<strong><a href="https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/" target="_blank" rel="noopener">rezaervani.com - 1 Desember 1999</a> </strong>- Perjanjian Djibouti untuk rekonsiliasi antara Presiden Umar al-Basyir dan Sayyid al-Sadiq al-Mahdi telah membentuk situasi baru dalam arena politik Sudan. Partai-partai oposisi di dalam negeri menolak langkah tersebut dan menilainya tidak mewakili seluruh kekuatan oposisi internal. “Al-Tajammu‘ al-Wathani ad-Dimuqrathi” (Aliansi Nasional Demokratik) mengeluarkan pernyataan penolakan, yang semakin menambah ketegangan hubungan antara kedua pihak. Surat kabar <em>Khartoum</em> melaporkan bahwa kekuatan aliansi oposisi di Sudan mengeluarkan pernyataan tentang Perjanjian Djibouti, menegaskan bahwa perjanjian itu tidak mempertimbangkan kekuatan politik oposisi di dalam negeri dan tidak mencapai tujuan solusi menyeluruh, sebab kekuatan oposisi utama dikesampingkan dari proses perundingan. Mereka menegaskan bahwa rekonsiliasi sepihak bukanlah solusi bagi masalah Sudan.