<h2 style="text-align: center;">Apakah Dialog Nyon Akan Membawa Kesepakatan di Antara Faksi-Faksi Sudan?</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/"><strong>rezaervani.com - 4 November 2025</strong></a> - Khartoum – Dalam langkah baru menuju penyelesaian krisis Sudan, sejumlah perwakilan kekuatan politik dan sipil mencapai kesepahaman dalam dialog informal yang digelar di kota Nyon, Swiss, tentang pentingnya menghentikan perang dan memulai proses politik yang komprehensif untuk mengakhiri konflik serta membangun dasar bagi pemerintahan sipil yang demokratis.</p>
<p style="text-align: justify;">Dialog tersebut difasilitasi oleh organisasi Prancis “Promediation”, yang sebelumnya telah menyelenggarakan empat lokakarya serupa. Organisasi itu mengundang perwakilan dari Aliansi Sipil Demokratik Kekuatan Revolusi (Shumud) yang dipimpin oleh Abdallah Hamdok, dan sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi Blok Demokratik, pendukung pihak militer.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari kubu Blok Demokratik, hadir ketuanya Jaafar al-Mirghani, serta perwakilan dari Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin Mini Arko Minawi, Mubarak Ardol, ketua Aliansi Demokratik untuk Keadilan Sosial, dan Nabil Adib sebagai perwakilan kekuatan sipil di dalamnya. Turut hadir pula kelompok lain seperti Aliansi Gerakan Nasional yang dipimpin Tijani Sissi, dan Aliansi Rekonsiliasi Nasional di bawah pimpinan Mubarak al-Fadil al-Mahdi, bersama sejumlah tokoh publik.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Peninjauan Sikap Politik</h3>
<p style="text-align: justify;">Beberapa pihak dari koalisi Blok Demokratik memboikot lokakarya Nyon dan mengumumkan penolakannya untuk duduk langsung bersama koalisi Shumud, yang mereka sebut sebagai sekutu politik Pasukan Dukungan Cepat (RSF) berdasarkan perjanjian yang ditandatangani kedua pihak di Addis Ababa pada Januari 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Kelompok yang memboikot antara lain:</p>

<ul>
 	<li>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan yang dipimpin Jibril Ibrahim,</li>
 	<li>Dewan Tertinggi Suku Beja,</li>
 	<li>Dewan Kepala Suku Independen di Sudan Timur yang dipimpin Muhammad al-Amin Turk,</li>
 	<li>serta Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin Mustafa Tambour.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pertemuan di Nyon juga tidak melibatkan arus Islamis, yang sebelumnya telah difasilitasi oleh organisasi yang sama dalam pertemuan di Kuala Lumpur pada Agustus lalu, dengan tujuan menyatukan posisi mereka dalam upaya mencapai solusi komprehensif bagi krisis di Sudan.</p>
<p style="text-align: justify;">Para pengamat menilai keikutsertaan sejumlah kelompok yang selama ini berselisih sebagai tanda adanya keinginan sebagian pihak sipil untuk meninjau kembali posisi politiknya, melampaui perpecahan lama, dan menyusun visi bersama untuk mengakhiri perang serta membentuk proses politik baru.</p>
<p style="text-align: justify;">Peserta pertemuan menegaskan di akhir dialog bahwa mengakhiri konflik merupakan prioritas kemanusiaan yang mendesak, dan menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memungkinkan dimulainya proses politik yang bisa menghasilkan kesepakatan menyeluruh demi menghentikan penderitaan rakyat dan menjaga persatuan negara. Mereka juga menegaskan komitmen untuk mempertahankan kesatuan Sudan melalui dialog nasional yang inklusif.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Menuju Proyek Nasional</h3>
<p style="text-align: justify;">Dalam pernyataan penutup, para peserta menekankan bahwa setiap proses politik harus bersumber dari dalam negeri dan berlandaskan konsensus nasional yang luas yang mencakup semua pihak. Kesepakatan awal tersebut mencakup dua jalur utama kerja:</p>

<ol>
 	<li>Jalur keamanan dan militer: membahas isu-isu penghentian tembak-menembak, pengaturan kemanusiaan, jaminan akses bantuan, serta penyusunan kerangka umum bagi peluncuran proses politik.</li>
 	<li>Jalur politik: berfokus pada langkah-langkah berikutnya, membangun konsensus seputar isu-isu nasional utama di antara kekuatan sipil dan politik, termasuk penyusunan agenda dialog nasional serta pembahasan tentang masa transisi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Peserta sepakat untuk membentuk tahap persiapan membangun kepercayaan, di mana gencatan senjata akan diperkuat dan kondisi akan disiapkan untuk dialog. Mereka juga menyepakati penyelenggaraan lokakarya dan konferensi lanjutan dengan dukungan komunitas internasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Pernyataan tersebut menyebut bahwa pertemuan Nyon merupakan langkah penting menuju proyek nasional bersama yang dapat mengakhiri perang dan membuka jalan bagi transformasi politik serta pemerintahan sipil yang nyata. Para peserta menyerukan semua kekuatan Sudan untuk bergabung dalam proses ini dan ikut merancang masa depan negara berdasarkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan kewarganegaraan.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Upaya Mendekatkan Pandangan</h3>
<p style="text-align: justify;">Juru bicara koalisi Shumud, Jaafar Hassan, menjelaskan bahwa dialog Nyon melibatkan aktor-aktor politik dari kedua pihak perang dan berhasil mendekatkan posisi mereka yang sebelumnya sangat berseberangan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam pernyataan di situs resmi aliansi, Hassan mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut bersifat informal tetapi berdampak signifikan, dan bahwa proses Nyon telah berlangsung selama hampir satu tahun, dengan lima putaran dialog yang berhasil mempersempit jurang perbedaan di antara kekuatan sipil Sudan.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurutnya, pertemuan terakhir berhasil mendekatkan pandangan antar kelompok sipil, meskipun masih belum mencapai kesepakatan final. Ia menambahkan, <em>“Kami belum sampai pada kesepakatan akhir, tetapi kami telah mengambil langkah penting yang membuka jalan bagi dialog politik yang dapat mengarah pada penghentian perang secara permanen.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, peneliti politik Muhammad Amin berpendapat bahwa putaran kelima proses Nyon menunjukkan kemajuan terbatas, dengan partisipasi dari kelompok-kelompok yang mendukung tentara, pihak-pihak yang menyatakan netral, serta sejumlah tokoh yang dekat dengan Koalisi Ta’sis (Pendiri).</p>
<p style="text-align: justify;">Menurutnya, pernyataan akhir pertemuan tidak lagi menyerukan pengucilan pihak manapun dari proses politik, seperti yang sebelumnya dituntut oleh koalisi Shumud.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam komentarnya kepada <em>Al Jazeera Net</em>, Amin menjelaskan bahwa isu-isu umum yang disepakati para peserta masih bersifat kerangka dasar dan tidak kontroversial, sementara masih ada banyak isu substantif yang belum diputuskan, seperti:</p>

<ul>
 	<li>siapa saja pihak yang akan berpartisipasi dalam dialog nasional,</li>
 	<li>lokasi pelaksanaan dialog,</li>
 	<li>peran pihak regional dan internasional,</li>
 	<li>serta masa depan komponen militer di Dewan Kedaulatan, kepemimpinan RSF, dan kelompok politik yang bersekutu dengannya.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sumber: <a href="https://www.aljazeera.net/" target="_blank" rel="noopener">Al Jazeera</a></p>