<h2 style="text-align: center;" data-start="243" data-end="547">Krisis Diplomatik Guinea–Belgia soal Penahanan Dubes</h2>
<p style="text-align: center;"><em>Krisis Diplomatik Guinea–Belgia soal Penahanan Dubes yagn terjadi pada pertengahan Juni lalu masih belum usai</em></p>
<p style="text-align: justify;" data-start="243" data-end="547">Hubungan antara Guinea dan Belgia mengalami ketegangan sejak penahanan mantan duta besar Guinea untuk Brussel, Aissata Doukouré, pada 16 Juni 2025. Penahanan tersebut dilakukan atas tuduhan "perlakuan buruk" dan "penahanan paksa" terhadap seorang gadis Belgia berusia 16 tahun yang tinggal di rumahnya.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="549" data-end="689">Sejak tanggal itu, Doukouré masih ditahan di salah satu penjara Belgia, dalam kasus yang memicu perdebatan hukum dan diplomatik yang luas.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="691" data-end="1012">Menteri Luar Negeri Guinea, Morissanda Kouyaté, pada 25 Juni lalu, menyatakan ketidakpuasan negaranya terhadap penahanan mantan diplomat tersebut. Ia menegaskan bahwa Doukouré tetap memiliki kekebalan penuh meskipun masa tugasnya telah berakhir pada November 2024, berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.</p>


[caption id="attachment_264" align="aligncenter" width="770"]<img class="wp-image-264 size-full" src="https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/09/X0AAwrcP-1756723750.webp" alt="Mantan duta besar Guinea untuk Brussel, Aissata Doukouré, bersama Raja Belgia Philippe (Istana Kerajaan Belgia)" width="770" height="513" /> Mantan duta besar Guinea untuk Brussel, Aissata Doukouré, bersama Raja Belgia Philippe (Istana Kerajaan Belgia)[/caption]
<p style="text-align: justify;" data-start="1014" data-end="1182">Kouyaté kembali menegaskan sikap ini pada 25 Agustus lalu, dalam kunjungan resminya ke Belgia, di mana ia bertemu dengan pejabat Belgia untuk membahas kasus tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1184" data-end="1597">Kouyaté, yang juga menjabat sebagai Menteri Urusan Warga Guinea di Luar Negeri dan Integrasi Afrika, dalam pernyataannya kepada televisi nasional Guinea, mengatakan bahwa "Presiden Mamady Doumbouya menginstruksikan untuk menindaklanjuti kasus mantan duta besar Aissata Doukouré sebagai persoalan yang menyangkut seluruh rakyat Guinea," menekankan bahwa ini adalah masalah nasional sebelum menjadi masalah hukum.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1599" data-end="1958">Ia menegaskan perlunya diplomasi bergerak sejajar dengan jalur hukum, serta hak Doukouré atas kekebalan penuh. Ia memperingatkan bahwa setiap penafsiran keliru mengenai status hukumnya dapat menyebabkan kerugian besar, dan memastikan komitmennya untuk menjamin penghormatan terhadap hukum nasional maupun perjanjian internasional dalam penanganan kasus ini.</p>


[caption id="attachment_265" align="aligncenter" width="640"]<img class="size-full wp-image-265" src="https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/09/876544-1756723123.webp" alt="Menteri Luar Negeri Guinea, Morissanda Kouyaté (Wikimedia)" width="640" height="857" /> Menteri Luar Negeri Guinea, Morissanda Kouyaté (Wikimedia)[/caption]
<p style="text-align: justify;" data-start="1960" data-end="2350">Namun, pihak berwenang Belgia menolak interpretasi tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Pierre Stéverlynck, menjelaskan pada Juli lalu bahwa Doukouré telah kehilangan kekebalan diplomatiknya sejak masa tugasnya berakhir, izin tinggal khususnya dicabut, dan yang berlaku hanyalah "kekebalan fungsional" yang tidak mencakup urusan pribadi, sehingga tidak relevan dengan kasus ini.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2352" data-end="2523">Doukouré, yang telah ditahan lebih dari dua bulan, masih menunggu keputusan Dewan Peradilan Belgia terkait apakah penahanannya akan diperpanjang atau ia akan dibebaskan.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2525" data-end="2753">Dalam konteks ini, pengacaranya, Jean-Pierre, menyatakan yakin bahwa kliennya bisa segera dibebaskan "selama tidak muncul elemen baru atau hambatan tak terduga," menegaskan bahwa fakta yang ada saat ini berpihak pada Doukouré.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2755" data-end="2987">Kasus ini menyoroti persoalan hukum terkait batasan kekebalan diplomatik setelah berakhirnya masa tugas resmi, serta memperlihatkan tumpang tindih antara jalur hukum dan diplomasi dalam kasus-kasus yang sarat sensitivitas politik.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2989" data-end="3014">Sumber: <a href="https://qiraatafrican.com/" target="_blank" rel="noopener">Pers Afrika</a></p>