<h2 style="text-align: center;">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Keempat)</h2>
<p style="text-align: center;"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>

<h3 style="text-align: justify;">Dialog <em>Al-Wathba</em> (2015) dan Peluncuran Proyek Dialog Nasional</h3>
<p style="text-align: justify;">Proyek <em>Dialog Nasional</em> ini diluncurkan oleh mantan presiden <a href="https://rezaervani.com/duniaislam/2025/03/20/umar-al-basyir-dari-revolusi-penyelamatan-ke-revolusi-rakyat-1/" target="_blank" rel="noopener">Umar al-Basyir</a> dengan tujuan mendorong dialog antara berbagai komponen politik, sipil, dan militer di Sudan. Namun, beberapa kelompok politik besar — terutama <em>Partai Umma</em> — memboikotnya.
Proyek ini didasarkan pada enam poin utama:</p>

<ol>
 	<li>Perdamaian dan persatuan nasional.</li>
 	<li>Kebebasan dasar dan pengaturan politik.</li>
 	<li>Meningkatkan taraf hidup masyarakat Sudan dari kemiskinan menuju kesejahteraan.</li>
 	<li>Isu identitas nasional Sudan.</li>
 	<li>Hubungan luar negeri.</li>
 	<li>Masalah pemerintahan dan pelaksanaan hasil dialog nasional.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Peta Jalan Afrika (2016)</h3>
<p style="text-align: justify;">Inisiatif ini mencakup visi dan tahapan untuk mencapai perdamaian di wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Revolusi Desember (2018)</h3>
<p style="text-align: justify;">Dalam gelombang revolusi rakyat besar-besaran menentang rezim yang berkuasa, militer mengumumkan penggulingan Umar al-Basyir melalui pernyataan Menteri Pertahanan Ahmed Awad Ibn Auf. Namun, protes rakyat terus berlanjut, menolak kepemimpinan Ibn Auf, hingga akhirnya ia mengundurkan diri.</p>
<p style="text-align: justify;">Kepemimpinan kemudian diambil alih oleh Abdul Fattah al-Burhan, yang menjadi ketua <em>Dewan Militer Sementara</em> untuk mengelola urusan negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Setelah itu, muncul perselisihan antara kelompok sipil dan kelompok bersenjata mengenai siapa yang berhak mewakili <em>Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan (Forces of Freedom and Change – FFC)</em>, yang sebelumnya berperan besar dalam menggulingkan al-Basyir. Ketegangan pun terus berlanjut di antara berbagai faksi Sudan.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada Mei 2019, dewan militer menyerukan pemilu dini, namun langkah itu ditolak oleh para demonstran yang menuduh dewan berusaha melegitimasi rezim lama dan mengembalikannya ke kekuasaan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai bentuk perlawanan, <em>Koalisi Kekuatan untuk Perubahan</em> melancarkan aksi mogok sipil untuk menentang keterlambatan militer dalam menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.</p>
<p style="text-align: justify;">Konflik mencapai puncaknya ketika Burhan — selaku ketua dewan militer — mengumumkan penghentian perundingan dengan <em>Koalisi Kekuatan untuk Perubahan</em> dan menetapkan rencana menggelar pemilu dalam waktu sembilan bulan.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Dokumen Pembagian Kekuasaan (2019)</h3>
<p style="text-align: justify;">Sejumlah pihak regional dan internasional turun tangan untuk menengahi krisis dan mempertemukan pandangan antara pihak-pihak yang bertikai.</p>
<p style="text-align: justify;">Presiden Ethiopia Abiy Ahmed berkunjung ke Khartoum, sementara Uni Afrika memperkuat upaya diplomatiknya melalui utusannya Mohamed al-Hassan Ould Lebatt, yang mengadakan beberapa dialog dengan para pemimpin militer, politik, dan sipil Sudan untuk menjembatani perbedaan mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada Juli 2019, dewan militer dan <em>Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan</em> menandatangani dokumen pertama perjanjian transisi kekuasaan, yang mencakup ketentuan tentang pembagian kekuasaan dan pengelolaan masa transisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada 17 Agustus 2019, diselenggarakan upacara penandatanganan dokumen tersebut, yang menetapkan periode transisi selama 39 bulan dan membentuk Dewan Kedaulatan yang terdiri dari 11 anggota:</p>

<ul>
 	<li>5 anggota dipilih oleh dewan militer,</li>
 	<li>5 anggota dipilih oleh <em>Koalisi Kekuatan untuk Perubahan</em>,</li>
 	<li>dan 1 anggota sipil dipilih berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Perjanjian Juba untuk Perdamaian (2020)</h3>
<p style="text-align: justify;">Perjanjian ini ditandatangani oleh Dewan Militer yang memimpin masa transisi dengan sejumlah kelompok bersenjata yang tergabung dalam <em>Aliansi Front Revolusioner Sudan (SRF)</em>, yang terdiri atas 5 kelompok bersenjata dan 4 organisasi politik.
Kelompok-kelompok utama yang ikut serta antara lain:</p>

<ul>
 	<li><em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> yang dipimpin Mini Arko Minawi,</li>
 	<li>dan <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em> yang dipimpin Jibril Ibrahim.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan perjanjian ini, kelompok-kelompok bersenjata memperoleh jatah kekuasaan politik di pemerintahan pusat di Khartoum.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, tidak semua kelompok ikut serta — di antaranya <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Sektor Utara (SPLM-N)</em> dan <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> pimpinan Abdul Wahid Muhammad Nur, yang masih melanjutkan perlawanan di wilayah Darfur.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Konflik Bersenjata dengan <em>Pasukan Dukungan Cepat</em></h3>
<p style="text-align: justify;">Ketegangan antara <a href="https://rezaervani.com/duniaislam/2025/05/14/siapa-muhammad-hamdan-dagalo-hemedti-1/">Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti)</a> dan <a href="https://rezaervani.com/duniaislam/2023/08/29/abdul-fattah-al-burhan-siapa-orang-nomor-satu-di-sudan/">Abdul Fattah al-Burhan</a> berkembang menjadi konflik bersenjata besar-besaran yang pecah pada pertengahan April 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertempuran ini menyebabkan jutaan warga mengungsi di dalam negeri dan puluhan ribu lainnya melarikan diri ke luar negeri.</p>
<p style="text-align: justify;">Akar utama konflik ini berpusat pada perdebatan tentang integrasi <a href="https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/" target="_blank" rel="noopener"><em>Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces – RSF)</em> </a>ke dalam angkatan bersenjata Sudan, serta perselisihan mengenai penyatuan struktur kelembagaan dan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali pasukan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 4 (Empat) Seri</strong></p>
Sumber : <a href="https://www.aljazeera.net/" target="_blank" rel="noopener">al Jazeera</a>