(589,1,'2025-10-16 01:31:41','2025-10-16 01:31:41','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 14 Oktober 2025</a> - DHUMAIR, Suriah, </strong>— Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.\r\nDi Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.\r\nReuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021. REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.\r\nDiktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.\r\nPada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:31:41','2025-10-16 01:31:41','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=589',0,'revision','',0),
(590,1,'2025-10-16 01:31:56','2025-10-16 01:31:56','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 14 Oktober 2025</a> - DHUMAIR, Suriah, </strong>— Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021. REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.\r\nDiktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.\r\nPada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:31:56','2025-10-16 01:31:56','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=590',0,'revision','',0),
(591,1,'2025-10-16 01:36:39','2025-10-16 01:36:39','Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.\nAnalisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.\nRyan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com','kuburan_massal_assad_denah','Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.\nAnalisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.\nRyan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com','inherit','open','closed','','kuburan_massal_assad_denah','','','2025-10-16 01:36:45','2025-10-16 01:36:45','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kuburan_massal_assad_denah.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(592,1,'2025-10-16 01:36:52','2025-10-16 01:36:52','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 14 Oktober 2025</a> - DHUMAIR, Suriah, </strong>— Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_591\" align=\"aligncenter\" width=\"746\"]<img class=\"size-full wp-image-591\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kuburan_massal_assad_denah.jpg\" alt=\"Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.\r\nRyan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com\" width=\"746\" height=\"656\" /> Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.<br />Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.<br />Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021. REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.\r\nDiktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.\r\nPada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:36:52','2025-10-16 01:36:52','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=592',0,'revision','',0),
(593,1,'2025-10-16 01:37:12','2025-10-16 01:37:12','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 14 Oktober 2025</a> - DHUMAIR, Suriah, </strong>— Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_591\" align=\"aligncenter\" width=\"746\"]<img class=\"size-full wp-image-591\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kuburan_massal_assad_denah.jpg\" alt=\"Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs. Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com\" width=\"746\" height=\"656\" /> Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.<br />Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.<br />Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021. REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:37:12','2025-10-16 01:37:12','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=593',0,'revision','',0),
(594,1,'2025-10-16 01:41:15','2025-10-16 01:41:15','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 14 Oktober 2025</a> - DHUMAIR, Suriah, </strong>— Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pemindahan Tanah” (Operation Move Earth)</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_591\" align=\"aligncenter\" width=\"746\"]<img class=\"size-full wp-image-591\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kuburan_massal_assad_denah.jpg\" alt=\"Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs. Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com\" width=\"746\" height=\"656\" /> Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.<br />Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.<br />Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021. REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:41:15','2025-10-16 01:41:15','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=594',0,'revision','',0),
(595,1,'2025-10-16 01:42:01','2025-10-16 01:42:01','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 14 Oktober 2025</a> - DHUMAIR, Suriah, </strong>— Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pemindahan Tanah” (Operation Move Earth)</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_591\" align=\"aligncenter\" width=\"746\"]<img class=\"size-full wp-image-591\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kuburan_massal_assad_denah.jpg\" alt=\"Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs. Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com\" width=\"746\" height=\"656\" /> Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.<br />Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.<br />Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmad asy-Syaraa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021. REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:42:01','2025-10-16 01:42:01','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=595',0,'revision','',0),
(596,1,'2025-10-16 01:43:13','2025-10-16 01:43:13','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan <em>Investigasi Reuters</em></strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal dari tahun 2019 hingga 2021. Pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Basyar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 14 Oktober 2025</a> - DHUMAIR, Suriah, </strong>— Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pemindahan Tanah” (Operation Move Earth)</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_591\" align=\"aligncenter\" width=\"746\"]<img class=\"size-full wp-image-591\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kuburan_massal_assad_denah.jpg\" alt=\"Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs. Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com\" width=\"746\" height=\"656\" /> Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.<br />Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.<br />Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmad asy-Syaraa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021. REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:43:13','2025-10-16 01:43:13','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=596',0,'revision','',0),
(597,1,'2025-10-16 01:43:32','2025-10-16 01:43:32','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan <em>Investigasi Reuters</em></strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal dari tahun 2019 hingga 2021. Pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Basyar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 14 Oktober 2025</a> - DHUMAIR, Suriah, </strong>— Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Basyar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pemindahan Tanah” (Operation Move Earth)</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_591\" align=\"aligncenter\" width=\"746\"]<img class=\"size-full wp-image-591\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kuburan_massal_assad_denah.jpg\" alt=\"Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs. Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com\" width=\"746\" height=\"656\" /> Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.<br />Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.<br />Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmad asy-Syaraa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021. REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:43:32','2025-10-16 01:43:32','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=597',0,'revision','',0),
(598,1,'2005-01-03 09:46:28','2005-01-03 09:46:28','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Nabil Shibib (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa dan Opini</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pembunuhan sutradara dan jurnalis Belanda “Van Gogh” serta gelombang pembakaran sekolah dan tempat ibadah Islam, rangkaian peristiwa tersebut menandakan adanya titik balik berbahaya dalam hubungan antara umat Islam di Eropa dan masyarakat yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan yang terus diajukan dengan penuh kekhawatiran mengenai masa depan hubungan ini sesungguhnya adalah pertanyaan utama tentang hakikat keberadaan Islam di tengah masyarakat sekuler.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persoalan ini dapat ditinjau dari berbagai sisi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa yang paling penting di antaranya adalah persoalan yang menyentuh langsung kehidupan sosial sehari-hari, yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan: nilai dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam di satu sisi, dan nilai-nilai serta pola hubungan yang telah mengakar kuat di Barat dalam kerangka pendekatan sekuler terhadap agama di sisi lain.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-fakta Awal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama-tama, perlu dijelaskan beberapa hal:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Pembahasan ini tidak berkaitan langsung dengan isu terorisme atau apa yang disebut “perang melawan terorisme”, serta hubungannya dengan umat Islam di Eropa, meskipun tekanan terhadap mereka semakin meningkat—terutama setelah ledakan di Madrid. Sebelumnya, dampak dari peristiwa serangan di New York dan Washington masih bisa sedikit diredam, bahkan sempat muncul gelombang simpati di kalangan masyarakat menggantikan rasa takut. Hal ini disebabkan oleh rasa kemanusiaan serta kekhawatiran politik terhadap arah serangan militer Amerika dan aliansinya dengan Israel di kawasan dunia Islam, beserta akibatnya secara regional maupun global.</li>\r\n 	<li>Rincian kasus pembunuhan sutradara Belanda tersebut—penyebab, latar belakang, dan akibatnya—sudah banyak diberitakan oleh media. Karena itu, di sini cukup disinggung beberapa aspeknya yang relevan dengan topik “Dilema Fundamentalisme Sekuler terhadap Muslim di Eropa”.</li>\r\n 	<li>Keberadaan umat Islam di negara-negara Eropa kini tidak lagi didominasi oleh para pendatang—baik pekerja, pelajar, maupun pengungsi karena alasan ekonomi atau politik. Proporsi kelompok-kelompok tersebut terus menurun, sementara jumlah Muslim keturunan Eropa dan mereka yang lahir serta memperoleh kewarganegaraan di Eropa terus meningkat. Banyak dari mereka kini telah menjadi warga tetap setelah puluhan tahun menetap di benua tersebut.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan ini juga tidak lengkap tanpa menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya “kebebasan mutlak” dalam sistem sekuler, sebagaimana juga tidak ada dalam sistem lainnya. Prinsip ini berlaku pula pada kebebasan seni, sastra, dan penelitian ilmiah, yang juga memiliki batasan. Bidang yang paling terkenal dengan pembatasan tersebut misalnya adalah tema “anti-Semitisme” dan “Holocaust Nazi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula kebebasan beragama juga tunduk pada berbagai batasan, salah satunya berupa aturan hukum yang menyingkirkan pengaruh nilai-nilai agama dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aturan hukum yang menegaskan “pembebasan” hubungan tersebut menurut pandangan sekuler, pada hakikatnya justru melegalkan bentuk “kebebasan moral tanpa batas” yang bertentangan secara langsung dengan pandangan agama. Selama acuan utamanya adalah sekularisme, maka apa yang dianggap oleh pandangan sekuler sebagai salah satu pencapaian besar peradaban modern, justru dianggap oleh pandangan keagamaan sebagai sumber dari berbagai penyakit sosial yang serius—terutama hancurnya institusi keluarga dan akibat lanjutannya seperti penyebaran narkoba, kejahatan di kalangan remaja, dan bahkan anak-anak.</p>\r\n\r\n<h3><strong>Inti Permasalahan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekularisme Eropa menganggap “kebebasan individu” sebagai pencapaian terbesarnya. Namun, ia menghadapi persoalan mendasar ketika terpaksa membatasi salah satu pilar utamanya, yaitu kebebasan beragama individu, begitu nilai-nilai agama melampaui batas dinding rumah, tempat ibadah, atau hubungan pribadi yang sempit dengan orang lain. Pembatasan ini menjadi semakin keras dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama setelah munculnya apa yang disebut “revolusi seksual” — hasil dari “revolusi mahasiswa” tahun 1968.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi penghapusan bertahap terhadap semua “nilai dan aturan lama”, dan dilegalkannya apa yang dalam pandangan agama disebut sebagai “kemerosotan moral total”. Akibatnya, penolakan terhadap apa yang disebut “perkawinan sesama jenis” — antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan — kini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak minoritas. Dari sini terlihat jelas sampai sejauh mana konflik sekularisme dengan nilai-nilai agama telah berkembang. Sebagai contoh, ketika seorang calon anggota Komisi Uni Eropa menyatakan penolakannya terhadap homoseksualitas atas dasar keyakinan agama, sikapnya itu menjadi alasan utama parlemen menolak mengesahkan susunan komisi tersebut (November 2004), hingga akhirnya komposisinya diubah dan dirinya dikeluarkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama “gelombang kebebasan seksual” yang berlangsung dengan mengorbankan nilai-nilai agama itu, posisi umat Islam di Eropa juga mengalami perubahan besar, begitu pula cara pandang masyarakat Eropa terhadap mereka. Pada awalnya, kepentingan ekonomi memandang umat Islam hanya sebagai tenaga kerja sementara yang didatangkan dari luar. Kemudian, melalui propaganda kelompok sayap kanan ekstrem, mereka mulai dilihat sebagai beban ekonomi dan sosial. Akhirnya, munculnya fenomena terorisme membuat umat Islam secara umum dituduh sebagai sumber ancaman keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, perkembangan positif yang muncul seiring dengan bangkitnya kesadaran Islam adalah lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih positif dalam membangun hubungan sosial dan resmi antara umat Islam dengan masyarakat Eropa. Misalnya: konsep “integrasi tanpa kehilangan identitas”, gagasan “keberagaman budaya yang mencakup umat Islam”, serta seruan untuk “dialog peradaban dan penolakan terhadap gagasan benturan peradaban”. Namun, semua itu tidak sejalan dengan pandangan “fundamentalisme sekuler”, sebagaimana sering dinyatakan oleh para penganutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa contohnya antara lain:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Kampanye tidak adil terhadap orientalis Jerman, Anna Marie Schimmel, ketika ia dianugerahi Penghargaan Perdamaian Buku Jerman pada tahun 1995.</li>\r\n 	<li>Serangan terus-menerus hingga kini terhadap Persatuan Organisasi Islam di Berlin, yang setelah perjuangan hukum selama 20 tahun akhirnya memperoleh keputusan pengadilan tertinggi yang menetapkan hak umat Islam untuk ikut menyusun kurikulum pendidikan agama Islam bagi anak-anak mereka di negara bagian Berlin.</li>\r\n 	<li>Kampanye besar-besaran “politisasi jilbab” di Prancis terhadap para siswi Muslim, dan di Jerman pada tahun 1998 terhadap guru Muslimah, dimulai dengan keputusan sepihak dari kementerian yang melarang guru Muslimah, Fereshteh Ludin, mengajar dengan mengenakan jilbab tanpa dasar hukum yang jelas.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, lembaga-lembaga intelijen juga melancarkan kampanye dengan menuduh kelompok Islam sebagai ekstremis tanpa bukti yang kuat, sering kali melalui laporan-laporan yang tidak tahan uji ilmiah. Hal ini, misalnya, dijelaskan oleh pakar akademik Jerman, Prof. Werner Schiffauer, dalam kajiannya tentang organisasi Turki “Milli Görüş” di Jerman.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2005/01/03/dilema-fundamentalisme-sekuler-dengan-muslim-eropa-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (1)','','publish','open','open','','dilema-fundamentalisme-sekuler-dengan-muslim-eropa','','\nhttps://rezaervani.com/duniaislam/2005/01/03/dilema-fundamentalisme-sekuler-dengan-muslim-eropa-2/','2025-10-16 10:00:49','2025-10-16 10:00:49','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=598',0,'post','',0),
(599,1,'2025-10-16 09:50:20','2025-10-16 09:50:20','','muslim_eropa','','inherit','open','closed','','muslim_eropa','','','2025-10-16 09:50:20','2025-10-16 09:50:20','',598,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/muslim_eropa.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(600,1,'2025-10-16 09:54:46','2025-10-16 09:54:46','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Nabil Shibib</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa ini masuk dalam Kategori Analisa dan Opini</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pembunuhan sutradara dan jurnalis Belanda “Van Gogh” serta gelombang pembakaran sekolah dan tempat ibadah Islam, rangkaian peristiwa tersebut menandakan adanya titik balik berbahaya dalam hubungan antara umat Islam di Eropa dan masyarakat yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan yang terus diajukan dengan penuh kekhawatiran mengenai masa depan hubungan ini sesungguhnya adalah pertanyaan utama tentang hakikat keberadaan Islam di tengah masyarakat sekuler.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persoalan ini dapat ditinjau dari berbagai sisi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa yang paling penting di antaranya adalah persoalan yang menyentuh langsung kehidupan sosial sehari-hari, yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan: nilai dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam di satu sisi, dan nilai-nilai serta pola hubungan yang telah mengakar kuat di Barat dalam kerangka pendekatan sekuler terhadap agama di sisi lain.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-fakta Awal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama-tama, perlu dijelaskan beberapa hal:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Pembahasan ini tidak berkaitan langsung dengan isu terorisme atau apa yang disebut “perang melawan terorisme”, serta hubungannya dengan umat Islam di Eropa, meskipun tekanan terhadap mereka semakin meningkat—terutama setelah ledakan di Madrid. Sebelumnya, dampak dari peristiwa serangan di New York dan Washington masih bisa sedikit diredam, bahkan sempat muncul gelombang simpati di kalangan masyarakat menggantikan rasa takut. Hal ini disebabkan oleh rasa kemanusiaan serta kekhawatiran politik terhadap arah serangan militer Amerika dan aliansinya dengan Israel di kawasan dunia Islam, beserta akibatnya secara regional maupun global.</li>\r\n 	<li>Rincian kasus pembunuhan sutradara Belanda tersebut—penyebab, latar belakang, dan akibatnya—sudah banyak diberitakan oleh media. Karena itu, di sini cukup disinggung beberapa aspeknya yang relevan dengan topik “Dilema Fundamentalisme Sekuler terhadap Muslim di Eropa”.</li>\r\n 	<li>Keberadaan umat Islam di negara-negara Eropa kini tidak lagi didominasi oleh para pendatang—baik pekerja, pelajar, maupun pengungsi karena alasan ekonomi atau politik. Proporsi kelompok-kelompok tersebut terus menurun, sementara jumlah Muslim keturunan Eropa dan mereka yang lahir serta memperoleh kewarganegaraan di Eropa terus meningkat. Banyak dari mereka kini telah menjadi warga tetap setelah puluhan tahun menetap di benua tersebut.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan ini juga tidak lengkap tanpa menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya “kebebasan mutlak” dalam sistem sekuler, sebagaimana juga tidak ada dalam sistem lainnya. Prinsip ini berlaku pula pada kebebasan seni, sastra, dan penelitian ilmiah, yang juga memiliki batasan. Bidang yang paling terkenal dengan pembatasan tersebut misalnya adalah tema “anti-Semitisme” dan “Holocaust Nazi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula kebebasan beragama juga tunduk pada berbagai batasan, salah satunya berupa aturan hukum yang menyingkirkan pengaruh nilai-nilai agama dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aturan hukum yang menegaskan “pembebasan” hubungan tersebut menurut pandangan sekuler, pada hakikatnya justru melegalkan bentuk “kebebasan moral tanpa batas” yang bertentangan secara langsung dengan pandangan agama. Selama acuan utamanya adalah sekularisme, maka apa yang dianggap oleh pandangan sekuler sebagai salah satu pencapaian besar peradaban modern, justru dianggap oleh pandangan keagamaan sebagai sumber dari berbagai penyakit sosial yang serius—terutama hancurnya institusi keluarga dan akibat lanjutannya seperti penyebaran narkoba, kejahatan di kalangan remaja, dan bahkan anak-anak.</p>\r\n\r\n<h3><strong>Inti Permasalahan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekularisme Eropa menganggap “kebebasan individu” sebagai pencapaian terbesarnya. Namun, ia menghadapi persoalan mendasar ketika terpaksa membatasi salah satu pilar utamanya, yaitu kebebasan beragama individu, begitu nilai-nilai agama melampaui batas dinding rumah, tempat ibadah, atau hubungan pribadi yang sempit dengan orang lain. Pembatasan ini menjadi semakin keras dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama setelah munculnya apa yang disebut “revolusi seksual” — hasil dari “revolusi mahasiswa” tahun 1968.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi penghapusan bertahap terhadap semua “nilai dan aturan lama”, dan dilegalkannya apa yang dalam pandangan agama disebut sebagai “kemerosotan moral total”. Akibatnya, penolakan terhadap apa yang disebut “perkawinan sesama jenis” — antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan — kini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak minoritas. Dari sini terlihat jelas sampai sejauh mana konflik sekularisme dengan nilai-nilai agama telah berkembang. Sebagai contoh, ketika seorang calon anggota Komisi Uni Eropa menyatakan penolakannya terhadap homoseksualitas atas dasar keyakinan agama, sikapnya itu menjadi alasan utama parlemen menolak mengesahkan susunan komisi tersebut (November 2004), hingga akhirnya komposisinya diubah dan dirinya dikeluarkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama “gelombang kebebasan seksual” yang berlangsung dengan mengorbankan nilai-nilai agama itu, posisi umat Islam di Eropa juga mengalami perubahan besar, begitu pula cara pandang masyarakat Eropa terhadap mereka. Pada awalnya, kepentingan ekonomi memandang umat Islam hanya sebagai tenaga kerja sementara yang didatangkan dari luar. Kemudian, melalui propaganda kelompok sayap kanan ekstrem, mereka mulai dilihat sebagai beban ekonomi dan sosial. Akhirnya, munculnya fenomena terorisme membuat umat Islam secara umum dituduh sebagai sumber ancaman keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, perkembangan positif yang muncul seiring dengan bangkitnya kesadaran Islam adalah lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih positif dalam membangun hubungan sosial dan resmi antara umat Islam dengan masyarakat Eropa. Misalnya: konsep “integrasi tanpa kehilangan identitas”, gagasan “keberagaman budaya yang mencakup umat Islam”, serta seruan untuk “dialog peradaban dan penolakan terhadap gagasan benturan peradaban”. Namun, semua itu tidak sejalan dengan pandangan “fundamentalisme sekuler”, sebagaimana sering dinyatakan oleh para penganutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa contohnya antara lain:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Kampanye tidak adil terhadap orientalis Jerman, Anna Marie Schimmel, ketika ia dianugerahi Penghargaan Perdamaian Buku Jerman pada tahun 1995.</li>\r\n 	<li>Serangan terus-menerus hingga kini terhadap Persatuan Organisasi Islam di Berlin, yang setelah perjuangan hukum selama 20 tahun akhirnya memperoleh keputusan pengadilan tertinggi yang menetapkan hak umat Islam untuk ikut menyusun kurikulum pendidikan agama Islam bagi anak-anak mereka di negara bagian Berlin.</li>\r\n 	<li>Kampanye besar-besaran “politisasi jilbab” di Prancis terhadap para siswi Muslim, dan di Jerman pada tahun 1998 terhadap guru Muslimah, dimulai dengan keputusan sepihak dari kementerian yang melarang guru Muslimah, Fereshteh Ludin, mengajar dengan mengenakan jilbab tanpa dasar hukum yang jelas.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, lembaga-lembaga intelijen juga melancarkan kampanye dengan menuduh kelompok Islam sebagai ekstremis tanpa bukti yang kuat, sering kali melalui laporan-laporan yang tidak tahan uji ilmiah. Hal ini, misalnya, dijelaskan oleh pakar akademik Jerman, Prof. Werner Schiffauer, dalam kajiannya tentang organisasi Turki “Milli Görüş” di Jerman.</p>\r\nDalam beberapa dekade terakhir, dapat diamati pula meningkatnya jumlah umat Islam yang telah menjadi warga negara tetap, serta berakhirnya masa “isolasi lokal” di mana kegiatan Islam hanya berfokus pada isu-isu dunia Islam. Kini, umat Islam telah memasuki fase “keterbukaan” dengan perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah lokal seperti pendidikan Islam, kondisi sekolah, jilbab, hubungan antarjenis kelamin, hingga persoalan praktis seperti penyembelihan halal, pemakaman, dan toko makanan halal. Fase ini juga ditandai oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap masjid dan tempat salat, yang jumlahnya kini telah mencapai ribuan di negara-negara Eropa utama.\r\n\r\nDalam konteks ini, ada dua fenomena lain yang menarik perhatian masyarakat Eropa:\r\n<ol>\r\n 	<li><strong>Prediksi penurunan populasi non-Muslim di Eropa.</strong> Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tertentu — terutama kelompok sayap kanan ekstrem dan kaum fundamentalis sekuler — terhadap apa yang mereka sebut sebagai “Islamisasi demografis benua Eropa.”</li>\r\n 	<li><strong>Meningkatnya jumlah pemuda Eropa yang memeluk Islam setiap tahun.</strong> Fenomena ini menunjukkan pengaruh besar pandangan Islam terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena banyak di antara para mualaf muda yang menyebut nilai-nilai keluarga dalam Islam sebagai alasan utama mereka tertarik untuk memeluk agama ini.</li>\r\n</ol>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa','','inherit','closed','closed','','598-revision-v1','','','2025-10-16 09:54:46','2025-10-16 09:54:46','',598,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=600',0,'revision','',0),
(601,1,'2025-10-16 09:55:53','2025-10-16 09:55:53','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa</strong></h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Nabil Shibib</h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa ini masuk dalam Kategori Analisa dan Opini</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pembunuhan sutradara dan jurnalis Belanda “Van Gogh” serta gelombang pembakaran sekolah dan tempat ibadah Islam, rangkaian peristiwa tersebut menandakan adanya titik balik berbahaya dalam hubungan antara umat Islam di Eropa dan masyarakat yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan yang terus diajukan dengan penuh kekhawatiran mengenai masa depan hubungan ini sesungguhnya adalah pertanyaan utama tentang hakikat keberadaan Islam di tengah masyarakat sekuler.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Persoalan ini dapat ditinjau dari berbagai sisi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa yang paling penting di antaranya adalah persoalan yang menyentuh langsung kehidupan sosial sehari-hari, yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan: nilai dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam di satu sisi, dan nilai-nilai serta pola hubungan yang telah mengakar kuat di Barat dalam kerangka pendekatan sekuler terhadap agama di sisi lain.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-fakta Awal</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama-tama, perlu dijelaskan beberapa hal:</p>\n\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n 	<li>Pembahasan ini tidak berkaitan langsung dengan isu terorisme atau apa yang disebut “perang melawan terorisme”, serta hubungannya dengan umat Islam di Eropa, meskipun tekanan terhadap mereka semakin meningkat—terutama setelah ledakan di Madrid. Sebelumnya, dampak dari peristiwa serangan di New York dan Washington masih bisa sedikit diredam, bahkan sempat muncul gelombang simpati di kalangan masyarakat menggantikan rasa takut. Hal ini disebabkan oleh rasa kemanusiaan serta kekhawatiran politik terhadap arah serangan militer Amerika dan aliansinya dengan Israel di kawasan dunia Islam, beserta akibatnya secara regional maupun global.</li>\n 	<li>Rincian kasus pembunuhan sutradara Belanda tersebut—penyebab, latar belakang, dan akibatnya—sudah banyak diberitakan oleh media. Karena itu, di sini cukup disinggung beberapa aspeknya yang relevan dengan topik “Dilema Fundamentalisme Sekuler terhadap Muslim di Eropa”.</li>\n 	<li>Keberadaan umat Islam di negara-negara Eropa kini tidak lagi didominasi oleh para pendatang—baik pekerja, pelajar, maupun pengungsi karena alasan ekonomi atau politik. Proporsi kelompok-kelompok tersebut terus menurun, sementara jumlah Muslim keturunan Eropa dan mereka yang lahir serta memperoleh kewarganegaraan di Eropa terus meningkat. Banyak dari mereka kini telah menjadi warga tetap setelah puluhan tahun menetap di benua tersebut.</li>\n</ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan ini juga tidak lengkap tanpa menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya “kebebasan mutlak” dalam sistem sekuler, sebagaimana juga tidak ada dalam sistem lainnya. Prinsip ini berlaku pula pada kebebasan seni, sastra, dan penelitian ilmiah, yang juga memiliki batasan. Bidang yang paling terkenal dengan pembatasan tersebut misalnya adalah tema “anti-Semitisme” dan “Holocaust Nazi”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula kebebasan beragama juga tunduk pada berbagai batasan, salah satunya berupa aturan hukum yang menyingkirkan pengaruh nilai-nilai agama dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aturan hukum yang menegaskan “pembebasan” hubungan tersebut menurut pandangan sekuler, pada hakikatnya justru melegalkan bentuk “kebebasan moral tanpa batas” yang bertentangan secara langsung dengan pandangan agama. Selama acuan utamanya adalah sekularisme, maka apa yang dianggap oleh pandangan sekuler sebagai salah satu pencapaian besar peradaban modern, justru dianggap oleh pandangan keagamaan sebagai sumber dari berbagai penyakit sosial yang serius—terutama hancurnya institusi keluarga dan akibat lanjutannya seperti penyebaran narkoba, kejahatan di kalangan remaja, dan bahkan anak-anak.</p>\n\n<h3><strong>Inti Permasalahan</strong></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekularisme Eropa menganggap “kebebasan individu” sebagai pencapaian terbesarnya. Namun, ia menghadapi persoalan mendasar ketika terpaksa membatasi salah satu pilar utamanya, yaitu kebebasan beragama individu, begitu nilai-nilai agama melampaui batas dinding rumah, tempat ibadah, atau hubungan pribadi yang sempit dengan orang lain. Pembatasan ini menjadi semakin keras dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama setelah munculnya apa yang disebut “revolusi seksual” — hasil dari “revolusi mahasiswa” tahun 1968.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi penghapusan bertahap terhadap semua “nilai dan aturan lama”, dan dilegalkannya apa yang dalam pandangan agama disebut sebagai “kemerosotan moral total”. Akibatnya, penolakan terhadap apa yang disebut “perkawinan sesama jenis” — antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan — kini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak minoritas. Dari sini terlihat jelas sampai sejauh mana konflik sekularisme dengan nilai-nilai agama telah berkembang. Sebagai contoh, ketika seorang calon anggota Komisi Uni Eropa menyatakan penolakannya terhadap homoseksualitas atas dasar keyakinan agama, sikapnya itu menjadi alasan utama parlemen menolak mengesahkan susunan komisi tersebut (November 2004), hingga akhirnya komposisinya diubah dan dirinya dikeluarkan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama “gelombang kebebasan seksual” yang berlangsung dengan mengorbankan nilai-nilai agama itu, posisi umat Islam di Eropa juga mengalami perubahan besar, begitu pula cara pandang masyarakat Eropa terhadap mereka. Pada awalnya, kepentingan ekonomi memandang umat Islam hanya sebagai tenaga kerja sementara yang didatangkan dari luar. Kemudian, melalui propaganda kelompok sayap kanan ekstrem, mereka mulai dilihat sebagai beban ekonomi dan sosial. Akhirnya, munculnya fenomena terorisme membuat umat Islam secara umum dituduh sebagai sumber ancaman keamanan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, perkembangan positif yang muncul seiring dengan bangkitnya kesadaran Islam adalah lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih positif dalam membangun hubungan sosial dan resmi antara umat Islam dengan masyarakat Eropa. Misalnya: konsep “integrasi tanpa kehilangan identitas”, gagasan “keberagaman budaya yang mencakup umat Islam”, serta seruan untuk “dialog peradaban dan penolakan terhadap gagasan benturan peradaban”. Namun, semua itu tidak sejalan dengan pandangan “fundamentalisme sekuler”, sebagaimana sering dinyatakan oleh para penganutnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa contohnya antara lain:</p>\n\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n 	<li>Kampanye tidak adil terhadap orientalis Jerman, Anna Marie Schimmel, ketika ia dianugerahi Penghargaan Perdamaian Buku Jerman pada tahun 1995.</li>\n 	<li>Serangan terus-menerus hingga kini terhadap Persatuan Organisasi Islam di Berlin, yang setelah perjuangan hukum selama 20 tahun akhirnya memperoleh keputusan pengadilan tertinggi yang menetapkan hak umat Islam untuk ikut menyusun kurikulum pendidikan agama Islam bagi anak-anak mereka di negara bagian Berlin.</li>\n 	<li>Kampanye besar-besaran “politisasi jilbab” di Prancis terhadap para siswi Muslim, dan di Jerman pada tahun 1998 terhadap guru Muslimah, dimulai dengan keputusan sepihak dari kementerian yang melarang guru Muslimah, Fereshteh Ludin, mengajar dengan mengenakan jilbab tanpa dasar hukum yang jelas.</li>\n</ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, lembaga-lembaga intelijen juga melancarkan kampanye dengan menuduh kelompok Islam sebagai ekstremis tanpa bukti yang kuat, sering kali melalui laporan-laporan yang tidak tahan uji ilmiah. Hal ini, misalnya, dijelaskan oleh pakar akademik Jerman, Prof. Werner Schiffauer, dalam kajiannya tentang organisasi Turki “Milli Görüş” di Jerman.</p>\nDalam beberapa dekade terakhir, dapat diamati pula meningkatnya jumlah umat Islam yang telah menjadi warga negara tetap, serta berakhirnya masa “isolasi lokal” di mana kegiatan Islam hanya berfokus pada isu-isu dunia Islam. Kini, umat Islam telah memasuki fase “keterbukaan” dengan perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah lokal seperti pendidikan Islam, kondisi sekolah, jilbab, hubungan antarjenis kelamin, hingga persoalan praktis seperti penyembelihan halal, pemakaman, dan toko makanan halal. Fase ini juga ditandai oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap masjid dan tempat salat, yang jumlahnya kini telah mencapai ribuan di negara-negara Eropa utama.\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ada dua fenomena lain yang menarik perhatian masyarakat Eropa:</p>\n\n<ol>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Prediksi penurunan populasi non-Muslim di Eropa.</strong> Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tertentu — terutama kelompok sayap kanan ekstrem dan kaum fundamentalis sekuler — terhadap apa yang mereka sebut sebagai “Islamisasi demografis benua Eropa.”</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Meningkatnya jumlah pemuda Eropa yang memeluk Islam setiap tahun.</strong> Fenomena ini menunjukkan pengaruh besar pandangan Islam terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena banyak di antara para mualaf muda yang menyebut nilai-nilai keluarga dalam Islam sebagai alasan utama mereka tertarik untuk memeluk agama ini.</li>\n</ol>\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\n\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa','','inherit','closed','closed','','598-autosave-v1','','','2025-10-16 09:55:53','2025-10-16 09:55:53','',598,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=601',0,'revision','',0),
(602,1,'2025-10-16 09:56:31','2025-10-16 09:56:31','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Nabil Shibib (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa ini masuk dalam Kategori Analisa dan Opini</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pembunuhan sutradara dan jurnalis Belanda “Van Gogh” serta gelombang pembakaran sekolah dan tempat ibadah Islam, rangkaian peristiwa tersebut menandakan adanya titik balik berbahaya dalam hubungan antara umat Islam di Eropa dan masyarakat yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan yang terus diajukan dengan penuh kekhawatiran mengenai masa depan hubungan ini sesungguhnya adalah pertanyaan utama tentang hakikat keberadaan Islam di tengah masyarakat sekuler.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persoalan ini dapat ditinjau dari berbagai sisi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa yang paling penting di antaranya adalah persoalan yang menyentuh langsung kehidupan sosial sehari-hari, yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan: nilai dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam di satu sisi, dan nilai-nilai serta pola hubungan yang telah mengakar kuat di Barat dalam kerangka pendekatan sekuler terhadap agama di sisi lain.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-fakta Awal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama-tama, perlu dijelaskan beberapa hal:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Pembahasan ini tidak berkaitan langsung dengan isu terorisme atau apa yang disebut “perang melawan terorisme”, serta hubungannya dengan umat Islam di Eropa, meskipun tekanan terhadap mereka semakin meningkat—terutama setelah ledakan di Madrid. Sebelumnya, dampak dari peristiwa serangan di New York dan Washington masih bisa sedikit diredam, bahkan sempat muncul gelombang simpati di kalangan masyarakat menggantikan rasa takut. Hal ini disebabkan oleh rasa kemanusiaan serta kekhawatiran politik terhadap arah serangan militer Amerika dan aliansinya dengan Israel di kawasan dunia Islam, beserta akibatnya secara regional maupun global.</li>\r\n 	<li>Rincian kasus pembunuhan sutradara Belanda tersebut—penyebab, latar belakang, dan akibatnya—sudah banyak diberitakan oleh media. Karena itu, di sini cukup disinggung beberapa aspeknya yang relevan dengan topik “Dilema Fundamentalisme Sekuler terhadap Muslim di Eropa”.</li>\r\n 	<li>Keberadaan umat Islam di negara-negara Eropa kini tidak lagi didominasi oleh para pendatang—baik pekerja, pelajar, maupun pengungsi karena alasan ekonomi atau politik. Proporsi kelompok-kelompok tersebut terus menurun, sementara jumlah Muslim keturunan Eropa dan mereka yang lahir serta memperoleh kewarganegaraan di Eropa terus meningkat. Banyak dari mereka kini telah menjadi warga tetap setelah puluhan tahun menetap di benua tersebut.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan ini juga tidak lengkap tanpa menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya “kebebasan mutlak” dalam sistem sekuler, sebagaimana juga tidak ada dalam sistem lainnya. Prinsip ini berlaku pula pada kebebasan seni, sastra, dan penelitian ilmiah, yang juga memiliki batasan. Bidang yang paling terkenal dengan pembatasan tersebut misalnya adalah tema “anti-Semitisme” dan “Holocaust Nazi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula kebebasan beragama juga tunduk pada berbagai batasan, salah satunya berupa aturan hukum yang menyingkirkan pengaruh nilai-nilai agama dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aturan hukum yang menegaskan “pembebasan” hubungan tersebut menurut pandangan sekuler, pada hakikatnya justru melegalkan bentuk “kebebasan moral tanpa batas” yang bertentangan secara langsung dengan pandangan agama. Selama acuan utamanya adalah sekularisme, maka apa yang dianggap oleh pandangan sekuler sebagai salah satu pencapaian besar peradaban modern, justru dianggap oleh pandangan keagamaan sebagai sumber dari berbagai penyakit sosial yang serius—terutama hancurnya institusi keluarga dan akibat lanjutannya seperti penyebaran narkoba, kejahatan di kalangan remaja, dan bahkan anak-anak.</p>\r\n\r\n<h3><strong>Inti Permasalahan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekularisme Eropa menganggap “kebebasan individu” sebagai pencapaian terbesarnya. Namun, ia menghadapi persoalan mendasar ketika terpaksa membatasi salah satu pilar utamanya, yaitu kebebasan beragama individu, begitu nilai-nilai agama melampaui batas dinding rumah, tempat ibadah, atau hubungan pribadi yang sempit dengan orang lain. Pembatasan ini menjadi semakin keras dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama setelah munculnya apa yang disebut “revolusi seksual” — hasil dari “revolusi mahasiswa” tahun 1968.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi penghapusan bertahap terhadap semua “nilai dan aturan lama”, dan dilegalkannya apa yang dalam pandangan agama disebut sebagai “kemerosotan moral total”. Akibatnya, penolakan terhadap apa yang disebut “perkawinan sesama jenis” — antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan — kini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak minoritas. Dari sini terlihat jelas sampai sejauh mana konflik sekularisme dengan nilai-nilai agama telah berkembang. Sebagai contoh, ketika seorang calon anggota Komisi Uni Eropa menyatakan penolakannya terhadap homoseksualitas atas dasar keyakinan agama, sikapnya itu menjadi alasan utama parlemen menolak mengesahkan susunan komisi tersebut (November 2004), hingga akhirnya komposisinya diubah dan dirinya dikeluarkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama “gelombang kebebasan seksual” yang berlangsung dengan mengorbankan nilai-nilai agama itu, posisi umat Islam di Eropa juga mengalami perubahan besar, begitu pula cara pandang masyarakat Eropa terhadap mereka. Pada awalnya, kepentingan ekonomi memandang umat Islam hanya sebagai tenaga kerja sementara yang didatangkan dari luar. Kemudian, melalui propaganda kelompok sayap kanan ekstrem, mereka mulai dilihat sebagai beban ekonomi dan sosial. Akhirnya, munculnya fenomena terorisme membuat umat Islam secara umum dituduh sebagai sumber ancaman keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, perkembangan positif yang muncul seiring dengan bangkitnya kesadaran Islam adalah lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih positif dalam membangun hubungan sosial dan resmi antara umat Islam dengan masyarakat Eropa. Misalnya: konsep “integrasi tanpa kehilangan identitas”, gagasan “keberagaman budaya yang mencakup umat Islam”, serta seruan untuk “dialog peradaban dan penolakan terhadap gagasan benturan peradaban”. Namun, semua itu tidak sejalan dengan pandangan “fundamentalisme sekuler”, sebagaimana sering dinyatakan oleh para penganutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa contohnya antara lain:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Kampanye tidak adil terhadap orientalis Jerman, Anna Marie Schimmel, ketika ia dianugerahi Penghargaan Perdamaian Buku Jerman pada tahun 1995.</li>\r\n 	<li>Serangan terus-menerus hingga kini terhadap Persatuan Organisasi Islam di Berlin, yang setelah perjuangan hukum selama 20 tahun akhirnya memperoleh keputusan pengadilan tertinggi yang menetapkan hak umat Islam untuk ikut menyusun kurikulum pendidikan agama Islam bagi anak-anak mereka di negara bagian Berlin.</li>\r\n 	<li>Kampanye besar-besaran “politisasi jilbab” di Prancis terhadap para siswi Muslim, dan di Jerman pada tahun 1998 terhadap guru Muslimah, dimulai dengan keputusan sepihak dari kementerian yang melarang guru Muslimah, Fereshteh Ludin, mengajar dengan mengenakan jilbab tanpa dasar hukum yang jelas.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, lembaga-lembaga intelijen juga melancarkan kampanye dengan menuduh kelompok Islam sebagai ekstremis tanpa bukti yang kuat, sering kali melalui laporan-laporan yang tidak tahan uji ilmiah. Hal ini, misalnya, dijelaskan oleh pakar akademik Jerman, Prof. Werner Schiffauer, dalam kajiannya tentang organisasi Turki “Milli Görüş” di Jerman.</p>\r\nDalam beberapa dekade terakhir, dapat diamati pula meningkatnya jumlah umat Islam yang telah menjadi warga negara tetap, serta berakhirnya masa “isolasi lokal” di mana kegiatan Islam hanya berfokus pada isu-isu dunia Islam. Kini, umat Islam telah memasuki fase “keterbukaan” dengan perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah lokal seperti pendidikan Islam, kondisi sekolah, jilbab, hubungan antarjenis kelamin, hingga persoalan praktis seperti penyembelihan halal, pemakaman, dan toko makanan halal. Fase ini juga ditandai oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap masjid dan tempat salat, yang jumlahnya kini telah mencapai ribuan di negara-negara Eropa utama.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ada dua fenomena lain yang menarik perhatian masyarakat Eropa:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Prediksi penurunan populasi non-Muslim di Eropa.</strong> Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tertentu — terutama kelompok sayap kanan ekstrem dan kaum fundamentalis sekuler — terhadap apa yang mereka sebut sebagai “Islamisasi demografis benua Eropa.”</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Meningkatnya jumlah pemuda Eropa yang memeluk Islam setiap tahun.</strong> Fenomena ini menunjukkan pengaruh besar pandangan Islam terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena banyak di antara para mualaf muda yang menyebut nilai-nilai keluarga dalam Islam sebagai alasan utama mereka tertarik untuk memeluk agama ini.</li>\r\n</ol>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (1)','','inherit','closed','closed','','598-revision-v1','','','2025-10-16 09:56:31','2025-10-16 09:56:31','',598,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=602',0,'revision','',0),
(603,1,'2005-01-03 09:57:22','2005-01-03 09:57:22','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Nabil Shibib (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa dan Opini</a></em></p>\r\nDalam beberapa dekade terakhir, dapat diamati pula meningkatnya jumlah umat Islam yang telah menjadi warga negara tetap, serta berakhirnya masa “isolasi lokal” di mana kegiatan Islam hanya berfokus pada isu-isu dunia Islam. Kini, umat Islam telah memasuki fase “keterbukaan” dengan perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah lokal seperti pendidikan Islam, kondisi sekolah, jilbab, hubungan antarjenis kelamin, hingga persoalan praktis seperti penyembelihan halal, pemakaman, dan toko makanan halal. Fase ini juga ditandai oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap masjid dan tempat salat, yang jumlahnya kini telah mencapai ribuan di negara-negara Eropa utama.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ada dua fenomena lain yang menarik perhatian masyarakat Eropa:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Prediksi penurunan populasi non-Muslim di Eropa.</strong> Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tertentu — terutama kelompok sayap kanan ekstrem dan kaum fundamentalis sekuler — terhadap apa yang mereka sebut sebagai “Islamisasi demografis benua Eropa.”</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Meningkatnya jumlah pemuda Eropa yang memeluk Islam setiap tahun.</strong> Fenomena ini menunjukkan pengaruh besar pandangan Islam terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena banyak di antara para mualaf muda yang menyebut nilai-nilai keluarga dalam Islam sebagai alasan utama mereka tertarik untuk memeluk agama ini.</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Antara “Histeria” dan Ketenangan Berpikir</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan latar belakang ini — serta konteks apa yang disebut “perang melawan terorisme” — serangan budaya dan intelektual terhadap Islam telah berpindah dari metode tradisional lama yang sudah kehilangan pengaruhnya, sebagaimana terbukti dengan meluasnya kebangkitan Islam, menuju metode baru yang bersifat provokatif dan agresif. Serangan-serangan ini semakin meluas dalam suasana global yang dikuasai oleh “bahasa kekerasan militer” Amerika terhadap umat Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karya sutradara Belanda “Van Gogh” menjadi contoh mencolok dari bentuk “kekerasan budaya” dalam beberapa tahun terakhir. Film terakhirnya, <em>Submission</em> (“Ketundukan”), memuat adegan-adegan yang menampilkan ayat-ayat Al-Qur’an berbahasa Arab ditulis di tubuh seorang wanita telanjang yang hanya mengenakan kain transparan, sementara wanita itu “melakukan salat” dan mengeluhkan apa yang disebutnya sebagai penindasan Islam terhadap perempuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari sudut pandang Islam yang seimbang, tindakan seperti ini bukanlah bentuk kebebasan budaya atau seni, melainkan mencerminkan tingkat “kebangkrutan” yang parah di bidang tersebut. Ia menunjukkan bahwa pembuatnya memilih jalan provokasi, bukan pendekatan yang seimbang untuk menyampaikan pandangannya. Seharusnya, lembaga-lembaga Islam di Eropa segera merespons secara bijak dengan menjadikan film itu sebagai kesempatan untuk menjelaskan secara objektif pandangan Islam mengenai isu-isu yang diserang dalam film tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula, pihak berwenang di Belanda seharusnya memahami makna provokasi dalam karya semacam itu, terutama di tengah situasi panas saat itu yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa di Fallujah, Abu Ghraib, Rafah, dan Jenin. Mereka seharusnya mengambil sikap adil sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi, dengan memperingatkan bahaya “menyiram bensin ke api” melalui provokasi, serta menegaskan bahwa “kebebasan seni dan budaya” dalam sistem sekuler tidak berarti kebebasan untuk menghina agama dan menyinggung para pemeluknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tentu saja hal ini sama sekali tidak berarti pembenaran atas tindakan pembunuhan tersebut. Satu langkah gegabah seperti itu dapat menimbulkan kerugian besar bagi keberadaan umat Islam di Eropa — kerugian yang sulit diukur. Namun, bahkan setelah peristiwa itu terjadi, lembaga-lembaga Islam di dalam maupun di luar Eropa masih belum mampu memberikan respons yang efektif untuk menjaga masa depan kehidupan umat Islam yang damai dan konstruktif di Eropa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kalangan fundamentalis sekuler justru terus memperkeruh keadaan. Alih-alih mencari solusi terhadap akar masalah dan menenangkan emosi di kedua belah pihak, gelombang pernyataan panas semakin meningkat: dari seruan bahwa “era toleransi terhadap umat Islam di Eropa telah berakhir”, hingga upaya mengubur “slogan keberagaman budaya”, menghidupkan kembali retorika “benturan peradaban”, sampai dengan tuntutan penerapan hukum luar biasa yang memungkinkan deportasi hanya berdasarkan “kecurigaan” tanpa melalui pengadilan, serta usulan untuk menghukum para siswi Muslim yang menolak mengenakan pakaian terbuka dalam pelajaran olahraga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa suara-suara semacam ini masih dominan. Sebagian besar datang dari generasi “Revolusi Mahasiswa 1968” yang kini memegang kendali atas lembaga-lembaga pembuat keputusan di bidang budaya, pemikiran, dan media. Survei menunjukkan bahwa generasi ini justru paling tidak toleran dan paling enggan menerima keberagaman budaya dan agama dibandingkan generasi muda. Karena itu, suara kelompok ini lebih sering terdengar di media massa dibandingkan suara lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski begitu, masih ada suara-suara bijak yang menyerukan keadilan dan keseimbangan. Walau tidak banyak ruang untuk memaparkan contohnya, sebagian besar di antaranya memperingatkan bahaya “histeria” dalam reaksi terhadap pembunuhan tersebut, serta bahaya hilangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai di jalur integrasi dan keberagaman sosial di masyarakat Eropa. Harapannya, pada akhirnya, suara kebijaksanaan dan ketenangan inilah yang akan lebih didengar.</p>\r\n<strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (2)','','publish','open','open','','dilema-fundamentalisme-sekuler-dengan-muslim-eropa-2','','','2025-10-16 10:00:24','2025-10-16 10:00:24','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=603',0,'post','',0),
(604,1,'2025-10-16 09:57:57','2025-10-16 09:57:57','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Nabil Shibib (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa ini masuk dalam Kategori Analisa dan Opini</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pembunuhan sutradara dan jurnalis Belanda “Van Gogh” serta gelombang pembakaran sekolah dan tempat ibadah Islam, rangkaian peristiwa tersebut menandakan adanya titik balik berbahaya dalam hubungan antara umat Islam di Eropa dan masyarakat yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan yang terus diajukan dengan penuh kekhawatiran mengenai masa depan hubungan ini sesungguhnya adalah pertanyaan utama tentang hakikat keberadaan Islam di tengah masyarakat sekuler.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persoalan ini dapat ditinjau dari berbagai sisi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa yang paling penting di antaranya adalah persoalan yang menyentuh langsung kehidupan sosial sehari-hari, yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan: nilai dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam di satu sisi, dan nilai-nilai serta pola hubungan yang telah mengakar kuat di Barat dalam kerangka pendekatan sekuler terhadap agama di sisi lain.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-fakta Awal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama-tama, perlu dijelaskan beberapa hal:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Pembahasan ini tidak berkaitan langsung dengan isu terorisme atau apa yang disebut “perang melawan terorisme”, serta hubungannya dengan umat Islam di Eropa, meskipun tekanan terhadap mereka semakin meningkat—terutama setelah ledakan di Madrid. Sebelumnya, dampak dari peristiwa serangan di New York dan Washington masih bisa sedikit diredam, bahkan sempat muncul gelombang simpati di kalangan masyarakat menggantikan rasa takut. Hal ini disebabkan oleh rasa kemanusiaan serta kekhawatiran politik terhadap arah serangan militer Amerika dan aliansinya dengan Israel di kawasan dunia Islam, beserta akibatnya secara regional maupun global.</li>\r\n 	<li>Rincian kasus pembunuhan sutradara Belanda tersebut—penyebab, latar belakang, dan akibatnya—sudah banyak diberitakan oleh media. Karena itu, di sini cukup disinggung beberapa aspeknya yang relevan dengan topik “Dilema Fundamentalisme Sekuler terhadap Muslim di Eropa”.</li>\r\n 	<li>Keberadaan umat Islam di negara-negara Eropa kini tidak lagi didominasi oleh para pendatang—baik pekerja, pelajar, maupun pengungsi karena alasan ekonomi atau politik. Proporsi kelompok-kelompok tersebut terus menurun, sementara jumlah Muslim keturunan Eropa dan mereka yang lahir serta memperoleh kewarganegaraan di Eropa terus meningkat. Banyak dari mereka kini telah menjadi warga tetap setelah puluhan tahun menetap di benua tersebut.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan ini juga tidak lengkap tanpa menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya “kebebasan mutlak” dalam sistem sekuler, sebagaimana juga tidak ada dalam sistem lainnya. Prinsip ini berlaku pula pada kebebasan seni, sastra, dan penelitian ilmiah, yang juga memiliki batasan. Bidang yang paling terkenal dengan pembatasan tersebut misalnya adalah tema “anti-Semitisme” dan “Holocaust Nazi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula kebebasan beragama juga tunduk pada berbagai batasan, salah satunya berupa aturan hukum yang menyingkirkan pengaruh nilai-nilai agama dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aturan hukum yang menegaskan “pembebasan” hubungan tersebut menurut pandangan sekuler, pada hakikatnya justru melegalkan bentuk “kebebasan moral tanpa batas” yang bertentangan secara langsung dengan pandangan agama. Selama acuan utamanya adalah sekularisme, maka apa yang dianggap oleh pandangan sekuler sebagai salah satu pencapaian besar peradaban modern, justru dianggap oleh pandangan keagamaan sebagai sumber dari berbagai penyakit sosial yang serius—terutama hancurnya institusi keluarga dan akibat lanjutannya seperti penyebaran narkoba, kejahatan di kalangan remaja, dan bahkan anak-anak.</p>\r\n\r\n<h3><strong>Inti Permasalahan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekularisme Eropa menganggap “kebebasan individu” sebagai pencapaian terbesarnya. Namun, ia menghadapi persoalan mendasar ketika terpaksa membatasi salah satu pilar utamanya, yaitu kebebasan beragama individu, begitu nilai-nilai agama melampaui batas dinding rumah, tempat ibadah, atau hubungan pribadi yang sempit dengan orang lain. Pembatasan ini menjadi semakin keras dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama setelah munculnya apa yang disebut “revolusi seksual” — hasil dari “revolusi mahasiswa” tahun 1968.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi penghapusan bertahap terhadap semua “nilai dan aturan lama”, dan dilegalkannya apa yang dalam pandangan agama disebut sebagai “kemerosotan moral total”. Akibatnya, penolakan terhadap apa yang disebut “perkawinan sesama jenis” — antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan — kini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak minoritas. Dari sini terlihat jelas sampai sejauh mana konflik sekularisme dengan nilai-nilai agama telah berkembang. Sebagai contoh, ketika seorang calon anggota Komisi Uni Eropa menyatakan penolakannya terhadap homoseksualitas atas dasar keyakinan agama, sikapnya itu menjadi alasan utama parlemen menolak mengesahkan susunan komisi tersebut (November 2004), hingga akhirnya komposisinya diubah dan dirinya dikeluarkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama “gelombang kebebasan seksual” yang berlangsung dengan mengorbankan nilai-nilai agama itu, posisi umat Islam di Eropa juga mengalami perubahan besar, begitu pula cara pandang masyarakat Eropa terhadap mereka. Pada awalnya, kepentingan ekonomi memandang umat Islam hanya sebagai tenaga kerja sementara yang didatangkan dari luar. Kemudian, melalui propaganda kelompok sayap kanan ekstrem, mereka mulai dilihat sebagai beban ekonomi dan sosial. Akhirnya, munculnya fenomena terorisme membuat umat Islam secara umum dituduh sebagai sumber ancaman keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, perkembangan positif yang muncul seiring dengan bangkitnya kesadaran Islam adalah lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih positif dalam membangun hubungan sosial dan resmi antara umat Islam dengan masyarakat Eropa. Misalnya: konsep “integrasi tanpa kehilangan identitas”, gagasan “keberagaman budaya yang mencakup umat Islam”, serta seruan untuk “dialog peradaban dan penolakan terhadap gagasan benturan peradaban”. Namun, semua itu tidak sejalan dengan pandangan “fundamentalisme sekuler”, sebagaimana sering dinyatakan oleh para penganutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa contohnya antara lain:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Kampanye tidak adil terhadap orientalis Jerman, Anna Marie Schimmel, ketika ia dianugerahi Penghargaan Perdamaian Buku Jerman pada tahun 1995.</li>\r\n 	<li>Serangan terus-menerus hingga kini terhadap Persatuan Organisasi Islam di Berlin, yang setelah perjuangan hukum selama 20 tahun akhirnya memperoleh keputusan pengadilan tertinggi yang menetapkan hak umat Islam untuk ikut menyusun kurikulum pendidikan agama Islam bagi anak-anak mereka di negara bagian Berlin.</li>\r\n 	<li>Kampanye besar-besaran “politisasi jilbab” di Prancis terhadap para siswi Muslim, dan di Jerman pada tahun 1998 terhadap guru Muslimah, dimulai dengan keputusan sepihak dari kementerian yang melarang guru Muslimah, Fereshteh Ludin, mengajar dengan mengenakan jilbab tanpa dasar hukum yang jelas.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, lembaga-lembaga intelijen juga melancarkan kampanye dengan menuduh kelompok Islam sebagai ekstremis tanpa bukti yang kuat, sering kali melalui laporan-laporan yang tidak tahan uji ilmiah. Hal ini, misalnya, dijelaskan oleh pakar akademik Jerman, Prof. Werner Schiffauer, dalam kajiannya tentang organisasi Turki “Milli Görüş” di Jerman.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (1)','','inherit','closed','closed','','598-revision-v1','','','2025-10-16 09:57:57','2025-10-16 09:57:57','',598,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=604',0,'revision','',0),
(605,1,'2025-10-16 09:59:52','2025-10-16 09:59:52','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Nabil Shibib (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa ini masuk dalam Kategori Analisa dan Opini</em></p>\r\nDalam beberapa dekade terakhir, dapat diamati pula meningkatnya jumlah umat Islam yang telah menjadi warga negara tetap, serta berakhirnya masa “isolasi lokal” di mana kegiatan Islam hanya berfokus pada isu-isu dunia Islam. Kini, umat Islam telah memasuki fase “keterbukaan” dengan perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah lokal seperti pendidikan Islam, kondisi sekolah, jilbab, hubungan antarjenis kelamin, hingga persoalan praktis seperti penyembelihan halal, pemakaman, dan toko makanan halal. Fase ini juga ditandai oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap masjid dan tempat salat, yang jumlahnya kini telah mencapai ribuan di negara-negara Eropa utama.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ada dua fenomena lain yang menarik perhatian masyarakat Eropa:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Prediksi penurunan populasi non-Muslim di Eropa.</strong> Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tertentu — terutama kelompok sayap kanan ekstrem dan kaum fundamentalis sekuler — terhadap apa yang mereka sebut sebagai “Islamisasi demografis benua Eropa.”</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Meningkatnya jumlah pemuda Eropa yang memeluk Islam setiap tahun.</strong> Fenomena ini menunjukkan pengaruh besar pandangan Islam terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena banyak di antara para mualaf muda yang menyebut nilai-nilai keluarga dalam Islam sebagai alasan utama mereka tertarik untuk memeluk agama ini.</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Antara “Histeria” dan Ketenangan Berpikir</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan latar belakang ini — serta konteks apa yang disebut “perang melawan terorisme” — serangan budaya dan intelektual terhadap Islam telah berpindah dari metode tradisional lama yang sudah kehilangan pengaruhnya, sebagaimana terbukti dengan meluasnya kebangkitan Islam, menuju metode baru yang bersifat provokatif dan agresif. Serangan-serangan ini semakin meluas dalam suasana global yang dikuasai oleh “bahasa kekerasan militer” Amerika terhadap umat Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karya sutradara Belanda “Van Gogh” menjadi contoh mencolok dari bentuk “kekerasan budaya” dalam beberapa tahun terakhir. Film terakhirnya, <em>Submission</em> (“Ketundukan”), memuat adegan-adegan yang menampilkan ayat-ayat Al-Qur’an berbahasa Arab ditulis di tubuh seorang wanita telanjang yang hanya mengenakan kain transparan, sementara wanita itu “melakukan salat” dan mengeluhkan apa yang disebutnya sebagai penindasan Islam terhadap perempuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari sudut pandang Islam yang seimbang, tindakan seperti ini bukanlah bentuk kebebasan budaya atau seni, melainkan mencerminkan tingkat “kebangkrutan” yang parah di bidang tersebut. Ia menunjukkan bahwa pembuatnya memilih jalan provokasi, bukan pendekatan yang seimbang untuk menyampaikan pandangannya. Seharusnya, lembaga-lembaga Islam di Eropa segera merespons secara bijak dengan menjadikan film itu sebagai kesempatan untuk menjelaskan secara objektif pandangan Islam mengenai isu-isu yang diserang dalam film tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula, pihak berwenang di Belanda seharusnya memahami makna provokasi dalam karya semacam itu, terutama di tengah situasi panas saat itu yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa di Fallujah, Abu Ghraib, Rafah, dan Jenin. Mereka seharusnya mengambil sikap adil sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi, dengan memperingatkan bahaya “menyiram bensin ke api” melalui provokasi, serta menegaskan bahwa “kebebasan seni dan budaya” dalam sistem sekuler tidak berarti kebebasan untuk menghina agama dan menyinggung para pemeluknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tentu saja hal ini sama sekali tidak berarti pembenaran atas tindakan pembunuhan tersebut. Satu langkah gegabah seperti itu dapat menimbulkan kerugian besar bagi keberadaan umat Islam di Eropa — kerugian yang sulit diukur. Namun, bahkan setelah peristiwa itu terjadi, lembaga-lembaga Islam di dalam maupun di luar Eropa masih belum mampu memberikan respons yang efektif untuk menjaga masa depan kehidupan umat Islam yang damai dan konstruktif di Eropa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kalangan fundamentalis sekuler justru terus memperkeruh keadaan. Alih-alih mencari solusi terhadap akar masalah dan menenangkan emosi di kedua belah pihak, gelombang pernyataan panas semakin meningkat: dari seruan bahwa “era toleransi terhadap umat Islam di Eropa telah berakhir”, hingga upaya mengubur “slogan keberagaman budaya”, menghidupkan kembali retorika “benturan peradaban”, sampai dengan tuntutan penerapan hukum luar biasa yang memungkinkan deportasi hanya berdasarkan “kecurigaan” tanpa melalui pengadilan, serta usulan untuk menghukum para siswi Muslim yang menolak mengenakan pakaian terbuka dalam pelajaran olahraga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa suara-suara semacam ini masih dominan. Sebagian besar datang dari generasi “Revolusi Mahasiswa 1968” yang kini memegang kendali atas lembaga-lembaga pembuat keputusan di bidang budaya, pemikiran, dan media. Survei menunjukkan bahwa generasi ini justru paling tidak toleran dan paling enggan menerima keberagaman budaya dan agama dibandingkan generasi muda. Karena itu, suara kelompok ini lebih sering terdengar di media massa dibandingkan suara lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski begitu, masih ada suara-suara bijak yang menyerukan keadilan dan keseimbangan. Walau tidak banyak ruang untuk memaparkan contohnya, sebagian besar di antaranya memperingatkan bahaya “histeria” dalam reaksi terhadap pembunuhan tersebut, serta bahaya hilangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai di jalur integrasi dan keberagaman sosial di masyarakat Eropa. Harapannya, pada akhirnya, suara kebijaksanaan dan ketenangan inilah yang akan lebih didengar.</p>\r\nAlhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (2)','','inherit','closed','closed','','603-revision-v1','','','2025-10-16 09:59:52','2025-10-16 09:59:52','',603,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=605',0,'revision','',0),
(606,1,'2025-10-16 10:00:24','2025-10-16 10:00:24','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Nabil Shibib (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa dan Opini</a></em></p>\r\nDalam beberapa dekade terakhir, dapat diamati pula meningkatnya jumlah umat Islam yang telah menjadi warga negara tetap, serta berakhirnya masa “isolasi lokal” di mana kegiatan Islam hanya berfokus pada isu-isu dunia Islam. Kini, umat Islam telah memasuki fase “keterbukaan” dengan perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah lokal seperti pendidikan Islam, kondisi sekolah, jilbab, hubungan antarjenis kelamin, hingga persoalan praktis seperti penyembelihan halal, pemakaman, dan toko makanan halal. Fase ini juga ditandai oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap masjid dan tempat salat, yang jumlahnya kini telah mencapai ribuan di negara-negara Eropa utama.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ada dua fenomena lain yang menarik perhatian masyarakat Eropa:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Prediksi penurunan populasi non-Muslim di Eropa.</strong> Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tertentu — terutama kelompok sayap kanan ekstrem dan kaum fundamentalis sekuler — terhadap apa yang mereka sebut sebagai “Islamisasi demografis benua Eropa.”</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Meningkatnya jumlah pemuda Eropa yang memeluk Islam setiap tahun.</strong> Fenomena ini menunjukkan pengaruh besar pandangan Islam terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena banyak di antara para mualaf muda yang menyebut nilai-nilai keluarga dalam Islam sebagai alasan utama mereka tertarik untuk memeluk agama ini.</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Antara “Histeria” dan Ketenangan Berpikir</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan latar belakang ini — serta konteks apa yang disebut “perang melawan terorisme” — serangan budaya dan intelektual terhadap Islam telah berpindah dari metode tradisional lama yang sudah kehilangan pengaruhnya, sebagaimana terbukti dengan meluasnya kebangkitan Islam, menuju metode baru yang bersifat provokatif dan agresif. Serangan-serangan ini semakin meluas dalam suasana global yang dikuasai oleh “bahasa kekerasan militer” Amerika terhadap umat Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karya sutradara Belanda “Van Gogh” menjadi contoh mencolok dari bentuk “kekerasan budaya” dalam beberapa tahun terakhir. Film terakhirnya, <em>Submission</em> (“Ketundukan”), memuat adegan-adegan yang menampilkan ayat-ayat Al-Qur’an berbahasa Arab ditulis di tubuh seorang wanita telanjang yang hanya mengenakan kain transparan, sementara wanita itu “melakukan salat” dan mengeluhkan apa yang disebutnya sebagai penindasan Islam terhadap perempuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari sudut pandang Islam yang seimbang, tindakan seperti ini bukanlah bentuk kebebasan budaya atau seni, melainkan mencerminkan tingkat “kebangkrutan” yang parah di bidang tersebut. Ia menunjukkan bahwa pembuatnya memilih jalan provokasi, bukan pendekatan yang seimbang untuk menyampaikan pandangannya. Seharusnya, lembaga-lembaga Islam di Eropa segera merespons secara bijak dengan menjadikan film itu sebagai kesempatan untuk menjelaskan secara objektif pandangan Islam mengenai isu-isu yang diserang dalam film tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula, pihak berwenang di Belanda seharusnya memahami makna provokasi dalam karya semacam itu, terutama di tengah situasi panas saat itu yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa di Fallujah, Abu Ghraib, Rafah, dan Jenin. Mereka seharusnya mengambil sikap adil sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi, dengan memperingatkan bahaya “menyiram bensin ke api” melalui provokasi, serta menegaskan bahwa “kebebasan seni dan budaya” dalam sistem sekuler tidak berarti kebebasan untuk menghina agama dan menyinggung para pemeluknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tentu saja hal ini sama sekali tidak berarti pembenaran atas tindakan pembunuhan tersebut. Satu langkah gegabah seperti itu dapat menimbulkan kerugian besar bagi keberadaan umat Islam di Eropa — kerugian yang sulit diukur. Namun, bahkan setelah peristiwa itu terjadi, lembaga-lembaga Islam di dalam maupun di luar Eropa masih belum mampu memberikan respons yang efektif untuk menjaga masa depan kehidupan umat Islam yang damai dan konstruktif di Eropa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, kalangan fundamentalis sekuler justru terus memperkeruh keadaan. Alih-alih mencari solusi terhadap akar masalah dan menenangkan emosi di kedua belah pihak, gelombang pernyataan panas semakin meningkat: dari seruan bahwa “era toleransi terhadap umat Islam di Eropa telah berakhir”, hingga upaya mengubur “slogan keberagaman budaya”, menghidupkan kembali retorika “benturan peradaban”, sampai dengan tuntutan penerapan hukum luar biasa yang memungkinkan deportasi hanya berdasarkan “kecurigaan” tanpa melalui pengadilan, serta usulan untuk menghukum para siswi Muslim yang menolak mengenakan pakaian terbuka dalam pelajaran olahraga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu dicatat bahwa suara-suara semacam ini masih dominan. Sebagian besar datang dari generasi “Revolusi Mahasiswa 1968” yang kini memegang kendali atas lembaga-lembaga pembuat keputusan di bidang budaya, pemikiran, dan media. Survei menunjukkan bahwa generasi ini justru paling tidak toleran dan paling enggan menerima keberagaman budaya dan agama dibandingkan generasi muda. Karena itu, suara kelompok ini lebih sering terdengar di media massa dibandingkan suara lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski begitu, masih ada suara-suara bijak yang menyerukan keadilan dan keseimbangan. Walau tidak banyak ruang untuk memaparkan contohnya, sebagian besar di antaranya memperingatkan bahaya “histeria” dalam reaksi terhadap pembunuhan tersebut, serta bahaya hilangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai di jalur integrasi dan keberagaman sosial di masyarakat Eropa. Harapannya, pada akhirnya, suara kebijaksanaan dan ketenangan inilah yang akan lebih didengar.</p>\r\n<strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 2 (Dua) Seri</strong>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (2)','','inherit','closed','closed','','603-revision-v1','','','2025-10-16 10:00:24','2025-10-16 10:00:24','',603,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=606',0,'revision','',0),
(607,1,'2025-10-16 10:00:49','2025-10-16 10:00:49','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Nabil Shibib (Penulis Palestina)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa dan Opini</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah pembunuhan sutradara dan jurnalis Belanda “Van Gogh” serta gelombang pembakaran sekolah dan tempat ibadah Islam, rangkaian peristiwa tersebut menandakan adanya titik balik berbahaya dalam hubungan antara umat Islam di Eropa dan masyarakat yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan yang terus diajukan dengan penuh kekhawatiran mengenai masa depan hubungan ini sesungguhnya adalah pertanyaan utama tentang hakikat keberadaan Islam di tengah masyarakat sekuler.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persoalan ini dapat ditinjau dari berbagai sisi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa yang paling penting di antaranya adalah persoalan yang menyentuh langsung kehidupan sosial sehari-hari, yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan: nilai dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam di satu sisi, dan nilai-nilai serta pola hubungan yang telah mengakar kuat di Barat dalam kerangka pendekatan sekuler terhadap agama di sisi lain.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-fakta Awal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama-tama, perlu dijelaskan beberapa hal:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Pembahasan ini tidak berkaitan langsung dengan isu terorisme atau apa yang disebut “perang melawan terorisme”, serta hubungannya dengan umat Islam di Eropa, meskipun tekanan terhadap mereka semakin meningkat—terutama setelah ledakan di Madrid. Sebelumnya, dampak dari peristiwa serangan di New York dan Washington masih bisa sedikit diredam, bahkan sempat muncul gelombang simpati di kalangan masyarakat menggantikan rasa takut. Hal ini disebabkan oleh rasa kemanusiaan serta kekhawatiran politik terhadap arah serangan militer Amerika dan aliansinya dengan Israel di kawasan dunia Islam, beserta akibatnya secara regional maupun global.</li>\r\n 	<li>Rincian kasus pembunuhan sutradara Belanda tersebut—penyebab, latar belakang, dan akibatnya—sudah banyak diberitakan oleh media. Karena itu, di sini cukup disinggung beberapa aspeknya yang relevan dengan topik “Dilema Fundamentalisme Sekuler terhadap Muslim di Eropa”.</li>\r\n 	<li>Keberadaan umat Islam di negara-negara Eropa kini tidak lagi didominasi oleh para pendatang—baik pekerja, pelajar, maupun pengungsi karena alasan ekonomi atau politik. Proporsi kelompok-kelompok tersebut terus menurun, sementara jumlah Muslim keturunan Eropa dan mereka yang lahir serta memperoleh kewarganegaraan di Eropa terus meningkat. Banyak dari mereka kini telah menjadi warga tetap setelah puluhan tahun menetap di benua tersebut.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembahasan ini juga tidak lengkap tanpa menyebutkan bahwa tidak ada yang namanya “kebebasan mutlak” dalam sistem sekuler, sebagaimana juga tidak ada dalam sistem lainnya. Prinsip ini berlaku pula pada kebebasan seni, sastra, dan penelitian ilmiah, yang juga memiliki batasan. Bidang yang paling terkenal dengan pembatasan tersebut misalnya adalah tema “anti-Semitisme” dan “Holocaust Nazi”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Demikian pula kebebasan beragama juga tunduk pada berbagai batasan, salah satunya berupa aturan hukum yang menyingkirkan pengaruh nilai-nilai agama dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Aturan hukum yang menegaskan “pembebasan” hubungan tersebut menurut pandangan sekuler, pada hakikatnya justru melegalkan bentuk “kebebasan moral tanpa batas” yang bertentangan secara langsung dengan pandangan agama. Selama acuan utamanya adalah sekularisme, maka apa yang dianggap oleh pandangan sekuler sebagai salah satu pencapaian besar peradaban modern, justru dianggap oleh pandangan keagamaan sebagai sumber dari berbagai penyakit sosial yang serius—terutama hancurnya institusi keluarga dan akibat lanjutannya seperti penyebaran narkoba, kejahatan di kalangan remaja, dan bahkan anak-anak.</p>\r\n\r\n<h3><strong>Inti Permasalahan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekularisme Eropa menganggap “kebebasan individu” sebagai pencapaian terbesarnya. Namun, ia menghadapi persoalan mendasar ketika terpaksa membatasi salah satu pilar utamanya, yaitu kebebasan beragama individu, begitu nilai-nilai agama melampaui batas dinding rumah, tempat ibadah, atau hubungan pribadi yang sempit dengan orang lain. Pembatasan ini menjadi semakin keras dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama setelah munculnya apa yang disebut “revolusi seksual” — hasil dari “revolusi mahasiswa” tahun 1968.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi penghapusan bertahap terhadap semua “nilai dan aturan lama”, dan dilegalkannya apa yang dalam pandangan agama disebut sebagai “kemerosotan moral total”. Akibatnya, penolakan terhadap apa yang disebut “perkawinan sesama jenis” — antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan — kini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak minoritas. Dari sini terlihat jelas sampai sejauh mana konflik sekularisme dengan nilai-nilai agama telah berkembang. Sebagai contoh, ketika seorang calon anggota Komisi Uni Eropa menyatakan penolakannya terhadap homoseksualitas atas dasar keyakinan agama, sikapnya itu menjadi alasan utama parlemen menolak mengesahkan susunan komisi tersebut (November 2004), hingga akhirnya komposisinya diubah dan dirinya dikeluarkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama “gelombang kebebasan seksual” yang berlangsung dengan mengorbankan nilai-nilai agama itu, posisi umat Islam di Eropa juga mengalami perubahan besar, begitu pula cara pandang masyarakat Eropa terhadap mereka. Pada awalnya, kepentingan ekonomi memandang umat Islam hanya sebagai tenaga kerja sementara yang didatangkan dari luar. Kemudian, melalui propaganda kelompok sayap kanan ekstrem, mereka mulai dilihat sebagai beban ekonomi dan sosial. Akhirnya, munculnya fenomena terorisme membuat umat Islam secara umum dituduh sebagai sumber ancaman keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, perkembangan positif yang muncul seiring dengan bangkitnya kesadaran Islam adalah lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih positif dalam membangun hubungan sosial dan resmi antara umat Islam dengan masyarakat Eropa. Misalnya: konsep “integrasi tanpa kehilangan identitas”, gagasan “keberagaman budaya yang mencakup umat Islam”, serta seruan untuk “dialog peradaban dan penolakan terhadap gagasan benturan peradaban”. Namun, semua itu tidak sejalan dengan pandangan “fundamentalisme sekuler”, sebagaimana sering dinyatakan oleh para penganutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Beberapa contohnya antara lain:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Kampanye tidak adil terhadap orientalis Jerman, Anna Marie Schimmel, ketika ia dianugerahi Penghargaan Perdamaian Buku Jerman pada tahun 1995.</li>\r\n 	<li>Serangan terus-menerus hingga kini terhadap Persatuan Organisasi Islam di Berlin, yang setelah perjuangan hukum selama 20 tahun akhirnya memperoleh keputusan pengadilan tertinggi yang menetapkan hak umat Islam untuk ikut menyusun kurikulum pendidikan agama Islam bagi anak-anak mereka di negara bagian Berlin.</li>\r\n 	<li>Kampanye besar-besaran “politisasi jilbab” di Prancis terhadap para siswi Muslim, dan di Jerman pada tahun 1998 terhadap guru Muslimah, dimulai dengan keputusan sepihak dari kementerian yang melarang guru Muslimah, Fereshteh Ludin, mengajar dengan mengenakan jilbab tanpa dasar hukum yang jelas.</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, lembaga-lembaga intelijen juga melancarkan kampanye dengan menuduh kelompok Islam sebagai ekstremis tanpa bukti yang kuat, sering kali melalui laporan-laporan yang tidak tahan uji ilmiah. Hal ini, misalnya, dijelaskan oleh pakar akademik Jerman, Prof. Werner Schiffauer, dalam kajiannya tentang organisasi Turki “Milli Görüş” di Jerman.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2005/01/03/dilema-fundamentalisme-sekuler-dengan-muslim-eropa-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Dilema Fundamentalisme Sekuler dengan Muslim Eropa (1)','','inherit','closed','closed','','598-revision-v1','','','2025-10-16 10:00:49','2025-10-16 10:00:49','',598,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=607',0,'revision','',0),
(608,1,'2025-10-16 22:17:29','2025-10-16 22:17:29','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"69\">Kemunculan Pemimpin Taliban Pakistan Setelah Klaim Upaya Pembunuhan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Eskalasi antara Taliban Afghanistan dan Taliban Pakistan masih terus berlangsung, kemunculan pemimpin Taliban Pakistan membuktikan dirinya masih hidup setelah upaya pembunuhan yang dikabarkan terjadi pada 9 Oktober lalu</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"71\" data-end=\"448\">rezaervani.com - 16 Oktober 202r5 - Pemimpin Gerakan Taliban <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/pakistan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pakistan</a>, Noor Wali Mehsud, muncul dalam sebuah rekaman video pada hari Kamis untuk membuktikan bahwa ia masih hidup. Ini terjadi seminggu setelah upaya yang tampaknya ditujukan untuk membunuhnya melalui serangan udara di Afghanistan, yang kemudian memicu bentrokan paling berbahaya antara kedua negara bertetangga itu dalam beberapa dekade terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"450\" data-end=\"698\"><a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Prancis (AFP)</a> mengutip pejabat keamanan Pakistan yang mengatakan bahwa serangan udara pada 9 Oktober bulan ini menghantam sebuah mobil lapis baja jenis Toyota Land Cruiser yang diyakini membawa Mehsud di ibu kota Afghanistan, Kabul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"700\" data-end=\"948\">Dalam rekaman tersebut, Mehsud mengatakan bahwa ia merekam video itu untuk membantah laporan yang menyebutkan dirinya tewas. Ia menambahkan, “Jihad membawa kebebasan dan kehormatan bagi bangsa-bangsa, jika tidak, mereka akan tetap menjadi budak.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"950\" data-end=\"1194\"><strong data-start=\"950\" data-end=\"979\">Bentrokan dan Kesepakatan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"950\" data-end=\"1194\">Bentrokan terjadi sekitar satu minggu sebelumnya, setelah serangkaian serangan dan ledakan mengguncang Afghanistan, termasuk dua di antaranya di Kabul. Islamabad dituduh terlibat dalam insiden-insiden tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1196\" data-end=\"1484\">Sebagai tanggapan, pemerintah Afghanistan pada Sabtu lalu melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi di wilayah Pakistan di sepanjang perbatasan selatan. Hal ini mendorong Pakistan mengancam akan memberikan balasan keras dan meningkatkan kesiagaan militernya di sepanjang perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1486\" data-end=\"1639\">Pakistan menuduh tetangganya, Afghanistan, melindungi kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Taliban Pakistan — tuduhan yang dibantah keras oleh Kabul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1641\" data-end=\"1898\">PBB dan komunitas internasional menekankan pentingnya menahan eskalasi militer dan mencari solusi diplomatik jangka panjang, sambil menyerukan kedua pihak untuk melindungi warga sipil dan menghindari tindakan apa pun yang dapat memicu kembali pertempuran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1900\" data-end=\"2165\">Ketenangan kembali ke wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan pada Kamis ini setelah kedua negara berkomitmen pada gencatan senjata yang dicapai pada malam sebelumnya, menyusul beberapa hari bentrokan berdarah yang menewaskan dan melukai puluhan orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2167\" data-end=\"2192\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"2167\" data-end=\"2192\" data-is-last-node=\"\">Sumber: Kantor Berita</strong></p>','Kemunculan Pemimpin Taliban Pakistan Setelah Isu Pembunuhan','','publish','open','open','','kemunculan-pemimpin-taliban-pakistan-setelah-isu-pembunuhan','','','2025-10-16 22:18:01','2025-10-16 22:18:01','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=608',0,'post','',0),
(609,1,'2025-10-16 22:16:29','2025-10-16 22:16:29','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"69\">Kemunculan Pemimpin Taliban Pakistan Setelah Klaim Upaya Pembunuhan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Eskalasi antara Taliban Afghanistan dan Taliban Pakistan masih terus berlangsung, kemunculan pemimpin Taliban Pakistan membuktikan dirinya masih hidup setelah upaya pembunuhan yang dikabarkan terjadi pada 9 Oktober lalu</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"71\" data-end=\"448\">rezaervani.com - 16 Oktober 202r5 - Pemimpin Gerakan Taliban Pakistan, Noor Wali Mehsud, muncul dalam sebuah rekaman video pada hari Kamis untuk membuktikan bahwa ia masih hidup. Ini terjadi seminggu setelah upaya yang tampaknya ditujukan untuk membunuhnya melalui serangan udara di Afghanistan, yang kemudian memicu bentrokan paling berbahaya antara kedua negara bertetangga itu dalam beberapa dekade terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"450\" data-end=\"698\"><a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Prancis (AFP)</a> mengutip pejabat keamanan Pakistan yang mengatakan bahwa serangan udara pada 9 Oktober bulan ini menghantam sebuah mobil lapis baja jenis Toyota Land Cruiser yang diyakini membawa Mehsud di ibu kota Afghanistan, Kabul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"700\" data-end=\"948\">Dalam rekaman tersebut, Mehsud mengatakan bahwa ia merekam video itu untuk membantah laporan yang menyebutkan dirinya tewas. Ia menambahkan, “Jihad membawa kebebasan dan kehormatan bagi bangsa-bangsa, jika tidak, mereka akan tetap menjadi budak.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"950\" data-end=\"1194\"><strong data-start=\"950\" data-end=\"979\">Bentrokan dan Kesepakatan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"950\" data-end=\"1194\">Bentrokan terjadi sekitar satu minggu sebelumnya, setelah serangkaian serangan dan ledakan mengguncang Afghanistan, termasuk dua di antaranya di Kabul. Islamabad dituduh terlibat dalam insiden-insiden tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1196\" data-end=\"1484\">Sebagai tanggapan, pemerintah Afghanistan pada Sabtu lalu melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi di wilayah Pakistan di sepanjang perbatasan selatan. Hal ini mendorong Pakistan mengancam akan memberikan balasan keras dan meningkatkan kesiagaan militernya di sepanjang perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1486\" data-end=\"1639\">Pakistan menuduh tetangganya, Afghanistan, melindungi kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Taliban Pakistan — tuduhan yang dibantah keras oleh Kabul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1641\" data-end=\"1898\">PBB dan komunitas internasional menekankan pentingnya menahan eskalasi militer dan mencari solusi diplomatik jangka panjang, sambil menyerukan kedua pihak untuk melindungi warga sipil dan menghindari tindakan apa pun yang dapat memicu kembali pertempuran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1900\" data-end=\"2165\">Ketenangan kembali ke wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan pada Kamis ini setelah kedua negara berkomitmen pada gencatan senjata yang dicapai pada malam sebelumnya, menyusul beberapa hari bentrokan berdarah yang menewaskan dan melukai puluhan orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2167\" data-end=\"2192\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"2167\" data-end=\"2192\" data-is-last-node=\"\">Sumber: Kantor Berita</strong></p>','Kemunculan Pemimpin Taliban Pakistan Setelah Isu Pembunuhan','','inherit','closed','closed','','608-revision-v1','','','2025-10-16 22:16:29','2025-10-16 22:16:29','',608,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=609',0,'revision','',0),
(610,1,'2025-10-16 22:17:10','2025-10-16 22:17:10','','taliban_pakistan','','inherit','open','closed','','taliban_pakistan','','','2025-10-16 22:17:10','2025-10-16 22:17:10','',608,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/taliban_pakistan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(611,1,'2025-10-16 22:18:01','2025-10-16 22:18:01','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"69\">Kemunculan Pemimpin Taliban Pakistan Setelah Klaim Upaya Pembunuhan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Eskalasi antara Taliban Afghanistan dan Taliban Pakistan masih terus berlangsung, kemunculan pemimpin Taliban Pakistan membuktikan dirinya masih hidup setelah upaya pembunuhan yang dikabarkan terjadi pada 9 Oktober lalu</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"71\" data-end=\"448\">rezaervani.com - 16 Oktober 202r5 - Pemimpin Gerakan Taliban <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/pakistan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pakistan</a>, Noor Wali Mehsud, muncul dalam sebuah rekaman video pada hari Kamis untuk membuktikan bahwa ia masih hidup. Ini terjadi seminggu setelah upaya yang tampaknya ditujukan untuk membunuhnya melalui serangan udara di Afghanistan, yang kemudian memicu bentrokan paling berbahaya antara kedua negara bertetangga itu dalam beberapa dekade terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"450\" data-end=\"698\"><a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Prancis (AFP)</a> mengutip pejabat keamanan Pakistan yang mengatakan bahwa serangan udara pada 9 Oktober bulan ini menghantam sebuah mobil lapis baja jenis Toyota Land Cruiser yang diyakini membawa Mehsud di ibu kota Afghanistan, Kabul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"700\" data-end=\"948\">Dalam rekaman tersebut, Mehsud mengatakan bahwa ia merekam video itu untuk membantah laporan yang menyebutkan dirinya tewas. Ia menambahkan, “Jihad membawa kebebasan dan kehormatan bagi bangsa-bangsa, jika tidak, mereka akan tetap menjadi budak.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"950\" data-end=\"1194\"><strong data-start=\"950\" data-end=\"979\">Bentrokan dan Kesepakatan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"950\" data-end=\"1194\">Bentrokan terjadi sekitar satu minggu sebelumnya, setelah serangkaian serangan dan ledakan mengguncang Afghanistan, termasuk dua di antaranya di Kabul. Islamabad dituduh terlibat dalam insiden-insiden tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1196\" data-end=\"1484\">Sebagai tanggapan, pemerintah Afghanistan pada Sabtu lalu melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi di wilayah Pakistan di sepanjang perbatasan selatan. Hal ini mendorong Pakistan mengancam akan memberikan balasan keras dan meningkatkan kesiagaan militernya di sepanjang perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1486\" data-end=\"1639\">Pakistan menuduh tetangganya, Afghanistan, melindungi kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Taliban Pakistan — tuduhan yang dibantah keras oleh Kabul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1641\" data-end=\"1898\">PBB dan komunitas internasional menekankan pentingnya menahan eskalasi militer dan mencari solusi diplomatik jangka panjang, sambil menyerukan kedua pihak untuk melindungi warga sipil dan menghindari tindakan apa pun yang dapat memicu kembali pertempuran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1900\" data-end=\"2165\">Ketenangan kembali ke wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan pada Kamis ini setelah kedua negara berkomitmen pada gencatan senjata yang dicapai pada malam sebelumnya, menyusul beberapa hari bentrokan berdarah yang menewaskan dan melukai puluhan orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2167\" data-end=\"2192\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"2167\" data-end=\"2192\" data-is-last-node=\"\">Sumber: Kantor Berita</strong></p>','Kemunculan Pemimpin Taliban Pakistan Setelah Isu Pembunuhan','','inherit','closed','closed','','608-revision-v1','','','2025-10-16 22:18:01','2025-10-16 22:18:01','',608,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=611',0,'revision','',0),
(612,1,'2025-10-18 10:52:52','2025-10-18 10:52:52','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"70\">Apa Garda Nasional dan sejauh mana kendalinya atas Suwayda?</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"72\" data-end=\"493\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong data-start=\"72\" data-end=\"83\">rezaervani.com - 18 Oktober 2025 - Suwayda</strong></a> – Para pelancong yang bepergian dari Suwayda menuju ibu kota Damaskus menyadari betul sejauh mana pengaruh “Garda Nasional” terhadap pergerakan mereka, melalui larangan keberangkatan puluhan warga setiap hari di dua pos pemeriksaan yang terletak di desa <em data-start=\"338\" data-end=\"354\">Umm al-Zaytoun</em>—desa terakhir yang masih berada di bawah kendali pasukan yang setia kepada <em data-start=\"430\" data-end=\"445\">Syekh al-‘Aql</em> Hikmat al-Hijri di jalan raya Damaskus–Suwayda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"495\" data-end=\"950\">Hasan Falahut, salah satu penumpang yang bepergian dari Suwayda ke Damaskus, menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “pos pemeriksaan Garda Nasional melarang banyak warga Druze untuk bepergian ke ibu kota negara mereka, meskipun mereka memiliki surat izin keberangkatan yang dikeluarkan oleh Komite Hukum Tertinggi,” yang merujuk pada komite yang digunakan al-Hijri untuk mengelola urusan Suwayda, menggantikan peran gubernur dan dewan eksekutif provinsi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_613\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-613\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/الهجري-يستزيرة-1760710638.webp\" alt=\"Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"952\" data-end=\"1419\">Falahut, seorang pegawai negeri yang bekerja di Damaskus dan tinggal di Suwayda, menambahkan bahwa “mereka melarang mahasiswa universitas untuk sampai ke kampus mereka, dan hanya mengizinkan lewat mereka yang memiliki paspor dan tiket pesawat, atau yang hendak menjalani operasi di salah satu rumah sakit Damaskus,” seraya menambahkan, “kami merasa seolah-olah sedang meninggalkan satu negara menuju negara lain ketika kami berdiri di pos pemeriksaan Garda Nasional.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1421\" data-end=\"1448\">Struktur Garda Nasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1450\" data-end=\"1835\">Garda Nasional dianggap sebagai kekuatan militer utama al-Hijri dan alatnya untuk memaksakan kendali atas pengambilan keputusan umum di Suwayda. Ia membentuk pasukan ini pada akhir bulan Agustus lalu dari sekelompok perwira militer yang sudah pensiun, sisa-sisa rezim sebelumnya, serta milisi bersenjata yang sebelumnya terlibat dalam penculikan, perampokan, dan perdagangan narkotika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1837\" data-end=\"2317\">Seorang sumber dekat dari <em data-start=\"1863\" data-end=\"1889\">Gerakan Rijal al-Karamah</em>—yang dulu merupakan faksi bersenjata terbesar di Suwayda—mengatakan kepada Al Jazeera Net dengan syarat anonim bahwa “gagasan pembentukan Garda Nasional muncul beberapa bulan sebelum peristiwa bulan Juli, dan cikal bakalnya adalah faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri. Pasukan itu mencakup perwira-perwira dari rezim lama, dengan tujuan menggabungkan seluruh faksi dan para pejuang di Suwayda dalam satu badan militer.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2319\" data-end=\"2665\">Sumber tersebut menilai bahwa “apa yang disebut Garda Nasional tidak lebih dari sekadar alat di tangan Syekh al-Hijri untuk menjalankan kebijakannya dalam memusuhi lingkungan Sunni dan mengekang kehendak kaum Druze, sementara para komandannya diberi kebebasan untuk menjarah sebagian bantuan dan bahan bakar serta mendapatkan keuntungan darinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2667\" data-end=\"3052\">Perwira Druze yang telah pensiun, Salim Wahab, menegaskan bahwa Garda Nasional terbentuk dari pasukan militer yang dulu bertugas di angkatan bersenjata Suriah yang telah bubar setelah kejatuhan rezim sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pasukan ini tidak terdiri dari faksi-faksi, tetapi saat ini beroperasi dengan prinsip mengatur kerja sama dengan para milisi dari masyarakat lokal saja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3054\" data-end=\"3342\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Syekh al-Hijri memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan politik, dan wajar jika ia memiliki pendapat mengenai pembentukan kelompok bersenjata serta segala sesuatu yang dianggap berguna bagi perlindungan dan keamanan wilayah pegunungan.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_616\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-616\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/اللوغو-الخاص-بالجزيرة-1760710630.webp\" alt=\"Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penyatuan Faksi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perwira pensiunan Samir Sharaf al-Din berpendapat bahwa faksi-faksi bersenjata di Suwayda bekerja sama dengan kalangan militer untuk membentuk satu badan militer terpadu yang berada di bawah kewenangan Dewan Spiritual dan Komite Hukum Tertinggi. Garda Nasional pun dihubungkan dengan Syekh al-Hijri melalui penggabungan ruang operasi milik Syekh dengan struktur tubuh militer tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sharaf al-Din menambahkan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada keberatan terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang di ruang operasi yang terkait dengan Syekh, yang memanfaatkan kedekatan mereka dengannya atau dengan putranya, Salman.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebanyak <strong>34 kelompok bersenjata kecil</strong> telah mengumumkan penggabungan diri ke dalam Garda Nasional pada 23 Agustus lalu, termasuk: <em>Pasukan Anti-Terorisme</em>, <em>Pasukan Syekh al-Karamah</em>, <em>Pasukan al-‘Ulya</em>, serta <em>Faksi al-Qahirun</em> yang sebelumnya melakukan pelanggaran di kawasan <em>al-Maqqus</em>, salah satu lingkungan tempat tinggal kabilah Badui di kota Suwayda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, <strong>9 faksi Druze bersenjata</strong> juga menyatakan bergabung di bawah nama Garda Nasional pada 25 Agustus, termasuk <em>Gerakan Rijal al-Karamah</em>, faksi militer terbesar di Suwayda. Pada 31 Agustus, enam kelompok bersenjata terakhir juga mengumumkan penyatuan diri ke dalam struktur Garda Nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jumlah total kelompok bersenjata yang bergabung ke Garda Nasional mencapai sekitar <strong>94 kelompok</strong>, sebagian besar terdiri dari 10 hingga 15 orang bersenjata, selain para perwira dan anggota dari <em>Brigade 164</em> yang dulunya merupakan bagian dari rezim sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber dekat dari Gerakan Rijal al-Karamah, Garda Nasional terbentuk dari <strong>dua blok utama</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Blok pertama</strong> terdiri dari geng-geng yang sebelumnya berafiliasi dengan cabang-cabang keamanan di masa rezim lama. Kelompok ini dekat dengan Syekh al-Hijri dan menganggap diri mereka bertanggung jawab atas pembentukan Garda serta penunjukan perwira di pos-pos mereka, dan merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling berhak memimpin.</li>\r\n 	<li><strong>Blok kedua</strong> mencakup para perwira mantan rezim sebelumnya yang menganggap diri mereka sebagai kalangan akademik profesional dan memandang rendah kelompok pertama.</li>\r\n</ol>\r\n[caption id=\"attachment_618\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-618\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1173897-1756112024.webp\" alt=\"Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Situasi Internal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber dekat dari gerakan tersebut menjelaskan bahwa perselisihan terakhir yang muncul di dalam kepemimpinan Garda Nasional pada akhir pekan lalu mengungkap tingkat kontradiksi serta kurangnya keselarasan di antara komponennya. Perselisihan itu berkembang menjadi pertikaian, bahkan sampai terjadi baku tembak antar komandan Garda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “situasinya sampai pada penyerangan terhadap komandan Garda Nasional, Brigadir Jihad al-Ghouthani, yang mengira dirinya memiliki kewenangan penuh sebagai pemimpin. Ia memecat para komandan dari blok kedua dan mengumumkan hal itu dalam video siaran langsung, tetapi Syekh al-Hijri memaksa mereka untuk berdamai.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Garda Nasional di Suwayda juga menghadapi <strong>keterlambatan gaji bulanan</strong> bagi para anggotanya, kecuali untuk segelintir perwira di kepemimpinan Garda yang menerima gaji langsung dari Syekh al-Hijri. Hal ini menandakan kemungkinan masuknya organisasi bersenjata tersebut ke dalam krisis pendanaan sekaligus krisis kepercayaan internal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perwira pensiunan Salim Wahab—yang dekat dengan Syekh al-Hijri—menyampaikan pandangan berbeda. Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Garda Nasional berperan dalam memperkuat keamanan di Suwayda, bukan menguasainya. Ia tidak melarang siapa pun untuk meninggalkan Suwayda, tetapi hanya memperingatkan demi alasan keamanan.” Ia menambahkan bahwa “apa yang terjadi baru-baru ini tidak lebih dari perselisihan kecil yang telah diselesaikan, dan tidak ada perebutan kekuasaan di dalam Garda Nasional.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_619\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-619\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/3-1-1757074921.webp\" alt=\"Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanda-Tanda Perpecahan?</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut perwira pensiunan Sharaf al-Din, yang sebelumnya dekat dengan pimpinan Dewan Militer, Garda Nasional sebenarnya <strong>tidak menguasai seluruh Suwayda</strong>. Ia menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada beberapa perilaku salah dari sebagian faksi yang tergabung dalam Garda Nasional, yang masih beroperasi sesuai dengan loyalitas lama mereka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai bahwa “fenomena individual seperti ini tidak bisa digeneralisasi, dan belakangan kami menyaksikan keputusan tegas dari pimpinan Garda Nasional untuk menindak beberapa komandan faksi dan menyerahkan mereka ke pengadilan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kepala Biro Politik Dewan Militer di selatan Suriah, <strong>Najib Abu Fakhr</strong>, berpendapat bahwa “nasib Garda Nasional adalah perpecahan jika perbedaan dengan masyarakat tidak segera diselesaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “saya kira datangnya musim dingin akan memperburuk situasi dan mempercepat perpecahan internal di Garda. Dalam keadaan apa pun, kemungkinan besar Syekh dan orang-orang yang ditunjuk olehnya akan kehilangan kendali atas Garda Nasional dalam beberapa hari mendatang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak lain, <strong>Gubernur Suwayda Mustafa al-Bakur</strong> mengatakan kepada Al Jazeera Net, “kami memperkirakan akan ada perkembangan positif di Suwayda dalam waktu dekat. Kami menyerukan kepada warga untuk tetap tenang dan mempercayai negara, serta menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara teratur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tertunda.”</p>\r\n<strong>Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong>','Apa Garda Nasional dan Bagaimana Kendalinya atas Suwayda?','','publish','open','open','','apa-garda-nasional-dan-bagaimana-kendalinya-atas-suwayda','','','2025-10-18 11:35:58','2025-10-18 11:35:58','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=612',0,'post','',0),
(613,1,'2025-10-18 10:52:15','2025-10-18 10:52:15','Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)','الهجري-يستزيرة-1760710638','Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)','inherit','open','closed','','%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-1760710638','','','2025-10-18 10:52:29','2025-10-18 10:52:29','',612,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/الهجري-يستزيرة-1760710638.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(614,1,'2025-10-18 10:52:40','2025-10-18 10:52:40','','garda_nasional_suwayda','','inherit','open','closed','','garda_nasional_suwayda','','','2025-10-18 10:52:40','2025-10-18 10:52:40','',612,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/garda_nasional_suwayda.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(615,1,'2025-10-18 10:52:52','2025-10-18 10:52:52','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"70\">Apa Garda Nasional dan sejauh mana kendalinya atas Suwayda?</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"72\" data-end=\"493\"><strong data-start=\"72\" data-end=\"83\">Suwayda</strong> – Para pelancong yang bepergian dari Suwayda menuju ibu kota Damaskus menyadari betul sejauh mana pengaruh “Garda Nasional” terhadap pergerakan mereka, melalui larangan keberangkatan puluhan warga setiap hari di dua pos pemeriksaan yang terletak di desa <em data-start=\"338\" data-end=\"354\">Umm al-Zaytoun</em>—desa terakhir yang masih berada di bawah kendali pasukan yang setia kepada <em data-start=\"430\" data-end=\"445\">Syekh al-‘Aql</em> Hikmat al-Hijri di jalan raya Damaskus–Suwayda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"495\" data-end=\"950\">Hasan Falahut, salah satu penumpang yang bepergian dari Suwayda ke Damaskus, menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “pos pemeriksaan Garda Nasional melarang banyak warga Druze untuk bepergian ke ibu kota negara mereka, meskipun mereka memiliki surat izin keberangkatan yang dikeluarkan oleh Komite Hukum Tertinggi,” yang merujuk pada komite yang digunakan al-Hijri untuk mengelola urusan Suwayda, menggantikan peran gubernur dan dewan eksekutif provinsi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_613\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-613\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/الهجري-يستزيرة-1760710638.webp\" alt=\"Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"952\" data-end=\"1419\">Falahut, seorang pegawai negeri yang bekerja di Damaskus dan tinggal di Suwayda, menambahkan bahwa “mereka melarang mahasiswa universitas untuk sampai ke kampus mereka, dan hanya mengizinkan lewat mereka yang memiliki paspor dan tiket pesawat, atau yang hendak menjalani operasi di salah satu rumah sakit Damaskus,” seraya menambahkan, “kami merasa seolah-olah sedang meninggalkan satu negara menuju negara lain ketika kami berdiri di pos pemeriksaan Garda Nasional.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1421\" data-end=\"1448\">Struktur Garda Nasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1450\" data-end=\"1835\">Garda Nasional dianggap sebagai kekuatan militer utama al-Hijri dan alatnya untuk memaksakan kendali atas pengambilan keputusan umum di Suwayda. Ia membentuk pasukan ini pada akhir bulan Agustus lalu dari sekelompok perwira militer yang sudah pensiun, sisa-sisa rezim sebelumnya, serta milisi bersenjata yang sebelumnya terlibat dalam penculikan, perampokan, dan perdagangan narkotika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1837\" data-end=\"2317\">Seorang sumber dekat dari <em data-start=\"1863\" data-end=\"1889\">Gerakan Rijal al-Karamah</em>—yang dulu merupakan faksi bersenjata terbesar di Suwayda—mengatakan kepada Al Jazeera Net dengan syarat anonim bahwa “gagasan pembentukan Garda Nasional muncul beberapa bulan sebelum peristiwa bulan Juli, dan cikal bakalnya adalah faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri. Pasukan itu mencakup perwira-perwira dari rezim lama, dengan tujuan menggabungkan seluruh faksi dan para pejuang di Suwayda dalam satu badan militer.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2319\" data-end=\"2665\">Sumber tersebut menilai bahwa “apa yang disebut Garda Nasional tidak lebih dari sekadar alat di tangan Syekh al-Hijri untuk menjalankan kebijakannya dalam memusuhi lingkungan Sunni dan mengekang kehendak kaum Druze, sementara para komandannya diberi kebebasan untuk menjarah sebagian bantuan dan bahan bakar serta mendapatkan keuntungan darinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2667\" data-end=\"3052\">Perwira Druze yang telah pensiun, Salim Wahab, menegaskan bahwa Garda Nasional terbentuk dari pasukan militer yang dulu bertugas di angkatan bersenjata Suriah yang telah bubar setelah kejatuhan rezim sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pasukan ini tidak terdiri dari faksi-faksi, tetapi saat ini beroperasi dengan prinsip mengatur kerja sama dengan para milisi dari masyarakat lokal saja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3054\" data-end=\"3342\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Syekh al-Hijri memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan politik, dan wajar jika ia memiliki pendapat mengenai pembentukan kelompok bersenjata serta segala sesuatu yang dianggap berguna bagi perlindungan dan keamanan wilayah pegunungan.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penyatuan Faksi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perwira pensiunan Samir Sharaf al-Din berpendapat bahwa faksi-faksi bersenjata di Suwayda bekerja sama dengan kalangan militer untuk membentuk satu badan militer terpadu yang berada di bawah kewenangan Dewan Spiritual dan Komite Hukum Tertinggi. Garda Nasional pun dihubungkan dengan Syekh al-Hijri melalui penggabungan ruang operasi milik Syekh dengan struktur tubuh militer tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sharaf al-Din menambahkan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada keberatan terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang di ruang operasi yang terkait dengan Syekh, yang memanfaatkan kedekatan mereka dengannya atau dengan putranya, Salman.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebanyak <strong>34 kelompok bersenjata kecil</strong> telah mengumumkan penggabungan diri ke dalam Garda Nasional pada 23 Agustus lalu, termasuk: <em>Pasukan Anti-Terorisme</em>, <em>Pasukan Syekh al-Karamah</em>, <em>Pasukan al-‘Ulya</em>, serta <em>Faksi al-Qahirun</em> yang sebelumnya melakukan pelanggaran di kawasan <em>al-Maqqus</em>, salah satu lingkungan tempat tinggal kabilah Badui di kota Suwayda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, <strong>9 faksi Druze bersenjata</strong> juga menyatakan bergabung di bawah nama Garda Nasional pada 25 Agustus, termasuk <em>Gerakan Rijal al-Karamah</em>, faksi militer terbesar di Suwayda. Pada 31 Agustus, enam kelompok bersenjata terakhir juga mengumumkan penyatuan diri ke dalam struktur Garda Nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jumlah total kelompok bersenjata yang bergabung ke Garda Nasional mencapai sekitar <strong>94 kelompok</strong>, sebagian besar terdiri dari 10 hingga 15 orang bersenjata, selain para perwira dan anggota dari <em>Brigade 164</em> yang dulunya merupakan bagian dari rezim sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber dekat dari Gerakan Rijal al-Karamah, Garda Nasional terbentuk dari <strong>dua blok utama</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Blok pertama</strong> terdiri dari geng-geng yang sebelumnya berafiliasi dengan cabang-cabang keamanan di masa rezim lama. Kelompok ini dekat dengan Syekh al-Hijri dan menganggap diri mereka bertanggung jawab atas pembentukan Garda serta penunjukan perwira di pos-pos mereka, dan merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling berhak memimpin.</li>\r\n 	<li><strong>Blok kedua</strong> mencakup para perwira mantan rezim sebelumnya yang menganggap diri mereka sebagai kalangan akademik profesional dan memandang rendah kelompok pertama.</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Situasi Internal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber dekat dari gerakan tersebut menjelaskan bahwa perselisihan terakhir yang muncul di dalam kepemimpinan Garda Nasional pada akhir pekan lalu mengungkap tingkat kontradiksi serta kurangnya keselarasan di antara komponennya. Perselisihan itu berkembang menjadi pertikaian, bahkan sampai terjadi baku tembak antar komandan Garda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “situasinya sampai pada penyerangan terhadap komandan Garda Nasional, Brigadir Jihad al-Ghouthani, yang mengira dirinya memiliki kewenangan penuh sebagai pemimpin. Ia memecat para komandan dari blok kedua dan mengumumkan hal itu dalam video siaran langsung, tetapi Syekh al-Hijri memaksa mereka untuk berdamai.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Garda Nasional di Suwayda juga menghadapi <strong>keterlambatan gaji bulanan</strong> bagi para anggotanya, kecuali untuk segelintir perwira di kepemimpinan Garda yang menerima gaji langsung dari Syekh al-Hijri. Hal ini menandakan kemungkinan masuknya organisasi bersenjata tersebut ke dalam krisis pendanaan sekaligus krisis kepercayaan internal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perwira pensiunan Salim Wahab—yang dekat dengan Syekh al-Hijri—menyampaikan pandangan berbeda. Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Garda Nasional berperan dalam memperkuat keamanan di Suwayda, bukan menguasainya. Ia tidak melarang siapa pun untuk meninggalkan Suwayda, tetapi hanya memperingatkan demi alasan keamanan.” Ia menambahkan bahwa “apa yang terjadi baru-baru ini tidak lebih dari perselisihan kecil yang telah diselesaikan, dan tidak ada perebutan kekuasaan di dalam Garda Nasional.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanda-Tanda Perpecahan?</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut perwira pensiunan Sharaf al-Din, yang sebelumnya dekat dengan pimpinan Dewan Militer, Garda Nasional sebenarnya <strong>tidak menguasai seluruh Suwayda</strong>. Ia menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada beberapa perilaku salah dari sebagian faksi yang tergabung dalam Garda Nasional, yang masih beroperasi sesuai dengan loyalitas lama mereka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai bahwa “fenomena individual seperti ini tidak bisa digeneralisasi, dan belakangan kami menyaksikan keputusan tegas dari pimpinan Garda Nasional untuk menindak beberapa komandan faksi dan menyerahkan mereka ke pengadilan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kepala Biro Politik Dewan Militer di selatan Suriah, <strong>Najib Abu Fakhr</strong>, berpendapat bahwa “nasib Garda Nasional adalah perpecahan jika perbedaan dengan masyarakat tidak segera diselesaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “saya kira datangnya musim dingin akan memperburuk situasi dan mempercepat perpecahan internal di Garda. Dalam keadaan apa pun, kemungkinan besar Syekh dan orang-orang yang ditunjuk olehnya akan kehilangan kendali atas Garda Nasional dalam beberapa hari mendatang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak lain, <strong>Gubernur Suwayda Mustafa al-Bakur</strong> mengatakan kepada Al Jazeera Net, “kami memperkirakan akan ada perkembangan positif di Suwayda dalam waktu dekat. Kami menyerukan kepada warga untuk tetap tenang dan mempercayai negara, serta menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara teratur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tertunda.”</p>\r\n<strong>Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong>','Apa Garda Nasional dan Bagaimana Kendalinya atas Suwayda?','','inherit','closed','closed','','612-revision-v1','','','2025-10-18 10:52:52','2025-10-18 10:52:52','',612,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=615',0,'revision','',0),
(616,1,'2025-10-18 10:54:10','2025-10-18 10:54:10','Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)','اللوغو-الخاص-بالجزيرة-1760710630','Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)','inherit','open','closed','','%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%ba%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-1760710630','','','2025-10-18 10:54:27','2025-10-18 10:54:27','',612,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/اللوغو-الخاص-بالجزيرة-1760710630.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(617,1,'2025-10-18 11:36:02','2025-10-18 11:36:02','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"70\">Apa Garda Nasional dan sejauh mana kendalinya atas Suwayda?</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"72\" data-end=\"493\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong data-start=\"72\" data-end=\"83\">rezaervani.com - 18 Oktober 2025 - Suwayda</strong></a> – Para pelancong yang bepergian dari Suwayda menuju ibu kota Damaskus menyadari betul sejauh mana pengaruh “Garda Nasional” terhadap pergerakan mereka, melalui larangan keberangkatan puluhan warga setiap hari di dua pos pemeriksaan yang terletak di desa <em data-start=\"338\" data-end=\"354\">Umm al-Zaytoun</em>—desa terakhir yang masih berada di bawah kendali pasukan yang setia kepada <em data-start=\"430\" data-end=\"445\">Syekh al-‘Aql</em> Hikmat al-Hijri di jalan raya Damaskus–Suwayda.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"495\" data-end=\"950\">Hasan Falahut, salah satu penumpang yang bepergian dari Suwayda ke Damaskus, menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “pos pemeriksaan Garda Nasional melarang banyak warga Druze untuk bepergian ke ibu kota negara mereka, meskipun mereka memiliki surat izin keberangkatan yang dikeluarkan oleh Komite Hukum Tertinggi,” yang merujuk pada komite yang digunakan al-Hijri untuk mengelola urusan Suwayda, menggantikan peran gubernur dan dewan eksekutif provinsi.</p>\n\n\n[caption id=\"attachment_613\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-613\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/الهجري-يستزيرة-1760710638.webp\" alt=\"Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)[/caption]\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"952\" data-end=\"1419\">Falahut, seorang pegawai negeri yang bekerja di Damaskus dan tinggal di Suwayda, menambahkan bahwa “mereka melarang mahasiswa universitas untuk sampai ke kampus mereka, dan hanya mengizinkan lewat mereka yang memiliki paspor dan tiket pesawat, atau yang hendak menjalani operasi di salah satu rumah sakit Damaskus,” seraya menambahkan, “kami merasa seolah-olah sedang meninggalkan satu negara menuju negara lain ketika kami berdiri di pos pemeriksaan Garda Nasional.”</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1421\" data-end=\"1448\">Struktur Garda Nasional</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1450\" data-end=\"1835\">Garda Nasional dianggap sebagai kekuatan militer utama al-Hijri dan alatnya untuk memaksakan kendali atas pengambilan keputusan umum di Suwayda. Ia membentuk pasukan ini pada akhir bulan Agustus lalu dari sekelompok perwira militer yang sudah pensiun, sisa-sisa rezim sebelumnya, serta milisi bersenjata yang sebelumnya terlibat dalam penculikan, perampokan, dan perdagangan narkotika.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1837\" data-end=\"2317\">Seorang sumber dekat dari <em data-start=\"1863\" data-end=\"1889\">Gerakan Rijal al-Karamah</em>—yang dulu merupakan faksi bersenjata terbesar di Suwayda—mengatakan kepada Al Jazeera Net dengan syarat anonim bahwa “gagasan pembentukan Garda Nasional muncul beberapa bulan sebelum peristiwa bulan Juli, dan cikal bakalnya adalah faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri. Pasukan itu mencakup perwira-perwira dari rezim lama, dengan tujuan menggabungkan seluruh faksi dan para pejuang di Suwayda dalam satu badan militer.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2319\" data-end=\"2665\">Sumber tersebut menilai bahwa “apa yang disebut Garda Nasional tidak lebih dari sekadar alat di tangan Syekh al-Hijri untuk menjalankan kebijakannya dalam memusuhi lingkungan Sunni dan mengekang kehendak kaum Druze, sementara para komandannya diberi kebebasan untuk menjarah sebagian bantuan dan bahan bakar serta mendapatkan keuntungan darinya.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2667\" data-end=\"3052\">Perwira Druze yang telah pensiun, Salim Wahab, menegaskan bahwa Garda Nasional terbentuk dari pasukan militer yang dulu bertugas di angkatan bersenjata Suriah yang telah bubar setelah kejatuhan rezim sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pasukan ini tidak terdiri dari faksi-faksi, tetapi saat ini beroperasi dengan prinsip mengatur kerja sama dengan para milisi dari masyarakat lokal saja.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3054\" data-end=\"3342\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Syekh al-Hijri memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan politik, dan wajar jika ia memiliki pendapat mengenai pembentukan kelompok bersenjata serta segala sesuatu yang dianggap berguna bagi perlindungan dan keamanan wilayah pegunungan.”</p>\n\n\n[caption id=\"attachment_616\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-616\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/اللوغو-الخاص-بالجزيرة-1760710630.webp\" alt=\"Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)[/caption]\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penyatuan Faksi</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perwira pensiunan Samir Sharaf al-Din berpendapat bahwa faksi-faksi bersenjata di Suwayda bekerja sama dengan kalangan militer untuk membentuk satu badan militer terpadu yang berada di bawah kewenangan Dewan Spiritual dan Komite Hukum Tertinggi. Garda Nasional pun dihubungkan dengan Syekh al-Hijri melalui penggabungan ruang operasi milik Syekh dengan struktur tubuh militer tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sharaf al-Din menambahkan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada keberatan terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang di ruang operasi yang terkait dengan Syekh, yang memanfaatkan kedekatan mereka dengannya atau dengan putranya, Salman.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebanyak <strong>34 kelompok bersenjata kecil</strong> telah mengumumkan penggabungan diri ke dalam Garda Nasional pada 23 Agustus lalu, termasuk: <em>Pasukan Anti-Terorisme</em>, <em>Pasukan Syekh al-Karamah</em>, <em>Pasukan al-‘Ulya</em>, serta <em>Faksi al-Qahirun</em> yang sebelumnya melakukan pelanggaran di kawasan <em>al-Maqqus</em>, salah satu lingkungan tempat tinggal kabilah Badui di kota Suwayda.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, <strong>9 faksi Druze bersenjata</strong> juga menyatakan bergabung di bawah nama Garda Nasional pada 25 Agustus, termasuk <em>Gerakan Rijal al-Karamah</em>, faksi militer terbesar di Suwayda. Pada 31 Agustus, enam kelompok bersenjata terakhir juga mengumumkan penyatuan diri ke dalam struktur Garda Nasional.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jumlah total kelompok bersenjata yang bergabung ke Garda Nasional mencapai sekitar <strong>94 kelompok</strong>, sebagian besar terdiri dari 10 hingga 15 orang bersenjata, selain para perwira dan anggota dari <em>Brigade 164</em> yang dulunya merupakan bagian dari rezim sebelumnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber dekat dari Gerakan Rijal al-Karamah, Garda Nasional terbentuk dari <strong>dua blok utama</strong>:</p>\n\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n 	<li><strong>Blok pertama</strong> terdiri dari geng-geng yang sebelumnya berafiliasi dengan cabang-cabang keamanan di masa rezim lama. Kelompok ini dekat dengan Syekh al-Hijri dan menganggap diri mereka bertanggung jawab atas pembentukan Garda serta penunjukan perwira di pos-pos mereka, dan merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling berhak memimpin.</li>\n 	<li><strong>Blok kedua</strong> mencakup para perwira mantan rezim sebelumnya yang menganggap diri mereka sebagai kalangan akademik profesional dan memandang rendah kelompok pertama.</li>\n</ol>\n[caption id=\"attachment_618\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-618\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1173897-1756112024.webp\" alt=\"Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)[/caption]\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Situasi Internal</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber dekat dari gerakan tersebut menjelaskan bahwa perselisihan terakhir yang muncul di dalam kepemimpinan Garda Nasional pada akhir pekan lalu mengungkap tingkat kontradiksi serta kurangnya keselarasan di antara komponennya. Perselisihan itu berkembang menjadi pertikaian, bahkan sampai terjadi baku tembak antar komandan Garda.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “situasinya sampai pada penyerangan terhadap komandan Garda Nasional, Brigadir Jihad al-Ghouthani, yang mengira dirinya memiliki kewenangan penuh sebagai pemimpin. Ia memecat para komandan dari blok kedua dan mengumumkan hal itu dalam video siaran langsung, tetapi Syekh al-Hijri memaksa mereka untuk berdamai.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Garda Nasional di Suwayda juga menghadapi <strong>keterlambatan gaji bulanan</strong> bagi para anggotanya, kecuali untuk segelintir perwira di kepemimpinan Garda yang menerima gaji langsung dari Syekh al-Hijri. Hal ini menandakan kemungkinan masuknya organisasi bersenjata tersebut ke dalam krisis pendanaan sekaligus krisis kepercayaan internal.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perwira pensiunan Salim Wahab—yang dekat dengan Syekh al-Hijri—menyampaikan pandangan berbeda. Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Garda Nasional berperan dalam memperkuat keamanan di Suwayda, bukan menguasainya. Ia tidak melarang siapa pun untuk meninggalkan Suwayda, tetapi hanya memperingatkan demi alasan keamanan.” Ia menambahkan bahwa “apa yang terjadi baru-baru ini tidak lebih dari perselisihan kecil yang telah diselesaikan, dan tidak ada perebutan kekuasaan di dalam Garda Nasional.”</p>\n\n\n[caption id=\"attachment_619\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-619\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/3-1-1757074921.webp\" alt=\"Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)[/caption]\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanda-Tanda Perpecahan?</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut perwira pensiunan Sharaf al-Din, yang sebelumnya dekat dengan pimpinan Dewan Militer, Garda Nasional sebenarnya <strong>tidak menguasai seluruh Suwayda</strong>. Ia menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada beberapa perilaku salah dari sebagian faksi yang tergabung dalam Garda Nasional, yang masih beroperasi sesuai dengan loyalitas lama mereka.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai bahwa “fenomena individual seperti ini tidak bisa digeneralisasi, dan belakangan kami menyaksikan keputusan tegas dari pimpinan Garda Nasional untuk menindak beberapa komandan faksi dan menyerahkan mereka ke pengadilan.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kepala Biro Politik Dewan Militer di selatan Suriah, <strong>Najib Abu Fakhr</strong>, berpendapat bahwa “nasib Garda Nasional adalah perpecahan jika perbedaan dengan masyarakat tidak segera diselesaikan.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “saya kira datangnya musim dingin akan memperburuk situasi dan mempercepat perpecahan internal di Garda. Dalam keadaan apa pun, kemungkinan besar Syekh dan orang-orang yang ditunjuk olehnya akan kehilangan kendali atas Garda Nasional dalam beberapa hari mendatang.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak lain, <strong>Gubernur Suwayda Mustafa al-Bakur</strong> mengatakan kepada Al Jazeera Net, “kami memperkirakan akan ada perkembangan positif di Suwayda dalam waktu dekat. Kami menyerukan kepada warga untuk tetap tenang dan mempercayai negara, serta menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara teratur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tertunda.”</p>\n<strong>Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong>','Apa Garda Nasional dan Bagaimana Kendalinya atas Suwayda?','','inherit','closed','closed','','612-autosave-v1','','','2025-10-18 11:36:02','2025-10-18 11:36:02','',612,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=617',0,'revision','',0),
(618,1,'2025-10-18 10:54:58','2025-10-18 10:54:58','Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)','1173897-1756112024','Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)','inherit','open','closed','','1173897-1756112024','','','2025-10-18 10:55:07','2025-10-18 10:55:07','',612,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1173897-1756112024.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(619,1,'2025-10-18 10:55:42','2025-10-18 10:55:42','Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)','3-1-1757074921','Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)','inherit','open','closed','','3-1-1757074921','','','2025-10-18 10:55:50','2025-10-18 10:55:50','',612,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/3-1-1757074921.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(620,1,'2025-10-18 10:55:57','2025-10-18 10:55:57','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"70\">Apa Garda Nasional dan sejauh mana kendalinya atas Suwayda?</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"72\" data-end=\"493\"><strong data-start=\"72\" data-end=\"83\">Suwayda</strong> – Para pelancong yang bepergian dari Suwayda menuju ibu kota Damaskus menyadari betul sejauh mana pengaruh “Garda Nasional” terhadap pergerakan mereka, melalui larangan keberangkatan puluhan warga setiap hari di dua pos pemeriksaan yang terletak di desa <em data-start=\"338\" data-end=\"354\">Umm al-Zaytoun</em>—desa terakhir yang masih berada di bawah kendali pasukan yang setia kepada <em data-start=\"430\" data-end=\"445\">Syekh al-‘Aql</em> Hikmat al-Hijri di jalan raya Damaskus–Suwayda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"495\" data-end=\"950\">Hasan Falahut, salah satu penumpang yang bepergian dari Suwayda ke Damaskus, menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “pos pemeriksaan Garda Nasional melarang banyak warga Druze untuk bepergian ke ibu kota negara mereka, meskipun mereka memiliki surat izin keberangkatan yang dikeluarkan oleh Komite Hukum Tertinggi,” yang merujuk pada komite yang digunakan al-Hijri untuk mengelola urusan Suwayda, menggantikan peran gubernur dan dewan eksekutif provinsi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_613\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-613\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/الهجري-يستزيرة-1760710638.webp\" alt=\"Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"952\" data-end=\"1419\">Falahut, seorang pegawai negeri yang bekerja di Damaskus dan tinggal di Suwayda, menambahkan bahwa “mereka melarang mahasiswa universitas untuk sampai ke kampus mereka, dan hanya mengizinkan lewat mereka yang memiliki paspor dan tiket pesawat, atau yang hendak menjalani operasi di salah satu rumah sakit Damaskus,” seraya menambahkan, “kami merasa seolah-olah sedang meninggalkan satu negara menuju negara lain ketika kami berdiri di pos pemeriksaan Garda Nasional.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1421\" data-end=\"1448\">Struktur Garda Nasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1450\" data-end=\"1835\">Garda Nasional dianggap sebagai kekuatan militer utama al-Hijri dan alatnya untuk memaksakan kendali atas pengambilan keputusan umum di Suwayda. Ia membentuk pasukan ini pada akhir bulan Agustus lalu dari sekelompok perwira militer yang sudah pensiun, sisa-sisa rezim sebelumnya, serta milisi bersenjata yang sebelumnya terlibat dalam penculikan, perampokan, dan perdagangan narkotika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1837\" data-end=\"2317\">Seorang sumber dekat dari <em data-start=\"1863\" data-end=\"1889\">Gerakan Rijal al-Karamah</em>—yang dulu merupakan faksi bersenjata terbesar di Suwayda—mengatakan kepada Al Jazeera Net dengan syarat anonim bahwa “gagasan pembentukan Garda Nasional muncul beberapa bulan sebelum peristiwa bulan Juli, dan cikal bakalnya adalah faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri. Pasukan itu mencakup perwira-perwira dari rezim lama, dengan tujuan menggabungkan seluruh faksi dan para pejuang di Suwayda dalam satu badan militer.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2319\" data-end=\"2665\">Sumber tersebut menilai bahwa “apa yang disebut Garda Nasional tidak lebih dari sekadar alat di tangan Syekh al-Hijri untuk menjalankan kebijakannya dalam memusuhi lingkungan Sunni dan mengekang kehendak kaum Druze, sementara para komandannya diberi kebebasan untuk menjarah sebagian bantuan dan bahan bakar serta mendapatkan keuntungan darinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2667\" data-end=\"3052\">Perwira Druze yang telah pensiun, Salim Wahab, menegaskan bahwa Garda Nasional terbentuk dari pasukan militer yang dulu bertugas di angkatan bersenjata Suriah yang telah bubar setelah kejatuhan rezim sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pasukan ini tidak terdiri dari faksi-faksi, tetapi saat ini beroperasi dengan prinsip mengatur kerja sama dengan para milisi dari masyarakat lokal saja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3054\" data-end=\"3342\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Syekh al-Hijri memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan politik, dan wajar jika ia memiliki pendapat mengenai pembentukan kelompok bersenjata serta segala sesuatu yang dianggap berguna bagi perlindungan dan keamanan wilayah pegunungan.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_616\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-616\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/اللوغو-الخاص-بالجزيرة-1760710630.webp\" alt=\"Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penyatuan Faksi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perwira pensiunan Samir Sharaf al-Din berpendapat bahwa faksi-faksi bersenjata di Suwayda bekerja sama dengan kalangan militer untuk membentuk satu badan militer terpadu yang berada di bawah kewenangan Dewan Spiritual dan Komite Hukum Tertinggi. Garda Nasional pun dihubungkan dengan Syekh al-Hijri melalui penggabungan ruang operasi milik Syekh dengan struktur tubuh militer tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sharaf al-Din menambahkan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada keberatan terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang di ruang operasi yang terkait dengan Syekh, yang memanfaatkan kedekatan mereka dengannya atau dengan putranya, Salman.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebanyak <strong>34 kelompok bersenjata kecil</strong> telah mengumumkan penggabungan diri ke dalam Garda Nasional pada 23 Agustus lalu, termasuk: <em>Pasukan Anti-Terorisme</em>, <em>Pasukan Syekh al-Karamah</em>, <em>Pasukan al-‘Ulya</em>, serta <em>Faksi al-Qahirun</em> yang sebelumnya melakukan pelanggaran di kawasan <em>al-Maqqus</em>, salah satu lingkungan tempat tinggal kabilah Badui di kota Suwayda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, <strong>9 faksi Druze bersenjata</strong> juga menyatakan bergabung di bawah nama Garda Nasional pada 25 Agustus, termasuk <em>Gerakan Rijal al-Karamah</em>, faksi militer terbesar di Suwayda. Pada 31 Agustus, enam kelompok bersenjata terakhir juga mengumumkan penyatuan diri ke dalam struktur Garda Nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jumlah total kelompok bersenjata yang bergabung ke Garda Nasional mencapai sekitar <strong>94 kelompok</strong>, sebagian besar terdiri dari 10 hingga 15 orang bersenjata, selain para perwira dan anggota dari <em>Brigade 164</em> yang dulunya merupakan bagian dari rezim sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber dekat dari Gerakan Rijal al-Karamah, Garda Nasional terbentuk dari <strong>dua blok utama</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Blok pertama</strong> terdiri dari geng-geng yang sebelumnya berafiliasi dengan cabang-cabang keamanan di masa rezim lama. Kelompok ini dekat dengan Syekh al-Hijri dan menganggap diri mereka bertanggung jawab atas pembentukan Garda serta penunjukan perwira di pos-pos mereka, dan merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling berhak memimpin.</li>\r\n 	<li><strong>Blok kedua</strong> mencakup para perwira mantan rezim sebelumnya yang menganggap diri mereka sebagai kalangan akademik profesional dan memandang rendah kelompok pertama.</li>\r\n</ol>\r\n[caption id=\"attachment_618\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-618\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1173897-1756112024.webp\" alt=\"Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Situasi Internal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber dekat dari gerakan tersebut menjelaskan bahwa perselisihan terakhir yang muncul di dalam kepemimpinan Garda Nasional pada akhir pekan lalu mengungkap tingkat kontradiksi serta kurangnya keselarasan di antara komponennya. Perselisihan itu berkembang menjadi pertikaian, bahkan sampai terjadi baku tembak antar komandan Garda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “situasinya sampai pada penyerangan terhadap komandan Garda Nasional, Brigadir Jihad al-Ghouthani, yang mengira dirinya memiliki kewenangan penuh sebagai pemimpin. Ia memecat para komandan dari blok kedua dan mengumumkan hal itu dalam video siaran langsung, tetapi Syekh al-Hijri memaksa mereka untuk berdamai.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Garda Nasional di Suwayda juga menghadapi <strong>keterlambatan gaji bulanan</strong> bagi para anggotanya, kecuali untuk segelintir perwira di kepemimpinan Garda yang menerima gaji langsung dari Syekh al-Hijri. Hal ini menandakan kemungkinan masuknya organisasi bersenjata tersebut ke dalam krisis pendanaan sekaligus krisis kepercayaan internal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perwira pensiunan Salim Wahab—yang dekat dengan Syekh al-Hijri—menyampaikan pandangan berbeda. Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Garda Nasional berperan dalam memperkuat keamanan di Suwayda, bukan menguasainya. Ia tidak melarang siapa pun untuk meninggalkan Suwayda, tetapi hanya memperingatkan demi alasan keamanan.” Ia menambahkan bahwa “apa yang terjadi baru-baru ini tidak lebih dari perselisihan kecil yang telah diselesaikan, dan tidak ada perebutan kekuasaan di dalam Garda Nasional.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_619\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-619\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/3-1-1757074921.webp\" alt=\"Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanda-Tanda Perpecahan?</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut perwira pensiunan Sharaf al-Din, yang sebelumnya dekat dengan pimpinan Dewan Militer, Garda Nasional sebenarnya <strong>tidak menguasai seluruh Suwayda</strong>. Ia menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada beberapa perilaku salah dari sebagian faksi yang tergabung dalam Garda Nasional, yang masih beroperasi sesuai dengan loyalitas lama mereka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai bahwa “fenomena individual seperti ini tidak bisa digeneralisasi, dan belakangan kami menyaksikan keputusan tegas dari pimpinan Garda Nasional untuk menindak beberapa komandan faksi dan menyerahkan mereka ke pengadilan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kepala Biro Politik Dewan Militer di selatan Suriah, <strong>Najib Abu Fakhr</strong>, berpendapat bahwa “nasib Garda Nasional adalah perpecahan jika perbedaan dengan masyarakat tidak segera diselesaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “saya kira datangnya musim dingin akan memperburuk situasi dan mempercepat perpecahan internal di Garda. Dalam keadaan apa pun, kemungkinan besar Syekh dan orang-orang yang ditunjuk olehnya akan kehilangan kendali atas Garda Nasional dalam beberapa hari mendatang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak lain, <strong>Gubernur Suwayda Mustafa al-Bakur</strong> mengatakan kepada Al Jazeera Net, “kami memperkirakan akan ada perkembangan positif di Suwayda dalam waktu dekat. Kami menyerukan kepada warga untuk tetap tenang dan mempercayai negara, serta menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara teratur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tertunda.”</p>\r\n<strong>Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong>','Apa Garda Nasional dan Bagaimana Kendalinya atas Suwayda?','','inherit','closed','closed','','612-revision-v1','','','2025-10-18 10:55:57','2025-10-18 10:55:57','',612,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=620',0,'revision','',0),
(621,1,'2025-10-13 10:59:04','2025-10-13 10:59:04','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"83\">Pembebasan Tahanan Druze Membuka Jendela Komunikasi antara Damaskus dan Suwayda</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Komunikasi antara Damaskus dan Suwayda terus diupayakan oleh pemerintah baru Suriah, salah satunya dengan Pembebasan Tahanan Druze</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"85\" data-end=\"407\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong data-start=\"85\" data-end=\"97\">rezaervani.com - 13 Oktober 2025 - Damaskus</strong></a> — Tuntutan untuk membebaskan para tahanan Druze yang ditahan oleh pihak Damaskus menempati ruang besar dalam lanskap sosial dan politik di Provinsi Suwayda. Seruan itu terus bergema setiap minggu dalam demonstrasi hari Sabtu yang secara rutin diselenggarakan oleh arus separatis di Suwayda sejak Agustus lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"409\" data-end=\"673\">Dalam langkah yang digambarkan sebagai positif, pemerintah Suriah pada Rabu, 8 Oktober, membebaskan <strong data-start=\"509\" data-end=\"523\">36 tahanan</strong> dari penjara <em data-start=\"537\" data-end=\"543\">Adra</em> di Damaskus, sebagai upaya untuk membangun kembali jembatan kepercayaan dan komunikasi dengan warga di provinsi selatan tersebut.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_623\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-623\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126901-1760011429.webp\" alt=\"Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"675\" data-end=\"994\">Gubernur Suwayda <strong data-start=\"692\" data-end=\"712\">Mustafa al-Bakur</strong> menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa pemerintah Suriah telah mengaktifkan kembali direktorat keamanan umum di kota <em data-start=\"831\" data-end=\"851\">as-Surah as-Sughra</em> (pedesaan utara Suwayda) dan <em data-start=\"881\" data-end=\"894\">al-Mazra‘ah</em> (pedesaan barat Suwayda), serta membuka kantor-kantor administratif untuk mempermudah urusan warga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"996\" data-end=\"1419\">Ia menambahkan bahwa “sejumlah warga yang diculik dari provinsi tersebut telah dibebaskan berkat kerja sama antara komando keamanan dalam negeri di Suwayda dan pedesaan Damaskus. Selain itu, telah disepakati pembebasan <strong data-start=\"1215\" data-end=\"1227\">30 orang</strong> yang diculik oleh faksi bersenjata di Suwayda dengan imbalan pembebasan <strong data-start=\"1300\" data-end=\"1313\">110 orang</strong> yang sebelumnya dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1421\" data-end=\"1828\">Al-Bakur menegaskan bahwa komisi investigasi khusus untuk peristiwa Suwayda telah mulai mempelajari berkas-berkas para tahanan, seraya menambahkan bahwa “beberapa faksi di luar hukum mencoba menghambat kesepakatan tersebut, tetapi kami memutuskan untuk melanjutkan pembebasan secara bertahap setelah mendapat persetujuan komisi, dan hanya sedikit yang masih akan dibebaskan dalam beberapa tahap berikutnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1830\" data-end=\"2266\">Dalam konteks yang sama, <strong data-start=\"1855\" data-end=\"1899\">Menteri Dalam Negeri Suriah Anas Khattab</strong> mengadakan pertemuan luas yang dihadiri oleh Komandan Keamanan Dalam Negeri di Suwayda, Brigadir <strong data-start=\"1997\" data-end=\"2016\">Hussam at-Tahan</strong>, beserta para wakil dan kepala direktorat keamanan untuk membahas perkembangan terakhir di bidang keamanan serta rencana memperkuat stabilitas, melindungi warga dan harta benda mereka, serta memastikan respons cepat terhadap keadaan darurat apa pun.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_624\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-624\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126847-1760011437.webp\" alt=\"Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2268\" data-end=\"2287\">Pendekatan Baru</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2289\" data-end=\"2664\">Pakar keamanan dan militer <strong data-start=\"2316\" data-end=\"2334\">Hisham Mustafa</strong> mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa sejak kejatuhan rezim Bashar al-Assad dan pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintahan baru, Suriah “menjalankan kebijakan moderat terhadap semua komponen masyarakat, termasuk kaum Druze,” seraya menambahkan bahwa “pesan-pesan kasih dan persahabatan terus mengalir dari Damaskus ke Suwayda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2666\" data-end=\"3047\">Ia menambahkan bahwa “ada kelompok kecil dari warga Suwayda yang berhubungan dengan pihak luar dan saat ini menguasai pengambilan keputusan di provinsi itu, meskipun <strong data-start=\"2832\" data-end=\"2877\">80% penduduk masih berpihak kepada negara</strong>.” Ia memperkirakan bahwa “pada akhirnya para nasionalis sejati di Suwayda akan mampu menyingkirkan arus separatis dan mengembalikan provinsi tersebut ke pelukan Suriah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3049\" data-end=\"3337\">Pada pertengahan September lalu, sejumlah tokoh di Suwayda meluncurkan kampanye pengumpulan tanda tangan untuk menyerukan dukungan internasional terhadap hak provinsi tersebut mengadakan referendum menentukan nasib sendiri, tetapi inisiatif itu belum menghasilkan hasil nyata hingga kini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3339\" data-end=\"3735\">Ketua Biro Politik Dewan Militer di selatan Suriah, <strong data-start=\"3391\" data-end=\"3410\">Najib Abu Fakhr</strong>, yang mencakup perwira dari pedesaan Damaskus, Quneitra, Daraa, dan Suwayda, menilai bahwa pembebasan terakhir ini merupakan “langkah positif.” Ia memperkirakan akan ada <strong data-start=\"3581\" data-end=\"3618\">gelombang baru pembebasan tahanan</strong> pada minggu ini, di samping penyelesaian krisis tepung dan kembalinya pabrik roti beroperasi dengan kapasitas penuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3737\" data-end=\"4174\">Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera Net, Abu Fakhr menegaskan bahwa “masyarakat di Suwayda harus menyadari bahwa situasi saat ini merupakan awal dari kehancuran. Provinsi ini telah kehilangan sekitar <strong data-start=\"3938\" data-end=\"3953\">1.300 orang</strong> karena berbagai sebab, dan kita semua memikul sebagian tanggung jawab atas kerugian ini serta kebuntuan politik yang terjadi, termasuk diam terhadap jaringan korupsi dan narkoba yang menyebabkan kemacetan berbahaya ini.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4176\" data-end=\"4562\">Ia menambahkan bahwa Suwayda sebenarnya bisa terhindar dari kehancuran, pelanggaran, dan pengungsian jika ada peluang untuk mencapai kesepahaman langsung dengan Damaskus. Ia juga menyoroti bahwa “para pendukung perang dari kalangan Druze telah mundur bersama senjata berat mereka ke desa-desa aman dan meninggalkan beban pertempuran kepada warga sipil yang hanya bersenjatakan senapan.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_626\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-626\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/ي-4-1752927854.webp\" alt=\"Pasukan keamanan Suriah dikerahkan di sekitar wilayah Provinsi Suwayda (Kantor Berita Suriah)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Pasukan keamanan Suriah dikerahkan di sekitar wilayah Provinsi Suwayda (Kantor Berita Suriah)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4564\" data-end=\"4587\">Perpecahan Internal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4589\" data-end=\"4870\">Saat ini, Suwayda tampak <strong data-start=\"4614\" data-end=\"4648\">lebih terbelah dari sebelumnya</strong> antara arus separatis yang dipimpin oleh <strong data-start=\"4690\" data-end=\"4708\">Syekh al-Hijri</strong> dan arus nasionalis yang menyerukan kesetiaan kepada Suriah serta menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam peristiwa berdarah bulan Juli lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4872\" data-end=\"5328\">Tokoh politik <strong data-start=\"4886\" data-end=\"4907\">Mahmoud al-Sukkar</strong>, pemimpin <em data-start=\"4918\" data-end=\"4945\">Partai Pemuda Kemerdekaan</em> (yang didirikan pertengahan September dengan slogan kebebasan, keadilan, dan pembangunan), menilai bahwa pembebasan para tahanan “merupakan hasil dari pertukaran posisi antara kedua belah pihak, bukan keputusan sepihak pemerintah.” Dalam pernyataannya kepada Al Jazeera Net, ia menjelaskan bahwa “pihak lain juga membebaskan <strong data-start=\"5271\" data-end=\"5285\">enam orang</strong> yang sebelumnya ditahan di dalam Suwayda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5330\" data-end=\"5625\">Al-Sukkar, yang dekat dengan Syekh al-Hijri, menambahkan bahwa krisis Suwayda pada dasarnya adalah <strong data-start=\"5429\" data-end=\"5475\">krisis kepercayaan dengan pemerintah pusat</strong>, dan penyelesaiannya memerlukan keputusan dari kekuatan internasional penjamin, sebab kekuatan lokal bergerak dalam ruang gerak yang sangat terbatas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5627\" data-end=\"5914\">Ia melanjutkan, “tragedi yang terjadi di Suwayda tidak bisa diselesaikan dengan prinsip rekonsiliasi, melainkan memerlukan <strong data-start=\"5750\" data-end=\"5791\">penyelidikan internasional independen</strong> yang memberikan keadilan bagi para korban, sehingga di atas dasar itu dapat dibangun jalur politik yang layak dijalankan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5916\" data-end=\"6106\">Sebaliknya, Abu Fakhr berpendapat bahwa krisis tersebut telah mencapai <strong data-start=\"5987\" data-end=\"6025\">titik kebuntuan politik yang parah</strong>, namun pada akhirnya akan memunculkan “pembentukan tubuh politik nasional baru.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6108\" data-end=\"6513\">Ia menjelaskan, “kami telah mulai membentuk komite yang mencakup tokoh-tokoh dari pedesaan Damaskus, Quneitra, Daraa, serta kalangan suku, yang tangannya tidak berlumur darah, dengan tujuan meluncurkan <strong data-start=\"6310\" data-end=\"6340\">proyek nasional alternatif</strong> bagi pemerintahan Suwayda saat ini, yang telah membawa provinsi tersebut ke jurang kehancuran, bahkan sampai menyelewengkan bantuan yang diperuntukkan bagi para pengungsi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong></p>','Pembebasan Tahanan Druze Buka Komunikasi Damaskus - Suwayda','','publish','open','open','','pembebasan-tahanan-druze-buka-komunikasi-damaskus-suwayda','','','2025-10-18 11:35:23','2025-10-18 11:35:23','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=621',0,'post','',0),
(622,1,'2025-10-18 11:03:23','2025-10-18 11:03:23','','druze_suriah','','inherit','open','closed','','druze_suriah','','','2025-10-18 11:03:23','2025-10-18 11:03:23','',621,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/druze_suriah.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(623,1,'2025-10-18 11:04:30','2025-10-18 11:04:30','Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)','1000126901-1760011429','Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)','inherit','open','closed','','1000126901-1760011429','','','2025-10-18 11:04:42','2025-10-18 11:04:42','',621,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126901-1760011429.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(624,1,'2025-10-18 11:05:08','2025-10-18 11:05:08','Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)','1000126847-1760011437','Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)','inherit','open','closed','','1000126847-1760011437','','','2025-10-18 11:05:17','2025-10-18 11:05:17','',621,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126847-1760011437.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(625,1,'2025-10-18 11:05:20','2025-10-18 11:05:20','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"83\">Pembebasan Tahanan Druze Membuka Jendela Komunikasi antara Damaskus dan Suwayda</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Komunikasi antara Damaskus dan Suwayda terus diupayakan oleh pemerintah baru Suriah, salah satunya dengan Pembebasan Tahanan Druze</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"85\" data-end=\"407\"><strong data-start=\"85\" data-end=\"97\">rezaervani.com - 13 Oktober 2025 - Damaskus</strong> — Tuntutan untuk membebaskan para tahanan Druze yang ditahan oleh pihak Damaskus menempati ruang besar dalam lanskap sosial dan politik di Provinsi Suwayda. Seruan itu terus bergema setiap minggu dalam demonstrasi hari Sabtu yang secara rutin diselenggarakan oleh arus separatis di Suwayda sejak Agustus lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"409\" data-end=\"673\">Dalam langkah yang digambarkan sebagai positif, pemerintah Suriah pada Rabu, 8 Oktober, membebaskan <strong data-start=\"509\" data-end=\"523\">36 tahanan</strong> dari penjara <em data-start=\"537\" data-end=\"543\">Adra</em> di Damaskus, sebagai upaya untuk membangun kembali jembatan kepercayaan dan komunikasi dengan warga di provinsi selatan tersebut.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_623\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-623\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126901-1760011429.webp\" alt=\"Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"675\" data-end=\"994\">Gubernur Suwayda <strong data-start=\"692\" data-end=\"712\">Mustafa al-Bakur</strong> menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa pemerintah Suriah telah mengaktifkan kembali direktorat keamanan umum di kota <em data-start=\"831\" data-end=\"851\">as-Surah as-Sughra</em> (pedesaan utara Suwayda) dan <em data-start=\"881\" data-end=\"894\">al-Mazra‘ah</em> (pedesaan barat Suwayda), serta membuka kantor-kantor administratif untuk mempermudah urusan warga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"996\" data-end=\"1419\">Ia menambahkan bahwa “sejumlah warga yang diculik dari provinsi tersebut telah dibebaskan berkat kerja sama antara komando keamanan dalam negeri di Suwayda dan pedesaan Damaskus. Selain itu, telah disepakati pembebasan <strong data-start=\"1215\" data-end=\"1227\">30 orang</strong> yang diculik oleh faksi bersenjata di Suwayda dengan imbalan pembebasan <strong data-start=\"1300\" data-end=\"1313\">110 orang</strong> yang sebelumnya dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1421\" data-end=\"1828\">Al-Bakur menegaskan bahwa komisi investigasi khusus untuk peristiwa Suwayda telah mulai mempelajari berkas-berkas para tahanan, seraya menambahkan bahwa “beberapa faksi di luar hukum mencoba menghambat kesepakatan tersebut, tetapi kami memutuskan untuk melanjutkan pembebasan secara bertahap setelah mendapat persetujuan komisi, dan hanya sedikit yang masih akan dibebaskan dalam beberapa tahap berikutnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1830\" data-end=\"2266\">Dalam konteks yang sama, <strong data-start=\"1855\" data-end=\"1899\">Menteri Dalam Negeri Suriah Anas Khattab</strong> mengadakan pertemuan luas yang dihadiri oleh Komandan Keamanan Dalam Negeri di Suwayda, Brigadir <strong data-start=\"1997\" data-end=\"2016\">Hussam at-Tahan</strong>, beserta para wakil dan kepala direktorat keamanan untuk membahas perkembangan terakhir di bidang keamanan serta rencana memperkuat stabilitas, melindungi warga dan harta benda mereka, serta memastikan respons cepat terhadap keadaan darurat apa pun.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_624\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-624\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126847-1760011437.webp\" alt=\"Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2268\" data-end=\"2287\">Pendekatan Baru</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2289\" data-end=\"2664\">Pakar keamanan dan militer <strong data-start=\"2316\" data-end=\"2334\">Hisham Mustafa</strong> mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa sejak kejatuhan rezim Bashar al-Assad dan pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintahan baru, Suriah “menjalankan kebijakan moderat terhadap semua komponen masyarakat, termasuk kaum Druze,” seraya menambahkan bahwa “pesan-pesan kasih dan persahabatan terus mengalir dari Damaskus ke Suwayda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2666\" data-end=\"3047\">Ia menambahkan bahwa “ada kelompok kecil dari warga Suwayda yang berhubungan dengan pihak luar dan saat ini menguasai pengambilan keputusan di provinsi itu, meskipun <strong data-start=\"2832\" data-end=\"2877\">80% penduduk masih berpihak kepada negara</strong>.” Ia memperkirakan bahwa “pada akhirnya para nasionalis sejati di Suwayda akan mampu menyingkirkan arus separatis dan mengembalikan provinsi tersebut ke pelukan Suriah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3049\" data-end=\"3337\">Pada pertengahan September lalu, sejumlah tokoh di Suwayda meluncurkan kampanye pengumpulan tanda tangan untuk menyerukan dukungan internasional terhadap hak provinsi tersebut mengadakan referendum menentukan nasib sendiri, tetapi inisiatif itu belum menghasilkan hasil nyata hingga kini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3339\" data-end=\"3735\">Ketua Biro Politik Dewan Militer di selatan Suriah, <strong data-start=\"3391\" data-end=\"3410\">Najib Abu Fakhr</strong>, yang mencakup perwira dari pedesaan Damaskus, Quneitra, Daraa, dan Suwayda, menilai bahwa pembebasan terakhir ini merupakan “langkah positif.” Ia memperkirakan akan ada <strong data-start=\"3581\" data-end=\"3618\">gelombang baru pembebasan tahanan</strong> pada minggu ini, di samping penyelesaian krisis tepung dan kembalinya pabrik roti beroperasi dengan kapasitas penuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3737\" data-end=\"4174\">Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera Net, Abu Fakhr menegaskan bahwa “masyarakat di Suwayda harus menyadari bahwa situasi saat ini merupakan awal dari kehancuran. Provinsi ini telah kehilangan sekitar <strong data-start=\"3938\" data-end=\"3953\">1.300 orang</strong> karena berbagai sebab, dan kita semua memikul sebagian tanggung jawab atas kerugian ini serta kebuntuan politik yang terjadi, termasuk diam terhadap jaringan korupsi dan narkoba yang menyebabkan kemacetan berbahaya ini.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4176\" data-end=\"4562\">Ia menambahkan bahwa Suwayda sebenarnya bisa terhindar dari kehancuran, pelanggaran, dan pengungsian jika ada peluang untuk mencapai kesepahaman langsung dengan Damaskus. Ia juga menyoroti bahwa “para pendukung perang dari kalangan Druze telah mundur bersama senjata berat mereka ke desa-desa aman dan meninggalkan beban pertempuran kepada warga sipil yang hanya bersenjatakan senapan.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4564\" data-end=\"4587\">Perpecahan Internal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4589\" data-end=\"4870\">Saat ini, Suwayda tampak <strong data-start=\"4614\" data-end=\"4648\">lebih terbelah dari sebelumnya</strong> antara arus separatis yang dipimpin oleh <strong data-start=\"4690\" data-end=\"4708\">Syekh al-Hijri</strong> dan arus nasionalis yang menyerukan kesetiaan kepada Suriah serta menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam peristiwa berdarah bulan Juli lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4872\" data-end=\"5328\">Tokoh politik <strong data-start=\"4886\" data-end=\"4907\">Mahmoud al-Sukkar</strong>, pemimpin <em data-start=\"4918\" data-end=\"4945\">Partai Pemuda Kemerdekaan</em> (yang didirikan pertengahan September dengan slogan kebebasan, keadilan, dan pembangunan), menilai bahwa pembebasan para tahanan “merupakan hasil dari pertukaran posisi antara kedua belah pihak, bukan keputusan sepihak pemerintah.” Dalam pernyataannya kepada Al Jazeera Net, ia menjelaskan bahwa “pihak lain juga membebaskan <strong data-start=\"5271\" data-end=\"5285\">enam orang</strong> yang sebelumnya ditahan di dalam Suwayda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5330\" data-end=\"5625\">Al-Sukkar, yang dekat dengan Syekh al-Hijri, menambahkan bahwa krisis Suwayda pada dasarnya adalah <strong data-start=\"5429\" data-end=\"5475\">krisis kepercayaan dengan pemerintah pusat</strong>, dan penyelesaiannya memerlukan keputusan dari kekuatan internasional penjamin, sebab kekuatan lokal bergerak dalam ruang gerak yang sangat terbatas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5627\" data-end=\"5914\">Ia melanjutkan, “tragedi yang terjadi di Suwayda tidak bisa diselesaikan dengan prinsip rekonsiliasi, melainkan memerlukan <strong data-start=\"5750\" data-end=\"5791\">penyelidikan internasional independen</strong> yang memberikan keadilan bagi para korban, sehingga di atas dasar itu dapat dibangun jalur politik yang layak dijalankan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5916\" data-end=\"6106\">Sebaliknya, Abu Fakhr berpendapat bahwa krisis tersebut telah mencapai <strong data-start=\"5987\" data-end=\"6025\">titik kebuntuan politik yang parah</strong>, namun pada akhirnya akan memunculkan “pembentukan tubuh politik nasional baru.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6108\" data-end=\"6513\">Ia menjelaskan, “kami telah mulai membentuk komite yang mencakup tokoh-tokoh dari pedesaan Damaskus, Quneitra, Daraa, serta kalangan suku, yang tangannya tidak berlumur darah, dengan tujuan meluncurkan <strong data-start=\"6310\" data-end=\"6340\">proyek nasional alternatif</strong> bagi pemerintahan Suwayda saat ini, yang telah membawa provinsi tersebut ke jurang kehancuran, bahkan sampai menyelewengkan bantuan yang diperuntukkan bagi para pengungsi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong></p>','Pembebasan Tahanan Druze Buka Komunikasi Damaskus - Suwayda','','inherit','closed','closed','','621-revision-v1','','','2025-10-18 11:05:20','2025-10-18 11:05:20','',621,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=625',0,'revision','',0),
(626,1,'2025-10-18 11:05:56','2025-10-18 11:05:56','Pasukan keamanan Suriah dikerahkan di sekitar wilayah Provinsi Suwayda (Kantor Berita Suriah)','ي-4-1752927854','Pasukan keamanan Suriah dikerahkan di sekitar wilayah Provinsi Suwayda (Kantor Berita Suriah)','inherit','open','closed','','%d9%8a-4-1752927854','','','2025-10-18 11:06:06','2025-10-18 11:06:06','',621,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/ي-4-1752927854.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(627,1,'2025-10-18 11:06:09','2025-10-18 11:06:09','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"83\">Pembebasan Tahanan Druze Membuka Jendela Komunikasi antara Damaskus dan Suwayda</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Komunikasi antara Damaskus dan Suwayda terus diupayakan oleh pemerintah baru Suriah, salah satunya dengan Pembebasan Tahanan Druze</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"85\" data-end=\"407\"><strong data-start=\"85\" data-end=\"97\">rezaervani.com - 13 Oktober 2025 - Damaskus</strong> — Tuntutan untuk membebaskan para tahanan Druze yang ditahan oleh pihak Damaskus menempati ruang besar dalam lanskap sosial dan politik di Provinsi Suwayda. Seruan itu terus bergema setiap minggu dalam demonstrasi hari Sabtu yang secara rutin diselenggarakan oleh arus separatis di Suwayda sejak Agustus lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"409\" data-end=\"673\">Dalam langkah yang digambarkan sebagai positif, pemerintah Suriah pada Rabu, 8 Oktober, membebaskan <strong data-start=\"509\" data-end=\"523\">36 tahanan</strong> dari penjara <em data-start=\"537\" data-end=\"543\">Adra</em> di Damaskus, sebagai upaya untuk membangun kembali jembatan kepercayaan dan komunikasi dengan warga di provinsi selatan tersebut.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_623\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-623\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126901-1760011429.webp\" alt=\"Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"675\" data-end=\"994\">Gubernur Suwayda <strong data-start=\"692\" data-end=\"712\">Mustafa al-Bakur</strong> menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa pemerintah Suriah telah mengaktifkan kembali direktorat keamanan umum di kota <em data-start=\"831\" data-end=\"851\">as-Surah as-Sughra</em> (pedesaan utara Suwayda) dan <em data-start=\"881\" data-end=\"894\">al-Mazra‘ah</em> (pedesaan barat Suwayda), serta membuka kantor-kantor administratif untuk mempermudah urusan warga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"996\" data-end=\"1419\">Ia menambahkan bahwa “sejumlah warga yang diculik dari provinsi tersebut telah dibebaskan berkat kerja sama antara komando keamanan dalam negeri di Suwayda dan pedesaan Damaskus. Selain itu, telah disepakati pembebasan <strong data-start=\"1215\" data-end=\"1227\">30 orang</strong> yang diculik oleh faksi bersenjata di Suwayda dengan imbalan pembebasan <strong data-start=\"1300\" data-end=\"1313\">110 orang</strong> yang sebelumnya dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1421\" data-end=\"1828\">Al-Bakur menegaskan bahwa komisi investigasi khusus untuk peristiwa Suwayda telah mulai mempelajari berkas-berkas para tahanan, seraya menambahkan bahwa “beberapa faksi di luar hukum mencoba menghambat kesepakatan tersebut, tetapi kami memutuskan untuk melanjutkan pembebasan secara bertahap setelah mendapat persetujuan komisi, dan hanya sedikit yang masih akan dibebaskan dalam beberapa tahap berikutnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1830\" data-end=\"2266\">Dalam konteks yang sama, <strong data-start=\"1855\" data-end=\"1899\">Menteri Dalam Negeri Suriah Anas Khattab</strong> mengadakan pertemuan luas yang dihadiri oleh Komandan Keamanan Dalam Negeri di Suwayda, Brigadir <strong data-start=\"1997\" data-end=\"2016\">Hussam at-Tahan</strong>, beserta para wakil dan kepala direktorat keamanan untuk membahas perkembangan terakhir di bidang keamanan serta rencana memperkuat stabilitas, melindungi warga dan harta benda mereka, serta memastikan respons cepat terhadap keadaan darurat apa pun.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_624\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-624\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126847-1760011437.webp\" alt=\"Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2268\" data-end=\"2287\">Pendekatan Baru</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2289\" data-end=\"2664\">Pakar keamanan dan militer <strong data-start=\"2316\" data-end=\"2334\">Hisham Mustafa</strong> mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa sejak kejatuhan rezim Bashar al-Assad dan pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintahan baru, Suriah “menjalankan kebijakan moderat terhadap semua komponen masyarakat, termasuk kaum Druze,” seraya menambahkan bahwa “pesan-pesan kasih dan persahabatan terus mengalir dari Damaskus ke Suwayda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2666\" data-end=\"3047\">Ia menambahkan bahwa “ada kelompok kecil dari warga Suwayda yang berhubungan dengan pihak luar dan saat ini menguasai pengambilan keputusan di provinsi itu, meskipun <strong data-start=\"2832\" data-end=\"2877\">80% penduduk masih berpihak kepada negara</strong>.” Ia memperkirakan bahwa “pada akhirnya para nasionalis sejati di Suwayda akan mampu menyingkirkan arus separatis dan mengembalikan provinsi tersebut ke pelukan Suriah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3049\" data-end=\"3337\">Pada pertengahan September lalu, sejumlah tokoh di Suwayda meluncurkan kampanye pengumpulan tanda tangan untuk menyerukan dukungan internasional terhadap hak provinsi tersebut mengadakan referendum menentukan nasib sendiri, tetapi inisiatif itu belum menghasilkan hasil nyata hingga kini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3339\" data-end=\"3735\">Ketua Biro Politik Dewan Militer di selatan Suriah, <strong data-start=\"3391\" data-end=\"3410\">Najib Abu Fakhr</strong>, yang mencakup perwira dari pedesaan Damaskus, Quneitra, Daraa, dan Suwayda, menilai bahwa pembebasan terakhir ini merupakan “langkah positif.” Ia memperkirakan akan ada <strong data-start=\"3581\" data-end=\"3618\">gelombang baru pembebasan tahanan</strong> pada minggu ini, di samping penyelesaian krisis tepung dan kembalinya pabrik roti beroperasi dengan kapasitas penuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3737\" data-end=\"4174\">Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera Net, Abu Fakhr menegaskan bahwa “masyarakat di Suwayda harus menyadari bahwa situasi saat ini merupakan awal dari kehancuran. Provinsi ini telah kehilangan sekitar <strong data-start=\"3938\" data-end=\"3953\">1.300 orang</strong> karena berbagai sebab, dan kita semua memikul sebagian tanggung jawab atas kerugian ini serta kebuntuan politik yang terjadi, termasuk diam terhadap jaringan korupsi dan narkoba yang menyebabkan kemacetan berbahaya ini.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4176\" data-end=\"4562\">Ia menambahkan bahwa Suwayda sebenarnya bisa terhindar dari kehancuran, pelanggaran, dan pengungsian jika ada peluang untuk mencapai kesepahaman langsung dengan Damaskus. Ia juga menyoroti bahwa “para pendukung perang dari kalangan Druze telah mundur bersama senjata berat mereka ke desa-desa aman dan meninggalkan beban pertempuran kepada warga sipil yang hanya bersenjatakan senapan.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_626\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-626\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/ي-4-1752927854.webp\" alt=\"Pasukan keamanan Suriah dikerahkan di sekitar wilayah Provinsi Suwayda (Kantor Berita Suriah)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Pasukan keamanan Suriah dikerahkan di sekitar wilayah Provinsi Suwayda (Kantor Berita Suriah)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4564\" data-end=\"4587\">Perpecahan Internal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4589\" data-end=\"4870\">Saat ini, Suwayda tampak <strong data-start=\"4614\" data-end=\"4648\">lebih terbelah dari sebelumnya</strong> antara arus separatis yang dipimpin oleh <strong data-start=\"4690\" data-end=\"4708\">Syekh al-Hijri</strong> dan arus nasionalis yang menyerukan kesetiaan kepada Suriah serta menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam peristiwa berdarah bulan Juli lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4872\" data-end=\"5328\">Tokoh politik <strong data-start=\"4886\" data-end=\"4907\">Mahmoud al-Sukkar</strong>, pemimpin <em data-start=\"4918\" data-end=\"4945\">Partai Pemuda Kemerdekaan</em> (yang didirikan pertengahan September dengan slogan kebebasan, keadilan, dan pembangunan), menilai bahwa pembebasan para tahanan “merupakan hasil dari pertukaran posisi antara kedua belah pihak, bukan keputusan sepihak pemerintah.” Dalam pernyataannya kepada Al Jazeera Net, ia menjelaskan bahwa “pihak lain juga membebaskan <strong data-start=\"5271\" data-end=\"5285\">enam orang</strong> yang sebelumnya ditahan di dalam Suwayda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5330\" data-end=\"5625\">Al-Sukkar, yang dekat dengan Syekh al-Hijri, menambahkan bahwa krisis Suwayda pada dasarnya adalah <strong data-start=\"5429\" data-end=\"5475\">krisis kepercayaan dengan pemerintah pusat</strong>, dan penyelesaiannya memerlukan keputusan dari kekuatan internasional penjamin, sebab kekuatan lokal bergerak dalam ruang gerak yang sangat terbatas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5627\" data-end=\"5914\">Ia melanjutkan, “tragedi yang terjadi di Suwayda tidak bisa diselesaikan dengan prinsip rekonsiliasi, melainkan memerlukan <strong data-start=\"5750\" data-end=\"5791\">penyelidikan internasional independen</strong> yang memberikan keadilan bagi para korban, sehingga di atas dasar itu dapat dibangun jalur politik yang layak dijalankan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5916\" data-end=\"6106\">Sebaliknya, Abu Fakhr berpendapat bahwa krisis tersebut telah mencapai <strong data-start=\"5987\" data-end=\"6025\">titik kebuntuan politik yang parah</strong>, namun pada akhirnya akan memunculkan “pembentukan tubuh politik nasional baru.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6108\" data-end=\"6513\">Ia menjelaskan, “kami telah mulai membentuk komite yang mencakup tokoh-tokoh dari pedesaan Damaskus, Quneitra, Daraa, serta kalangan suku, yang tangannya tidak berlumur darah, dengan tujuan meluncurkan <strong data-start=\"6310\" data-end=\"6340\">proyek nasional alternatif</strong> bagi pemerintahan Suwayda saat ini, yang telah membawa provinsi tersebut ke jurang kehancuran, bahkan sampai menyelewengkan bantuan yang diperuntukkan bagi para pengungsi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong></p>','Pembebasan Tahanan Druze Buka Komunikasi Damaskus - Suwayda','','inherit','closed','closed','','621-revision-v1','','','2025-10-18 11:06:09','2025-10-18 11:06:09','',621,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=627',0,'revision','',0),
(628,1,'2025-10-18 11:34:36','2025-10-18 11:34:36','<h2 style=\"text-align: center;\">Apakah Integrasi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke dalam Tentara Suriah Membuka Jalan bagi Persatuan atau Justru Memicu Ketegangan Baru?</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Upaya menyatukan berbagai elemen Suriah ke dalam satu gerak bersama juga nampak pada Integrasi SDF (Pasukan Demokratik Suriah) ke dalam Tentara Suriah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 18 Oktober 2025 - Damaskus</strong> </a>– Komandan <em>Pasukan Demokratik Suriah</em> (SDF), Mazloum Abdi, menegaskan dalam pernyataannya kepada <em>Associated Press</em> komitmennya untuk mengintegrasikan pasukannya ke dalam tentara Suriah. Ia mengatakan bahwa pengalaman mereka dalam memerangi <em>ISIS</em> akan memperkuat kemampuan negara Suriah, sambil menyinggung kemungkinan adanya fleksibilitas dari pihak Turki terhadap proses integrasi ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan tersebut muncul dalam konteks pelaksanaan Perjanjian 10 Maret 2025 antara SDF dan pemerintah Suriah, yang membawa ambisi untuk menyatukan Suriah secara militer dan politik, meski masih menghadapi hambatan ideologis dan politik yang bisa menghalangi tercapainya tujuan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penandatanganan perjanjian pada 10 Maret 2025 di Istana Rakyat di Damaskus—antara Presiden Suriah <em>Ahmad al-Shar’a</em> dan Komandan SDF <em>Mazloum Abdi</em>, dengan kehadiran para utusan Amerika Serikat—dipandang oleh para analis sebagai titik balik dalam upaya membangun kembali negara Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">“Kesepahaman Awal”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mencakup delapan pasal utama, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Integrasi lembaga-lembaga militer dan sipil di timur laut Suriah ke dalam struktur negara, termasuk perbatasan, bandara, serta ladang minyak dan gas.</li>\r\n 	<li>Pemberlakuan gencatan senjata menyeluruh.</li>\r\n 	<li>Jaminan hak politik bagi seluruh warga Suriah tanpa diskriminasi.</li>\r\n 	<li>Pemulangan para pengungsi.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Awal bulan ini, ketegangan kembali meningkat antara SDF dan tentara Suriah di kota Aleppo, khususnya di distrik <em>Syaikh Maqsud</em> dan <em>al-Ashrafiyah</em>. Bentrokan berlangsung selama beberapa jam dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka, sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata baru pada 7 Oktober 2025 antara Menteri Pertahanan <em>Marhaf Abu Qasrah</em> dan Abdi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber militer Suriah mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa pernyataan Abdi mengenai adanya integrasi nyata ke dalam tentara “tidak akurat,” menegaskan bahwa yang terjadi sejauh ini baru sebatas kesepahaman awal untuk membentuk komite militer yang akan mengawasi proses integrasi. Komite tersebut—menurut sumber—akan menilai jumlah pasukan, perlengkapan senjata, serta kesiapan militer mereka sebelum mengatur tahap penyatuan secara resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa integrasi hanya akan mencakup anggota yang berkewarganegaraan Suriah, dan menampik isu pembagian sumber daya minyak dengan SDF, dengan menegaskan bahwa “semua sumber daya akan menjadi milik negara, yang akan mendistribusikannya ke seluruh wilayah, termasuk kawasan timur.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut menambahkan bahwa mekanisme peninjauan dan evaluasi yang digunakan tentara “bukanlah hal baru,” karena sebelumnya juga telah diterapkan dalam proses integrasi beberapa faksi lain. Ia juga menyoroti bahwa terdapat pihak-pihak di dalam SDF yang menentang perjanjian dan terus melakukan pelanggaran, terutama di wilayah <em>Bendungan Tishrin</em> dan <em>Syaikh Maqsud</em>, yang memaksa tentara untuk membalas tembakan dari sumber serangan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian dan Mekanismenya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan terbarunya, Abdi mengatakan bahwa “para komandan dan anggota SDF akan memperoleh posisi penting di Kementerian Pertahanan dan dalam kepemimpinan tentara,” sambil menambahkan bahwa pengalaman pasukannya dalam memerangi <em>ISIS</em> akan “meningkatkan kemampuan tentara Suriah.” Ia juga mengungkapkan bahwa “polisi di timur laut Suriah akan digabungkan ke dalam lembaga keamanan nasional.”\r\nIa menjelaskan pula bahwa “peristiwa di Suwayda dan pesisir Suriah telah menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan perjanjian dengan Damaskus.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abdi menambahkan, “Jika kita sebagai warga Suriah dapat mencapai kesepakatan, maka Turki tidak akan memiliki alasan untuk campur tangan. Saat ini pun tampak ada sedikit fleksibilitas dalam sikap Turki terhadap penggabungan pasukan kami ke dalam tentara Suriah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, sumber militer khusus di SDF mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa perjanjian tersebut mencakup penyerahan kendali penuh atas perbatasan, ladang minyak, dan lembaga sipil kepada pemerintah Suriah, yang akan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah—sebagian di antaranya mungkin berasal dari staf lama yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut menjelaskan bahwa SDF akan tetap menjadi blok militer terpadu yang terdiri dari tiga divisi utama yang mencakup wilayah Raqqa, Deir ez-Zor, dan Hasakah, ditambah beberapa brigade lainnya.\r\nSelain itu, pasukan Asayish (keamanan internal Kurdi) dan Pasukan Perlindungan Perempuan akan berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dalam struktur Keamanan Umum Suriah, yang akan bertanggung jawab menjaga keamanan di kawasan timur negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber yang sama, pemerintah Suriah akan menerima 80% dari pendapatan minyak, sementara SDF akan menerima 20% untuk membantu wilayah timur yang sedang menghadapi situasi kemanusiaan yang sulit.\r\nDewan Demokratik Suriah (<em>MSD</em>) akan dibubarkan dan direstrukturisasi menjadi partai politik yang mewakili warga timur Suriah dalam proses politik mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menambahkan bahwa perjanjian tersebut mencakup pengaturan khusus untuk wilayah Qamishli dan sekitarnya yang mayoritas berpenduduk Kurdi, di mana sebagian pemimpin lokal akan diberi kekhususan administratif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelaksanaan perjanjian ini diperkirakan akan dimulai dalam tahun berjalan, dan seluruh divisi militer di kawasan tersebut akan mengikuti perintah komando lapangan setempat, dengan pengawasan langsung oleh perwira dari Kementerian Pertahanan, sambil mempertahankan pangkat dan struktur yang ada.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Turki</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat menilai bahwa peristiwa di Suwayda dan pesisir Suriah, serta kunjungan Presiden al-Shar’a ke New York dan pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, telah mempercepat tekanan internasional terhadap kedua pihak untuk segera melaksanakan perjanjian tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, pakar urusan Turki Qutaiba Farhat mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa menggambarkan kebijakan Turki terhadap SDF sebagai “fleksibel” adalah “tidak akurat,” dengan menjelaskan bahwa Ankara memandang persoalan ini dari sudut keamanan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski begitu, penerimaan Turki terhadap integrasi SDF ke dalam tentara Suriah mencerminkan aktivitas diplomatik intensif yang bertujuan memastikan tidak ada entitas militer independen yang berada di luar kendali negara Suriah, menurut Farhat. Ia menegaskan bahwa persetujuan Turki bersyarat, yakni dengan tidak memberikan SDF otonomi apa pun—hal yang sejalan dengan kepentingan Ankara untuk menjaga stabilitas perbatasannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Farhat menambahkan bahwa penurunan eskalasi dari pihak Turki baru-baru ini mungkin disebabkan oleh kesepahaman antara Washington dan Ankara, atau janji Amerika Serikat untuk menyelesaikan persoalan SDF secara bertahap. Ia menekankan bahwa Turki kini lebih memilih gerak diplomatik terkoordinasi dengan Damaskus dan Washington ketimbang melakukan intervensi militer sepihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menunjukkan bahwa integrasi SDF tidak akan berdampak negatif terhadap pengaruh Turki di wilayah utara seperti Afrin dan Idlib, yang dianggapnya sebagai bagian dari kedalaman keamanan dan regionalnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Integrasi dan Implikasinya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, penulis dan jurnalis Suriah Qahtan al-Sharqi berpendapat bahwa proses integrasi SDF ke dalam tentara Suriah menghadapi hambatan besar, terutama karena perbedaan ideologis dan doktrin militer di antara kedua belah pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tentara Suriah didasarkan pada doktrin nasional terpadu yang berlandaskan pembelaan terhadap tanah air, sedangkan SDF berpegang pada visi yang berbeda, bercorak etnis dan lokal, yang membuat koordinasi di antara keduanya saat ini menjadi sulit.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Sharqi menambahkan bahwa sejak penandatanganan perjanjian 10 Maret, pemerintah Suriah telah berupaya mencari solusi damai untuk menghindari konfrontasi, namun belum melihat kemajuan dari pihak SDF selama tujuh bulan terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa Damaskus telah memberikan waktu yang cukup kepada SDF untuk berkomitmen terhadap perjanjian, dengan berkoordinasi bersama Turki dan Amerika Serikat. Namun, keterlambatan yang terus berlanjut dapat mendorong Damaskus untuk bekerja sama dengan Ankara dalam mencari jalur alternatif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, SDF berusaha menunda pelaksanaan dengan pernyataan media tanpa langkah nyata, sambil mengandalkan dinamika internal di Suwayda dan pesisir yang sejauh ini belum menghasilkan apa pun, bahkan setelah pertemuan Presiden al-Shar’a dengan Trump di New York yang telah menyelesaikan banyak isu internasional yang tertunda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Sharqi juga menjelaskan bahwa SDF masih menguasai sebagian besar sumber daya minyak dan pertanian di wilayah al-Jazirah (timur laut Suriah), menganggapnya sebagai cadangan keuangan yang sulit dilepaskan tanpa tekanan internasional nyata.\r\nIa menambahkan bahwa perpecahan internal dalam tubuh SDF, khususnya antara kelompok Qandil (kepemimpinan yang bermarkas di pegunungan Qandil di perbatasan Irak–Iran–Turki) dan faksi Mazloum Abdi, dapat semakin memperumit pelaksanaan perjanjian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun menegaskan preferensinya pada solusi politik, al-Sharqi tidak menutup kemungkinan opsi militer jika SDF terus menunda pelaksanaan, dengan mengingat bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan penarikan diri SDF dari kesepakatan telah mendorong Turki untuk melancarkan operasi militer di Afrin, Manbij, Raqqa, dan Tel Abyad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai bahwa jika penundaan terus berlanjut dan hanya disertai pernyataan media, skenario yang sama bisa terulang kembali, terutama di tengah meningkatnya koordinasi antara Damaskus dan Ankara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"></p>','Apakah Integrasi SDF ke Tentara Suriah Buka Jalan Persatuan?','','publish','open','open','','apakah-integrasi-sdf-ke-tentara-suriah-buka-jalan-persatuan','','','2025-10-18 11:35:32','2025-10-18 11:35:32','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=628',0,'post','',0),
(629,1,'2025-10-18 11:34:30','2025-10-18 11:34:30','','integrasi_SDF_ke_tentara_suriah','','inherit','open','closed','','integrasi_sdf_ke_tentara_suriah','','','2025-10-18 11:34:30','2025-10-18 11:34:30','',628,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/integrasi_SDF_ke_tentara_suriah.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(630,1,'2025-10-18 11:34:36','2025-10-18 11:34:36','<h2 style=\"text-align: center;\">Apakah Integrasi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke dalam Tentara Suriah Membuka Jalan bagi Persatuan atau Justru Memicu Ketegangan Baru?</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Upaya menyatukan berbagai elemen Suriah ke dalam satu gerak bersama juga nampak pada Integrasi SDF (Pasukan Demokratik Suriah) ke dalam Tentara Suriah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Damaskus – Komandan <em>Pasukan Demokratik Suriah</em> (SDF), Mazloum Abdi, menegaskan dalam pernyataannya kepada <em>Associated Press</em> komitmennya untuk mengintegrasikan pasukannya ke dalam tentara Suriah. Ia mengatakan bahwa pengalaman mereka dalam memerangi <em>ISIS</em> akan memperkuat kemampuan negara Suriah, sambil menyinggung kemungkinan adanya fleksibilitas dari pihak Turki terhadap proses integrasi ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan tersebut muncul dalam konteks pelaksanaan Perjanjian 10 Maret 2025 antara SDF dan pemerintah Suriah, yang membawa ambisi untuk menyatukan Suriah secara militer dan politik, meski masih menghadapi hambatan ideologis dan politik yang bisa menghalangi tercapainya tujuan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penandatanganan perjanjian pada 10 Maret 2025 di Istana Rakyat di Damaskus—antara Presiden Suriah <em>Ahmad al-Shar’a</em> dan Komandan SDF <em>Mazloum Abdi</em>, dengan kehadiran para utusan Amerika Serikat—dipandang oleh para analis sebagai titik balik dalam upaya membangun kembali negara Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">“Kesepahaman Awal”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mencakup delapan pasal utama, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Integrasi lembaga-lembaga militer dan sipil di timur laut Suriah ke dalam struktur negara, termasuk perbatasan, bandara, serta ladang minyak dan gas.</li>\r\n 	<li>Pemberlakuan gencatan senjata menyeluruh.</li>\r\n 	<li>Jaminan hak politik bagi seluruh warga Suriah tanpa diskriminasi.</li>\r\n 	<li>Pemulangan para pengungsi.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Awal bulan ini, ketegangan kembali meningkat antara SDF dan tentara Suriah di kota Aleppo, khususnya di distrik <em>Syaikh Maqsud</em> dan <em>al-Ashrafiyah</em>. Bentrokan berlangsung selama beberapa jam dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka, sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata baru pada 7 Oktober 2025 antara Menteri Pertahanan <em>Marhaf Abu Qasrah</em> dan Abdi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber militer Suriah mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa pernyataan Abdi mengenai adanya integrasi nyata ke dalam tentara “tidak akurat,” menegaskan bahwa yang terjadi sejauh ini baru sebatas kesepahaman awal untuk membentuk komite militer yang akan mengawasi proses integrasi. Komite tersebut—menurut sumber—akan menilai jumlah pasukan, perlengkapan senjata, serta kesiapan militer mereka sebelum mengatur tahap penyatuan secara resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa integrasi hanya akan mencakup anggota yang berkewarganegaraan Suriah, dan menampik isu pembagian sumber daya minyak dengan SDF, dengan menegaskan bahwa “semua sumber daya akan menjadi milik negara, yang akan mendistribusikannya ke seluruh wilayah, termasuk kawasan timur.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut menambahkan bahwa mekanisme peninjauan dan evaluasi yang digunakan tentara “bukanlah hal baru,” karena sebelumnya juga telah diterapkan dalam proses integrasi beberapa faksi lain. Ia juga menyoroti bahwa terdapat pihak-pihak di dalam SDF yang menentang perjanjian dan terus melakukan pelanggaran, terutama di wilayah <em>Bendungan Tishrin</em> dan <em>Syaikh Maqsud</em>, yang memaksa tentara untuk membalas tembakan dari sumber serangan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian dan Mekanismenya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan terbarunya, Abdi mengatakan bahwa “para komandan dan anggota SDF akan memperoleh posisi penting di Kementerian Pertahanan dan dalam kepemimpinan tentara,” sambil menambahkan bahwa pengalaman pasukannya dalam memerangi <em>ISIS</em> akan “meningkatkan kemampuan tentara Suriah.” Ia juga mengungkapkan bahwa “polisi di timur laut Suriah akan digabungkan ke dalam lembaga keamanan nasional.”\r\nIa menjelaskan pula bahwa “peristiwa di Suwayda dan pesisir Suriah telah menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan perjanjian dengan Damaskus.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abdi menambahkan, “Jika kita sebagai warga Suriah dapat mencapai kesepakatan, maka Turki tidak akan memiliki alasan untuk campur tangan. Saat ini pun tampak ada sedikit fleksibilitas dalam sikap Turki terhadap penggabungan pasukan kami ke dalam tentara Suriah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, sumber militer khusus di SDF mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa perjanjian tersebut mencakup penyerahan kendali penuh atas perbatasan, ladang minyak, dan lembaga sipil kepada pemerintah Suriah, yang akan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah—sebagian di antaranya mungkin berasal dari staf lama yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut menjelaskan bahwa SDF akan tetap menjadi blok militer terpadu yang terdiri dari tiga divisi utama yang mencakup wilayah Raqqa, Deir ez-Zor, dan Hasakah, ditambah beberapa brigade lainnya.\r\nSelain itu, pasukan Asayish (keamanan internal Kurdi) dan Pasukan Perlindungan Perempuan akan berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dalam struktur Keamanan Umum Suriah, yang akan bertanggung jawab menjaga keamanan di kawasan timur negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber yang sama, pemerintah Suriah akan menerima 80% dari pendapatan minyak, sementara SDF akan menerima 20% untuk membantu wilayah timur yang sedang menghadapi situasi kemanusiaan yang sulit.\r\nDewan Demokratik Suriah (<em>MSD</em>) akan dibubarkan dan direstrukturisasi menjadi partai politik yang mewakili warga timur Suriah dalam proses politik mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menambahkan bahwa perjanjian tersebut mencakup pengaturan khusus untuk wilayah Qamishli dan sekitarnya yang mayoritas berpenduduk Kurdi, di mana sebagian pemimpin lokal akan diberi kekhususan administratif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelaksanaan perjanjian ini diperkirakan akan dimulai dalam tahun berjalan, dan seluruh divisi militer di kawasan tersebut akan mengikuti perintah komando lapangan setempat, dengan pengawasan langsung oleh perwira dari Kementerian Pertahanan, sambil mempertahankan pangkat dan struktur yang ada.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Turki</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat menilai bahwa peristiwa di Suwayda dan pesisir Suriah, serta kunjungan Presiden al-Shar’a ke New York dan pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, telah mempercepat tekanan internasional terhadap kedua pihak untuk segera melaksanakan perjanjian tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, pakar urusan Turki Qutaiba Farhat mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa menggambarkan kebijakan Turki terhadap SDF sebagai “fleksibel” adalah “tidak akurat,” dengan menjelaskan bahwa Ankara memandang persoalan ini dari sudut keamanan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski begitu, penerimaan Turki terhadap integrasi SDF ke dalam tentara Suriah mencerminkan aktivitas diplomatik intensif yang bertujuan memastikan tidak ada entitas militer independen yang berada di luar kendali negara Suriah, menurut Farhat. Ia menegaskan bahwa persetujuan Turki bersyarat, yakni dengan tidak memberikan SDF otonomi apa pun—hal yang sejalan dengan kepentingan Ankara untuk menjaga stabilitas perbatasannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Farhat menambahkan bahwa penurunan eskalasi dari pihak Turki baru-baru ini mungkin disebabkan oleh kesepahaman antara Washington dan Ankara, atau janji Amerika Serikat untuk menyelesaikan persoalan SDF secara bertahap. Ia menekankan bahwa Turki kini lebih memilih gerak diplomatik terkoordinasi dengan Damaskus dan Washington ketimbang melakukan intervensi militer sepihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menunjukkan bahwa integrasi SDF tidak akan berdampak negatif terhadap pengaruh Turki di wilayah utara seperti Afrin dan Idlib, yang dianggapnya sebagai bagian dari kedalaman keamanan dan regionalnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Integrasi dan Implikasinya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, penulis dan jurnalis Suriah Qahtan al-Sharqi berpendapat bahwa proses integrasi SDF ke dalam tentara Suriah menghadapi hambatan besar, terutama karena perbedaan ideologis dan doktrin militer di antara kedua belah pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tentara Suriah didasarkan pada doktrin nasional terpadu yang berlandaskan pembelaan terhadap tanah air, sedangkan SDF berpegang pada visi yang berbeda, bercorak etnis dan lokal, yang membuat koordinasi di antara keduanya saat ini menjadi sulit.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Sharqi menambahkan bahwa sejak penandatanganan perjanjian 10 Maret, pemerintah Suriah telah berupaya mencari solusi damai untuk menghindari konfrontasi, namun belum melihat kemajuan dari pihak SDF selama tujuh bulan terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa Damaskus telah memberikan waktu yang cukup kepada SDF untuk berkomitmen terhadap perjanjian, dengan berkoordinasi bersama Turki dan Amerika Serikat. Namun, keterlambatan yang terus berlanjut dapat mendorong Damaskus untuk bekerja sama dengan Ankara dalam mencari jalur alternatif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, SDF berusaha menunda pelaksanaan dengan pernyataan media tanpa langkah nyata, sambil mengandalkan dinamika internal di Suwayda dan pesisir yang sejauh ini belum menghasilkan apa pun, bahkan setelah pertemuan Presiden al-Shar’a dengan Trump di New York yang telah menyelesaikan banyak isu internasional yang tertunda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Sharqi juga menjelaskan bahwa SDF masih menguasai sebagian besar sumber daya minyak dan pertanian di wilayah al-Jazirah (timur laut Suriah), menganggapnya sebagai cadangan keuangan yang sulit dilepaskan tanpa tekanan internasional nyata.\r\nIa menambahkan bahwa perpecahan internal dalam tubuh SDF, khususnya antara kelompok Qandil (kepemimpinan yang bermarkas di pegunungan Qandil di perbatasan Irak–Iran–Turki) dan faksi Mazloum Abdi, dapat semakin memperumit pelaksanaan perjanjian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun menegaskan preferensinya pada solusi politik, al-Sharqi tidak menutup kemungkinan opsi militer jika SDF terus menunda pelaksanaan, dengan mengingat bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan penarikan diri SDF dari kesepakatan telah mendorong Turki untuk melancarkan operasi militer di Afrin, Manbij, Raqqa, dan Tel Abyad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai bahwa jika penundaan terus berlanjut dan hanya disertai pernyataan media, skenario yang sama bisa terulang kembali, terutama di tengah meningkatnya koordinasi antara Damaskus dan Ankara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"></p>','Apakah Integrasi SDF ke Tentara Suriah Buka Jalan Persatuan?','','inherit','closed','closed','','628-revision-v1','','','2025-10-18 11:34:36','2025-10-18 11:34:36','',628,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=630',0,'revision','',0),
(631,1,'2025-10-18 11:35:23','2025-10-18 11:35:23','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"83\">Pembebasan Tahanan Druze Membuka Jendela Komunikasi antara Damaskus dan Suwayda</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Komunikasi antara Damaskus dan Suwayda terus diupayakan oleh pemerintah baru Suriah, salah satunya dengan Pembebasan Tahanan Druze</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"85\" data-end=\"407\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong data-start=\"85\" data-end=\"97\">rezaervani.com - 13 Oktober 2025 - Damaskus</strong></a> — Tuntutan untuk membebaskan para tahanan Druze yang ditahan oleh pihak Damaskus menempati ruang besar dalam lanskap sosial dan politik di Provinsi Suwayda. Seruan itu terus bergema setiap minggu dalam demonstrasi hari Sabtu yang secara rutin diselenggarakan oleh arus separatis di Suwayda sejak Agustus lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"409\" data-end=\"673\">Dalam langkah yang digambarkan sebagai positif, pemerintah Suriah pada Rabu, 8 Oktober, membebaskan <strong data-start=\"509\" data-end=\"523\">36 tahanan</strong> dari penjara <em data-start=\"537\" data-end=\"543\">Adra</em> di Damaskus, sebagai upaya untuk membangun kembali jembatan kepercayaan dan komunikasi dengan warga di provinsi selatan tersebut.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_623\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-623\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126901-1760011429.webp\" alt=\"Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Pembebasan sejumlah tahanan asal Provinsi Suwayda oleh pemerintah Suriah (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"675\" data-end=\"994\">Gubernur Suwayda <strong data-start=\"692\" data-end=\"712\">Mustafa al-Bakur</strong> menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa pemerintah Suriah telah mengaktifkan kembali direktorat keamanan umum di kota <em data-start=\"831\" data-end=\"851\">as-Surah as-Sughra</em> (pedesaan utara Suwayda) dan <em data-start=\"881\" data-end=\"894\">al-Mazra‘ah</em> (pedesaan barat Suwayda), serta membuka kantor-kantor administratif untuk mempermudah urusan warga.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"996\" data-end=\"1419\">Ia menambahkan bahwa “sejumlah warga yang diculik dari provinsi tersebut telah dibebaskan berkat kerja sama antara komando keamanan dalam negeri di Suwayda dan pedesaan Damaskus. Selain itu, telah disepakati pembebasan <strong data-start=\"1215\" data-end=\"1227\">30 orang</strong> yang diculik oleh faksi bersenjata di Suwayda dengan imbalan pembebasan <strong data-start=\"1300\" data-end=\"1313\">110 orang</strong> yang sebelumnya dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1421\" data-end=\"1828\">Al-Bakur menegaskan bahwa komisi investigasi khusus untuk peristiwa Suwayda telah mulai mempelajari berkas-berkas para tahanan, seraya menambahkan bahwa “beberapa faksi di luar hukum mencoba menghambat kesepakatan tersebut, tetapi kami memutuskan untuk melanjutkan pembebasan secara bertahap setelah mendapat persetujuan komisi, dan hanya sedikit yang masih akan dibebaskan dalam beberapa tahap berikutnya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1830\" data-end=\"2266\">Dalam konteks yang sama, <strong data-start=\"1855\" data-end=\"1899\">Menteri Dalam Negeri Suriah Anas Khattab</strong> mengadakan pertemuan luas yang dihadiri oleh Komandan Keamanan Dalam Negeri di Suwayda, Brigadir <strong data-start=\"1997\" data-end=\"2016\">Hussam at-Tahan</strong>, beserta para wakil dan kepala direktorat keamanan untuk membahas perkembangan terakhir di bidang keamanan serta rencana memperkuat stabilitas, melindungi warga dan harta benda mereka, serta memastikan respons cepat terhadap keadaan darurat apa pun.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_624\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-624\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1000126847-1760011437.webp\" alt=\"Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Para tahanan dipindahkan ke penjara Adra sebagai langkah pencegahan untuk menghindari reaksi balasan (CNN)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2268\" data-end=\"2287\">Pendekatan Baru</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2289\" data-end=\"2664\">Pakar keamanan dan militer <strong data-start=\"2316\" data-end=\"2334\">Hisham Mustafa</strong> mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa sejak kejatuhan rezim Bashar al-Assad dan pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintahan baru, Suriah “menjalankan kebijakan moderat terhadap semua komponen masyarakat, termasuk kaum Druze,” seraya menambahkan bahwa “pesan-pesan kasih dan persahabatan terus mengalir dari Damaskus ke Suwayda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2666\" data-end=\"3047\">Ia menambahkan bahwa “ada kelompok kecil dari warga Suwayda yang berhubungan dengan pihak luar dan saat ini menguasai pengambilan keputusan di provinsi itu, meskipun <strong data-start=\"2832\" data-end=\"2877\">80% penduduk masih berpihak kepada negara</strong>.” Ia memperkirakan bahwa “pada akhirnya para nasionalis sejati di Suwayda akan mampu menyingkirkan arus separatis dan mengembalikan provinsi tersebut ke pelukan Suriah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3049\" data-end=\"3337\">Pada pertengahan September lalu, sejumlah tokoh di Suwayda meluncurkan kampanye pengumpulan tanda tangan untuk menyerukan dukungan internasional terhadap hak provinsi tersebut mengadakan referendum menentukan nasib sendiri, tetapi inisiatif itu belum menghasilkan hasil nyata hingga kini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3339\" data-end=\"3735\">Ketua Biro Politik Dewan Militer di selatan Suriah, <strong data-start=\"3391\" data-end=\"3410\">Najib Abu Fakhr</strong>, yang mencakup perwira dari pedesaan Damaskus, Quneitra, Daraa, dan Suwayda, menilai bahwa pembebasan terakhir ini merupakan “langkah positif.” Ia memperkirakan akan ada <strong data-start=\"3581\" data-end=\"3618\">gelombang baru pembebasan tahanan</strong> pada minggu ini, di samping penyelesaian krisis tepung dan kembalinya pabrik roti beroperasi dengan kapasitas penuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3737\" data-end=\"4174\">Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera Net, Abu Fakhr menegaskan bahwa “masyarakat di Suwayda harus menyadari bahwa situasi saat ini merupakan awal dari kehancuran. Provinsi ini telah kehilangan sekitar <strong data-start=\"3938\" data-end=\"3953\">1.300 orang</strong> karena berbagai sebab, dan kita semua memikul sebagian tanggung jawab atas kerugian ini serta kebuntuan politik yang terjadi, termasuk diam terhadap jaringan korupsi dan narkoba yang menyebabkan kemacetan berbahaya ini.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4176\" data-end=\"4562\">Ia menambahkan bahwa Suwayda sebenarnya bisa terhindar dari kehancuran, pelanggaran, dan pengungsian jika ada peluang untuk mencapai kesepahaman langsung dengan Damaskus. Ia juga menyoroti bahwa “para pendukung perang dari kalangan Druze telah mundur bersama senjata berat mereka ke desa-desa aman dan meninggalkan beban pertempuran kepada warga sipil yang hanya bersenjatakan senapan.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_626\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-626\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/ي-4-1752927854.webp\" alt=\"Pasukan keamanan Suriah dikerahkan di sekitar wilayah Provinsi Suwayda (Kantor Berita Suriah)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Pasukan keamanan Suriah dikerahkan di sekitar wilayah Provinsi Suwayda (Kantor Berita Suriah)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4564\" data-end=\"4587\">Perpecahan Internal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4589\" data-end=\"4870\">Saat ini, Suwayda tampak <strong data-start=\"4614\" data-end=\"4648\">lebih terbelah dari sebelumnya</strong> antara arus separatis yang dipimpin oleh <strong data-start=\"4690\" data-end=\"4708\">Syekh al-Hijri</strong> dan arus nasionalis yang menyerukan kesetiaan kepada Suriah serta menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam peristiwa berdarah bulan Juli lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4872\" data-end=\"5328\">Tokoh politik <strong data-start=\"4886\" data-end=\"4907\">Mahmoud al-Sukkar</strong>, pemimpin <em data-start=\"4918\" data-end=\"4945\">Partai Pemuda Kemerdekaan</em> (yang didirikan pertengahan September dengan slogan kebebasan, keadilan, dan pembangunan), menilai bahwa pembebasan para tahanan “merupakan hasil dari pertukaran posisi antara kedua belah pihak, bukan keputusan sepihak pemerintah.” Dalam pernyataannya kepada Al Jazeera Net, ia menjelaskan bahwa “pihak lain juga membebaskan <strong data-start=\"5271\" data-end=\"5285\">enam orang</strong> yang sebelumnya ditahan di dalam Suwayda.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5330\" data-end=\"5625\">Al-Sukkar, yang dekat dengan Syekh al-Hijri, menambahkan bahwa krisis Suwayda pada dasarnya adalah <strong data-start=\"5429\" data-end=\"5475\">krisis kepercayaan dengan pemerintah pusat</strong>, dan penyelesaiannya memerlukan keputusan dari kekuatan internasional penjamin, sebab kekuatan lokal bergerak dalam ruang gerak yang sangat terbatas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5627\" data-end=\"5914\">Ia melanjutkan, “tragedi yang terjadi di Suwayda tidak bisa diselesaikan dengan prinsip rekonsiliasi, melainkan memerlukan <strong data-start=\"5750\" data-end=\"5791\">penyelidikan internasional independen</strong> yang memberikan keadilan bagi para korban, sehingga di atas dasar itu dapat dibangun jalur politik yang layak dijalankan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5916\" data-end=\"6106\">Sebaliknya, Abu Fakhr berpendapat bahwa krisis tersebut telah mencapai <strong data-start=\"5987\" data-end=\"6025\">titik kebuntuan politik yang parah</strong>, namun pada akhirnya akan memunculkan “pembentukan tubuh politik nasional baru.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6108\" data-end=\"6513\">Ia menjelaskan, “kami telah mulai membentuk komite yang mencakup tokoh-tokoh dari pedesaan Damaskus, Quneitra, Daraa, serta kalangan suku, yang tangannya tidak berlumur darah, dengan tujuan meluncurkan <strong data-start=\"6310\" data-end=\"6340\">proyek nasional alternatif</strong> bagi pemerintahan Suwayda saat ini, yang telah membawa provinsi tersebut ke jurang kehancuran, bahkan sampai menyelewengkan bantuan yang diperuntukkan bagi para pengungsi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong></p>','Pembebasan Tahanan Druze Buka Komunikasi Damaskus - Suwayda','','inherit','closed','closed','','621-revision-v1','','','2025-10-18 11:35:23','2025-10-18 11:35:23','',621,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=631',0,'revision','',0),
(632,1,'2025-10-18 11:35:32','2025-10-18 11:35:32','<h2 style=\"text-align: center;\">Apakah Integrasi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke dalam Tentara Suriah Membuka Jalan bagi Persatuan atau Justru Memicu Ketegangan Baru?</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Upaya menyatukan berbagai elemen Suriah ke dalam satu gerak bersama juga nampak pada Integrasi SDF (Pasukan Demokratik Suriah) ke dalam Tentara Suriah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 18 Oktober 2025 - Damaskus</strong> </a>– Komandan <em>Pasukan Demokratik Suriah</em> (SDF), Mazloum Abdi, menegaskan dalam pernyataannya kepada <em>Associated Press</em> komitmennya untuk mengintegrasikan pasukannya ke dalam tentara Suriah. Ia mengatakan bahwa pengalaman mereka dalam memerangi <em>ISIS</em> akan memperkuat kemampuan negara Suriah, sambil menyinggung kemungkinan adanya fleksibilitas dari pihak Turki terhadap proses integrasi ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan tersebut muncul dalam konteks pelaksanaan Perjanjian 10 Maret 2025 antara SDF dan pemerintah Suriah, yang membawa ambisi untuk menyatukan Suriah secara militer dan politik, meski masih menghadapi hambatan ideologis dan politik yang bisa menghalangi tercapainya tujuan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penandatanganan perjanjian pada 10 Maret 2025 di Istana Rakyat di Damaskus—antara Presiden Suriah <em>Ahmad al-Shar’a</em> dan Komandan SDF <em>Mazloum Abdi</em>, dengan kehadiran para utusan Amerika Serikat—dipandang oleh para analis sebagai titik balik dalam upaya membangun kembali negara Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">“Kesepahaman Awal”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mencakup delapan pasal utama, di antaranya:</p>\r\n\r\n<ul style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li>Integrasi lembaga-lembaga militer dan sipil di timur laut Suriah ke dalam struktur negara, termasuk perbatasan, bandara, serta ladang minyak dan gas.</li>\r\n 	<li>Pemberlakuan gencatan senjata menyeluruh.</li>\r\n 	<li>Jaminan hak politik bagi seluruh warga Suriah tanpa diskriminasi.</li>\r\n 	<li>Pemulangan para pengungsi.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Awal bulan ini, ketegangan kembali meningkat antara SDF dan tentara Suriah di kota Aleppo, khususnya di distrik <em>Syaikh Maqsud</em> dan <em>al-Ashrafiyah</em>. Bentrokan berlangsung selama beberapa jam dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka, sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata baru pada 7 Oktober 2025 antara Menteri Pertahanan <em>Marhaf Abu Qasrah</em> dan Abdi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang sumber militer Suriah mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa pernyataan Abdi mengenai adanya integrasi nyata ke dalam tentara “tidak akurat,” menegaskan bahwa yang terjadi sejauh ini baru sebatas kesepahaman awal untuk membentuk komite militer yang akan mengawasi proses integrasi. Komite tersebut—menurut sumber—akan menilai jumlah pasukan, perlengkapan senjata, serta kesiapan militer mereka sebelum mengatur tahap penyatuan secara resmi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menegaskan bahwa integrasi hanya akan mencakup anggota yang berkewarganegaraan Suriah, dan menampik isu pembagian sumber daya minyak dengan SDF, dengan menegaskan bahwa “semua sumber daya akan menjadi milik negara, yang akan mendistribusikannya ke seluruh wilayah, termasuk kawasan timur.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut menambahkan bahwa mekanisme peninjauan dan evaluasi yang digunakan tentara “bukanlah hal baru,” karena sebelumnya juga telah diterapkan dalam proses integrasi beberapa faksi lain. Ia juga menyoroti bahwa terdapat pihak-pihak di dalam SDF yang menentang perjanjian dan terus melakukan pelanggaran, terutama di wilayah <em>Bendungan Tishrin</em> dan <em>Syaikh Maqsud</em>, yang memaksa tentara untuk membalas tembakan dari sumber serangan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian dan Mekanismenya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataan terbarunya, Abdi mengatakan bahwa “para komandan dan anggota SDF akan memperoleh posisi penting di Kementerian Pertahanan dan dalam kepemimpinan tentara,” sambil menambahkan bahwa pengalaman pasukannya dalam memerangi <em>ISIS</em> akan “meningkatkan kemampuan tentara Suriah.” Ia juga mengungkapkan bahwa “polisi di timur laut Suriah akan digabungkan ke dalam lembaga keamanan nasional.”\r\nIa menjelaskan pula bahwa “peristiwa di Suwayda dan pesisir Suriah telah menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan perjanjian dengan Damaskus.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Abdi menambahkan, “Jika kita sebagai warga Suriah dapat mencapai kesepakatan, maka Turki tidak akan memiliki alasan untuk campur tangan. Saat ini pun tampak ada sedikit fleksibilitas dalam sikap Turki terhadap penggabungan pasukan kami ke dalam tentara Suriah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, sumber militer khusus di SDF mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa perjanjian tersebut mencakup penyerahan kendali penuh atas perbatasan, ladang minyak, dan lembaga sipil kepada pemerintah Suriah, yang akan dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah—sebagian di antaranya mungkin berasal dari staf lama yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber tersebut menjelaskan bahwa SDF akan tetap menjadi blok militer terpadu yang terdiri dari tiga divisi utama yang mencakup wilayah Raqqa, Deir ez-Zor, dan Hasakah, ditambah beberapa brigade lainnya.\r\nSelain itu, pasukan Asayish (keamanan internal Kurdi) dan Pasukan Perlindungan Perempuan akan berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dalam struktur Keamanan Umum Suriah, yang akan bertanggung jawab menjaga keamanan di kawasan timur negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber yang sama, pemerintah Suriah akan menerima 80% dari pendapatan minyak, sementara SDF akan menerima 20% untuk membantu wilayah timur yang sedang menghadapi situasi kemanusiaan yang sulit.\r\nDewan Demokratik Suriah (<em>MSD</em>) akan dibubarkan dan direstrukturisasi menjadi partai politik yang mewakili warga timur Suriah dalam proses politik mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menambahkan bahwa perjanjian tersebut mencakup pengaturan khusus untuk wilayah Qamishli dan sekitarnya yang mayoritas berpenduduk Kurdi, di mana sebagian pemimpin lokal akan diberi kekhususan administratif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelaksanaan perjanjian ini diperkirakan akan dimulai dalam tahun berjalan, dan seluruh divisi militer di kawasan tersebut akan mengikuti perintah komando lapangan setempat, dengan pengawasan langsung oleh perwira dari Kementerian Pertahanan, sambil mempertahankan pangkat dan struktur yang ada.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peran Turki</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pengamat menilai bahwa peristiwa di Suwayda dan pesisir Suriah, serta kunjungan Presiden al-Shar’a ke New York dan pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, telah mempercepat tekanan internasional terhadap kedua pihak untuk segera melaksanakan perjanjian tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, pakar urusan Turki Qutaiba Farhat mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa menggambarkan kebijakan Turki terhadap SDF sebagai “fleksibel” adalah “tidak akurat,” dengan menjelaskan bahwa Ankara memandang persoalan ini dari sudut keamanan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski begitu, penerimaan Turki terhadap integrasi SDF ke dalam tentara Suriah mencerminkan aktivitas diplomatik intensif yang bertujuan memastikan tidak ada entitas militer independen yang berada di luar kendali negara Suriah, menurut Farhat. Ia menegaskan bahwa persetujuan Turki bersyarat, yakni dengan tidak memberikan SDF otonomi apa pun—hal yang sejalan dengan kepentingan Ankara untuk menjaga stabilitas perbatasannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Farhat menambahkan bahwa penurunan eskalasi dari pihak Turki baru-baru ini mungkin disebabkan oleh kesepahaman antara Washington dan Ankara, atau janji Amerika Serikat untuk menyelesaikan persoalan SDF secara bertahap. Ia menekankan bahwa Turki kini lebih memilih gerak diplomatik terkoordinasi dengan Damaskus dan Washington ketimbang melakukan intervensi militer sepihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menunjukkan bahwa integrasi SDF tidak akan berdampak negatif terhadap pengaruh Turki di wilayah utara seperti Afrin dan Idlib, yang dianggapnya sebagai bagian dari kedalaman keamanan dan regionalnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Integrasi dan Implikasinya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, penulis dan jurnalis Suriah Qahtan al-Sharqi berpendapat bahwa proses integrasi SDF ke dalam tentara Suriah menghadapi hambatan besar, terutama karena perbedaan ideologis dan doktrin militer di antara kedua belah pihak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa tentara Suriah didasarkan pada doktrin nasional terpadu yang berlandaskan pembelaan terhadap tanah air, sedangkan SDF berpegang pada visi yang berbeda, bercorak etnis dan lokal, yang membuat koordinasi di antara keduanya saat ini menjadi sulit.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Sharqi menambahkan bahwa sejak penandatanganan perjanjian 10 Maret, pemerintah Suriah telah berupaya mencari solusi damai untuk menghindari konfrontasi, namun belum melihat kemajuan dari pihak SDF selama tujuh bulan terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa Damaskus telah memberikan waktu yang cukup kepada SDF untuk berkomitmen terhadap perjanjian, dengan berkoordinasi bersama Turki dan Amerika Serikat. Namun, keterlambatan yang terus berlanjut dapat mendorong Damaskus untuk bekerja sama dengan Ankara dalam mencari jalur alternatif.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, SDF berusaha menunda pelaksanaan dengan pernyataan media tanpa langkah nyata, sambil mengandalkan dinamika internal di Suwayda dan pesisir yang sejauh ini belum menghasilkan apa pun, bahkan setelah pertemuan Presiden al-Shar’a dengan Trump di New York yang telah menyelesaikan banyak isu internasional yang tertunda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Sharqi juga menjelaskan bahwa SDF masih menguasai sebagian besar sumber daya minyak dan pertanian di wilayah al-Jazirah (timur laut Suriah), menganggapnya sebagai cadangan keuangan yang sulit dilepaskan tanpa tekanan internasional nyata.\r\nIa menambahkan bahwa perpecahan internal dalam tubuh SDF, khususnya antara kelompok Qandil (kepemimpinan yang bermarkas di pegunungan Qandil di perbatasan Irak–Iran–Turki) dan faksi Mazloum Abdi, dapat semakin memperumit pelaksanaan perjanjian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun menegaskan preferensinya pada solusi politik, al-Sharqi tidak menutup kemungkinan opsi militer jika SDF terus menunda pelaksanaan, dengan mengingat bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan penarikan diri SDF dari kesepakatan telah mendorong Turki untuk melancarkan operasi militer di Afrin, Manbij, Raqqa, dan Tel Abyad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai bahwa jika penundaan terus berlanjut dan hanya disertai pernyataan media, skenario yang sama bisa terulang kembali, terutama di tengah meningkatnya koordinasi antara Damaskus dan Ankara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"6515\" data-end=\"6537\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"></p>','Apakah Integrasi SDF ke Tentara Suriah Buka Jalan Persatuan?','','inherit','closed','closed','','628-revision-v1','','','2025-10-18 11:35:32','2025-10-18 11:35:32','',628,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=632',0,'revision','',0),
(633,1,'2025-10-18 11:35:58','2025-10-18 11:35:58','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"70\">Apa Garda Nasional dan sejauh mana kendalinya atas Suwayda?</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"72\" data-end=\"493\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong data-start=\"72\" data-end=\"83\">rezaervani.com - 18 Oktober 2025 - Suwayda</strong></a> – Para pelancong yang bepergian dari Suwayda menuju ibu kota Damaskus menyadari betul sejauh mana pengaruh “Garda Nasional” terhadap pergerakan mereka, melalui larangan keberangkatan puluhan warga setiap hari di dua pos pemeriksaan yang terletak di desa <em data-start=\"338\" data-end=\"354\">Umm al-Zaytoun</em>—desa terakhir yang masih berada di bawah kendali pasukan yang setia kepada <em data-start=\"430\" data-end=\"445\">Syekh al-‘Aql</em> Hikmat al-Hijri di jalan raya Damaskus–Suwayda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"495\" data-end=\"950\">Hasan Falahut, salah satu penumpang yang bepergian dari Suwayda ke Damaskus, menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “pos pemeriksaan Garda Nasional melarang banyak warga Druze untuk bepergian ke ibu kota negara mereka, meskipun mereka memiliki surat izin keberangkatan yang dikeluarkan oleh Komite Hukum Tertinggi,” yang merujuk pada komite yang digunakan al-Hijri untuk mengelola urusan Suwayda, menggantikan peran gubernur dan dewan eksekutif provinsi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_613\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-613\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/الهجري-يستزيرة-1760710638.webp\" alt=\"Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Syekh al-Hijri saat menerima salah satu faksi militer yang tergabung dalam Garda Nasional (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"952\" data-end=\"1419\">Falahut, seorang pegawai negeri yang bekerja di Damaskus dan tinggal di Suwayda, menambahkan bahwa “mereka melarang mahasiswa universitas untuk sampai ke kampus mereka, dan hanya mengizinkan lewat mereka yang memiliki paspor dan tiket pesawat, atau yang hendak menjalani operasi di salah satu rumah sakit Damaskus,” seraya menambahkan, “kami merasa seolah-olah sedang meninggalkan satu negara menuju negara lain ketika kami berdiri di pos pemeriksaan Garda Nasional.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1421\" data-end=\"1448\">Struktur Garda Nasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1450\" data-end=\"1835\">Garda Nasional dianggap sebagai kekuatan militer utama al-Hijri dan alatnya untuk memaksakan kendali atas pengambilan keputusan umum di Suwayda. Ia membentuk pasukan ini pada akhir bulan Agustus lalu dari sekelompok perwira militer yang sudah pensiun, sisa-sisa rezim sebelumnya, serta milisi bersenjata yang sebelumnya terlibat dalam penculikan, perampokan, dan perdagangan narkotika.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1837\" data-end=\"2317\">Seorang sumber dekat dari <em data-start=\"1863\" data-end=\"1889\">Gerakan Rijal al-Karamah</em>—yang dulu merupakan faksi bersenjata terbesar di Suwayda—mengatakan kepada Al Jazeera Net dengan syarat anonim bahwa “gagasan pembentukan Garda Nasional muncul beberapa bulan sebelum peristiwa bulan Juli, dan cikal bakalnya adalah faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri. Pasukan itu mencakup perwira-perwira dari rezim lama, dengan tujuan menggabungkan seluruh faksi dan para pejuang di Suwayda dalam satu badan militer.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2319\" data-end=\"2665\">Sumber tersebut menilai bahwa “apa yang disebut Garda Nasional tidak lebih dari sekadar alat di tangan Syekh al-Hijri untuk menjalankan kebijakannya dalam memusuhi lingkungan Sunni dan mengekang kehendak kaum Druze, sementara para komandannya diberi kebebasan untuk menjarah sebagian bantuan dan bahan bakar serta mendapatkan keuntungan darinya.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2667\" data-end=\"3052\">Perwira Druze yang telah pensiun, Salim Wahab, menegaskan bahwa Garda Nasional terbentuk dari pasukan militer yang dulu bertugas di angkatan bersenjata Suriah yang telah bubar setelah kejatuhan rezim sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pasukan ini tidak terdiri dari faksi-faksi, tetapi saat ini beroperasi dengan prinsip mengatur kerja sama dengan para milisi dari masyarakat lokal saja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3054\" data-end=\"3342\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Syekh al-Hijri memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan politik, dan wajar jika ia memiliki pendapat mengenai pembentukan kelompok bersenjata serta segala sesuatu yang dianggap berguna bagi perlindungan dan keamanan wilayah pegunungan.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_616\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-616\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/اللوغو-الخاص-بالجزيرة-1760710630.webp\" alt=\"Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Faksi-faksi yang setia kepada Syekh al-Hijri membentuk cikal bakal Garda Nasional di Suwayda (Al Jazeera)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Penyatuan Faksi</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perwira pensiunan Samir Sharaf al-Din berpendapat bahwa faksi-faksi bersenjata di Suwayda bekerja sama dengan kalangan militer untuk membentuk satu badan militer terpadu yang berada di bawah kewenangan Dewan Spiritual dan Komite Hukum Tertinggi. Garda Nasional pun dihubungkan dengan Syekh al-Hijri melalui penggabungan ruang operasi milik Syekh dengan struktur tubuh militer tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sharaf al-Din menambahkan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada keberatan terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang di ruang operasi yang terkait dengan Syekh, yang memanfaatkan kedekatan mereka dengannya atau dengan putranya, Salman.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebanyak <strong>34 kelompok bersenjata kecil</strong> telah mengumumkan penggabungan diri ke dalam Garda Nasional pada 23 Agustus lalu, termasuk: <em>Pasukan Anti-Terorisme</em>, <em>Pasukan Syekh al-Karamah</em>, <em>Pasukan al-‘Ulya</em>, serta <em>Faksi al-Qahirun</em> yang sebelumnya melakukan pelanggaran di kawasan <em>al-Maqqus</em>, salah satu lingkungan tempat tinggal kabilah Badui di kota Suwayda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, <strong>9 faksi Druze bersenjata</strong> juga menyatakan bergabung di bawah nama Garda Nasional pada 25 Agustus, termasuk <em>Gerakan Rijal al-Karamah</em>, faksi militer terbesar di Suwayda. Pada 31 Agustus, enam kelompok bersenjata terakhir juga mengumumkan penyatuan diri ke dalam struktur Garda Nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jumlah total kelompok bersenjata yang bergabung ke Garda Nasional mencapai sekitar <strong>94 kelompok</strong>, sebagian besar terdiri dari 10 hingga 15 orang bersenjata, selain para perwira dan anggota dari <em>Brigade 164</em> yang dulunya merupakan bagian dari rezim sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut sumber dekat dari Gerakan Rijal al-Karamah, Garda Nasional terbentuk dari <strong>dua blok utama</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Blok pertama</strong> terdiri dari geng-geng yang sebelumnya berafiliasi dengan cabang-cabang keamanan di masa rezim lama. Kelompok ini dekat dengan Syekh al-Hijri dan menganggap diri mereka bertanggung jawab atas pembentukan Garda serta penunjukan perwira di pos-pos mereka, dan merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling berhak memimpin.</li>\r\n 	<li><strong>Blok kedua</strong> mencakup para perwira mantan rezim sebelumnya yang menganggap diri mereka sebagai kalangan akademik profesional dan memandang rendah kelompok pertama.</li>\r\n</ol>\r\n[caption id=\"attachment_618\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-618\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/1173897-1756112024.webp\" alt=\"Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Sejumlah anggota milisi Druze yang loyal kepada al-Hijri melakukan patroli di Suwayda setelah tercapainya perjanjian gencatan senjata (AFP)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Situasi Internal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber dekat dari gerakan tersebut menjelaskan bahwa perselisihan terakhir yang muncul di dalam kepemimpinan Garda Nasional pada akhir pekan lalu mengungkap tingkat kontradiksi serta kurangnya keselarasan di antara komponennya. Perselisihan itu berkembang menjadi pertikaian, bahkan sampai terjadi baku tembak antar komandan Garda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “situasinya sampai pada penyerangan terhadap komandan Garda Nasional, Brigadir Jihad al-Ghouthani, yang mengira dirinya memiliki kewenangan penuh sebagai pemimpin. Ia memecat para komandan dari blok kedua dan mengumumkan hal itu dalam video siaran langsung, tetapi Syekh al-Hijri memaksa mereka untuk berdamai.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Garda Nasional di Suwayda juga menghadapi <strong>keterlambatan gaji bulanan</strong> bagi para anggotanya, kecuali untuk segelintir perwira di kepemimpinan Garda yang menerima gaji langsung dari Syekh al-Hijri. Hal ini menandakan kemungkinan masuknya organisasi bersenjata tersebut ke dalam krisis pendanaan sekaligus krisis kepercayaan internal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, perwira pensiunan Salim Wahab—yang dekat dengan Syekh al-Hijri—menyampaikan pandangan berbeda. Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa “Garda Nasional berperan dalam memperkuat keamanan di Suwayda, bukan menguasainya. Ia tidak melarang siapa pun untuk meninggalkan Suwayda, tetapi hanya memperingatkan demi alasan keamanan.” Ia menambahkan bahwa “apa yang terjadi baru-baru ini tidak lebih dari perselisihan kecil yang telah diselesaikan, dan tidak ada perebutan kekuasaan di dalam Garda Nasional.”</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_619\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-619\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/3-1-1757074921.webp\" alt=\"Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Konvoi bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Suriah menuju Provinsi Suwayda (Bulan Sabit Merah Suriah)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tanda-Tanda Perpecahan?</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut perwira pensiunan Sharaf al-Din, yang sebelumnya dekat dengan pimpinan Dewan Militer, Garda Nasional sebenarnya <strong>tidak menguasai seluruh Suwayda</strong>. Ia menjelaskan kepada Al Jazeera Net bahwa “ada beberapa perilaku salah dari sebagian faksi yang tergabung dalam Garda Nasional, yang masih beroperasi sesuai dengan loyalitas lama mereka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menilai bahwa “fenomena individual seperti ini tidak bisa digeneralisasi, dan belakangan kami menyaksikan keputusan tegas dari pimpinan Garda Nasional untuk menindak beberapa komandan faksi dan menyerahkan mereka ke pengadilan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Kepala Biro Politik Dewan Militer di selatan Suriah, <strong>Najib Abu Fakhr</strong>, berpendapat bahwa “nasib Garda Nasional adalah perpecahan jika perbedaan dengan masyarakat tidak segera diselesaikan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia mengatakan kepada Al Jazeera Net, “saya kira datangnya musim dingin akan memperburuk situasi dan mempercepat perpecahan internal di Garda. Dalam keadaan apa pun, kemungkinan besar Syekh dan orang-orang yang ditunjuk olehnya akan kehilangan kendali atas Garda Nasional dalam beberapa hari mendatang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di pihak lain, <strong>Gubernur Suwayda Mustafa al-Bakur</strong> mengatakan kepada Al Jazeera Net, “kami memperkirakan akan ada perkembangan positif di Suwayda dalam waktu dekat. Kami menyerukan kepada warga untuk tetap tenang dan mempercayai negara, serta menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara teratur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tertunda.”</p>\r\n<strong>Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></strong>','Apa Garda Nasional dan Bagaimana Kendalinya atas Suwayda?','','inherit','closed','closed','','612-revision-v1','','','2025-10-18 11:35:58','2025-10-18 11:35:58','',612,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=633',0,'revision','',0),
(636,1,'2025-10-18 22:51:13','2025-10-18 22:51:13','<h2 style=\"text-align: center;\">Kekhawatiran Israel Terhadap Peran Turki di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Sejarah Turki sebagai penghalang rencana Zionis sudah tercatat, dan ini menjadi Kekhawatiran Israel Terhadap Peran Turki lebih jauh di Gaza. Karena itu dapat berarti perubahan besar dalam posisi penjajahan mereka.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar “Yedioth Ahronoth” melaporkan pada hari Sabtu bahwa dua peneliti dari “Institut Studi Keamanan Nasional” Israel memperingatkan bahwa peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Jalur Gaza pada tahap mendatang “dapat berubah menjadi mimpi buruk bagi Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam laporannya, surat kabar tersebut menjelaskan bahwa sejak awal perang di Gaza, Israel sangat menolak keterlibatan Turki dalam negosiasi atau pengaturan apa pun yang berkaitan dengan Gaza, terutama setelah Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “Hitler masa kini” dan menuduh Israel melakukan genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menilai bahwa dalam beberapa pekan terakhir, situasinya telah berubah, dan Turki kini menjadi bagian penting dari pembicaraan yang mengarah pada tercapainya kesepakatan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua peneliti yang menjadi narasumber surat kabar itu—ahli urusan Turki, Rami Daniel dan Galia Lindenstrauss—menilai bahwa keterlibatan Turki terjadi di bawah payung Amerika Serikat, namun retorika Turki terhadap Israel tidak berubah, bahkan semakin tajam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lindenstrauss mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump melihat Erdogan sebagai “pemimpin yang mampu mengembalikan ketertiban di Timur Tengah,” dan hal itu membuatnya menaruh harapan pada Erdogan untuk melaksanakan rencana “hari setelahnya” di Gaza, dengan memanfaatkan hubungan baik antara Ankara dan Washington pada tahap ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa taruhan tersebut menimbulkan kekhawatiran besar di Israel, karena “melibatkan Turki dalam pengaturan pascaperang merupakan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan bagi Israel, sebab Turki adalah pihak yang secara terbuka dan perilaku bersikap bermusuhan terhadap Israel, dan keberadaannya di Gaza bertentangan dengan kepentingan dasar Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lindenstrauss menambahkan bahwa “Turki memiliki kemampuan militer dan organisasi yang menjadikannya aktor berpengaruh dalam setiap pasukan pemantau atau penjaga perdamaian. Namun justru hal inilah yang menjadikannya potensi ancaman, karena keberadaan tentara Turki di dekat pasukan Israel membuka kemungkinan terjadinya insiden yang dapat memicu krisis diplomatik atau militer,” sambil menunjuk pada gesekan yang terjadi antara Israel dan pasukan penjaga perdamaian “UNIFIL” di Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti itu berpendapat bahwa Trump, yang lebih memilih untuk “mengelola Timur Tengah melalui hubungan dengan para pemimpin kuat,” telah memberikan kepada Erdogan apa yang diinginkannya sejak lama: legitimasi untuk kembali ke Gaza sebagai pemain utama, setelah ia dilarang melakukannya sejak tahun 2010 menyusul krisis kapal “Mavi Marmara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Lindenstrauss, Ankara memandang keterlibatannya di Gaza sebagai “peluang bersejarah” untuk memulihkan posisinya di kawasan setelah bertahun-tahun terisolasi, serta menunjukkan kemampuannya memengaruhi isu-isu utama dunia Arab, khususnya isu Palestina yang telah diinvestasikan Turki secara politik selama dua dekade terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, peneliti Rami Daniel menggambarkan keterlibatan Turki dalam jalur negosiasi sebagai “perubahan yang menentukan,” menjelaskan bahwa Ankara tidak terlibat dalam mediasi pada awalnya, namun dengan tekun berupaya untuk menjadi pemain utama pada akhirnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Daniel menunjukkan bahwa “selama beberapa tahun terakhir, Turki telah menyalurkan sejumlah besar bantuan ke Gaza, dan melalui retorika Erdogan yang menentang Israel, berusaha memimpin poros Islam yang mendukung Palestina. Namun, Turki gagal mengubah hal itu menjadi pengaruh nyata—hingga tibalah momen ini.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti Israel itu menilai bahwa Presiden Turki “melihat dalam rencana Trump sebuah peluang emas untuk membuktikan perannya di kawasan,” sambil menambahkan bahwa “terjadi perubahan dalam aturan permainan yang memberi beban bagi Israel, karena Erdogan tidak mengubah posisinya terhadap Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), dan akan berusaha mempertahankan legitimasi politiknya, yang akan membuat kemajuan menuju tahap kedua dari kesepakatan menjadi lebih sulit.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Mimpi buruk strategis</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Daniel, sejak hari pertama perang, Erdogan telah memimpikan peran di Gaza, dan kini ia mendapatkannya, serta akan berusaha menjadikannya sebesar dan seberpengaruh mungkin. Sebaliknya, Israel memandang mimpi Turki itu sebagai “mimpi buruk strategis.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa “lembaga keamanan Israel khawatir bahwa kehadiran Turki dalam bentuk apa pun, baik sebagai pengawas atau pemantau, dapat membatasi kebebasan gerak militer Israel, dan bahkan dapat menyebabkan bentrokan langsung jika terjadi insiden di lapangan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain risiko keamanan, ada pula dimensi politik: menurut Daniel, Ankara cenderung memberikan peran bagi Hamas dalam setiap penyelesaian di masa depan, serta menentang gagasan pelucutan total senjata Hamas atau menyingkirkannya dari pemerintahan Gaza, sementara Israel, Mesir, dan Uni Emirat Arab justru mendorong arah sebaliknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Daniel mengklaim bahwa “sebagian besar negara di kawasan saat ini lebih dekat dengan posisi Israel daripada posisi Turki, dan tidak menginginkan Hamas tetap kuat,” sambil menambahkan bahwa Turki adalah pengecualian, namun saat ini sedang berada pada posisi kuat—meski keadaan itu bisa berbalik melawannya nanti jika keseimbangan kekuatan berubah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Lindenstrauss menyoroti perdebatan internal di Israel tentang sejauh mana peran yang dapat diberikan kepada Turki di Gaza, dan mengatakan bahwa gagasan kehadiran pasukan Turki di Gaza “sangat mengkhawatirkan, dan sebaiknya Israel membatasi campur tangan militer Turki sejauh mungkin.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Dua Front Pengaruh</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kekhawatiran Israel tidak terbatas hanya pada Gaza. Menurut peneliti Israel tersebut, meningkatnya peran Turki di Suriah selama beberapa tahun terakhir, serta menurunnya pengaruh relatif Iran di sana, menjadikan Ankara sebagai “pemain regional yang sedang naik daun” yang dapat bersinggungan dengan Israel di lebih dari satu arena.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lindenstrauss menjelaskan bahwa Turki sebelumnya terutama berfokus pada wilayah utara Suriah, sementara Israel memusatkan perhatian di selatan. Namun perubahan keseimbangan di lapangan setelah jatuhnya Presiden Suriah terguling Bashar al-Assad telah menjadikan Turki kekuatan dengan kepentingan yang lebih luas, hingga mulai memandang Israel sebagai hambatan potensial bagi pengaruh barunya itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena alasan tersebut, ujar peneliti itu, telah diaktifkan jalur komunikasi langsung (hotline) antara militer Turki dan Israel untuk mencegah terjadinya insiden udara di langit Suriah—sebuah indikasi rapuhnya hubungan antara kedua pihak meskipun terdapat kepentingan keamanan yang saling bersinggungan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, Lindenstrauss menunjukkan bahwa media Turki yang dekat dengan pemerintah menyoroti apa yang disebutnya sebagai “kemenangan diplomatik,” karena Erdogan berhasil memantapkan dirinya kembali sebagai pembela isu Palestina dan mitra dalam pengaturan gencatan senjata, setelah bertahun-tahun mengalami marginalisasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ia mengutip para pengamat Israel yang mengatakan bahwa pemerintah Turki menggunakan isu Gaza untuk memperbaiki citranya di mata publik Arab dan Islam, serta untuk memperkuat posisinya dalam persaingan dengan Iran atas pengaruh di kawasan. Selain itu, Turki juga melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan kelayakannya di hadapan Washington sebagai pemain yang “terkendali” dan mampu menyeimbangkan antara kepentingan Amerika dan Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti itu menegaskan bahwa Israel memandang strategi ini sebagai “bermuka dua,” karena sementara Turki menampilkan diri sebagai mitra Amerika Serikat dalam upaya menciptakan perdamaian, pada saat yang sama ia menyerang Israel dengan keras dalam retorika domestiknya dan terus memberikan dukungan politik serta media bagi Hamas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut kedua peneliti Israel tersebut, Turki akan berupaya memperkuat keberadaannya di Jalur Gaza melalui tim pemantau atau partisipasi dalam proyek-proyek rekonstruksi, yang akan memberinya pengaruh jangka panjang yang sulit diterima oleh Israel. Lindenstrauss memperingatkan bahwa “insiden kecil apa pun antara kedua militer di Gaza dapat berubah menjadi krisis diplomatik besar.”</p>\r\n<strong>Sumber: Yedioth Ahronoth</strong>\r\n\r\nSumber :<a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> al Jazeera</a>','Kekhawatiran Israel Terhadap Peran Turki di Gaza','','publish','open','open','','kekhawatiran-israel-terhadap-peran-turki-di-gaza','','','2025-10-18 22:51:13','2025-10-18 22:51:13','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=636',0,'post','',0),
(637,1,'2025-10-18 22:50:55','2025-10-18 22:50:55','','turki_vs_israel (1)','','inherit','open','closed','','turki_vs_israel-1-2','','','2025-10-18 22:50:55','2025-10-18 22:50:55','',636,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/turki_vs_israel-1-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(638,1,'2025-10-18 22:51:13','2025-10-18 22:51:13','<h2 style=\"text-align: center;\">Kekhawatiran Israel Terhadap Peran Turki di Gaza</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Sejarah Turki sebagai penghalang rencana Zionis sudah tercatat, dan ini menjadi Kekhawatiran Israel Terhadap Peran Turki lebih jauh di Gaza. Karena itu dapat berarti perubahan besar dalam posisi penjajahan mereka.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Surat kabar “Yedioth Ahronoth” melaporkan pada hari Sabtu bahwa dua peneliti dari “Institut Studi Keamanan Nasional” Israel memperingatkan bahwa peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Jalur Gaza pada tahap mendatang “dapat berubah menjadi mimpi buruk bagi Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam laporannya, surat kabar tersebut menjelaskan bahwa sejak awal perang di Gaza, Israel sangat menolak keterlibatan Turki dalam negosiasi atau pengaturan apa pun yang berkaitan dengan Gaza, terutama setelah Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “Hitler masa kini” dan menuduh Israel melakukan genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Laporan itu menilai bahwa dalam beberapa pekan terakhir, situasinya telah berubah, dan Turki kini menjadi bagian penting dari pembicaraan yang mengarah pada tercapainya kesepakatan gencatan senjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua peneliti yang menjadi narasumber surat kabar itu—ahli urusan Turki, Rami Daniel dan Galia Lindenstrauss—menilai bahwa keterlibatan Turki terjadi di bawah payung Amerika Serikat, namun retorika Turki terhadap Israel tidak berubah, bahkan semakin tajam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lindenstrauss mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump melihat Erdogan sebagai “pemimpin yang mampu mengembalikan ketertiban di Timur Tengah,” dan hal itu membuatnya menaruh harapan pada Erdogan untuk melaksanakan rencana “hari setelahnya” di Gaza, dengan memanfaatkan hubungan baik antara Ankara dan Washington pada tahap ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa taruhan tersebut menimbulkan kekhawatiran besar di Israel, karena “melibatkan Turki dalam pengaturan pascaperang merupakan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan bagi Israel, sebab Turki adalah pihak yang secara terbuka dan perilaku bersikap bermusuhan terhadap Israel, dan keberadaannya di Gaza bertentangan dengan kepentingan dasar Israel.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lindenstrauss menambahkan bahwa “Turki memiliki kemampuan militer dan organisasi yang menjadikannya aktor berpengaruh dalam setiap pasukan pemantau atau penjaga perdamaian. Namun justru hal inilah yang menjadikannya potensi ancaman, karena keberadaan tentara Turki di dekat pasukan Israel membuka kemungkinan terjadinya insiden yang dapat memicu krisis diplomatik atau militer,” sambil menunjuk pada gesekan yang terjadi antara Israel dan pasukan penjaga perdamaian “UNIFIL” di Lebanon.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti itu berpendapat bahwa Trump, yang lebih memilih untuk “mengelola Timur Tengah melalui hubungan dengan para pemimpin kuat,” telah memberikan kepada Erdogan apa yang diinginkannya sejak lama: legitimasi untuk kembali ke Gaza sebagai pemain utama, setelah ia dilarang melakukannya sejak tahun 2010 menyusul krisis kapal “Mavi Marmara.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Lindenstrauss, Ankara memandang keterlibatannya di Gaza sebagai “peluang bersejarah” untuk memulihkan posisinya di kawasan setelah bertahun-tahun terisolasi, serta menunjukkan kemampuannya memengaruhi isu-isu utama dunia Arab, khususnya isu Palestina yang telah diinvestasikan Turki secara politik selama dua dekade terakhir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, peneliti Rami Daniel menggambarkan keterlibatan Turki dalam jalur negosiasi sebagai “perubahan yang menentukan,” menjelaskan bahwa Ankara tidak terlibat dalam mediasi pada awalnya, namun dengan tekun berupaya untuk menjadi pemain utama pada akhirnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Daniel menunjukkan bahwa “selama beberapa tahun terakhir, Turki telah menyalurkan sejumlah besar bantuan ke Gaza, dan melalui retorika Erdogan yang menentang Israel, berusaha memimpin poros Islam yang mendukung Palestina. Namun, Turki gagal mengubah hal itu menjadi pengaruh nyata—hingga tibalah momen ini.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti Israel itu menilai bahwa Presiden Turki “melihat dalam rencana Trump sebuah peluang emas untuk membuktikan perannya di kawasan,” sambil menambahkan bahwa “terjadi perubahan dalam aturan permainan yang memberi beban bagi Israel, karena Erdogan tidak mengubah posisinya terhadap Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), dan akan berusaha mempertahankan legitimasi politiknya, yang akan membuat kemajuan menuju tahap kedua dari kesepakatan menjadi lebih sulit.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Mimpi buruk strategis</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Daniel, sejak hari pertama perang, Erdogan telah memimpikan peran di Gaza, dan kini ia mendapatkannya, serta akan berusaha menjadikannya sebesar dan seberpengaruh mungkin. Sebaliknya, Israel memandang mimpi Turki itu sebagai “mimpi buruk strategis.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa “lembaga keamanan Israel khawatir bahwa kehadiran Turki dalam bentuk apa pun, baik sebagai pengawas atau pemantau, dapat membatasi kebebasan gerak militer Israel, dan bahkan dapat menyebabkan bentrokan langsung jika terjadi insiden di lapangan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain risiko keamanan, ada pula dimensi politik: menurut Daniel, Ankara cenderung memberikan peran bagi Hamas dalam setiap penyelesaian di masa depan, serta menentang gagasan pelucutan total senjata Hamas atau menyingkirkannya dari pemerintahan Gaza, sementara Israel, Mesir, dan Uni Emirat Arab justru mendorong arah sebaliknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Daniel mengklaim bahwa “sebagian besar negara di kawasan saat ini lebih dekat dengan posisi Israel daripada posisi Turki, dan tidak menginginkan Hamas tetap kuat,” sambil menambahkan bahwa Turki adalah pengecualian, namun saat ini sedang berada pada posisi kuat—meski keadaan itu bisa berbalik melawannya nanti jika keseimbangan kekuatan berubah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Lindenstrauss menyoroti perdebatan internal di Israel tentang sejauh mana peran yang dapat diberikan kepada Turki di Gaza, dan mengatakan bahwa gagasan kehadiran pasukan Turki di Gaza “sangat mengkhawatirkan, dan sebaiknya Israel membatasi campur tangan militer Turki sejauh mungkin.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Dua Front Pengaruh</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kekhawatiran Israel tidak terbatas hanya pada Gaza. Menurut peneliti Israel tersebut, meningkatnya peran Turki di Suriah selama beberapa tahun terakhir, serta menurunnya pengaruh relatif Iran di sana, menjadikan Ankara sebagai “pemain regional yang sedang naik daun” yang dapat bersinggungan dengan Israel di lebih dari satu arena.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lindenstrauss menjelaskan bahwa Turki sebelumnya terutama berfokus pada wilayah utara Suriah, sementara Israel memusatkan perhatian di selatan. Namun perubahan keseimbangan di lapangan setelah jatuhnya Presiden Suriah terguling Bashar al-Assad telah menjadikan Turki kekuatan dengan kepentingan yang lebih luas, hingga mulai memandang Israel sebagai hambatan potensial bagi pengaruh barunya itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena alasan tersebut, ujar peneliti itu, telah diaktifkan jalur komunikasi langsung (hotline) antara militer Turki dan Israel untuk mencegah terjadinya insiden udara di langit Suriah—sebuah indikasi rapuhnya hubungan antara kedua pihak meskipun terdapat kepentingan keamanan yang saling bersinggungan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, Lindenstrauss menunjukkan bahwa media Turki yang dekat dengan pemerintah menyoroti apa yang disebutnya sebagai “kemenangan diplomatik,” karena Erdogan berhasil memantapkan dirinya kembali sebagai pembela isu Palestina dan mitra dalam pengaturan gencatan senjata, setelah bertahun-tahun mengalami marginalisasi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, ia mengutip para pengamat Israel yang mengatakan bahwa pemerintah Turki menggunakan isu Gaza untuk memperbaiki citranya di mata publik Arab dan Islam, serta untuk memperkuat posisinya dalam persaingan dengan Iran atas pengaruh di kawasan. Selain itu, Turki juga melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan kelayakannya di hadapan Washington sebagai pemain yang “terkendali” dan mampu menyeimbangkan antara kepentingan Amerika dan Arab.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Peneliti itu menegaskan bahwa Israel memandang strategi ini sebagai “bermuka dua,” karena sementara Turki menampilkan diri sebagai mitra Amerika Serikat dalam upaya menciptakan perdamaian, pada saat yang sama ia menyerang Israel dengan keras dalam retorika domestiknya dan terus memberikan dukungan politik serta media bagi Hamas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut kedua peneliti Israel tersebut, Turki akan berupaya memperkuat keberadaannya di Jalur Gaza melalui tim pemantau atau partisipasi dalam proyek-proyek rekonstruksi, yang akan memberinya pengaruh jangka panjang yang sulit diterima oleh Israel. Lindenstrauss memperingatkan bahwa “insiden kecil apa pun antara kedua militer di Gaza dapat berubah menjadi krisis diplomatik besar.”</p>\r\n<strong>Sumber: Yedioth Ahronoth</strong>\r\n\r\nSumber :<a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> al Jazeera</a>','Kekhawatiran Israel Terhadap Peran Turki di Gaza','','inherit','closed','closed','','636-revision-v1','','','2025-10-18 22:51:13','2025-10-18 22:51:13','',636,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=638',0,'revision','',0),
(641,1,'2025-10-20 04:15:57','2025-10-20 04:15:57','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Persiapan Mesir untuk Menyelenggarakan Konferensi Rekonstruksi Gaza</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mesir pada hari Minggu menegaskan perlunya segera memulai pelaksanaan rencana pemulihan awal dan rekonstruksi di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal tersebut disampaikan dalam komunikasi telepon antara Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Aaty dengan para menlu Italia Antonio Tajani, Spanyol José Manuel Albares, Jerman Johann Wadephul, dan Kanada Anita Anand, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Mesir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut pernyataan tersebut, Abdel Aaty dalam pembicaraan itu membahas persiapan yang sedang dilakukan oleh Mesir untuk menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional untuk Pemulihan Awal, Rekonstruksi, dan Pembangunan di Gaza.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menambahkan bahwa Abdel Aaty “menegaskan pentingnya segera memulai pelaksanaan rencana pemulihan awal dan rekonstruksi di Gaza, dalam kerangka visi terpadu yang menjamin hak-hak rakyat Palestina, sesuai dengan rencana Arab-Islam untuk rekonstruksi dan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa para menteri luar negeri dari keempat negara menegaskan keinginan mereka untuk terus berkoordinasi dengan Kairo mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pemulihan awal dan rekonstruksi di Gaza, serta dalam rangka persiapan konferensi internasional yang akan diselenggarakan Mesir pada bulan November mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya pada hari Minggu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menugaskan Perdana Menteri Mostafa Madbouly untuk membentuk mekanisme nasional guna mengumpulkan kontribusi dan donasi dari warga negara dalam rangka mendanai proses rekonstruksi Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Kamis lalu, pemerintah di Gaza mengumumkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi “zona bencana” secara lingkungan dan struktural akibat genosida Israel yang telah meninggalkan sekitar 70 juta ton puing, serta hampir 20.000 peluru dan roket yang belum meledak dan menimbulkan bahaya permanen bagi warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">PBB memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza mencapai sekitar 70 miliar dolar AS akibat dampak dari dua tahun perang genosida Israel terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain kehancuran fisik yang luar biasa, perang genosida Israel di Gaza juga telah menyebabkan gugurnya 68.159 orang, melukai 170.203 lainnya — sebagian besar anak-anak dan perempuan — serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu Agency</a></p>','Persiapan Mesir Selenggarakan Konfrensi Konstruksi Gaza','','publish','open','open','','persiapan-mesir-selenggarakan-konfrensi-konstruksi-gaza','','','2025-10-20 04:15:57','2025-10-20 04:15:57','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=641',0,'post','',0),
(642,1,'2025-10-20 04:15:51','2025-10-20 04:15:51','','konstruksi_gaza','','inherit','open','closed','','konstruksi_gaza','','','2025-10-20 04:15:51','2025-10-20 04:15:51','',641,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/konstruksi_gaza.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(643,1,'2025-10-20 04:15:57','2025-10-20 04:15:57','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Persiapan Mesir untuk Menyelenggarakan Konferensi Rekonstruksi Gaza</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mesir pada hari Minggu menegaskan perlunya segera memulai pelaksanaan rencana pemulihan awal dan rekonstruksi di Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal tersebut disampaikan dalam komunikasi telepon antara Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Aaty dengan para menlu Italia Antonio Tajani, Spanyol José Manuel Albares, Jerman Johann Wadephul, dan Kanada Anita Anand, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Mesir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut pernyataan tersebut, Abdel Aaty dalam pembicaraan itu membahas persiapan yang sedang dilakukan oleh Mesir untuk menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional untuk Pemulihan Awal, Rekonstruksi, dan Pembangunan di Gaza.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menambahkan bahwa Abdel Aaty “menegaskan pentingnya segera memulai pelaksanaan rencana pemulihan awal dan rekonstruksi di Gaza, dalam kerangka visi terpadu yang menjamin hak-hak rakyat Palestina, sesuai dengan rencana Arab-Islam untuk rekonstruksi dan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa para menteri luar negeri dari keempat negara menegaskan keinginan mereka untuk terus berkoordinasi dengan Kairo mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pemulihan awal dan rekonstruksi di Gaza, serta dalam rangka persiapan konferensi internasional yang akan diselenggarakan Mesir pada bulan November mendatang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya pada hari Minggu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menugaskan Perdana Menteri Mostafa Madbouly untuk membentuk mekanisme nasional guna mengumpulkan kontribusi dan donasi dari warga negara dalam rangka mendanai proses rekonstruksi Jalur Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Kamis lalu, pemerintah di Gaza mengumumkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi “zona bencana” secara lingkungan dan struktural akibat genosida Israel yang telah meninggalkan sekitar 70 juta ton puing, serta hampir 20.000 peluru dan roket yang belum meledak dan menimbulkan bahaya permanen bagi warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">PBB memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza mencapai sekitar 70 miliar dolar AS akibat dampak dari dua tahun perang genosida Israel terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain kehancuran fisik yang luar biasa, perang genosida Israel di Gaza juga telah menyebabkan gugurnya 68.159 orang, melukai 170.203 lainnya — sebagian besar anak-anak dan perempuan — serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu Agency</a></p>','Persiapan Mesir Selenggarakan Konfrensi Konstruksi Gaza','','inherit','closed','closed','','641-revision-v1','','','2025-10-20 04:15:57','2025-10-20 04:15:57','',641,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=643',0,'revision','',0),
(644,1,'2025-10-20 10:31:36','2025-10-20 10:31:36','<h2 style=\"text-align: center;\">Restoran dan Toko di Thailand Menolak Menerima Warga Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Gelombang penolakan Israel terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara mayoritas Islam. Dikabarkan Restoran dan Toko di Thailand juga menolak kehadiran Warga Israel</em></p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/asia-tenggara/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 20 Oktober 2025</strong> </a>- <a href=\"https://www.timesofisrael.com/topic/channel-12/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kanal 12 Israel</a> melaporkan bahwa sejumlah restoran dan toko di Thailand menolak menerima wisatawan Israel, serta memasang papan protes terhadap mereka.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kanal tersebut menyoroti sebuah papan yang dipasang di pintu masuk salah satu restoran di pulau wisata terkenal Koh Phangan, yang bertuliskan dalam bahasa Inggris “Dilarang Masuk bagi Warga Israel” dengan dua tanda “X” berwarna merah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, juru bicara Kantor Pariwisata Thailand di Israel, Ze’ev Erdman, membantah informasi yang beredar mengenai adanya larangan masuk bagi wisatawan Israel ke negara tersebut, dan menegaskan bahwa Thailand tetap menyambut wisatawan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah wilayah di berbagai belahan dunia menyaksikan meningkatnya aksi boikot terhadap restoran dan fasilitas wisata yang menerima wisatawan Israel, sebagai dampak dari perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Perang itu telah menewaskan 68.159 orang dan melukai 170.203 lainnya—kebanyakan anak-anak dan perempuan—serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: Pers Israel</p>','Restoran dan Toko di Thailand Menolak Menerima Warga Israel','','publish','open','open','','restoran-dan-toko-di-thailand-menolak-menerima-warga-israel','','','2025-10-20 10:33:50','2025-10-20 10:33:50','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=644',0,'post','',0),
(645,1,'2025-10-20 10:30:51','2025-10-20 10:30:51','','thailand_tolak_israel','','inherit','open','closed','','thailand_tolak_israel','','','2025-10-20 10:30:51','2025-10-20 10:30:51','',644,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/thailand_tolak_israel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(646,1,'2025-10-20 10:31:36','2025-10-20 10:31:36','<h2 style=\"text-align: center;\">Restoran dan Toko di Thailand Menolak Menerima Warga Israel</h2>\r\nrezaervani.com - 20 Oktober 2025 - <a href=\"https://www.timesofisrael.com/topic/channel-12/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kanal 12 Israel</a> melaporkan bahwa sejumlah restoran dan toko di Thailand menolak menerima wisatawan Israel, serta memasang papan protes terhadap mereka.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kanal tersebut menyoroti sebuah papan yang dipasang di pintu masuk salah satu restoran di pulau wisata terkenal Koh Phangan, yang bertuliskan dalam bahasa Inggris “Dilarang Masuk bagi Warga Israel” dengan dua tanda “X” berwarna merah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, juru bicara Kantor Pariwisata Thailand di Israel, Ze’ev Erdman, membantah informasi yang beredar mengenai adanya larangan masuk bagi wisatawan Israel ke negara tersebut, dan menegaskan bahwa Thailand tetap menyambut wisatawan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah wilayah di berbagai belahan dunia menyaksikan meningkatnya aksi boikot terhadap restoran dan fasilitas wisata yang menerima wisatawan Israel, sebagai dampak dari perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Perang itu telah menewaskan 68.159 orang dan melukai 170.203 lainnya—kebanyakan anak-anak dan perempuan—serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: Pers Israel</p>','Restoran dan Toko di Thailand Menolak Menerima Warga Israel','','inherit','closed','closed','','644-revision-v1','','','2025-10-20 10:31:36','2025-10-20 10:31:36','',644,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=646',0,'revision','',0),
(647,1,'2025-10-20 10:33:27','2025-10-20 10:33:27','<h2 style=\"text-align: center;\">Restoran dan Toko di Thailand Menolak Menerima Warga Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Gelombang penolakan Israel terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara mayoritas Islam. Dikabarkan Restoran dan Toko di Thailand juga menolak kehadiran Warga Israel</em></p>\r\nrezaervani.com - 20 Oktober 2025 - <a href=\"https://www.timesofisrael.com/topic/channel-12/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kanal 12 Israel</a> melaporkan bahwa sejumlah restoran dan toko di Thailand menolak menerima wisatawan Israel, serta memasang papan protes terhadap mereka.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kanal tersebut menyoroti sebuah papan yang dipasang di pintu masuk salah satu restoran di pulau wisata terkenal Koh Phangan, yang bertuliskan dalam bahasa Inggris “Dilarang Masuk bagi Warga Israel” dengan dua tanda “X” berwarna merah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, juru bicara Kantor Pariwisata Thailand di Israel, Ze’ev Erdman, membantah informasi yang beredar mengenai adanya larangan masuk bagi wisatawan Israel ke negara tersebut, dan menegaskan bahwa Thailand tetap menyambut wisatawan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah wilayah di berbagai belahan dunia menyaksikan meningkatnya aksi boikot terhadap restoran dan fasilitas wisata yang menerima wisatawan Israel, sebagai dampak dari perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Perang itu telah menewaskan 68.159 orang dan melukai 170.203 lainnya—kebanyakan anak-anak dan perempuan—serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: Pers Israel</p>','Restoran dan Toko di Thailand Menolak Menerima Warga Israel','','inherit','closed','closed','','644-revision-v1','','','2025-10-20 10:33:27','2025-10-20 10:33:27','',644,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=647',0,'revision','',0),
(648,1,'2025-10-20 10:33:50','2025-10-20 10:33:50','<h2 style=\"text-align: center;\">Restoran dan Toko di Thailand Menolak Menerima Warga Israel</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Gelombang penolakan Israel terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara mayoritas Islam. Dikabarkan Restoran dan Toko di Thailand juga menolak kehadiran Warga Israel</em></p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/asia-tenggara/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 20 Oktober 2025</strong> </a>- <a href=\"https://www.timesofisrael.com/topic/channel-12/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kanal 12 Israel</a> melaporkan bahwa sejumlah restoran dan toko di Thailand menolak menerima wisatawan Israel, serta memasang papan protes terhadap mereka.\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kanal tersebut menyoroti sebuah papan yang dipasang di pintu masuk salah satu restoran di pulau wisata terkenal Koh Phangan, yang bertuliskan dalam bahasa Inggris “Dilarang Masuk bagi Warga Israel” dengan dua tanda “X” berwarna merah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, juru bicara Kantor Pariwisata Thailand di Israel, Ze’ev Erdman, membantah informasi yang beredar mengenai adanya larangan masuk bagi wisatawan Israel ke negara tersebut, dan menegaskan bahwa Thailand tetap menyambut wisatawan Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah wilayah di berbagai belahan dunia menyaksikan meningkatnya aksi boikot terhadap restoran dan fasilitas wisata yang menerima wisatawan Israel, sebagai dampak dari perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Perang itu telah menewaskan 68.159 orang dan melukai 170.203 lainnya—kebanyakan anak-anak dan perempuan—serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: Pers Israel</p>','Restoran dan Toko di Thailand Menolak Menerima Warga Israel','','inherit','closed','closed','','644-revision-v1','','','2025-10-20 10:33:50','2025-10-20 10:33:50','',644,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=648',0,'revision','',0),
(649,1,'2025-10-18 10:12:03','2025-10-18 10:12:03','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kementerian Dalam Negeri Suriah Membongkar Sel ISIS di Pedesaan Damaskus</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Upaya meningkatkan keamanan di Suriah baru terus dilakukan. Kementerian Dalam Negeri Suriah Bongkar Sel ISIS yang selama ini menjadi duri dalam daging dalam perjuangan Suriah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 18 Oktober 2025</strong></a> - Kementerian Dalam Negeri Suriah pada hari Sabtu mengumumkan pembongkaran sebuah sel yang berafiliasi dengan organisasi Negara Islam (ISIS) di provinsi pedesaan Damaskus (selatan), dengan menangkap satu anggotanya dan menewaskan dua lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sebuah pernyataan, kementerian menjelaskan bahwa badan intelijen umum, bekerja sama dengan komando keamanan internal di provinsi pedesaan Damaskus, melaksanakan operasi keamanan yang terencana dengan baik yang menghasilkan pembongkaran sel yang terkait dengan ISIS dan aktif di salah satu wilayah utara pedesaan Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian menambahkan bahwa operasi tersebut, yang “dilaksanakan setelah pemantauan lapangan yang cermat dan pengawasan berkelanjutan terhadap pergerakan sel itu,” berhasil menangkap satu anggota kelompok tersebut, menewaskan dua lainnya, serta menyita sejumlah senjata dan amunisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan yang diterbitkan kementerian melalui saluran Telegram-nya menyebutkan bahwa salah satu dari dua orang yang tewas mengenakan sabuk peledak dan mencoba meledakkannya selama baku tembak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Disebutkan pula bahwa di lokasi keberadaan sel tersebut ditemukan sejumlah senjata ringan, berbagai jenis amunisi, dan sebuah sabuk peledak yang siap digunakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian menegaskan bahwa semua senjata dan amunisi yang disita telah diserahkan, sementara tersangka yang ditangkap telah dialihkan ke pihak berwenang terkait untuk melanjutkan penyelidikan, sebelum diajukan ke pengadilan yang berwenang dan dikenai tindakan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan baru Suriah saat ini tengah melakukan upaya intensif untuk memperkuat keamanan di negara itu, sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, setelah 24 tahun berkuasa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Kemdagri Suriah Bongkar Sel ISIS di Pedesaan Damaskus','','publish','open','open','','kemdagri-suriah-bongkar-sel-isis-di-pedesaan-damaskus','','','2025-10-21 10:21:03','2025-10-21 10:21:03','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=649',0,'post','',0),
(650,1,'2025-10-21 10:18:34','2025-10-21 10:18:34','','kemdagri_suriah','','inherit','open','closed','','kemdagri_suriah','','','2025-10-21 10:18:34','2025-10-21 10:18:34','',649,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kemdagri_suriah.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(651,1,'2025-10-21 10:20:36','2025-10-21 10:20:36','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kementerian Dalam Negeri Suriah Membongkar Sel ISIS di Pedesaan Damaskus</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Upaya meningkatkan keamanan di Suriah baru terus dilakukan. Kementerian Dalam Negeri Suriah Bongkar Sel ISIS yang selama ini menjadi duri dalam daging dalam perjuangan Suriah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 18 Oktober 2025 - Kementerian Dalam Negeri Suriah pada hari Sabtu mengumumkan pembongkaran sebuah sel yang berafiliasi dengan organisasi Negara Islam (ISIS) di provinsi pedesaan Damaskus (selatan), dengan menangkap satu anggotanya dan menewaskan dua lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sebuah pernyataan, kementerian menjelaskan bahwa badan intelijen umum, bekerja sama dengan komando keamanan internal di provinsi pedesaan Damaskus, melaksanakan operasi keamanan yang terencana dengan baik yang menghasilkan pembongkaran sel yang terkait dengan ISIS dan aktif di salah satu wilayah utara pedesaan Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian menambahkan bahwa operasi tersebut, yang “dilaksanakan setelah pemantauan lapangan yang cermat dan pengawasan berkelanjutan terhadap pergerakan sel itu,” berhasil menangkap satu anggota kelompok tersebut, menewaskan dua lainnya, serta menyita sejumlah senjata dan amunisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan yang diterbitkan kementerian melalui saluran Telegram-nya menyebutkan bahwa salah satu dari dua orang yang tewas mengenakan sabuk peledak dan mencoba meledakkannya selama baku tembak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Disebutkan pula bahwa di lokasi keberadaan sel tersebut ditemukan sejumlah senjata ringan, berbagai jenis amunisi, dan sebuah sabuk peledak yang siap digunakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian menegaskan bahwa semua senjata dan amunisi yang disita telah diserahkan, sementara tersangka yang ditangkap telah dialihkan ke pihak berwenang terkait untuk melanjutkan penyelidikan, sebelum diajukan ke pengadilan yang berwenang dan dikenai tindakan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan baru Suriah saat ini tengah melakukan upaya intensif untuk memperkuat keamanan di negara itu, sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, setelah 24 tahun berkuasa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Kemdagri Suriah Bongkar Sel ISIS di Pedesaan Damaskus','','inherit','closed','closed','','649-revision-v1','','','2025-10-21 10:20:36','2025-10-21 10:20:36','',649,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=651',0,'revision','',0),
(652,1,'2025-10-21 10:21:03','2025-10-21 10:21:03','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kementerian Dalam Negeri Suriah Membongkar Sel ISIS di Pedesaan Damaskus</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Upaya meningkatkan keamanan di Suriah baru terus dilakukan. Kementerian Dalam Negeri Suriah Bongkar Sel ISIS yang selama ini menjadi duri dalam daging dalam perjuangan Suriah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 18 Oktober 2025</strong></a> - Kementerian Dalam Negeri Suriah pada hari Sabtu mengumumkan pembongkaran sebuah sel yang berafiliasi dengan organisasi Negara Islam (ISIS) di provinsi pedesaan Damaskus (selatan), dengan menangkap satu anggotanya dan menewaskan dua lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sebuah pernyataan, kementerian menjelaskan bahwa badan intelijen umum, bekerja sama dengan komando keamanan internal di provinsi pedesaan Damaskus, melaksanakan operasi keamanan yang terencana dengan baik yang menghasilkan pembongkaran sel yang terkait dengan ISIS dan aktif di salah satu wilayah utara pedesaan Damaskus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian menambahkan bahwa operasi tersebut, yang “dilaksanakan setelah pemantauan lapangan yang cermat dan pengawasan berkelanjutan terhadap pergerakan sel itu,” berhasil menangkap satu anggota kelompok tersebut, menewaskan dua lainnya, serta menyita sejumlah senjata dan amunisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan yang diterbitkan kementerian melalui saluran Telegram-nya menyebutkan bahwa salah satu dari dua orang yang tewas mengenakan sabuk peledak dan mencoba meledakkannya selama baku tembak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Disebutkan pula bahwa di lokasi keberadaan sel tersebut ditemukan sejumlah senjata ringan, berbagai jenis amunisi, dan sebuah sabuk peledak yang siap digunakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian menegaskan bahwa semua senjata dan amunisi yang disita telah diserahkan, sementara tersangka yang ditangkap telah dialihkan ke pihak berwenang terkait untuk melanjutkan penyelidikan, sebelum diajukan ke pengadilan yang berwenang dan dikenai tindakan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintahan baru Suriah saat ini tengah melakukan upaya intensif untuk memperkuat keamanan di negara itu, sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, setelah 24 tahun berkuasa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Kemdagri Suriah Bongkar Sel ISIS di Pedesaan Damaskus','','inherit','closed','closed','','649-revision-v1','','','2025-10-21 10:21:03','2025-10-21 10:21:03','',649,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=652',0,'revision','',0),
(653,1,'2025-10-18 10:23:00','2025-10-18 10:23:00','<h2 style=\"text-align: center;\">Asy-Syibani: Gerakan Diplomatik Kami Tenang dan Terencana</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Menjawab kritikan banyak orang tentang kebijakan luar negeri Suriah, menteri Luar Negeri Suriah mengatakan : \"Gerakan Diplomatik Kami Tenang dan Terencana\"</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 18 Oktober 2025</strong></a> - Menteri Luar Negeri Suriah As’ad al-Shibani mengatakan pada hari Sabtu bahwa hubungan dengan Rusia, Tiongkok, dan Eropa ditentukan oleh posisi Suriah sendiri. Ia menegaskan bahwa semua langkah diplomatik pemerintah dilakukan dengan tenang, terencana, dan tanpa ada bentuk pengorbanan atas hak rakyat Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara dengan saluran resmi <strong>al-Ikhbariya al-Suriya</strong>, al-Shibani mengatakan bahwa hubungan dengan Rusia — yang baru saja dikunjungi oleh Presiden Suriah Ahmad al-Shar’a beberapa hari lalu — berjalan secara bertahap tanpa ada perjanjian baru yang ditandatangani. Ia menambahkan bahwa perjanjian antara Moskow dan rezim sebelumnya saat ini dibekukan dan “kami tidak menerima perjanjian itu,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait hubungan dengan Tiongkok, al-Shibani menjelaskan bahwa hubungan dengan negara tersebut telah dikoreksi kembali, karena sebelumnya Tiongkok secara politik “berada di pihak rezim yang telah tumbang dan menggunakan hak veto untuk mendukungnya.” Ia menambahkan bahwa pada awal bulan depan akan dilakukan kunjungan resmi pertama ke Beijing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Shibani menuduh Israel menjalankan proyek ekspansi, dengan mengatakan bahwa Israel berusaha memaksakan kenyataan baru dengan memanfaatkan perubahan yang terjadi di Suriah, dan bahwa tindakannya memperburuk ketidakstabilan di Suriah dan kawasan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Luka Suriah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri itu menggambarkan isu Suwayda sebagai “luka Suriah,” seraya menegaskan bahwa “apa yang terjadi bukanlah pilihan pemerintah Suriah. Mitra-mitra kami telah menyetujui peta jalan yang diajukan pemerintah. Sebuah komisi pencari fakta telah dibentuk, dan kami telah membuat kemajuan dalam masalah ini serta memulihkan rasa kebangsaan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyerukan kepada para tokoh masyarakat, para syeikh, dan semua pihak yang peduli di Suwayda untuk bekerja sama mengatasi permasalahan tersebut. Ia menambahkan, “Kami menangani isu ini dari sudut pandang nasional, karena ini masalah internal. Namun, ketika masalah ini diinternasionalisasi, itu dilakukan untuk melayani agenda luar tertentu.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan Dengan Pasukan Demokratik Suriah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait <strong>Pasukan Demokratik Suriah (SDF)</strong>, al-Shibani mengatakan, “Kami berhasil meyakinkan negara-negara yang peduli terhadap masalah ini bahwa satu-satunya solusi adalah <strong>Kesepakatan 10 Maret</strong>, karena tidak adanya pasukan SDF di dalam institusi negara hanya akan memperdalam perpecahan antara mereka dan negara Suriah. Karena itu, kami menilai bahwa kemitraan harus segera dilaksanakan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Ada kesempatan bersejarah bagi wilayah utara dan timur Suriah untuk menjadi bagian yang aktif pada tahap ini. Setiap keterlambatan dalam pelaksanaan Kesepakatan 10 Maret akan berdampak negatif, menghambat kepentingan warga sipil, dan menghalangi kembalinya para pengungsi ke daerah mereka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ia menegaskan penolakan terhadap segala bentuk <strong>pembagian wilayah</strong> atau <strong>federalisme</strong>, dengan menekankan bahwa prinsip tersebut “tidak memerlukan perdebatan atau negosiasi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyinggung upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus para tahanan Suriah di Lebanon, terutama mereka yang ditahan atas tuduhan politik di bawah tekanan rezim sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://alikhbariah.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al-Ikhbariyah as-Suriah</a></p>','Asy-Syibani: Gerakan Diplomatik Kami Tenang dan Terencana','','publish','open','open','','asy-syibani-gerakan-diplomatik-kami-tenang-dan-terencana','','','2025-10-21 10:34:32','2025-10-21 10:34:32','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=653',0,'post','',0),
(654,1,'2025-10-21 10:27:37','2025-10-21 10:27:37','','kemenlu_suriah','','inherit','open','closed','','kemenlu_suriah','','','2025-10-21 10:27:37','2025-10-21 10:27:37','',653,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kemenlu_suriah.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(655,1,'2025-10-21 10:27:51','2025-10-21 10:27:51','<h2 style=\"text-align: center;\">Asy-Syibani: Gerakan Diplomatik Kami Tenang dan Terencana</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Menjawab kritikan banyak orang tentang kebijakan luar negeri Suriah, menteri Luar Negeri Suriah mengatakan : \"Gerakan Diplomatik Kami Tenang dan Terencana\"</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 18 Oktober 2025</strong></a> - Menteri Luar Negeri Suriah As’ad al-Shibani mengatakan pada hari Sabtu bahwa hubungan dengan Rusia, Tiongkok, dan Eropa ditentukan oleh posisi Suriah sendiri. Ia menegaskan bahwa semua langkah diplomatik pemerintah dilakukan dengan tenang, terencana, dan tanpa ada bentuk pengorbanan atas hak rakyat Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam wawancara dengan saluran resmi <strong>al-Ikhbariya al-Suriya</strong>, al-Shibani mengatakan bahwa hubungan dengan Rusia — yang baru saja dikunjungi oleh Presiden Suriah Ahmad al-Shar’a beberapa hari lalu — berjalan secara bertahap tanpa ada perjanjian baru yang ditandatangani. Ia menambahkan bahwa perjanjian antara Moskow dan rezim sebelumnya saat ini dibekukan dan “kami tidak menerima perjanjian itu,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait hubungan dengan Tiongkok, al-Shibani menjelaskan bahwa hubungan dengan negara tersebut telah dikoreksi kembali, karena sebelumnya Tiongkok secara politik “berada di pihak rezim yang telah tumbang dan menggunakan hak veto untuk mendukungnya.” Ia menambahkan bahwa pada awal bulan depan akan dilakukan kunjungan resmi pertama ke Beijing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Shibani menuduh Israel menjalankan proyek ekspansi, dengan mengatakan bahwa Israel berusaha memaksakan kenyataan baru dengan memanfaatkan perubahan yang terjadi di Suriah, dan bahwa tindakannya memperburuk ketidakstabilan di Suriah dan kawasan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Luka Suriah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri itu menggambarkan isu Suwayda sebagai “luka Suriah,” seraya menegaskan bahwa “apa yang terjadi bukanlah pilihan pemerintah Suriah. Mitra-mitra kami telah menyetujui peta jalan yang diajukan pemerintah. Sebuah komisi pencari fakta telah dibentuk, dan kami telah membuat kemajuan dalam masalah ini serta memulihkan rasa kebangsaan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyerukan kepada para tokoh masyarakat, para syeikh, dan semua pihak yang peduli di Suwayda untuk bekerja sama mengatasi permasalahan tersebut. Ia menambahkan, “Kami menangani isu ini dari sudut pandang nasional, karena ini masalah internal. Namun, ketika masalah ini diinternasionalisasi, itu dilakukan untuk melayani agenda luar tertentu.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan Dengan Pasukan Demokratik Suriah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait <strong>Pasukan Demokratik Suriah (SDF)</strong>, al-Shibani mengatakan, “Kami berhasil meyakinkan negara-negara yang peduli terhadap masalah ini bahwa satu-satunya solusi adalah <strong>Kesepakatan 10 Maret</strong>, karena tidak adanya pasukan SDF di dalam institusi negara hanya akan memperdalam perpecahan antara mereka dan negara Suriah. Karena itu, kami menilai bahwa kemitraan harus segera dilaksanakan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Ada kesempatan bersejarah bagi wilayah utara dan timur Suriah untuk menjadi bagian yang aktif pada tahap ini. Setiap keterlambatan dalam pelaksanaan Kesepakatan 10 Maret akan berdampak negatif, menghambat kepentingan warga sipil, dan menghalangi kembalinya para pengungsi ke daerah mereka.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks ini, ia menegaskan penolakan terhadap segala bentuk <strong>pembagian wilayah</strong> atau <strong>federalisme</strong>, dengan menekankan bahwa prinsip tersebut “tidak memerlukan perdebatan atau negosiasi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga menyinggung upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus para tahanan Suriah di Lebanon, terutama mereka yang ditahan atas tuduhan politik di bawah tekanan rezim sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://alikhbariah.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al-Ikhbariyah as-Suriah</a></p>','Asy-Syibani: Gerakan Diplomatik Kami Tenang dan Terencana','','inherit','closed','closed','','653-revision-v1','','','2025-10-21 10:27:51','2025-10-21 10:27:51','',653,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=655',0,'revision','',0),
(656,1,'2025-10-21 10:36:01','2025-10-21 10:36:01','<h2 style=\"text-align: center;\">Otoritas Suriah Menyita Sekitar 12 Juta Pil Captagon Dalam “Operasi Khusus”</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Otoritas Suriah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Suriah pada hari Senin mengumumkan penyitaan sekitar 12 juta pil Captagon yang dimiliki oleh sebuah jaringan penyelundupan narkoba di wilayah pedesaan Damaskus serta penangkapan pimpinan jaringan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memerangi penyelundupan dan memutus sumber peredarannya.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_659\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-659\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/ghjjjk-1733896475.webp\" alt=\"Pil-pil Captagon yang sebelumnya telah dibakar di Suriah (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Pil-pil Captagon yang sebelumnya telah dibakar di Suriah (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jumlah pil yang disita ini termasuk salah satu yang terbesar sejak tumbangnya rezim Presiden terguling Bashar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri mengutip ucapan Brigadir Jenderal Khaled Eid, Direktur Direktorat Pemberantasan Narkoba, yang mengatakan bahwa setelah dilakukan pemantauan dan pelacakan yang cermat terhadap salah satu jaringan penyelundupan narkoba yang berupaya mengekspor sejumlah besar narkotika ke luar negeri, aparat berhasil menyita sekitar 12 juta pil Captagon di wilayah al-Dumayr, serta menangkap pemimpin jaringan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa seluruh barang bukti telah disita untuk dimusnahkan, sementara tersangka akan diserahkan kepada otoritas peradilan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Eid, operasi “khusus” ini dilakukan sebagai bagian dari pendekatan tegas Direktorat Pemberantasan Narkoba dalam menghadapi penyelundupan, memutus jalur peredaran, dan memburu para pengedar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Captagon merupakan komoditas ekspor terbesar Suriah selama perang saudara yang dimulai pada tahun 2011. Penjualan obat terlarang ini dulunya menjadi sumber utama pendanaan rezim Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak penggulingan Assad, pihak berwenang baru Suriah telah mengumumkan penyitaan jutaan pil Captagon di berbagai wilayah negara itu, meskipun aktivitas penyelundupan belum sepenuhnya berhenti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara tetangga Suriah juga masih sering melaporkan penangkapan dan penyitaan dalam jumlah besar terhadap obat terlarang tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AFP (Agence France-Presse)</a></p>','Otoritas Suriah Menyita Sekitar 12 Juta Pil Captagon','','publish','open','open','','otoritas-suriah-menyita-sekitar-12-juta-pil-captagon','','','2025-10-21 10:36:21','2025-10-21 10:36:21','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=656',0,'post','',0),
(657,1,'2025-10-21 10:34:24','2025-10-21 10:34:24','','kemdagri_suriah (1)','','inherit','open','closed','','kemdagri_suriah-1','','','2025-10-21 10:34:24','2025-10-21 10:34:24','',653,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kemdagri_suriah-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(658,1,'2025-10-21 10:35:20','2025-10-21 10:35:20','','penyitaan_pil_di_suriah','','inherit','open','closed','','penyitaan_pil_di_suriah','','','2025-10-21 10:35:20','2025-10-21 10:35:20','',656,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/penyitaan_pil_di_suriah.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(659,1,'2025-10-21 10:35:42','2025-10-21 10:35:42','Pil-pil Captagon yang sebelumnya telah dibakar di Suriah (Al Jazeera)\n','ghjjjk-1733896475','Pil-pil Captagon yang sebelumnya telah dibakar di Suriah (Al Jazeera)\n','inherit','open','closed','','ghjjjk-1733896475','','','2025-10-21 10:35:56','2025-10-21 10:35:56','',656,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/ghjjjk-1733896475.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(660,1,'2025-10-21 10:36:01','2025-10-21 10:36:01','<h2 style=\"text-align: center;\">Otoritas Suriah Menyita Sekitar 12 Juta Pil Captagon Dalam “Operasi Khusus”</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Otoritas Suriah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Suriah pada hari Senin mengumumkan penyitaan sekitar 12 juta pil Captagon yang dimiliki oleh sebuah jaringan penyelundupan narkoba di wilayah pedesaan Damaskus serta penangkapan pimpinan jaringan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memerangi penyelundupan dan memutus sumber peredarannya.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_659\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-659\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/ghjjjk-1733896475.webp\" alt=\"Pil-pil Captagon yang sebelumnya telah dibakar di Suriah (Al Jazeera)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Pil-pil Captagon yang sebelumnya telah dibakar di Suriah (Al Jazeera)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jumlah pil yang disita ini termasuk salah satu yang terbesar sejak tumbangnya rezim Presiden terguling Bashar al-Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri mengutip ucapan Brigadir Jenderal Khaled Eid, Direktur Direktorat Pemberantasan Narkoba, yang mengatakan bahwa setelah dilakukan pemantauan dan pelacakan yang cermat terhadap salah satu jaringan penyelundupan narkoba yang berupaya mengekspor sejumlah besar narkotika ke luar negeri, aparat berhasil menyita sekitar 12 juta pil Captagon di wilayah al-Dumayr, serta menangkap pemimpin jaringan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa seluruh barang bukti telah disita untuk dimusnahkan, sementara tersangka akan diserahkan kepada otoritas peradilan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Eid, operasi “khusus” ini dilakukan sebagai bagian dari pendekatan tegas Direktorat Pemberantasan Narkoba dalam menghadapi penyelundupan, memutus jalur peredaran, dan memburu para pengedar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Captagon merupakan komoditas ekspor terbesar Suriah selama perang saudara yang dimulai pada tahun 2011. Penjualan obat terlarang ini dulunya menjadi sumber utama pendanaan rezim Assad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak penggulingan Assad, pihak berwenang baru Suriah telah mengumumkan penyitaan jutaan pil Captagon di berbagai wilayah negara itu, meskipun aktivitas penyelundupan belum sepenuhnya berhenti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara tetangga Suriah juga masih sering melaporkan penangkapan dan penyitaan dalam jumlah besar terhadap obat terlarang tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AFP (Agence France-Presse)</a></p>','Otoritas Suriah Menyita Sekitar 12 Juta Pil Captagon','','inherit','closed','closed','','656-revision-v1','','','2025-10-21 10:36:01','2025-10-21 10:36:01','',656,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=660',0,'revision','',0),
(663,1,'2025-10-21 12:30:56','2025-10-21 12:30:56','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"100\" data-end=\"530\">Qatar Kecam Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Berbeda dengan tuduhan Israel bahwa Hamas yang melakukan pelanggaran gencatan Senjata. Negara mediator, termasuk Qatar Kecam Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata dengan Tegas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"100\" data-end=\"530\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/qatar/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dengan tegas mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza dalam pidato pembukaannya di Dewan Syura. Ia menggambarkan tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap semua hukum dan norma internasional, sekaligus menyerukan agar komunitas internasional menuntut pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"100\" data-end=\"530\">Qatar menyampaikan kecaman keras terhadap pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza dalam sesi pembukaan Dewan Syura negara tersebut. Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengecam perubahan Gaza menjadi “zona tak layak huni” dan menegaskan kembali posisi Doha yang menentang pelanggaran Israel yang terus berlangsung meskipun telah ada perjanjian gencatan senjata pada 10 Oktober.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"537\" data-end=\"593\">Pelanggaran Gencatan Senjata dan Wilayah Palestina</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"595\" data-end=\"1034\">Pemimpin Qatar itu menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina dan negara Palestina yang bersatu, menolak segala upaya untuk memisahkannya dari tanah Palestina yang lebih luas. Pernyataannya merujuk pada laporan Kementerian Kesehatan Gaza yang mendokumentasikan sedikitnya 80 korban tewas dan 303 orang terluka akibat tindakan militer Israel sejak gencatan senjata secara teoritis mulai berlaku awal bulan ini.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1041\" data-end=\"1091\">Kecaman Lebih Luas Terhadap Kebijakan Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1093\" data-end=\"1476\">Sheikh Tamim memperluas kritiknya terhadap kebijakan Israel, termasuk ekspansi permukiman di Tepi Barat dan upaya untuk mengubah karakter kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ia menyerukan kepada komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kampanye militernya di Gaza dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah pesisir yang terkepung itu.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1483\" data-end=\"1531\">Serangan di Doha dan Respons Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1533\" data-end=\"1971\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Emir tersebut secara khusus menyinggung serangan udara Israel pada bulan September terhadap ibu kota Qatar yang menargetkan anggota delegasi Hamas selama negosiasi gencatan senjata, dan menyebutnya sebagai “terorisme negara” yang melanggar norma-norma diplomatik. Ia mencatat bahwa respons global terhadap serangan tersebut cukup kuat untuk “mengguncang para pelaku” dari apa yang dianggap Qatar sebagai serangan terhadap negara mediator.</p>\r\n<p data-start=\"1533\" data-end=\"1971\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://yenisafak.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">YeniSafak</a></p>','Qatar Kecam Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata','','publish','open','open','','qatar-kecam-pelanggaran-israel-atas-gencatan-senjata','','','2025-10-21 12:31:32','2025-10-21 12:31:32','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=663',0,'post','',0),
(664,1,'2025-10-21 12:30:46','2025-10-21 12:30:46','','emir_qatar','','inherit','open','closed','','emir_qatar','','','2025-10-21 12:30:46','2025-10-21 12:30:46','',663,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/emir_qatar.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(665,1,'2025-10-21 12:30:56','2025-10-21 12:30:56','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"100\" data-end=\"530\">Qatar Kecam Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Berbeda dengan tuduhan Israel bahwa Hamas yang melakukan pelanggaran gencatan Senjata. Negara mediator, termasuk Qatar Kecam Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata dengan Tegas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"100\" data-end=\"530\">Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dengan tegas mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza dalam pidato pembukaannya di Dewan Syura. Ia menggambarkan tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap semua hukum dan norma internasional, sekaligus menyerukan agar komunitas internasional menuntut pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"100\" data-end=\"530\">Qatar menyampaikan kecaman keras terhadap pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza dalam sesi pembukaan Dewan Syura negara tersebut. Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengecam perubahan Gaza menjadi “zona tak layak huni” dan menegaskan kembali posisi Doha yang menentang pelanggaran Israel yang terus berlangsung meskipun telah ada perjanjian gencatan senjata pada 10 Oktober.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"537\" data-end=\"593\">Pelanggaran Gencatan Senjata dan Wilayah Palestina</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"595\" data-end=\"1034\">Pemimpin Qatar itu menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina dan negara Palestina yang bersatu, menolak segala upaya untuk memisahkannya dari tanah Palestina yang lebih luas. Pernyataannya merujuk pada laporan Kementerian Kesehatan Gaza yang mendokumentasikan sedikitnya 80 korban tewas dan 303 orang terluka akibat tindakan militer Israel sejak gencatan senjata secara teoritis mulai berlaku awal bulan ini.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1041\" data-end=\"1091\">Kecaman Lebih Luas Terhadap Kebijakan Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1093\" data-end=\"1476\">Sheikh Tamim memperluas kritiknya terhadap kebijakan Israel, termasuk ekspansi permukiman di Tepi Barat dan upaya untuk mengubah karakter kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ia menyerukan kepada komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kampanye militernya di Gaza dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah pesisir yang terkepung itu.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1483\" data-end=\"1531\">Serangan di Doha dan Respons Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1533\" data-end=\"1971\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Emir tersebut secara khusus menyinggung serangan udara Israel pada bulan September terhadap ibu kota Qatar yang menargetkan anggota delegasi Hamas selama negosiasi gencatan senjata, dan menyebutnya sebagai “terorisme negara” yang melanggar norma-norma diplomatik. Ia mencatat bahwa respons global terhadap serangan tersebut cukup kuat untuk “mengguncang para pelaku” dari apa yang dianggap Qatar sebagai serangan terhadap negara mediator.</p>\r\n<p data-start=\"1533\" data-end=\"1971\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://yenisafak.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">YeniSafak</a></p>','Qatar Kecam Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata','','inherit','closed','closed','','663-revision-v1','','','2025-10-21 12:30:56','2025-10-21 12:30:56','',663,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=665',0,'revision','',0),
(666,1,'2025-10-21 12:31:32','2025-10-21 12:31:32','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"100\" data-end=\"530\">Qatar Kecam Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Berbeda dengan tuduhan Israel bahwa Hamas yang melakukan pelanggaran gencatan Senjata. Negara mediator, termasuk Qatar Kecam Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata dengan Tegas</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"100\" data-end=\"530\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/qatar/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dengan tegas mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza dalam pidato pembukaannya di Dewan Syura. Ia menggambarkan tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap semua hukum dan norma internasional, sekaligus menyerukan agar komunitas internasional menuntut pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"100\" data-end=\"530\">Qatar menyampaikan kecaman keras terhadap pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza dalam sesi pembukaan Dewan Syura negara tersebut. Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengecam perubahan Gaza menjadi “zona tak layak huni” dan menegaskan kembali posisi Doha yang menentang pelanggaran Israel yang terus berlangsung meskipun telah ada perjanjian gencatan senjata pada 10 Oktober.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"537\" data-end=\"593\">Pelanggaran Gencatan Senjata dan Wilayah Palestina</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"595\" data-end=\"1034\">Pemimpin Qatar itu menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina dan negara Palestina yang bersatu, menolak segala upaya untuk memisahkannya dari tanah Palestina yang lebih luas. Pernyataannya merujuk pada laporan Kementerian Kesehatan Gaza yang mendokumentasikan sedikitnya 80 korban tewas dan 303 orang terluka akibat tindakan militer Israel sejak gencatan senjata secara teoritis mulai berlaku awal bulan ini.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1041\" data-end=\"1091\">Kecaman Lebih Luas Terhadap Kebijakan Israel</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1093\" data-end=\"1476\">Sheikh Tamim memperluas kritiknya terhadap kebijakan Israel, termasuk ekspansi permukiman di Tepi Barat dan upaya untuk mengubah karakter kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ia menyerukan kepada komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kampanye militernya di Gaza dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah pesisir yang terkepung itu.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1483\" data-end=\"1531\">Serangan di Doha dan Respons Internasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1533\" data-end=\"1971\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Emir tersebut secara khusus menyinggung serangan udara Israel pada bulan September terhadap ibu kota Qatar yang menargetkan anggota delegasi Hamas selama negosiasi gencatan senjata, dan menyebutnya sebagai “terorisme negara” yang melanggar norma-norma diplomatik. Ia mencatat bahwa respons global terhadap serangan tersebut cukup kuat untuk “mengguncang para pelaku” dari apa yang dianggap Qatar sebagai serangan terhadap negara mediator.</p>\r\n<p data-start=\"1533\" data-end=\"1971\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://yenisafak.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">YeniSafak</a></p>','Qatar Kecam Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata','','inherit','closed','closed','','663-revision-v1','','','2025-10-21 12:31:32','2025-10-21 12:31:32','',663,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=666',0,'revision','',0),
(667,1,'2025-10-21 12:48:51','2025-10-21 12:48:51','<h2 style=\"text-align: center;\">Netanyahu: Ancaman Baru Adalah Turki dan Qatar</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/qatar/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Parlemen Israel yang dibuka kemarin menjadikan Turki dan Qatar sebagai agenda utama. Perdana Menteri Israel yang dituduh melakukan genosida, Binyamin Netanyahu, dalam pidato pembukaannya mengklaim bahwa “ancaman baru telah muncul di kawasan” dan menunjuk Qatar serta Turki sebagai sumber ancaman tersebut. Netanyahu berkata, “Kami berjaga untuk mencegah mereka.” Sementara itu, para pemimpin tiga partai oposisi mengecam Netanyahu yang mereka sebut “tidak memiliki visi”, dengan mengatakan, “Kamulah yang membawa Turki dan Qatar ke Gaza.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pidatonya di pembukaan Parlemen Israel (Knesset), Netanyahu secara tersirat menyinggung munculnya “ancaman baru terhadap Israel di Timur Tengah.” Menurut laporan <em>Israel Hayom</em>, Netanyahu berpendapat bahwa tidak semua hal dapat diketahui secara terbuka. Ia berkata, “Ancaman lama di Timur Tengah kini muncul dalam bentuk baru, dan ancaman baru juga bermunculan. Kami berjaga untuk mencegah mereka. Tidak semua hal diketahui, dan memang tidak akan diketahui.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber-sumber Israel yang dikutip dalam laporan itu menyebut bahwa “ancaman baru” yang dimaksud Netanyahu adalah upaya Turki dan Qatar untuk memperluas pengaruh regional mereka. Disebutkan pula bahwa kedua negara tersebut mendukung Ikhwanul Muslimin dan Hamas, serta memainkan peran sentral dalam menentukan masa depan Gaza dan perkembangan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dikabarkan pula bahwa ketegangan muncul antara Trump dan Netanyahu terkait peran Turki dan Qatar dalam kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza. Isu ini disebut menjadi salah satu topik yang dibahas Netanyahu dalam pertemuannya dengan menantu Trump, Jared Kushner, dan Utusan Khusus Timur Tengah, Steve Witkoff.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tuduhan “Kamu Membawa Ankara ke Gaza”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sidang pembukaan parlemen juga memperlihatkan sentimen anti-Turki dalam kubu oposisi Israel.\r\nKetua partai oposisi utama “Yesh Atid” (Ada Masa Depan), Yair Lapid, dalam unggahannya di platform X, menuduh pemerintah Israel sebagai “gagal” dan “tanpa visi,” sambil mengatakan, “Kamu telah membawa sekutu ideologis Ikhwanul Muslimin, Turki dan Qatar, ke Gaza.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Partai Demokrat, Yair Golan, dalam pidatonya di parlemen mengatakan, “Alih-alih membuat kesepakatan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kita malah membuat perjanjian dengan dua negara, Turki dan Qatar, yang telah dan terus mendukung Hamas.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pemimpin Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz, menegaskan, “Pemerintahan yang akan dibentuk harus berfokus pada sisi sipil. Kita tidak bisa mempercayakan keamanan kita kepada tentara dari negara lain seperti Turki dan Qatar.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://yenisafak.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">YeniSafak</a>','Netanyahu: Ancaman Baru Adalah Turki dan Qatar','','publish','open','open','','netanyahu-ancaman-baru-adalah-turki-dan-qatar','','','2025-10-21 12:48:51','2025-10-21 12:48:51','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=667',0,'post','',0),
(668,1,'2025-10-21 12:48:44','2025-10-21 12:48:44','','netanyahu (1)','','inherit','open','closed','','netanyahu-1','','','2025-10-21 12:48:44','2025-10-21 12:48:44','',667,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/netanyahu-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(669,1,'2025-10-21 12:48:51','2025-10-21 12:48:51','<h2 style=\"text-align: center;\">Netanyahu: Ancaman Baru Adalah Turki dan Qatar</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/qatar/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 21 Oktober 2025</strong></a> - Parlemen Israel yang dibuka kemarin menjadikan Turki dan Qatar sebagai agenda utama. Perdana Menteri Israel yang dituduh melakukan genosida, Binyamin Netanyahu, dalam pidato pembukaannya mengklaim bahwa “ancaman baru telah muncul di kawasan” dan menunjuk Qatar serta Turki sebagai sumber ancaman tersebut. Netanyahu berkata, “Kami berjaga untuk mencegah mereka.” Sementara itu, para pemimpin tiga partai oposisi mengecam Netanyahu yang mereka sebut “tidak memiliki visi”, dengan mengatakan, “Kamulah yang membawa Turki dan Qatar ke Gaza.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pidatonya di pembukaan Parlemen Israel (Knesset), Netanyahu secara tersirat menyinggung munculnya “ancaman baru terhadap Israel di Timur Tengah.” Menurut laporan <em>Israel Hayom</em>, Netanyahu berpendapat bahwa tidak semua hal dapat diketahui secara terbuka. Ia berkata, “Ancaman lama di Timur Tengah kini muncul dalam bentuk baru, dan ancaman baru juga bermunculan. Kami berjaga untuk mencegah mereka. Tidak semua hal diketahui, dan memang tidak akan diketahui.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber-sumber Israel yang dikutip dalam laporan itu menyebut bahwa “ancaman baru” yang dimaksud Netanyahu adalah upaya Turki dan Qatar untuk memperluas pengaruh regional mereka. Disebutkan pula bahwa kedua negara tersebut mendukung Ikhwanul Muslimin dan Hamas, serta memainkan peran sentral dalam menentukan masa depan Gaza dan perkembangan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dikabarkan pula bahwa ketegangan muncul antara Trump dan Netanyahu terkait peran Turki dan Qatar dalam kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza. Isu ini disebut menjadi salah satu topik yang dibahas Netanyahu dalam pertemuannya dengan menantu Trump, Jared Kushner, dan Utusan Khusus Timur Tengah, Steve Witkoff.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Tuduhan “Kamu Membawa Ankara ke Gaza”</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sidang pembukaan parlemen juga memperlihatkan sentimen anti-Turki dalam kubu oposisi Israel.\r\nKetua partai oposisi utama “Yesh Atid” (Ada Masa Depan), Yair Lapid, dalam unggahannya di platform X, menuduh pemerintah Israel sebagai “gagal” dan “tanpa visi,” sambil mengatakan, “Kamu telah membawa sekutu ideologis Ikhwanul Muslimin, Turki dan Qatar, ke Gaza.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Partai Demokrat, Yair Golan, dalam pidatonya di parlemen mengatakan, “Alih-alih membuat kesepakatan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kita malah membuat perjanjian dengan dua negara, Turki dan Qatar, yang telah dan terus mendukung Hamas.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, pemimpin Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz, menegaskan, “Pemerintahan yang akan dibentuk harus berfokus pada sisi sipil. Kita tidak bisa mempercayakan keamanan kita kepada tentara dari negara lain seperti Turki dan Qatar.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://yenisafak.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">YeniSafak</a>','Netanyahu: Ancaman Baru Adalah Turki dan Qatar','','inherit','closed','closed','','667-revision-v1','','','2025-10-21 12:48:51','2025-10-21 12:48:51','',667,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=669',0,'revision','',0),
(671,1,'2025-10-22 09:05:45','2025-10-22 09:05:45','<h2 style=\"text-align: center;\">Masa Tugas Tentara Turki di Irak dan Suriah Diperpanjang 3 Tahun Lagi</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/turki/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 22 Oktober 2025</strong></a> - Usulan presiden untuk memperpanjang masa tugas Tentara Turki di Irak dan Suriah selama 3 tahun lagi, terhitung mulai 30 Oktober 2025, telah disetujui oleh Sidang Umum Majelis Nasional Agung Turki (TBMM).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam memorandum yang ditandatangani oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan tersebut disebutkan bahwa ancaman teror di wilayah yang berbatasan dengan daratan selatan Turki masih berlanjut, dan belum tercapainya stabilitas permanen terus menimbulkan risiko dan ancaman terhadap keamanan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam teks itu juga ditekankan bahwa Turki sangat mementingkan pelestarian keutuhan wilayah, persatuan nasional, dan stabilitas Irak. “Di sisi lain, keberadaan elemen PKK dan ISIS di Irak, serta upaya yang mengarah pada separatisme berbasis etnis, merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian regional, stabilitas, dan keamanan negara kita. Di Suriah, organisasi teroris termasuk PKK/PYD-YPG dan ISIS terus mempertahankan keberadaannya dan terus menimbulkan ancaman terhadap negara kita, keamanan nasional kita, dan warga sipil,” demikian isi memorandum tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Memorandum itu menegaskan bahwa PKK/PYD-YPG menolak langkah-langkah untuk berintegrasi dengan pemerintahan pusat Suriah karena agenda separatis dan memecah belahnya, dan juga berupaya menghambat proses menuju pembentukan stabilitas permanen di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Di sisi lain,” lanjut memorandum itu, “sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemerintahan yang ada di Suriah, terdapat kebutuhan untuk mendukung upaya internasional yang menyertai inisiatif nasional dalam mengembangkan kemampuan dan kapasitas negara dalam memerangi terorisme, membersihkan ranjau yang berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari warga sipil dan kepulangan mereka, serta dalam proses pelacakan dan penghancuran senjata kimia yang ada di negara tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks semua perkembangan ini, disebutkan bahwa sangat penting bagi keamanan nasional Turki untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan hak yang diberikan oleh hukum internasional, terhadap segala bentuk risiko, ancaman, dan tindakan yang dapat membahayakan keamanan nasional Turki — termasuk upaya yang bertujuan merusak keutuhan wilayah Irak dan Suriah, mengganggu upaya pembentukan stabilitas dan keamanan, serta menciptakan fakta lapangan secara sepihak dan ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Memorandum tersebut menyatakan:</p>\r\n\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Selain itu, dengan memperhatikan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), dan 2254 (2015) telah menegaskan kembali keutuhan wilayah dan kemerdekaan Irak dan Suriah, serta bahwa dalam Resolusi 2170 (2014) kegiatan terorisme di negara-negara tersebut telah dikutuk, dan semua negara anggota PBB telah diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Resolusi 1373 (2001) dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum internasional untuk melawan kegiatan ISIS dan organisasi teroris serupa, maka kelanjutan partisipasi Turki dalam kegiatan koalisi internasional yang dibentuk untuk memerangi ISIS dan organisasi teroris lainnya juga memiliki arti penting.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan pertimbangan tersebut, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam kerangka hukum internasional terhadap gerakan separatis, ancaman teror, dan segala risiko keamanan terhadap keamanan nasional Turki; untuk menanggulangi kemungkinan serangan dari semua organisasi teroris di Irak dan Suriah terhadap negara kita; serta untuk menjaga keberlanjutan keamanan nasional kita dari risiko lain yang mungkin timbul seperti arus migrasi massal; untuk secara efektif melindungi dan mempertahankan kepentingan Turki terhadap upaya separatis sepihak yang tidak sah dan perkembangan terkait di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan darat selatan Turki; serta untuk membantu pelaksanaan kebijakan yang cepat dan dinamis agar tidak menghadapi situasi yang sulit diperbaiki di masa depan, maka disampaikan untuk pengetahuan Anda, berdasarkan Pasal 92 Konstitusi, agar izin yang diberikan melalui Keputusan Majelis Nasional Agung Turki tertanggal 2 Oktober 2014 dan bernomor 1071 — yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan tertanggal 17 Oktober 2023 dan bernomor 1395 — untuk memperpanjang masa izin tersebut selama 3 tahun lagi mulai 30 Oktober 2025, agar Angkatan Bersenjata Turki dapat, jika diperlukan, melaksanakan operasi lintas batas dan intervensi di negara asing, serta untuk memungkinkan kehadiran pasukan bersenjata asing di Turki untuk tujuan yang sama, penggunaannya sesuai prinsip yang akan ditentukan oleh Presiden, dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dan ancaman serta melakukan pengaturan sesuai prinsip yang akan ditetapkan oleh Presiden.”</p>\r\n</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Dari Pembahasan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai Jalan Baru (Yeni Yol Partisi) dari Ankara, İdris Şahin, menyatakan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai hanya dengan senjata, tetapi juga melalui dialog dan kerja sama. Ia mengkritik masa perpanjangan mandat yang mencapai 3 tahun dan berkata, “Dalam tradisi parlemen kita tidak ada hal seperti ini. Apakah begitu sulit menjalankan TBMM (Majelis Nasional Agung Turki) hingga kalian mengeluarkan mandat untuk 2 atau 3 tahun sekaligus? Padahal yang menjadi prinsip utama dalam mandat seperti ini adalah bahwa kekuasaan pemerintah harus diperbarui setiap tahun di Parlemen. Dengan mayoritas yang kalian miliki, kalian bisa mengeluarkan mandat ini setiap tahun melalui pembahasan baru.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Şahin menyatakan bahwa mereka akan mendukung mandat tersebut, namun menambahkan, “Kita semua melihat adanya ancaman terhadap Turki di Suriah dan Irak, tidak ada keraguan soal itu. Namun, kami tidak menganggap tepat pembahasan mandat selama 3 tahun seolah-olah seperti menyelamatkan barang dari kebakaran. Selain itu, menurut Konstitusi, para anggota parlemen yang masa jabatannya telah berakhir dalam dua setengah tahun ke depan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan seperti ini, dan hal tersebut merupakan bentuk perampasan wewenang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai İYİ dari Muğla, Metin Ergun, mengatakan bahwa keberadaan organisasi teroris seperti PKK, PYD, YPG, dan ISIS di wilayah perbatasan membenarkan penggunaan hak pembelaan diri yang sah bagi Turki berdasarkan hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ergun, yang menyatakan bahwa mereka mendukung mandat tersebut, berkata:\r\n“Kebijakan luar negeri harus dibersihkan dari petualangan, reaksi emosional, dan penyimpangan ideologis, serta dibentuk hanya berdasarkan kepentingan nasional. Kewenangan yang diminta melalui mandat seperti ini harus menjadi bagian dari visi besar dan bersejarah tersebut. Dukungan ‘ya’ kami berarti mendukung perjuangan melawan terorisme, bukan menyetujui tindakan sewenang-wenang, ketidakbijaksanaan, atau pengabaian terhadap lembaga-lembaga negara. Dukungan ‘ya’ kami adalah tekad untuk melindungi legitimasi negara, kehendak parlemen, dan supremasi hukum.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai MHP dari Erzurum, Kamil Aydın, mengatakan bahwa mereka akan mendukung mandat tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa ancaman teror di wilayah yang berbatasan dengan perbatasan darat selatan Turki masih berlanjut, dan belum tercapainya stabilitas permanen terus menimbulkan risiko serta ancaman terhadap keamanan nasional. Aydın menambahkan, “Sebagai pewaris tradisi politik kuno yang selalu mengedepankan perdamaian baik di dalam maupun luar negeri, Turki sangat mementingkan pelestarian keutuhan wilayah, persatuan nasional, dan stabilitas Irak, negara tetangga kita. Di sisi lain, di Suriah, organisasi teroris seperti PKK-PYD/YPG dan ISIS terus mempertahankan keberadaannya dan terus menimbulkan ancaman terhadap negara kita, keamanan nasional kita, dan warga sipil. Organisasi teroris ini menolak untuk mengambil langkah-langkah integrasi dengan pemerintahan pusat Suriah karena agenda separatis dan memecah belah mereka, serta berupaya menghambat proses pembentukan stabilitas permanen di negara tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai DEM dari Antalya, Hakkı Saruhan Oluç, menyatakan bahwa cara terbaik untuk menciptakan perdamaian di kawasan Turki adalah dengan mengutamakan politik yang demokratis dan damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oluç memberikan pernyataan sebagai berikut:\r\n“Kami berpihak pada kehidupan bersama yang setara dan damai di Timur Tengah, bukan pada kekerasan dan kematian. Kami percaya bahwa menciptakan kehidupan demokratis dan damai di tanah ini kini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan bahwa kami akan memberikan suara ‘tidak’ terhadap mandat Irak dan Suriah yang tidak mengandung semangat tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai CHP dari Istanbul, Namık Tan, menyatakan bahwa mereka akan membahas mandat yang telah berlaku terus menerus selama 18 tahun tanpa henti. Tan menjelaskan bahwa Partai CHP telah meninjau kembali mandat ini pada berbagai periode dan mengingatkan bahwa dalam dua mandat terakhir mereka memberikan suara “menolak”. Ia menegaskan bahwa mereka juga akan memberikan suara “menolak” terhadap mandat kali ini, serta mengkritik perpanjangan masa mandat hingga 3 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tan mengingatkan bahwa mereka bergabung dalam Komisi Solidaritas Nasional, Persaudaraan, dan Demokrasi yang dibentuk di TBMM dalam rangka mencapai tujuan “Turki tanpa terorisme,” dan bertanya, “Jika komisi ini akan pergi ke İmralı, lalu mengapa Angkatan Bersenjata Turki (TSK) harus pergi ke Irak dan Suriah? Jika TSK akan terus ditempatkan secara terbuka di Irak dan Suriah, maka apa tujuan Komisi tersebut pergi ke Pulau (İmralı)?”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Komisi Urusan Luar Negeri TBMM sekaligus Anggota Parlemen Partai AK dari Ankara, Fuat Oktay, menyatakan bahwa Turki telah menjadi kunci perdamaian di dunia, serta merupakan salah satu negara terkemuka di dunia dalam hal bantuan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oktay mengingatkan bahwa organisasi teroris PKK sebelumnya mengumumkan pembubarannya dalam konteks proses “Turki tanpa terorisme” dan menyatakan bahwa mereka telah memulai proses pelucutan senjata. Ia menambahkan bahwa pembubaran PKK ini harus segera diwujudkan secara nyata, bukan hanya sebatas pernyataan, dan proses tersebut sedang diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga terkait.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oktay juga menyatakan bahwa Negara Republik Turki dan Angkatan Bersenjata Turki memandang perlindungan terhadap warga sipil di negara tetangga sebagai tanggung jawab kemanusiaan yang penting, selain melindungi warganya sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Suriah saat ini berupaya keras untuk memastikan keutuhan wilayah dan stabilitas negaranya, namun menekankan, “Sayangnya, stabilitas penuh di negara ini belum sepenuhnya tercapai. Dalam ketidakstabilan yang masih berlangsung di Suriah, intervensi militer ilegal oleh kekuatan luar, terutama Israel, memainkan peran penting. Cabang PKK di Suriah — yaitu PYD, YPG, dan SDG — selama sepuluh tahun terakhir terus menguasai sekitar sepertiga wilayah Suriah dengan memanfaatkan kekacauan internal dan dukungan dari kekuatan asing. Wilayah yang dikuasai SDG mencakup lahan pertanian paling subur, sumber daya air, serta sumber daya hidrokarbon dan bawah tanah utama negara itu. Hal ini menunjukkan dengan jelas mengapa unsur teroris tersebut beroperasi di sana, sekaligus menunjukkan siapa pihak yang mendukung mereka. Fakta bahwa wilayah yang dikuasai SDG di utara dan timur Suriah berada di bawah kontrol de facto dari kelompok bersenjata ilegal di luar otoritas pemerintah Damaskus merupakan sumber kekhawatiran serius bagi Suriah dan bagi negara kita. Sebagai negara yang telah melakukan operasi lintas batas di masa lalu, tidak mungkin bagi kita untuk bersikap acuh terhadap ancaman serupa saat ini. PYD, YPG, dan SDG menolak langkah-langkah untuk berintegrasi dengan pemerintahan pusat Suriah karena agenda separatis dan memecah belah mereka, serta berupaya menghambat proses menuju stabilitas permanen di negara tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oktay menambahkan bahwa Partai CHP, karena terjebak dalam permasalahan internalnya sendiri, kini kesulitan mengikuti perkembangan dalam kebijakan luar negeri. Ia melanjutkan dengan berkata:\r\n“Lagi pula, hari ini ada juga kritik lain. Salah satu pembicara mencoba menggambarkan Turki seperti kucing penakut yang menumpahkan susu. Turki, terutama dalam kebijakan luar negeri, bukanlah kucing yang ketakutan — tetapi singa yang mengaum. Jika kalian ingin mencari kucing penakut dan orang-orang yang menangis, cukup lihat ke CHP. Itu bukan kami. Ketika kami sudah membuat keputusan, kami tidak menunggu di depan pintu duta besar asing untuk meminta pendapat, dan kami tidak meminta izin dari siapapun. Ketika diperlukan, kami melakukan apa yang perlu dilakukan, sesederhana itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang umum tersebut, usulan Anggota Parlemen Partai CHP dari Çorum, Mehmet Tahtasız, untuk langsung memasukkan “Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Jaminan Sosial dan Asuransi Kesehatan Umum” ke dalam agenda ditolak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Wakil Ketua TBMM, Celal Adan, menutup sidang dan menjadwalkan pertemuan berikutnya pada pukul 14.00 esok hari.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu</a>\r\n\r\n&nbsp;','Tentara Turki di Irak dan Suriah Diperpanjang 3 Tahun','','publish','open','open','','tentara-turki-di-irak-dan-suriah-diperpanjang-3-tahun','','','2025-10-22 09:06:20','2025-10-22 09:06:20','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=671',0,'post','',0),
(672,1,'2025-10-22 09:03:10','2025-10-22 09:03:10','','tentara_turki','','inherit','open','closed','','tentara_turki','','','2025-10-22 09:03:10','2025-10-22 09:03:10','',671,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/tentara_turki.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(673,1,'2025-10-22 09:05:45','2025-10-22 09:05:45','<h2 style=\"text-align: center;\">Masa Tugas Tentara Turki di Irak dan Suriah Diperpanjang 3 Tahun Lagi</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>rezaervani.com - 22 Oktober 2025</strong> - Usulan presiden untuk memperpanjang masa tugas Tentara Turki di Irak dan Suriah selama 3 tahun lagi, terhitung mulai 30 Oktober 2025, telah disetujui oleh Sidang Umum Majelis Nasional Agung Turki (TBMM).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam memorandum yang ditandatangani oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan tersebut disebutkan bahwa ancaman teror di wilayah yang berbatasan dengan daratan selatan Turki masih berlanjut, dan belum tercapainya stabilitas permanen terus menimbulkan risiko dan ancaman terhadap keamanan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam teks itu juga ditekankan bahwa Turki sangat mementingkan pelestarian keutuhan wilayah, persatuan nasional, dan stabilitas Irak. “Di sisi lain, keberadaan elemen PKK dan ISIS di Irak, serta upaya yang mengarah pada separatisme berbasis etnis, merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian regional, stabilitas, dan keamanan negara kita. Di Suriah, organisasi teroris termasuk PKK/PYD-YPG dan ISIS terus mempertahankan keberadaannya dan terus menimbulkan ancaman terhadap negara kita, keamanan nasional kita, dan warga sipil,” demikian isi memorandum tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Memorandum itu menegaskan bahwa PKK/PYD-YPG menolak langkah-langkah untuk berintegrasi dengan pemerintahan pusat Suriah karena agenda separatis dan memecah belahnya, dan juga berupaya menghambat proses menuju pembentukan stabilitas permanen di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Di sisi lain,” lanjut memorandum itu, “sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemerintahan yang ada di Suriah, terdapat kebutuhan untuk mendukung upaya internasional yang menyertai inisiatif nasional dalam mengembangkan kemampuan dan kapasitas negara dalam memerangi terorisme, membersihkan ranjau yang berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari warga sipil dan kepulangan mereka, serta dalam proses pelacakan dan penghancuran senjata kimia yang ada di negara tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks semua perkembangan ini, disebutkan bahwa sangat penting bagi keamanan nasional Turki untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan hak yang diberikan oleh hukum internasional, terhadap segala bentuk risiko, ancaman, dan tindakan yang dapat membahayakan keamanan nasional Turki — termasuk upaya yang bertujuan merusak keutuhan wilayah Irak dan Suriah, mengganggu upaya pembentukan stabilitas dan keamanan, serta menciptakan fakta lapangan secara sepihak dan ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Memorandum tersebut menyatakan:</p>\r\n\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Selain itu, dengan memperhatikan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), dan 2254 (2015) telah menegaskan kembali keutuhan wilayah dan kemerdekaan Irak dan Suriah, serta bahwa dalam Resolusi 2170 (2014) kegiatan terorisme di negara-negara tersebut telah dikutuk, dan semua negara anggota PBB telah diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Resolusi 1373 (2001) dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum internasional untuk melawan kegiatan ISIS dan organisasi teroris serupa, maka kelanjutan partisipasi Turki dalam kegiatan koalisi internasional yang dibentuk untuk memerangi ISIS dan organisasi teroris lainnya juga memiliki arti penting.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan pertimbangan tersebut, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam kerangka hukum internasional terhadap gerakan separatis, ancaman teror, dan segala risiko keamanan terhadap keamanan nasional Turki; untuk menanggulangi kemungkinan serangan dari semua organisasi teroris di Irak dan Suriah terhadap negara kita; serta untuk menjaga keberlanjutan keamanan nasional kita dari risiko lain yang mungkin timbul seperti arus migrasi massal; untuk secara efektif melindungi dan mempertahankan kepentingan Turki terhadap upaya separatis sepihak yang tidak sah dan perkembangan terkait di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan darat selatan Turki; serta untuk membantu pelaksanaan kebijakan yang cepat dan dinamis agar tidak menghadapi situasi yang sulit diperbaiki di masa depan, maka disampaikan untuk pengetahuan Anda, berdasarkan Pasal 92 Konstitusi, agar izin yang diberikan melalui Keputusan Majelis Nasional Agung Turki tertanggal 2 Oktober 2014 dan bernomor 1071 — yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan tertanggal 17 Oktober 2023 dan bernomor 1395 — untuk memperpanjang masa izin tersebut selama 3 tahun lagi mulai 30 Oktober 2025, agar Angkatan Bersenjata Turki dapat, jika diperlukan, melaksanakan operasi lintas batas dan intervensi di negara asing, serta untuk memungkinkan kehadiran pasukan bersenjata asing di Turki untuk tujuan yang sama, penggunaannya sesuai prinsip yang akan ditentukan oleh Presiden, dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dan ancaman serta melakukan pengaturan sesuai prinsip yang akan ditetapkan oleh Presiden.”</p>\r\n</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Dari Pembahasan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai Jalan Baru (Yeni Yol Partisi) dari Ankara, İdris Şahin, menyatakan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai hanya dengan senjata, tetapi juga melalui dialog dan kerja sama. Ia mengkritik masa perpanjangan mandat yang mencapai 3 tahun dan berkata, “Dalam tradisi parlemen kita tidak ada hal seperti ini. Apakah begitu sulit menjalankan TBMM (Majelis Nasional Agung Turki) hingga kalian mengeluarkan mandat untuk 2 atau 3 tahun sekaligus? Padahal yang menjadi prinsip utama dalam mandat seperti ini adalah bahwa kekuasaan pemerintah harus diperbarui setiap tahun di Parlemen. Dengan mayoritas yang kalian miliki, kalian bisa mengeluarkan mandat ini setiap tahun melalui pembahasan baru.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Şahin menyatakan bahwa mereka akan mendukung mandat tersebut, namun menambahkan, “Kita semua melihat adanya ancaman terhadap Turki di Suriah dan Irak, tidak ada keraguan soal itu. Namun, kami tidak menganggap tepat pembahasan mandat selama 3 tahun seolah-olah seperti menyelamatkan barang dari kebakaran. Selain itu, menurut Konstitusi, para anggota parlemen yang masa jabatannya telah berakhir dalam dua setengah tahun ke depan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan seperti ini, dan hal tersebut merupakan bentuk perampasan wewenang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai İYİ dari Muğla, Metin Ergun, mengatakan bahwa keberadaan organisasi teroris seperti PKK, PYD, YPG, dan ISIS di wilayah perbatasan membenarkan penggunaan hak pembelaan diri yang sah bagi Turki berdasarkan hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ergun, yang menyatakan bahwa mereka mendukung mandat tersebut, berkata:\r\n“Kebijakan luar negeri harus dibersihkan dari petualangan, reaksi emosional, dan penyimpangan ideologis, serta dibentuk hanya berdasarkan kepentingan nasional. Kewenangan yang diminta melalui mandat seperti ini harus menjadi bagian dari visi besar dan bersejarah tersebut. Dukungan ‘ya’ kami berarti mendukung perjuangan melawan terorisme, bukan menyetujui tindakan sewenang-wenang, ketidakbijaksanaan, atau pengabaian terhadap lembaga-lembaga negara. Dukungan ‘ya’ kami adalah tekad untuk melindungi legitimasi negara, kehendak parlemen, dan supremasi hukum.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai MHP dari Erzurum, Kamil Aydın, mengatakan bahwa mereka akan mendukung mandat tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa ancaman teror di wilayah yang berbatasan dengan perbatasan darat selatan Turki masih berlanjut, dan belum tercapainya stabilitas permanen terus menimbulkan risiko serta ancaman terhadap keamanan nasional. Aydın menambahkan, “Sebagai pewaris tradisi politik kuno yang selalu mengedepankan perdamaian baik di dalam maupun luar negeri, Turki sangat mementingkan pelestarian keutuhan wilayah, persatuan nasional, dan stabilitas Irak, negara tetangga kita. Di sisi lain, di Suriah, organisasi teroris seperti PKK-PYD/YPG dan ISIS terus mempertahankan keberadaannya dan terus menimbulkan ancaman terhadap negara kita, keamanan nasional kita, dan warga sipil. Organisasi teroris ini menolak untuk mengambil langkah-langkah integrasi dengan pemerintahan pusat Suriah karena agenda separatis dan memecah belah mereka, serta berupaya menghambat proses pembentukan stabilitas permanen di negara tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai DEM dari Antalya, Hakkı Saruhan Oluç, menyatakan bahwa cara terbaik untuk menciptakan perdamaian di kawasan Turki adalah dengan mengutamakan politik yang demokratis dan damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oluç memberikan pernyataan sebagai berikut:\r\n“Kami berpihak pada kehidupan bersama yang setara dan damai di Timur Tengah, bukan pada kekerasan dan kematian. Kami percaya bahwa menciptakan kehidupan demokratis dan damai di tanah ini kini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan bahwa kami akan memberikan suara ‘tidak’ terhadap mandat Irak dan Suriah yang tidak mengandung semangat tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai CHP dari Istanbul, Namık Tan, menyatakan bahwa mereka akan membahas mandat yang telah berlaku terus menerus selama 18 tahun tanpa henti. Tan menjelaskan bahwa Partai CHP telah meninjau kembali mandat ini pada berbagai periode dan mengingatkan bahwa dalam dua mandat terakhir mereka memberikan suara “menolak”. Ia menegaskan bahwa mereka juga akan memberikan suara “menolak” terhadap mandat kali ini, serta mengkritik perpanjangan masa mandat hingga 3 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tan mengingatkan bahwa mereka bergabung dalam Komisi Solidaritas Nasional, Persaudaraan, dan Demokrasi yang dibentuk di TBMM dalam rangka mencapai tujuan “Turki tanpa terorisme,” dan bertanya, “Jika komisi ini akan pergi ke İmralı, lalu mengapa Angkatan Bersenjata Turki (TSK) harus pergi ke Irak dan Suriah? Jika TSK akan terus ditempatkan secara terbuka di Irak dan Suriah, maka apa tujuan Komisi tersebut pergi ke Pulau (İmralı)?”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Komisi Urusan Luar Negeri TBMM sekaligus Anggota Parlemen Partai AK dari Ankara, Fuat Oktay, menyatakan bahwa Turki telah menjadi kunci perdamaian di dunia, serta merupakan salah satu negara terkemuka di dunia dalam hal bantuan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oktay mengingatkan bahwa organisasi teroris PKK sebelumnya mengumumkan pembubarannya dalam konteks proses “Turki tanpa terorisme” dan menyatakan bahwa mereka telah memulai proses pelucutan senjata. Ia menambahkan bahwa pembubaran PKK ini harus segera diwujudkan secara nyata, bukan hanya sebatas pernyataan, dan proses tersebut sedang diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga terkait.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oktay juga menyatakan bahwa Negara Republik Turki dan Angkatan Bersenjata Turki memandang perlindungan terhadap warga sipil di negara tetangga sebagai tanggung jawab kemanusiaan yang penting, selain melindungi warganya sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Suriah saat ini berupaya keras untuk memastikan keutuhan wilayah dan stabilitas negaranya, namun menekankan, “Sayangnya, stabilitas penuh di negara ini belum sepenuhnya tercapai. Dalam ketidakstabilan yang masih berlangsung di Suriah, intervensi militer ilegal oleh kekuatan luar, terutama Israel, memainkan peran penting. Cabang PKK di Suriah — yaitu PYD, YPG, dan SDG — selama sepuluh tahun terakhir terus menguasai sekitar sepertiga wilayah Suriah dengan memanfaatkan kekacauan internal dan dukungan dari kekuatan asing. Wilayah yang dikuasai SDG mencakup lahan pertanian paling subur, sumber daya air, serta sumber daya hidrokarbon dan bawah tanah utama negara itu. Hal ini menunjukkan dengan jelas mengapa unsur teroris tersebut beroperasi di sana, sekaligus menunjukkan siapa pihak yang mendukung mereka. Fakta bahwa wilayah yang dikuasai SDG di utara dan timur Suriah berada di bawah kontrol de facto dari kelompok bersenjata ilegal di luar otoritas pemerintah Damaskus merupakan sumber kekhawatiran serius bagi Suriah dan bagi negara kita. Sebagai negara yang telah melakukan operasi lintas batas di masa lalu, tidak mungkin bagi kita untuk bersikap acuh terhadap ancaman serupa saat ini. PYD, YPG, dan SDG menolak langkah-langkah untuk berintegrasi dengan pemerintahan pusat Suriah karena agenda separatis dan memecah belah mereka, serta berupaya menghambat proses menuju stabilitas permanen di negara tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oktay menambahkan bahwa Partai CHP, karena terjebak dalam permasalahan internalnya sendiri, kini kesulitan mengikuti perkembangan dalam kebijakan luar negeri. Ia melanjutkan dengan berkata:\r\n“Lagi pula, hari ini ada juga kritik lain. Salah satu pembicara mencoba menggambarkan Turki seperti kucing penakut yang menumpahkan susu. Turki, terutama dalam kebijakan luar negeri, bukanlah kucing yang ketakutan — tetapi singa yang mengaum. Jika kalian ingin mencari kucing penakut dan orang-orang yang menangis, cukup lihat ke CHP. Itu bukan kami. Ketika kami sudah membuat keputusan, kami tidak menunggu di depan pintu duta besar asing untuk meminta pendapat, dan kami tidak meminta izin dari siapapun. Ketika diperlukan, kami melakukan apa yang perlu dilakukan, sesederhana itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang umum tersebut, usulan Anggota Parlemen Partai CHP dari Çorum, Mehmet Tahtasız, untuk langsung memasukkan “Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Jaminan Sosial dan Asuransi Kesehatan Umum” ke dalam agenda ditolak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Wakil Ketua TBMM, Celal Adan, menutup sidang dan menjadwalkan pertemuan berikutnya pada pukul 14.00 esok hari.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu</a>\r\n\r\n&nbsp;','Tentara Turki di Irak dan Suriah Diperpanjang 3 Tahun','','inherit','closed','closed','','671-revision-v1','','','2025-10-22 09:05:45','2025-10-22 09:05:45','',671,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=673',0,'revision','',0),
(674,1,'2025-10-22 09:06:20','2025-10-22 09:06:20','<h2 style=\"text-align: center;\">Masa Tugas Tentara Turki di Irak dan Suriah Diperpanjang 3 Tahun Lagi</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/turki/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>rezaervani.com - 22 Oktober 2025</strong></a> - Usulan presiden untuk memperpanjang masa tugas Tentara Turki di Irak dan Suriah selama 3 tahun lagi, terhitung mulai 30 Oktober 2025, telah disetujui oleh Sidang Umum Majelis Nasional Agung Turki (TBMM).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam memorandum yang ditandatangani oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan tersebut disebutkan bahwa ancaman teror di wilayah yang berbatasan dengan daratan selatan Turki masih berlanjut, dan belum tercapainya stabilitas permanen terus menimbulkan risiko dan ancaman terhadap keamanan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam teks itu juga ditekankan bahwa Turki sangat mementingkan pelestarian keutuhan wilayah, persatuan nasional, dan stabilitas Irak. “Di sisi lain, keberadaan elemen PKK dan ISIS di Irak, serta upaya yang mengarah pada separatisme berbasis etnis, merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian regional, stabilitas, dan keamanan negara kita. Di Suriah, organisasi teroris termasuk PKK/PYD-YPG dan ISIS terus mempertahankan keberadaannya dan terus menimbulkan ancaman terhadap negara kita, keamanan nasional kita, dan warga sipil,” demikian isi memorandum tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Memorandum itu menegaskan bahwa PKK/PYD-YPG menolak langkah-langkah untuk berintegrasi dengan pemerintahan pusat Suriah karena agenda separatis dan memecah belahnya, dan juga berupaya menghambat proses menuju pembentukan stabilitas permanen di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Di sisi lain,” lanjut memorandum itu, “sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemerintahan yang ada di Suriah, terdapat kebutuhan untuk mendukung upaya internasional yang menyertai inisiatif nasional dalam mengembangkan kemampuan dan kapasitas negara dalam memerangi terorisme, membersihkan ranjau yang berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari warga sipil dan kepulangan mereka, serta dalam proses pelacakan dan penghancuran senjata kimia yang ada di negara tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks semua perkembangan ini, disebutkan bahwa sangat penting bagi keamanan nasional Turki untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan hak yang diberikan oleh hukum internasional, terhadap segala bentuk risiko, ancaman, dan tindakan yang dapat membahayakan keamanan nasional Turki — termasuk upaya yang bertujuan merusak keutuhan wilayah Irak dan Suriah, mengganggu upaya pembentukan stabilitas dan keamanan, serta menciptakan fakta lapangan secara sepihak dan ilegal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Memorandum tersebut menyatakan:</p>\r\n\r\n<blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Selain itu, dengan memperhatikan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), dan 2254 (2015) telah menegaskan kembali keutuhan wilayah dan kemerdekaan Irak dan Suriah, serta bahwa dalam Resolusi 2170 (2014) kegiatan terorisme di negara-negara tersebut telah dikutuk, dan semua negara anggota PBB telah diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Resolusi 1373 (2001) dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum internasional untuk melawan kegiatan ISIS dan organisasi teroris serupa, maka kelanjutan partisipasi Turki dalam kegiatan koalisi internasional yang dibentuk untuk memerangi ISIS dan organisasi teroris lainnya juga memiliki arti penting.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan pertimbangan tersebut, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam kerangka hukum internasional terhadap gerakan separatis, ancaman teror, dan segala risiko keamanan terhadap keamanan nasional Turki; untuk menanggulangi kemungkinan serangan dari semua organisasi teroris di Irak dan Suriah terhadap negara kita; serta untuk menjaga keberlanjutan keamanan nasional kita dari risiko lain yang mungkin timbul seperti arus migrasi massal; untuk secara efektif melindungi dan mempertahankan kepentingan Turki terhadap upaya separatis sepihak yang tidak sah dan perkembangan terkait di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan darat selatan Turki; serta untuk membantu pelaksanaan kebijakan yang cepat dan dinamis agar tidak menghadapi situasi yang sulit diperbaiki di masa depan, maka disampaikan untuk pengetahuan Anda, berdasarkan Pasal 92 Konstitusi, agar izin yang diberikan melalui Keputusan Majelis Nasional Agung Turki tertanggal 2 Oktober 2014 dan bernomor 1071 — yang terakhir diperpanjang melalui Keputusan tertanggal 17 Oktober 2023 dan bernomor 1395 — untuk memperpanjang masa izin tersebut selama 3 tahun lagi mulai 30 Oktober 2025, agar Angkatan Bersenjata Turki dapat, jika diperlukan, melaksanakan operasi lintas batas dan intervensi di negara asing, serta untuk memungkinkan kehadiran pasukan bersenjata asing di Turki untuk tujuan yang sama, penggunaannya sesuai prinsip yang akan ditentukan oleh Presiden, dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dan ancaman serta melakukan pengaturan sesuai prinsip yang akan ditetapkan oleh Presiden.”</p>\r\n</blockquote>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Dari Pembahasan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai Jalan Baru (Yeni Yol Partisi) dari Ankara, İdris Şahin, menyatakan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai hanya dengan senjata, tetapi juga melalui dialog dan kerja sama. Ia mengkritik masa perpanjangan mandat yang mencapai 3 tahun dan berkata, “Dalam tradisi parlemen kita tidak ada hal seperti ini. Apakah begitu sulit menjalankan TBMM (Majelis Nasional Agung Turki) hingga kalian mengeluarkan mandat untuk 2 atau 3 tahun sekaligus? Padahal yang menjadi prinsip utama dalam mandat seperti ini adalah bahwa kekuasaan pemerintah harus diperbarui setiap tahun di Parlemen. Dengan mayoritas yang kalian miliki, kalian bisa mengeluarkan mandat ini setiap tahun melalui pembahasan baru.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Şahin menyatakan bahwa mereka akan mendukung mandat tersebut, namun menambahkan, “Kita semua melihat adanya ancaman terhadap Turki di Suriah dan Irak, tidak ada keraguan soal itu. Namun, kami tidak menganggap tepat pembahasan mandat selama 3 tahun seolah-olah seperti menyelamatkan barang dari kebakaran. Selain itu, menurut Konstitusi, para anggota parlemen yang masa jabatannya telah berakhir dalam dua setengah tahun ke depan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan seperti ini, dan hal tersebut merupakan bentuk perampasan wewenang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai İYİ dari Muğla, Metin Ergun, mengatakan bahwa keberadaan organisasi teroris seperti PKK, PYD, YPG, dan ISIS di wilayah perbatasan membenarkan penggunaan hak pembelaan diri yang sah bagi Turki berdasarkan hukum internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ergun, yang menyatakan bahwa mereka mendukung mandat tersebut, berkata:\r\n“Kebijakan luar negeri harus dibersihkan dari petualangan, reaksi emosional, dan penyimpangan ideologis, serta dibentuk hanya berdasarkan kepentingan nasional. Kewenangan yang diminta melalui mandat seperti ini harus menjadi bagian dari visi besar dan bersejarah tersebut. Dukungan ‘ya’ kami berarti mendukung perjuangan melawan terorisme, bukan menyetujui tindakan sewenang-wenang, ketidakbijaksanaan, atau pengabaian terhadap lembaga-lembaga negara. Dukungan ‘ya’ kami adalah tekad untuk melindungi legitimasi negara, kehendak parlemen, dan supremasi hukum.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai MHP dari Erzurum, Kamil Aydın, mengatakan bahwa mereka akan mendukung mandat tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menegaskan bahwa ancaman teror di wilayah yang berbatasan dengan perbatasan darat selatan Turki masih berlanjut, dan belum tercapainya stabilitas permanen terus menimbulkan risiko serta ancaman terhadap keamanan nasional. Aydın menambahkan, “Sebagai pewaris tradisi politik kuno yang selalu mengedepankan perdamaian baik di dalam maupun luar negeri, Turki sangat mementingkan pelestarian keutuhan wilayah, persatuan nasional, dan stabilitas Irak, negara tetangga kita. Di sisi lain, di Suriah, organisasi teroris seperti PKK-PYD/YPG dan ISIS terus mempertahankan keberadaannya dan terus menimbulkan ancaman terhadap negara kita, keamanan nasional kita, dan warga sipil. Organisasi teroris ini menolak untuk mengambil langkah-langkah integrasi dengan pemerintahan pusat Suriah karena agenda separatis dan memecah belah mereka, serta berupaya menghambat proses pembentukan stabilitas permanen di negara tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai DEM dari Antalya, Hakkı Saruhan Oluç, menyatakan bahwa cara terbaik untuk menciptakan perdamaian di kawasan Turki adalah dengan mengutamakan politik yang demokratis dan damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oluç memberikan pernyataan sebagai berikut:\r\n“Kami berpihak pada kehidupan bersama yang setara dan damai di Timur Tengah, bukan pada kekerasan dan kematian. Kami percaya bahwa menciptakan kehidupan demokratis dan damai di tanah ini kini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Oleh karena itu, saya ingin menyatakan bahwa kami akan memberikan suara ‘tidak’ terhadap mandat Irak dan Suriah yang tidak mengandung semangat tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Anggota Parlemen Partai CHP dari Istanbul, Namık Tan, menyatakan bahwa mereka akan membahas mandat yang telah berlaku terus menerus selama 18 tahun tanpa henti. Tan menjelaskan bahwa Partai CHP telah meninjau kembali mandat ini pada berbagai periode dan mengingatkan bahwa dalam dua mandat terakhir mereka memberikan suara “menolak”. Ia menegaskan bahwa mereka juga akan memberikan suara “menolak” terhadap mandat kali ini, serta mengkritik perpanjangan masa mandat hingga 3 tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tan mengingatkan bahwa mereka bergabung dalam Komisi Solidaritas Nasional, Persaudaraan, dan Demokrasi yang dibentuk di TBMM dalam rangka mencapai tujuan “Turki tanpa terorisme,” dan bertanya, “Jika komisi ini akan pergi ke İmralı, lalu mengapa Angkatan Bersenjata Turki (TSK) harus pergi ke Irak dan Suriah? Jika TSK akan terus ditempatkan secara terbuka di Irak dan Suriah, maka apa tujuan Komisi tersebut pergi ke Pulau (İmralı)?”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Komisi Urusan Luar Negeri TBMM sekaligus Anggota Parlemen Partai AK dari Ankara, Fuat Oktay, menyatakan bahwa Turki telah menjadi kunci perdamaian di dunia, serta merupakan salah satu negara terkemuka di dunia dalam hal bantuan kemanusiaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oktay mengingatkan bahwa organisasi teroris PKK sebelumnya mengumumkan pembubarannya dalam konteks proses “Turki tanpa terorisme” dan menyatakan bahwa mereka telah memulai proses pelucutan senjata. Ia menambahkan bahwa pembubaran PKK ini harus segera diwujudkan secara nyata, bukan hanya sebatas pernyataan, dan proses tersebut sedang diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga terkait.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oktay juga menyatakan bahwa Negara Republik Turki dan Angkatan Bersenjata Turki memandang perlindungan terhadap warga sipil di negara tetangga sebagai tanggung jawab kemanusiaan yang penting, selain melindungi warganya sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Suriah saat ini berupaya keras untuk memastikan keutuhan wilayah dan stabilitas negaranya, namun menekankan, “Sayangnya, stabilitas penuh di negara ini belum sepenuhnya tercapai. Dalam ketidakstabilan yang masih berlangsung di Suriah, intervensi militer ilegal oleh kekuatan luar, terutama Israel, memainkan peran penting. Cabang PKK di Suriah — yaitu PYD, YPG, dan SDG — selama sepuluh tahun terakhir terus menguasai sekitar sepertiga wilayah Suriah dengan memanfaatkan kekacauan internal dan dukungan dari kekuatan asing. Wilayah yang dikuasai SDG mencakup lahan pertanian paling subur, sumber daya air, serta sumber daya hidrokarbon dan bawah tanah utama negara itu. Hal ini menunjukkan dengan jelas mengapa unsur teroris tersebut beroperasi di sana, sekaligus menunjukkan siapa pihak yang mendukung mereka. Fakta bahwa wilayah yang dikuasai SDG di utara dan timur Suriah berada di bawah kontrol de facto dari kelompok bersenjata ilegal di luar otoritas pemerintah Damaskus merupakan sumber kekhawatiran serius bagi Suriah dan bagi negara kita. Sebagai negara yang telah melakukan operasi lintas batas di masa lalu, tidak mungkin bagi kita untuk bersikap acuh terhadap ancaman serupa saat ini. PYD, YPG, dan SDG menolak langkah-langkah untuk berintegrasi dengan pemerintahan pusat Suriah karena agenda separatis dan memecah belah mereka, serta berupaya menghambat proses menuju stabilitas permanen di negara tersebut.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oktay menambahkan bahwa Partai CHP, karena terjebak dalam permasalahan internalnya sendiri, kini kesulitan mengikuti perkembangan dalam kebijakan luar negeri. Ia melanjutkan dengan berkata:\r\n“Lagi pula, hari ini ada juga kritik lain. Salah satu pembicara mencoba menggambarkan Turki seperti kucing penakut yang menumpahkan susu. Turki, terutama dalam kebijakan luar negeri, bukanlah kucing yang ketakutan — tetapi singa yang mengaum. Jika kalian ingin mencari kucing penakut dan orang-orang yang menangis, cukup lihat ke CHP. Itu bukan kami. Ketika kami sudah membuat keputusan, kami tidak menunggu di depan pintu duta besar asing untuk meminta pendapat, dan kami tidak meminta izin dari siapapun. Ketika diperlukan, kami melakukan apa yang perlu dilakukan, sesederhana itu.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam sidang umum tersebut, usulan Anggota Parlemen Partai CHP dari Çorum, Mehmet Tahtasız, untuk langsung memasukkan “Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Jaminan Sosial dan Asuransi Kesehatan Umum” ke dalam agenda ditolak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Wakil Ketua TBMM, Celal Adan, menutup sidang dan menjadwalkan pertemuan berikutnya pada pukul 14.00 esok hari.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu</a>\r\n\r\n&nbsp;','Tentara Turki di Irak dan Suriah Diperpanjang 3 Tahun','','inherit','closed','closed','','671-revision-v1','','','2025-10-22 09:06:20','2025-10-22 09:06:20','',671,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=674',0,'revision','',0),
