa waktu, kelompok ini muncul kembali dengan nama baru: <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), yang memulai perang melawan pemerintah pada tahun 1983. Konflik itu berakhir dengan ditandatanganinya <em>Perjanjian Perdamaian Naivasha</em> pada tahun 2005. Dalam perjanjian tersebut, pasukan SPLM diakui secara resmi, para pemimpinnya bergabung dengan pemerintahan pusat, dan pemimpin mereka kala itu menjadi wakil presiden republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun masa damai antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok bersenjata di selatan tidak berlangsung lama. Tekanan dari pihak selatan untuk memisahkan diri semakin kuat hingga akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka pada tahun 2011 setelah diadakannya referendum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan-gerakan Bersenjata di Sudan Selatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok “Anya Nya” merupakan kelompok bersenjata pemberontak pertama yang muncul di selatan. Mereka melancarkan perang sengit yang berakhir melalui <em>Perjanjian Addis Ababa</em> pada tahun 1972. Setelah itu, para anggotanya diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata dan kemudian muncul kembali dalam wujud <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap militer dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), yang berperang melawan pemerintah pusat dari tahun 1983 hingga penandatanganan <em>Perjanjian Naivasha</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakui keberadaan SPLA, dan pemimpinnya, John Garang, menjabat sebagai wakil presiden republik. Setelah Garang meninggal dalam kecelakaan pesawat, posisinya digantikan oleh Salva Kiir Mayardit. SPLA terus melanjutkan pertempuran bolak-balik melawan pemerintah pusat hingga akhirnya Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata SPLA bukanlah satu-satunya kelompok yang menentang kekuasaan pusat yang diwakili oleh Angkatan Bersenjata Sudan. Peta pemberontakan meluas hingga mencakup wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru. Para peneliti yang mengkaji kelompok-kelompok bersenjata di Sudan bahkan menyatakan sulit untuk menghitung jumlahnya karena banyaknya perpecahan di antara mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Janjawid (Pasukan Dukungan Cepat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok ini mulai beroperasi di wilayah Darfur pada tahun 2003. Ia dibentuk dari gabungan kelompok suku Fur, Zaghawa, dan Masalit. Janjawid awalnya mengorganisir suku-suku berbudaya Arab dengan alasan melindungi keamanan dan kekayaan mereka dari kekuatan lain yang mengangkat senjata. Kelompok ini dipimpin oleh Musa Hilal dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun kemudian terjadi perpecahan internal yang melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat</em> (<em>Rapid Support Forces</em> – RSF) yang didirikan oleh Muhammad Hamdan Dagalo (Hemeti). RSF direstrukturisasi pada tahun 2013 oleh Badan Keamanan dan Intelijen Nasional, dan diakui sebagai pasukan resmi yang terpisah dari tentara serta berada langsung di bawah komando presiden. Aktivitasnya pun meluas dari Darfur hingga hampir ke seluruh wilayah Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini dituduh melakukan kejahatan perang di wilayah Darfur. Meski demikian, gerakan bersenjata ini berhasil membawa pemimpinnya, Hemeti, ke posisi tinggi dalam pemerintahan Sudan — jabatan terakhirnya adalah wakil ketua <em>Dewan Kedaulatan</em>. Namun pada tahun 2023, terjadi perselisihan antara Hemeti dan ketua dewan, Abdel Fattah al-Burhan, yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata pada pertengahan April 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan Pembebasan Sudan / Front Pembebasan Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan ini didirikan di Darfur pada tahun 2002 dan awalnya dikenal dengan nama <em>Gerakan Pembebasan Darfur</em>. Keanggotaannya pada awalnya terbatas pada suku Fur, tetapi setelah terbuka bagi suku-suku lain, namanya diubah menjadi <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Movement</em> – SLM). Pada tahun 2005, gerakan ini mengalami perpecahan yang melahirkan sejumlah faksi bersenjata baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di antara kelompok-kelompok yang memisahkan diri di wilayah Darfur terdapat <em>Tentara Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Army</em> – SLA) yang dipimpin oleh Khamees Abu Bakr dari suku Masalit. Ia termasuk tokoh politik dari SLM yang mendirikan kelompok “19” yang membekukan kewenangan ketua SLM, Abdel Wahid Muhammad Nur, dan kemudian memecatnya dari jabatan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (<em>Justice and Equality Movement</em> – JEM) didirikan pada tahun 2001 oleh sejumlah tokoh dari suku Zaghawa dan segera memulai aktivitas militernya. Namun, sejak awal kiprahnya, gerakan ini mengalami beberapa kali perpecahan — yang pertama terjadi pada tahun 2004. Dari perpecahan tersebut lahirlah beberapa kelompok baru, antara lain <em>Gerakan Nasional untuk Reformasi dan Pembangunan</em>, <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Komando Lapangan</em>, serta <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Sayap Perdamaian</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan jika gerakan-gerakan ini dianggap sebagai yang paling menonjol di Sudan, para pengamat dan peneliti menyatakan bahwa sulit untuk menentukan jumlah pastinya karena begitu seringnya terjadi perpecahan di antara mereka.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (1)','','inherit','closed','closed','','1027-revision-v1','','','2025-10-31 02:45:14','2025-10-31 02:45:14','',1027,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1033',0,'revision','',0),
(1034,1,'2025-10-31 02:47:05','2025-10-31 02:47:05','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Kedua)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Jalur Dialog dan Perjanjian antara Gerakan Bersenjata dan Pemerintah Pusat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah melalui perjalanan panjang berupa dialog, perundingan, perjanjian, dan pakta yang bertujuan mengendalikan situasi keamanan di negara tersebut. Berikut adalah jalur-jalur negosiasi dan perjanjian yang paling menonjol:</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Addis Ababa (1972)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata selatan <em>Anya Nya</em> melancarkan perang terhadap pemerintah pusat sejak tahun 1955, yang menelan banyak korban jiwa. Sejak <em>Meja Bundar</em> yang diselenggarakan di kota Juba pada tahun 1965, di tengah berkecamuknya perang dan pemberontakan, berbagai upaya untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan damai terus dilakukan. Akhirnya, pada tahun 1972, tercapai <em>Perjanjian Damai Addis Ababa</em> di ibu kota Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menetapkan penghentian tembakan antara kedua belah pihak serta pembentukan dewan pemerintahan untuk wilayah selatan.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Deklarasi Kokadam (1986)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Kokadam yang digelar di Ethiopia antara <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM) dan mayoritas partai politik Sudan menyerukan penghentian perang yang berkepanjangan. Deklarasi ini meminta pemerintah untuk menghentikan operasi militer dan mencabut status darurat.\r\nNamun, hasil konferensi tersebut tidak pernah diterapkan karena pemerintah menolaknya akibat belum tercapainya kesepakatan yang memuaskan dengan kelompok-kelompok bersenjata.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Inisiatif Perdamaian Sudan (1988)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Sudan saat itu, Ahmad al-Mirghani, menandatangani <em>Inisiatif Perdamaian Sudan</em> dengan pemimpin SPLM, John Garang, di Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini berupaya “meninggikan ikatan kewarganegaraan di atas segala bentuk ikatan lainnya” dan menyerukan pembekuan undang-undang yang dikaitkan dengan Islam sampai diputuskan dalam sebuah <em>Konferensi Konstitusi Nasional</em> yang diikuti oleh seluruh kekuatan politik nasional Sudan.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Istana (1989)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Perjanjian Istana</em> disusun di bawah pengawasan Perdana Menteri saat itu, Sadiq al-Mahdi, bersama sejumlah partai politik Sudan, kecuali <em>Front Nasional Islam</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi perjanjian menegaskan pentingnya mengakhiri perang, menyelesaikan permasalahan Sudan secara damai, serta meneguhkan kembali semua perjanjian yang telah ditandatangani pemerintah dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Abuja (1992)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Konferensi Abuja diselenggarakan di ibu kota Nigeria antara pemerintah Sudan, beberapa faksi dari selatan, dan delegasi kelompok <em>Nasser</em> yang memisahkan diri dari SPLM.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Konferensi tersebut memutuskan pembentukan komite gabungan untuk mendistribusikan pendapatan negara, membangun kembali wilayah-wilayah yang hancur akibat perang saudara, serta menyelesaikan permasalahan para pengungsi dan warga terlantar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1993, diselenggarakan <em>Konferensi Abuja Kedua</em> yang bertujuan menghentikan tembakan dan menegaskan pentingnya melanjutkan dialog terkait isu agama dan negara. Namun, konferensi berakhir tanpa hasil karena John Garang menolak menandatangani pernyataan penutup.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Prinsip Negara-negara IGAD (1994)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara anggota <em>Organisasi IGAD</em> di Afrika — yang terdiri dari Kenya, Eritrea, Ethiopia, Uganda, dan Djibouti — mengumumkan sebuah inisiatif perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Sudan Selatan. Dokumen deklarasi tersebut mencakup pengakuan atas hak rakyat selatan untuk menentukan nasib sendiri, dengan tetap menegaskan persatuan Sudan, komitmen penuh terhadap perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, penerapan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pembagian kekuasaan yang adil, serta pemisahan agama dari negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), John Garang, bersama perwakilan negara-negara IGAD. Namun, pemerintah Sudan menolak menandatanganinya karena keberatan terhadap poin pemisahan agama dari negara, meskipun akhirnya kemudian ikut menandatangani deklarasi itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun IGAD terus memfasilitasi inisiatif perdamaian ini, langkah tersebut tidak berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang terus berlanjut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Asmara (1995)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Konferensi Asmara tentang Isu-isu Kritis</em> membahas permasalahan wilayah-wilayah yang terpinggirkan serta kemungkinan mengurangi dominasi administratif Khartoum atas wilayah selatan. Konferensi ini memberikan hak kepada wilayah selatan untuk menentukan nasibnya di masa depan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Damai Khartoum (1997)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menetapkan bahwa warga di wilayah selatan memiliki hak untuk mengadakan referendum sebelum akhir masa transisi yang ditetapkan selama empat tahun sejak pengesahan perjanjian oleh seluruh pihak. Referendum tersebut menawarkan dua pilihan — <em>persatuan</em> atau <em>pemecahan diri (kemerdekaan)</em> — dengan ketentuan bahwa semua pihak harus menghormati dan melaksanakan hasilnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini juga mengatur pembentukan <em>Dewan Koordinasi Sudan Selatan</em> dan pembagian wilayah selatan menjadi sepuluh negara bagian. Pemerintah menandatangani perjanjian tersebut dengan sejumlah faksi bersenjata dari selatan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Tripoli (1999)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Libya mengundang <em>Dewan Kepemimpinan Aliansi Demokratik Nasional Sudan</em> (oposisi) untuk menghadiri pertemuan di Tripoli guna menyepakati deklarasi yang menyerukan kepada seluruh pihak Sudan agar segera menghentikan operasi militer dan kampanye media saling serang, serta memulai dialog untuk mencapai solusi politik yang menyeluruh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mesir kemudian mengadopsi deklarasi ini sebagai dasar bagi <em>Inisiatif Gabungan Libya-Mesir</em> yang diluncurkan setelahnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Inisiatif Gabungan Mesir–Libya (2001)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan <em>Aliansi Nasional Sudan</em> (yang mencakup kelompok bersenjata dari selatan, sebagian besar oposisi dari utara, serta berbagai partai politik Sudan dengan beragam orientasi).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi inisiatif ini menegaskan pentingnya menegakkan sistem multipartai dan memulai dialog langsung antara seluruh pihak.\r\nInisiatif ini juga menyerukan pembentukan <em>Komite Persiapan</em> untuk mengatur konferensi nasional yang inklusif, menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya serta agenda pembahasannya. Selain itu, disepakati pembentukan <em>pemerintah persatuan nasional</em>, penyelenggaraan <em>konferensi untuk meninjau konstitusi dan menyusun pemilu</em>, serta komitmen semua pihak untuk menghentikan tembakan secara segera.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (2)','','inherit','closed','closed','','1031-revision-v1','','','2025-10-31 02:47:05','2025-10-31 02:47:05','',1031,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1034',0,'revision','',0),
(1035,1,'2025-10-31 02:47:30','2025-10-31 02:47:30','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Pertama)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sudan</a> dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah mengenal banyak gerakan bersenjata sepanjang sejarahnya. Kemunculan pertama kelompok bersenjata terjadi pada tahun 1955, ketika Batalion Equatoria—unit militer yang terdiri dari orang-orang selatan—memberontak di kota Torit. Setelah itu, berbagai gerakan bersenjata terus bermunculan dari waktu ke waktu, mencakup wilayah Darfur di barat, serta Kordofan Selatan dan Nil Biru di selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1972, pemerintah Sudan menandatangani perjanjian damai dengan satu-satunya kelompok bersenjata saat itu, yaitu “Anya Nya”. Anggota kelompok tersebut kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Namun, setelah beberapa waktu, kelompok ini muncul kembali dengan nama baru: <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), yang memulai perang melawan pemerintah pada tahun 1983. Konflik itu berakhir dengan ditandatanganinya <em>Perjanjian Perdamaian Naivasha</em> pada tahun 2005. Dalam perjanjian tersebut, pasukan SPLM diakui secara resmi, para pemimpinnya bergabung dengan pemerintahan pusat, dan pemimpin mereka kala itu menjadi wakil presiden republik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun masa damai antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok bersenjata di selatan tidak berlangsung lama. Tekanan dari pihak selatan untuk memisahkan diri semakin kuat hingga akhirnya Sudan Selatan resmi merdeka pada tahun 2011 setelah diadakannya referendum.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan-gerakan Bersenjata di Sudan Selatan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok “Anya Nya” merupakan kelompok bersenjata pemberontak pertama yang muncul di selatan. Mereka melancarkan perang sengit yang berakhir melalui <em>Perjanjian Addis Ababa</em> pada tahun 1972. Setelah itu, para anggotanya diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata dan kemudian muncul kembali dalam wujud <em>Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA), sayap militer dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), yang berperang melawan pemerintah pusat dari tahun 1983 hingga penandatanganan <em>Perjanjian Naivasha</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakui keberadaan SPLA, dan pemimpinnya, John Garang, menjabat sebagai wakil presiden republik. Setelah Garang meninggal dalam kecelakaan pesawat, posisinya digantikan oleh Salva Kiir Mayardit. SPLA terus melanjutkan pertempuran bolak-balik melawan pemerintah pusat hingga akhirnya Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata SPLA bukanlah satu-satunya kelompok yang menentang kekuasaan pusat yang diwakili oleh Angkatan Bersenjata Sudan. Peta pemberontakan meluas hingga mencakup wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru. Para peneliti yang mengkaji kelompok-kelompok bersenjata di Sudan bahkan menyatakan sulit untuk menghitung jumlahnya karena banyaknya perpecahan di antara mereka.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Janjawid (Pasukan Dukungan Cepat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kelompok ini mulai beroperasi di wilayah Darfur pada tahun 2003. Ia dibentuk dari gabungan kelompok suku Fur, Zaghawa, dan Masalit. Janjawid awalnya mengorganisir suku-suku berbudaya Arab dengan alasan melindungi keamanan dan kekayaan mereka dari kekuatan lain yang mengangkat senjata. Kelompok ini dipimpin oleh Musa Hilal dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun kemudian terjadi perpecahan internal yang melahirkan <em>Pasukan Dukungan Cepat</em> (<em>Rapid Support Forces</em> – RSF) yang didirikan oleh Muhammad Hamdan Dagalo (Hemeti). RSF direstrukturisasi pada tahun 2013 oleh Badan Keamanan dan Intelijen Nasional, dan diakui sebagai pasukan resmi yang terpisah dari tentara serta berada langsung di bawah komando presiden. Aktivitasnya pun meluas dari Darfur hingga hampir ke seluruh wilayah Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pasukan ini dituduh melakukan kejahatan perang di wilayah Darfur. Meski demikian, gerakan bersenjata ini berhasil membawa pemimpinnya, Hemeti, ke posisi tinggi dalam pemerintahan Sudan — jabatan terakhirnya adalah wakil ketua <em>Dewan Kedaulatan</em>. Namun pada tahun 2023, terjadi perselisihan antara Hemeti dan ketua dewan, Abdel Fattah al-Burhan, yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata pada pertengahan April 2023.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Gerakan Pembebasan Sudan / Front Pembebasan Darfur</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan ini didirikan di Darfur pada tahun 2002 dan awalnya dikenal dengan nama <em>Gerakan Pembebasan Darfur</em>. Keanggotaannya pada awalnya terbatas pada suku Fur, tetapi setelah terbuka bagi suku-suku lain, namanya diubah menjadi <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Movement</em> – SLM). Pada tahun 2005, gerakan ini mengalami perpecahan yang melahirkan sejumlah faksi bersenjata baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di antara kelompok-kelompok yang memisahkan diri di wilayah Darfur terdapat <em>Tentara Pembebasan Sudan</em> (<em>Sudan Liberation Army</em> – SLA) yang dipimpin oleh Khamees Abu Bakr dari suku Masalit. Ia termasuk tokoh politik dari SLM yang mendirikan kelompok “19” yang membekukan kewenangan ketua SLM, Abdel Wahid Muhammad Nur, dan kemudian memecatnya dari jabatan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (<em>Justice and Equality Movement</em> – JEM) didirikan pada tahun 2001 oleh sejumlah tokoh dari suku Zaghawa dan segera memulai aktivitas militernya. Namun, sejak awal kiprahnya, gerakan ini mengalami beberapa kali perpecahan — yang pertama terjadi pada tahun 2004. Dari perpecahan tersebut lahirlah beberapa kelompok baru, antara lain <em>Gerakan Nasional untuk Reformasi dan Pembangunan</em>, <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Komando Lapangan</em>, serta <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan – Sayap Perdamaian</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan jika gerakan-gerakan ini dianggap sebagai yang paling menonjol di Sudan, para pengamat dan peneliti menyatakan bahwa sulit untuk menentukan jumlah pastinya karena begitu seringnya terjadi perpecahan di antara mereka.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/31/sejarah-kelompok-bersenjata-di-sudan-dan-perjanjiannya-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (1)','','inherit','closed','closed','','1027-revision-v1','','','2025-10-31 02:47:30','2025-10-31 02:47:30','',1027,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1035',0,'revision','',0),
