(507,1,'2025-10-05 10:05:36','2025-10-05 10:05:36','','rusia_ortodoks','','inherit','open','closed','','rusia_ortodoks','','','2025-10-05 10:05:36','2025-10-05 10:05:36','',506,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/rusia_ortodoks.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(508,1,'2025-10-05 10:06:03','2025-10-05 10:06:03','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam Kategori Sejarah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan para peneliti sejarah Rusia awal selalu muncul di benak: Mengapa bangsa Rusia memilih agama Ortodoks sebagai keyakinan mereka, padahal di sekitar mereka ada kaum Muslim Bulgar di tepi selatan Sungai Volga, kaum Yahudi Khazar di dekat Laut Kaspia, serta kaum Kristen Latin di Eropa Tengah dan Barat? Mengapa mereka berpaling dari semua itu dan justru memilih agama Ortodoks Bizantium, agama bangsa Yunani tetangga mereka di selatan?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan ini telah banyak dibahas oleh para peneliti yang sampai pada beragam sebab dan kesimpulan. Penting bagi kita untuk menelusuri dan memahaminya agar mengetahui alasan di balik misteri tersebut — terutama karena peradaban Islam pada empat abad pertama sejarah Islam sama sekali tidak jauh dari bangsa Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khalifah Abbasiyah pada masa itu bahkan mengirimkan misi diplomatik besar ke wilayah Rusia pada awal abad keempat Hijriah (kesembilan Masehi). Rombongan itu dipimpin oleh Ibn Fadhlan, yang menulis salah satu catatan perjalanan dan pengamatan paling awal tentang bangsa Rusia yang saat itu masih menyembah berhala dan belum mengenal peradaban ataupun kebudayaan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemunculan Bangsa Rusia di Panggung Sejarah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika menelusuri sejarah sejak milenium kedua sebelum Masehi, kita akan menemukan berbagai bangsa yang hidup di wilayah Rusia, termasuk kelompok Indo-Eropa dan Ural-Altai, serta kelompok lain. Namun, rincian identitas, sistem sosial, dan aktivitas bangsa-bangsa tersebut masih sangat terbatas dalam catatan sejarah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di wilayah selatan Ukraina modern, sejak zaman kuno telah muncul permukiman Yunani dan Iran yang meninggalkan jejak awal mereka di kawasan itu. Jaringan perdagangan luas juga terbentuk, memanfaatkan sumber daya hutan lebat di barat Pegunungan Ural di sepanjang sungai Kama dan Volga. Meski demikian, pengaruh hubungan tersebut tetap terbatas terhadap masyarakat lokal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Antara abad ke-4 hingga ke-9 Masehi, wilayah ini dilintasi oleh bangsa Hun, Avar, Goth, dan Magyar (Hongaria). Namun kehadiran mereka yang singkat tidak mengubah struktur budaya kaum Slavia Timur, yang terus melakukan ekspansi bertahap ke selatan dan timur dari wilayah asal mereka di antara Sungai Elbe (di Jerman sekarang) dan rawa-rawa Pripyat di Belarus serta Ukraina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang abad ke-9, mulai terbentuk gambaran baru. Kafilah dagang dan kelompok petualang dari Eropa Utara datang melalui Laut Baltik, sementara dari dunia Islam dan Timur datang melalui Laut Hitam. Terbukanya hubungan ekonomi, budaya, dan politik yang beragam ini menjadikan masyarakat Slavia Timur bagian dari jaringan interaksi yang lebih luas, membentuk kerangka sejarah yang menyiapkan lahirnya entitas politik pertama mereka dan menentukan arah perkembangan mereka selanjutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber sejarah Rusia awal seperti kronik karya rahib Nestor <em>The Primary Chronicle</em> (juga dikenal sebagai <em>Catatan Peristiwa Masa Lampau</em>), serta tulisan para ahli geografi Arab seperti al-Mas‘udi dan Ibn Rustah, memberikan informasi terbatas tentang perkembangan wilayah Slavia Timur setelahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun bukti arkeologis, terutama ditemukannya koin-koin perak Abbasiyah dan Umayyah di Eropa Timur, menunjukkan bahwa perkembangan ini melalui beberapa tahap. Antara tahun 770 hingga 830 Masehi, para pedagang penjelajah mulai menembus wilayah Sungai Volga secara intensif — sebagaimana disebut dalam Ensiklopedia Ukraina dan Inggris.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari pangkalan awal di muara-muara sungai Baltik timur, kelompok Jermanik yang berkarakter dagang sekaligus militer — sebagaimana disebut sejarawan Bizantium Konstantinus Porphyrogenitus dalam karyanya <em>De Administrando Imperio</em> dan dikutip oleh Ensiklopedia Britannica — mulai menembus wilayah yang dihuni suku-suku Slavia. Mereka mencari batu ambar, bulu binatang, madu, lilin, dan hasil hutan lainnya. Mereka hampir tidak menemui perlawanan berarti karena belum ada otoritas lokal yang kuat yang mengatur hubungan antara perdagangan, pajak, dan penjarahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada waktu yang sama, dari arah selatan juga aktif jaringan perdagangan yang berpusat di Iran utara dan Afrika Utara — sebagaimana dicatat Ibn Khurdādhbah dalam <em>al-Masālik wa al-Mamālik</em> — terutama di daerah hilir Sungai Volga dan Sungai Don, dan dalam kadar lebih kecil di kawasan Sungai Dnieper di Ukraina. Mereka juga mencari komoditas yang sama, terutama budak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar tahun 830 M, aktivitas perdagangan di lembah Sungai Don di Rusia selatan dan Sungai Dnieper di Ukraina mulai menurun, sementara kawasan utara Volga di Rusia tengah justru berkembang. Di sana, para pedagang Skandinavia yang beroperasi dari pangkalan mereka di Ladoga dan Onega (barat laut Rusia) mendirikan pusat perdagangan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada masa inilah sumber-sumber Islam dan Barat mencatat keberadaan penguasa pertama bangsa Rusia dengan gelar “Khāqān”, tampaknya dipengaruhi oleh tetangga mereka, bangsa Khazar. Entitas yang dikenal dengan “Khaganat Volga-Rus” ini dianggap sebagai pendahulu langsung dari Negara Kiev. Beberapa dekade kemudian, bangsa Rusia bersama kelompok Skandinavia lainnya — kaum Varangian — memperluas serangan mereka di sepanjang jalur sungai dan kawasan berperadaban milik para tetangga mereka.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ?','','inherit','closed','closed','','506-revision-v1','','','2025-10-05 10:06:03','2025-10-05 10:06:03','',506,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=508',0,'revision','',0),
(509,1,'2025-10-05 10:06:23','2025-10-05 10:06:23','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan para peneliti sejarah Rusia awal selalu muncul di benak: Mengapa bangsa Rusia memilih agama Ortodoks sebagai keyakinan mereka, padahal di sekitar mereka ada kaum Muslim Bulgar di tepi selatan Sungai Volga, kaum Yahudi Khazar di dekat Laut Kaspia, serta kaum Kristen Latin di Eropa Tengah dan Barat? Mengapa mereka berpaling dari semua itu dan justru memilih agama Ortodoks Bizantium, agama bangsa Yunani tetangga mereka di selatan?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan ini telah banyak dibahas oleh para peneliti yang sampai pada beragam sebab dan kesimpulan. Penting bagi kita untuk menelusuri dan memahaminya agar mengetahui alasan di balik misteri tersebut — terutama karena peradaban Islam pada empat abad pertama sejarah Islam sama sekali tidak jauh dari bangsa Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khalifah Abbasiyah pada masa itu bahkan mengirimkan misi diplomatik besar ke wilayah Rusia pada awal abad keempat Hijriah (kesembilan Masehi). Rombongan itu dipimpin oleh Ibn Fadhlan, yang menulis salah satu catatan perjalanan dan pengamatan paling awal tentang bangsa Rusia yang saat itu masih menyembah berhala dan belum mengenal peradaban ataupun kebudayaan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemunculan Bangsa Rusia di Panggung Sejarah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika menelusuri sejarah sejak milenium kedua sebelum Masehi, kita akan menemukan berbagai bangsa yang hidup di wilayah Rusia, termasuk kelompok Indo-Eropa dan Ural-Altai, serta kelompok lain. Namun, rincian identitas, sistem sosial, dan aktivitas bangsa-bangsa tersebut masih sangat terbatas dalam catatan sejarah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di wilayah selatan Ukraina modern, sejak zaman kuno telah muncul permukiman Yunani dan Iran yang meninggalkan jejak awal mereka di kawasan itu. Jaringan perdagangan luas juga terbentuk, memanfaatkan sumber daya hutan lebat di barat Pegunungan Ural di sepanjang sungai Kama dan Volga. Meski demikian, pengaruh hubungan tersebut tetap terbatas terhadap masyarakat lokal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Antara abad ke-4 hingga ke-9 Masehi, wilayah ini dilintasi oleh bangsa Hun, Avar, Goth, dan Magyar (Hongaria). Namun kehadiran mereka yang singkat tidak mengubah struktur budaya kaum Slavia Timur, yang terus melakukan ekspansi bertahap ke selatan dan timur dari wilayah asal mereka di antara Sungai Elbe (di Jerman sekarang) dan rawa-rawa Pripyat di Belarus serta Ukraina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang abad ke-9, mulai terbentuk gambaran baru. Kafilah dagang dan kelompok petualang dari Eropa Utara datang melalui Laut Baltik, sementara dari dunia Islam dan Timur datang melalui Laut Hitam. Terbukanya hubungan ekonomi, budaya, dan politik yang beragam ini menjadikan masyarakat Slavia Timur bagian dari jaringan interaksi yang lebih luas, membentuk kerangka sejarah yang menyiapkan lahirnya entitas politik pertama mereka dan menentukan arah perkembangan mereka selanjutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber sejarah Rusia awal seperti kronik karya rahib Nestor <em>The Primary Chronicle</em> (juga dikenal sebagai <em>Catatan Peristiwa Masa Lampau</em>), serta tulisan para ahli geografi Arab seperti al-Mas‘udi dan Ibn Rustah, memberikan informasi terbatas tentang perkembangan wilayah Slavia Timur setelahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun bukti arkeologis, terutama ditemukannya koin-koin perak Abbasiyah dan Umayyah di Eropa Timur, menunjukkan bahwa perkembangan ini melalui beberapa tahap. Antara tahun 770 hingga 830 Masehi, para pedagang penjelajah mulai menembus wilayah Sungai Volga secara intensif — sebagaimana disebut dalam Ensiklopedia Ukraina dan Inggris.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari pangkalan awal di muara-muara sungai Baltik timur, kelompok Jermanik yang berkarakter dagang sekaligus militer — sebagaimana disebut sejarawan Bizantium Konstantinus Porphyrogenitus dalam karyanya <em>De Administrando Imperio</em> dan dikutip oleh Ensiklopedia Britannica — mulai menembus wilayah yang dihuni suku-suku Slavia. Mereka mencari batu ambar, bulu binatang, madu, lilin, dan hasil hutan lainnya. Mereka hampir tidak menemui perlawanan berarti karena belum ada otoritas lokal yang kuat yang mengatur hubungan antara perdagangan, pajak, dan penjarahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada waktu yang sama, dari arah selatan juga aktif jaringan perdagangan yang berpusat di Iran utara dan Afrika Utara — sebagaimana dicatat Ibn Khurdādhbah dalam <em>al-Masālik wa al-Mamālik</em> — terutama di daerah hilir Sungai Volga dan Sungai Don, dan dalam kadar lebih kecil di kawasan Sungai Dnieper di Ukraina. Mereka juga mencari komoditas yang sama, terutama budak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar tahun 830 M, aktivitas perdagangan di lembah Sungai Don di Rusia selatan dan Sungai Dnieper di Ukraina mulai menurun, sementara kawasan utara Volga di Rusia tengah justru berkembang. Di sana, para pedagang Skandinavia yang beroperasi dari pangkalan mereka di Ladoga dan Onega (barat laut Rusia) mendirikan pusat perdagangan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada masa inilah sumber-sumber Islam dan Barat mencatat keberadaan penguasa pertama bangsa Rusia dengan gelar “Khāqān”, tampaknya dipengaruhi oleh tetangga mereka, bangsa Khazar. Entitas yang dikenal dengan “Khaganat Volga-Rus” ini dianggap sebagai pendahulu langsung dari Negara Kiev. Beberapa dekade kemudian, bangsa Rusia bersama kelompok Skandinavia lainnya — kaum Varangian — memperluas serangan mereka di sepanjang jalur sungai dan kawasan berperadaban milik para tetangga mereka.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ?','','inherit','closed','closed','','506-revision-v1','','','2025-10-05 10:06:23','2025-10-05 10:06:23','',506,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=509',0,'revision','',0),
(510,1,'2025-10-05 10:08:05','2025-10-05 10:08:05','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan para peneliti sejarah Rusia awal selalu muncul di benak: Mengapa bangsa Rusia memilih agama Ortodoks sebagai keyakinan mereka, padahal di sekitar mereka ada kaum Muslim Bulgar di tepi selatan Sungai Volga, kaum Yahudi Khazar di dekat Laut Kaspia, serta kaum Kristen Latin di Eropa Tengah dan Barat? Mengapa mereka berpaling dari semua itu dan justru memilih agama Ortodoks Bizantium, agama bangsa Yunani tetangga mereka di selatan?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan ini telah banyak dibahas oleh para peneliti yang sampai pada beragam sebab dan kesimpulan. Penting bagi kita untuk menelusuri dan memahaminya agar mengetahui alasan di balik misteri tersebut — terutama karena peradaban Islam pada empat abad pertama sejarah Islam sama sekali tidak jauh dari bangsa Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khalifah Abbasiyah pada masa itu bahkan mengirimkan misi diplomatik besar ke wilayah Rusia pada awal abad keempat Hijriah (kesembilan Masehi). Rombongan itu dipimpin oleh Ibn Fadhlan, yang menulis salah satu catatan perjalanan dan pengamatan paling awal tentang bangsa Rusia yang saat itu masih menyembah berhala dan belum mengenal peradaban ataupun kebudayaan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemunculan Bangsa Rusia di Panggung Sejarah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika menelusuri sejarah sejak milenium kedua sebelum Masehi, kita akan menemukan berbagai bangsa yang hidup di wilayah Rusia, termasuk kelompok Indo-Eropa dan Ural-Altai, serta kelompok lain. Namun, rincian identitas, sistem sosial, dan aktivitas bangsa-bangsa tersebut masih sangat terbatas dalam catatan sejarah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di wilayah selatan Ukraina modern, sejak zaman kuno telah muncul permukiman Yunani dan Iran yang meninggalkan jejak awal mereka di kawasan itu. Jaringan perdagangan luas juga terbentuk, memanfaatkan sumber daya hutan lebat di barat Pegunungan Ural di sepanjang sungai Kama dan Volga. Meski demikian, pengaruh hubungan tersebut tetap terbatas terhadap masyarakat lokal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Antara abad ke-4 hingga ke-9 Masehi, wilayah ini dilintasi oleh bangsa Hun, Avar, Goth, dan Magyar (Hongaria). Namun kehadiran mereka yang singkat tidak mengubah struktur budaya kaum Slavia Timur, yang terus melakukan ekspansi bertahap ke selatan dan timur dari wilayah asal mereka di antara Sungai Elbe (di Jerman sekarang) dan rawa-rawa Pripyat di Belarus serta Ukraina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang abad ke-9, mulai terbentuk gambaran baru. Kafilah dagang dan kelompok petualang dari Eropa Utara datang melalui Laut Baltik, sementara dari dunia Islam dan Timur datang melalui Laut Hitam. Terbukanya hubungan ekonomi, budaya, dan politik yang beragam ini menjadikan masyarakat Slavia Timur bagian dari jaringan interaksi yang lebih luas, membentuk kerangka sejarah yang menyiapkan lahirnya entitas politik pertama mereka dan menentukan arah perkembangan mereka selanjutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber sejarah Rusia awal seperti kronik karya rahib Nestor <em>The Primary Chronicle</em> (juga dikenal sebagai <em>Catatan Peristiwa Masa Lampau</em>), serta tulisan para ahli geografi Arab seperti al-Mas‘udi dan Ibn Rustah, memberikan informasi terbatas tentang perkembangan wilayah Slavia Timur setelahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun bukti arkeologis, terutama ditemukannya koin-koin perak Abbasiyah dan Umayyah di Eropa Timur, menunjukkan bahwa perkembangan ini melalui beberapa tahap. Antara tahun 770 hingga 830 Masehi, para pedagang penjelajah mulai menembus wilayah Sungai Volga secara intensif — sebagaimana disebut dalam Ensiklopedia Ukraina dan Inggris.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari pangkalan awal di muara-muara sungai Baltik timur, kelompok Jermanik yang berkarakter dagang sekaligus militer — sebagaimana disebut sejarawan Bizantium Konstantinus Porphyrogenitus dalam karyanya <em>De Administrando Imperio</em> dan dikutip oleh Ensiklopedia Britannica — mulai menembus wilayah yang dihuni suku-suku Slavia. Mereka mencari batu ambar, bulu binatang, madu, lilin, dan hasil hutan lainnya. Mereka hampir tidak menemui perlawanan berarti karena belum ada otoritas lokal yang kuat yang mengatur hubungan antara perdagangan, pajak, dan penjarahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada waktu yang sama, dari arah selatan juga aktif jaringan perdagangan yang berpusat di Iran utara dan Afrika Utara — sebagaimana dicatat Ibn Khurdādhbah dalam <em>al-Masālik wa al-Mamālik</em> — terutama di daerah hilir Sungai Volga dan Sungai Don, dan dalam kadar lebih kecil di kawasan Sungai Dnieper di Ukraina. Mereka juga mencari komoditas yang sama, terutama budak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar tahun 830 M, aktivitas perdagangan di lembah Sungai Don di Rusia selatan dan Sungai Dnieper di Ukraina mulai menurun, sementara kawasan utara Volga di Rusia tengah justru berkembang. Di sana, para pedagang Skandinavia yang beroperasi dari pangkalan mereka di Ladoga dan Onega (barat laut Rusia) mendirikan pusat perdagangan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada masa inilah sumber-sumber Islam dan Barat mencatat keberadaan penguasa pertama bangsa Rusia dengan gelar “Khāqān”, tampaknya dipengaruhi oleh tetangga mereka, bangsa Khazar. Entitas yang dikenal dengan “Khaganat Volga-Rus” ini dianggap sebagai pendahulu langsung dari Negara Kiev. Beberapa dekade kemudian, bangsa Rusia bersama kelompok Skandinavia lainnya — kaum Varangian — memperluas serangan mereka di sepanjang jalur sungai dan kawasan berperadaban milik para tetangga mereka.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (1)','','inherit','closed','closed','','506-revision-v1','','','2025-10-05 10:08:05','2025-10-05 10:08:05','',506,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=510',0,'revision','',0),
(511,1,'2025-10-05 10:10:02','2025-10-05 10:10:02','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"67\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"65\">Kisah Terkenal tentang Masuknya Bangsa Rusia ke Agama Kristen</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"69\" data-end=\"502\">Pada akhir abad ke-10, Rusia Kiev — yang dianggap sebagai cikal bakal negara Rusia — menyaksikan perubahan besar dalam hal agama di bawah pemerintahan Pangeran Vladimir I (978–1015). Menurut <em data-start=\"260\" data-end=\"275\">Kronik Nestor</em> yang dikenal dengan <em data-start=\"296\" data-end=\"310\">Kronik Utama</em> — catatan sejarah Rusia penting dari abad ke-12 — disebutkan bahwa Vladimir I melakukan peninjauan yang cermat terhadap sejumlah agama besar sebelum akhirnya memilih agama Kristen Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"504\" data-end=\"892\">Agama-agama yang dipertimbangkan itu mencakup Islam, Yudaisme, Kristen Barat (Katolik), serta kepercayaan paganisme Slavia. Menurut kisahnya, sang pangeran mengirim utusan ke pusat-pusat agama tersebut untuk menyelidiki ajaran dan pelaksanaannya, sebelum akhirnya memutuskan untuk memeluk Ortodoksi Bizantium. Keputusan itu didorong oleh perpaduan faktor politik, budaya, dan spiritual.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"894\" data-end=\"1596\">Meskipun <em data-start=\"903\" data-end=\"918\">Kronik Nestor</em> bersifat legendaris dan ditulis jauh setelah peristiwa terjadi, rincian yang disebutkan — seperti lokasi-lokasi peristiwa — menunjukkan bahwa kronik itu mungkin bersumber dari catatan lebih awal, bahkan dari saksi mata. Kronik itu mencatat bahwa pada tahun 986 M, delegasi dari kaum Muslim Bulgar Volga tiba di Kiev dan menawarkan Islam kepada Pangeran Vladimir. Sang pangeran mendengarkan dengan saksama penjelasan tentang prinsip-prinsip Islam, tetapi menolak untuk memeluknya karena Islam melarang makan daging babi, mewajibkan khitan, serta mengharamkan minuman keras. Ia pun berkomentar dengan kalimat terkenalnya yang tercatat dalam kronik dan sumber-sumber Rusia awal:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"1597\" data-end=\"1649\">\r\n<p data-start=\"1599\" data-end=\"1649\">“Kegembiraan bangsa Rusia adalah minuman keras!”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1651\" data-end=\"2109\">Setelah itu datanglah utusan dari Paus di Roma yang menawarkan agama Kristen Katolik, menjelaskannya sebagai agama Tuhan Yang Esa. Setelah mendengarkan mereka, Vladimir menjawab bahwa nenek moyangnya tidak pernah menerima agama itu dan tidak berkenan terhadapnya, maka ia pun menolaknya. Rincian ini sejalan dengan catatan Barat yang menyebutkan kegagalan usaha Paus Otto I pada tahun 961 M untuk mengkristenkan bangsa Rusia melalui para misionaris Jerman.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_513\" align=\"aligncenter\" width=\"330\"]<img class=\"size-full wp-image-513\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Vladimir_2-1759539905.webp\" alt=\"Pangeran Rusia Vladimir I, yang juga dikenal sebagai “Vladimir Agung” (Wikipedia)\" width=\"330\" height=\"440\" /> Pangeran Rusia Vladimir I, yang juga dikenal sebagai “Vladimir Agung” (Wikipedia)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2111\" data-end=\"2760\">Menurut situs resmi Departemen Urusan Luar Negeri Patriarkat Moskow, setelah utusan dari Bulgar dan Jerman Katolik, datang pula utusan dari Khagan (penguasa) bangsa Yahudi Khazar — yang dalam teks-teks Rusia kuno disebut “Yahudi Khazarstia”. Ketika Vladimir bertanya tentang hukum agama mereka dan mendengarkan penjelasan mereka, ia menanyakan secara langsung tentang tanah air mereka, mengapa mereka terusir dan tersebar di berbagai tempat. Ketika jawaban mereka tidak memuaskan, Vladimir menuduh mereka berusaha membawa murka Tuhan kepada bangsa Rusia — murka yang mereka sendiri akui sebagai penyebab tersebarnya mereka ke seluruh penjuru bumi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2762\" data-end=\"3138\">Pada tahap terakhir, datanglah utusan dari bangsa Yunani Bizantium penganut Ortodoks. Menurut <em data-start=\"2856\" data-end=\"2871\">Kronik Nestor</em>, utusan ini bukanlah pendeta biasa, melainkan seorang filsuf ulung. Ia menyampaikan pidato panjang yang berisi kritik terhadap agama-agama lain dan menutupnya dengan ancaman tentang api neraka abadi bagi siapa pun yang menolak iman yang benar menurut keyakinannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3140\" data-end=\"3685\">Dalam pidatonya itu, ia menguraikan secara padat sejarah suci mulai dari Nabi Adam hingga Kristus dan para rasul yang telah menyebarkan ajaran mereka kepada bangsa Yunani. Vladimir terkesan dengan logika dan penyampaiannya, dan keyakinannya semakin kuat setelah melihat sebuah ikon yang menggambarkan peristiwa Hari Kiamat. Ia memberikan hadiah besar kepada sang filsuf, tetapi menjawab ajakan untuk segera dibaptis dengan mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu — meskipun jelas ia telah condong pada Ortodoksi Bizantium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3687\" data-end=\"4123\">Salah satu faktor utama yang memperkuat pilihannya adalah hubungan lama yang erat antara bangsa Rusia dan Ukraina dengan Kekaisaran Bizantium, pusat agama Kristen Ortodoks. Pada tahun 988 M, Vladimir menikah dengan Putri Anna, saudari Kaisar Bizantium Basil II. Peristiwa ini memberi Rusia Kiev sebuah aliansi politik dan keagamaan yang kokoh dengan Konstantinopel, serta mempercepat proses perpindahan bangsa Rusia ke agama Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4125\" data-end=\"4691\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sejarawan Sergey Solovyov dalam bukunya <em data-start=\"4165\" data-end=\"4197\">Sejarah Rusia Sejak Zaman Kuno</em> menegaskan bahwa pembaptisan Vladimir dan pernikahannya dengan Putri Anna memperkuat hubungan Rusia Kiev dengan Bizantium, serta membuka jalan bagi masuknya lembaga dan kebudayaan Kristen ke negeri itu. Aliansi ini memberi Rusia yang baru lahir kesempatan untuk menyerap warisan budaya dan peradaban Bizantium — seperti seni gereja dan arsitektur bergaya kekaisaran — yang kemudian membantu membentuk identitas budaya dan keagamaan baru yang akan mewarnai Rusia selama berabad-abad berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"586\">Agama Kristen Ortodoks juga menarik bagi bangsa Rusia karena alasan lain — agama ini mampu menyerap sebagian tradisi rakyat kaum Slavia. Misalnya, apa yang disebut <em data-start=\"164\" data-end=\"176\">Maslenitsa</em> atau “Pekan Pancake” direka ulang dan dimasukkan ke dalam kalender gereja, sehingga memudahkan proses perpindahan ke agama baru. Para peneliti Simon Franklin dan Jonathan Shepard dalam buku mereka <em data-start=\"374\" data-end=\"396\">The Emergence of Rus</em> (Bangkitnya Bangsa Rus) menegaskan bahwa proses pengkristenan itu bercirikan pragmatisme budaya, yang memungkinkan penyesuaian dan penggabungan kebiasaan lokal ke dalam kerangka Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"588\" data-end=\"818\">Di sisi lain, Islam saat itu digambarkan sebagai agama yang menuntut perubahan nyata dalam gaya hidup — terutama karena pelarangan minuman keras. <em data-start=\"734\" data-end=\"748\">Kronik Utama</em> mencatat kalimat terkenal yang diucapkan oleh para utusan Vladimir:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"819\" data-end=\"904\">\r\n<p data-start=\"821\" data-end=\"904\">“Minuman keras adalah kegembiraan bangsa Rusia; kami tidak dapat hidup tanpanya.”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"906\" data-end=\"1041\">Kalimat ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara adat-istiadat Slavia Rusia yang masih bersifat pagan dengan tuntutan hukum Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1043\" data-end=\"1582\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Kesaksian tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap Ortodoksi lebih berkaitan dengan kemampuannya secara kelembagaan untuk menampung adat lokal, ketimbang karena perdebatan teologis langsung dengan agama lain. Namun, perlu dikatakan pula bahwa kurangnya pengalaman para dai Muslim Bulgar, serta ketidaktahuan mereka mungkin tentang prinsip bertahapnya pelarangan khamar dalam Islam dan bagaimana menerapkannya kepada bangsa Rusia penyembah berhala saat itu, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk meyakinkan lawan bicara mereka.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/05/mengapa-rusia-menolak-islam-dan-memeluk-ortodoks-3/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (2)','','publish','open','open','','mengapa-rusia-menolak-islam-dan-memeluk-ortodoks-2','','','2025-10-05 10:15:35','2025-10-05 10:15:35','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=511',0,'post','',0),
(512,1,'2025-10-05 10:10:02','2025-10-05 10:10:02','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"67\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"65\">Kisah Terkenal tentang Masuknya Bangsa Rusia ke Agama Kristen</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"69\" data-end=\"502\">Pada akhir abad ke-10, Rusia Kiev — yang dianggap sebagai cikal bakal negara Rusia — menyaksikan perubahan besar dalam hal agama di bawah pemerintahan Pangeran Vladimir I (978–1015). Menurut <em data-start=\"260\" data-end=\"275\">Kronik Nestor</em> yang dikenal dengan <em data-start=\"296\" data-end=\"310\">Kronik Utama</em> — catatan sejarah Rusia penting dari abad ke-12 — disebutkan bahwa Vladimir I melakukan peninjauan yang cermat terhadap sejumlah agama besar sebelum akhirnya memilih agama Kristen Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"504\" data-end=\"892\">Agama-agama yang dipertimbangkan itu mencakup Islam, Yudaisme, Kristen Barat (Katolik), serta kepercayaan paganisme Slavia. Menurut kisahnya, sang pangeran mengirim utusan ke pusat-pusat agama tersebut untuk menyelidiki ajaran dan pelaksanaannya, sebelum akhirnya memutuskan untuk memeluk Ortodoksi Bizantium. Keputusan itu didorong oleh perpaduan faktor politik, budaya, dan spiritual.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"894\" data-end=\"1596\">Meskipun <em data-start=\"903\" data-end=\"918\">Kronik Nestor</em> bersifat legendaris dan ditulis jauh setelah peristiwa terjadi, rincian yang disebutkan — seperti lokasi-lokasi peristiwa — menunjukkan bahwa kronik itu mungkin bersumber dari catatan lebih awal, bahkan dari saksi mata. Kronik itu mencatat bahwa pada tahun 986 M, delegasi dari kaum Muslim Bulgar Volga tiba di Kiev dan menawarkan Islam kepada Pangeran Vladimir. Sang pangeran mendengarkan dengan saksama penjelasan tentang prinsip-prinsip Islam, tetapi menolak untuk memeluknya karena Islam melarang makan daging babi, mewajibkan khitan, serta mengharamkan minuman keras. Ia pun berkomentar dengan kalimat terkenalnya yang tercatat dalam kronik dan sumber-sumber Rusia awal:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"1597\" data-end=\"1649\">\r\n<p data-start=\"1599\" data-end=\"1649\">“Kegembiraan bangsa Rusia adalah minuman keras!”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1651\" data-end=\"2109\">Setelah itu datanglah utusan dari Paus di Roma yang menawarkan agama Kristen Katolik, menjelaskannya sebagai agama Tuhan Yang Esa. Setelah mendengarkan mereka, Vladimir menjawab bahwa nenek moyangnya tidak pernah menerima agama itu dan tidak berkenan terhadapnya, maka ia pun menolaknya. Rincian ini sejalan dengan catatan Barat yang menyebutkan kegagalan usaha Paus Otto I pada tahun 961 M untuk mengkristenkan bangsa Rusia melalui para misionaris Jerman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2111\" data-end=\"2760\">Menurut situs resmi Departemen Urusan Luar Negeri Patriarkat Moskow, setelah utusan dari Bulgar dan Jerman Katolik, datang pula utusan dari Khagan (penguasa) bangsa Yahudi Khazar — yang dalam teks-teks Rusia kuno disebut “Yahudi Khazarstia”. Ketika Vladimir bertanya tentang hukum agama mereka dan mendengarkan penjelasan mereka, ia menanyakan secara langsung tentang tanah air mereka, mengapa mereka terusir dan tersebar di berbagai tempat. Ketika jawaban mereka tidak memuaskan, Vladimir menuduh mereka berusaha membawa murka Tuhan kepada bangsa Rusia — murka yang mereka sendiri akui sebagai penyebab tersebarnya mereka ke seluruh penjuru bumi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2762\" data-end=\"3138\">Pada tahap terakhir, datanglah utusan dari bangsa Yunani Bizantium penganut Ortodoks. Menurut <em data-start=\"2856\" data-end=\"2871\">Kronik Nestor</em>, utusan ini bukanlah pendeta biasa, melainkan seorang filsuf ulung. Ia menyampaikan pidato panjang yang berisi kritik terhadap agama-agama lain dan menutupnya dengan ancaman tentang api neraka abadi bagi siapa pun yang menolak iman yang benar menurut keyakinannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3140\" data-end=\"3685\">Dalam pidatonya itu, ia menguraikan secara padat sejarah suci mulai dari Nabi Adam hingga Kristus dan para rasul yang telah menyebarkan ajaran mereka kepada bangsa Yunani. Vladimir terkesan dengan logika dan penyampaiannya, dan keyakinannya semakin kuat setelah melihat sebuah ikon yang menggambarkan peristiwa Hari Kiamat. Ia memberikan hadiah besar kepada sang filsuf, tetapi menjawab ajakan untuk segera dibaptis dengan mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu — meskipun jelas ia telah condong pada Ortodoksi Bizantium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3687\" data-end=\"4123\">Salah satu faktor utama yang memperkuat pilihannya adalah hubungan lama yang erat antara bangsa Rusia dan Ukraina dengan Kekaisaran Bizantium, pusat agama Kristen Ortodoks. Pada tahun 988 M, Vladimir menikah dengan Putri Anna, saudari Kaisar Bizantium Basil II. Peristiwa ini memberi Rusia Kiev sebuah aliansi politik dan keagamaan yang kokoh dengan Konstantinopel, serta mempercepat proses perpindahan bangsa Rusia ke agama Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4125\" data-end=\"4691\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sejarawan Sergey Solovyov dalam bukunya <em data-start=\"4165\" data-end=\"4197\">Sejarah Rusia Sejak Zaman Kuno</em> menegaskan bahwa pembaptisan Vladimir dan pernikahannya dengan Putri Anna memperkuat hubungan Rusia Kiev dengan Bizantium, serta membuka jalan bagi masuknya lembaga dan kebudayaan Kristen ke negeri itu. Aliansi ini memberi Rusia yang baru lahir kesempatan untuk menyerap warisan budaya dan peradaban Bizantium — seperti seni gereja dan arsitektur bergaya kekaisaran — yang kemudian membantu membentuk identitas budaya dan keagamaan baru yang akan mewarnai Rusia selama berabad-abad berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"586\">Agama Kristen Ortodoks juga menarik bagi bangsa Rusia karena alasan lain — agama ini mampu menyerap sebagian tradisi rakyat kaum Slavia. Misalnya, apa yang disebut <em data-start=\"164\" data-end=\"176\">Maslenitsa</em> atau “Pekan Pancake” direka ulang dan dimasukkan ke dalam kalender gereja, sehingga memudahkan proses perpindahan ke agama baru. Para peneliti Simon Franklin dan Jonathan Shepard dalam buku mereka <em data-start=\"374\" data-end=\"396\">The Emergence of Rus</em> (Bangkitnya Bangsa Rus) menegaskan bahwa proses pengkristenan itu bercirikan pragmatisme budaya, yang memungkinkan penyesuaian dan penggabungan kebiasaan lokal ke dalam kerangka Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"588\" data-end=\"818\">Di sisi lain, Islam saat itu digambarkan sebagai agama yang menuntut perubahan nyata dalam gaya hidup — terutama karena pelarangan minuman keras. <em data-start=\"734\" data-end=\"748\">Kronik Utama</em> mencatat kalimat terkenal yang diucapkan oleh para utusan Vladimir:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"819\" data-end=\"904\">\r\n<p data-start=\"821\" data-end=\"904\">“Minuman keras adalah kegembiraan bangsa Rusia; kami tidak dapat hidup tanpanya.”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"906\" data-end=\"1041\">Kalimat ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara adat-istiadat Slavia Rusia yang masih bersifat pagan dengan tuntutan hukum Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1043\" data-end=\"1582\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Kesaksian tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap Ortodoksi lebih berkaitan dengan kemampuannya secara kelembagaan untuk menampung adat lokal, ketimbang karena perdebatan teologis langsung dengan agama lain. Namun, perlu dikatakan pula bahwa kurangnya pengalaman para dai Muslim Bulgar, serta ketidaktahuan mereka mungkin tentang prinsip bertahapnya pelarangan khamar dalam Islam dan bagaimana menerapkannya kepada bangsa Rusia penyembah berhala saat itu, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk meyakinkan lawan bicara mereka.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (2)','','inherit','closed','closed','','511-revision-v1','','','2025-10-05 10:10:02','2025-10-05 10:10:02','',511,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=512',0,'revision','',0),
(513,1,'2025-10-05 10:10:49','2025-10-05 10:10:49','Pangeran Rusia Vladimir I, yang juga dikenal sebagai “Vladimir Agung” (Wikipedia)','Vladimir_2-1759539905','Pangeran Rusia Vladimir I, yang juga dikenal sebagai “Vladimir Agung” (Wikipedia)','inherit','open','closed','','vladimir_2-1759539905','','','2025-10-05 10:10:54','2025-10-05 10:10:54','',511,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Vladimir_2-1759539905.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(514,1,'2025-10-05 10:10:57','2025-10-05 10:10:57','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"67\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"65\">Kisah Terkenal tentang Masuknya Bangsa Rusia ke Agama Kristen</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"69\" data-end=\"502\">Pada akhir abad ke-10, Rusia Kiev — yang dianggap sebagai cikal bakal negara Rusia — menyaksikan perubahan besar dalam hal agama di bawah pemerintahan Pangeran Vladimir I (978–1015). Menurut <em data-start=\"260\" data-end=\"275\">Kronik Nestor</em> yang dikenal dengan <em data-start=\"296\" data-end=\"310\">Kronik Utama</em> — catatan sejarah Rusia penting dari abad ke-12 — disebutkan bahwa Vladimir I melakukan peninjauan yang cermat terhadap sejumlah agama besar sebelum akhirnya memilih agama Kristen Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"504\" data-end=\"892\">Agama-agama yang dipertimbangkan itu mencakup Islam, Yudaisme, Kristen Barat (Katolik), serta kepercayaan paganisme Slavia. Menurut kisahnya, sang pangeran mengirim utusan ke pusat-pusat agama tersebut untuk menyelidiki ajaran dan pelaksanaannya, sebelum akhirnya memutuskan untuk memeluk Ortodoksi Bizantium. Keputusan itu didorong oleh perpaduan faktor politik, budaya, dan spiritual.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"894\" data-end=\"1596\">Meskipun <em data-start=\"903\" data-end=\"918\">Kronik Nestor</em> bersifat legendaris dan ditulis jauh setelah peristiwa terjadi, rincian yang disebutkan — seperti lokasi-lokasi peristiwa — menunjukkan bahwa kronik itu mungkin bersumber dari catatan lebih awal, bahkan dari saksi mata. Kronik itu mencatat bahwa pada tahun 986 M, delegasi dari kaum Muslim Bulgar Volga tiba di Kiev dan menawarkan Islam kepada Pangeran Vladimir. Sang pangeran mendengarkan dengan saksama penjelasan tentang prinsip-prinsip Islam, tetapi menolak untuk memeluknya karena Islam melarang makan daging babi, mewajibkan khitan, serta mengharamkan minuman keras. Ia pun berkomentar dengan kalimat terkenalnya yang tercatat dalam kronik dan sumber-sumber Rusia awal:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"1597\" data-end=\"1649\">\r\n<p data-start=\"1599\" data-end=\"1649\">“Kegembiraan bangsa Rusia adalah minuman keras!”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1651\" data-end=\"2109\">Setelah itu datanglah utusan dari Paus di Roma yang menawarkan agama Kristen Katolik, menjelaskannya sebagai agama Tuhan Yang Esa. Setelah mendengarkan mereka, Vladimir menjawab bahwa nenek moyangnya tidak pernah menerima agama itu dan tidak berkenan terhadapnya, maka ia pun menolaknya. Rincian ini sejalan dengan catatan Barat yang menyebutkan kegagalan usaha Paus Otto I pada tahun 961 M untuk mengkristenkan bangsa Rusia melalui para misionaris Jerman.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_513\" align=\"aligncenter\" width=\"330\"]<img class=\"size-full wp-image-513\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Vladimir_2-1759539905.webp\" alt=\"Pangeran Rusia Vladimir I, yang juga dikenal sebagai “Vladimir Agung” (Wikipedia)\" width=\"330\" height=\"440\" /> Pangeran Rusia Vladimir I, yang juga dikenal sebagai “Vladimir Agung” (Wikipedia)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2111\" data-end=\"2760\">Menurut situs resmi Departemen Urusan Luar Negeri Patriarkat Moskow, setelah utusan dari Bulgar dan Jerman Katolik, datang pula utusan dari Khagan (penguasa) bangsa Yahudi Khazar — yang dalam teks-teks Rusia kuno disebut “Yahudi Khazarstia”. Ketika Vladimir bertanya tentang hukum agama mereka dan mendengarkan penjelasan mereka, ia menanyakan secara langsung tentang tanah air mereka, mengapa mereka terusir dan tersebar di berbagai tempat. Ketika jawaban mereka tidak memuaskan, Vladimir menuduh mereka berusaha membawa murka Tuhan kepada bangsa Rusia — murka yang mereka sendiri akui sebagai penyebab tersebarnya mereka ke seluruh penjuru bumi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2762\" data-end=\"3138\">Pada tahap terakhir, datanglah utusan dari bangsa Yunani Bizantium penganut Ortodoks. Menurut <em data-start=\"2856\" data-end=\"2871\">Kronik Nestor</em>, utusan ini bukanlah pendeta biasa, melainkan seorang filsuf ulung. Ia menyampaikan pidato panjang yang berisi kritik terhadap agama-agama lain dan menutupnya dengan ancaman tentang api neraka abadi bagi siapa pun yang menolak iman yang benar menurut keyakinannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3140\" data-end=\"3685\">Dalam pidatonya itu, ia menguraikan secara padat sejarah suci mulai dari Nabi Adam hingga Kristus dan para rasul yang telah menyebarkan ajaran mereka kepada bangsa Yunani. Vladimir terkesan dengan logika dan penyampaiannya, dan keyakinannya semakin kuat setelah melihat sebuah ikon yang menggambarkan peristiwa Hari Kiamat. Ia memberikan hadiah besar kepada sang filsuf, tetapi menjawab ajakan untuk segera dibaptis dengan mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu — meskipun jelas ia telah condong pada Ortodoksi Bizantium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3687\" data-end=\"4123\">Salah satu faktor utama yang memperkuat pilihannya adalah hubungan lama yang erat antara bangsa Rusia dan Ukraina dengan Kekaisaran Bizantium, pusat agama Kristen Ortodoks. Pada tahun 988 M, Vladimir menikah dengan Putri Anna, saudari Kaisar Bizantium Basil II. Peristiwa ini memberi Rusia Kiev sebuah aliansi politik dan keagamaan yang kokoh dengan Konstantinopel, serta mempercepat proses perpindahan bangsa Rusia ke agama Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4125\" data-end=\"4691\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sejarawan Sergey Solovyov dalam bukunya <em data-start=\"4165\" data-end=\"4197\">Sejarah Rusia Sejak Zaman Kuno</em> menegaskan bahwa pembaptisan Vladimir dan pernikahannya dengan Putri Anna memperkuat hubungan Rusia Kiev dengan Bizantium, serta membuka jalan bagi masuknya lembaga dan kebudayaan Kristen ke negeri itu. Aliansi ini memberi Rusia yang baru lahir kesempatan untuk menyerap warisan budaya dan peradaban Bizantium — seperti seni gereja dan arsitektur bergaya kekaisaran — yang kemudian membantu membentuk identitas budaya dan keagamaan baru yang akan mewarnai Rusia selama berabad-abad berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"586\">Agama Kristen Ortodoks juga menarik bagi bangsa Rusia karena alasan lain — agama ini mampu menyerap sebagian tradisi rakyat kaum Slavia. Misalnya, apa yang disebut <em data-start=\"164\" data-end=\"176\">Maslenitsa</em> atau “Pekan Pancake” direka ulang dan dimasukkan ke dalam kalender gereja, sehingga memudahkan proses perpindahan ke agama baru. Para peneliti Simon Franklin dan Jonathan Shepard dalam buku mereka <em data-start=\"374\" data-end=\"396\">The Emergence of Rus</em> (Bangkitnya Bangsa Rus) menegaskan bahwa proses pengkristenan itu bercirikan pragmatisme budaya, yang memungkinkan penyesuaian dan penggabungan kebiasaan lokal ke dalam kerangka Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"588\" data-end=\"818\">Di sisi lain, Islam saat itu digambarkan sebagai agama yang menuntut perubahan nyata dalam gaya hidup — terutama karena pelarangan minuman keras. <em data-start=\"734\" data-end=\"748\">Kronik Utama</em> mencatat kalimat terkenal yang diucapkan oleh para utusan Vladimir:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"819\" data-end=\"904\">\r\n<p data-start=\"821\" data-end=\"904\">“Minuman keras adalah kegembiraan bangsa Rusia; kami tidak dapat hidup tanpanya.”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"906\" data-end=\"1041\">Kalimat ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara adat-istiadat Slavia Rusia yang masih bersifat pagan dengan tuntutan hukum Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1043\" data-end=\"1582\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Kesaksian tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap Ortodoksi lebih berkaitan dengan kemampuannya secara kelembagaan untuk menampung adat lokal, ketimbang karena perdebatan teologis langsung dengan agama lain. Namun, perlu dikatakan pula bahwa kurangnya pengalaman para dai Muslim Bulgar, serta ketidaktahuan mereka mungkin tentang prinsip bertahapnya pelarangan khamar dalam Islam dan bagaimana menerapkannya kepada bangsa Rusia penyembah berhala saat itu, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk meyakinkan lawan bicara mereka.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (2)','','inherit','closed','closed','','511-revision-v1','','','2025-10-05 10:10:57','2025-10-05 10:10:57','',511,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=514',0,'revision','',0),
(515,1,'2025-10-05 10:11:19','2025-10-05 10:11:19','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan para peneliti sejarah Rusia awal selalu muncul di benak: Mengapa bangsa Rusia memilih agama Ortodoks sebagai keyakinan mereka, padahal di sekitar mereka ada kaum Muslim Bulgar di tepi selatan Sungai Volga, kaum Yahudi Khazar di dekat Laut Kaspia, serta kaum Kristen Latin di Eropa Tengah dan Barat? Mengapa mereka berpaling dari semua itu dan justru memilih agama Ortodoks Bizantium, agama bangsa Yunani tetangga mereka di selatan?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanyaan ini telah banyak dibahas oleh para peneliti yang sampai pada beragam sebab dan kesimpulan. Penting bagi kita untuk menelusuri dan memahaminya agar mengetahui alasan di balik misteri tersebut — terutama karena peradaban Islam pada empat abad pertama sejarah Islam sama sekali tidak jauh dari bangsa Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khalifah Abbasiyah pada masa itu bahkan mengirimkan misi diplomatik besar ke wilayah Rusia pada awal abad keempat Hijriah (kesembilan Masehi). Rombongan itu dipimpin oleh Ibn Fadhlan, yang menulis salah satu catatan perjalanan dan pengamatan paling awal tentang bangsa Rusia yang saat itu masih menyembah berhala dan belum mengenal peradaban ataupun kebudayaan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kemunculan Bangsa Rusia di Panggung Sejarah</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika menelusuri sejarah sejak milenium kedua sebelum Masehi, kita akan menemukan berbagai bangsa yang hidup di wilayah Rusia, termasuk kelompok Indo-Eropa dan Ural-Altai, serta kelompok lain. Namun, rincian identitas, sistem sosial, dan aktivitas bangsa-bangsa tersebut masih sangat terbatas dalam catatan sejarah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di wilayah selatan Ukraina modern, sejak zaman kuno telah muncul permukiman Yunani dan Iran yang meninggalkan jejak awal mereka di kawasan itu. Jaringan perdagangan luas juga terbentuk, memanfaatkan sumber daya hutan lebat di barat Pegunungan Ural di sepanjang sungai Kama dan Volga. Meski demikian, pengaruh hubungan tersebut tetap terbatas terhadap masyarakat lokal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Antara abad ke-4 hingga ke-9 Masehi, wilayah ini dilintasi oleh bangsa Hun, Avar, Goth, dan Magyar (Hongaria). Namun kehadiran mereka yang singkat tidak mengubah struktur budaya kaum Slavia Timur, yang terus melakukan ekspansi bertahap ke selatan dan timur dari wilayah asal mereka di antara Sungai Elbe (di Jerman sekarang) dan rawa-rawa Pripyat di Belarus serta Ukraina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjelang abad ke-9, mulai terbentuk gambaran baru. Kafilah dagang dan kelompok petualang dari Eropa Utara datang melalui Laut Baltik, sementara dari dunia Islam dan Timur datang melalui Laut Hitam. Terbukanya hubungan ekonomi, budaya, dan politik yang beragam ini menjadikan masyarakat Slavia Timur bagian dari jaringan interaksi yang lebih luas, membentuk kerangka sejarah yang menyiapkan lahirnya entitas politik pertama mereka dan menentukan arah perkembangan mereka selanjutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber sejarah Rusia awal seperti kronik karya rahib Nestor <em>The Primary Chronicle</em> (juga dikenal sebagai <em>Catatan Peristiwa Masa Lampau</em>), serta tulisan para ahli geografi Arab seperti al-Mas‘udi dan Ibn Rustah, memberikan informasi terbatas tentang perkembangan wilayah Slavia Timur setelahnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun bukti arkeologis, terutama ditemukannya koin-koin perak Abbasiyah dan Umayyah di Eropa Timur, menunjukkan bahwa perkembangan ini melalui beberapa tahap. Antara tahun 770 hingga 830 Masehi, para pedagang penjelajah mulai menembus wilayah Sungai Volga secara intensif — sebagaimana disebut dalam Ensiklopedia Ukraina dan Inggris.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari pangkalan awal di muara-muara sungai Baltik timur, kelompok Jermanik yang berkarakter dagang sekaligus militer — sebagaimana disebut sejarawan Bizantium Konstantinus Porphyrogenitus dalam karyanya <em>De Administrando Imperio</em> dan dikutip oleh Ensiklopedia Britannica — mulai menembus wilayah yang dihuni suku-suku Slavia. Mereka mencari batu ambar, bulu binatang, madu, lilin, dan hasil hutan lainnya. Mereka hampir tidak menemui perlawanan berarti karena belum ada otoritas lokal yang kuat yang mengatur hubungan antara perdagangan, pajak, dan penjarahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada waktu yang sama, dari arah selatan juga aktif jaringan perdagangan yang berpusat di Iran utara dan Afrika Utara — sebagaimana dicatat Ibn Khurdādhbah dalam <em>al-Masālik wa al-Mamālik</em> — terutama di daerah hilir Sungai Volga dan Sungai Don, dan dalam kadar lebih kecil di kawasan Sungai Dnieper di Ukraina. Mereka juga mencari komoditas yang sama, terutama budak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar tahun 830 M, aktivitas perdagangan di lembah Sungai Don di Rusia selatan dan Sungai Dnieper di Ukraina mulai menurun, sementara kawasan utara Volga di Rusia tengah justru berkembang. Di sana, para pedagang Skandinavia yang beroperasi dari pangkalan mereka di Ladoga dan Onega (barat laut Rusia) mendirikan pusat perdagangan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada masa inilah sumber-sumber Islam dan Barat mencatat keberadaan penguasa pertama bangsa Rusia dengan gelar “Khāqān”, tampaknya dipengaruhi oleh tetangga mereka, bangsa Khazar. Entitas yang dikenal dengan “Khaganat Volga-Rus” ini dianggap sebagai pendahulu langsung dari Negara Kiev. Beberapa dekade kemudian, bangsa Rusia bersama kelompok Skandinavia lainnya — kaum Varangian — memperluas serangan mereka di sepanjang jalur sungai dan kawasan berperadaban milik para tetangga mereka.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/05/mengapa-rusia-menolak-islam-dan-memeluk-ortodoks-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (1)','','inherit','closed','closed','','506-revision-v1','','','2025-10-05 10:11:19','2025-10-05 10:11:19','',506,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=515',0,'revision','',0),
(516,1,'2025-10-05 10:15:10','2025-10-05 10:15:10','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (Bagian Ketiga)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"387\">Pada akhirnya, Pangeran <strong data-start=\"24\" data-end=\"38\">Vladimir I</strong>, yang oleh bangsa Rusia dijuluki <strong data-start=\"72\" data-end=\"92\">“Santo Vladimir”</strong>, bersama para bangsawan dari lingkaran istananya, memutuskan untuk memeluk agama Kristen Ortodoks. <em data-start=\"192\" data-end=\"207\">Kronik Nestor</em> menggambarkan pembaptisan penduduk Kiev dengan adegan yang dramatis: Vladimir terlebih dahulu memerintahkan agar semua patung dewa pagan dihancurkan, terutama patung dewa Perun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"389\" data-end=\"832\">Meskipun sebagian warga merasa sedih kehilangan dewa-dewa lama mereka, semua orang menaati perintahnya. Mereka turun ke Sungai Dnieper, tempat upacara pembaptisan dilakukan bagi rakyat dari segala usia dan kelas sosial. Kronik itu menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada tanggal 1 Agustus (menurut kalender Timur) atau 14 Agustus (menurut kalender Barat) — hari yang kemudian dijadikan hari raya keagamaan dalam Gereja Ukraina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"834\" data-end=\"1264\">Untuk menata kehidupan keagamaan, Vladimir I mengeluarkan sebuah undang-undang yang menetapkan sepersepuluh harta kekayaan negara diserahkan kepada gereja — yang kemudian dikenal sebagai “pajak sepersepuluh” (<em data-start=\"1043\" data-end=\"1051\">decima</em>). Ia juga memberikan berbagai hak kepada para rohaniawan. Catatan pertama tentang jabatan “Metropolitan Rusia” muncul pada tahun 1039, sebagaimana disebutkan oleh <em data-start=\"1215\" data-end=\"1243\">Ensiklopedia Dunia Ukraina</em> di situs resminya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1266\" data-end=\"1775\">Dengan demikian, tulisan-tulisan Kristen dan budaya gereja mulai tersebar di seluruh wilayah Ukraina dan Rusia. Vladimir I mendirikan sekolah-sekolah dan membangun gereja-gereja, dimulai dari Kiev lalu menyebar ke kota-kota lain. Para imam yang datang dari Khersones — yang kini dikenal sebagai Kherson dan dahulu termasuk wilayah Bizantium serta merupakan salah satu pusat lama Ortodoksi — menjadi pengajar. Mereka menguasai bahasa Slavia, sehingga upacara keagamaan dapat dilaksanakan dalam bahasa Slavia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1777\" data-end=\"2254\">Yang menarik, masuknya agama Kristen Ortodoks ke wilayah Rusia dan Ukraina tidak menyebabkan dominasi politik Bizantium, tetapi justru membuka jalur komunikasi baru dengan tetangga-tetangga dekat maupun jauh. Vladimir I berupaya memberi gereja yang baru posisi yang sama dalam struktur negaranya seperti halnya dalam Kekaisaran Bizantium. <em data-start=\"2116\" data-end=\"2138\">Ensiklopedia Ukraina</em> mencatat bahwa Kristen Ortodoks memperkuat kesatuan keagamaan dari entitas politik yang dibangun oleh Vladimir I.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_517\" align=\"aligncenter\" width=\"686\"]<img class=\"size-full wp-image-517\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/36783808-7153-4b01-bb5c-d0ec0a0a7625.webp\" alt=\"Katedral Kristus Sang Juru Selamat di Moskow, Rusia — Minggu, 24 Mei 2015 (Associated Press)\" width=\"686\" height=\"515\" /> Katedral Kristus Sang Juru Selamat di Moskow, Rusia — Minggu, 24 Mei 2015 (Associated Press)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2256\" data-end=\"2280\">Alasan-alasan Lain</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2282\" data-end=\"2869\">Menarik untuk dicatat bahwa keputusan politik Vladimir dalam mengumumkan keputusannya memeluk Ortodoksi bersama rakyatnya memiliki alasan yang lebih mendalam daripada sekadar keyakinannya terhadap argumen sang filsuf dan pengkhotbah dari Konstantinopel. Seperti dijelaskan dalam <em data-start=\"2561\" data-end=\"2583\">Ensiklopedia Inggris</em> dan <em data-start=\"2588\" data-end=\"2610\">Ensiklopedia Ukraina</em> dalam biografi Pangeran Vladimir I atau “Vladimir Agung”, Kiev — ibu kota bangsa Rus pada masa paganisme — telah terhubung secara strategis dengan Bizantium melalui jalur perdagangan air yang menghubungkan Laut Baltik dan Laut Hitam melalui Sungai Dnieper.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2871\" data-end=\"3268\">Letak geografis ini membuat ketergantungan ekonomi dan politik Kiev jauh lebih besar terhadap Bizantium dibandingkan hubungan yang dimilikinya melalui Sungai Volga dengan pusat-pusat Islam di timur. Arah geografis jalur perdagangan dan pajak tersebut memperkuat posisi Konstantinopel sebagai mitra dagang utama, penengah politik, serta acuan budaya dan peradaban yang dikagumi oleh bangsa Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3270\" data-end=\"3612\">Para peneliti Simon Franklin dan Jonathan Shepard menegaskan gagasan ini dalam buku mereka <em data-start=\"3361\" data-end=\"3383\">The Emergence of Rus</em> (<em data-start=\"3385\" data-end=\"3408\">Bangkitnya Bangsa Rus</em>), dengan menyebut bahwa jalur-jalur perdagangan itu sendiri memaksa para elit Rusia awal untuk terhubung dengan struktur Bizantium dan mengenalnya lebih dekat daripada dengan tetangga-tetangga lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3614\" data-end=\"4174\">Lebih penting lagi, nenek dari Pangeran Vladimir, yaitu <strong data-start=\"3670\" data-end=\"3684\">Putri Olga</strong>, telah memeluk Ortodoksi tiga dekade sebelumnya. Sejarawan Lev Gumilyov dalam bukunya <em data-start=\"3771\" data-end=\"3810\">Sejarah Rusia dari Suku hingga Bangsa</em> menjelaskan bahwa pengaruh Gereja Ortodoks Bizantium telah menyebar secara bertahap bahkan sebelum pembaptisan resmi pada tahun 988 M. Gereja telah membangun tempat ibadah dan biara, mengajarkan baca tulis dan seni rupa, serta menciptakan kehidupan berdampingan antara mereka yang telah dibaptis dan kaum pagan yang masih mempertahankan kepercayaan lama mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4176\" data-end=\"4534\">Mengadopsi agama negara merupakan keputusan strategis yang juga berkaitan dengan penguatan legitimasi politik dan pengokohan aliansi. Memeluk Ortodoksi memungkinkan Vladimir mempererat hubungan perkawinan dan politik dengan istana Konstantinopel — termasuk menikahi saudari Kaisar Bizantium — serta membuka jalan bagi pengakuan dan kerja sama timbal balik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4536\" data-end=\"4950\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sementara itu, Islam dan Yudaisme dipandang bangsa Rusia lebih terkait dengan para pesaing mereka: kaum Muslim Bulgar Volga yang menjadi musuh langsung Kiev, serta bangsa Khazar yang memeluk Yudaisme tetapi tidak menjadi sumber inspirasi bagi Rusia. Selain itu, Islam juga berhubungan dengan jaringan perdagangan di pasar-pasar jauh di tenggara, yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pusat kekuasaan Kiev.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"369\">Hal ini juga ditegaskan oleh sejarawan Amerika keturunan Rusia, <strong data-start=\"64\" data-end=\"84\">George Vernadsky</strong>, dalam bukunya <em data-start=\"100\" data-end=\"116\">Russia of Kiev</em> (<em data-start=\"118\" data-end=\"130\">Rusia Kiev</em>). Ia menjelaskan bahwa kisah Vladimir yang mendengarkan para duta dan pengkhotbah berbagai agama, serta mengirim utusan untuk mempelajari ajaran agama-agama tersebut, mencerminkan persaingan agama dan politik yang terjadi pada masa itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"371\" data-end=\"934\">Para utusan Vladimir paling terkesan dengan <strong data-start=\"415\" data-end=\"447\">ritual peribadatan Bizantium</strong> di Gereja <strong data-start=\"458\" data-end=\"474\">Hagia Sophia</strong> di Konstantinopel. Mereka kembali dengan penilaian yang sangat mengagungkan kemegahan visual dan musikal upacara keagamaan Bizantium, yang pada akhirnya membuat pilihan Vladimir condong ke arah <strong data-start=\"669\" data-end=\"697\">Kristen Timur (Ortodoks)</strong>. Vernadsky menilai kisah ini menggambarkan orientasi para elit Rusia terhadap solusi yang dapat memberikan <strong data-start=\"805\" data-end=\"832\">pengakuan internasional</strong> dan <strong data-start=\"837\" data-end=\"862\">integrasi kelembagaan</strong> melalui Gereja Bizantium — bukan sekadar pengalaman spiritual sesaat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"936\" data-end=\"1284\">Seperti telah disebutkan sebelumnya, <strong data-start=\"973\" data-end=\"1014\">penolakan bangsa Rusia terhadap Islam</strong> — dengan syariatnya yang melarang minuman keras dan daging babi, serta mewajibkan khitan — berkaitan erat dengan gaya hidup kalangan elit penguasa Rusia, yang terbiasa dengan pesta, jamuan besar, dan simbol-simbol sosial yang erat kaitannya dengan minuman beralkohol.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1286\" data-end=\"1699\">Sebaliknya, <strong data-start=\"1298\" data-end=\"1316\">agama Ortodoks</strong> tampak lebih mampu menyerap unsur-unsur folklor dan tradisi musiman Rusia ke dalam ritual gereja yang baru, sehingga <strong data-start=\"1434\" data-end=\"1460\">biaya peralihan budaya</strong> menjadi lebih ringan. Hal ini juga disinggung oleh <strong data-start=\"1512\" data-end=\"1528\">Andrei Poppe</strong> dalam penelitiannya <em data-start=\"1549\" data-end=\"1623\">The Christianization of Kievan Rus and Their Church Structure until 1300</em> (<em data-start=\"1625\" data-end=\"1695\">Kristenisasi Rusia Kiev dan Struktur Gereja Mereka hingga Tahun 1300</em>).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1701\" data-end=\"2015\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Itulah sebagian pandangan dan penjelasan yang membahas <strong data-start=\"1756\" data-end=\"1782\">alasan-alasan historis</strong> mengapa bangsa Rusia, pada titik balik sejarah mereka di abad ke-10 Masehi, dihadapkan pada pilihan antara Islam, Yudaisme, dan Kristen — dan akhirnya memilih <strong data-start=\"1942\" data-end=\"1962\">Kristen Ortodoks</strong> karena berbagai faktor sebagaimana telah kita lihat.</p>\r\n<strong>Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</strong>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (3)','','publish','open','open','','mengapa-rusia-menolak-islam-dan-memeluk-ortodoks-3','','','2025-10-05 10:15:48','2025-10-05 10:15:48','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=516',0,'post','',0),
(517,1,'2025-10-05 10:14:39','2025-10-05 10:14:39','Katedral Kristus Sang Juru Selamat di Moskow, Rusia — Minggu, 24 Mei 2015 (Associated Press)','36783808-7153-4b01-bb5c-d0ec0a0a7625','Katedral Kristus Sang Juru Selamat di Moskow, Rusia — Minggu, 24 Mei 2015 (Associated Press)','inherit','open','closed','','36783808-7153-4b01-bb5c-d0ec0a0a7625','','','2025-10-05 10:14:46','2025-10-05 10:14:46','',516,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/36783808-7153-4b01-bb5c-d0ec0a0a7625.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(518,1,'2025-10-05 10:15:10','2025-10-05 10:15:10','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (Bagian Ketiga)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"387\">Pada akhirnya, Pangeran <strong data-start=\"24\" data-end=\"38\">Vladimir I</strong>, yang oleh bangsa Rusia dijuluki <strong data-start=\"72\" data-end=\"92\">“Santo Vladimir”</strong>, bersama para bangsawan dari lingkaran istananya, memutuskan untuk memeluk agama Kristen Ortodoks. <em data-start=\"192\" data-end=\"207\">Kronik Nestor</em> menggambarkan pembaptisan penduduk Kiev dengan adegan yang dramatis: Vladimir terlebih dahulu memerintahkan agar semua patung dewa pagan dihancurkan, terutama patung dewa Perun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"389\" data-end=\"832\">Meskipun sebagian warga merasa sedih kehilangan dewa-dewa lama mereka, semua orang menaati perintahnya. Mereka turun ke Sungai Dnieper, tempat upacara pembaptisan dilakukan bagi rakyat dari segala usia dan kelas sosial. Kronik itu menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada tanggal 1 Agustus (menurut kalender Timur) atau 14 Agustus (menurut kalender Barat) — hari yang kemudian dijadikan hari raya keagamaan dalam Gereja Ukraina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"834\" data-end=\"1264\">Untuk menata kehidupan keagamaan, Vladimir I mengeluarkan sebuah undang-undang yang menetapkan sepersepuluh harta kekayaan negara diserahkan kepada gereja — yang kemudian dikenal sebagai “pajak sepersepuluh” (<em data-start=\"1043\" data-end=\"1051\">decima</em>). Ia juga memberikan berbagai hak kepada para rohaniawan. Catatan pertama tentang jabatan “Metropolitan Rusia” muncul pada tahun 1039, sebagaimana disebutkan oleh <em data-start=\"1215\" data-end=\"1243\">Ensiklopedia Dunia Ukraina</em> di situs resminya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1266\" data-end=\"1775\">Dengan demikian, tulisan-tulisan Kristen dan budaya gereja mulai tersebar di seluruh wilayah Ukraina dan Rusia. Vladimir I mendirikan sekolah-sekolah dan membangun gereja-gereja, dimulai dari Kiev lalu menyebar ke kota-kota lain. Para imam yang datang dari Khersones — yang kini dikenal sebagai Kherson dan dahulu termasuk wilayah Bizantium serta merupakan salah satu pusat lama Ortodoksi — menjadi pengajar. Mereka menguasai bahasa Slavia, sehingga upacara keagamaan dapat dilaksanakan dalam bahasa Slavia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1777\" data-end=\"2254\">Yang menarik, masuknya agama Kristen Ortodoks ke wilayah Rusia dan Ukraina tidak menyebabkan dominasi politik Bizantium, tetapi justru membuka jalur komunikasi baru dengan tetangga-tetangga dekat maupun jauh. Vladimir I berupaya memberi gereja yang baru posisi yang sama dalam struktur negaranya seperti halnya dalam Kekaisaran Bizantium. <em data-start=\"2116\" data-end=\"2138\">Ensiklopedia Ukraina</em> mencatat bahwa Kristen Ortodoks memperkuat kesatuan keagamaan dari entitas politik yang dibangun oleh Vladimir I.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_517\" align=\"aligncenter\" width=\"686\"]<img class=\"size-full wp-image-517\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/36783808-7153-4b01-bb5c-d0ec0a0a7625.webp\" alt=\"Katedral Kristus Sang Juru Selamat di Moskow, Rusia — Minggu, 24 Mei 2015 (Associated Press)\" width=\"686\" height=\"515\" /> Katedral Kristus Sang Juru Selamat di Moskow, Rusia — Minggu, 24 Mei 2015 (Associated Press)[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2256\" data-end=\"2280\">Alasan-alasan Lain</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2282\" data-end=\"2869\">Menarik untuk dicatat bahwa keputusan politik Vladimir dalam mengumumkan keputusannya memeluk Ortodoksi bersama rakyatnya memiliki alasan yang lebih mendalam daripada sekadar keyakinannya terhadap argumen sang filsuf dan pengkhotbah dari Konstantinopel. Seperti dijelaskan dalam <em data-start=\"2561\" data-end=\"2583\">Ensiklopedia Inggris</em> dan <em data-start=\"2588\" data-end=\"2610\">Ensiklopedia Ukraina</em> dalam biografi Pangeran Vladimir I atau “Vladimir Agung”, Kiev — ibu kota bangsa Rus pada masa paganisme — telah terhubung secara strategis dengan Bizantium melalui jalur perdagangan air yang menghubungkan Laut Baltik dan Laut Hitam melalui Sungai Dnieper.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2871\" data-end=\"3268\">Letak geografis ini membuat ketergantungan ekonomi dan politik Kiev jauh lebih besar terhadap Bizantium dibandingkan hubungan yang dimilikinya melalui Sungai Volga dengan pusat-pusat Islam di timur. Arah geografis jalur perdagangan dan pajak tersebut memperkuat posisi Konstantinopel sebagai mitra dagang utama, penengah politik, serta acuan budaya dan peradaban yang dikagumi oleh bangsa Rusia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3270\" data-end=\"3612\">Para peneliti Simon Franklin dan Jonathan Shepard menegaskan gagasan ini dalam buku mereka <em data-start=\"3361\" data-end=\"3383\">The Emergence of Rus</em> (<em data-start=\"3385\" data-end=\"3408\">Bangkitnya Bangsa Rus</em>), dengan menyebut bahwa jalur-jalur perdagangan itu sendiri memaksa para elit Rusia awal untuk terhubung dengan struktur Bizantium dan mengenalnya lebih dekat daripada dengan tetangga-tetangga lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3614\" data-end=\"4174\">Lebih penting lagi, nenek dari Pangeran Vladimir, yaitu <strong data-start=\"3670\" data-end=\"3684\">Putri Olga</strong>, telah memeluk Ortodoksi tiga dekade sebelumnya. Sejarawan Lev Gumilyov dalam bukunya <em data-start=\"3771\" data-end=\"3810\">Sejarah Rusia dari Suku hingga Bangsa</em> menjelaskan bahwa pengaruh Gereja Ortodoks Bizantium telah menyebar secara bertahap bahkan sebelum pembaptisan resmi pada tahun 988 M. Gereja telah membangun tempat ibadah dan biara, mengajarkan baca tulis dan seni rupa, serta menciptakan kehidupan berdampingan antara mereka yang telah dibaptis dan kaum pagan yang masih mempertahankan kepercayaan lama mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4176\" data-end=\"4534\">Mengadopsi agama negara merupakan keputusan strategis yang juga berkaitan dengan penguatan legitimasi politik dan pengokohan aliansi. Memeluk Ortodoksi memungkinkan Vladimir mempererat hubungan perkawinan dan politik dengan istana Konstantinopel — termasuk menikahi saudari Kaisar Bizantium — serta membuka jalan bagi pengakuan dan kerja sama timbal balik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4536\" data-end=\"4950\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sementara itu, Islam dan Yudaisme dipandang bangsa Rusia lebih terkait dengan para pesaing mereka: kaum Muslim Bulgar Volga yang menjadi musuh langsung Kiev, serta bangsa Khazar yang memeluk Yudaisme tetapi tidak menjadi sumber inspirasi bagi Rusia. Selain itu, Islam juga berhubungan dengan jaringan perdagangan di pasar-pasar jauh di tenggara, yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pusat kekuasaan Kiev.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"369\">Hal ini juga ditegaskan oleh sejarawan Amerika keturunan Rusia, <strong data-start=\"64\" data-end=\"84\">George Vernadsky</strong>, dalam bukunya <em data-start=\"100\" data-end=\"116\">Russia of Kiev</em> (<em data-start=\"118\" data-end=\"130\">Rusia Kiev</em>). Ia menjelaskan bahwa kisah Vladimir yang mendengarkan para duta dan pengkhotbah berbagai agama, serta mengirim utusan untuk mempelajari ajaran agama-agama tersebut, mencerminkan persaingan agama dan politik yang terjadi pada masa itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"371\" data-end=\"934\">Para utusan Vladimir paling terkesan dengan <strong data-start=\"415\" data-end=\"447\">ritual peribadatan Bizantium</strong> di Gereja <strong data-start=\"458\" data-end=\"474\">Hagia Sophia</strong> di Konstantinopel. Mereka kembali dengan penilaian yang sangat mengagungkan kemegahan visual dan musikal upacara keagamaan Bizantium, yang pada akhirnya membuat pilihan Vladimir condong ke arah <strong data-start=\"669\" data-end=\"697\">Kristen Timur (Ortodoks)</strong>. Vernadsky menilai kisah ini menggambarkan orientasi para elit Rusia terhadap solusi yang dapat memberikan <strong data-start=\"805\" data-end=\"832\">pengakuan internasional</strong> dan <strong data-start=\"837\" data-end=\"862\">integrasi kelembagaan</strong> melalui Gereja Bizantium — bukan sekadar pengalaman spiritual sesaat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"936\" data-end=\"1284\">Seperti telah disebutkan sebelumnya, <strong data-start=\"973\" data-end=\"1014\">penolakan bangsa Rusia terhadap Islam</strong> — dengan syariatnya yang melarang minuman keras dan daging babi, serta mewajibkan khitan — berkaitan erat dengan gaya hidup kalangan elit penguasa Rusia, yang terbiasa dengan pesta, jamuan besar, dan simbol-simbol sosial yang erat kaitannya dengan minuman beralkohol.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1286\" data-end=\"1699\">Sebaliknya, <strong data-start=\"1298\" data-end=\"1316\">agama Ortodoks</strong> tampak lebih mampu menyerap unsur-unsur folklor dan tradisi musiman Rusia ke dalam ritual gereja yang baru, sehingga <strong data-start=\"1434\" data-end=\"1460\">biaya peralihan budaya</strong> menjadi lebih ringan. Hal ini juga disinggung oleh <strong data-start=\"1512\" data-end=\"1528\">Andrei Poppe</strong> dalam penelitiannya <em data-start=\"1549\" data-end=\"1623\">The Christianization of Kievan Rus and Their Church Structure until 1300</em> (<em data-start=\"1625\" data-end=\"1695\">Kristenisasi Rusia Kiev dan Struktur Gereja Mereka hingga Tahun 1300</em>).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1701\" data-end=\"2015\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Itulah sebagian pandangan dan penjelasan yang membahas <strong data-start=\"1756\" data-end=\"1782\">alasan-alasan historis</strong> mengapa bangsa Rusia, pada titik balik sejarah mereka di abad ke-10 Masehi, dihadapkan pada pilihan antara Islam, Yudaisme, dan Kristen — dan akhirnya memilih <strong data-start=\"1942\" data-end=\"1962\">Kristen Ortodoks</strong> karena berbagai faktor sebagaimana telah kita lihat.</p>\r\n<strong>Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</strong>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (3)','','inherit','closed','closed','','516-revision-v1','','','2025-10-05 10:15:10','2025-10-05 10:15:10','',516,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=518',0,'revision','',0),
(519,1,'2025-10-05 10:15:35','2025-10-05 10:15:35','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Mengapa Bangsa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh Muhammad Sya‘bān Ayyūb</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"67\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"65\">Kisah Terkenal tentang Masuknya Bangsa Rusia ke Agama Kristen</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"69\" data-end=\"502\">Pada akhir abad ke-10, Rusia Kiev — yang dianggap sebagai cikal bakal negara Rusia — menyaksikan perubahan besar dalam hal agama di bawah pemerintahan Pangeran Vladimir I (978–1015). Menurut <em data-start=\"260\" data-end=\"275\">Kronik Nestor</em> yang dikenal dengan <em data-start=\"296\" data-end=\"310\">Kronik Utama</em> — catatan sejarah Rusia penting dari abad ke-12 — disebutkan bahwa Vladimir I melakukan peninjauan yang cermat terhadap sejumlah agama besar sebelum akhirnya memilih agama Kristen Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"504\" data-end=\"892\">Agama-agama yang dipertimbangkan itu mencakup Islam, Yudaisme, Kristen Barat (Katolik), serta kepercayaan paganisme Slavia. Menurut kisahnya, sang pangeran mengirim utusan ke pusat-pusat agama tersebut untuk menyelidiki ajaran dan pelaksanaannya, sebelum akhirnya memutuskan untuk memeluk Ortodoksi Bizantium. Keputusan itu didorong oleh perpaduan faktor politik, budaya, dan spiritual.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"894\" data-end=\"1596\">Meskipun <em data-start=\"903\" data-end=\"918\">Kronik Nestor</em> bersifat legendaris dan ditulis jauh setelah peristiwa terjadi, rincian yang disebutkan — seperti lokasi-lokasi peristiwa — menunjukkan bahwa kronik itu mungkin bersumber dari catatan lebih awal, bahkan dari saksi mata. Kronik itu mencatat bahwa pada tahun 986 M, delegasi dari kaum Muslim Bulgar Volga tiba di Kiev dan menawarkan Islam kepada Pangeran Vladimir. Sang pangeran mendengarkan dengan saksama penjelasan tentang prinsip-prinsip Islam, tetapi menolak untuk memeluknya karena Islam melarang makan daging babi, mewajibkan khitan, serta mengharamkan minuman keras. Ia pun berkomentar dengan kalimat terkenalnya yang tercatat dalam kronik dan sumber-sumber Rusia awal:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"1597\" data-end=\"1649\">\r\n<p data-start=\"1599\" data-end=\"1649\">“Kegembiraan bangsa Rusia adalah minuman keras!”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1651\" data-end=\"2109\">Setelah itu datanglah utusan dari Paus di Roma yang menawarkan agama Kristen Katolik, menjelaskannya sebagai agama Tuhan Yang Esa. Setelah mendengarkan mereka, Vladimir menjawab bahwa nenek moyangnya tidak pernah menerima agama itu dan tidak berkenan terhadapnya, maka ia pun menolaknya. Rincian ini sejalan dengan catatan Barat yang menyebutkan kegagalan usaha Paus Otto I pada tahun 961 M untuk mengkristenkan bangsa Rusia melalui para misionaris Jerman.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_513\" align=\"aligncenter\" width=\"330\"]<img class=\"size-full wp-image-513\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Vladimir_2-1759539905.webp\" alt=\"Pangeran Rusia Vladimir I, yang juga dikenal sebagai “Vladimir Agung” (Wikipedia)\" width=\"330\" height=\"440\" /> Pangeran Rusia Vladimir I, yang juga dikenal sebagai “Vladimir Agung” (Wikipedia)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2111\" data-end=\"2760\">Menurut situs resmi Departemen Urusan Luar Negeri Patriarkat Moskow, setelah utusan dari Bulgar dan Jerman Katolik, datang pula utusan dari Khagan (penguasa) bangsa Yahudi Khazar — yang dalam teks-teks Rusia kuno disebut “Yahudi Khazarstia”. Ketika Vladimir bertanya tentang hukum agama mereka dan mendengarkan penjelasan mereka, ia menanyakan secara langsung tentang tanah air mereka, mengapa mereka terusir dan tersebar di berbagai tempat. Ketika jawaban mereka tidak memuaskan, Vladimir menuduh mereka berusaha membawa murka Tuhan kepada bangsa Rusia — murka yang mereka sendiri akui sebagai penyebab tersebarnya mereka ke seluruh penjuru bumi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2762\" data-end=\"3138\">Pada tahap terakhir, datanglah utusan dari bangsa Yunani Bizantium penganut Ortodoks. Menurut <em data-start=\"2856\" data-end=\"2871\">Kronik Nestor</em>, utusan ini bukanlah pendeta biasa, melainkan seorang filsuf ulung. Ia menyampaikan pidato panjang yang berisi kritik terhadap agama-agama lain dan menutupnya dengan ancaman tentang api neraka abadi bagi siapa pun yang menolak iman yang benar menurut keyakinannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3140\" data-end=\"3685\">Dalam pidatonya itu, ia menguraikan secara padat sejarah suci mulai dari Nabi Adam hingga Kristus dan para rasul yang telah menyebarkan ajaran mereka kepada bangsa Yunani. Vladimir terkesan dengan logika dan penyampaiannya, dan keyakinannya semakin kuat setelah melihat sebuah ikon yang menggambarkan peristiwa Hari Kiamat. Ia memberikan hadiah besar kepada sang filsuf, tetapi menjawab ajakan untuk segera dibaptis dengan mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkannya terlebih dahulu — meskipun jelas ia telah condong pada Ortodoksi Bizantium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3687\" data-end=\"4123\">Salah satu faktor utama yang memperkuat pilihannya adalah hubungan lama yang erat antara bangsa Rusia dan Ukraina dengan Kekaisaran Bizantium, pusat agama Kristen Ortodoks. Pada tahun 988 M, Vladimir menikah dengan Putri Anna, saudari Kaisar Bizantium Basil II. Peristiwa ini memberi Rusia Kiev sebuah aliansi politik dan keagamaan yang kokoh dengan Konstantinopel, serta mempercepat proses perpindahan bangsa Rusia ke agama Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4125\" data-end=\"4691\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sejarawan Sergey Solovyov dalam bukunya <em data-start=\"4165\" data-end=\"4197\">Sejarah Rusia Sejak Zaman Kuno</em> menegaskan bahwa pembaptisan Vladimir dan pernikahannya dengan Putri Anna memperkuat hubungan Rusia Kiev dengan Bizantium, serta membuka jalan bagi masuknya lembaga dan kebudayaan Kristen ke negeri itu. Aliansi ini memberi Rusia yang baru lahir kesempatan untuk menyerap warisan budaya dan peradaban Bizantium — seperti seni gereja dan arsitektur bergaya kekaisaran — yang kemudian membantu membentuk identitas budaya dan keagamaan baru yang akan mewarnai Rusia selama berabad-abad berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"586\">Agama Kristen Ortodoks juga menarik bagi bangsa Rusia karena alasan lain — agama ini mampu menyerap sebagian tradisi rakyat kaum Slavia. Misalnya, apa yang disebut <em data-start=\"164\" data-end=\"176\">Maslenitsa</em> atau “Pekan Pancake” direka ulang dan dimasukkan ke dalam kalender gereja, sehingga memudahkan proses perpindahan ke agama baru. Para peneliti Simon Franklin dan Jonathan Shepard dalam buku mereka <em data-start=\"374\" data-end=\"396\">The Emergence of Rus</em> (Bangkitnya Bangsa Rus) menegaskan bahwa proses pengkristenan itu bercirikan pragmatisme budaya, yang memungkinkan penyesuaian dan penggabungan kebiasaan lokal ke dalam kerangka Ortodoks.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"588\" data-end=\"818\">Di sisi lain, Islam saat itu digambarkan sebagai agama yang menuntut perubahan nyata dalam gaya hidup — terutama karena pelarangan minuman keras. <em data-start=\"734\" data-end=\"748\">Kronik Utama</em> mencatat kalimat terkenal yang diucapkan oleh para utusan Vladimir:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"819\" data-end=\"904\">\r\n<p data-start=\"821\" data-end=\"904\">“Minuman keras adalah kegembiraan bangsa Rusia; kami tidak dapat hidup tanpanya.”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"906\" data-end=\"1041\">Kalimat ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara adat-istiadat Slavia Rusia yang masih bersifat pagan dengan tuntutan hukum Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1043\" data-end=\"1582\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Kesaksian tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap Ortodoksi lebih berkaitan dengan kemampuannya secara kelembagaan untuk menampung adat lokal, ketimbang karena perdebatan teologis langsung dengan agama lain. Namun, perlu dikatakan pula bahwa kurangnya pengalaman para dai Muslim Bulgar, serta ketidaktahuan mereka mungkin tentang prinsip bertahapnya pelarangan khamar dalam Islam dan bagaimana menerapkannya kepada bangsa Rusia penyembah berhala saat itu, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk meyakinkan lawan bicara mereka.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/05/mengapa-rusia-menolak-islam-dan-memeluk-ortodoks-3/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Mengapa Rusia Menolak Islam dan Memeluk Ortodoks ? (2)','','inherit','closed','closed','','511-revision-v1','','','2025-10-05 10:15:35','2025-10-05 10:15:35','',511,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=519',0,'revision','',0),
(520,1,'2025-10-05 10:39:03','2025-10-05 10:39:03','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjalankan ibadah keagamaan Islam di Prancis merupakan hal yang sulit — dengan cara yang mungkin tak terbayangkan bagi orang yang tidak tinggal di sana. Salat menjadi sulit dilakukan di masjid karena berbagai alasan yang panjang untuk dijelaskan. Memakai jilbab dianggap sebagai “pelanggaran” yang membuat seorang Muslimah kehilangan hak untuk bekerja, menemani anak ke sekolah, bahkan sekadar keluar untuk berolahraga. Sekolah-sekolah Islam pun sebagian besar telah ditutup, sementara sisanya tinggal menunggu giliran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya hal yang menyebar luas di Prancis dan tampak sulit untuk dikendalikan adalah <strong>makanan halal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di “Negeri Cahaya” itu — di mana-mana — daging halal bersaing dengan jenis daging lainnya, baik melalui para penjagal maupun bagian daging di supermarket besar. Restoran dari berbagai tingkatan, mulai dari yang murah, menengah, hingga yang kadang mahal, kini menggunakan daging halal karena biayanya lebih rendah dibandingkan jenis daging lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Halal kini hadir di mana-mana: di meja makan, di pasar, di ruang diskusi dan perdebatan politik. Ia juga hadir di bursa dan dunia ekonomi — sampai pada titik di mana beberapa jaringan restoran terkenal seperti <strong>“Quick”</strong> memilih mengganti seluruh daging yang digunakan menjadi daging halal. Langkah ini membuat jumlah pelanggan mereka meningkat drastis, terutama pada hari-hari raya dan perayaan keagamaan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Halal di Prancis dan Eropa</strong> memiliki kisah panjang. Banyak pihak terlibat di dalamnya, menjadikan pasar halal sebagai arena tarik-menarik antara ekonomi dan politik sepanjang tahun-tahun terakhir.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pasar yang Muncul Kemudian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Prancis yang letih dan hancur akibat dua perang dunia mulai menghela napas lega dengan datangnya gelombang besar para imigran untuk membangun kembali kota-kota, jalan-jalan, pabrik-pabrik, dan perekonomian yang porak-poranda sejak tahun 1960-an. Tentu saja, banyak dari mereka berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sebelumnya memiliki hubungan kolonial langsung dengan Prancis — seperti <strong>Aljazair</strong> dan <strong>Maroko</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberadaan komunitas Muslim di Prancis pun menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap daging halal. Namun, pada awalnya permintaan tersebut masih kecil, karena sifat para imigran yang kebanyakan pekerja kasar sementara kesadaran keagamaan banyak di antara mereka saat itu masih lemah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, situasi mulai berubah secara perlahan selama tiga dekade berikutnya. Pada tahun 1990-an, muncul sosok <strong>“konsumen Muslim”</strong>, yang jauh lebih berhati-hati terhadap apa yang ia makan. Seiring meningkatnya taraf hidup kaum Muslim di Prancis, tingkat konsumsi daging pun ikut meningkat. Jika sebelumnya daging hanya dikonsumsi pada acara-acara besar, kini konsumsi itu meluas — daging menjadi bagian tak terpisahkan dari menu makanan anak-anak dan cucu-cucu para imigran pertama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Krisis kesehatan seperti <strong>penyakit sapi gila</strong> dan <strong>demam mulut dan kuku</strong> turut berperan dalam memperkuat posisi daging halal. Perhatian terhadap cara penyembelihan meningkat, harga daging menurun, kualitasnya membaik, dan rumah potong hewan menjadi lebih siap memproduksi daging sesuai standar halal. Jumlah lembaga pemberi sertifikat halal pun meningkat pesat hingga mencapai ratusan. Sejak saat itu, halal berubah menjadi <strong>industri yang berdiri sendiri</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyebaran besar-besaran daging halal ini menarik perhatian <strong>acara bincang-bincang televisi</strong> dan kemudian <strong>parlemen Prancis</strong>. Perdagangan daging halal tak lagi terbatas pada pedagang biasa — <strong>para politisi</strong> pun ikut terlibat di dalamnya untuk meraih keuntungan, terutama saat musim pemilihan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahun <strong>2012</strong> menjadi titik awal perdebatan besar tentang halal selama kampanye pemilihan presiden Prancis. Pada masa itu, halal mulai dibicarakan sebagai <strong>“produk etnis”</strong>, sebuah simbol identitas Islam yang dianggap bertentangan dengan identitas nasional Prancis. Muncul pandangan bahwa jenis makanan ini tidak sejalan dengan <strong>nilai-nilai universal dan sekularisme Prancis</strong>, bahkan dianggap sebagai faktor yang dapat mengganggu hubungan sosial dan mengancam tatanan “identitas nasional” Prancis di tengah masyarakat minoritas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Partai Front Nasional</strong> (yang kini bernama <strong>Rassemblement National</strong>) yang dipimpin keluarga <strong>Le Pen</strong>, menjadikan isu halal sebagai salah satu dasar programnya dan bagian dari permusuhannya terhadap umat Islam. Partai sayap kanan ekstrem itu mencoba memanfaatkan isu kesehatan sekaligus ideologis dengan menggambarkan praktik penyembelihan halal sebagai sesuatu yang <strong>“kotor”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini tampak dalam pernyataan <strong>Marine Le Pen</strong>, yang menyebut penyembelihan secara Islam sebagai <strong>“bom kesehatan”</strong>. Ia masih berpendapat bahwa <strong>pelarangan daging halal diperlukan demi melindungi kesehatan masyarakat Prancis</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Pen juga mengangkat isu <strong>“kesejahteraan hewan”</strong> untuk menyerang penyembelihan halal. Ia menghidupkan kembali tuntutan dari <strong>asosiasi perlindungan hewan besar</strong> yang sejak tahun <strong>2010</strong> menyerukan agar penyembelihan hewan secara Islam dihentikan sepenuhnya.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/06/kisah-produk-islami-yang-tak-bisa-diblokade-prancis-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (1)','','publish','open','open','','kisah-produk-islami-yang-tak-bisa-diblokade-prancis-1','','','2025-10-06 04:25:43','2025-10-06 04:25:43','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=520',0,'post','',0),
(521,1,'2025-10-05 10:31:37','2025-10-05 10:31:37','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Sebuah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\nMenjalankan ibadah keagamaan Islam di Prancis merupakan hal yang sulit — dengan cara yang mungkin tak terbayangkan bagi orang yang tidak tinggal di sana. Salat menjadi sulit dilakukan di masjid karena berbagai alasan yang panjang untuk dijelaskan. Memakai jilbab dianggap sebagai “pelanggaran” yang membuat seorang Muslimah kehilangan hak untuk bekerja, menemani anak ke sekolah, bahkan sekadar keluar untuk berolahraga. Sekolah-sekolah Islam pun sebagian besar telah ditutup, sementara sisanya tinggal menunggu giliran.\r\n\r\nSatu-satunya hal yang menyebar luas di Prancis dan tampak sulit untuk dikendalikan adalah <strong>makanan halal</strong>.\r\n\r\nDi “Negeri Cahaya” itu — di mana-mana — daging halal bersaing dengan jenis daging lainnya, baik melalui para penjagal maupun bagian daging di supermarket besar. Restoran dari berbagai tingkatan, mulai dari yang murah, menengah, hingga yang kadang mahal, kini menggunakan daging halal karena biayanya lebih rendah dibandingkan jenis daging lainnya.\r\n\r\nHalal kini hadir di mana-mana: di meja makan, di pasar, di ruang diskusi dan perdebatan politik. Ia juga hadir di bursa dan dunia ekonomi — sampai pada titik di mana beberapa jaringan restoran terkenal seperti <strong>“Quick”</strong> memilih mengganti seluruh daging yang digunakan menjadi daging halal. Langkah ini membuat jumlah pelanggan mereka meningkat drastis, terutama pada hari-hari raya dan perayaan keagamaan Islam.\r\n\r\n<strong>Halal di Prancis dan Eropa</strong> memiliki kisah panjang. Banyak pihak terlibat di dalamnya, menjadikan pasar halal sebagai arena tarik-menarik antara ekonomi dan politik sepanjang tahun-tahun terakhir.\r\n<h3>Pasar yang Muncul Kemudian</h3>\r\nPrancis yang letih dan hancur akibat dua perang dunia mulai menghela napas lega dengan datangnya gelombang besar para imigran untuk membangun kembali kota-kota, jalan-jalan, pabrik-pabrik, dan perekonomian yang porak-poranda sejak tahun 1960-an. Tentu saja, banyak dari mereka berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sebelumnya memiliki hubungan kolonial langsung dengan Prancis — seperti <strong>Aljazair</strong> dan <strong>Maroko</strong>.\r\n\r\nKeberadaan komunitas Muslim di Prancis pun menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap daging halal. Namun, pada awalnya permintaan tersebut masih kecil, karena sifat para imigran yang kebanyakan pekerja kasar sementara kesadaran keagamaan banyak di antara mereka saat itu masih lemah.\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis','','inherit','closed','closed','','520-revision-v1','','','2025-10-05 10:31:37','2025-10-05 10:31:37','',520,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=521',0,'revision','',0),
(522,1,'2025-10-05 10:37:40','2025-10-05 10:37:40','','produk_halal_prancis','','inherit','open','closed','','produk_halal_prancis','','','2025-10-05 10:37:40','2025-10-05 10:37:40','',520,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/produk_halal_prancis.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(523,1,'2025-10-05 10:39:03','2025-10-05 10:39:03','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Sebuah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Sebuah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam Kategori Sejarah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjalankan ibadah keagamaan Islam di Prancis merupakan hal yang sulit — dengan cara yang mungkin tak terbayangkan bagi orang yang tidak tinggal di sana. Salat menjadi sulit dilakukan di masjid karena berbagai alasan yang panjang untuk dijelaskan. Memakai jilbab dianggap sebagai “pelanggaran” yang membuat seorang Muslimah kehilangan hak untuk bekerja, menemani anak ke sekolah, bahkan sekadar keluar untuk berolahraga. Sekolah-sekolah Islam pun sebagian besar telah ditutup, sementara sisanya tinggal menunggu giliran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya hal yang menyebar luas di Prancis dan tampak sulit untuk dikendalikan adalah <strong>makanan halal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di “Negeri Cahaya” itu — di mana-mana — daging halal bersaing dengan jenis daging lainnya, baik melalui para penjagal maupun bagian daging di supermarket besar. Restoran dari berbagai tingkatan, mulai dari yang murah, menengah, hingga yang kadang mahal, kini menggunakan daging halal karena biayanya lebih rendah dibandingkan jenis daging lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Halal kini hadir di mana-mana: di meja makan, di pasar, di ruang diskusi dan perdebatan politik. Ia juga hadir di bursa dan dunia ekonomi — sampai pada titik di mana beberapa jaringan restoran terkenal seperti <strong>“Quick”</strong> memilih mengganti seluruh daging yang digunakan menjadi daging halal. Langkah ini membuat jumlah pelanggan mereka meningkat drastis, terutama pada hari-hari raya dan perayaan keagamaan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Halal di Prancis dan Eropa</strong> memiliki kisah panjang. Banyak pihak terlibat di dalamnya, menjadikan pasar halal sebagai arena tarik-menarik antara ekonomi dan politik sepanjang tahun-tahun terakhir.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pasar yang Muncul Kemudian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Prancis yang letih dan hancur akibat dua perang dunia mulai menghela napas lega dengan datangnya gelombang besar para imigran untuk membangun kembali kota-kota, jalan-jalan, pabrik-pabrik, dan perekonomian yang porak-poranda sejak tahun 1960-an. Tentu saja, banyak dari mereka berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sebelumnya memiliki hubungan kolonial langsung dengan Prancis — seperti <strong>Aljazair</strong> dan <strong>Maroko</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberadaan komunitas Muslim di Prancis pun menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap daging halal. Namun, pada awalnya permintaan tersebut masih kecil, karena sifat para imigran yang kebanyakan pekerja kasar sementara kesadaran keagamaan banyak di antara mereka saat itu masih lemah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, situasi mulai berubah secara perlahan selama tiga dekade berikutnya. Pada tahun 1990-an, muncul sosok <strong>“konsumen Muslim”</strong>, yang jauh lebih berhati-hati terhadap apa yang ia makan. Seiring meningkatnya taraf hidup kaum Muslim di Prancis, tingkat konsumsi daging pun ikut meningkat. Jika sebelumnya daging hanya dikonsumsi pada acara-acara besar, kini konsumsi itu meluas — daging menjadi bagian tak terpisahkan dari menu makanan anak-anak dan cucu-cucu para imigran pertama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Krisis kesehatan seperti <strong>penyakit sapi gila</strong> dan <strong>demam mulut dan kuku</strong> turut berperan dalam memperkuat posisi daging halal. Perhatian terhadap cara penyembelihan meningkat, harga daging menurun, kualitasnya membaik, dan rumah potong hewan menjadi lebih siap memproduksi daging sesuai standar halal. Jumlah lembaga pemberi sertifikat halal pun meningkat pesat hingga mencapai ratusan. Sejak saat itu, halal berubah menjadi <strong>industri yang berdiri sendiri</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyebaran besar-besaran daging halal ini menarik perhatian <strong>acara bincang-bincang televisi</strong> dan kemudian <strong>parlemen Prancis</strong>. Perdagangan daging halal tak lagi terbatas pada pedagang biasa — <strong>para politisi</strong> pun ikut terlibat di dalamnya untuk meraih keuntungan, terutama saat musim pemilihan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahun <strong>2012</strong> menjadi titik awal perdebatan besar tentang halal selama kampanye pemilihan presiden Prancis. Pada masa itu, halal mulai dibicarakan sebagai <strong>“produk etnis”</strong>, sebuah simbol identitas Islam yang dianggap bertentangan dengan identitas nasional Prancis. Muncul pandangan bahwa jenis makanan ini tidak sejalan dengan <strong>nilai-nilai universal dan sekularisme Prancis</strong>, bahkan dianggap sebagai faktor yang dapat mengganggu hubungan sosial dan mengancam tatanan “identitas nasional” Prancis di tengah masyarakat minoritas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Partai Front Nasional</strong> (yang kini bernama <strong>Rassemblement National</strong>) yang dipimpin keluarga <strong>Le Pen</strong>, menjadikan isu halal sebagai salah satu dasar programnya dan bagian dari permusuhannya terhadap umat Islam. Partai sayap kanan ekstrem itu mencoba memanfaatkan isu kesehatan sekaligus ideologis dengan menggambarkan praktik penyembelihan halal sebagai sesuatu yang <strong>“kotor”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini tampak dalam pernyataan <strong>Marine Le Pen</strong>, yang menyebut penyembelihan secara Islam sebagai <strong>“bom kesehatan”</strong>. Ia masih berpendapat bahwa <strong>pelarangan daging halal diperlukan demi melindungi kesehatan masyarakat Prancis</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Pen juga mengangkat isu <strong>“kesejahteraan hewan”</strong> untuk menyerang penyembelihan halal. Ia menghidupkan kembali tuntutan dari <strong>asosiasi perlindungan hewan besar</strong> yang sejak tahun <strong>2010</strong> menyerukan agar penyembelihan hewan secara Islam dihentikan sepenuhnya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Sebuah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (1)','','inherit','closed','closed','','520-revision-v1','','','2025-10-05 10:39:03','2025-10-05 10:39:03','',520,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=523',0,'revision','',0),
(524,1,'2025-10-05 10:39:42','2025-10-05 10:39:42','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Sebuah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Sebuah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjalankan ibadah keagamaan Islam di Prancis merupakan hal yang sulit — dengan cara yang mungkin tak terbayangkan bagi orang yang tidak tinggal di sana. Salat menjadi sulit dilakukan di masjid karena berbagai alasan yang panjang untuk dijelaskan. Memakai jilbab dianggap sebagai “pelanggaran” yang membuat seorang Muslimah kehilangan hak untuk bekerja, menemani anak ke sekolah, bahkan sekadar keluar untuk berolahraga. Sekolah-sekolah Islam pun sebagian besar telah ditutup, sementara sisanya tinggal menunggu giliran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya hal yang menyebar luas di Prancis dan tampak sulit untuk dikendalikan adalah <strong>makanan halal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di “Negeri Cahaya” itu — di mana-mana — daging halal bersaing dengan jenis daging lainnya, baik melalui para penjagal maupun bagian daging di supermarket besar. Restoran dari berbagai tingkatan, mulai dari yang murah, menengah, hingga yang kadang mahal, kini menggunakan daging halal karena biayanya lebih rendah dibandingkan jenis daging lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Halal kini hadir di mana-mana: di meja makan, di pasar, di ruang diskusi dan perdebatan politik. Ia juga hadir di bursa dan dunia ekonomi — sampai pada titik di mana beberapa jaringan restoran terkenal seperti <strong>“Quick”</strong> memilih mengganti seluruh daging yang digunakan menjadi daging halal. Langkah ini membuat jumlah pelanggan mereka meningkat drastis, terutama pada hari-hari raya dan perayaan keagamaan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Halal di Prancis dan Eropa</strong> memiliki kisah panjang. Banyak pihak terlibat di dalamnya, menjadikan pasar halal sebagai arena tarik-menarik antara ekonomi dan politik sepanjang tahun-tahun terakhir.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pasar yang Muncul Kemudian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Prancis yang letih dan hancur akibat dua perang dunia mulai menghela napas lega dengan datangnya gelombang besar para imigran untuk membangun kembali kota-kota, jalan-jalan, pabrik-pabrik, dan perekonomian yang porak-poranda sejak tahun 1960-an. Tentu saja, banyak dari mereka berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sebelumnya memiliki hubungan kolonial langsung dengan Prancis — seperti <strong>Aljazair</strong> dan <strong>Maroko</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberadaan komunitas Muslim di Prancis pun menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap daging halal. Namun, pada awalnya permintaan tersebut masih kecil, karena sifat para imigran yang kebanyakan pekerja kasar sementara kesadaran keagamaan banyak di antara mereka saat itu masih lemah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, situasi mulai berubah secara perlahan selama tiga dekade berikutnya. Pada tahun 1990-an, muncul sosok <strong>“konsumen Muslim”</strong>, yang jauh lebih berhati-hati terhadap apa yang ia makan. Seiring meningkatnya taraf hidup kaum Muslim di Prancis, tingkat konsumsi daging pun ikut meningkat. Jika sebelumnya daging hanya dikonsumsi pada acara-acara besar, kini konsumsi itu meluas — daging menjadi bagian tak terpisahkan dari menu makanan anak-anak dan cucu-cucu para imigran pertama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Krisis kesehatan seperti <strong>penyakit sapi gila</strong> dan <strong>demam mulut dan kuku</strong> turut berperan dalam memperkuat posisi daging halal. Perhatian terhadap cara penyembelihan meningkat, harga daging menurun, kualitasnya membaik, dan rumah potong hewan menjadi lebih siap memproduksi daging sesuai standar halal. Jumlah lembaga pemberi sertifikat halal pun meningkat pesat hingga mencapai ratusan. Sejak saat itu, halal berubah menjadi <strong>industri yang berdiri sendiri</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyebaran besar-besaran daging halal ini menarik perhatian <strong>acara bincang-bincang televisi</strong> dan kemudian <strong>parlemen Prancis</strong>. Perdagangan daging halal tak lagi terbatas pada pedagang biasa — <strong>para politisi</strong> pun ikut terlibat di dalamnya untuk meraih keuntungan, terutama saat musim pemilihan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahun <strong>2012</strong> menjadi titik awal perdebatan besar tentang halal selama kampanye pemilihan presiden Prancis. Pada masa itu, halal mulai dibicarakan sebagai <strong>“produk etnis”</strong>, sebuah simbol identitas Islam yang dianggap bertentangan dengan identitas nasional Prancis. Muncul pandangan bahwa jenis makanan ini tidak sejalan dengan <strong>nilai-nilai universal dan sekularisme Prancis</strong>, bahkan dianggap sebagai faktor yang dapat mengganggu hubungan sosial dan mengancam tatanan “identitas nasional” Prancis di tengah masyarakat minoritas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Partai Front Nasional</strong> (yang kini bernama <strong>Rassemblement National</strong>) yang dipimpin keluarga <strong>Le Pen</strong>, menjadikan isu halal sebagai salah satu dasar programnya dan bagian dari permusuhannya terhadap umat Islam. Partai sayap kanan ekstrem itu mencoba memanfaatkan isu kesehatan sekaligus ideologis dengan menggambarkan praktik penyembelihan halal sebagai sesuatu yang <strong>“kotor”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini tampak dalam pernyataan <strong>Marine Le Pen</strong>, yang menyebut penyembelihan secara Islam sebagai <strong>“bom kesehatan”</strong>. Ia masih berpendapat bahwa <strong>pelarangan daging halal diperlukan demi melindungi kesehatan masyarakat Prancis</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Pen juga mengangkat isu <strong>“kesejahteraan hewan”</strong> untuk menyerang penyembelihan halal. Ia menghidupkan kembali tuntutan dari <strong>asosiasi perlindungan hewan besar</strong> yang sejak tahun <strong>2010</strong> menyerukan agar penyembelihan hewan secara Islam dihentikan sepenuhnya.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Sebuah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (1)','','inherit','closed','closed','','520-revision-v1','','','2025-10-05 10:39:42','2025-10-05 10:39:42','',520,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=524',0,'revision','',0),
(525,1,'2025-10-06 04:23:52','2025-10-06 04:23:52','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n\r\n<h3 data-start=\"0\" data-end=\"40\">Sumber Gangguan yang Terus-Menerus</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"42\" data-end=\"565\">Pada <strong data-start=\"47\" data-end=\"64\">November 2020</strong>, muncul kerumitan baru dalam masalah penyembelihan halal setelah <strong data-start=\"130\" data-end=\"174\">Kementerian Pertanian dan Pangan Prancis</strong> memberlakukan <strong data-start=\"189\" data-end=\"208\">syarat tambahan</strong> terhadap proses penyembelihan unggas. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari perwakilan komunitas Muslim di Prancis, yang menilai syarat-syarat tersebut <strong data-start=\"362\" data-end=\"381\">tidak realistis</strong> untuk diterapkan tanpa melanggar ajaran Islam dalam tata cara penyembelihan. Karena itu, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk <strong data-start=\"513\" data-end=\"539\">pelarangan terselubung</strong> terhadap praktik halal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"567\" data-end=\"843\">Sengketa utama terletak pada <strong data-start=\"596\" data-end=\"625\">cara penyembelihan unggas</strong>. Rumah potong hewan halal di Prancis selama ini terbiasa <strong data-start=\"683\" data-end=\"728\">menyetrum unggas dengan intensitas ringan</strong> sebelum disembelih — tujuannya agar hewan kehilangan kesadaran sebagian, tetapi <strong data-start=\"809\" data-end=\"824\">masih hidup</strong> saat disembelih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"845\" data-end=\"1434\">Namun, Kementerian Pertanian kini mewajibkan <strong data-start=\"890\" data-end=\"929\">penyetruman listrik yang lebih kuat</strong>, agar hewan benar-benar kehilangan kesadaran sebelum disembelih. Aturan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola masjid dan rumah potong halal, karena penyetruman yang terlalu kuat dapat menyebabkan <strong data-start=\"1139\" data-end=\"1176\">kematian hewan sebelum disembelih</strong>, menjadikannya <strong data-start=\"1192\" data-end=\"1203\">bangkai</strong> yang haram dimakan. Para ahli pemerintah menolak kekhawatiran itu, tetapi solusi alternatif yang mereka tawarkan — seperti <strong data-start=\"1327\" data-end=\"1353\">penyembelihan otomatis</strong> agar hewan tidak merasakan sakit — dinilai terlalu <strong data-start=\"1405\" data-end=\"1414\">mahal</strong> untuk diterapkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1436\" data-end=\"1879\">Karena sikap keras pemerintah Prancis terhadap penyembelihan halal ini, <strong data-start=\"1508\" data-end=\"1540\">tiga masjid besar di Prancis</strong> — di <strong data-start=\"1546\" data-end=\"1555\">Paris</strong>, <strong data-start=\"1557\" data-end=\"1565\">Lyon</strong>, dan <strong data-start=\"1571\" data-end=\"1579\">Évry</strong> — mengumumkan <strong data-start=\"1594\" data-end=\"1613\">penolakan resmi</strong> terhadap kebijakan tersebut. Dalam pernyataannya, lembaga Islam ini menyampaikan bahwa mereka akan membawa kekhawatiran tersebut kepada <strong data-start=\"1750\" data-end=\"1778\">Kementerian Dalam Negeri</strong> dan <strong data-start=\"1783\" data-end=\"1808\">Kementerian Pertanian</strong>, namun hingga kini <strong data-start=\"1828\" data-end=\"1855\">belum ada hasil positif</strong> dari protes tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1881\" data-end=\"2181\">Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan <strong data-start=\"1959\" data-end=\"1978\">Emmanuel Macron</strong> telah memperketat ruang gerak umat Islam melalui berbagai undang-undang. Kebijakan baru terkait penyembelihan halal ini dianggap sebagai <strong data-start=\"2116\" data-end=\"2178\">bagian baru dari rangkaian pembatasan terhadap umat Muslim</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2183\" data-end=\"2568\">Pada saat yang sama, pemerintah mulai memikirkan cara <strong data-start=\"2237\" data-end=\"2291\">memanfaatkan potensi ekonomi dari uang umat Muslim</strong>, sambil tetap membatasi ruang sosial mereka. Hal ini semakin menguat dengan diberlakukannya <strong data-start=\"2384\" data-end=\"2421\">Undang-Undang “Separatisme Islam”</strong>, yang muncul pada saat <strong data-start=\"2445\" data-end=\"2484\">pasar halal sedang berkembang pesat</strong> dan menghasilkan <strong data-start=\"2502\" data-end=\"2547\">keuntungan besar bagi negara-negara Barat</strong>, termasuk Prancis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2570\" data-end=\"2901\">Peneliti <strong data-start=\"2579\" data-end=\"2609\">Florence Bergeaud-Blackler</strong> dalam bukunya <em data-start=\"2624\" data-end=\"2645\">Understanding Halal</em> (2010) menjelaskan bahwa <strong data-start=\"2671\" data-end=\"2741\">pasar halal sebenarnya diciptakan oleh negara-negara Barat sendiri</strong> pada tahun 1970–1980-an untuk mengekspor daging ke negara-negara Islam. Awalnya, produk halal hanyalah <strong data-start=\"2845\" data-end=\"2898\">pasar untuk mengalirkan kelebihan produksi daging</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2903\" data-end=\"3231\">Demi efisiensi keuntungan, rumah potong hewan akhirnya <strong data-start=\"2958\" data-end=\"3008\">menyembelih seluruh batch sesuai syariat Islam</strong>, meski hanya sebagian yang dijual sebagai produk halal. Karena itu, sebuah studi pada tahun <strong data-start=\"3101\" data-end=\"3109\">2011</strong> memperkirakan bahwa <strong data-start=\"3130\" data-end=\"3228\">seperempat hewan yang disembelih di Prancis — terutama domba — disembelih sesuai syariat Islam</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3233\" data-end=\"3545\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Namun, <strong data-start=\"3240\" data-end=\"3276\">keraguan terhadap keaslian halal</strong> tetap menjadi isu yang tak pernah reda. Pada tahun yang sama, perusahaan <strong data-start=\"3350\" data-end=\"3359\">Herta</strong> dituduh menjual <strong data-start=\"3376\" data-end=\"3416\">sosis halal yang mengandung DNA babi</strong>. Produk tersebut ditarik dari pasaran, meskipun kemudian perusahaan dan lembaga sertifikasi halal <strong data-start=\"3515\" data-end=\"3544\">dinyatakan tidak bersalah</strong>.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_532\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-532\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/food-fra-2-1759422670.webp\" alt=\"Kemasan produk makanan halal di salah satu toko di Kota Nantes, Prancis bagian barat, pada 7 September 2010 (Reuters)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Kemasan produk makanan halal di salah satu toko di Kota Nantes, Prancis bagian barat, pada 7 September 2010 (Reuters)[/caption]\r\n<h3 data-start=\"0\" data-end=\"44\">Seberapa Besar Pasar Halal di Prancis?</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"46\" data-end=\"425\">Dalam laporan <strong data-start=\"60\" data-end=\"97\">surat kabar <em data-start=\"74\" data-end=\"84\">Le Monde</em> tahun 2016</strong>, disebutkan bahwa nilai <strong data-start=\"122\" data-end=\"185\">pasar halal di Prancis mencapai sekitar 5,5 miliar dolar AS</strong>. Sementara dalam laporan lain pada tahun <strong data-start=\"227\" data-end=\"235\">2019</strong>, kanal berita <strong data-start=\"250\" data-end=\"260\">BFM TV</strong> menyebut bahwa meskipun <strong data-start=\"285\" data-end=\"348\">penjualan produk halal di supermarket besar terus meningkat</strong>, pertumbuhan pasar halal secara keseluruhan <strong data-start=\"393\" data-end=\"422\">masih lambat dan terbatas</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"427\" data-end=\"700\">BFM menambahkan bahwa <strong data-start=\"449\" data-end=\"522\">produk halal hanya mewakili 0,3% dari total penjualan produk konsumsi</strong> di toko-toko Prancis — jumlah yang setara dengan <strong data-start=\"572\" data-end=\"613\">pasar bir buatan rumahan (craft beer)</strong>, dan jauh lebih kecil dibandingkan <strong data-start=\"649\" data-end=\"697\">pasar bir dan minuman beralkohol secara umum</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"702\" data-end=\"1159\">Laporan itu juga mempertanyakan apakah pasar halal akan kehilangan momentumnya di Prancis. Namun, jawabannya sulit dipastikan karena <strong data-start=\"835\" data-end=\"919\">penelitian yang ada biasanya hanya mencakup penjualan halal di supermarket besar</strong>, yang porsinya masih kecil dan hanya mencerminkan <strong data-start=\"970\" data-end=\"1012\">sebagian kecil dari total produk halal</strong> yang dijual di luar jaringan ritel besar. Produk halal memang <strong data-start=\"1075\" data-end=\"1156\">masih menempati ruang yang sangat terbatas di supermarket-supermarket Prancis</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1161\" data-end=\"1581\">Hal lain yang tak kalah penting adalah <strong data-start=\"1200\" data-end=\"1282\">rendahnya kepercayaan komunitas Muslim terhadap perusahaan multinasional besar</strong> yang berbisnis di sektor halal. Contohnya, perusahaan <strong data-start=\"1337\" data-end=\"1346\">Herta</strong>, anak usaha dari <strong data-start=\"1364\" data-end=\"1374\">Nestlé</strong>, menghentikan produksi produk halal pada tahun 2012 dengan alasan <strong data-start=\"1441\" data-end=\"1478\">“permintaan yang tidak mencukupi”</strong> setelah muncul kampanye negatif akibat <strong data-start=\"1518\" data-end=\"1552\">ditemukannya jejak daging babi</strong> dalam produk halal mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (2)','','publish','open','open','','kisah-produk-islami-yang-tak-bisa-diblokade-prancis-2','','','2025-10-06 04:28:15','2025-10-06 04:28:15','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=525',0,'post','',0),
(526,1,'2025-10-06 04:21:27','2025-10-06 04:21:27','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Pertama)</strong></h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjalankan ibadah keagamaan Islam di Prancis merupakan hal yang sulit — dengan cara yang mungkin tak terbayangkan bagi orang yang tidak tinggal di sana. Salat menjadi sulit dilakukan di masjid karena berbagai alasan yang panjang untuk dijelaskan. Memakai jilbab dianggap sebagai “pelanggaran” yang membuat seorang Muslimah kehilangan hak untuk bekerja, menemani anak ke sekolah, bahkan sekadar keluar untuk berolahraga. Sekolah-sekolah Islam pun sebagian besar telah ditutup, sementara sisanya tinggal menunggu giliran.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya hal yang menyebar luas di Prancis dan tampak sulit untuk dikendalikan adalah <strong>makanan halal</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di “Negeri Cahaya” itu — di mana-mana — daging halal bersaing dengan jenis daging lainnya, baik melalui para penjagal maupun bagian daging di supermarket besar. Restoran dari berbagai tingkatan, mulai dari yang murah, menengah, hingga yang kadang mahal, kini menggunakan daging halal karena biayanya lebih rendah dibandingkan jenis daging lainnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Halal kini hadir di mana-mana: di meja makan, di pasar, di ruang diskusi dan perdebatan politik. Ia juga hadir di bursa dan dunia ekonomi — sampai pada titik di mana beberapa jaringan restoran terkenal seperti <strong>“Quick”</strong> memilih mengganti seluruh daging yang digunakan menjadi daging halal. Langkah ini membuat jumlah pelanggan mereka meningkat drastis, terutama pada hari-hari raya dan perayaan keagamaan Islam.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Halal di Prancis dan Eropa</strong> memiliki kisah panjang. Banyak pihak terlibat di dalamnya, menjadikan pasar halal sebagai arena tarik-menarik antara ekonomi dan politik sepanjang tahun-tahun terakhir.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pasar yang Muncul Kemudian</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prancis yang letih dan hancur akibat dua perang dunia mulai menghela napas lega dengan datangnya gelombang besar para imigran untuk membangun kembali kota-kota, jalan-jalan, pabrik-pabrik, dan perekonomian yang porak-poranda sejak tahun 1960-an. Tentu saja, banyak dari mereka berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sebelumnya memiliki hubungan kolonial langsung dengan Prancis — seperti <strong>Aljazair</strong> dan <strong>Maroko</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberadaan komunitas Muslim di Prancis pun menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap daging halal. Namun, pada awalnya permintaan tersebut masih kecil, karena sifat para imigran yang kebanyakan pekerja kasar sementara kesadaran keagamaan banyak di antara mereka saat itu masih lemah.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, situasi mulai berubah secara perlahan selama tiga dekade berikutnya. Pada tahun 1990-an, muncul sosok <strong>“konsumen Muslim”</strong>, yang jauh lebih berhati-hati terhadap apa yang ia makan. Seiring meningkatnya taraf hidup kaum Muslim di Prancis, tingkat konsumsi daging pun ikut meningkat. Jika sebelumnya daging hanya dikonsumsi pada acara-acara besar, kini konsumsi itu meluas — daging menjadi bagian tak terpisahkan dari menu makanan anak-anak dan cucu-cucu para imigran pertama.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Krisis kesehatan seperti <strong>penyakit sapi gila</strong> dan <strong>demam mulut dan kuku</strong> turut berperan dalam memperkuat posisi daging halal. Perhatian terhadap cara penyembelihan meningkat, harga daging menurun, kualitasnya membaik, dan rumah potong hewan menjadi lebih siap memproduksi daging sesuai standar halal. Jumlah lembaga pemberi sertifikat halal pun meningkat pesat hingga mencapai ratusan. Sejak saat itu, halal berubah menjadi <strong>industri yang berdiri sendiri</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyebaran besar-besaran daging halal ini menarik perhatian <strong>acara bincang-bincang televisi</strong> dan kemudian <strong>parlemen Prancis</strong>. Perdagangan daging halal tak lagi terbatas pada pedagang biasa — <strong>para politisi</strong> pun ikut terlibat di dalamnya untuk meraih keuntungan, terutama saat musim pemilihan umum.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahun <strong>2012</strong> menjadi titik awal perdebatan besar tentang halal selama kampanye pemilihan presiden Prancis. Pada masa itu, halal mulai dibicarakan sebagai <strong>“produk etnis”</strong>, sebuah simbol identitas Islam yang dianggap bertentangan dengan identitas nasional Prancis. Muncul pandangan bahwa jenis makanan ini tidak sejalan dengan <strong>nilai-nilai universal dan sekularisme Prancis</strong>, bahkan dianggap sebagai faktor yang dapat mengganggu hubungan sosial dan mengancam tatanan “identitas nasional” Prancis di tengah masyarakat minoritas.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Partai Front Nasional</strong> (yang kini bernama <strong>Rassemblement National</strong>) yang dipimpin keluarga <strong>Le Pen</strong>, menjadikan isu halal sebagai salah satu dasar programnya dan bagian dari permusuhannya terhadap umat Islam. Partai sayap kanan ekstrem itu mencoba memanfaatkan isu kesehatan sekaligus ideologis dengan menggambarkan praktik penyembelihan halal sebagai sesuatu yang <strong>“kotor”</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini tampak dalam pernyataan <strong>Marine Le Pen</strong>, yang menyebut penyembelihan secara Islam sebagai <strong>“bom kesehatan”</strong>. Ia masih berpendapat bahwa <strong>pelarangan daging halal diperlukan demi melindungi kesehatan masyarakat Prancis</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Pen juga mengangkat isu <strong>“kesejahteraan hewan”</strong> untuk menyerang penyembelihan halal. Ia menghidupkan kembali tuntutan dari <strong>asosiasi perlindungan hewan besar</strong> yang sejak tahun <strong>2010</strong> menyerukan agar penyembelihan hewan secara Islam dihentikan sepenuhnya.</p>\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\n\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (1)','','inherit','closed','closed','','520-autosave-v1','','','2025-10-06 04:21:27','2025-10-06 04:21:27','',520,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=526',0,'revision','',0),
(527,1,'2025-10-06 04:22:00','2025-10-06 04:22:00','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjalankan ibadah keagamaan Islam di Prancis merupakan hal yang sulit — dengan cara yang mungkin tak terbayangkan bagi orang yang tidak tinggal di sana. Salat menjadi sulit dilakukan di masjid karena berbagai alasan yang panjang untuk dijelaskan. Memakai jilbab dianggap sebagai “pelanggaran” yang membuat seorang Muslimah kehilangan hak untuk bekerja, menemani anak ke sekolah, bahkan sekadar keluar untuk berolahraga. Sekolah-sekolah Islam pun sebagian besar telah ditutup, sementara sisanya tinggal menunggu giliran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya hal yang menyebar luas di Prancis dan tampak sulit untuk dikendalikan adalah <strong>makanan halal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di “Negeri Cahaya” itu — di mana-mana — daging halal bersaing dengan jenis daging lainnya, baik melalui para penjagal maupun bagian daging di supermarket besar. Restoran dari berbagai tingkatan, mulai dari yang murah, menengah, hingga yang kadang mahal, kini menggunakan daging halal karena biayanya lebih rendah dibandingkan jenis daging lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Halal kini hadir di mana-mana: di meja makan, di pasar, di ruang diskusi dan perdebatan politik. Ia juga hadir di bursa dan dunia ekonomi — sampai pada titik di mana beberapa jaringan restoran terkenal seperti <strong>“Quick”</strong> memilih mengganti seluruh daging yang digunakan menjadi daging halal. Langkah ini membuat jumlah pelanggan mereka meningkat drastis, terutama pada hari-hari raya dan perayaan keagamaan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Halal di Prancis dan Eropa</strong> memiliki kisah panjang. Banyak pihak terlibat di dalamnya, menjadikan pasar halal sebagai arena tarik-menarik antara ekonomi dan politik sepanjang tahun-tahun terakhir.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pasar yang Muncul Kemudian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Prancis yang letih dan hancur akibat dua perang dunia mulai menghela napas lega dengan datangnya gelombang besar para imigran untuk membangun kembali kota-kota, jalan-jalan, pabrik-pabrik, dan perekonomian yang porak-poranda sejak tahun 1960-an. Tentu saja, banyak dari mereka berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sebelumnya memiliki hubungan kolonial langsung dengan Prancis — seperti <strong>Aljazair</strong> dan <strong>Maroko</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberadaan komunitas Muslim di Prancis pun menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap daging halal. Namun, pada awalnya permintaan tersebut masih kecil, karena sifat para imigran yang kebanyakan pekerja kasar sementara kesadaran keagamaan banyak di antara mereka saat itu masih lemah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, situasi mulai berubah secara perlahan selama tiga dekade berikutnya. Pada tahun 1990-an, muncul sosok <strong>“konsumen Muslim”</strong>, yang jauh lebih berhati-hati terhadap apa yang ia makan. Seiring meningkatnya taraf hidup kaum Muslim di Prancis, tingkat konsumsi daging pun ikut meningkat. Jika sebelumnya daging hanya dikonsumsi pada acara-acara besar, kini konsumsi itu meluas — daging menjadi bagian tak terpisahkan dari menu makanan anak-anak dan cucu-cucu para imigran pertama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Krisis kesehatan seperti <strong>penyakit sapi gila</strong> dan <strong>demam mulut dan kuku</strong> turut berperan dalam memperkuat posisi daging halal. Perhatian terhadap cara penyembelihan meningkat, harga daging menurun, kualitasnya membaik, dan rumah potong hewan menjadi lebih siap memproduksi daging sesuai standar halal. Jumlah lembaga pemberi sertifikat halal pun meningkat pesat hingga mencapai ratusan. Sejak saat itu, halal berubah menjadi <strong>industri yang berdiri sendiri</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyebaran besar-besaran daging halal ini menarik perhatian <strong>acara bincang-bincang televisi</strong> dan kemudian <strong>parlemen Prancis</strong>. Perdagangan daging halal tak lagi terbatas pada pedagang biasa — <strong>para politisi</strong> pun ikut terlibat di dalamnya untuk meraih keuntungan, terutama saat musim pemilihan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahun <strong>2012</strong> menjadi titik awal perdebatan besar tentang halal selama kampanye pemilihan presiden Prancis. Pada masa itu, halal mulai dibicarakan sebagai <strong>“produk etnis”</strong>, sebuah simbol identitas Islam yang dianggap bertentangan dengan identitas nasional Prancis. Muncul pandangan bahwa jenis makanan ini tidak sejalan dengan <strong>nilai-nilai universal dan sekularisme Prancis</strong>, bahkan dianggap sebagai faktor yang dapat mengganggu hubungan sosial dan mengancam tatanan “identitas nasional” Prancis di tengah masyarakat minoritas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Partai Front Nasional</strong> (yang kini bernama <strong>Rassemblement National</strong>) yang dipimpin keluarga <strong>Le Pen</strong>, menjadikan isu halal sebagai salah satu dasar programnya dan bagian dari permusuhannya terhadap umat Islam. Partai sayap kanan ekstrem itu mencoba memanfaatkan isu kesehatan sekaligus ideologis dengan menggambarkan praktik penyembelihan halal sebagai sesuatu yang <strong>“kotor”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini tampak dalam pernyataan <strong>Marine Le Pen</strong>, yang menyebut penyembelihan secara Islam sebagai <strong>“bom kesehatan”</strong>. Ia masih berpendapat bahwa <strong>pelarangan daging halal diperlukan demi melindungi kesehatan masyarakat Prancis</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Pen juga mengangkat isu <strong>“kesejahteraan hewan”</strong> untuk menyerang penyembelihan halal. Ia menghidupkan kembali tuntutan dari <strong>asosiasi perlindungan hewan besar</strong> yang sejak tahun <strong>2010</strong> menyerukan agar penyembelihan hewan secara Islam dihentikan sepenuhnya.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (1)','','inherit','closed','closed','','520-revision-v1','','','2025-10-06 04:22:00','2025-10-06 04:22:00','',520,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=527',0,'revision','',0),
(528,1,'2025-10-06 04:23:52','2025-10-06 04:23:52','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n\r\n<h3 data-start=\"0\" data-end=\"40\">Sumber Gangguan yang Terus-Menerus</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"42\" data-end=\"565\">Pada <strong data-start=\"47\" data-end=\"64\">November 2020</strong>, muncul kerumitan baru dalam masalah penyembelihan halal setelah <strong data-start=\"130\" data-end=\"174\">Kementerian Pertanian dan Pangan Prancis</strong> memberlakukan <strong data-start=\"189\" data-end=\"208\">syarat tambahan</strong> terhadap proses penyembelihan unggas. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari perwakilan komunitas Muslim di Prancis, yang menilai syarat-syarat tersebut <strong data-start=\"362\" data-end=\"381\">tidak realistis</strong> untuk diterapkan tanpa melanggar ajaran Islam dalam tata cara penyembelihan. Karena itu, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk <strong data-start=\"513\" data-end=\"539\">pelarangan terselubung</strong> terhadap praktik halal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"567\" data-end=\"843\">Sengketa utama terletak pada <strong data-start=\"596\" data-end=\"625\">cara penyembelihan unggas</strong>. Rumah potong hewan halal di Prancis selama ini terbiasa <strong data-start=\"683\" data-end=\"728\">menyetrum unggas dengan intensitas ringan</strong> sebelum disembelih — tujuannya agar hewan kehilangan kesadaran sebagian, tetapi <strong data-start=\"809\" data-end=\"824\">masih hidup</strong> saat disembelih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"845\" data-end=\"1434\">Namun, Kementerian Pertanian kini mewajibkan <strong data-start=\"890\" data-end=\"929\">penyetruman listrik yang lebih kuat</strong>, agar hewan benar-benar kehilangan kesadaran sebelum disembelih. Aturan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola masjid dan rumah potong halal, karena penyetruman yang terlalu kuat dapat menyebabkan <strong data-start=\"1139\" data-end=\"1176\">kematian hewan sebelum disembelih</strong>, menjadikannya <strong data-start=\"1192\" data-end=\"1203\">bangkai</strong> yang haram dimakan. Para ahli pemerintah menolak kekhawatiran itu, tetapi solusi alternatif yang mereka tawarkan — seperti <strong data-start=\"1327\" data-end=\"1353\">penyembelihan otomatis</strong> agar hewan tidak merasakan sakit — dinilai terlalu <strong data-start=\"1405\" data-end=\"1414\">mahal</strong> untuk diterapkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1436\" data-end=\"1879\">Karena sikap keras pemerintah Prancis terhadap penyembelihan halal ini, <strong data-start=\"1508\" data-end=\"1540\">tiga masjid besar di Prancis</strong> — di <strong data-start=\"1546\" data-end=\"1555\">Paris</strong>, <strong data-start=\"1557\" data-end=\"1565\">Lyon</strong>, dan <strong data-start=\"1571\" data-end=\"1579\">Évry</strong> — mengumumkan <strong data-start=\"1594\" data-end=\"1613\">penolakan resmi</strong> terhadap kebijakan tersebut. Dalam pernyataannya, lembaga Islam ini menyampaikan bahwa mereka akan membawa kekhawatiran tersebut kepada <strong data-start=\"1750\" data-end=\"1778\">Kementerian Dalam Negeri</strong> dan <strong data-start=\"1783\" data-end=\"1808\">Kementerian Pertanian</strong>, namun hingga kini <strong data-start=\"1828\" data-end=\"1855\">belum ada hasil positif</strong> dari protes tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1881\" data-end=\"2181\">Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan <strong data-start=\"1959\" data-end=\"1978\">Emmanuel Macron</strong> telah memperketat ruang gerak umat Islam melalui berbagai undang-undang. Kebijakan baru terkait penyembelihan halal ini dianggap sebagai <strong data-start=\"2116\" data-end=\"2178\">bagian baru dari rangkaian pembatasan terhadap umat Muslim</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2183\" data-end=\"2568\">Pada saat yang sama, pemerintah mulai memikirkan cara <strong data-start=\"2237\" data-end=\"2291\">memanfaatkan potensi ekonomi dari uang umat Muslim</strong>, sambil tetap membatasi ruang sosial mereka. Hal ini semakin menguat dengan diberlakukannya <strong data-start=\"2384\" data-end=\"2421\">Undang-Undang “Separatisme Islam”</strong>, yang muncul pada saat <strong data-start=\"2445\" data-end=\"2484\">pasar halal sedang berkembang pesat</strong> dan menghasilkan <strong data-start=\"2502\" data-end=\"2547\">keuntungan besar bagi negara-negara Barat</strong>, termasuk Prancis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2570\" data-end=\"2901\">Peneliti <strong data-start=\"2579\" data-end=\"2609\">Florence Bergeaud-Blackler</strong> dalam bukunya <em data-start=\"2624\" data-end=\"2645\">Understanding Halal</em> (2010) menjelaskan bahwa <strong data-start=\"2671\" data-end=\"2741\">pasar halal sebenarnya diciptakan oleh negara-negara Barat sendiri</strong> pada tahun 1970–1980-an untuk mengekspor daging ke negara-negara Islam. Awalnya, produk halal hanyalah <strong data-start=\"2845\" data-end=\"2898\">pasar untuk mengalirkan kelebihan produksi daging</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2903\" data-end=\"3231\">Demi efisiensi keuntungan, rumah potong hewan akhirnya <strong data-start=\"2958\" data-end=\"3008\">menyembelih seluruh batch sesuai syariat Islam</strong>, meski hanya sebagian yang dijual sebagai produk halal. Karena itu, sebuah studi pada tahun <strong data-start=\"3101\" data-end=\"3109\">2011</strong> memperkirakan bahwa <strong data-start=\"3130\" data-end=\"3228\">seperempat hewan yang disembelih di Prancis — terutama domba — disembelih sesuai syariat Islam</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3233\" data-end=\"3545\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Namun, <strong data-start=\"3240\" data-end=\"3276\">keraguan terhadap keaslian halal</strong> tetap menjadi isu yang tak pernah reda. Pada tahun yang sama, perusahaan <strong data-start=\"3350\" data-end=\"3359\">Herta</strong> dituduh menjual <strong data-start=\"3376\" data-end=\"3416\">sosis halal yang mengandung DNA babi</strong>. Produk tersebut ditarik dari pasaran, meskipun kemudian perusahaan dan lembaga sertifikasi halal <strong data-start=\"3515\" data-end=\"3544\">dinyatakan tidak bersalah</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 data-start=\"0\" data-end=\"44\">Seberapa Besar Pasar Halal di Prancis?</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"46\" data-end=\"425\">Dalam laporan <strong data-start=\"60\" data-end=\"97\">surat kabar <em data-start=\"74\" data-end=\"84\">Le Monde</em> tahun 2016</strong>, disebutkan bahwa nilai <strong data-start=\"122\" data-end=\"185\">pasar halal di Prancis mencapai sekitar 5,5 miliar dolar AS</strong>. Sementara dalam laporan lain pada tahun <strong data-start=\"227\" data-end=\"235\">2019</strong>, kanal berita <strong data-start=\"250\" data-end=\"260\">BFM TV</strong> menyebut bahwa meskipun <strong data-start=\"285\" data-end=\"348\">penjualan produk halal di supermarket besar terus meningkat</strong>, pertumbuhan pasar halal secara keseluruhan <strong data-start=\"393\" data-end=\"422\">masih lambat dan terbatas</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"427\" data-end=\"700\">BFM menambahkan bahwa <strong data-start=\"449\" data-end=\"522\">produk halal hanya mewakili 0,3% dari total penjualan produk konsumsi</strong> di toko-toko Prancis — jumlah yang setara dengan <strong data-start=\"572\" data-end=\"613\">pasar bir buatan rumahan (craft beer)</strong>, dan jauh lebih kecil dibandingkan <strong data-start=\"649\" data-end=\"697\">pasar bir dan minuman beralkohol secara umum</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"702\" data-end=\"1159\">Laporan itu juga mempertanyakan apakah pasar halal akan kehilangan momentumnya di Prancis. Namun, jawabannya sulit dipastikan karena <strong data-start=\"835\" data-end=\"919\">penelitian yang ada biasanya hanya mencakup penjualan halal di supermarket besar</strong>, yang porsinya masih kecil dan hanya mencerminkan <strong data-start=\"970\" data-end=\"1012\">sebagian kecil dari total produk halal</strong> yang dijual di luar jaringan ritel besar. Produk halal memang <strong data-start=\"1075\" data-end=\"1156\">masih menempati ruang yang sangat terbatas di supermarket-supermarket Prancis</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1161\" data-end=\"1581\">Hal lain yang tak kalah penting adalah <strong data-start=\"1200\" data-end=\"1282\">rendahnya kepercayaan komunitas Muslim terhadap perusahaan multinasional besar</strong> yang berbisnis di sektor halal. Contohnya, perusahaan <strong data-start=\"1337\" data-end=\"1346\">Herta</strong>, anak usaha dari <strong data-start=\"1364\" data-end=\"1374\">Nestlé</strong>, menghentikan produksi produk halal pada tahun 2012 dengan alasan <strong data-start=\"1441\" data-end=\"1478\">“permintaan yang tidak mencukupi”</strong> setelah muncul kampanye negatif akibat <strong data-start=\"1518\" data-end=\"1552\">ditemukannya jejak daging babi</strong> dalam produk halal mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (2)','','inherit','closed','closed','','525-revision-v1','','','2025-10-06 04:23:52','2025-10-06 04:23:52','',525,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=528',0,'revision','',0),
(529,1,'2025-10-06 04:27:07','2025-10-06 04:27:07','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Ketiga)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1583\" data-end=\"2122\">Karena <strong data-start=\"1590\" data-end=\"1636\">ketidakpercayaan terhadap perusahaan besar</strong>, <strong data-start=\"1638\" data-end=\"1680\">perusahaan kecil seperti <em data-start=\"1665\" data-end=\"1678\">Isla Délice</em></strong> justru menjadi <strong data-start=\"1696\" data-end=\"1737\">pemain dominan di pasar halal Prancis</strong>. Perusahaan kecil ini sendiri <strong data-start=\"1768\" data-end=\"1849\">menguasai sekitar setengah dari daging halal yang dijual di supermarket besar</strong>. <em data-start=\"1851\" data-end=\"1864\">Isla Délice</em> didirikan pada tahun 1990 oleh dua pengusaha Yahudi Prancis, <strong data-start=\"1926\" data-end=\"1961\">Jean-Daniel dan Frédéric Herzog</strong>, dan sempat menghadapi <strong data-start=\"1985\" data-end=\"2012\">tuduhan mendanai Israel</strong> sebelum akhirnya dijual pada tahun 2018 kepada <strong data-start=\"2060\" data-end=\"2094\">lembaga investasi asal Inggris</strong> seharga <strong data-start=\"2103\" data-end=\"2119\">80 juta euro</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2124\" data-end=\"2542\">Meskipun sejumlah perusahaan besar ikut terjun ke pasar halal, <strong data-start=\"2187\" data-end=\"2271\">sebagian besar perdagangan halal di Prancis masih berlangsung secara tradisional</strong>, terutama melalui <strong data-start=\"2290\" data-end=\"2342\">rumah potong hewan independen dan restoran kecil</strong>. Ukuran sektor ini <strong data-start=\"2362\" data-end=\"2401\">hampir mustahil diukur secara pasti</strong>, karena menurut beberapa studi, <strong data-start=\"2434\" data-end=\"2539\">sekitar 85% daging halal di Prancis diproduksi dan dijual melalui rumah potong tradisional independen</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2544\" data-end=\"2940\">Kesulitan memperkirakan ukuran pasar ini diungkap oleh <strong data-start=\"2599\" data-end=\"2619\">Patrick Guemonet</strong>, direktur umum <strong data-start=\"2635\" data-end=\"2674\">Federasi Rumah Potong Hewan Prancis</strong>, yang mengatakan bahwa <strong data-start=\"2698\" data-end=\"2788\">hanya sebagian kecil rumah potong halal yang berada di bawah pengawasan resmi federasi</strong>. Ia menjelaskan bahwa <strong data-start=\"2811\" data-end=\"2858\">ada sekitar 18.000 rumah potong tradisional</strong>, dan <strong data-start=\"2864\" data-end=\"2937\">tidak ada yang tahu berapa banyak di antaranya yang benar-benar halal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2942\" data-end=\"3075\">Dengan demikian, <strong data-start=\"2959\" data-end=\"3072\">angka dan data mengenai ukuran serta keuntungan pasar halal di Prancis masih sangat beragam dan tidak seragam</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3077\" data-end=\"3304\">Dalam konteks ini, laporan <strong data-start=\"3104\" data-end=\"3133\">France 24 pada tahun 2021</strong> menyebut bahwa meskipun <strong data-start=\"3158\" data-end=\"3227\">porsi penjualan produk halal masih kecil dibandingkan produk lain</strong>, para pelaku bisnis halal <strong data-start=\"3254\" data-end=\"3301\">terus mencatat peningkatan laba yang stabil</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3306\" data-end=\"3506\">Laporan tersebut menambahkan bahwa <strong data-start=\"3341\" data-end=\"3408\">produk halal kini tidak lagi terbatas di wilayah pinggiran kota</strong>, melainkan <strong data-start=\"3420\" data-end=\"3470\">telah menyebar luas di seluruh penjuru Prancis</strong>, terutama di <strong data-start=\"3484\" data-end=\"3503\">kota-kota besar</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3508\" data-end=\"3874\">Menurut <strong data-start=\"3516\" data-end=\"3529\">France 24</strong>, peningkatan konsumsi produk halal <strong data-start=\"3565\" data-end=\"3609\">tidak hanya terjadi selama bulan Ramadan</strong>, sebagaimana dijelaskan oleh <strong data-start=\"3639\" data-end=\"3655\">Frédéric You</strong>, kepala divisi impor di jaringan supermarket <strong data-start=\"3701\" data-end=\"3711\">Auchan</strong>. Ia menyebut bahwa antara <strong data-start=\"3738\" data-end=\"3758\">2010 hingga 2020</strong>, <strong data-start=\"3760\" data-end=\"3818\">penjualan produk halal di Prancis telah berlipat ganda</strong>, dan tren itu <strong data-start=\"3833\" data-end=\"3871\">diperkirakan masih akan terus naik</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3876\" data-end=\"3992\">Perusahaan <strong data-start=\"3887\" data-end=\"3902\">Isla Délice</strong> juga mengalami pertumbuhan serupa, dengan <strong data-start=\"3945\" data-end=\"3989\">tingkat pertumbuhan tahunan antara 8–10%</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3994\" data-end=\"4234\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Masih berdasarkan data dari <strong data-start=\"4022\" data-end=\"4067\">Federasi Pemasaran dan Distribusi Prancis</strong>, <strong data-start=\"4069\" data-end=\"4182\">penjualan produk halal di supermarket besar hanya mencapai 376 juta euro dari total 100 miliar euro transaksi</strong> untuk semua jenis produk (termasuk yang non-halal).</p>\r\n\r\n<h3 data-start=\"0\" data-end=\"33\">Makanan yang Tak Diinginkan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"35\" data-end=\"482\">Pada <strong data-start=\"40\" data-end=\"59\">27 Oktober 2020</strong>, <strong data-start=\"61\" data-end=\"80\">Gérald Darmanin</strong> — Menteri Kehakiman saat ini, yang sebelumnya menjabat sebagai <strong data-start=\"144\" data-end=\"168\">Menteri Dalam Negeri</strong> dan dikenal sebagai salah satu tokoh paling keras terhadap praktik keagamaan Islam di Prancis — menjadi tamu dalam siaran radio <strong data-start=\"297\" data-end=\"313\">France Inter</strong>. Dalam kesempatan itu, ia <strong data-start=\"340\" data-end=\"378\">mengulangi pernyataannya terdahulu</strong> bahwa ia <strong data-start=\"388\" data-end=\"463\">menolak keberadaan bagian atau tempat khusus untuk menjual produk halal</strong>. Ia menambahkan,</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"483\" data-end=\"694\">\r\n<p data-start=\"485\" data-end=\"694\">“Saya tidak berpikir model kapitalisme Prancis dibangun atas dasar menerima liberalisme dengan segala risikonya,”<br data-start=\"598\" data-end=\"601\" />mengisyaratkan bahwa <strong data-start=\"622\" data-end=\"691\">pasar halal dianggap sebagai tantangan terhadap identitas Prancis</strong>.</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"696\" data-end=\"1097\">Darmanin kemudian berusaha tampil sebagai <strong data-start=\"738\" data-end=\"757\">“pembela Islam”</strong>, dengan mengatakan bahwa <strong data-start=\"783\" data-end=\"889\">banyak Muslim Prancis tidak boleh didiskriminasi berdasarkan agama mereka atau pilihan konsumsi mereka</strong>. Namun, di saat yang sama, ia menegaskan bahwa <strong data-start=\"937\" data-end=\"1083\">“kebebasan” dalam arti liberal atau kapitalistik tidak boleh mengalahkan definisi Republik Prancis tentang identitas nasional dan sekularisme.</strong> Ia berkata:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"1099\" data-end=\"1425\">\r\n<p data-start=\"1101\" data-end=\"1425\">“Saya hanya mengatakan bahwa ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat untuk menghindari pengelompokan sosial yang tertutup. Ini tentu tidak berarti bahwa seseorang tidak berhak berpakaian atau makan apa pun yang ia inginkan dalam Republik. Tapi kami juga berhak mengkritik kapitalisme di negara kami.”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1427\" data-end=\"1885\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Memang benar bahwa <strong data-start=\"1446\" data-end=\"1536\">daging halal hanyalah potongan daging yang disajikan di atas piring atau di dalam roti</strong>, namun di Prancis, maknanya <strong data-start=\"1565\" data-end=\"1606\">jauh lebih besar dari sekadar makanan</strong>. Ia telah menjadi <strong data-start=\"1625\" data-end=\"1651\">simbol identitas penuh</strong>, yang kini <strong data-start=\"1663\" data-end=\"1739\">diperebutkan antara masyarakat Prancis dan keturunan para imigran Muslim</strong>, sementara perusahaan — apa pun asal negaranya atau agamanya — <strong data-start=\"1803\" data-end=\"1884\">berlomba mencari keuntungan dengan memasarkan daging halal kepada kaum Muslim</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</strong></p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (3)','','publish','open','open','','kisah-produk-islami-yang-tak-bisa-diblokade-prancis-3','','','2025-10-06 04:29:38','2025-10-06 04:29:38','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=529',0,'post','',0);
INSERT INTO `wp_posts` VALUES
(530,1,'2025-10-06 04:25:43','2025-10-06 04:25:43','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjalankan ibadah keagamaan Islam di Prancis merupakan hal yang sulit — dengan cara yang mungkin tak terbayangkan bagi orang yang tidak tinggal di sana. Salat menjadi sulit dilakukan di masjid karena berbagai alasan yang panjang untuk dijelaskan. Memakai jilbab dianggap sebagai “pelanggaran” yang membuat seorang Muslimah kehilangan hak untuk bekerja, menemani anak ke sekolah, bahkan sekadar keluar untuk berolahraga. Sekolah-sekolah Islam pun sebagian besar telah ditutup, sementara sisanya tinggal menunggu giliran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu-satunya hal yang menyebar luas di Prancis dan tampak sulit untuk dikendalikan adalah <strong>makanan halal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di “Negeri Cahaya” itu — di mana-mana — daging halal bersaing dengan jenis daging lainnya, baik melalui para penjagal maupun bagian daging di supermarket besar. Restoran dari berbagai tingkatan, mulai dari yang murah, menengah, hingga yang kadang mahal, kini menggunakan daging halal karena biayanya lebih rendah dibandingkan jenis daging lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Halal kini hadir di mana-mana: di meja makan, di pasar, di ruang diskusi dan perdebatan politik. Ia juga hadir di bursa dan dunia ekonomi — sampai pada titik di mana beberapa jaringan restoran terkenal seperti <strong>“Quick”</strong> memilih mengganti seluruh daging yang digunakan menjadi daging halal. Langkah ini membuat jumlah pelanggan mereka meningkat drastis, terutama pada hari-hari raya dan perayaan keagamaan Islam.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Halal di Prancis dan Eropa</strong> memiliki kisah panjang. Banyak pihak terlibat di dalamnya, menjadikan pasar halal sebagai arena tarik-menarik antara ekonomi dan politik sepanjang tahun-tahun terakhir.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pasar yang Muncul Kemudian</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Prancis yang letih dan hancur akibat dua perang dunia mulai menghela napas lega dengan datangnya gelombang besar para imigran untuk membangun kembali kota-kota, jalan-jalan, pabrik-pabrik, dan perekonomian yang porak-poranda sejak tahun 1960-an. Tentu saja, banyak dari mereka berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sebelumnya memiliki hubungan kolonial langsung dengan Prancis — seperti <strong>Aljazair</strong> dan <strong>Maroko</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Keberadaan komunitas Muslim di Prancis pun menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap daging halal. Namun, pada awalnya permintaan tersebut masih kecil, karena sifat para imigran yang kebanyakan pekerja kasar sementara kesadaran keagamaan banyak di antara mereka saat itu masih lemah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, situasi mulai berubah secara perlahan selama tiga dekade berikutnya. Pada tahun 1990-an, muncul sosok <strong>“konsumen Muslim”</strong>, yang jauh lebih berhati-hati terhadap apa yang ia makan. Seiring meningkatnya taraf hidup kaum Muslim di Prancis, tingkat konsumsi daging pun ikut meningkat. Jika sebelumnya daging hanya dikonsumsi pada acara-acara besar, kini konsumsi itu meluas — daging menjadi bagian tak terpisahkan dari menu makanan anak-anak dan cucu-cucu para imigran pertama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Krisis kesehatan seperti <strong>penyakit sapi gila</strong> dan <strong>demam mulut dan kuku</strong> turut berperan dalam memperkuat posisi daging halal. Perhatian terhadap cara penyembelihan meningkat, harga daging menurun, kualitasnya membaik, dan rumah potong hewan menjadi lebih siap memproduksi daging sesuai standar halal. Jumlah lembaga pemberi sertifikat halal pun meningkat pesat hingga mencapai ratusan. Sejak saat itu, halal berubah menjadi <strong>industri yang berdiri sendiri</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyebaran besar-besaran daging halal ini menarik perhatian <strong>acara bincang-bincang televisi</strong> dan kemudian <strong>parlemen Prancis</strong>. Perdagangan daging halal tak lagi terbatas pada pedagang biasa — <strong>para politisi</strong> pun ikut terlibat di dalamnya untuk meraih keuntungan, terutama saat musim pemilihan umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahun <strong>2012</strong> menjadi titik awal perdebatan besar tentang halal selama kampanye pemilihan presiden Prancis. Pada masa itu, halal mulai dibicarakan sebagai <strong>“produk etnis”</strong>, sebuah simbol identitas Islam yang dianggap bertentangan dengan identitas nasional Prancis. Muncul pandangan bahwa jenis makanan ini tidak sejalan dengan <strong>nilai-nilai universal dan sekularisme Prancis</strong>, bahkan dianggap sebagai faktor yang dapat mengganggu hubungan sosial dan mengancam tatanan “identitas nasional” Prancis di tengah masyarakat minoritas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Partai Front Nasional</strong> (yang kini bernama <strong>Rassemblement National</strong>) yang dipimpin keluarga <strong>Le Pen</strong>, menjadikan isu halal sebagai salah satu dasar programnya dan bagian dari permusuhannya terhadap umat Islam. Partai sayap kanan ekstrem itu mencoba memanfaatkan isu kesehatan sekaligus ideologis dengan menggambarkan praktik penyembelihan halal sebagai sesuatu yang <strong>“kotor”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini tampak dalam pernyataan <strong>Marine Le Pen</strong>, yang menyebut penyembelihan secara Islam sebagai <strong>“bom kesehatan”</strong>. Ia masih berpendapat bahwa <strong>pelarangan daging halal diperlukan demi melindungi kesehatan masyarakat Prancis</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Pen juga mengangkat isu <strong>“kesejahteraan hewan”</strong> untuk menyerang penyembelihan halal. Ia menghidupkan kembali tuntutan dari <strong>asosiasi perlindungan hewan besar</strong> yang sejak tahun <strong>2010</strong> menyerukan agar penyembelihan hewan secara Islam dihentikan sepenuhnya.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/06/kisah-produk-islami-yang-tak-bisa-diblokade-prancis-2/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (1)','','inherit','closed','closed','','520-revision-v1','','','2025-10-06 04:25:43','2025-10-06 04:25:43','',520,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=530',0,'revision','',0),
(531,1,'2025-10-06 04:27:07','2025-10-06 04:27:07','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Ketiga)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1583\" data-end=\"2122\">Karena <strong data-start=\"1590\" data-end=\"1636\">ketidakpercayaan terhadap perusahaan besar</strong>, <strong data-start=\"1638\" data-end=\"1680\">perusahaan kecil seperti <em data-start=\"1665\" data-end=\"1678\">Isla Délice</em></strong> justru menjadi <strong data-start=\"1696\" data-end=\"1737\">pemain dominan di pasar halal Prancis</strong>. Perusahaan kecil ini sendiri <strong data-start=\"1768\" data-end=\"1849\">menguasai sekitar setengah dari daging halal yang dijual di supermarket besar</strong>. <em data-start=\"1851\" data-end=\"1864\">Isla Délice</em> didirikan pada tahun 1990 oleh dua pengusaha Yahudi Prancis, <strong data-start=\"1926\" data-end=\"1961\">Jean-Daniel dan Frédéric Herzog</strong>, dan sempat menghadapi <strong data-start=\"1985\" data-end=\"2012\">tuduhan mendanai Israel</strong> sebelum akhirnya dijual pada tahun 2018 kepada <strong data-start=\"2060\" data-end=\"2094\">lembaga investasi asal Inggris</strong> seharga <strong data-start=\"2103\" data-end=\"2119\">80 juta euro</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2124\" data-end=\"2542\">Meskipun sejumlah perusahaan besar ikut terjun ke pasar halal, <strong data-start=\"2187\" data-end=\"2271\">sebagian besar perdagangan halal di Prancis masih berlangsung secara tradisional</strong>, terutama melalui <strong data-start=\"2290\" data-end=\"2342\">rumah potong hewan independen dan restoran kecil</strong>. Ukuran sektor ini <strong data-start=\"2362\" data-end=\"2401\">hampir mustahil diukur secara pasti</strong>, karena menurut beberapa studi, <strong data-start=\"2434\" data-end=\"2539\">sekitar 85% daging halal di Prancis diproduksi dan dijual melalui rumah potong tradisional independen</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2544\" data-end=\"2940\">Kesulitan memperkirakan ukuran pasar ini diungkap oleh <strong data-start=\"2599\" data-end=\"2619\">Patrick Guemonet</strong>, direktur umum <strong data-start=\"2635\" data-end=\"2674\">Federasi Rumah Potong Hewan Prancis</strong>, yang mengatakan bahwa <strong data-start=\"2698\" data-end=\"2788\">hanya sebagian kecil rumah potong halal yang berada di bawah pengawasan resmi federasi</strong>. Ia menjelaskan bahwa <strong data-start=\"2811\" data-end=\"2858\">ada sekitar 18.000 rumah potong tradisional</strong>, dan <strong data-start=\"2864\" data-end=\"2937\">tidak ada yang tahu berapa banyak di antaranya yang benar-benar halal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2942\" data-end=\"3075\">Dengan demikian, <strong data-start=\"2959\" data-end=\"3072\">angka dan data mengenai ukuran serta keuntungan pasar halal di Prancis masih sangat beragam dan tidak seragam</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3077\" data-end=\"3304\">Dalam konteks ini, laporan <strong data-start=\"3104\" data-end=\"3133\">France 24 pada tahun 2021</strong> menyebut bahwa meskipun <strong data-start=\"3158\" data-end=\"3227\">porsi penjualan produk halal masih kecil dibandingkan produk lain</strong>, para pelaku bisnis halal <strong data-start=\"3254\" data-end=\"3301\">terus mencatat peningkatan laba yang stabil</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3306\" data-end=\"3506\">Laporan tersebut menambahkan bahwa <strong data-start=\"3341\" data-end=\"3408\">produk halal kini tidak lagi terbatas di wilayah pinggiran kota</strong>, melainkan <strong data-start=\"3420\" data-end=\"3470\">telah menyebar luas di seluruh penjuru Prancis</strong>, terutama di <strong data-start=\"3484\" data-end=\"3503\">kota-kota besar</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3508\" data-end=\"3874\">Menurut <strong data-start=\"3516\" data-end=\"3529\">France 24</strong>, peningkatan konsumsi produk halal <strong data-start=\"3565\" data-end=\"3609\">tidak hanya terjadi selama bulan Ramadan</strong>, sebagaimana dijelaskan oleh <strong data-start=\"3639\" data-end=\"3655\">Frédéric You</strong>, kepala divisi impor di jaringan supermarket <strong data-start=\"3701\" data-end=\"3711\">Auchan</strong>. Ia menyebut bahwa antara <strong data-start=\"3738\" data-end=\"3758\">2010 hingga 2020</strong>, <strong data-start=\"3760\" data-end=\"3818\">penjualan produk halal di Prancis telah berlipat ganda</strong>, dan tren itu <strong data-start=\"3833\" data-end=\"3871\">diperkirakan masih akan terus naik</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3876\" data-end=\"3992\">Perusahaan <strong data-start=\"3887\" data-end=\"3902\">Isla Délice</strong> juga mengalami pertumbuhan serupa, dengan <strong data-start=\"3945\" data-end=\"3989\">tingkat pertumbuhan tahunan antara 8–10%</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3994\" data-end=\"4234\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Masih berdasarkan data dari <strong data-start=\"4022\" data-end=\"4067\">Federasi Pemasaran dan Distribusi Prancis</strong>, <strong data-start=\"4069\" data-end=\"4182\">penjualan produk halal di supermarket besar hanya mencapai 376 juta euro dari total 100 miliar euro transaksi</strong> untuk semua jenis produk (termasuk yang non-halal).</p>\r\n\r\n<h3 data-start=\"0\" data-end=\"33\">Makanan yang Tak Diinginkan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"35\" data-end=\"482\">Pada <strong data-start=\"40\" data-end=\"59\">27 Oktober 2020</strong>, <strong data-start=\"61\" data-end=\"80\">Gérald Darmanin</strong> — Menteri Kehakiman saat ini, yang sebelumnya menjabat sebagai <strong data-start=\"144\" data-end=\"168\">Menteri Dalam Negeri</strong> dan dikenal sebagai salah satu tokoh paling keras terhadap praktik keagamaan Islam di Prancis — menjadi tamu dalam siaran radio <strong data-start=\"297\" data-end=\"313\">France Inter</strong>. Dalam kesempatan itu, ia <strong data-start=\"340\" data-end=\"378\">mengulangi pernyataannya terdahulu</strong> bahwa ia <strong data-start=\"388\" data-end=\"463\">menolak keberadaan bagian atau tempat khusus untuk menjual produk halal</strong>. Ia menambahkan,</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"483\" data-end=\"694\">\r\n<p data-start=\"485\" data-end=\"694\">“Saya tidak berpikir model kapitalisme Prancis dibangun atas dasar menerima liberalisme dengan segala risikonya,”<br data-start=\"598\" data-end=\"601\" />mengisyaratkan bahwa <strong data-start=\"622\" data-end=\"691\">pasar halal dianggap sebagai tantangan terhadap identitas Prancis</strong>.</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"696\" data-end=\"1097\">Darmanin kemudian berusaha tampil sebagai <strong data-start=\"738\" data-end=\"757\">“pembela Islam”</strong>, dengan mengatakan bahwa <strong data-start=\"783\" data-end=\"889\">banyak Muslim Prancis tidak boleh didiskriminasi berdasarkan agama mereka atau pilihan konsumsi mereka</strong>. Namun, di saat yang sama, ia menegaskan bahwa <strong data-start=\"937\" data-end=\"1083\">“kebebasan” dalam arti liberal atau kapitalistik tidak boleh mengalahkan definisi Republik Prancis tentang identitas nasional dan sekularisme.</strong> Ia berkata:</p>\r\n\r\n<blockquote data-start=\"1099\" data-end=\"1425\">\r\n<p data-start=\"1101\" data-end=\"1425\">“Saya hanya mengatakan bahwa ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat untuk menghindari pengelompokan sosial yang tertutup. Ini tentu tidak berarti bahwa seseorang tidak berhak berpakaian atau makan apa pun yang ia inginkan dalam Republik. Tapi kami juga berhak mengkritik kapitalisme di negara kami.”</p>\r\n</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1427\" data-end=\"1885\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Memang benar bahwa <strong data-start=\"1446\" data-end=\"1536\">daging halal hanyalah potongan daging yang disajikan di atas piring atau di dalam roti</strong>, namun di Prancis, maknanya <strong data-start=\"1565\" data-end=\"1606\">jauh lebih besar dari sekadar makanan</strong>. Ia telah menjadi <strong data-start=\"1625\" data-end=\"1651\">simbol identitas penuh</strong>, yang kini <strong data-start=\"1663\" data-end=\"1739\">diperebutkan antara masyarakat Prancis dan keturunan para imigran Muslim</strong>, sementara perusahaan — apa pun asal negaranya atau agamanya — <strong data-start=\"1803\" data-end=\"1884\">berlomba mencari keuntungan dengan memasarkan daging halal kepada kaum Muslim</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</strong></p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (3)','','inherit','closed','closed','','529-revision-v1','','','2025-10-06 04:27:07','2025-10-06 04:27:07','',529,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=531',0,'revision','',0),
(532,1,'2025-10-06 04:28:07','2025-10-06 04:28:07','Kemasan produk makanan halal di salah satu toko di Kota Nantes, Prancis bagian barat, pada 7 September 2010 (Reuters)','food-fra-2-1759422670','Kemasan produk makanan halal di salah satu toko di Kota Nantes, Prancis bagian barat, pada 7 September 2010 (Reuters)','inherit','open','closed','','food-fra-2-1759422670','','','2025-10-06 04:28:12','2025-10-06 04:28:12','',525,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/food-fra-2-1759422670.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(533,1,'2025-10-06 04:28:15','2025-10-06 04:28:15','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade oleh Prancis (Bagian Kedua)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">oleh al-Mahdi az-Zaidawi</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n\r\n<h3 data-start=\"0\" data-end=\"40\">Sumber Gangguan yang Terus-Menerus</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"42\" data-end=\"565\">Pada <strong data-start=\"47\" data-end=\"64\">November 2020</strong>, muncul kerumitan baru dalam masalah penyembelihan halal setelah <strong data-start=\"130\" data-end=\"174\">Kementerian Pertanian dan Pangan Prancis</strong> memberlakukan <strong data-start=\"189\" data-end=\"208\">syarat tambahan</strong> terhadap proses penyembelihan unggas. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari perwakilan komunitas Muslim di Prancis, yang menilai syarat-syarat tersebut <strong data-start=\"362\" data-end=\"381\">tidak realistis</strong> untuk diterapkan tanpa melanggar ajaran Islam dalam tata cara penyembelihan. Karena itu, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk <strong data-start=\"513\" data-end=\"539\">pelarangan terselubung</strong> terhadap praktik halal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"567\" data-end=\"843\">Sengketa utama terletak pada <strong data-start=\"596\" data-end=\"625\">cara penyembelihan unggas</strong>. Rumah potong hewan halal di Prancis selama ini terbiasa <strong data-start=\"683\" data-end=\"728\">menyetrum unggas dengan intensitas ringan</strong> sebelum disembelih — tujuannya agar hewan kehilangan kesadaran sebagian, tetapi <strong data-start=\"809\" data-end=\"824\">masih hidup</strong> saat disembelih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"845\" data-end=\"1434\">Namun, Kementerian Pertanian kini mewajibkan <strong data-start=\"890\" data-end=\"929\">penyetruman listrik yang lebih kuat</strong>, agar hewan benar-benar kehilangan kesadaran sebelum disembelih. Aturan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola masjid dan rumah potong halal, karena penyetruman yang terlalu kuat dapat menyebabkan <strong data-start=\"1139\" data-end=\"1176\">kematian hewan sebelum disembelih</strong>, menjadikannya <strong data-start=\"1192\" data-end=\"1203\">bangkai</strong> yang haram dimakan. Para ahli pemerintah menolak kekhawatiran itu, tetapi solusi alternatif yang mereka tawarkan — seperti <strong data-start=\"1327\" data-end=\"1353\">penyembelihan otomatis</strong> agar hewan tidak merasakan sakit — dinilai terlalu <strong data-start=\"1405\" data-end=\"1414\">mahal</strong> untuk diterapkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1436\" data-end=\"1879\">Karena sikap keras pemerintah Prancis terhadap penyembelihan halal ini, <strong data-start=\"1508\" data-end=\"1540\">tiga masjid besar di Prancis</strong> — di <strong data-start=\"1546\" data-end=\"1555\">Paris</strong>, <strong data-start=\"1557\" data-end=\"1565\">Lyon</strong>, dan <strong data-start=\"1571\" data-end=\"1579\">Évry</strong> — mengumumkan <strong data-start=\"1594\" data-end=\"1613\">penolakan resmi</strong> terhadap kebijakan tersebut. Dalam pernyataannya, lembaga Islam ini menyampaikan bahwa mereka akan membawa kekhawatiran tersebut kepada <strong data-start=\"1750\" data-end=\"1778\">Kementerian Dalam Negeri</strong> dan <strong data-start=\"1783\" data-end=\"1808\">Kementerian Pertanian</strong>, namun hingga kini <strong data-start=\"1828\" data-end=\"1855\">belum ada hasil positif</strong> dari protes tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1881\" data-end=\"2181\">Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan <strong data-start=\"1959\" data-end=\"1978\">Emmanuel Macron</strong> telah memperketat ruang gerak umat Islam melalui berbagai undang-undang. Kebijakan baru terkait penyembelihan halal ini dianggap sebagai <strong data-start=\"2116\" data-end=\"2178\">bagian baru dari rangkaian pembatasan terhadap umat Muslim</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2183\" data-end=\"2568\">Pada saat yang sama, pemerintah mulai memikirkan cara <strong data-start=\"2237\" data-end=\"2291\">memanfaatkan potensi ekonomi dari uang umat Muslim</strong>, sambil tetap membatasi ruang sosial mereka. Hal ini semakin menguat dengan diberlakukannya <strong data-start=\"2384\" data-end=\"2421\">Undang-Undang “Separatisme Islam”</strong>, yang muncul pada saat <strong data-start=\"2445\" data-end=\"2484\">pasar halal sedang berkembang pesat</strong> dan menghasilkan <strong data-start=\"2502\" data-end=\"2547\">keuntungan besar bagi negara-negara Barat</strong>, termasuk Prancis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2570\" data-end=\"2901\">Peneliti <strong data-start=\"2579\" data-end=\"2609\">Florence Bergeaud-Blackler</strong> dalam bukunya <em data-start=\"2624\" data-end=\"2645\">Understanding Halal</em> (2010) menjelaskan bahwa <strong data-start=\"2671\" data-end=\"2741\">pasar halal sebenarnya diciptakan oleh negara-negara Barat sendiri</strong> pada tahun 1970–1980-an untuk mengekspor daging ke negara-negara Islam. Awalnya, produk halal hanyalah <strong data-start=\"2845\" data-end=\"2898\">pasar untuk mengalirkan kelebihan produksi daging</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2903\" data-end=\"3231\">Demi efisiensi keuntungan, rumah potong hewan akhirnya <strong data-start=\"2958\" data-end=\"3008\">menyembelih seluruh batch sesuai syariat Islam</strong>, meski hanya sebagian yang dijual sebagai produk halal. Karena itu, sebuah studi pada tahun <strong data-start=\"3101\" data-end=\"3109\">2011</strong> memperkirakan bahwa <strong data-start=\"3130\" data-end=\"3228\">seperempat hewan yang disembelih di Prancis — terutama domba — disembelih sesuai syariat Islam</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3233\" data-end=\"3545\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Namun, <strong data-start=\"3240\" data-end=\"3276\">keraguan terhadap keaslian halal</strong> tetap menjadi isu yang tak pernah reda. Pada tahun yang sama, perusahaan <strong data-start=\"3350\" data-end=\"3359\">Herta</strong> dituduh menjual <strong data-start=\"3376\" data-end=\"3416\">sosis halal yang mengandung DNA babi</strong>. Produk tersebut ditarik dari pasaran, meskipun kemudian perusahaan dan lembaga sertifikasi halal <strong data-start=\"3515\" data-end=\"3544\">dinyatakan tidak bersalah</strong>.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_532\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-532\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/food-fra-2-1759422670.webp\" alt=\"Kemasan produk makanan halal di salah satu toko di Kota Nantes, Prancis bagian barat, pada 7 September 2010 (Reuters)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Kemasan produk makanan halal di salah satu toko di Kota Nantes, Prancis bagian barat, pada 7 September 2010 (Reuters)[/caption]\r\n<h3 data-start=\"0\" data-end=\"44\">Seberapa Besar Pasar Halal di Prancis?</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"46\" data-end=\"425\">Dalam laporan <strong data-start=\"60\" data-end=\"97\">surat kabar <em data-start=\"74\" data-end=\"84\">Le Monde</em> tahun 2016</strong>, disebutkan bahwa nilai <strong data-start=\"122\" data-end=\"185\">pasar halal di Prancis mencapai sekitar 5,5 miliar dolar AS</strong>. Sementara dalam laporan lain pada tahun <strong data-start=\"227\" data-end=\"235\">2019</strong>, kanal berita <strong data-start=\"250\" data-end=\"260\">BFM TV</strong> menyebut bahwa meskipun <strong data-start=\"285\" data-end=\"348\">penjualan produk halal di supermarket besar terus meningkat</strong>, pertumbuhan pasar halal secara keseluruhan <strong data-start=\"393\" data-end=\"422\">masih lambat dan terbatas</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"427\" data-end=\"700\">BFM menambahkan bahwa <strong data-start=\"449\" data-end=\"522\">produk halal hanya mewakili 0,3% dari total penjualan produk konsumsi</strong> di toko-toko Prancis — jumlah yang setara dengan <strong data-start=\"572\" data-end=\"613\">pasar bir buatan rumahan (craft beer)</strong>, dan jauh lebih kecil dibandingkan <strong data-start=\"649\" data-end=\"697\">pasar bir dan minuman beralkohol secara umum</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"702\" data-end=\"1159\">Laporan itu juga mempertanyakan apakah pasar halal akan kehilangan momentumnya di Prancis. Namun, jawabannya sulit dipastikan karena <strong data-start=\"835\" data-end=\"919\">penelitian yang ada biasanya hanya mencakup penjualan halal di supermarket besar</strong>, yang porsinya masih kecil dan hanya mencerminkan <strong data-start=\"970\" data-end=\"1012\">sebagian kecil dari total produk halal</strong> yang dijual di luar jaringan ritel besar. Produk halal memang <strong data-start=\"1075\" data-end=\"1156\">masih menempati ruang yang sangat terbatas di supermarket-supermarket Prancis</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1161\" data-end=\"1581\">Hal lain yang tak kalah penting adalah <strong data-start=\"1200\" data-end=\"1282\">rendahnya kepercayaan komunitas Muslim terhadap perusahaan multinasional besar</strong> yang berbisnis di sektor halal. Contohnya, perusahaan <strong data-start=\"1337\" data-end=\"1346\">Herta</strong>, anak usaha dari <strong data-start=\"1364\" data-end=\"1374\">Nestlé</strong>, menghentikan produksi produk halal pada tahun 2012 dengan alasan <strong data-start=\"1441\" data-end=\"1478\">“permintaan yang tidak mencukupi”</strong> setelah muncul kampanye negatif akibat <strong data-start=\"1518\" data-end=\"1552\">ditemukannya jejak daging babi</strong> dalam produk halal mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\nSumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Kisah Produk Islami yang Tak Bisa Diblokade Prancis (2)','','inherit','closed','closed','','525-revision-v1','','','2025-10-06 04:28:15','2025-10-06 04:28:15','',525,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=533',0,'revision','',0),
(534,1,'2025-10-06 11:26:54','2025-10-06 11:26:54','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"240\" data-end=\"632\">Ancam Eksistensi Israel, Penulis Israel Usul Bubarkan Suriah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tidak sedikit pengamat dan penulis Israel yang khawatir bahwa Suriah Baru akan Ancam Eksistensi Israel dan mengganggu rencana Zionisme, salah satunya adalah Jason Shvili, yang mengusulkan pembubaran total negara Suriah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"240\" data-end=\"632\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 6 Oktober 2025</a> - Seorang penulis Israel, Jason Shvili, dalam artikelnya di surat kabar <em data-start=\"310\" data-end=\"324\">Israel Hayom</em> menyerukan pembubaran total negara Suriah dan penghapusan eksistensinya dalam bentuk sekarang. Pandangannya mencerminkan pola pikir sebagian kalangan Barat dan Israel terhadap masa depan Suriah, sekaligus menyingkap sikap provokatif serta niat terselubung untuk menggambar ulang peta kawasan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"634\" data-end=\"1055\">Dalam tulisannya, Shvili berpendapat bahwa Suriah adalah negara yang “tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah berhasil”. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengakhiri puluhan tahun konflik dan kehancuran adalah dengan membaginya menjadi lima negara berdasarkan etnis dan sekte — agar komunitas Alawi, Kristen, Arab Sunni, Druze, dan Kurdi dapat menjalankan apa yang ia sebut sebagai “hak menentukan nasib sendiri”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1057\" data-end=\"1330\">Penulis yang kini berdomisili di Toronto, Kanada itu menilai bahwa upaya Washington, termasuk pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, untuk mempertahankan keutuhan Suriah merupakan sikap “keras kepala dan naif” yang justru memperpanjang tirani serta pertumpahan darah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1332\" data-end=\"1731\">Shvili juga menuding akar krisis Suriah berasal dari apa yang ia sebut sebagai “kesalahan historis” kekuatan kolonial pasca-Perang Dunia I, ketika mereka menggambar batas-batas wilayah Timur Tengah secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan aspirasi beragam bangsa di kawasan tersebut. Ia menganggap bahwa kesalahan itu telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan selama lebih dari satu abad.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1733\" data-end=\"1768\"><strong data-start=\"1738\" data-end=\"1766\">Usulan Pembubaran Suriah</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1769\" data-end=\"2078\">Sebagai solusi, Shvili mengusulkan pembubaran sepenuhnya negara Suriah dan pembentukan lima negara baru yang terpisah: negara Alawi di Latakia, negara Druze di As-Suwayda, negara Kristen di Wadi an-Nasara, negara Kurdi di wilayah otonom di utara dan timur, serta negara Arab Sunni di wilayah Suriah lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2080\" data-end=\"2352\">Ia menilai pembagian geografis semacam itu memungkinkan pemisahan praktis berdasarkan letak dan dominasi demografis masing-masing kelompok. Namun, menurut pandangannya, tantangan utama justru terletak pada bagaimana menjaga keberlangsungan entitas-entitas baru tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2354\" data-end=\"2727\">Karena sebagian wilayah yang diusulkan kekurangan sumber daya atau tidak memiliki akses ke laut, Shvili menyarankan adanya dukungan eksternal. Ia memperkirakan negara Arab Sunni baru akan memperoleh bantuan besar dari negara-negara Arab Sunni dan Turki, negara Alawi akan didukung Rusia, sementara entitas Druze dan Kristen akan mendapatkan dukungan langsung dari Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2729\" data-end=\"2985\">Adapun bagi kelompok Kurdi, Shvili menilai dukungan Israel sangat penting, termasuk dalam bentuk bantuan persenjataan, untuk menghadapi potensi serangan Turki yang diperkirakannya akan menentang kemerdekaan wilayah otonom Kurdi di utara dan timur Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2987\" data-end=\"3345\">Dalam kesimpulannya, Shvili menegaskan bahwa mempertahankan keberadaan seluruh kelompok tersebut dalam satu negara hanya akan memperpanjang tirani dan pertumpahan darah. Ia menyebut bahwa pembagian Suriah menjadi beberapa negara merupakan satu-satunya jalan menuju “Timur Tengah yang lebih makmur”, sebagaimana visi yang dikaitkannya dengan Presiden Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3347\" data-end=\"3610\">Shvili pun menyerukan agar Amerika Serikat meninggalkan gagasan tentang “Suriah yang bersatu” dan mendorong rakyat yang kini dikenal sebagai Republik Arab Suriah untuk menuntut hak menentukan nasib mereka masing-masing dalam bentuk negara merdeka yang terpisah.</p>\r\n<p data-start=\"3612\" data-end=\"3640\"><strong data-start=\"3612\" data-end=\"3623\">Sumber:</strong> <a href=\"https://www.israelhayom.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em data-start=\"3624\" data-end=\"3638\">Israel Hayom</em></a></p>','Ancam Eksistensi Israel, Jason Shvili Usul Bubarkan Suriah','','publish','open','open','','ancam-eksistensi-israel-jason-shvili-usul-bubarkan-suriah','','','2025-10-06 11:27:33','2025-10-06 11:27:33','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=534',0,'post','',0),
(535,1,'2025-10-06 11:24:54','2025-10-06 11:24:54','','suriah_ancaman_bagi_israel','','inherit','open','closed','','suriah_ancaman_bagi_israel','','','2025-10-06 11:24:54','2025-10-06 11:24:54','',534,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/suriah_ancaman_bagi_israel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(536,1,'2025-10-06 11:26:54','2025-10-06 11:26:54','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"240\" data-end=\"632\">Ancam Eksistensi Israel, Penulis Israel Usul Bubarkan Suriah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tidak sedikit pengamat dan penulis Israel yang khawatir bahwa Suriah Baru akan Ancam Eksistensi Israel dan mengganggu rencana Zionisme, salah satunya adalah Jason Shvili, yang mengusulkan pembubaran total negara Suriah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"240\" data-end=\"632\">Seorang penulis Israel, Jason Shvili, dalam artikelnya di surat kabar <em data-start=\"310\" data-end=\"324\">Israel Hayom</em> menyerukan pembubaran total negara Suriah dan penghapusan eksistensinya dalam bentuk sekarang. Pandangannya mencerminkan pola pikir sebagian kalangan Barat dan Israel terhadap masa depan Suriah, sekaligus menyingkap sikap provokatif serta niat terselubung untuk menggambar ulang peta kawasan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"634\" data-end=\"1055\">Dalam tulisannya, Shvili berpendapat bahwa Suriah adalah negara yang “tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah berhasil”. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengakhiri puluhan tahun konflik dan kehancuran adalah dengan membaginya menjadi lima negara berdasarkan etnis dan sekte — agar komunitas Alawi, Kristen, Arab Sunni, Druze, dan Kurdi dapat menjalankan apa yang ia sebut sebagai “hak menentukan nasib sendiri”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1057\" data-end=\"1330\">Penulis yang kini berdomisili di Toronto, Kanada itu menilai bahwa upaya Washington, termasuk pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, untuk mempertahankan keutuhan Suriah merupakan sikap “keras kepala dan naif” yang justru memperpanjang tirani serta pertumpahan darah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1332\" data-end=\"1731\">Shvili juga menuding akar krisis Suriah berasal dari apa yang ia sebut sebagai “kesalahan historis” kekuatan kolonial pasca-Perang Dunia I, ketika mereka menggambar batas-batas wilayah Timur Tengah secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan aspirasi beragam bangsa di kawasan tersebut. Ia menganggap bahwa kesalahan itu telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan selama lebih dari satu abad.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1733\" data-end=\"1768\"><strong data-start=\"1738\" data-end=\"1766\">Usulan Pembubaran Suriah</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1769\" data-end=\"2078\">Sebagai solusi, Shvili mengusulkan pembubaran sepenuhnya negara Suriah dan pembentukan lima negara baru yang terpisah: negara Alawi di Latakia, negara Druze di As-Suwayda, negara Kristen di Wadi an-Nasara, negara Kurdi di wilayah otonom di utara dan timur, serta negara Arab Sunni di wilayah Suriah lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2080\" data-end=\"2352\">Ia menilai pembagian geografis semacam itu memungkinkan pemisahan praktis berdasarkan letak dan dominasi demografis masing-masing kelompok. Namun, menurut pandangannya, tantangan utama justru terletak pada bagaimana menjaga keberlangsungan entitas-entitas baru tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2354\" data-end=\"2727\">Karena sebagian wilayah yang diusulkan kekurangan sumber daya atau tidak memiliki akses ke laut, Shvili menyarankan adanya dukungan eksternal. Ia memperkirakan negara Arab Sunni baru akan memperoleh bantuan besar dari negara-negara Arab Sunni dan Turki, negara Alawi akan didukung Rusia, sementara entitas Druze dan Kristen akan mendapatkan dukungan langsung dari Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2729\" data-end=\"2985\">Adapun bagi kelompok Kurdi, Shvili menilai dukungan Israel sangat penting, termasuk dalam bentuk bantuan persenjataan, untuk menghadapi potensi serangan Turki yang diperkirakannya akan menentang kemerdekaan wilayah otonom Kurdi di utara dan timur Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2987\" data-end=\"3345\">Dalam kesimpulannya, Shvili menegaskan bahwa mempertahankan keberadaan seluruh kelompok tersebut dalam satu negara hanya akan memperpanjang tirani dan pertumpahan darah. Ia menyebut bahwa pembagian Suriah menjadi beberapa negara merupakan satu-satunya jalan menuju “Timur Tengah yang lebih makmur”, sebagaimana visi yang dikaitkannya dengan Presiden Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3347\" data-end=\"3610\">Shvili pun menyerukan agar Amerika Serikat meninggalkan gagasan tentang “Suriah yang bersatu” dan mendorong rakyat yang kini dikenal sebagai Republik Arab Suriah untuk menuntut hak menentukan nasib mereka masing-masing dalam bentuk negara merdeka yang terpisah.</p>\r\n<p data-start=\"3612\" data-end=\"3640\"><strong data-start=\"3612\" data-end=\"3623\">Sumber:</strong> <a href=\"https://www.israelhayom.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em data-start=\"3624\" data-end=\"3638\">Israel Hayom</em></a></p>','Ancam Eksistensi Israel, Jason Shvili Usul Bubarkan Suriah','','inherit','closed','closed','','534-revision-v1','','','2025-10-06 11:26:54','2025-10-06 11:26:54','',534,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=536',0,'revision','',0),
(537,1,'2025-10-06 11:27:33','2025-10-06 11:27:33','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"240\" data-end=\"632\">Ancam Eksistensi Israel, Penulis Israel Usul Bubarkan Suriah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tidak sedikit pengamat dan penulis Israel yang khawatir bahwa Suriah Baru akan Ancam Eksistensi Israel dan mengganggu rencana Zionisme, salah satunya adalah Jason Shvili, yang mengusulkan pembubaran total negara Suriah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"240\" data-end=\"632\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 6 Oktober 2025</a> - Seorang penulis Israel, Jason Shvili, dalam artikelnya di surat kabar <em data-start=\"310\" data-end=\"324\">Israel Hayom</em> menyerukan pembubaran total negara Suriah dan penghapusan eksistensinya dalam bentuk sekarang. Pandangannya mencerminkan pola pikir sebagian kalangan Barat dan Israel terhadap masa depan Suriah, sekaligus menyingkap sikap provokatif serta niat terselubung untuk menggambar ulang peta kawasan Timur Tengah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"634\" data-end=\"1055\">Dalam tulisannya, Shvili berpendapat bahwa Suriah adalah negara yang “tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah berhasil”. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengakhiri puluhan tahun konflik dan kehancuran adalah dengan membaginya menjadi lima negara berdasarkan etnis dan sekte — agar komunitas Alawi, Kristen, Arab Sunni, Druze, dan Kurdi dapat menjalankan apa yang ia sebut sebagai “hak menentukan nasib sendiri”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1057\" data-end=\"1330\">Penulis yang kini berdomisili di Toronto, Kanada itu menilai bahwa upaya Washington, termasuk pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, untuk mempertahankan keutuhan Suriah merupakan sikap “keras kepala dan naif” yang justru memperpanjang tirani serta pertumpahan darah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1332\" data-end=\"1731\">Shvili juga menuding akar krisis Suriah berasal dari apa yang ia sebut sebagai “kesalahan historis” kekuatan kolonial pasca-Perang Dunia I, ketika mereka menggambar batas-batas wilayah Timur Tengah secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan aspirasi beragam bangsa di kawasan tersebut. Ia menganggap bahwa kesalahan itu telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan selama lebih dari satu abad.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1733\" data-end=\"1768\"><strong data-start=\"1738\" data-end=\"1766\">Usulan Pembubaran Suriah</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1769\" data-end=\"2078\">Sebagai solusi, Shvili mengusulkan pembubaran sepenuhnya negara Suriah dan pembentukan lima negara baru yang terpisah: negara Alawi di Latakia, negara Druze di As-Suwayda, negara Kristen di Wadi an-Nasara, negara Kurdi di wilayah otonom di utara dan timur, serta negara Arab Sunni di wilayah Suriah lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2080\" data-end=\"2352\">Ia menilai pembagian geografis semacam itu memungkinkan pemisahan praktis berdasarkan letak dan dominasi demografis masing-masing kelompok. Namun, menurut pandangannya, tantangan utama justru terletak pada bagaimana menjaga keberlangsungan entitas-entitas baru tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2354\" data-end=\"2727\">Karena sebagian wilayah yang diusulkan kekurangan sumber daya atau tidak memiliki akses ke laut, Shvili menyarankan adanya dukungan eksternal. Ia memperkirakan negara Arab Sunni baru akan memperoleh bantuan besar dari negara-negara Arab Sunni dan Turki, negara Alawi akan didukung Rusia, sementara entitas Druze dan Kristen akan mendapatkan dukungan langsung dari Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2729\" data-end=\"2985\">Adapun bagi kelompok Kurdi, Shvili menilai dukungan Israel sangat penting, termasuk dalam bentuk bantuan persenjataan, untuk menghadapi potensi serangan Turki yang diperkirakannya akan menentang kemerdekaan wilayah otonom Kurdi di utara dan timur Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2987\" data-end=\"3345\">Dalam kesimpulannya, Shvili menegaskan bahwa mempertahankan keberadaan seluruh kelompok tersebut dalam satu negara hanya akan memperpanjang tirani dan pertumpahan darah. Ia menyebut bahwa pembagian Suriah menjadi beberapa negara merupakan satu-satunya jalan menuju “Timur Tengah yang lebih makmur”, sebagaimana visi yang dikaitkannya dengan Presiden Trump.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3347\" data-end=\"3610\">Shvili pun menyerukan agar Amerika Serikat meninggalkan gagasan tentang “Suriah yang bersatu” dan mendorong rakyat yang kini dikenal sebagai Republik Arab Suriah untuk menuntut hak menentukan nasib mereka masing-masing dalam bentuk negara merdeka yang terpisah.</p>\r\n<p data-start=\"3612\" data-end=\"3640\"><strong data-start=\"3612\" data-end=\"3623\">Sumber:</strong> <a href=\"https://www.israelhayom.com/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em data-start=\"3624\" data-end=\"3638\">Israel Hayom</em></a></p>','Ancam Eksistensi Israel, Jason Shvili Usul Bubarkan Suriah','','inherit','closed','closed','','534-revision-v1','','','2025-10-06 11:27:33','2025-10-06 11:27:33','',534,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=537',0,'revision','',0),
(538,1,'2025-10-06 11:51:41','2025-10-06 11:51:41','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"74\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"72\">Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Pelakunya Jarang Diadili?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"76\" data-end=\"110\">Kalika Mehta dan Riley Linebaugh</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Apa yang dilakukan oleh Tentara Zionis pada rakyat Gaza, yakni membiarkan mereka kelaparan dengan sengaja sesungguhnya adalah suatu kejahatan, karena Kelaparan Adalah Kejahatan Perang. Tapi mengapa sering luput dan pelakunya jarang diadili ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"112\" data-end=\"507\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 6 Oktober 2025</a> - Pada 23 September 1943, surat kabar <em data-start=\"148\" data-end=\"163\">The Statesman</em> di India menulis: “Dalam pekan yang berakhir pada 18 September, jumlah kematian mencapai 1.319… sejak 16 Agustus, rumah sakit kota menerima 4.338 korban kelaparan, 972 di antaranya meninggal dunia. Sementara jenazah yang diangkat dari jalan-jalan dan rumah sakit oleh pasukan polisi dan dua lembaga nonresmi sejak 1 Agustus berjumlah 2.527.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"509\" data-end=\"853\">Pada bulan itu, Bengal berada di bawah cengkeraman kelaparan buatan yang menewaskan ribuan orang setiap minggu. India, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, terlibat dalam Perang Dunia II sejak 1939 sebagai pemasok tentara, bahan mentah, kredit, dan juga sebagai front strategis dalam kampanye Sekutu melawan Jepang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"855\" data-end=\"1162\">Pada tahun 1942, pihak kolonial memberlakukan kebijakan “bumi hangus” yang dimodifikasi di wilayah Assam, Bengal, Bihar, Orissa, dan sebagian Madras. Tentara diperintahkan untuk menghancurkan atau menyingkirkan persediaan makanan serta menonaktifkan jalur transportasi darat, laut, kereta api, dan sungai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1298\">Alasannya adalah untuk mencegah Jepang memperoleh sumber daya, tetapi hasilnya justru membuat jutaan warga sipil kehilangan makanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1300\" data-end=\"1611\">Di London, lebih dari lima ribu mil jauhnya, Menteri Urusan India, Leo Amery, memohon kepada pemerintahan perang Winston Churchill agar mengirim 500 ribu ton gandum untuk menyelamatkan Bengal dari kelaparan. Namun, pemerintah menolak permintaan itu dan hanya menyetujui kurang dari seperempat jumlah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1613\" data-end=\"1842\">Kemudian, Amery menulis bahwa pemerintah menganggap persoalan itu sebagai “berlebihan dari pihak India”. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban kelaparan dan wabah yang ditimbulkannya meningkat hingga mencapai tiga juta jiwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1844\" data-end=\"2047\">Di tengah sensor ketat yang melarang media memberitakan hal-hal yang bisa menimbulkan ketakutan atau kepanikan, <em data-start=\"1956\" data-end=\"1971\">The Statesman</em> menerbitkan laporan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2643\">Pemerintah kolonial lebih memilih cerita yang menyoroti upaya bantuan dan menggambarkan kelaparan sebagai bagian dari “masalah pengemis” yang kronis. Narasi ini membuat kelaparan tampak seperti hal yang wajar dan melekat pada kemiskinan, menyembunyikan skala sebenarnya dari bencana itu, dan menampilkan kolonialisme Inggris sebagai penguasa yang penuh kasih. Bahkan, para pejabat mengganti kata “kelaparan” atau “makanan” dengan istilah “orang miskin yang sakit” dalam laporan kematian, sebagai upaya menggambarkannya sebagai nasib tak terelakkan, bukan akibat dari kebijakan yang disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3062\">Namun demikian, meski beberapa media menentang larangan dengan mengungkapkan kenyataan, hal itu tidak pernah berujung pada pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun. Sebab, para perancang hukum internasional setelah perang adalah orang-orang yang juga menggunakan blokade dan kelaparan sebagai senjata dalam perang dan kolonialisme mereka, dan mereka tidak ingin mengkriminalisasi alat yang telah lama mereka gunakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3064\" data-end=\"3312\">Sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti Nicholas Mulder dan Boyd van Dijk, Inggris dan Prancis pada abad ke-20 lebih memilih blokade karena dianggap sebagai “intervensi fisik pasif dengan risiko rendah dan hasil tinggi sebagai strategi perang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3314\" data-end=\"3452\">Keraguan untuk mengakui kelaparan sebagai senjata kekerasan telah meninggalkan jejak mendalam dalam hukum internasional hingga hari ini.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3454\" data-end=\"3499\"><strong data-start=\"3458\" data-end=\"3497\">Kelaparan dalam Hukum Internasional</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3500\" data-end=\"3858\">Hukum internasional dengan jelas melarang penggunaan kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil sebagai senjata perang. Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil. Lebih jauh lagi, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menetapkan kelaparan sebagai kejahatan perang yang dapat diadili.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3860\" data-end=\"3964\">Namun, meskipun ketentuan hukumnya jelas, menuntut pelaku kejahatan ini tetap sulit. Mengapa demikian?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3966\" data-end=\"4000\"><strong data-start=\"3970\" data-end=\"3998\">Kendala dalam Penuntutan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4001\" data-end=\"4341\">Kelaparan berbeda dengan bom atau pembantaian. Ia terjadi perlahan, menyebar, dan sering kali tersembunyi di balik kebijakan resmi. Untuk membuktikan kejahatan ini, jaksa harus menunjukkan adanya “niat”, yaitu bahwa para pemimpin dengan sengaja membuat warga sipil kelaparan, bukan karena salah urus atau kegagalan menjaga rantai pasokan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4343\" data-end=\"4615\">Blokade, sanksi, dan embargo sering kali dipresentasikan sebagai tindakan militer yang “sah”, sehingga mengaburkan batas antara kebijakan dan kejahatan. Selain itu, menuntut individu atas kekerasan yang bersifat struktural dan sistemik merupakan tugas yang sangat rumit.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4617\" data-end=\"4661\"><strong data-start=\"4621\" data-end=\"4659\">Mengapa Harus Dihukum Meski Sulit?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4662\" data-end=\"4916\">Kesulitan bukanlah alasan. Kelaparan menimbulkan kehancuran yang tak kalah parah dibanding senjata konvensional, sebagaimana terlihat di Gaza saat ini. Ia menghancurkan masyarakat, meninggalkan luka fisik, psikologis, dan ekonomi yang berlangsung lama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4918\" data-end=\"5089\">Karena sifatnya yang sistemik — bekerja perlahan, tersembunyi, dan terlindungi oleh kebijakan — maka kebutuhan untuk menegakkannya secara hukum menjadi semakin mendesak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5091\" data-end=\"5281\">Selama ini, kelaparan diperlakukan seolah-olah merupakan bagian alami dari perang, padahal sejatinya ia adalah strategi yang disengaja, telah lama dikriminalisasi, namun jarang ditegakkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5283\" data-end=\"5479\">Selama pengadilan dan jaksa gagal memperlakukan kelaparan sebagai kejahatan tersendiri, kekuatan besar akan terus menggunakan rasa lapar sebagai senjata terhadap warga sipil tanpa takut hukuman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Menamainya dengan jelas adalah langkah pertama. Mengadilinya adalah langkah berikutnya.</p>\r\n<p data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Jarang Diadili?','','publish','open','open','','kelaparan-adalah-kejahatan-perang-mengapa-jarang-diadili','','','2025-10-06 11:56:19','2025-10-06 11:56:19','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=538',0,'post','',0),
(539,1,'2025-10-06 11:47:58','2025-10-06 11:47:58','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"74\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"72\">Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Pelakunya Jarang Diadili?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"76\" data-end=\"110\">Kalika Mehta dan Riley Linebaugh</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"112\" data-end=\"507\">Pada 23 September 1943, surat kabar <em data-start=\"148\" data-end=\"163\">The Statesman</em> di India menulis: “Dalam pekan yang berakhir pada 18 September, jumlah kematian mencapai 1.319… sejak 16 Agustus, rumah sakit kota menerima 4.338 korban kelaparan, 972 di antaranya meninggal dunia. Sementara jenazah yang diangkat dari jalan-jalan dan rumah sakit oleh pasukan polisi dan dua lembaga nonresmi sejak 1 Agustus berjumlah 2.527.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"509\" data-end=\"853\">Pada bulan itu, Bengal berada di bawah cengkeraman kelaparan buatan yang menewaskan ribuan orang setiap minggu. India, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, terlibat dalam Perang Dunia II sejak 1939 sebagai pemasok tentara, bahan mentah, kredit, dan juga sebagai front strategis dalam kampanye Sekutu melawan Jepang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"855\" data-end=\"1162\">Pada tahun 1942, pihak kolonial memberlakukan kebijakan “bumi hangus” yang dimodifikasi di wilayah Assam, Bengal, Bihar, Orissa, dan sebagian Madras. Tentara diperintahkan untuk menghancurkan atau menyingkirkan persediaan makanan serta menonaktifkan jalur transportasi darat, laut, kereta api, dan sungai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1298\">Alasannya adalah untuk mencegah Jepang memperoleh sumber daya, tetapi hasilnya justru membuat jutaan warga sipil kehilangan makanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1300\" data-end=\"1611\">Di London, lebih dari lima ribu mil jauhnya, Menteri Urusan India, Leo Amery, memohon kepada pemerintahan perang Winston Churchill agar mengirim 500 ribu ton gandum untuk menyelamatkan Bengal dari kelaparan. Namun, pemerintah menolak permintaan itu dan hanya menyetujui kurang dari seperempat jumlah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1613\" data-end=\"1842\">Kemudian, Amery menulis bahwa pemerintah menganggap persoalan itu sebagai “berlebihan dari pihak India”. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban kelaparan dan wabah yang ditimbulkannya meningkat hingga mencapai tiga juta jiwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1844\" data-end=\"2047\">Di tengah sensor ketat yang melarang media memberitakan hal-hal yang bisa menimbulkan ketakutan atau kepanikan, <em data-start=\"1956\" data-end=\"1971\">The Statesman</em> menerbitkan laporan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2643\">Pemerintah kolonial lebih memilih cerita yang menyoroti upaya bantuan dan menggambarkan kelaparan sebagai bagian dari “masalah pengemis” yang kronis. Narasi ini membuat kelaparan tampak seperti hal yang wajar dan melekat pada kemiskinan, menyembunyikan skala sebenarnya dari bencana itu, dan menampilkan kolonialisme Inggris sebagai penguasa yang penuh kasih. Bahkan, para pejabat mengganti kata “kelaparan” atau “makanan” dengan istilah “orang miskin yang sakit” dalam laporan kematian, sebagai upaya menggambarkannya sebagai nasib tak terelakkan, bukan akibat dari kebijakan yang disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3062\">Namun demikian, meski beberapa media menentang larangan dengan mengungkapkan kenyataan, hal itu tidak pernah berujung pada pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun. Sebab, para perancang hukum internasional setelah perang adalah orang-orang yang juga menggunakan blokade dan kelaparan sebagai senjata dalam perang dan kolonialisme mereka, dan mereka tidak ingin mengkriminalisasi alat yang telah lama mereka gunakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3064\" data-end=\"3312\">Sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti Nicholas Mulder dan Boyd van Dijk, Inggris dan Prancis pada abad ke-20 lebih memilih blokade karena dianggap sebagai “intervensi fisik pasif dengan risiko rendah dan hasil tinggi sebagai strategi perang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3314\" data-end=\"3452\">Keraguan untuk mengakui kelaparan sebagai senjata kekerasan telah meninggalkan jejak mendalam dalam hukum internasional hingga hari ini.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3454\" data-end=\"3499\"><strong data-start=\"3458\" data-end=\"3497\">Kelaparan dalam Hukum Internasional</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3500\" data-end=\"3858\">Hukum internasional dengan jelas melarang penggunaan kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil sebagai senjata perang. Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil. Lebih jauh lagi, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menetapkan kelaparan sebagai kejahatan perang yang dapat diadili.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3860\" data-end=\"3964\">Namun, meskipun ketentuan hukumnya jelas, menuntut pelaku kejahatan ini tetap sulit. Mengapa demikian?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3966\" data-end=\"4000\"><strong data-start=\"3970\" data-end=\"3998\">Kendala dalam Penuntutan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4001\" data-end=\"4341\">Kelaparan berbeda dengan bom atau pembantaian. Ia terjadi perlahan, menyebar, dan sering kali tersembunyi di balik kebijakan resmi. Untuk membuktikan kejahatan ini, jaksa harus menunjukkan adanya “niat”, yaitu bahwa para pemimpin dengan sengaja membuat warga sipil kelaparan, bukan karena salah urus atau kegagalan menjaga rantai pasokan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4343\" data-end=\"4615\">Blokade, sanksi, dan embargo sering kali dipresentasikan sebagai tindakan militer yang “sah”, sehingga mengaburkan batas antara kebijakan dan kejahatan. Selain itu, menuntut individu atas kekerasan yang bersifat struktural dan sistemik merupakan tugas yang sangat rumit.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4617\" data-end=\"4661\"><strong data-start=\"4621\" data-end=\"4659\">Mengapa Harus Dihukum Meski Sulit?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4662\" data-end=\"4916\">Kesulitan bukanlah alasan. Kelaparan menimbulkan kehancuran yang tak kalah parah dibanding senjata konvensional, sebagaimana terlihat di Gaza saat ini. Ia menghancurkan masyarakat, meninggalkan luka fisik, psikologis, dan ekonomi yang berlangsung lama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4918\" data-end=\"5089\">Karena sifatnya yang sistemik — bekerja perlahan, tersembunyi, dan terlindungi oleh kebijakan — maka kebutuhan untuk menegakkannya secara hukum menjadi semakin mendesak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5091\" data-end=\"5281\">Selama ini, kelaparan diperlakukan seolah-olah merupakan bagian alami dari perang, padahal sejatinya ia adalah strategi yang disengaja, telah lama dikriminalisasi, namun jarang ditegakkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5283\" data-end=\"5479\">Selama pengadilan dan jaksa gagal memperlakukan kelaparan sebagai kejahatan tersendiri, kekuatan besar akan terus menggunakan rasa lapar sebagai senjata terhadap warga sipil tanpa takut hukuman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Menamainya dengan jelas adalah langkah pertama. Mengadilinya adalah langkah berikutnya.</p>','Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Jarang Diadili?','','inherit','closed','closed','','538-revision-v1','','','2025-10-06 11:47:58','2025-10-06 11:47:58','',538,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=539',0,'revision','',0),
(540,1,'2025-10-06 11:51:20','2025-10-06 11:51:20','','kelaparan_adalah_kejahatan_perang','','inherit','open','closed','','kelaparan_adalah_kejahatan_perang','','','2025-10-06 11:51:20','2025-10-06 11:51:20','',538,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kelaparan_adalah_kejahatan_perang.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(541,1,'2025-10-06 11:51:41','2025-10-06 11:51:41','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"74\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"72\">Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Pelakunya Jarang Diadili?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"76\" data-end=\"110\">Kalika Mehta dan Riley Linebaugh</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Apa yang dilakukan oleh Tentara Zionis pada rakyat Gaza sesungguhnya adalah suatu kejahatan, karena Kelaparan Adalah Kejahatan Perang. Tapi mengapa sering luput dan pelakunya jarang diadili ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"112\" data-end=\"507\">Pada 23 September 1943, surat kabar <em data-start=\"148\" data-end=\"163\">The Statesman</em> di India menulis: “Dalam pekan yang berakhir pada 18 September, jumlah kematian mencapai 1.319… sejak 16 Agustus, rumah sakit kota menerima 4.338 korban kelaparan, 972 di antaranya meninggal dunia. Sementara jenazah yang diangkat dari jalan-jalan dan rumah sakit oleh pasukan polisi dan dua lembaga nonresmi sejak 1 Agustus berjumlah 2.527.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"509\" data-end=\"853\">Pada bulan itu, Bengal berada di bawah cengkeraman kelaparan buatan yang menewaskan ribuan orang setiap minggu. India, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, terlibat dalam Perang Dunia II sejak 1939 sebagai pemasok tentara, bahan mentah, kredit, dan juga sebagai front strategis dalam kampanye Sekutu melawan Jepang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"855\" data-end=\"1162\">Pada tahun 1942, pihak kolonial memberlakukan kebijakan “bumi hangus” yang dimodifikasi di wilayah Assam, Bengal, Bihar, Orissa, dan sebagian Madras. Tentara diperintahkan untuk menghancurkan atau menyingkirkan persediaan makanan serta menonaktifkan jalur transportasi darat, laut, kereta api, dan sungai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1298\">Alasannya adalah untuk mencegah Jepang memperoleh sumber daya, tetapi hasilnya justru membuat jutaan warga sipil kehilangan makanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1300\" data-end=\"1611\">Di London, lebih dari lima ribu mil jauhnya, Menteri Urusan India, Leo Amery, memohon kepada pemerintahan perang Winston Churchill agar mengirim 500 ribu ton gandum untuk menyelamatkan Bengal dari kelaparan. Namun, pemerintah menolak permintaan itu dan hanya menyetujui kurang dari seperempat jumlah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1613\" data-end=\"1842\">Kemudian, Amery menulis bahwa pemerintah menganggap persoalan itu sebagai “berlebihan dari pihak India”. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban kelaparan dan wabah yang ditimbulkannya meningkat hingga mencapai tiga juta jiwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1844\" data-end=\"2047\">Di tengah sensor ketat yang melarang media memberitakan hal-hal yang bisa menimbulkan ketakutan atau kepanikan, <em data-start=\"1956\" data-end=\"1971\">The Statesman</em> menerbitkan laporan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2643\">Pemerintah kolonial lebih memilih cerita yang menyoroti upaya bantuan dan menggambarkan kelaparan sebagai bagian dari “masalah pengemis” yang kronis. Narasi ini membuat kelaparan tampak seperti hal yang wajar dan melekat pada kemiskinan, menyembunyikan skala sebenarnya dari bencana itu, dan menampilkan kolonialisme Inggris sebagai penguasa yang penuh kasih. Bahkan, para pejabat mengganti kata “kelaparan” atau “makanan” dengan istilah “orang miskin yang sakit” dalam laporan kematian, sebagai upaya menggambarkannya sebagai nasib tak terelakkan, bukan akibat dari kebijakan yang disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3062\">Namun demikian, meski beberapa media menentang larangan dengan mengungkapkan kenyataan, hal itu tidak pernah berujung pada pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun. Sebab, para perancang hukum internasional setelah perang adalah orang-orang yang juga menggunakan blokade dan kelaparan sebagai senjata dalam perang dan kolonialisme mereka, dan mereka tidak ingin mengkriminalisasi alat yang telah lama mereka gunakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3064\" data-end=\"3312\">Sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti Nicholas Mulder dan Boyd van Dijk, Inggris dan Prancis pada abad ke-20 lebih memilih blokade karena dianggap sebagai “intervensi fisik pasif dengan risiko rendah dan hasil tinggi sebagai strategi perang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3314\" data-end=\"3452\">Keraguan untuk mengakui kelaparan sebagai senjata kekerasan telah meninggalkan jejak mendalam dalam hukum internasional hingga hari ini.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3454\" data-end=\"3499\"><strong data-start=\"3458\" data-end=\"3497\">Kelaparan dalam Hukum Internasional</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3500\" data-end=\"3858\">Hukum internasional dengan jelas melarang penggunaan kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil sebagai senjata perang. Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil. Lebih jauh lagi, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menetapkan kelaparan sebagai kejahatan perang yang dapat diadili.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3860\" data-end=\"3964\">Namun, meskipun ketentuan hukumnya jelas, menuntut pelaku kejahatan ini tetap sulit. Mengapa demikian?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3966\" data-end=\"4000\"><strong data-start=\"3970\" data-end=\"3998\">Kendala dalam Penuntutan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4001\" data-end=\"4341\">Kelaparan berbeda dengan bom atau pembantaian. Ia terjadi perlahan, menyebar, dan sering kali tersembunyi di balik kebijakan resmi. Untuk membuktikan kejahatan ini, jaksa harus menunjukkan adanya “niat”, yaitu bahwa para pemimpin dengan sengaja membuat warga sipil kelaparan, bukan karena salah urus atau kegagalan menjaga rantai pasokan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4343\" data-end=\"4615\">Blokade, sanksi, dan embargo sering kali dipresentasikan sebagai tindakan militer yang “sah”, sehingga mengaburkan batas antara kebijakan dan kejahatan. Selain itu, menuntut individu atas kekerasan yang bersifat struktural dan sistemik merupakan tugas yang sangat rumit.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4617\" data-end=\"4661\"><strong data-start=\"4621\" data-end=\"4659\">Mengapa Harus Dihukum Meski Sulit?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4662\" data-end=\"4916\">Kesulitan bukanlah alasan. Kelaparan menimbulkan kehancuran yang tak kalah parah dibanding senjata konvensional, sebagaimana terlihat di Gaza saat ini. Ia menghancurkan masyarakat, meninggalkan luka fisik, psikologis, dan ekonomi yang berlangsung lama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4918\" data-end=\"5089\">Karena sifatnya yang sistemik — bekerja perlahan, tersembunyi, dan terlindungi oleh kebijakan — maka kebutuhan untuk menegakkannya secara hukum menjadi semakin mendesak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5091\" data-end=\"5281\">Selama ini, kelaparan diperlakukan seolah-olah merupakan bagian alami dari perang, padahal sejatinya ia adalah strategi yang disengaja, telah lama dikriminalisasi, namun jarang ditegakkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5283\" data-end=\"5479\">Selama pengadilan dan jaksa gagal memperlakukan kelaparan sebagai kejahatan tersendiri, kekuatan besar akan terus menggunakan rasa lapar sebagai senjata terhadap warga sipil tanpa takut hukuman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Menamainya dengan jelas adalah langkah pertama. Mengadilinya adalah langkah berikutnya.</p>\r\n<p data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Jarang Diadili?','','inherit','closed','closed','','538-revision-v1','','','2025-10-06 11:51:41','2025-10-06 11:51:41','',538,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=541',0,'revision','',0),
(542,1,'2025-10-06 11:52:24','2025-10-06 11:52:24','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"74\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"72\">Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Pelakunya Jarang Diadili?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"76\" data-end=\"110\">Kalika Mehta dan Riley Linebaugh</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Apa yang dilakukan oleh Tentara Zionis pada rakyat Gaza sesungguhnya adalah suatu kejahatan, karena Kelaparan Adalah Kejahatan Perang. Tapi mengapa sering luput dan pelakunya jarang diadili ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"112\" data-end=\"507\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 6 Oktober 2025</a> - Pada 23 September 1943, surat kabar <em data-start=\"148\" data-end=\"163\">The Statesman</em> di India menulis: “Dalam pekan yang berakhir pada 18 September, jumlah kematian mencapai 1.319… sejak 16 Agustus, rumah sakit kota menerima 4.338 korban kelaparan, 972 di antaranya meninggal dunia. Sementara jenazah yang diangkat dari jalan-jalan dan rumah sakit oleh pasukan polisi dan dua lembaga nonresmi sejak 1 Agustus berjumlah 2.527.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"509\" data-end=\"853\">Pada bulan itu, Bengal berada di bawah cengkeraman kelaparan buatan yang menewaskan ribuan orang setiap minggu. India, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, terlibat dalam Perang Dunia II sejak 1939 sebagai pemasok tentara, bahan mentah, kredit, dan juga sebagai front strategis dalam kampanye Sekutu melawan Jepang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"855\" data-end=\"1162\">Pada tahun 1942, pihak kolonial memberlakukan kebijakan “bumi hangus” yang dimodifikasi di wilayah Assam, Bengal, Bihar, Orissa, dan sebagian Madras. Tentara diperintahkan untuk menghancurkan atau menyingkirkan persediaan makanan serta menonaktifkan jalur transportasi darat, laut, kereta api, dan sungai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1298\">Alasannya adalah untuk mencegah Jepang memperoleh sumber daya, tetapi hasilnya justru membuat jutaan warga sipil kehilangan makanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1300\" data-end=\"1611\">Di London, lebih dari lima ribu mil jauhnya, Menteri Urusan India, Leo Amery, memohon kepada pemerintahan perang Winston Churchill agar mengirim 500 ribu ton gandum untuk menyelamatkan Bengal dari kelaparan. Namun, pemerintah menolak permintaan itu dan hanya menyetujui kurang dari seperempat jumlah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1613\" data-end=\"1842\">Kemudian, Amery menulis bahwa pemerintah menganggap persoalan itu sebagai “berlebihan dari pihak India”. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban kelaparan dan wabah yang ditimbulkannya meningkat hingga mencapai tiga juta jiwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1844\" data-end=\"2047\">Di tengah sensor ketat yang melarang media memberitakan hal-hal yang bisa menimbulkan ketakutan atau kepanikan, <em data-start=\"1956\" data-end=\"1971\">The Statesman</em> menerbitkan laporan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2643\">Pemerintah kolonial lebih memilih cerita yang menyoroti upaya bantuan dan menggambarkan kelaparan sebagai bagian dari “masalah pengemis” yang kronis. Narasi ini membuat kelaparan tampak seperti hal yang wajar dan melekat pada kemiskinan, menyembunyikan skala sebenarnya dari bencana itu, dan menampilkan kolonialisme Inggris sebagai penguasa yang penuh kasih. Bahkan, para pejabat mengganti kata “kelaparan” atau “makanan” dengan istilah “orang miskin yang sakit” dalam laporan kematian, sebagai upaya menggambarkannya sebagai nasib tak terelakkan, bukan akibat dari kebijakan yang disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3062\">Namun demikian, meski beberapa media menentang larangan dengan mengungkapkan kenyataan, hal itu tidak pernah berujung pada pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun. Sebab, para perancang hukum internasional setelah perang adalah orang-orang yang juga menggunakan blokade dan kelaparan sebagai senjata dalam perang dan kolonialisme mereka, dan mereka tidak ingin mengkriminalisasi alat yang telah lama mereka gunakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3064\" data-end=\"3312\">Sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti Nicholas Mulder dan Boyd van Dijk, Inggris dan Prancis pada abad ke-20 lebih memilih blokade karena dianggap sebagai “intervensi fisik pasif dengan risiko rendah dan hasil tinggi sebagai strategi perang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3314\" data-end=\"3452\">Keraguan untuk mengakui kelaparan sebagai senjata kekerasan telah meninggalkan jejak mendalam dalam hukum internasional hingga hari ini.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3454\" data-end=\"3499\"><strong data-start=\"3458\" data-end=\"3497\">Kelaparan dalam Hukum Internasional</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3500\" data-end=\"3858\">Hukum internasional dengan jelas melarang penggunaan kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil sebagai senjata perang. Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil. Lebih jauh lagi, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menetapkan kelaparan sebagai kejahatan perang yang dapat diadili.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3860\" data-end=\"3964\">Namun, meskipun ketentuan hukumnya jelas, menuntut pelaku kejahatan ini tetap sulit. Mengapa demikian?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3966\" data-end=\"4000\"><strong data-start=\"3970\" data-end=\"3998\">Kendala dalam Penuntutan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4001\" data-end=\"4341\">Kelaparan berbeda dengan bom atau pembantaian. Ia terjadi perlahan, menyebar, dan sering kali tersembunyi di balik kebijakan resmi. Untuk membuktikan kejahatan ini, jaksa harus menunjukkan adanya “niat”, yaitu bahwa para pemimpin dengan sengaja membuat warga sipil kelaparan, bukan karena salah urus atau kegagalan menjaga rantai pasokan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4343\" data-end=\"4615\">Blokade, sanksi, dan embargo sering kali dipresentasikan sebagai tindakan militer yang “sah”, sehingga mengaburkan batas antara kebijakan dan kejahatan. Selain itu, menuntut individu atas kekerasan yang bersifat struktural dan sistemik merupakan tugas yang sangat rumit.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4617\" data-end=\"4661\"><strong data-start=\"4621\" data-end=\"4659\">Mengapa Harus Dihukum Meski Sulit?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4662\" data-end=\"4916\">Kesulitan bukanlah alasan. Kelaparan menimbulkan kehancuran yang tak kalah parah dibanding senjata konvensional, sebagaimana terlihat di Gaza saat ini. Ia menghancurkan masyarakat, meninggalkan luka fisik, psikologis, dan ekonomi yang berlangsung lama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4918\" data-end=\"5089\">Karena sifatnya yang sistemik — bekerja perlahan, tersembunyi, dan terlindungi oleh kebijakan — maka kebutuhan untuk menegakkannya secara hukum menjadi semakin mendesak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5091\" data-end=\"5281\">Selama ini, kelaparan diperlakukan seolah-olah merupakan bagian alami dari perang, padahal sejatinya ia adalah strategi yang disengaja, telah lama dikriminalisasi, namun jarang ditegakkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5283\" data-end=\"5479\">Selama pengadilan dan jaksa gagal memperlakukan kelaparan sebagai kejahatan tersendiri, kekuatan besar akan terus menggunakan rasa lapar sebagai senjata terhadap warga sipil tanpa takut hukuman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Menamainya dengan jelas adalah langkah pertama. Mengadilinya adalah langkah berikutnya.</p>\r\n<p data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Jarang Diadili?','','inherit','closed','closed','','538-revision-v1','','','2025-10-06 11:52:24','2025-10-06 11:52:24','',538,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=542',0,'revision','',0),
(543,1,'2025-10-06 11:55:29','2025-10-06 11:55:29','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"74\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"72\">Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Pelakunya Jarang Diadili?</strong></h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"76\" data-end=\"110\">Kalika Mehta dan Riley Linebaugh</h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Apa yang dilakukan oleh Tentara Zionis pada rakyat Gaza, yakni membiarkan mereka kelaparan dengan sengaja sesungguhnya adalah suatu kejahatan, karena Kelaparan Adalah Kejahatan Perang. Tapi mengapa sering luput dan pelakunya jarang diadili ?</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"112\" data-end=\"507\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 6 Oktober 2025</a> - Pada 23 September 1943, surat kabar <em data-start=\"148\" data-end=\"163\">The Statesman</em> di India menulis: “Dalam pekan yang berakhir pada 18 September, jumlah kematian mencapai 1.319… sejak 16 Agustus, rumah sakit kota menerima 4.338 korban kelaparan, 972 di antaranya meninggal dunia. Sementara jenazah yang diangkat dari jalan-jalan dan rumah sakit oleh pasukan polisi dan dua lembaga nonresmi sejak 1 Agustus berjumlah 2.527.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"509\" data-end=\"853\">Pada bulan itu, Bengal berada di bawah cengkeraman kelaparan buatan yang menewaskan ribuan orang setiap minggu. India, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, terlibat dalam Perang Dunia II sejak 1939 sebagai pemasok tentara, bahan mentah, kredit, dan juga sebagai front strategis dalam kampanye Sekutu melawan Jepang.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"855\" data-end=\"1162\">Pada tahun 1942, pihak kolonial memberlakukan kebijakan “bumi hangus” yang dimodifikasi di wilayah Assam, Bengal, Bihar, Orissa, dan sebagian Madras. Tentara diperintahkan untuk menghancurkan atau menyingkirkan persediaan makanan serta menonaktifkan jalur transportasi darat, laut, kereta api, dan sungai.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1298\">Alasannya adalah untuk mencegah Jepang memperoleh sumber daya, tetapi hasilnya justru membuat jutaan warga sipil kehilangan makanan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1300\" data-end=\"1611\">Di London, lebih dari lima ribu mil jauhnya, Menteri Urusan India, Leo Amery, memohon kepada pemerintahan perang Winston Churchill agar mengirim 500 ribu ton gandum untuk menyelamatkan Bengal dari kelaparan. Namun, pemerintah menolak permintaan itu dan hanya menyetujui kurang dari seperempat jumlah tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1613\" data-end=\"1842\">Kemudian, Amery menulis bahwa pemerintah menganggap persoalan itu sebagai “berlebihan dari pihak India”. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban kelaparan dan wabah yang ditimbulkannya meningkat hingga mencapai tiga juta jiwa.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1844\" data-end=\"2047\">Di tengah sensor ketat yang melarang media memberitakan hal-hal yang bisa menimbulkan ketakutan atau kepanikan, <em data-start=\"1956\" data-end=\"1971\">The Statesman</em> menerbitkan laporan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2643\">Pemerintah kolonial lebih memilih cerita yang menyoroti upaya bantuan dan menggambarkan kelaparan sebagai bagian dari “masalah pengemis” yang kronis. Narasi ini membuat kelaparan tampak seperti hal yang wajar dan melekat pada kemiskinan, menyembunyikan skala sebenarnya dari bencana itu, dan menampilkan kolonialisme Inggris sebagai penguasa yang penuh kasih. Bahkan, para pejabat mengganti kata “kelaparan” atau “makanan” dengan istilah “orang miskin yang sakit” dalam laporan kematian, sebagai upaya menggambarkannya sebagai nasib tak terelakkan, bukan akibat dari kebijakan yang disengaja.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3062\">Namun demikian, meski beberapa media menentang larangan dengan mengungkapkan kenyataan, hal itu tidak pernah berujung pada pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun. Sebab, para perancang hukum internasional setelah perang adalah orang-orang yang juga menggunakan blokade dan kelaparan sebagai senjata dalam perang dan kolonialisme mereka, dan mereka tidak ingin mengkriminalisasi alat yang telah lama mereka gunakan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3064\" data-end=\"3312\">Sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti Nicholas Mulder dan Boyd van Dijk, Inggris dan Prancis pada abad ke-20 lebih memilih blokade karena dianggap sebagai “intervensi fisik pasif dengan risiko rendah dan hasil tinggi sebagai strategi perang.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3314\" data-end=\"3452\">Keraguan untuk mengakui kelaparan sebagai senjata kekerasan telah meninggalkan jejak mendalam dalam hukum internasional hingga hari ini.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3454\" data-end=\"3499\"><strong data-start=\"3458\" data-end=\"3497\">Kelaparan dalam Hukum Internasional</strong></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3500\" data-end=\"3858\">Hukum internasional dengan jelas melarang penggunaan kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil sebagai senjata perang. Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil. Lebih jauh lagi, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menetapkan kelaparan sebagai kejahatan perang yang dapat diadili.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3860\" data-end=\"3964\">Namun, meskipun ketentuan hukumnya jelas, menuntut pelaku kejahatan ini tetap sulit. Mengapa demikian?</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3966\" data-end=\"4000\"><strong data-start=\"3970\" data-end=\"3998\">Kendala dalam Penuntutan</strong></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4001\" data-end=\"4341\">Kelaparan berbeda dengan bom atau pembantaian. Ia terjadi perlahan, menyebar, dan sering kali tersembunyi di balik kebijakan resmi. Untuk membuktikan kejahatan ini, jaksa harus menunjukkan adanya “niat”, yaitu bahwa para pemimpin dengan sengaja membuat warga sipil kelaparan, bukan karena salah urus atau kegagalan menjaga rantai pasokan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4343\" data-end=\"4615\">Blokade, sanksi, dan embargo sering kali dipresentasikan sebagai tindakan militer yang “sah”, sehingga mengaburkan batas antara kebijakan dan kejahatan. Selain itu, menuntut individu atas kekerasan yang bersifat struktural dan sistemik merupakan tugas yang sangat rumit.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4617\" data-end=\"4661\"><strong data-start=\"4621\" data-end=\"4659\">Mengapa Harus Dihukum Meski Sulit?</strong></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4662\" data-end=\"4916\">Kesulitan bukanlah alasan. Kelaparan menimbulkan kehancuran yang tak kalah parah dibanding senjata konvensional, sebagaimana terlihat di Gaza saat ini. Ia menghancurkan masyarakat, meninggalkan luka fisik, psikologis, dan ekonomi yang berlangsung lama.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4918\" data-end=\"5089\">Karena sifatnya yang sistemik — bekerja perlahan, tersembunyi, dan terlindungi oleh kebijakan — maka kebutuhan untuk menegakkannya secara hukum menjadi semakin mendesak.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5091\" data-end=\"5281\">Selama ini, kelaparan diperlakukan seolah-olah merupakan bagian alami dari perang, padahal sejatinya ia adalah strategi yang disengaja, telah lama dikriminalisasi, namun jarang ditegakkan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5283\" data-end=\"5479\">Selama pengadilan dan jaksa gagal memperlakukan kelaparan sebagai kejahatan tersendiri, kekuatan besar akan terus menggunakan rasa lapar sebagai senjata terhadap warga sipil tanpa takut hukuman.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Menamainya dengan jelas adalah langkah pertama. Mengadilinya adalah langkah berikutnya.</p>\n<p data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Jarang Diadili?','','inherit','closed','closed','','538-autosave-v1','','','2025-10-06 11:55:29','2025-10-06 11:55:29','',538,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=543',0,'revision','',0),
(544,1,'2025-10-06 11:56:19','2025-10-06 11:56:19','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"74\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"72\">Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Pelakunya Jarang Diadili?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"76\" data-end=\"110\">Kalika Mehta dan Riley Linebaugh</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Apa yang dilakukan oleh Tentara Zionis pada rakyat Gaza, yakni membiarkan mereka kelaparan dengan sengaja sesungguhnya adalah suatu kejahatan, karena Kelaparan Adalah Kejahatan Perang. Tapi mengapa sering luput dan pelakunya jarang diadili ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"112\" data-end=\"507\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 6 Oktober 2025</a> - Pada 23 September 1943, surat kabar <em data-start=\"148\" data-end=\"163\">The Statesman</em> di India menulis: “Dalam pekan yang berakhir pada 18 September, jumlah kematian mencapai 1.319… sejak 16 Agustus, rumah sakit kota menerima 4.338 korban kelaparan, 972 di antaranya meninggal dunia. Sementara jenazah yang diangkat dari jalan-jalan dan rumah sakit oleh pasukan polisi dan dua lembaga nonresmi sejak 1 Agustus berjumlah 2.527.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"509\" data-end=\"853\">Pada bulan itu, Bengal berada di bawah cengkeraman kelaparan buatan yang menewaskan ribuan orang setiap minggu. India, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, terlibat dalam Perang Dunia II sejak 1939 sebagai pemasok tentara, bahan mentah, kredit, dan juga sebagai front strategis dalam kampanye Sekutu melawan Jepang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"855\" data-end=\"1162\">Pada tahun 1942, pihak kolonial memberlakukan kebijakan “bumi hangus” yang dimodifikasi di wilayah Assam, Bengal, Bihar, Orissa, dan sebagian Madras. Tentara diperintahkan untuk menghancurkan atau menyingkirkan persediaan makanan serta menonaktifkan jalur transportasi darat, laut, kereta api, dan sungai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1298\">Alasannya adalah untuk mencegah Jepang memperoleh sumber daya, tetapi hasilnya justru membuat jutaan warga sipil kehilangan makanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1300\" data-end=\"1611\">Di London, lebih dari lima ribu mil jauhnya, Menteri Urusan India, Leo Amery, memohon kepada pemerintahan perang Winston Churchill agar mengirim 500 ribu ton gandum untuk menyelamatkan Bengal dari kelaparan. Namun, pemerintah menolak permintaan itu dan hanya menyetujui kurang dari seperempat jumlah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1613\" data-end=\"1842\">Kemudian, Amery menulis bahwa pemerintah menganggap persoalan itu sebagai “berlebihan dari pihak India”. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban kelaparan dan wabah yang ditimbulkannya meningkat hingga mencapai tiga juta jiwa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1844\" data-end=\"2047\">Di tengah sensor ketat yang melarang media memberitakan hal-hal yang bisa menimbulkan ketakutan atau kepanikan, <em data-start=\"1956\" data-end=\"1971\">The Statesman</em> menerbitkan laporan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2049\" data-end=\"2643\">Pemerintah kolonial lebih memilih cerita yang menyoroti upaya bantuan dan menggambarkan kelaparan sebagai bagian dari “masalah pengemis” yang kronis. Narasi ini membuat kelaparan tampak seperti hal yang wajar dan melekat pada kemiskinan, menyembunyikan skala sebenarnya dari bencana itu, dan menampilkan kolonialisme Inggris sebagai penguasa yang penuh kasih. Bahkan, para pejabat mengganti kata “kelaparan” atau “makanan” dengan istilah “orang miskin yang sakit” dalam laporan kematian, sebagai upaya menggambarkannya sebagai nasib tak terelakkan, bukan akibat dari kebijakan yang disengaja.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3062\">Namun demikian, meski beberapa media menentang larangan dengan mengungkapkan kenyataan, hal itu tidak pernah berujung pada pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun. Sebab, para perancang hukum internasional setelah perang adalah orang-orang yang juga menggunakan blokade dan kelaparan sebagai senjata dalam perang dan kolonialisme mereka, dan mereka tidak ingin mengkriminalisasi alat yang telah lama mereka gunakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3064\" data-end=\"3312\">Sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti Nicholas Mulder dan Boyd van Dijk, Inggris dan Prancis pada abad ke-20 lebih memilih blokade karena dianggap sebagai “intervensi fisik pasif dengan risiko rendah dan hasil tinggi sebagai strategi perang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3314\" data-end=\"3452\">Keraguan untuk mengakui kelaparan sebagai senjata kekerasan telah meninggalkan jejak mendalam dalam hukum internasional hingga hari ini.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3454\" data-end=\"3499\"><strong data-start=\"3458\" data-end=\"3497\">Kelaparan dalam Hukum Internasional</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3500\" data-end=\"3858\">Hukum internasional dengan jelas melarang penggunaan kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil sebagai senjata perang. Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil. Lebih jauh lagi, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menetapkan kelaparan sebagai kejahatan perang yang dapat diadili.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3860\" data-end=\"3964\">Namun, meskipun ketentuan hukumnya jelas, menuntut pelaku kejahatan ini tetap sulit. Mengapa demikian?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3966\" data-end=\"4000\"><strong data-start=\"3970\" data-end=\"3998\">Kendala dalam Penuntutan</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4001\" data-end=\"4341\">Kelaparan berbeda dengan bom atau pembantaian. Ia terjadi perlahan, menyebar, dan sering kali tersembunyi di balik kebijakan resmi. Untuk membuktikan kejahatan ini, jaksa harus menunjukkan adanya “niat”, yaitu bahwa para pemimpin dengan sengaja membuat warga sipil kelaparan, bukan karena salah urus atau kegagalan menjaga rantai pasokan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4343\" data-end=\"4615\">Blokade, sanksi, dan embargo sering kali dipresentasikan sebagai tindakan militer yang “sah”, sehingga mengaburkan batas antara kebijakan dan kejahatan. Selain itu, menuntut individu atas kekerasan yang bersifat struktural dan sistemik merupakan tugas yang sangat rumit.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4617\" data-end=\"4661\"><strong data-start=\"4621\" data-end=\"4659\">Mengapa Harus Dihukum Meski Sulit?</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4662\" data-end=\"4916\">Kesulitan bukanlah alasan. Kelaparan menimbulkan kehancuran yang tak kalah parah dibanding senjata konvensional, sebagaimana terlihat di Gaza saat ini. Ia menghancurkan masyarakat, meninggalkan luka fisik, psikologis, dan ekonomi yang berlangsung lama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4918\" data-end=\"5089\">Karena sifatnya yang sistemik — bekerja perlahan, tersembunyi, dan terlindungi oleh kebijakan — maka kebutuhan untuk menegakkannya secara hukum menjadi semakin mendesak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5091\" data-end=\"5281\">Selama ini, kelaparan diperlakukan seolah-olah merupakan bagian alami dari perang, padahal sejatinya ia adalah strategi yang disengaja, telah lama dikriminalisasi, namun jarang ditegakkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5283\" data-end=\"5479\">Selama pengadilan dan jaksa gagal memperlakukan kelaparan sebagai kejahatan tersendiri, kekuatan besar akan terus menggunakan rasa lapar sebagai senjata terhadap warga sipil tanpa takut hukuman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Menamainya dengan jelas adalah langkah pertama. Mengadilinya adalah langkah berikutnya.</p>\r\n<p data-start=\"5481\" data-end=\"5568\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Kelaparan Adalah Kejahatan Perang: Mengapa Jarang Diadili?','','inherit','closed','closed','','538-revision-v1','','','2025-10-06 11:56:19','2025-10-06 11:56:19','',538,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=544',0,'revision','',0),
(549,1,'2025-10-08 13:32:05','2025-10-08 13:32:05','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"41\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"39\">Mengapa Generasi Z Marah di Maroko?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"43\" data-end=\"155\"><em data-start=\"43\" data-end=\"62\">Oleh: Hasan Ourid (</em>Akademisi dan politisi Maroko, profesor ilmu politik di Universitas Mohammed V di Rabat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Generasi Z Marah di Maroko? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Opini</a> dan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/maroko/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Maroko</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"157\" data-end=\"474\">Maroko menjadi panggung demonstrasi yang meluas ke berbagai kota besar, menengah, kecil, bahkan desa-desa. Aksi ini digerakkan oleh Generasi Z — atau generasi revolusi digital — yang rentang usianya antara 13 hingga 28 tahun, dengan latar belakang tuntutan sosial yang berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"476\" data-end=\"1083\">Situasi sosial di negara itu sudah lama tegang, dan diperjelas oleh serangkaian peristiwa. Di antaranya, ribuan orang dari berbagai usia menggelar aksi berjalan kaki sejauh lebih dari seratus kilometer di Pegunungan Atlas Besar, dari wilayah Aït Boukmez pada Juli lalu, untuk menuntut hal-hal mendasar seperti ketersediaan dokter di klinik. Lalu muncul pula aksi duduk yang disebut “protes haus” di Atlas Tengah pada Agustus, sebagai bentuk kecaman terhadap lemahnya pasokan air bersih, serta aksi protes di depan rumah sakit di Agadir akibat meninggalnya delapan perempuan saat melahirkan pada September.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1085\" data-end=\"1328\">Dengan latar belakang krisis sosial ini, kelompok Generasi Z menyerukan demonstrasi pada 28 September. Pada awalnya, aksi tersebut dilarang dengan alasan tidak ada izin untuk organisasi yang belum dikenal, dan para demonstran pun dibubarkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1330\" data-end=\"1602\">Namun, pada keesokan harinya, 29 September, kelompok muda Generasi Z kembali turun ke jalan. Kali ini mereka berhasil mengecoh aparat keamanan dalam hal waktu dan lokasi demonstrasi, berkat kepiawaian mereka dalam berkomunikasi secara digital melalui platform “Discord”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1604\" data-end=\"1980\">Penanganan terhadap demonstrasi kala itu berfluktuasi antara tindakan lunak dan keras, atau seperti disebut seorang pakar keamanan — yang mewakili pandangan pemerintah — sebagai “intervensi yang seimbang”. Di beberapa tempat tampak adegan saling pengertian dan bahkan kerja sama antara demonstran dan aparat, sementara di tempat lain justru terjadi bentrokan dan ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1982\" data-end=\"2643\">Tahap ketiga dimulai pada 30 September, yang ditandai dengan kekacauan, perusakan, dan penjarahan. Di wilayah pedesaan Aït Amira, dekat Agadir, terjadi pembakaran kantor pos dan perusakan pusat perbelanjaan di kota Inzegan. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober, ketika massa mencoba menyerbu markas gendarmerie (pasukan keamanan nasional) di wilayah Qalî‘a, kawasan Agadir, dengan cara membakar bagian depan gedung, merusak pagar, dan menyalakan bahan yang menghasilkan asap tebal untuk memaksa aparat mundur akibat sesak napas — agar mereka bisa merebut senjata. Situasi ini membahayakan keamanan hingga akhirnya pasukan gendarmerie terpaksa melepaskan tembakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3015\">Kerusuhan dan penjarahan juga menyebar ke kota-kota lain seperti Inzegan dan Salé, bahkan ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak pernah memiliki sejarah aksi protes, seperti Errachidia, Ouarzazate, dan Zagora di tenggara Maroko. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam peta geografi protes di negara itu — menjangkau wilayah yang selama ini dikenal damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3017\" data-end=\"3273\">Tahap keempat muncul setelah kerusuhan, ketika organisasi Generasi Z kembali mengambil inisiatif, menegaskan komitmen terhadap aksi damai, mewaspadai penyusup yang mendorong kekerasan, dan disertai dengan berkurangnya intervensi langsung aparat keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3275\" data-end=\"3689\">Dilihat dari sifat dan bentuknya, protes ini tidak memiliki preseden dalam sejarah modern Maroko. Sebelumnya, aksi-aksi protes di negara itu biasanya terjadi serentak dalam satu kota dan pada satu hari. Aksi ini juga berbeda dari gerakan yang mirip dari segi durasi seperti gerakan 20 Februari dalam konteks “Musim Semi Arab” — yang bermuatan politik — dan berbeda pula dari “Gerakan Rif” yang bersifat regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3691\" data-end=\"3917\">Para aktor politik, kekuatan sosial, dan bahkan pemerintah sendiri sepakat bahwa tuntutan untuk memperbaiki sektor kesehatan dan pendidikan adalah sah. Seluruh lapisan masyarakat Maroko juga mengecam kekerasan dan perusakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3919\" data-end=\"4302\">Namun, para aktor berbeda pendapat tentang cara membawa dan mengekspresikan tuntutan sosial itu. Beberapa kalangan dalam pemerintahan berpendapat bahwa tuntutan sosial hanya dijadikan alasan, sementara agenda sebenarnya adalah politik. Slogan-slogan yang muncul di berbagai tempat menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai tuntutan sosial memiliki dimensi politik yang tersembunyi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4304\" data-end=\"4496\">Tentu, pemerintah tidak buta terhadap masalah sosial. Lemahnya pelayanan publik, minimnya infrastruktur dan tenaga kerja, serta kesenjangan sosial dan kemiskinan di perkotaan terlihat jelas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4498\" data-end=\"4724\">Kondisi kesulitan — atau yang disebut “kerentanan sosial” dalam istilah resmi — semakin memburuk sejak pandemi COVID-19, diperparah oleh dampak perang Rusia-Ukraina, inflasi yang menyusulnya, serta bertahun-tahun kekeringan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4726\" data-end=\"5027\">Raja Mohammed VI sendiri, dalam pidato peringatan naik takhta pada 29 Juli lalu, mengecam keberadaan “dua kecepatan Maroko”. Negara itu memang berjalan dengan dua wajah: satu sisi menampilkan citra kemajuan yang gemerlap, namun di sisi lain menyembunyikan realitas suram dari Maroko yang tertinggal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5029\" data-end=\"5259\">Kesenjangan tajam antara dua Maroko inilah — yang semakin terkuak lewat media sosial, bocoran, dan revolusi digital — yang memicu kemarahan sosial. Setiap pengamat jeli tahu bahwa jurang semacam itu adalah resep bagi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5261\" data-end=\"5637\">Seiring meningkatnya intensitas persoalan sosial, budaya politik di Maroko juga berubah. Para pelaku dan alat politik bergeser: muncul generasi muda yang tumbuh di tengah revolusi digital, terkoneksi dengan dunia global, mahir dalam teknologi siber, mampu bersembunyi dan bermanuver di dunia digital, serta lebih memilih bahasa Inggris daripada Prancis sebagai bahasa asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Politik di Maroko — seperti di banyak negara lain — mengalami degradasi. Sebagian besar partai kini hanyalah mesin elektoral yang mengejar suara, sementara jabatan menteri tidak lagi didasarkan pada pengalaman politik atau pengetahuan lapangan atas sektor yang akan diemban. Bahkan, sebagian teknokrat yang seharusnya netral pun kini diselimuti warna politik semu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"350\">Ruang-ruang diskusi, baik di dalam partai politik maupun di luar, telah menghilang. Surat kabar yang dahulu berperan sebagai wadah perdebatan kini kehilangan pengaruhnya akibat revolusi digital dan meluasnya media sosial, yang bukan menjadi ruang dialog, melainkan ajang saling serang dan ejekan. Media resmi pun nyaris tak memiliki dampak berarti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"352\" data-end=\"614\">Para intelektual dengan latar belakang keilmuan dan reputasi akademik pun tidak luput dari godaan popularitas visual dan pengaruh media sosial, hingga mereka beralih ke podcast dan tampil di layar, berbangga dengan jumlah pengikut alih-alih kedalaman analisis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"616\" data-end=\"947\">Maroko kini kehilangan kelas politik sejati dan elit intelektualnya. Para menteri tanpa pesona dan karisma, tak pandai berbicara atau berkomunikasi — padahal itu adalah hal mendasar dalam politik. Bukan berarti Maroko sama sekali tidak memiliki politisi yang fasih dan intelektual yang tajam, namun mereka tidak lagi berpengaruh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"949\" data-end=\"1658\">Kekosongan itu akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan. Seperti dikatakan peneliti Abdelhayi Krait dalam analisisnya yang tajam: “Protes ini bukanlah reaksi spontan, melainkan hasil akumulasi kebijakan yang memuliakan hal-hal sepele. Simbol-simbol budaya dangkal didorong ke depan menggantikan kebudayaan serius. Sosok-sosok semu seperti rapper ‘Toto’ dijadikan bintang zaman, sementara media yang serius disingkirkan, jurnalis independen dibungkam, dan kaum intelektual kritis dikubur hidup-hidup. Dengan demikian, masyarakat kehilangan alat-alat rasional untuk menyalurkan kemarahan secara sehat, hingga akhirnya kekerasan kembali mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hilangnya pemikiran dan kritik.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1660\" data-end=\"1979\">Ketimpangan sosial ini memunculkan kemarahan publik, bersamaan dengan munculnya oligarki finansial — para pemilik kekayaan besar yang tidak hanya memengaruhi keputusan politik, tetapi juga mengendalikannya, dengan cara menguasai partai, merebut kekuasaan, dan menempatkan orang-orang dekat mereka di posisi strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1981\" data-end=\"2204\">Masalahnya bukan hanya soal “dua kecepatan” dalam masyarakat, tetapi juga dalam birokrasi. Kini ada sektor-sektor pemerintahan yang sangat efisien, dilengkapi sarana besar dan sumber daya manusia berstandar internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2206\" data-end=\"2725\">Ada lembaga pendidikan swasta dengan fasilitas mutakhir, sementara sekolah negeri hanya menyediakan apa yang nyaris tak layak disebut “pendidikan”. Ada rumah sakit swasta modern, namun rumah sakit publik kekurangan tenaga dan sarana, menderita akibat kebijakan keliru “pensiun dini” bagi tenaga medis. Bahkan Kementerian Dalam Negeri, yang dulu dikenal efektif dalam mengelola urusan publik, kini tenggelam dalam teknokrasi dan kepatuhan berlebihan terhadap prosedur administratif — bukan pada hasil atau efektivitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2727\" data-end=\"3171\">Namun, tidak bisa diabaikan satu faktor penting dalam perubahan budaya politik ini: dampak perang di Gaza. Situasi di Gaza memperbesar gelombang kemarahan di Maroko, dan dalam banyak demonstrasi, solidaritas terhadap Gaza berpadu dengan ekspresi penderitaan sosial. Aksi-aksi dukungan untuk Gaza dijadikan sarana untuk menyuarakan tuntutan sosial, dan sebaliknya, tuntutan sosial menjadi wadah untuk mengekspresikan solidaritas terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3173\" data-end=\"3542\">Gelombang protes terakhir di Maroko telah membalikkan hierarki prioritas dan mengubah jenis diskusi publik. Sebagaimana dikatakan seorang aktivis muda, “Kalau dulu pembicaraan masyarakat berkisar pada siapa pelatih atau pemain sepak bola, kini diskusi beralih pada prioritas pemerintah, tata kelola negara, dan struktur kekuasaan.” Itu adalah perubahan yang mendasar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3544\" data-end=\"3774\">Protes-protes terakhir di Maroko merupakan guncangan yang bisa mengembalikan “kereta” ke relnya — bukan hanya dalam hal memperbaiki kekurangan layanan publik, tetapi juga dalam meninjau kembali seluruh pengelolaan urusan negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3776\" data-end=\"4044\">Bagaimanapun sikap pemerintah terhadap protes ini dalam jangka pendek, hal itu tidak menghapus kebutuhan jangka menengah untuk menghadapi realitas baru masyarakat Maroko yang telah berubah dalam struktur, budaya, dan nilai-nilainya — agar mampu menjawab aspirasinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4046\" data-end=\"4336\">Perlu pula dikaji lapisan masyarakat yang “tidak terjangkau”, terutama anak muda, yang menampakkan kekerasan dan kemarahan akibat penyimpangan sosial. Hal ini menjadi pertanyaan bagi lembaga-lembaga pembentuk karakter seperti keluarga, sekolah, media, serta organisasi sosial dan politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4338\" data-end=\"4661\">Sebuah Maroko baru kini sedang bergejolak di dalam rahim masyarakatnya. Tantangannya adalah bagaimana memastikan keselamatan “bayi” itu sekaligus keselamatan “ibu”-nya saat proses kelahiran berlangsung. Tuntutan perubahan tidak boleh mengancam struktur negara, kohesi sosial, atau menghancurkan capaian yang telah diraih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4663\" data-end=\"4856\">Pergantian generasi harus berlangsung dengan lancar. Pertanyaannya: apakah Maroko akan memiliki “bidan” yang mampu menghadapi tantangan besar yang diungkapkan oleh protes-protes terakhir ini?</p>\r\n<p data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Mengapa Generasi Z Marah di Maroko?','','publish','open','open','','mengapa-generasi-z-marah-di-maroko-1','','','2025-10-08 13:35:56','2025-10-08 13:35:56','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=549',0,'post','',0),
(550,1,'2025-10-08 13:30:09','2025-10-08 13:30:09','','demo_gen_z_maroko','','inherit','open','closed','','demo_gen_z_maroko','','','2025-10-08 13:30:09','2025-10-08 13:30:09','',549,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/demo_gen_z_maroko.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(551,1,'2025-10-08 13:32:05','2025-10-08 13:32:05','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"41\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"39\">Mengapa Generasi Z Marah di Maroko?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"43\" data-end=\"155\"><em data-start=\"43\" data-end=\"62\">Oleh: Hasan Ourid (</em>Akademisi dan politisi Maroko, profesor ilmu politik di Universitas Mohammed V di Rabat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Generasi Z Marah di Maroko? ini masuk dalam Kategori Opini dan Maroko</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"157\" data-end=\"474\">Maroko menjadi panggung demonstrasi yang meluas ke berbagai kota besar, menengah, kecil, bahkan desa-desa. Aksi ini digerakkan oleh Generasi Z — atau generasi revolusi digital — yang rentang usianya antara 13 hingga 28 tahun, dengan latar belakang tuntutan sosial yang berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"476\" data-end=\"1083\">Situasi sosial di negara itu sudah lama tegang, dan diperjelas oleh serangkaian peristiwa. Di antaranya, ribuan orang dari berbagai usia menggelar aksi berjalan kaki sejauh lebih dari seratus kilometer di Pegunungan Atlas Besar, dari wilayah Aït Boukmez pada Juli lalu, untuk menuntut hal-hal mendasar seperti ketersediaan dokter di klinik. Lalu muncul pula aksi duduk yang disebut “protes haus” di Atlas Tengah pada Agustus, sebagai bentuk kecaman terhadap lemahnya pasokan air bersih, serta aksi protes di depan rumah sakit di Agadir akibat meninggalnya delapan perempuan saat melahirkan pada September.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1085\" data-end=\"1328\">Dengan latar belakang krisis sosial ini, kelompok Generasi Z menyerukan demonstrasi pada 28 September. Pada awalnya, aksi tersebut dilarang dengan alasan tidak ada izin untuk organisasi yang belum dikenal, dan para demonstran pun dibubarkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1330\" data-end=\"1602\">Namun, pada keesokan harinya, 29 September, kelompok muda Generasi Z kembali turun ke jalan. Kali ini mereka berhasil mengecoh aparat keamanan dalam hal waktu dan lokasi demonstrasi, berkat kepiawaian mereka dalam berkomunikasi secara digital melalui platform “Discord”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1604\" data-end=\"1980\">Penanganan terhadap demonstrasi kala itu berfluktuasi antara tindakan lunak dan keras, atau seperti disebut seorang pakar keamanan — yang mewakili pandangan pemerintah — sebagai “intervensi yang seimbang”. Di beberapa tempat tampak adegan saling pengertian dan bahkan kerja sama antara demonstran dan aparat, sementara di tempat lain justru terjadi bentrokan dan ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1982\" data-end=\"2643\">Tahap ketiga dimulai pada 30 September, yang ditandai dengan kekacauan, perusakan, dan penjarahan. Di wilayah pedesaan Aït Amira, dekat Agadir, terjadi pembakaran kantor pos dan perusakan pusat perbelanjaan di kota Inzegan. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober, ketika massa mencoba menyerbu markas gendarmerie (pasukan keamanan nasional) di wilayah Qalî‘a, kawasan Agadir, dengan cara membakar bagian depan gedung, merusak pagar, dan menyalakan bahan yang menghasilkan asap tebal untuk memaksa aparat mundur akibat sesak napas — agar mereka bisa merebut senjata. Situasi ini membahayakan keamanan hingga akhirnya pasukan gendarmerie terpaksa melepaskan tembakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3015\">Kerusuhan dan penjarahan juga menyebar ke kota-kota lain seperti Inzegan dan Salé, bahkan ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak pernah memiliki sejarah aksi protes, seperti Errachidia, Ouarzazate, dan Zagora di tenggara Maroko. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam peta geografi protes di negara itu — menjangkau wilayah yang selama ini dikenal damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3017\" data-end=\"3273\">Tahap keempat muncul setelah kerusuhan, ketika organisasi Generasi Z kembali mengambil inisiatif, menegaskan komitmen terhadap aksi damai, mewaspadai penyusup yang mendorong kekerasan, dan disertai dengan berkurangnya intervensi langsung aparat keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3275\" data-end=\"3689\">Dilihat dari sifat dan bentuknya, protes ini tidak memiliki preseden dalam sejarah modern Maroko. Sebelumnya, aksi-aksi protes di negara itu biasanya terjadi serentak dalam satu kota dan pada satu hari. Aksi ini juga berbeda dari gerakan yang mirip dari segi durasi seperti gerakan 20 Februari dalam konteks “Musim Semi Arab” — yang bermuatan politik — dan berbeda pula dari “Gerakan Rif” yang bersifat regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3691\" data-end=\"3917\">Para aktor politik, kekuatan sosial, dan bahkan pemerintah sendiri sepakat bahwa tuntutan untuk memperbaiki sektor kesehatan dan pendidikan adalah sah. Seluruh lapisan masyarakat Maroko juga mengecam kekerasan dan perusakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3919\" data-end=\"4302\">Namun, para aktor berbeda pendapat tentang cara membawa dan mengekspresikan tuntutan sosial itu. Beberapa kalangan dalam pemerintahan berpendapat bahwa tuntutan sosial hanya dijadikan alasan, sementara agenda sebenarnya adalah politik. Slogan-slogan yang muncul di berbagai tempat menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai tuntutan sosial memiliki dimensi politik yang tersembunyi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4304\" data-end=\"4496\">Tentu, pemerintah tidak buta terhadap masalah sosial. Lemahnya pelayanan publik, minimnya infrastruktur dan tenaga kerja, serta kesenjangan sosial dan kemiskinan di perkotaan terlihat jelas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4498\" data-end=\"4724\">Kondisi kesulitan — atau yang disebut “kerentanan sosial” dalam istilah resmi — semakin memburuk sejak pandemi COVID-19, diperparah oleh dampak perang Rusia-Ukraina, inflasi yang menyusulnya, serta bertahun-tahun kekeringan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4726\" data-end=\"5027\">Raja Mohammed VI sendiri, dalam pidato peringatan naik takhta pada 29 Juli lalu, mengecam keberadaan “dua kecepatan Maroko”. Negara itu memang berjalan dengan dua wajah: satu sisi menampilkan citra kemajuan yang gemerlap, namun di sisi lain menyembunyikan realitas suram dari Maroko yang tertinggal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5029\" data-end=\"5259\">Kesenjangan tajam antara dua Maroko inilah — yang semakin terkuak lewat media sosial, bocoran, dan revolusi digital — yang memicu kemarahan sosial. Setiap pengamat jeli tahu bahwa jurang semacam itu adalah resep bagi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5261\" data-end=\"5637\">Seiring meningkatnya intensitas persoalan sosial, budaya politik di Maroko juga berubah. Para pelaku dan alat politik bergeser: muncul generasi muda yang tumbuh di tengah revolusi digital, terkoneksi dengan dunia global, mahir dalam teknologi siber, mampu bersembunyi dan bermanuver di dunia digital, serta lebih memilih bahasa Inggris daripada Prancis sebagai bahasa asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Politik di Maroko — seperti di banyak negara lain — mengalami degradasi. Sebagian besar partai kini hanyalah mesin elektoral yang mengejar suara, sementara jabatan menteri tidak lagi didasarkan pada pengalaman politik atau pengetahuan lapangan atas sektor yang akan diemban. Bahkan, sebagian teknokrat yang seharusnya netral pun kini diselimuti warna politik semu.</p>\r\n<p data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Mengapa Generasi Z Marah di Maroko? (1)','','inherit','closed','closed','','549-revision-v1','','','2025-10-08 13:32:05','2025-10-08 13:32:05','',549,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=551',0,'revision','',0),
(552,1,'2025-10-08 13:35:34','2025-10-08 13:35:34','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"41\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"39\">Mengapa Generasi Z Marah di Maroko?</strong></h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"43\" data-end=\"155\"><em data-start=\"43\" data-end=\"62\">Oleh: Hasan Ourid (</em>Akademisi dan politisi Maroko, profesor ilmu politik di Universitas Mohammed V di Rabat)</h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Generasi Z Marah di Maroko? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Opini</a> dan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/maroko/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Maroko</a></em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"157\" data-end=\"474\">Maroko menjadi panggung demonstrasi yang meluas ke berbagai kota besar, menengah, kecil, bahkan desa-desa. Aksi ini digerakkan oleh Generasi Z — atau generasi revolusi digital — yang rentang usianya antara 13 hingga 28 tahun, dengan latar belakang tuntutan sosial yang berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"476\" data-end=\"1083\">Situasi sosial di negara itu sudah lama tegang, dan diperjelas oleh serangkaian peristiwa. Di antaranya, ribuan orang dari berbagai usia menggelar aksi berjalan kaki sejauh lebih dari seratus kilometer di Pegunungan Atlas Besar, dari wilayah Aït Boukmez pada Juli lalu, untuk menuntut hal-hal mendasar seperti ketersediaan dokter di klinik. Lalu muncul pula aksi duduk yang disebut “protes haus” di Atlas Tengah pada Agustus, sebagai bentuk kecaman terhadap lemahnya pasokan air bersih, serta aksi protes di depan rumah sakit di Agadir akibat meninggalnya delapan perempuan saat melahirkan pada September.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1085\" data-end=\"1328\">Dengan latar belakang krisis sosial ini, kelompok Generasi Z menyerukan demonstrasi pada 28 September. Pada awalnya, aksi tersebut dilarang dengan alasan tidak ada izin untuk organisasi yang belum dikenal, dan para demonstran pun dibubarkan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1330\" data-end=\"1602\">Namun, pada keesokan harinya, 29 September, kelompok muda Generasi Z kembali turun ke jalan. Kali ini mereka berhasil mengecoh aparat keamanan dalam hal waktu dan lokasi demonstrasi, berkat kepiawaian mereka dalam berkomunikasi secara digital melalui platform “Discord”.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1604\" data-end=\"1980\">Penanganan terhadap demonstrasi kala itu berfluktuasi antara tindakan lunak dan keras, atau seperti disebut seorang pakar keamanan — yang mewakili pandangan pemerintah — sebagai “intervensi yang seimbang”. Di beberapa tempat tampak adegan saling pengertian dan bahkan kerja sama antara demonstran dan aparat, sementara di tempat lain justru terjadi bentrokan dan ketegangan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1982\" data-end=\"2643\">Tahap ketiga dimulai pada 30 September, yang ditandai dengan kekacauan, perusakan, dan penjarahan. Di wilayah pedesaan Aït Amira, dekat Agadir, terjadi pembakaran kantor pos dan perusakan pusat perbelanjaan di kota Inzegan. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober, ketika massa mencoba menyerbu markas gendarmerie (pasukan keamanan nasional) di wilayah Qalî‘a, kawasan Agadir, dengan cara membakar bagian depan gedung, merusak pagar, dan menyalakan bahan yang menghasilkan asap tebal untuk memaksa aparat mundur akibat sesak napas — agar mereka bisa merebut senjata. Situasi ini membahayakan keamanan hingga akhirnya pasukan gendarmerie terpaksa melepaskan tembakan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3015\">Kerusuhan dan penjarahan juga menyebar ke kota-kota lain seperti Inzegan dan Salé, bahkan ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak pernah memiliki sejarah aksi protes, seperti Errachidia, Ouarzazate, dan Zagora di tenggara Maroko. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam peta geografi protes di negara itu — menjangkau wilayah yang selama ini dikenal damai.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3017\" data-end=\"3273\">Tahap keempat muncul setelah kerusuhan, ketika organisasi Generasi Z kembali mengambil inisiatif, menegaskan komitmen terhadap aksi damai, mewaspadai penyusup yang mendorong kekerasan, dan disertai dengan berkurangnya intervensi langsung aparat keamanan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3275\" data-end=\"3689\">Dilihat dari sifat dan bentuknya, protes ini tidak memiliki preseden dalam sejarah modern Maroko. Sebelumnya, aksi-aksi protes di negara itu biasanya terjadi serentak dalam satu kota dan pada satu hari. Aksi ini juga berbeda dari gerakan yang mirip dari segi durasi seperti gerakan 20 Februari dalam konteks “Musim Semi Arab” — yang bermuatan politik — dan berbeda pula dari “Gerakan Rif” yang bersifat regional.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3691\" data-end=\"3917\">Para aktor politik, kekuatan sosial, dan bahkan pemerintah sendiri sepakat bahwa tuntutan untuk memperbaiki sektor kesehatan dan pendidikan adalah sah. Seluruh lapisan masyarakat Maroko juga mengecam kekerasan dan perusakan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3919\" data-end=\"4302\">Namun, para aktor berbeda pendapat tentang cara membawa dan mengekspresikan tuntutan sosial itu. Beberapa kalangan dalam pemerintahan berpendapat bahwa tuntutan sosial hanya dijadikan alasan, sementara agenda sebenarnya adalah politik. Slogan-slogan yang muncul di berbagai tempat menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai tuntutan sosial memiliki dimensi politik yang tersembunyi.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4304\" data-end=\"4496\">Tentu, pemerintah tidak buta terhadap masalah sosial. Lemahnya pelayanan publik, minimnya infrastruktur dan tenaga kerja, serta kesenjangan sosial dan kemiskinan di perkotaan terlihat jelas.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4498\" data-end=\"4724\">Kondisi kesulitan — atau yang disebut “kerentanan sosial” dalam istilah resmi — semakin memburuk sejak pandemi COVID-19, diperparah oleh dampak perang Rusia-Ukraina, inflasi yang menyusulnya, serta bertahun-tahun kekeringan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4726\" data-end=\"5027\">Raja Mohammed VI sendiri, dalam pidato peringatan naik takhta pada 29 Juli lalu, mengecam keberadaan “dua kecepatan Maroko”. Negara itu memang berjalan dengan dua wajah: satu sisi menampilkan citra kemajuan yang gemerlap, namun di sisi lain menyembunyikan realitas suram dari Maroko yang tertinggal.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5029\" data-end=\"5259\">Kesenjangan tajam antara dua Maroko inilah — yang semakin terkuak lewat media sosial, bocoran, dan revolusi digital — yang memicu kemarahan sosial. Setiap pengamat jeli tahu bahwa jurang semacam itu adalah resep bagi ketegangan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5261\" data-end=\"5637\">Seiring meningkatnya intensitas persoalan sosial, budaya politik di Maroko juga berubah. Para pelaku dan alat politik bergeser: muncul generasi muda yang tumbuh di tengah revolusi digital, terkoneksi dengan dunia global, mahir dalam teknologi siber, mampu bersembunyi dan bermanuver di dunia digital, serta lebih memilih bahasa Inggris daripada Prancis sebagai bahasa asing.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Politik di Maroko — seperti di banyak negara lain — mengalami degradasi. Sebagian besar partai kini hanyalah mesin elektoral yang mengejar suara, sementara jabatan menteri tidak lagi didasarkan pada pengalaman politik atau pengetahuan lapangan atas sektor yang akan diemban. Bahkan, sebagian teknokrat yang seharusnya netral pun kini diselimuti warna politik semu.</p>\n<p data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"></p>\n<p data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Mengapa Generasi Z Marah di Maroko?','','inherit','closed','closed','','549-autosave-v1','','','2025-10-08 13:35:34','2025-10-08 13:35:34','',549,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=552',0,'revision','',0),
(553,1,'2025-10-08 13:34:15','2025-10-08 13:34:15','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"41\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"39\">Mengapa Generasi Z Marah di Maroko? (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"43\" data-end=\"155\"><em data-start=\"43\" data-end=\"62\">Oleh: Hasan Ourid (</em>Akademisi dan politisi Maroko, profesor ilmu politik di Universitas Mohammed V di Rabat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Generasi Z Marah di Maroko? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Opini</a> dan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/maroko/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Maroko</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"157\" data-end=\"474\">Maroko menjadi panggung demonstrasi yang meluas ke berbagai kota besar, menengah, kecil, bahkan desa-desa. Aksi ini digerakkan oleh Generasi Z — atau generasi revolusi digital — yang rentang usianya antara 13 hingga 28 tahun, dengan latar belakang tuntutan sosial yang berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"476\" data-end=\"1083\">Situasi sosial di negara itu sudah lama tegang, dan diperjelas oleh serangkaian peristiwa. Di antaranya, ribuan orang dari berbagai usia menggelar aksi berjalan kaki sejauh lebih dari seratus kilometer di Pegunungan Atlas Besar, dari wilayah Aït Boukmez pada Juli lalu, untuk menuntut hal-hal mendasar seperti ketersediaan dokter di klinik. Lalu muncul pula aksi duduk yang disebut “protes haus” di Atlas Tengah pada Agustus, sebagai bentuk kecaman terhadap lemahnya pasokan air bersih, serta aksi protes di depan rumah sakit di Agadir akibat meninggalnya delapan perempuan saat melahirkan pada September.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1085\" data-end=\"1328\">Dengan latar belakang krisis sosial ini, kelompok Generasi Z menyerukan demonstrasi pada 28 September. Pada awalnya, aksi tersebut dilarang dengan alasan tidak ada izin untuk organisasi yang belum dikenal, dan para demonstran pun dibubarkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1330\" data-end=\"1602\">Namun, pada keesokan harinya, 29 September, kelompok muda Generasi Z kembali turun ke jalan. Kali ini mereka berhasil mengecoh aparat keamanan dalam hal waktu dan lokasi demonstrasi, berkat kepiawaian mereka dalam berkomunikasi secara digital melalui platform “Discord”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1604\" data-end=\"1980\">Penanganan terhadap demonstrasi kala itu berfluktuasi antara tindakan lunak dan keras, atau seperti disebut seorang pakar keamanan — yang mewakili pandangan pemerintah — sebagai “intervensi yang seimbang”. Di beberapa tempat tampak adegan saling pengertian dan bahkan kerja sama antara demonstran dan aparat, sementara di tempat lain justru terjadi bentrokan dan ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1982\" data-end=\"2643\">Tahap ketiga dimulai pada 30 September, yang ditandai dengan kekacauan, perusakan, dan penjarahan. Di wilayah pedesaan Aït Amira, dekat Agadir, terjadi pembakaran kantor pos dan perusakan pusat perbelanjaan di kota Inzegan. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober, ketika massa mencoba menyerbu markas gendarmerie (pasukan keamanan nasional) di wilayah Qalî‘a, kawasan Agadir, dengan cara membakar bagian depan gedung, merusak pagar, dan menyalakan bahan yang menghasilkan asap tebal untuk memaksa aparat mundur akibat sesak napas — agar mereka bisa merebut senjata. Situasi ini membahayakan keamanan hingga akhirnya pasukan gendarmerie terpaksa melepaskan tembakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3015\">Kerusuhan dan penjarahan juga menyebar ke kota-kota lain seperti Inzegan dan Salé, bahkan ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak pernah memiliki sejarah aksi protes, seperti Errachidia, Ouarzazate, dan Zagora di tenggara Maroko. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam peta geografi protes di negara itu — menjangkau wilayah yang selama ini dikenal damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3017\" data-end=\"3273\">Tahap keempat muncul setelah kerusuhan, ketika organisasi Generasi Z kembali mengambil inisiatif, menegaskan komitmen terhadap aksi damai, mewaspadai penyusup yang mendorong kekerasan, dan disertai dengan berkurangnya intervensi langsung aparat keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3275\" data-end=\"3689\">Dilihat dari sifat dan bentuknya, protes ini tidak memiliki preseden dalam sejarah modern Maroko. Sebelumnya, aksi-aksi protes di negara itu biasanya terjadi serentak dalam satu kota dan pada satu hari. Aksi ini juga berbeda dari gerakan yang mirip dari segi durasi seperti gerakan 20 Februari dalam konteks “Musim Semi Arab” — yang bermuatan politik — dan berbeda pula dari “Gerakan Rif” yang bersifat regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3691\" data-end=\"3917\">Para aktor politik, kekuatan sosial, dan bahkan pemerintah sendiri sepakat bahwa tuntutan untuk memperbaiki sektor kesehatan dan pendidikan adalah sah. Seluruh lapisan masyarakat Maroko juga mengecam kekerasan dan perusakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3919\" data-end=\"4302\">Namun, para aktor berbeda pendapat tentang cara membawa dan mengekspresikan tuntutan sosial itu. Beberapa kalangan dalam pemerintahan berpendapat bahwa tuntutan sosial hanya dijadikan alasan, sementara agenda sebenarnya adalah politik. Slogan-slogan yang muncul di berbagai tempat menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai tuntutan sosial memiliki dimensi politik yang tersembunyi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4304\" data-end=\"4496\">Tentu, pemerintah tidak buta terhadap masalah sosial. Lemahnya pelayanan publik, minimnya infrastruktur dan tenaga kerja, serta kesenjangan sosial dan kemiskinan di perkotaan terlihat jelas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4498\" data-end=\"4724\">Kondisi kesulitan — atau yang disebut “kerentanan sosial” dalam istilah resmi — semakin memburuk sejak pandemi COVID-19, diperparah oleh dampak perang Rusia-Ukraina, inflasi yang menyusulnya, serta bertahun-tahun kekeringan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4726\" data-end=\"5027\">Raja Mohammed VI sendiri, dalam pidato peringatan naik takhta pada 29 Juli lalu, mengecam keberadaan “dua kecepatan Maroko”. Negara itu memang berjalan dengan dua wajah: satu sisi menampilkan citra kemajuan yang gemerlap, namun di sisi lain menyembunyikan realitas suram dari Maroko yang tertinggal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5029\" data-end=\"5259\">Kesenjangan tajam antara dua Maroko inilah — yang semakin terkuak lewat media sosial, bocoran, dan revolusi digital — yang memicu kemarahan sosial. Setiap pengamat jeli tahu bahwa jurang semacam itu adalah resep bagi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5261\" data-end=\"5637\">Seiring meningkatnya intensitas persoalan sosial, budaya politik di Maroko juga berubah. Para pelaku dan alat politik bergeser: muncul generasi muda yang tumbuh di tengah revolusi digital, terkoneksi dengan dunia global, mahir dalam teknologi siber, mampu bersembunyi dan bermanuver di dunia digital, serta lebih memilih bahasa Inggris daripada Prancis sebagai bahasa asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Politik di Maroko — seperti di banyak negara lain — mengalami degradasi. Sebagian besar partai kini hanyalah mesin elektoral yang mengejar suara, sementara jabatan menteri tidak lagi didasarkan pada pengalaman politik atau pengetahuan lapangan atas sektor yang akan diemban. Bahkan, sebagian teknokrat yang seharusnya netral pun kini diselimuti warna politik semu.</p>\r\n<p data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\n<p data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Mengapa Generasi Z Marah di Maroko? (1)','','inherit','closed','closed','','549-revision-v1','','','2025-10-08 13:34:15','2025-10-08 13:34:15','',549,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=553',0,'revision','',0),
(554,1,'2025-10-08 13:35:56','2025-10-08 13:35:56','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"41\"><strong data-start=\"0\" data-end=\"39\">Mengapa Generasi Z Marah di Maroko?</strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\" data-start=\"43\" data-end=\"155\"><em data-start=\"43\" data-end=\"62\">Oleh: Hasan Ourid (</em>Akademisi dan politisi Maroko, profesor ilmu politik di Universitas Mohammed V di Rabat)</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Mengapa Generasi Z Marah di Maroko? ini masuk dalam <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Opini</a> dan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/maroko/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Maroko</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"157\" data-end=\"474\">Maroko menjadi panggung demonstrasi yang meluas ke berbagai kota besar, menengah, kecil, bahkan desa-desa. Aksi ini digerakkan oleh Generasi Z — atau generasi revolusi digital — yang rentang usianya antara 13 hingga 28 tahun, dengan latar belakang tuntutan sosial yang berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"476\" data-end=\"1083\">Situasi sosial di negara itu sudah lama tegang, dan diperjelas oleh serangkaian peristiwa. Di antaranya, ribuan orang dari berbagai usia menggelar aksi berjalan kaki sejauh lebih dari seratus kilometer di Pegunungan Atlas Besar, dari wilayah Aït Boukmez pada Juli lalu, untuk menuntut hal-hal mendasar seperti ketersediaan dokter di klinik. Lalu muncul pula aksi duduk yang disebut “protes haus” di Atlas Tengah pada Agustus, sebagai bentuk kecaman terhadap lemahnya pasokan air bersih, serta aksi protes di depan rumah sakit di Agadir akibat meninggalnya delapan perempuan saat melahirkan pada September.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1085\" data-end=\"1328\">Dengan latar belakang krisis sosial ini, kelompok Generasi Z menyerukan demonstrasi pada 28 September. Pada awalnya, aksi tersebut dilarang dengan alasan tidak ada izin untuk organisasi yang belum dikenal, dan para demonstran pun dibubarkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1330\" data-end=\"1602\">Namun, pada keesokan harinya, 29 September, kelompok muda Generasi Z kembali turun ke jalan. Kali ini mereka berhasil mengecoh aparat keamanan dalam hal waktu dan lokasi demonstrasi, berkat kepiawaian mereka dalam berkomunikasi secara digital melalui platform “Discord”.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1604\" data-end=\"1980\">Penanganan terhadap demonstrasi kala itu berfluktuasi antara tindakan lunak dan keras, atau seperti disebut seorang pakar keamanan — yang mewakili pandangan pemerintah — sebagai “intervensi yang seimbang”. Di beberapa tempat tampak adegan saling pengertian dan bahkan kerja sama antara demonstran dan aparat, sementara di tempat lain justru terjadi bentrokan dan ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1982\" data-end=\"2643\">Tahap ketiga dimulai pada 30 September, yang ditandai dengan kekacauan, perusakan, dan penjarahan. Di wilayah pedesaan Aït Amira, dekat Agadir, terjadi pembakaran kantor pos dan perusakan pusat perbelanjaan di kota Inzegan. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober, ketika massa mencoba menyerbu markas gendarmerie (pasukan keamanan nasional) di wilayah Qalî‘a, kawasan Agadir, dengan cara membakar bagian depan gedung, merusak pagar, dan menyalakan bahan yang menghasilkan asap tebal untuk memaksa aparat mundur akibat sesak napas — agar mereka bisa merebut senjata. Situasi ini membahayakan keamanan hingga akhirnya pasukan gendarmerie terpaksa melepaskan tembakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2645\" data-end=\"3015\">Kerusuhan dan penjarahan juga menyebar ke kota-kota lain seperti Inzegan dan Salé, bahkan ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak pernah memiliki sejarah aksi protes, seperti Errachidia, Ouarzazate, dan Zagora di tenggara Maroko. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam peta geografi protes di negara itu — menjangkau wilayah yang selama ini dikenal damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3017\" data-end=\"3273\">Tahap keempat muncul setelah kerusuhan, ketika organisasi Generasi Z kembali mengambil inisiatif, menegaskan komitmen terhadap aksi damai, mewaspadai penyusup yang mendorong kekerasan, dan disertai dengan berkurangnya intervensi langsung aparat keamanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3275\" data-end=\"3689\">Dilihat dari sifat dan bentuknya, protes ini tidak memiliki preseden dalam sejarah modern Maroko. Sebelumnya, aksi-aksi protes di negara itu biasanya terjadi serentak dalam satu kota dan pada satu hari. Aksi ini juga berbeda dari gerakan yang mirip dari segi durasi seperti gerakan 20 Februari dalam konteks “Musim Semi Arab” — yang bermuatan politik — dan berbeda pula dari “Gerakan Rif” yang bersifat regional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3691\" data-end=\"3917\">Para aktor politik, kekuatan sosial, dan bahkan pemerintah sendiri sepakat bahwa tuntutan untuk memperbaiki sektor kesehatan dan pendidikan adalah sah. Seluruh lapisan masyarakat Maroko juga mengecam kekerasan dan perusakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3919\" data-end=\"4302\">Namun, para aktor berbeda pendapat tentang cara membawa dan mengekspresikan tuntutan sosial itu. Beberapa kalangan dalam pemerintahan berpendapat bahwa tuntutan sosial hanya dijadikan alasan, sementara agenda sebenarnya adalah politik. Slogan-slogan yang muncul di berbagai tempat menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai tuntutan sosial memiliki dimensi politik yang tersembunyi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4304\" data-end=\"4496\">Tentu, pemerintah tidak buta terhadap masalah sosial. Lemahnya pelayanan publik, minimnya infrastruktur dan tenaga kerja, serta kesenjangan sosial dan kemiskinan di perkotaan terlihat jelas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4498\" data-end=\"4724\">Kondisi kesulitan — atau yang disebut “kerentanan sosial” dalam istilah resmi — semakin memburuk sejak pandemi COVID-19, diperparah oleh dampak perang Rusia-Ukraina, inflasi yang menyusulnya, serta bertahun-tahun kekeringan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4726\" data-end=\"5027\">Raja Mohammed VI sendiri, dalam pidato peringatan naik takhta pada 29 Juli lalu, mengecam keberadaan “dua kecepatan Maroko”. Negara itu memang berjalan dengan dua wajah: satu sisi menampilkan citra kemajuan yang gemerlap, namun di sisi lain menyembunyikan realitas suram dari Maroko yang tertinggal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5029\" data-end=\"5259\">Kesenjangan tajam antara dua Maroko inilah — yang semakin terkuak lewat media sosial, bocoran, dan revolusi digital — yang memicu kemarahan sosial. Setiap pengamat jeli tahu bahwa jurang semacam itu adalah resep bagi ketegangan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5261\" data-end=\"5637\">Seiring meningkatnya intensitas persoalan sosial, budaya politik di Maroko juga berubah. Para pelaku dan alat politik bergeser: muncul generasi muda yang tumbuh di tengah revolusi digital, terkoneksi dengan dunia global, mahir dalam teknologi siber, mampu bersembunyi dan bermanuver di dunia digital, serta lebih memilih bahasa Inggris daripada Prancis sebagai bahasa asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Politik di Maroko — seperti di banyak negara lain — mengalami degradasi. Sebagian besar partai kini hanyalah mesin elektoral yang mengejar suara, sementara jabatan menteri tidak lagi didasarkan pada pengalaman politik atau pengetahuan lapangan atas sektor yang akan diemban. Bahkan, sebagian teknokrat yang seharusnya netral pun kini diselimuti warna politik semu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"350\">Ruang-ruang diskusi, baik di dalam partai politik maupun di luar, telah menghilang. Surat kabar yang dahulu berperan sebagai wadah perdebatan kini kehilangan pengaruhnya akibat revolusi digital dan meluasnya media sosial, yang bukan menjadi ruang dialog, melainkan ajang saling serang dan ejekan. Media resmi pun nyaris tak memiliki dampak berarti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"352\" data-end=\"614\">Para intelektual dengan latar belakang keilmuan dan reputasi akademik pun tidak luput dari godaan popularitas visual dan pengaruh media sosial, hingga mereka beralih ke podcast dan tampil di layar, berbangga dengan jumlah pengikut alih-alih kedalaman analisis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"616\" data-end=\"947\">Maroko kini kehilangan kelas politik sejati dan elit intelektualnya. Para menteri tanpa pesona dan karisma, tak pandai berbicara atau berkomunikasi — padahal itu adalah hal mendasar dalam politik. Bukan berarti Maroko sama sekali tidak memiliki politisi yang fasih dan intelektual yang tajam, namun mereka tidak lagi berpengaruh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"949\" data-end=\"1658\">Kekosongan itu akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan. Seperti dikatakan peneliti Abdelhayi Krait dalam analisisnya yang tajam: “Protes ini bukanlah reaksi spontan, melainkan hasil akumulasi kebijakan yang memuliakan hal-hal sepele. Simbol-simbol budaya dangkal didorong ke depan menggantikan kebudayaan serius. Sosok-sosok semu seperti rapper ‘Toto’ dijadikan bintang zaman, sementara media yang serius disingkirkan, jurnalis independen dibungkam, dan kaum intelektual kritis dikubur hidup-hidup. Dengan demikian, masyarakat kehilangan alat-alat rasional untuk menyalurkan kemarahan secara sehat, hingga akhirnya kekerasan kembali mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hilangnya pemikiran dan kritik.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1660\" data-end=\"1979\">Ketimpangan sosial ini memunculkan kemarahan publik, bersamaan dengan munculnya oligarki finansial — para pemilik kekayaan besar yang tidak hanya memengaruhi keputusan politik, tetapi juga mengendalikannya, dengan cara menguasai partai, merebut kekuasaan, dan menempatkan orang-orang dekat mereka di posisi strategis.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1981\" data-end=\"2204\">Masalahnya bukan hanya soal “dua kecepatan” dalam masyarakat, tetapi juga dalam birokrasi. Kini ada sektor-sektor pemerintahan yang sangat efisien, dilengkapi sarana besar dan sumber daya manusia berstandar internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2206\" data-end=\"2725\">Ada lembaga pendidikan swasta dengan fasilitas mutakhir, sementara sekolah negeri hanya menyediakan apa yang nyaris tak layak disebut “pendidikan”. Ada rumah sakit swasta modern, namun rumah sakit publik kekurangan tenaga dan sarana, menderita akibat kebijakan keliru “pensiun dini” bagi tenaga medis. Bahkan Kementerian Dalam Negeri, yang dulu dikenal efektif dalam mengelola urusan publik, kini tenggelam dalam teknokrasi dan kepatuhan berlebihan terhadap prosedur administratif — bukan pada hasil atau efektivitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2727\" data-end=\"3171\">Namun, tidak bisa diabaikan satu faktor penting dalam perubahan budaya politik ini: dampak perang di Gaza. Situasi di Gaza memperbesar gelombang kemarahan di Maroko, dan dalam banyak demonstrasi, solidaritas terhadap Gaza berpadu dengan ekspresi penderitaan sosial. Aksi-aksi dukungan untuk Gaza dijadikan sarana untuk menyuarakan tuntutan sosial, dan sebaliknya, tuntutan sosial menjadi wadah untuk mengekspresikan solidaritas terhadap Gaza.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3173\" data-end=\"3542\">Gelombang protes terakhir di Maroko telah membalikkan hierarki prioritas dan mengubah jenis diskusi publik. Sebagaimana dikatakan seorang aktivis muda, “Kalau dulu pembicaraan masyarakat berkisar pada siapa pelatih atau pemain sepak bola, kini diskusi beralih pada prioritas pemerintah, tata kelola negara, dan struktur kekuasaan.” Itu adalah perubahan yang mendasar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3544\" data-end=\"3774\">Protes-protes terakhir di Maroko merupakan guncangan yang bisa mengembalikan “kereta” ke relnya — bukan hanya dalam hal memperbaiki kekurangan layanan publik, tetapi juga dalam meninjau kembali seluruh pengelolaan urusan negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3776\" data-end=\"4044\">Bagaimanapun sikap pemerintah terhadap protes ini dalam jangka pendek, hal itu tidak menghapus kebutuhan jangka menengah untuk menghadapi realitas baru masyarakat Maroko yang telah berubah dalam struktur, budaya, dan nilai-nilainya — agar mampu menjawab aspirasinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4046\" data-end=\"4336\">Perlu pula dikaji lapisan masyarakat yang “tidak terjangkau”, terutama anak muda, yang menampakkan kekerasan dan kemarahan akibat penyimpangan sosial. Hal ini menjadi pertanyaan bagi lembaga-lembaga pembentuk karakter seperti keluarga, sekolah, media, serta organisasi sosial dan politik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4338\" data-end=\"4661\">Sebuah Maroko baru kini sedang bergejolak di dalam rahim masyarakatnya. Tantangannya adalah bagaimana memastikan keselamatan “bayi” itu sekaligus keselamatan “ibu”-nya saat proses kelahiran berlangsung. Tuntutan perubahan tidak boleh mengancam struktur negara, kohesi sosial, atau menghancurkan capaian yang telah diraih.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4663\" data-end=\"4856\">Pergantian generasi harus berlangsung dengan lancar. Pertanyaannya: apakah Maroko akan memiliki “bidan” yang mampu menghadapi tantangan besar yang diungkapkan oleh protes-protes terakhir ini?</p>\r\n<p data-start=\"5639\" data-end=\"6003\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a></p>','Mengapa Generasi Z Marah di Maroko?','','inherit','closed','closed','','549-revision-v1','','','2025-10-08 13:35:56','2025-10-08 13:35:56','',549,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=554',0,'revision','',0),
(557,1,'2025-10-08 20:05:21','2025-10-08 20:05:21','<h2 style=\"text-align: center;\">Asy-Syaibani, Fidan, dan Barak Sampaikan Pesan Tegas kepada Pasukan Demokratik Suriah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Upaya menyatukan beragam faksi yang ada ke dalam Suriah baru terus dilakukan. Untuk itu Asy-Syaibani, Fidan dan Barak menyampaikan pesan tegas kepada Pasukan Demokratik Suriah untuk tidak ikut dalam agenda separatis</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 9 Oktober 2025</a> - Menteri Luar Negeri Suriah dan Turki, As’ad asy-Syaibani dan Hakan Fidan, pada hari Rabu menegaskan tentang kesatuan wilayah Suriah serta penolakan terhadap keberadaan kelompok bersenjata apa pun di wilayahnya, sementara utusan PBB Tom Barak juga menyampaikan pernyataan keras dalam arah yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pertemuan di Ankara dengan mitranya dari Turki, Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa dialog dengan Pasukan Demokratik Suriah (QSD/SDF) dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap Kesepakatan 10 Maret serta menegaskan kembali persatuan Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa otoritas Damaskus bergerak dengan langkah cepat untuk menutup kekosongan kekuasaan di negara itu, namun Pasukan Demokratik Suriah lambat dalam merespons, menurut pernyataannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Kami telah menegaskan dengan tegas dan jelas penolakan kami terhadap upaya pembagian Suriah dalam bentuk dan alasan apa pun.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Asy-Syaibani juga menegaskan bahwa “Suriah telah kembali dengan kekuatannya dan kedudukannya yang historis di antara negara-negara dunia.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pihaknya menilai “peran besar yang dimainkan Turki serta dukungan luasnya terhadap Suriah selama masa transisi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan, “Elemen-elemen yang mengancam keamanan Suriah juga mengancam keamanan Turki — termasuk di antaranya Pasukan Demokratik Suriah.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Agenda Separatis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan menilai bahwa organisasi QSD/SDF mengikuti agenda separatis di Suriah dengan dalih memerangi organisasi Daesh (ISIS), dan menyerukan agar kelompok itu meninggalkan pendekatan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia berjanji bahwa pemerintah Turki akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah dalam hal memerangi organisasi teroris Negara Islam (ISIS).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan menegaskan, “Kami tidak akan mengizinkan organisasi mana pun di Suriah untuk mengancam negara mana pun di sekitarnya atau mengancam Turki.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Kami telah memutuskan untuk memberantas setiap ancaman sejak dini, dan kami tidak ingin Suriah menjadi titik awal untuk mencelakai pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, Fidan menunjukkan bahwa operasi sepihak yang dilakukan Israel dengan dalih melindungi warga Druze di Suwayda, Suriah, justru memperburuk ketidakstabilan di kawasan, dan hal itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil sikap tegas dan jelas terhadap agresi Israel terhadap Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fasilitasi dan Pemantauan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengatakan bahwa ia telah mengunjungi Hasakah untuk memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Kesepakatan 10 Maret antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Barak menilai bahwa kesepakatan tersebut memiliki signifikansi besar bagi stabilitas Suriah serta bagi kepentingan Amerika Serikat dan Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Setiap klaim bahwa kunjungan tersebut mencakup kegiatan yang merugikan kepentingan Turki atau keutuhan wilayahnya tidaklah benar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, diplomat Amerika itu juga menegaskan bahwa Pasukan Demokratik Suriah harus bergabung di bawah satu nama — Republik Arab Suriah — satu negara, satu bangsa, satu tentara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu diketahui, Kesepakatan 10 Maret 2025 tersebut ditandatangani oleh Presiden Suriah Ahmad asy-Syar’a dan Komandan Pasukan Demokratik Suriah, Mazlum Abdi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu berisi penghentian tembakan serta integrasi Pasukan Demokratik Suriah ke dalam institusi resmi negara Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu</a></p>','Pesan Tegas Asy-Syaibani, Fidan dan Barak Kepada QSD/FDF','','publish','open','open','','pesan-tegas-asy-syaibani-fidan-dan-barak-kepada-qsd-fdf','','','2025-10-08 20:05:54','2025-10-08 20:05:54','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=557',0,'post','',0),
(558,1,'2025-10-08 20:03:38','2025-10-08 20:03:38','','suriah_turki','','inherit','open','closed','','suriah_turki','','','2025-10-08 20:03:38','2025-10-08 20:03:38','',557,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/suriah_turki.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(559,1,'2025-10-08 20:05:21','2025-10-08 20:05:21','<h2 style=\"text-align: center;\">Asy-Syaibani, Fidan, dan Barak Sampaikan Pesan Tegas kepada Pasukan Demokratik Suriah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Upaya menyatukan beragam faksi yang ada ke dalam Suriah baru terus dilakukan. Untuk itu Asy-Syaibani, Fidan dan Barak menyampaikan pesan tegas kepada Pasukan Demokratik Suriah untuk tidak ikut dalam agenda separatis</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Luar Negeri Suriah dan Turki, As’ad asy-Syaibani dan Hakan Fidan, pada hari Rabu menegaskan tentang kesatuan wilayah Suriah serta penolakan terhadap keberadaan kelompok bersenjata apa pun di wilayahnya, sementara utusan PBB Tom Barak juga menyampaikan pernyataan keras dalam arah yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pertemuan di Ankara dengan mitranya dari Turki, Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa dialog dengan Pasukan Demokratik Suriah (QSD/SDF) dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap Kesepakatan 10 Maret serta menegaskan kembali persatuan Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa otoritas Damaskus bergerak dengan langkah cepat untuk menutup kekosongan kekuasaan di negara itu, namun Pasukan Demokratik Suriah lambat dalam merespons, menurut pernyataannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Kami telah menegaskan dengan tegas dan jelas penolakan kami terhadap upaya pembagian Suriah dalam bentuk dan alasan apa pun.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Asy-Syaibani juga menegaskan bahwa “Suriah telah kembali dengan kekuatannya dan kedudukannya yang historis di antara negara-negara dunia.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pihaknya menilai “peran besar yang dimainkan Turki serta dukungan luasnya terhadap Suriah selama masa transisi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan, “Elemen-elemen yang mengancam keamanan Suriah juga mengancam keamanan Turki — termasuk di antaranya Pasukan Demokratik Suriah.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Agenda Separatis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan menilai bahwa organisasi QSD/SDF mengikuti agenda separatis di Suriah dengan dalih memerangi organisasi Daesh (ISIS), dan menyerukan agar kelompok itu meninggalkan pendekatan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia berjanji bahwa pemerintah Turki akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah dalam hal memerangi organisasi teroris Negara Islam (ISIS).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan menegaskan, “Kami tidak akan mengizinkan organisasi mana pun di Suriah untuk mengancam negara mana pun di sekitarnya atau mengancam Turki.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Kami telah memutuskan untuk memberantas setiap ancaman sejak dini, dan kami tidak ingin Suriah menjadi titik awal untuk mencelakai pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, Fidan menunjukkan bahwa operasi sepihak yang dilakukan Israel dengan dalih melindungi warga Druze di Suwayda, Suriah, justru memperburuk ketidakstabilan di kawasan, dan hal itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil sikap tegas dan jelas terhadap agresi Israel terhadap Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fasilitasi dan Pemantauan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengatakan bahwa ia telah mengunjungi Hasakah untuk memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Kesepakatan 10 Maret antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Barak menilai bahwa kesepakatan tersebut memiliki signifikansi besar bagi stabilitas Suriah serta bagi kepentingan Amerika Serikat dan Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Setiap klaim bahwa kunjungan tersebut mencakup kegiatan yang merugikan kepentingan Turki atau keutuhan wilayahnya tidaklah benar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, diplomat Amerika itu juga menegaskan bahwa Pasukan Demokratik Suriah harus bergabung di bawah satu nama — Republik Arab Suriah — satu negara, satu bangsa, satu tentara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu diketahui, Kesepakatan 10 Maret 2025 tersebut ditandatangani oleh Presiden Suriah Ahmad asy-Syar’a dan Komandan Pasukan Demokratik Suriah, Mazlum Abdi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu berisi penghentian tembakan serta integrasi Pasukan Demokratik Suriah ke dalam institusi resmi negara Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu</a></p>','Pesan Tegas Asy-Syaibani, Fidan dan Barak Kepada QSD/FDF','','inherit','closed','closed','','557-revision-v1','','','2025-10-08 20:05:21','2025-10-08 20:05:21','',557,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=559',0,'revision','',0),
(560,1,'2025-10-08 20:05:54','2025-10-08 20:05:54','<h2 style=\"text-align: center;\">Asy-Syaibani, Fidan, dan Barak Sampaikan Pesan Tegas kepada Pasukan Demokratik Suriah</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Upaya menyatukan beragam faksi yang ada ke dalam Suriah baru terus dilakukan. Untuk itu Asy-Syaibani, Fidan dan Barak menyampaikan pesan tegas kepada Pasukan Demokratik Suriah untuk tidak ikut dalam agenda separatis</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 9 Oktober 2025</a> - Menteri Luar Negeri Suriah dan Turki, As’ad asy-Syaibani dan Hakan Fidan, pada hari Rabu menegaskan tentang kesatuan wilayah Suriah serta penolakan terhadap keberadaan kelompok bersenjata apa pun di wilayahnya, sementara utusan PBB Tom Barak juga menyampaikan pernyataan keras dalam arah yang sama.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pertemuan di Ankara dengan mitranya dari Turki, Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa dialog dengan Pasukan Demokratik Suriah (QSD/SDF) dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap Kesepakatan 10 Maret serta menegaskan kembali persatuan Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa otoritas Damaskus bergerak dengan langkah cepat untuk menutup kekosongan kekuasaan di negara itu, namun Pasukan Demokratik Suriah lambat dalam merespons, menurut pernyataannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Kami telah menegaskan dengan tegas dan jelas penolakan kami terhadap upaya pembagian Suriah dalam bentuk dan alasan apa pun.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Asy-Syaibani juga menegaskan bahwa “Suriah telah kembali dengan kekuatannya dan kedudukannya yang historis di antara negara-negara dunia.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan bahwa pihaknya menilai “peran besar yang dimainkan Turki serta dukungan luasnya terhadap Suriah selama masa transisi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan, “Elemen-elemen yang mengancam keamanan Suriah juga mengancam keamanan Turki — termasuk di antaranya Pasukan Demokratik Suriah.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Agenda Separatis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan menilai bahwa organisasi QSD/SDF mengikuti agenda separatis di Suriah dengan dalih memerangi organisasi Daesh (ISIS), dan menyerukan agar kelompok itu meninggalkan pendekatan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia berjanji bahwa pemerintah Turki akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah dalam hal memerangi organisasi teroris Negara Islam (ISIS).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Fidan menegaskan, “Kami tidak akan mengizinkan organisasi mana pun di Suriah untuk mengancam negara mana pun di sekitarnya atau mengancam Turki.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Kami telah memutuskan untuk memberantas setiap ancaman sejak dini, dan kami tidak ingin Suriah menjadi titik awal untuk mencelakai pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di sisi lain, Fidan menunjukkan bahwa operasi sepihak yang dilakukan Israel dengan dalih melindungi warga Druze di Suwayda, Suriah, justru memperburuk ketidakstabilan di kawasan, dan hal itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil sikap tegas dan jelas terhadap agresi Israel terhadap Suriah.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fasilitasi dan Pemantauan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, utusan Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak, mengatakan bahwa ia telah mengunjungi Hasakah untuk memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Kesepakatan 10 Maret antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Barak menilai bahwa kesepakatan tersebut memiliki signifikansi besar bagi stabilitas Suriah serta bagi kepentingan Amerika Serikat dan Turki.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menambahkan, “Setiap klaim bahwa kunjungan tersebut mencakup kegiatan yang merugikan kepentingan Turki atau keutuhan wilayahnya tidaklah benar.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, diplomat Amerika itu juga menegaskan bahwa Pasukan Demokratik Suriah harus bergabung di bawah satu nama — Republik Arab Suriah — satu negara, satu bangsa, satu tentara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perlu diketahui, Kesepakatan 10 Maret 2025 tersebut ditandatangani oleh Presiden Suriah Ahmad asy-Syar’a dan Komandan Pasukan Demokratik Suriah, Mazlum Abdi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu berisi penghentian tembakan serta integrasi Pasukan Demokratik Suriah ke dalam institusi resmi negara Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anadolu</a></p>','Pesan Tegas Asy-Syaibani, Fidan dan Barak Kepada QSD/FDF','','inherit','closed','closed','','557-revision-v1','','','2025-10-08 20:05:54','2025-10-08 20:05:54','',557,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=560',0,'revision','',0),
(561,1,'2025-10-12 01:42:30','2025-10-12 01:42:30','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\">Aljazair Ungkap untuk Pertama Kalinya Secara Resmi Rencana Pengeboman terhadap Konferensi Proklamasi Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Untuk pertama kalinya - secara resmi - Aljazair Ungkap Rencana Israel Mengebom Tempat Acara Deklarasi Negara Palestina tahun 1988</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 12 Oktober 2025</a> - Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengungkapkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom Istana Bangsa (Qasr al-Umam) di ibu kota Aljir saat tempat itu menjadi tuan rumah acara deklarasi berdirinya Negara Palestina pada tahun 1988.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"364\" data-end=\"553\">Hal itu disampaikan Tebboune dalam pidatonya di hadapan para petinggi militer Aljazair di markas Kementerian Pertahanan Nasional, yang disiarkan oleh televisi resmi pada malam sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"555\" data-end=\"943\">Dalam pidatonya yang menegaskan posisi negaranya terhadap perjuangan Palestina, Tebboune mengatakan: “Di sini, di Aljazair, Negara Palestina diproklamasikan meskipun terdapat risiko besar saat itu… Dan kalian, para perwira militer, tahu apa yang direncanakan terhadap Aljazair, termasuk upaya untuk mengebom Istana Bangsa,” tanpa menyebut pihak mana yang merencanakan serangan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"945\" data-end=\"1162\">Pada 15 November 1988, Aljazair menjadi tuan rumah sidang ke-9 Dewan Nasional Palestina di Istana Bangsa di ibu kota, di mana Presiden Palestina kala itu, Yasser Arafat, memproklamasikan berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1354\">Untuk pertama kalinya, Aljazair secara resmi dan langsung melalui presidennya, mengumumkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom lokasi pelaksanaan deklarasi berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1356\" data-end=\"1776\">Selama bertahun-tahun, berbagai sumber tidak resmi telah menyebarkan informasi yang menyebut bahwa Israel berencana mengebom Istana Bangsa di Aljazair saat pengumuman deklarasi Negara Palestina tahun 1988 menggunakan pesawat tempur, namun tentara Aljazair berhasil menggagalkan rencana tersebut dengan menempatkan sistem pertahanan udara dan radar canggih, serta menyiagakan jet tempur pencegat di batas wilayah udara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"2061\">Dalam konteks yang sama, Tebboune menegaskan bahwa Aljazair telah melaksanakan kewajibannya terhadap Palestina berdasarkan suara hati dan pembelaan terhadap kebenaran, dengan menampung para pemimpin Palestina, termasuk Yasser Arafat, ketika situasi mereka memburuk pada tahun 1982.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2063\" data-end=\"2201\">Ia menekankan bahwa meskipun ada ancaman tersebut, Aljazair tidak mundur dan tidak berkompromi karena nuraninya berpihak pada Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2203\" data-end=\"2431\">Tebboune juga menegaskan bahwa sikap Aljazair terhadap Palestina tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, meskipun negara itu menjalin persahabatan dengan beberapa negara yang memiliki kebijakan yang sepenuhnya berlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2433\" data-end=\"2603\">Presiden Aljazair itu kembali menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai genosida yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, di depan mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2605\" data-end=\"2795\">Ia menegaskan pula bahwa satu-satunya solusi untuk konflik tersebut adalah berdirinya Negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.</p>\r\n<p data-start=\"2797\" data-end=\"2830\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Aljazair Ungkap Rencana Israel Bom Acara Deklarasi Palestina','','publish','open','open','','aljazair-ungkap-rencana-israel-bom-acara-deklarasi-palestina','','','2025-10-12 01:42:30','2025-10-12 01:42:30','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=561',0,'post','',0),
(562,1,'2025-10-12 01:35:39','2025-10-12 01:35:39','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\">Aljazair Ungkap untuk Pertama Kalinya Secara Resmi Rencana Pengeboman terhadap Konferensi Proklamasi Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\">Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengungkapkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom Istana Bangsa (Qasr al-Umam) di ibu kota Aljir saat tempat itu menjadi tuan rumah acara deklarasi berdirinya Negara Palestina pada tahun 1988.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"364\" data-end=\"553\">Hal itu disampaikan Tebboune dalam pidatonya di hadapan para petinggi militer Aljazair di markas Kementerian Pertahanan Nasional, yang disiarkan oleh televisi resmi pada malam sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"555\" data-end=\"943\">Dalam pidatonya yang menegaskan posisi negaranya terhadap perjuangan Palestina, Tebboune mengatakan: “Di sini, di Aljazair, Negara Palestina diproklamasikan meskipun terdapat risiko besar saat itu… Dan kalian, para perwira militer, tahu apa yang direncanakan terhadap Aljazair, termasuk upaya untuk mengebom Istana Bangsa,” tanpa menyebut pihak mana yang merencanakan serangan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"945\" data-end=\"1162\">Pada 15 November 1988, Aljazair menjadi tuan rumah sidang ke-9 Dewan Nasional Palestina di Istana Bangsa di ibu kota, di mana Presiden Palestina kala itu, Yasser Arafat, memproklamasikan berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1354\">Untuk pertama kalinya, Aljazair secara resmi dan langsung melalui presidennya, mengumumkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom lokasi pelaksanaan deklarasi berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1356\" data-end=\"1776\">Selama bertahun-tahun, berbagai sumber tidak resmi telah menyebarkan informasi yang menyebut bahwa Israel berencana mengebom Istana Bangsa di Aljazair saat pengumuman deklarasi Negara Palestina tahun 1988 menggunakan pesawat tempur, namun tentara Aljazair berhasil menggagalkan rencana tersebut dengan menempatkan sistem pertahanan udara dan radar canggih, serta menyiagakan jet tempur pencegat di batas wilayah udara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"2061\">Dalam konteks yang sama, Tebboune menegaskan bahwa Aljazair telah melaksanakan kewajibannya terhadap Palestina berdasarkan suara hati dan pembelaan terhadap kebenaran, dengan menampung para pemimpin Palestina, termasuk Yasser Arafat, ketika situasi mereka memburuk pada tahun 1982.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2063\" data-end=\"2201\">Ia menekankan bahwa meskipun ada ancaman tersebut, Aljazair tidak mundur dan tidak berkompromi karena nuraninya berpihak pada Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2203\" data-end=\"2431\">Tebboune juga menegaskan bahwa sikap Aljazair terhadap Palestina tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, meskipun negara itu menjalin persahabatan dengan beberapa negara yang memiliki kebijakan yang sepenuhnya berlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2433\" data-end=\"2603\">Presiden Aljazair itu kembali menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai genosida yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, di depan mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2605\" data-end=\"2795\">Ia menegaskan pula bahwa satu-satunya solusi untuk konflik tersebut adalah berdirinya Negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.</p>\r\n<p data-start=\"2797\" data-end=\"2830\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"2797\" data-end=\"2830\" data-is-last-node=\"\">Sumber: Kantor Berita Anadolu</strong></p>','Aljazair Ungkap Rencana Israel Bom Tempat Deklarasi Negara Palestina','','inherit','closed','closed','','561-revision-v1','','','2025-10-12 01:35:39','2025-10-12 01:35:39','',561,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=562',0,'revision','',0),
(563,1,'2025-10-12 01:36:19','2025-10-12 01:36:19','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\">Aljazair Ungkap untuk Pertama Kalinya Secara Resmi Rencana Pengeboman terhadap Konferensi Proklamasi Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\">Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengungkapkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom Istana Bangsa (Qasr al-Umam) di ibu kota Aljir saat tempat itu menjadi tuan rumah acara deklarasi berdirinya Negara Palestina pada tahun 1988.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"364\" data-end=\"553\">Hal itu disampaikan Tebboune dalam pidatonya di hadapan para petinggi militer Aljazair di markas Kementerian Pertahanan Nasional, yang disiarkan oleh televisi resmi pada malam sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"555\" data-end=\"943\">Dalam pidatonya yang menegaskan posisi negaranya terhadap perjuangan Palestina, Tebboune mengatakan: “Di sini, di Aljazair, Negara Palestina diproklamasikan meskipun terdapat risiko besar saat itu… Dan kalian, para perwira militer, tahu apa yang direncanakan terhadap Aljazair, termasuk upaya untuk mengebom Istana Bangsa,” tanpa menyebut pihak mana yang merencanakan serangan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"945\" data-end=\"1162\">Pada 15 November 1988, Aljazair menjadi tuan rumah sidang ke-9 Dewan Nasional Palestina di Istana Bangsa di ibu kota, di mana Presiden Palestina kala itu, Yasser Arafat, memproklamasikan berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1354\">Untuk pertama kalinya, Aljazair secara resmi dan langsung melalui presidennya, mengumumkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom lokasi pelaksanaan deklarasi berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1356\" data-end=\"1776\">Selama bertahun-tahun, berbagai sumber tidak resmi telah menyebarkan informasi yang menyebut bahwa Israel berencana mengebom Istana Bangsa di Aljazair saat pengumuman deklarasi Negara Palestina tahun 1988 menggunakan pesawat tempur, namun tentara Aljazair berhasil menggagalkan rencana tersebut dengan menempatkan sistem pertahanan udara dan radar canggih, serta menyiagakan jet tempur pencegat di batas wilayah udara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"2061\">Dalam konteks yang sama, Tebboune menegaskan bahwa Aljazair telah melaksanakan kewajibannya terhadap Palestina berdasarkan suara hati dan pembelaan terhadap kebenaran, dengan menampung para pemimpin Palestina, termasuk Yasser Arafat, ketika situasi mereka memburuk pada tahun 1982.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2063\" data-end=\"2201\">Ia menekankan bahwa meskipun ada ancaman tersebut, Aljazair tidak mundur dan tidak berkompromi karena nuraninya berpihak pada Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2203\" data-end=\"2431\">Tebboune juga menegaskan bahwa sikap Aljazair terhadap Palestina tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, meskipun negara itu menjalin persahabatan dengan beberapa negara yang memiliki kebijakan yang sepenuhnya berlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2433\" data-end=\"2603\">Presiden Aljazair itu kembali menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai genosida yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, di depan mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2605\" data-end=\"2795\">Ia menegaskan pula bahwa satu-satunya solusi untuk konflik tersebut adalah berdirinya Negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.</p>\r\n<p data-start=\"2797\" data-end=\"2830\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\"><strong data-start=\"2797\" data-end=\"2830\" data-is-last-node=\"\">Sumber: Kantor Berita Anadolu</strong></p>','Aljazair Ungkap Rencana Israel Bom Acara Deklarasi Palestina','','inherit','closed','closed','','561-revision-v1','','','2025-10-12 01:36:19','2025-10-12 01:36:19','',561,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=563',0,'revision','',0),
(564,1,'2025-10-12 01:37:18','2025-10-12 01:37:18','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\">Aljazair Ungkap untuk Pertama Kalinya Secara Resmi Rencana Pengeboman terhadap Konferensi Proklamasi Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 12 Oktober 2025</a> - Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengungkapkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom Istana Bangsa (Qasr al-Umam) di ibu kota Aljir saat tempat itu menjadi tuan rumah acara deklarasi berdirinya Negara Palestina pada tahun 1988.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"364\" data-end=\"553\">Hal itu disampaikan Tebboune dalam pidatonya di hadapan para petinggi militer Aljazair di markas Kementerian Pertahanan Nasional, yang disiarkan oleh televisi resmi pada malam sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"555\" data-end=\"943\">Dalam pidatonya yang menegaskan posisi negaranya terhadap perjuangan Palestina, Tebboune mengatakan: “Di sini, di Aljazair, Negara Palestina diproklamasikan meskipun terdapat risiko besar saat itu… Dan kalian, para perwira militer, tahu apa yang direncanakan terhadap Aljazair, termasuk upaya untuk mengebom Istana Bangsa,” tanpa menyebut pihak mana yang merencanakan serangan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"945\" data-end=\"1162\">Pada 15 November 1988, Aljazair menjadi tuan rumah sidang ke-9 Dewan Nasional Palestina di Istana Bangsa di ibu kota, di mana Presiden Palestina kala itu, Yasser Arafat, memproklamasikan berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1354\">Untuk pertama kalinya, Aljazair secara resmi dan langsung melalui presidennya, mengumumkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom lokasi pelaksanaan deklarasi berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1356\" data-end=\"1776\">Selama bertahun-tahun, berbagai sumber tidak resmi telah menyebarkan informasi yang menyebut bahwa Israel berencana mengebom Istana Bangsa di Aljazair saat pengumuman deklarasi Negara Palestina tahun 1988 menggunakan pesawat tempur, namun tentara Aljazair berhasil menggagalkan rencana tersebut dengan menempatkan sistem pertahanan udara dan radar canggih, serta menyiagakan jet tempur pencegat di batas wilayah udara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"2061\">Dalam konteks yang sama, Tebboune menegaskan bahwa Aljazair telah melaksanakan kewajibannya terhadap Palestina berdasarkan suara hati dan pembelaan terhadap kebenaran, dengan menampung para pemimpin Palestina, termasuk Yasser Arafat, ketika situasi mereka memburuk pada tahun 1982.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2063\" data-end=\"2201\">Ia menekankan bahwa meskipun ada ancaman tersebut, Aljazair tidak mundur dan tidak berkompromi karena nuraninya berpihak pada Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2203\" data-end=\"2431\">Tebboune juga menegaskan bahwa sikap Aljazair terhadap Palestina tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, meskipun negara itu menjalin persahabatan dengan beberapa negara yang memiliki kebijakan yang sepenuhnya berlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2433\" data-end=\"2603\">Presiden Aljazair itu kembali menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai genosida yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, di depan mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2605\" data-end=\"2795\">Ia menegaskan pula bahwa satu-satunya solusi untuk konflik tersebut adalah berdirinya Negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.</p>\r\n<p data-start=\"2797\" data-end=\"2830\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Aljazair Ungkap Rencana Israel Bom Acara Deklarasi Palestina','','inherit','closed','closed','','561-revision-v1','','','2025-10-12 01:37:18','2025-10-12 01:37:18','',561,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=564',0,'revision','',0),
(565,1,'2025-10-12 01:39:51','2025-10-12 01:39:51','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\">Aljazair Ungkap untuk Pertama Kalinya Secara Resmi Rencana Pengeboman terhadap Konferensi Proklamasi Negara Palestina</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Untuk pertama kalinya - secara resmi - Aljazair Ungkap Rencana Israel Mengebom Tempat Acara Deklarasi Negara Palestina tahun 1988</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"125\" data-end=\"362\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 12 Oktober 2025</a> - Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengungkapkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom Istana Bangsa (Qasr al-Umam) di ibu kota Aljir saat tempat itu menjadi tuan rumah acara deklarasi berdirinya Negara Palestina pada tahun 1988.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"364\" data-end=\"553\">Hal itu disampaikan Tebboune dalam pidatonya di hadapan para petinggi militer Aljazair di markas Kementerian Pertahanan Nasional, yang disiarkan oleh televisi resmi pada malam sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"555\" data-end=\"943\">Dalam pidatonya yang menegaskan posisi negaranya terhadap perjuangan Palestina, Tebboune mengatakan: “Di sini, di Aljazair, Negara Palestina diproklamasikan meskipun terdapat risiko besar saat itu… Dan kalian, para perwira militer, tahu apa yang direncanakan terhadap Aljazair, termasuk upaya untuk mengebom Istana Bangsa,” tanpa menyebut pihak mana yang merencanakan serangan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"945\" data-end=\"1162\">Pada 15 November 1988, Aljazair menjadi tuan rumah sidang ke-9 Dewan Nasional Palestina di Istana Bangsa di ibu kota, di mana Presiden Palestina kala itu, Yasser Arafat, memproklamasikan berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1164\" data-end=\"1354\">Untuk pertama kalinya, Aljazair secara resmi dan langsung melalui presidennya, mengumumkan bahwa pernah ada rencana untuk mengebom lokasi pelaksanaan deklarasi berdirinya Negara Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1356\" data-end=\"1776\">Selama bertahun-tahun, berbagai sumber tidak resmi telah menyebarkan informasi yang menyebut bahwa Israel berencana mengebom Istana Bangsa di Aljazair saat pengumuman deklarasi Negara Palestina tahun 1988 menggunakan pesawat tempur, namun tentara Aljazair berhasil menggagalkan rencana tersebut dengan menempatkan sistem pertahanan udara dan radar canggih, serta menyiagakan jet tempur pencegat di batas wilayah udara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1778\" data-end=\"2061\">Dalam konteks yang sama, Tebboune menegaskan bahwa Aljazair telah melaksanakan kewajibannya terhadap Palestina berdasarkan suara hati dan pembelaan terhadap kebenaran, dengan menampung para pemimpin Palestina, termasuk Yasser Arafat, ketika situasi mereka memburuk pada tahun 1982.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2063\" data-end=\"2201\">Ia menekankan bahwa meskipun ada ancaman tersebut, Aljazair tidak mundur dan tidak berkompromi karena nuraninya berpihak pada Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2203\" data-end=\"2431\">Tebboune juga menegaskan bahwa sikap Aljazair terhadap Palestina tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, meskipun negara itu menjalin persahabatan dengan beberapa negara yang memiliki kebijakan yang sepenuhnya berlawanan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2433\" data-end=\"2603\">Presiden Aljazair itu kembali menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai genosida yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, di depan mata dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2605\" data-end=\"2795\">Ia menegaskan pula bahwa satu-satunya solusi untuk konflik tersebut adalah berdirinya Negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.</p>\r\n<p data-start=\"2797\" data-end=\"2830\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://aa.com.tr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita Anadolu</a></p>','Aljazair Ungkap Rencana Israel Bom Acara Deklarasi Palestina','','inherit','closed','closed','','561-revision-v1','','','2025-10-12 01:39:51','2025-10-12 01:39:51','',561,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=565',0,'revision','',0),
(566,1,'2025-10-12 01:42:11','2025-10-12 01:42:11','','presiden_aljazair','','inherit','open','closed','','presiden_aljazair','','','2025-10-12 01:42:11','2025-10-12 01:42:11','',561,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/presiden_aljazair.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(567,1,'2025-10-12 05:19:30','2025-10-12 05:19:30','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"98\" data-end=\"455\">as-Sisi Serukan Penempatan Pasukan Internasional di Gaza dan Rencanakan Konferensi Rekonstruksi</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"98\" data-end=\"455\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 12 Oktober 2025</a> - Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan perlunya penempatan pasukan internasional di Jalur Gaza serta pentingnya memberikan legitimasi internasional terhadap perjanjian penghentian perang melalui Dewan Keamanan PBB. Ia juga menyebut bahwa Mesir berencana menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk rekonstruksi wilayah Palestina yang hancur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"457\" data-end=\"793\">Hal itu disampaikan dalam percakapan telepon yang diterima Sisi dari Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Sabtu ini, di mana keduanya membahas perkembangan regional, terutama perjanjian penghentian perang di Gaza yang dicapai di Kota Sharm el-Sheikh, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara kepresidenan Mesir melalui Facebook.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"795\" data-end=\"948\">Kedua presiden menyerukan dimulainya segera proses rekonstruksi Jalur Gaza. Sisi menegaskan perlunya pelaksanaan penuh semua butir perjanjian tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"950\" data-end=\"1289\">Perjanjian itu mulai berlaku pada Jumat kemarin, dengan penghentian tembakan dan penarikan pasukan pendudukan Israel ke garis yang telah ditentukan di Jalur Gaza. Ini merupakan tahap pertama dari rencana yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mencakup penempatan “Pasukan Penstabil Internasional” di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1291\" data-end=\"1499\">Gedung Putih mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Trump akan menyampaikan pidato di Knesset pada hari Senin, kemudian berangkat ke Mesir untuk menghadiri upacara penandatanganan perjanjian penghentian perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1501\" data-end=\"1827\">Selama dua tahun terakhir, Israel — dengan dukungan Amerika Serikat — telah melancarkan perang pemusnahan terhadap penduduk Jalur Gaza, mencakup pembunuhan, kelaparan, penghancuran, dan pengusiran paksa, dengan mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan perang serta perintah Mahkamah Internasional terkait hal itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1829\" data-end=\"2017\">Agresi tersebut menewaskan lebih dari 67 ribu syahid dan menyebabkan sekitar 170 ribu orang terluka. Selain itu, akibat kelaparan, 460 warga Palestina juga gugur, termasuk 154 anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2019\" data-end=\"2041\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','as-Sisi Serukan Penempatan Pasukan Internasional di Gaza','','publish','open','open','','as-sisi-serukan-penempatan-pasukan-internasional-di-gaza','','','2025-10-12 05:19:30','2025-10-12 05:19:30','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=567',0,'post','',0),
(568,1,'2025-10-12 05:18:05','2025-10-12 05:18:05','','as_sisi','','inherit','open','closed','','as_sisi','','','2025-10-12 05:18:05','2025-10-12 05:18:05','',567,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/as_sisi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(569,1,'2025-10-12 05:19:30','2025-10-12 05:19:30','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"98\" data-end=\"455\">as-Sisi Serukan Penempatan Pasukan Internasional di Gaza dan Rencanakan Konferensi Rekonstruksi</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"98\" data-end=\"455\"><a href=\"https://rezaervani.com/palestina/category/berita-lengkap/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 12 Oktober 2025</a> - Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan perlunya penempatan pasukan internasional di Jalur Gaza serta pentingnya memberikan legitimasi internasional terhadap perjanjian penghentian perang melalui Dewan Keamanan PBB. Ia juga menyebut bahwa Mesir berencana menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk rekonstruksi wilayah Palestina yang hancur.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"457\" data-end=\"793\">Hal itu disampaikan dalam percakapan telepon yang diterima Sisi dari Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Sabtu ini, di mana keduanya membahas perkembangan regional, terutama perjanjian penghentian perang di Gaza yang dicapai di Kota Sharm el-Sheikh, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara kepresidenan Mesir melalui Facebook.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"795\" data-end=\"948\">Kedua presiden menyerukan dimulainya segera proses rekonstruksi Jalur Gaza. Sisi menegaskan perlunya pelaksanaan penuh semua butir perjanjian tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"950\" data-end=\"1289\">Perjanjian itu mulai berlaku pada Jumat kemarin, dengan penghentian tembakan dan penarikan pasukan pendudukan Israel ke garis yang telah ditentukan di Jalur Gaza. Ini merupakan tahap pertama dari rencana yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mencakup penempatan “Pasukan Penstabil Internasional” di wilayah tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1291\" data-end=\"1499\">Gedung Putih mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Trump akan menyampaikan pidato di Knesset pada hari Senin, kemudian berangkat ke Mesir untuk menghadiri upacara penandatanganan perjanjian penghentian perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1501\" data-end=\"1827\">Selama dua tahun terakhir, Israel — dengan dukungan Amerika Serikat — telah melancarkan perang pemusnahan terhadap penduduk Jalur Gaza, mencakup pembunuhan, kelaparan, penghancuran, dan pengusiran paksa, dengan mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan perang serta perintah Mahkamah Internasional terkait hal itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1829\" data-end=\"2017\">Agresi tersebut menewaskan lebih dari 67 ribu syahid dan menyebabkan sekitar 170 ribu orang terluka. Selain itu, akibat kelaparan, 460 warga Palestina juga gugur, termasuk 154 anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2019\" data-end=\"2041\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','as-Sisi Serukan Penempatan Pasukan Internasional di Gaza','','inherit','closed','closed','','567-revision-v1','','','2025-10-12 05:19:30','2025-10-12 05:19:30','',567,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=569',0,'revision','',0),
(570,1,'2025-10-15 17:24:45','2025-10-15 17:24:45','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"68\">Pakistan Gempur Pusat Kabul dan Umumkan Gencatan Senjata Sementara</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Eskalasi antara Pakistan dan Afghanistan masih cukup tinggi, dilaporkan Angkatan Udara Pakistan Gempur Pusat Kabul sebelum umumkan Gencatan Senjata Sementara </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"70\" data-end=\"378\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/pakistan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 15 Oktober 2025</a> - Seorang sumber pemerintah Afghanistan mengatakan kepada Al Jazeera pada Rabu (hari ini) bahwa serangan udara Pakistan telah menargetkan sebuah rumah di pusat Kabul, sementara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan telah tercapai kesepahaman dengan Gerakan Taliban mengenai gencatan senjata sementara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"380\" data-end=\"530\">Laporan media menyebutkan terdengar dua ledakan baru pada malam hari di pusat Kabul setelah bentrokan dengan negara tetangga Pakistan kembali pecah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"532\" data-end=\"780\">Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, mengatakan bahwa sebuah tangki minyak meledak bersama dengan sebuah trafo listrik, yang menyebabkan kebakaran di ibu kota Afghanistan, sementara ambulans terlihat lalu-lalang di tengah kota.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"782\" data-end=\"816\">Kesepahaman Gencatan Senjata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"817\" data-end=\"1087\">Kementerian Luar Negeri Pakistan menjelaskan bahwa gencatan senjata akan berlangsung selama 48 jam mulai malam ini, dan menambahkan bahwa hal itu “dilakukan atas permintaan pihak Afghanistan, serta kedua belah pihak akan mengadakan pembicaraan dalam 48 jam mendatang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1089\" data-end=\"1261\">Sementara itu, pemerintah Afghanistan menyatakan, “Kami mengumumkan gencatan senjata hari ini setelah pukul 17.30 waktu Kabul atas permintaan dan desakan pihak Pakistan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1263\" data-end=\"1470\">Pemerintah Afghanistan juga menjelaskan bahwa mereka telah memerintahkan pasukannya untuk mematuhi gencatan senjata pada waktu yang ditentukan, “selama tidak ada pelanggaran atau serangan dari pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1472\" data-end=\"1717\">Pernyataan ini muncul setelah seorang pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa warga sipil tewas dan terluka dalam serangan udara yang dilakukan pasukan Pakistan di kawasan pemukiman Spin Boldak, di selatan negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1719\" data-end=\"1974\">Sebelumnya pada hari yang sama, Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa pasukan Pakistan telah membombardir wilayah Spin Boldak di provinsi Kandahar, selatan Afghanistan, yang menyebabkan lebih dari 12 warga sipil tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1976\" data-end=\"2175\">Rekaman yang disiarkan oleh berbagai platform lokal menunjukkan sebagian dari bentrokan dan serangan di provinsi Kandahar, serta para korban luka dan kerusakan yang ditimbulkan di sisi Afghanistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2177\" data-end=\"2459\">Pakistan dan Afghanistan kembali saling menuduh atas terjadinya serangan lintas batas yang mematikan dan kembali pecah pada Rabu ini. Pejabat dari kedua belah pihak melaporkan tewasnya puluhan tentara dan warga sipil dalam putaran baru pertempuran yang kini memasuki minggu kedua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2461\" data-end=\"2653\">Militer Pakistan dalam pernyataannya mengatakan, “Gerakan Taliban Afghanistan telah melakukan serangan pengecut terhadap empat pos di wilayah perbatasan Spin Boldak di provinsi Balochistan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2655\" data-end=\"2926\">Di sisi Afghanistan, koresponden Al Jazeera melaporkan dari sumber pemerintah bahwa rumah-rumah di dekat perbatasan dengan Pakistan telah dikosongkan, dan kendaraan besar ditarik dari pos lintas batas serta pasar-pasar perdagangan untuk menjaga keselamatan warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2928\" data-end=\"3085\">Ketegangan di kedua sisi perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan terus meningkat hingga masuk ke wilayah yang lebih dalam, terutama di sisi Afghanistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3087\" data-end=\"3319\">Selain menimbulkan korban jiwa dan luka di kedua pihak, konflik ini juga menyebabkan kerugian materi, kerusakan infrastruktur, terganggunya lalu lintas perjalanan, serta tertahannya arus barang akibat penutupan pos-pos perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3321\" data-end=\"3514\">Krisis antara kedua negara bertetangga ini bermula setelah serangkaian ledakan terjadi di Afghanistan pekan lalu, termasuk dua ledakan di ibu kota Kabul yang dituding dilakukan oleh Pakistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3516\" data-end=\"3701\">Sebagai balasan, pemerintahan Taliban di Kabul melancarkan serangan ke beberapa bagian perbatasan selatannya, sementara Islamabad berjanji akan memberikan respons keras dari pihaknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3703\" data-end=\"3887\">Pakistan menuduh Afghanistan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Gerakan Taliban Pakistan di wilayahnya — tuduhan yang dibantah oleh Kabul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3889\" data-end=\"4047\">Islamabad juga menuding Gerakan Taliban Pakistan bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara Pakistan sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul pada 2021.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4049\" data-end=\"4073\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AFP</a></p>','Pakistan Gempur Pusat Kabul dan Umumkan Gencatan Senjata','','publish','open','open','','pakistan-gempur-pusat-kabul-dan-umumkan-gencatan-senjata','','','2025-10-15 17:25:12','2025-10-15 17:25:12','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=570',0,'post','',0),
(571,1,'2025-10-15 17:21:11','2025-10-15 17:21:11','','pakistan_vs_afghanistan','','inherit','open','closed','','pakistan_vs_afghanistan','','','2025-10-15 17:21:11','2025-10-15 17:21:11','',570,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/pakistan_vs_afghanistan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(572,1,'2025-10-15 17:24:45','2025-10-15 17:24:45','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"68\">Pakistan Gempur Pusat Kabul dan Umumkan Gencatan Senjata Sementara</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Eskalasi antara Pakistan dan Afghanistan masih cukup tinggi, dilaporkan Angkatan Udara Pakistan Gempur Pusat Kabul sebelum umumkan Gencatan Senjata Sementara </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"70\" data-end=\"378\">rezaervani.com - 15 Oktober 2025 - Seorang sumber pemerintah Afghanistan mengatakan kepada Al Jazeera pada Rabu (hari ini) bahwa serangan udara Pakistan telah menargetkan sebuah rumah di pusat Kabul, sementara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan telah tercapai kesepahaman dengan Gerakan Taliban mengenai gencatan senjata sementara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"380\" data-end=\"530\">Laporan media menyebutkan terdengar dua ledakan baru pada malam hari di pusat Kabul setelah bentrokan dengan negara tetangga Pakistan kembali pecah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"532\" data-end=\"780\">Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, mengatakan bahwa sebuah tangki minyak meledak bersama dengan sebuah trafo listrik, yang menyebabkan kebakaran di ibu kota Afghanistan, sementara ambulans terlihat lalu-lalang di tengah kota.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"782\" data-end=\"816\">Kesepahaman Gencatan Senjata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"817\" data-end=\"1087\">Kementerian Luar Negeri Pakistan menjelaskan bahwa gencatan senjata akan berlangsung selama 48 jam mulai malam ini, dan menambahkan bahwa hal itu “dilakukan atas permintaan pihak Afghanistan, serta kedua belah pihak akan mengadakan pembicaraan dalam 48 jam mendatang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1089\" data-end=\"1261\">Sementara itu, pemerintah Afghanistan menyatakan, “Kami mengumumkan gencatan senjata hari ini setelah pukul 17.30 waktu Kabul atas permintaan dan desakan pihak Pakistan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1263\" data-end=\"1470\">Pemerintah Afghanistan juga menjelaskan bahwa mereka telah memerintahkan pasukannya untuk mematuhi gencatan senjata pada waktu yang ditentukan, “selama tidak ada pelanggaran atau serangan dari pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1472\" data-end=\"1717\">Pernyataan ini muncul setelah seorang pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa warga sipil tewas dan terluka dalam serangan udara yang dilakukan pasukan Pakistan di kawasan pemukiman Spin Boldak, di selatan negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1719\" data-end=\"1974\">Sebelumnya pada hari yang sama, Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa pasukan Pakistan telah membombardir wilayah Spin Boldak di provinsi Kandahar, selatan Afghanistan, yang menyebabkan lebih dari 12 warga sipil tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1976\" data-end=\"2175\">Rekaman yang disiarkan oleh berbagai platform lokal menunjukkan sebagian dari bentrokan dan serangan di provinsi Kandahar, serta para korban luka dan kerusakan yang ditimbulkan di sisi Afghanistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2177\" data-end=\"2459\">Pakistan dan Afghanistan kembali saling menuduh atas terjadinya serangan lintas batas yang mematikan dan kembali pecah pada Rabu ini. Pejabat dari kedua belah pihak melaporkan tewasnya puluhan tentara dan warga sipil dalam putaran baru pertempuran yang kini memasuki minggu kedua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2461\" data-end=\"2653\">Militer Pakistan dalam pernyataannya mengatakan, “Gerakan Taliban Afghanistan telah melakukan serangan pengecut terhadap empat pos di wilayah perbatasan Spin Boldak di provinsi Balochistan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2655\" data-end=\"2926\">Di sisi Afghanistan, koresponden Al Jazeera melaporkan dari sumber pemerintah bahwa rumah-rumah di dekat perbatasan dengan Pakistan telah dikosongkan, dan kendaraan besar ditarik dari pos lintas batas serta pasar-pasar perdagangan untuk menjaga keselamatan warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2928\" data-end=\"3085\">Ketegangan di kedua sisi perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan terus meningkat hingga masuk ke wilayah yang lebih dalam, terutama di sisi Afghanistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3087\" data-end=\"3319\">Selain menimbulkan korban jiwa dan luka di kedua pihak, konflik ini juga menyebabkan kerugian materi, kerusakan infrastruktur, terganggunya lalu lintas perjalanan, serta tertahannya arus barang akibat penutupan pos-pos perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3321\" data-end=\"3514\">Krisis antara kedua negara bertetangga ini bermula setelah serangkaian ledakan terjadi di Afghanistan pekan lalu, termasuk dua ledakan di ibu kota Kabul yang dituding dilakukan oleh Pakistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3516\" data-end=\"3701\">Sebagai balasan, pemerintahan Taliban di Kabul melancarkan serangan ke beberapa bagian perbatasan selatannya, sementara Islamabad berjanji akan memberikan respons keras dari pihaknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3703\" data-end=\"3887\">Pakistan menuduh Afghanistan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Gerakan Taliban Pakistan di wilayahnya — tuduhan yang dibantah oleh Kabul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3889\" data-end=\"4047\">Islamabad juga menuding Gerakan Taliban Pakistan bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara Pakistan sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul pada 2021.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4049\" data-end=\"4073\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AFP</a></p>','Pakistan Gempur Pusat Kabul dan Umumkan Gencatan Senjata','','inherit','closed','closed','','570-revision-v1','','','2025-10-15 17:24:45','2025-10-15 17:24:45','',570,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=572',0,'revision','',0),
(573,1,'2025-10-15 17:25:12','2025-10-15 17:25:12','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"0\" data-end=\"68\">Pakistan Gempur Pusat Kabul dan Umumkan Gencatan Senjata Sementara</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Eskalasi antara Pakistan dan Afghanistan masih cukup tinggi, dilaporkan Angkatan Udara Pakistan Gempur Pusat Kabul sebelum umumkan Gencatan Senjata Sementara </em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"70\" data-end=\"378\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/pakistan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 15 Oktober 2025</a> - Seorang sumber pemerintah Afghanistan mengatakan kepada Al Jazeera pada Rabu (hari ini) bahwa serangan udara Pakistan telah menargetkan sebuah rumah di pusat Kabul, sementara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan telah tercapai kesepahaman dengan Gerakan Taliban mengenai gencatan senjata sementara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"380\" data-end=\"530\">Laporan media menyebutkan terdengar dua ledakan baru pada malam hari di pusat Kabul setelah bentrokan dengan negara tetangga Pakistan kembali pecah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"532\" data-end=\"780\">Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, mengatakan bahwa sebuah tangki minyak meledak bersama dengan sebuah trafo listrik, yang menyebabkan kebakaran di ibu kota Afghanistan, sementara ambulans terlihat lalu-lalang di tengah kota.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"782\" data-end=\"816\">Kesepahaman Gencatan Senjata</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"817\" data-end=\"1087\">Kementerian Luar Negeri Pakistan menjelaskan bahwa gencatan senjata akan berlangsung selama 48 jam mulai malam ini, dan menambahkan bahwa hal itu “dilakukan atas permintaan pihak Afghanistan, serta kedua belah pihak akan mengadakan pembicaraan dalam 48 jam mendatang.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1089\" data-end=\"1261\">Sementara itu, pemerintah Afghanistan menyatakan, “Kami mengumumkan gencatan senjata hari ini setelah pukul 17.30 waktu Kabul atas permintaan dan desakan pihak Pakistan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1263\" data-end=\"1470\">Pemerintah Afghanistan juga menjelaskan bahwa mereka telah memerintahkan pasukannya untuk mematuhi gencatan senjata pada waktu yang ditentukan, “selama tidak ada pelanggaran atau serangan dari pihak lain.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1472\" data-end=\"1717\">Pernyataan ini muncul setelah seorang pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa warga sipil tewas dan terluka dalam serangan udara yang dilakukan pasukan Pakistan di kawasan pemukiman Spin Boldak, di selatan negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1719\" data-end=\"1974\">Sebelumnya pada hari yang sama, Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa pasukan Pakistan telah membombardir wilayah Spin Boldak di provinsi Kandahar, selatan Afghanistan, yang menyebabkan lebih dari 12 warga sipil tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1976\" data-end=\"2175\">Rekaman yang disiarkan oleh berbagai platform lokal menunjukkan sebagian dari bentrokan dan serangan di provinsi Kandahar, serta para korban luka dan kerusakan yang ditimbulkan di sisi Afghanistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2177\" data-end=\"2459\">Pakistan dan Afghanistan kembali saling menuduh atas terjadinya serangan lintas batas yang mematikan dan kembali pecah pada Rabu ini. Pejabat dari kedua belah pihak melaporkan tewasnya puluhan tentara dan warga sipil dalam putaran baru pertempuran yang kini memasuki minggu kedua.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2461\" data-end=\"2653\">Militer Pakistan dalam pernyataannya mengatakan, “Gerakan Taliban Afghanistan telah melakukan serangan pengecut terhadap empat pos di wilayah perbatasan Spin Boldak di provinsi Balochistan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2655\" data-end=\"2926\">Di sisi Afghanistan, koresponden Al Jazeera melaporkan dari sumber pemerintah bahwa rumah-rumah di dekat perbatasan dengan Pakistan telah dikosongkan, dan kendaraan besar ditarik dari pos lintas batas serta pasar-pasar perdagangan untuk menjaga keselamatan warga sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2928\" data-end=\"3085\">Ketegangan di kedua sisi perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan terus meningkat hingga masuk ke wilayah yang lebih dalam, terutama di sisi Afghanistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3087\" data-end=\"3319\">Selain menimbulkan korban jiwa dan luka di kedua pihak, konflik ini juga menyebabkan kerugian materi, kerusakan infrastruktur, terganggunya lalu lintas perjalanan, serta tertahannya arus barang akibat penutupan pos-pos perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3321\" data-end=\"3514\">Krisis antara kedua negara bertetangga ini bermula setelah serangkaian ledakan terjadi di Afghanistan pekan lalu, termasuk dua ledakan di ibu kota Kabul yang dituding dilakukan oleh Pakistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3516\" data-end=\"3701\">Sebagai balasan, pemerintahan Taliban di Kabul melancarkan serangan ke beberapa bagian perbatasan selatannya, sementara Islamabad berjanji akan memberikan respons keras dari pihaknya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3703\" data-end=\"3887\">Pakistan menuduh Afghanistan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Gerakan Taliban Pakistan di wilayahnya — tuduhan yang dibantah oleh Kabul.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3889\" data-end=\"4047\">Islamabad juga menuding Gerakan Taliban Pakistan bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara Pakistan sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul pada 2021.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4049\" data-end=\"4073\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AFP</a></p>','Pakistan Gempur Pusat Kabul dan Umumkan Gencatan Senjata','','inherit','closed','closed','','570-revision-v1','','','2025-10-15 17:25:12','2025-10-15 17:25:12','',570,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=573',0,'revision','',0),
(575,1,'2025-10-15 17:33:33','2025-10-15 17:33:33','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"101\" data-end=\"447\">As-Sisi dan al-Burhan Bahas Perkembangaan Terkini Sudan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Beberapa masalah regional di Sudan, dan Ethiopia dikabarkan menjadi bahasan dalam pertemuan hari ini antara As-Sisi dan al-Burhan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"101\" data-end=\"447\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/mesir/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 15 Oktober 2025</a> - Presiden Mesir Abdel Fattah as-Sisi membahas pada Rabu (hari ini) bersama Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Abdel Fattah al-Burhan perkembangan situasi di Sudan, upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang dan mencapai stabilitas, serta perkembangan terbaru terkait isu air Sungai Nil dan Bendungan Renaisans Ethiopia (GERD).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"449\" data-end=\"827\">Kepresidenan Mesir dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Sisi, dalam pertemuan di Kairo, menegaskan dukungan penuh Mesir terhadap persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Sudan, serta penolakannya secara tegas terhadap segala “upaya yang mengancam keamanannya, merusak kohesi nasionalnya, atau berusaha membentuk entitas pemerintahan paralel terhadap pemerintah sah Sudan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"829\" data-end=\"1213\">Kedua belah pihak juga menegaskan pentingnya “Kelompok Empat” (Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab) sebagai wadah efektif untuk mendorong penyelesaian krisis Sudan dan penghentian perang. Mereka menyatakan harapan agar pertemuan Kelompok Empat yang akan digelar di Washington bulan ini menghasilkan langkah nyata untuk mengakhiri konflik dan mencapai stabilitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1215\" data-end=\"1614\">Terkait isu Bendungan Renaisans Ethiopia, Sisi dan al-Burhan kembali menegaskan penolakan terhadap tindakan sepihak di Sungai Nil Biru yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Al-Burhan juga menegaskan kesamaan posisi antara Mesir dan Sudan serta keselarasan kepentingan keduanya dalam isu bendungan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan kepresidenan Mesir.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1616\" data-end=\"1646\">Perkembangan di Lapangan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1647\" data-end=\"1826\">Koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa serangkaian ledakan terdengar di bagian utara Kota Omdurman pada dini hari tadi, bersamaan dengan terbangnya pesawat tak berawak (drone).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1828\" data-end=\"2079\">Ia menambahkan bahwa pertahanan udara militer menanggapi serangan tersebut, dan suara ledakan terdengar selama sekitar satu jam. Asap tebal tampak membumbung dari sekitar kawasan militer di utara Omdurman akibat jatuhnya pesawat-pesawat tak berawak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2081\" data-end=\"2404\">Di Darfur Selatan, sumber militer Sudan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pesawat-pesawat tempur militer menghancurkan markas Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Kota Nyala. Sementara di Darfur Utara, militer mengumumkan bahwa mereka menghancurkan peluncur roket yang digunakan untuk menyerang warga sipil di Kota al-Fashir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2406\" data-end=\"2594\">Secara kemanusiaan, sumber medis mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tiga orang meninggal di salah satu kamp pengungsi di Kota al-Fashir, dua di antaranya adalah lansia, akibat kelaparan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2596\" data-end=\"2802\">Pemerintah Sudan serta sejumlah organisasi lokal dan internasional menuduh Pasukan Dukungan Cepat melakukan serangan berulang terhadap kawasan pemukiman di al-Fashir dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2804\" data-end=\"3032\">Pasukan Dukungan Cepat telah mengepung Kota al-Fashir sejak Mei 2024. Meskipun berulang kali melancarkan serangan, mereka gagal menembus pertahanan Divisi Infanteri Keenam milik militer Sudan yang mempertahankan kota tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3034\" data-end=\"3065\">Penerbangan ke Port Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3066\" data-end=\"3266\">Di sisi lain, Ethiopian Airlines pada Rabu ini melanjutkan kembali penerbangan regulernya ke Bandara Port Sudan setelah lima bulan terhenti akibat serangan drone yang menimpa kota itu pada Mei lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3268\" data-end=\"3591\">Maskapai tersebut mengumumkan bahwa mereka akan mengoperasikan satu penerbangan harian antara Addis Ababa dan Port Sudan hingga akhir Oktober ini, dan akan menggandakan jumlah penerbangan menjadi dua kali sehari mulai 1 November mendatang, seiring dengan membaiknya situasi keamanan dan stabilitas operasional di bandara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3593\" data-end=\"3857\">Sejak pertengahan April 2023, militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat telah berperang, menyebabkan lebih dari 20.000 orang tewas dan sekitar 15 juta orang mengungsi atau menjadi pengungsi lintas batas, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan otoritas lokal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3859\" data-end=\"3908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita + Media Sosial</p>','As-Sisi dan al-Burhan Bahas Perkembangaan Terkini Sudan','','publish','open','open','','as-sisi-dan-al-burhan-bahas-perkembangaan-terkini-sudan','','','2025-10-15 17:34:56','2025-10-15 17:34:56','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=575',0,'post','',0),
(576,1,'2025-10-15 17:32:09','2025-10-15 17:32:09','','as_sisi_dan_al_burhan','','inherit','open','closed','','as_sisi_dan_al_burhan','','','2025-10-15 17:32:09','2025-10-15 17:32:09','',575,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/as_sisi_dan_al_burhan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(577,1,'2025-10-15 17:33:33','2025-10-15 17:33:33','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"101\" data-end=\"447\">As-Sisi dan al-Burhan Bahas Perkembangaan Terkini Sudan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Beberapa masalah regional di Sudan, dan Ethiopia dikabarkan menjadi bahasan dalam pertemuan hari ini antara As-Sisi dan al-Burhan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"101\" data-end=\"447\">Presiden Mesir Abdel Fattah as-Sisi membahas pada Rabu (hari ini) bersama Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Abdel Fattah al-Burhan perkembangan situasi di Sudan, upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang dan mencapai stabilitas, serta perkembangan terbaru terkait isu air Sungai Nil dan Bendungan Renaisans Ethiopia (GERD).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"449\" data-end=\"827\">Kepresidenan Mesir dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Sisi, dalam pertemuan di Kairo, menegaskan dukungan penuh Mesir terhadap persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Sudan, serta penolakannya secara tegas terhadap segala “upaya yang mengancam keamanannya, merusak kohesi nasionalnya, atau berusaha membentuk entitas pemerintahan paralel terhadap pemerintah sah Sudan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"829\" data-end=\"1213\">Kedua belah pihak juga menegaskan pentingnya “Kelompok Empat” (Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab) sebagai wadah efektif untuk mendorong penyelesaian krisis Sudan dan penghentian perang. Mereka menyatakan harapan agar pertemuan Kelompok Empat yang akan digelar di Washington bulan ini menghasilkan langkah nyata untuk mengakhiri konflik dan mencapai stabilitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1215\" data-end=\"1614\">Terkait isu Bendungan Renaisans Ethiopia, Sisi dan al-Burhan kembali menegaskan penolakan terhadap tindakan sepihak di Sungai Nil Biru yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Al-Burhan juga menegaskan kesamaan posisi antara Mesir dan Sudan serta keselarasan kepentingan keduanya dalam isu bendungan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan kepresidenan Mesir.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1616\" data-end=\"1646\">Perkembangan di Lapangan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1647\" data-end=\"1826\">Koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa serangkaian ledakan terdengar di bagian utara Kota Omdurman pada dini hari tadi, bersamaan dengan terbangnya pesawat tak berawak (drone).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1828\" data-end=\"2079\">Ia menambahkan bahwa pertahanan udara militer menanggapi serangan tersebut, dan suara ledakan terdengar selama sekitar satu jam. Asap tebal tampak membumbung dari sekitar kawasan militer di utara Omdurman akibat jatuhnya pesawat-pesawat tak berawak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2081\" data-end=\"2404\">Di Darfur Selatan, sumber militer Sudan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pesawat-pesawat tempur militer menghancurkan markas Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Kota Nyala. Sementara di Darfur Utara, militer mengumumkan bahwa mereka menghancurkan peluncur roket yang digunakan untuk menyerang warga sipil di Kota al-Fashir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2406\" data-end=\"2594\">Secara kemanusiaan, sumber medis mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tiga orang meninggal di salah satu kamp pengungsi di Kota al-Fashir, dua di antaranya adalah lansia, akibat kelaparan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2596\" data-end=\"2802\">Pemerintah Sudan serta sejumlah organisasi lokal dan internasional menuduh Pasukan Dukungan Cepat melakukan serangan berulang terhadap kawasan pemukiman di al-Fashir dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2804\" data-end=\"3032\">Pasukan Dukungan Cepat telah mengepung Kota al-Fashir sejak Mei 2024. Meskipun berulang kali melancarkan serangan, mereka gagal menembus pertahanan Divisi Infanteri Keenam milik militer Sudan yang mempertahankan kota tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3034\" data-end=\"3065\">Penerbangan ke Port Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3066\" data-end=\"3266\">Di sisi lain, Ethiopian Airlines pada Rabu ini melanjutkan kembali penerbangan regulernya ke Bandara Port Sudan setelah lima bulan terhenti akibat serangan drone yang menimpa kota itu pada Mei lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3268\" data-end=\"3591\">Maskapai tersebut mengumumkan bahwa mereka akan mengoperasikan satu penerbangan harian antara Addis Ababa dan Port Sudan hingga akhir Oktober ini, dan akan menggandakan jumlah penerbangan menjadi dua kali sehari mulai 1 November mendatang, seiring dengan membaiknya situasi keamanan dan stabilitas operasional di bandara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3593\" data-end=\"3857\">Sejak pertengahan April 2023, militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat telah berperang, menyebabkan lebih dari 20.000 orang tewas dan sekitar 15 juta orang mengungsi atau menjadi pengungsi lintas batas, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan otoritas lokal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3859\" data-end=\"3908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita + Media Sosial</p>','As-Sisi dan al-Burhan Bahas Perkembangaan Terkini Sudan','','inherit','closed','closed','','575-revision-v1','','','2025-10-15 17:33:33','2025-10-15 17:33:33','',575,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=577',0,'revision','',0),
(578,1,'2025-10-15 17:34:56','2025-10-15 17:34:56','<h2 style=\"text-align: center;\" data-start=\"101\" data-end=\"447\">As-Sisi dan al-Burhan Bahas Perkembangaan Terkini Sudan</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Beberapa masalah regional di Sudan, dan Ethiopia dikabarkan menjadi bahasan dalam pertemuan hari ini antara As-Sisi dan al-Burhan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"101\" data-end=\"447\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/mesir/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 15 Oktober 2025</a> - Presiden Mesir Abdel Fattah as-Sisi membahas pada Rabu (hari ini) bersama Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Abdel Fattah al-Burhan perkembangan situasi di Sudan, upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang dan mencapai stabilitas, serta perkembangan terbaru terkait isu air Sungai Nil dan Bendungan Renaisans Ethiopia (GERD).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"449\" data-end=\"827\">Kepresidenan Mesir dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Sisi, dalam pertemuan di Kairo, menegaskan dukungan penuh Mesir terhadap persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Sudan, serta penolakannya secara tegas terhadap segala “upaya yang mengancam keamanannya, merusak kohesi nasionalnya, atau berusaha membentuk entitas pemerintahan paralel terhadap pemerintah sah Sudan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"829\" data-end=\"1213\">Kedua belah pihak juga menegaskan pentingnya “Kelompok Empat” (Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab) sebagai wadah efektif untuk mendorong penyelesaian krisis Sudan dan penghentian perang. Mereka menyatakan harapan agar pertemuan Kelompok Empat yang akan digelar di Washington bulan ini menghasilkan langkah nyata untuk mengakhiri konflik dan mencapai stabilitas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1215\" data-end=\"1614\">Terkait isu Bendungan Renaisans Ethiopia, Sisi dan al-Burhan kembali menegaskan penolakan terhadap tindakan sepihak di Sungai Nil Biru yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Al-Burhan juga menegaskan kesamaan posisi antara Mesir dan Sudan serta keselarasan kepentingan keduanya dalam isu bendungan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan kepresidenan Mesir.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1616\" data-end=\"1646\">Perkembangan di Lapangan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1647\" data-end=\"1826\">Koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa serangkaian ledakan terdengar di bagian utara Kota Omdurman pada dini hari tadi, bersamaan dengan terbangnya pesawat tak berawak (drone).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1828\" data-end=\"2079\">Ia menambahkan bahwa pertahanan udara militer menanggapi serangan tersebut, dan suara ledakan terdengar selama sekitar satu jam. Asap tebal tampak membumbung dari sekitar kawasan militer di utara Omdurman akibat jatuhnya pesawat-pesawat tak berawak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2081\" data-end=\"2404\">Di Darfur Selatan, sumber militer Sudan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pesawat-pesawat tempur militer menghancurkan markas Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Kota Nyala. Sementara di Darfur Utara, militer mengumumkan bahwa mereka menghancurkan peluncur roket yang digunakan untuk menyerang warga sipil di Kota al-Fashir.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2406\" data-end=\"2594\">Secara kemanusiaan, sumber medis mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tiga orang meninggal di salah satu kamp pengungsi di Kota al-Fashir, dua di antaranya adalah lansia, akibat kelaparan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2596\" data-end=\"2802\">Pemerintah Sudan serta sejumlah organisasi lokal dan internasional menuduh Pasukan Dukungan Cepat melakukan serangan berulang terhadap kawasan pemukiman di al-Fashir dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"2804\" data-end=\"3032\">Pasukan Dukungan Cepat telah mengepung Kota al-Fashir sejak Mei 2024. Meskipun berulang kali melancarkan serangan, mereka gagal menembus pertahanan Divisi Infanteri Keenam milik militer Sudan yang mempertahankan kota tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3034\" data-end=\"3065\">Penerbangan ke Port Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3066\" data-end=\"3266\">Di sisi lain, Ethiopian Airlines pada Rabu ini melanjutkan kembali penerbangan regulernya ke Bandara Port Sudan setelah lima bulan terhenti akibat serangan drone yang menimpa kota itu pada Mei lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3268\" data-end=\"3591\">Maskapai tersebut mengumumkan bahwa mereka akan mengoperasikan satu penerbangan harian antara Addis Ababa dan Port Sudan hingga akhir Oktober ini, dan akan menggandakan jumlah penerbangan menjadi dua kali sehari mulai 1 November mendatang, seiring dengan membaiknya situasi keamanan dan stabilitas operasional di bandara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3593\" data-end=\"3857\">Sejak pertengahan April 2023, militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat telah berperang, menyebabkan lebih dari 20.000 orang tewas dan sekitar 15 juta orang mengungsi atau menjadi pengungsi lintas batas, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan otoritas lokal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3859\" data-end=\"3908\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Sumber: <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita + Media Sosial</p>','As-Sisi dan al-Burhan Bahas Perkembangaan Terkini Sudan','','inherit','closed','closed','','575-revision-v1','','','2025-10-15 17:34:56','2025-10-15 17:34:56','',575,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=578',0,'revision','',0),
(579,1,'2025-10-16 01:26:16','2025-10-16 01:26:16','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan <em>Investigasi Reuters</em></strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal dari tahun 2019 hingga 2021. Pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Basyar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/suriah/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 14 Oktober 2025</a> - DHUMAIR, Suriah, </strong>— Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Basyar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pemindahan Tanah” (Operation Move Earth)</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_591\" align=\"aligncenter\" width=\"746\"]<img class=\"size-full wp-image-591\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kuburan_massal_assad_denah.jpg\" alt=\"Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs. Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com\" width=\"746\" height=\"656\" /> Sumber: Citra satelit dari WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 Desember 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 Maret 2021.<br />Analisis oleh Reuters; Airbus DS, Vantor, dan Planet Labs.<br />Ryan McNeill dan Travis Hartman | REUTERS | rezaervani.com[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmad asy-Syaraa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021. REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Diktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','publish','open','open','','tutupi-pembunuhan-assad-diam-diam-pindahkan-kuburan-massal-1','','','2025-10-16 01:43:32','2025-10-16 01:43:32','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=579',0,'post','',0),
(580,1,'2025-10-16 01:20:43','2025-10-16 01:20:43','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Memindahkan Kuburan Massal untuk Menutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DHUMAIR, Suriah, 14 Oktober</strong> — Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.\r\nDi Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.\r\nReuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n\r\n\r\n<hr />\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.\r\nReuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.\r\nDiktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.\r\nPada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.\r\nPenggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.\r\nPemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.\r\nKomisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>','Pemerintah Assad Diam-diam Memindahkan Kuburan Massal untuk Menutupi Pembunuhan','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:20:43','2025-10-16 01:20:43','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=580',0,'revision','',0),
(581,1,'2025-10-16 01:26:00','2025-10-16 01:26:00','','kuburan_massal_assad','','inherit','open','closed','','kuburan_massal_assad','','','2025-10-16 01:26:00','2025-10-16 01:26:00','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/kuburan_massal_assad.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(582,1,'2025-10-16 01:26:16','2025-10-16 01:26:16','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters (Bagian Pertama)</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DHUMAIR, Suriah, 14 Oktober</strong> — Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.\r\nDi Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.\r\nReuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.\r\nReuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.\r\nDiktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.\r\nPada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.\r\nPenggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.\r\nPemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.\r\nKomisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal (1)','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:26:16','2025-10-16 01:26:16','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=582',0,'revision','',0),
(583,1,'2025-10-16 01:27:26','2025-10-16 01:27:26','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DHUMAIR, Suriah, 14 Oktober</strong> — Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.\r\nDi Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.\r\nReuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.\r\nReuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.\r\nDiktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.\r\nPada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.\r\nPenggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.\r\nPemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.\r\nKomisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:27:26','2025-10-16 01:27:26','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=583',0,'revision','',0),
(584,1,'2025-10-16 01:28:12','2025-10-16 01:28:12','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DHUMAIR, Suriah, 14 Oktober</strong> — Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.\r\nDi Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.\r\nReuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.\r\nReuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.\r\nDiktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.\r\nPada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:28:12','2025-10-16 01:28:12','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=584',0,'revision','',0),
(585,1,'2025-10-16 01:29:40','2025-10-16 01:29:40','Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.\nREUTERS/Khalil Ashawi','UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI','Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.\nREUTERS/Khalil Ashawi','inherit','open','closed','','ugymnozatvn2xgsbn36pdxw3ki','','','2025-10-16 01:29:54','2025-10-16 01:29:54','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif',0,'attachment','image/avif',0),
(586,1,'2025-10-16 01:30:17','2025-10-16 01:30:17','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\n\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DHUMAIR, Suriah, 14 Oktober</strong> — Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.\nDi Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.\nReuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\n\n\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\n\n&nbsp;\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.\nDiktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.\nPada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-autosave-v1','','','2025-10-16 01:30:17','2025-10-16 01:30:17','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=586',0,'revision','',0),
(587,1,'2025-10-16 01:30:34','2025-10-16 01:30:34','Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.\nInvestigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.\nREUTERS/Khalil Ashawi','Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA','Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.\nInvestigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.\nREUTERS/Khalil Ashawi','inherit','open','closed','','y45msvnvxbjxbf4vc5pegiudta','','','2025-10-16 01:30:48','2025-10-16 01:30:48','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif',0,'attachment','image/avif',0),
(588,1,'2025-10-16 01:30:57','2025-10-16 01:30:57','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Eksklusif: Pemerintah Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal untuk Tutupi Pembunuhan, Temuan Investigasi Reuters</strong></h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal - Dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah otoriter Suriah melakukan operasi rahasia untuk memindahkan puluhan ribu jenazah dari kuburan massal Qutayfah yang terbuka ke lokasi tersembunyi di padang pasir timur Damaskus. Tujuan dari penguburan ulang secara rahasia ini adalah untuk menyembunyikan bukti kekejaman ketika Bashar al-Assad berusaha memulihkan citra dan pengaruh internasionalnya.</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh <strong>Maggie Michael, Feras Dalatey, Ryan McNeill, dan Khalil Ashawi</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DHUMAIR, Suriah, 14 Oktober</strong> — Pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia selama dua tahun untuk mengangkut ribuan jenazah dari salah satu kuburan massal terbesar di Suriah ke lokasi rahasia lebih dari satu jam perjalanan ke arah padang pasir terpencil, demikian hasil penyelidikan Reuters.\r\nKonspirasi militer Presiden Bashar al-Assad untuk menggali kuburan massal di Qutayfah dan membuat kuburan massal kedua yang sangat besar di padang pasir luar kota Dhumair ini belum pernah diberitakan sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mengungkap lokasi situs kuburan di Dhumair dan rincian operasi besar tersebut, Reuters mewawancarai 13 orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang upaya dua tahun memindahkan jenazah itu, meninjau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang terlibat, dan menganalisis ratusan citra satelit dari kedua lokasi selama beberapa tahun.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Operasi pemindahan jenazah dari Qutayfah ke lokasi tersembunyi puluhan kilometer jauhnya itu disebut <strong>“Operasi Pindahkan Tanah”</strong> dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2021. Tujuannya, kata para saksi, adalah menutupi kejahatan pemerintah Assad dan membantu memulihkan citranya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perbandingan Lokasi Kuburan Massal</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Qutayfah, Reuters menemukan <strong>16 parit pemakaman</strong> dengan panjang bervariasi antara sekitar 15 hingga 160 meter.\r\nDi Dhumair, terdapat <strong>setidaknya 34 parit</strong>, dengan panjang antara sekitar 20 hingga 125 meter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters memberitahu pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa tentang hasil penyelidikan ini pada hari Selasa. Pemerintah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait laporan ini.\r\nReuters tidak mengungkap lokasi pasti kuburan tersebut untuk mengurangi kemungkinan gangguan dari pihak luar. Laporan khusus Reuters berikutnya akan menjelaskan bagaimana pemerintah Assad melaksanakan operasi rahasia itu dan bagaimana para jurnalis berhasil mengungkapkannya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan setidaknya <strong>34 parit yang membentang sekitar dua kilometer</strong>, kuburan di padang pasir Dhumair ini termasuk yang paling luas yang pernah dibuat selama perang saudara Suriah, menurut temuan Reuters. Kesaksian para saksi dan ukuran situs baru itu menunjukkan bahwa <strong>puluhan ribu orang mungkin dikuburkan di sana</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Assad mulai mengubur jenazah di Qutayfah sekitar tahun 2012, pada masa awal perang saudara. Kuburan massal itu berisi jenazah tentara dan tahanan yang meninggal di penjara serta rumah sakit militer sang diktator, menurut para saksi.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_585\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-585\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/UGYMNOZATVN2XGSBN36PDXW3KI.avif\" alt=\"Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.REUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"480\" /> Sebuah detail menunjukkan parit yang belum selesai digali — menurut kesaksian salah satu saksi kepada Reuters — yang diperuntukkan bagi jenazah di lokasi kuburan massal di padang pasir dekat kota Dhumair, Suriah timur, 27 Februari 2025.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n\r\n[caption id=\"attachment_587\" align=\"aligncenter\" width=\"720\"]<img class=\"size-full wp-image-587\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/Y45MSVNVXBJXBF4VC5PEGIUDTA.avif\" alt=\"Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.\r\nREUTERS/Khalil Ashawi\" width=\"720\" height=\"476\" /> Pemandangan dari drone memperlihatkan jejak roda buldoser di atas tanah yang menutupi sebuah parit pemakaman di kuburan massal di padang pasir timur Suriah, dekat kota Dhumair, 27 Februari 2025.<br />Investigasi Reuters menemukan bahwa pemerintah Assad secara diam-diam mengangkut ribuan jenazah ke lokasi ini dari kuburan massal terbuka di pinggiran Damaskus, Qutayfah, pada periode 2019–2021.<br />REUTERS/Khalil Ashawi[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang aktivis hak asasi manusia Suriah mengungkap keberadaan Qutayfah dengan merilis foto-foto ke media lokal pada tahun 2014, memperlihatkan keberadaan dan lokasi umumnya di pinggiran Damaskus. Lokasi tepatnya baru diketahui beberapa tahun kemudian melalui kesaksian di pengadilan dan laporan media lainnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama hampir <strong>empat malam setiap minggu</strong> antara Februari 2019 hingga April 2021, <strong>enam hingga delapan truk</strong> berisi tanah dan sisa-sisa manusia melakukan perjalanan dari Qutayfah menuju padang pasir Dhumair, menurut para saksi yang terlibat dalam operasi tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Reuters tidak dapat memastikan apakah jenazah dari tempat lain juga dibawa ke lokasi rahasia itu, dan tidak menemukan dokumen apa pun yang menyebutkan “Operasi Pindahkan Tanah” atau kuburan massal secara umum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Semua orang yang terlibat langsung mengingat dengan jelas <strong>bau busuk yang menyengat</strong>, termasuk dua sopir truk, tiga mekanik, seorang operator buldoser, dan seorang mantan perwira Garda Republik elit Assad yang terlibat sejak awal proses pemindahan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mantan Presiden Assad, yang kini berada di Rusia, serta beberapa pejabat militer yang disebut oleh para saksi sebagai tokoh utama dalam operasi itu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Setelah rezimnya jatuh akhir tahun lalu, Assad dan banyak ajudannya melarikan diri dari negara itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gagasan untuk memindahkan ribuan jenazah muncul pada akhir 2018, ketika Assad hampir memenangkan perang saudara Suriah, kata mantan perwira Garda Republik tersebut.\r\nDiktator itu berharap dapat <strong>memulihkan pengakuan internasional</strong> setelah bertahun-tahun dijauhi akibat sanksi dan tuduhan kekejaman.\r\nPada saat itu, Assad telah dituduh menahan ribuan warga Suriah, tetapi tidak ada kelompok independen Suriah maupun organisasi internasional yang memiliki akses ke penjara-penjara atau kuburan massal tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua sopir truk dan perwira itu mengatakan kepada Reuters bahwa para komandan militer memberi tahu mereka bahwa tujuan pemindahan itu adalah untuk <strong>mengosongkan kuburan massal Qutayfah dan menyembunyikan bukti pembunuhan massal</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika Assad akhirnya tumbang, semua <strong>16 parit</strong> yang didokumentasikan Reuters di Qutayfah telah dikosongkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lebih dari <strong>160.000 orang</strong> menghilang ke dalam jaringan keamanan rezim diktator yang digulingkan itu dan diyakini dikuburkan di <strong>puluhan kuburan massal</strong> yang ia buat, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penggalian terorganisasi dan analisis DNA dapat membantu menelusuri apa yang terjadi pada mereka, meredakan salah satu luka paling menyakitkan di Suriah.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dengan sumber daya yang terbatas, bahkan kuburan massal yang sudah diketahui pun <strong>tidak terlindungi dan belum digali</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah baru Suriah, yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, belum merilis dokumen apa pun tentang identitas orang-orang yang dikubur di sana, meskipun keluarga korban hilang telah berulang kali menuntut kejelasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Penanggulangan Darurat dan Bencana Suriah, <strong>Raed al-Saleh</strong>, mengatakan jumlah korban yang sangat besar serta kebutuhan untuk membangun kembali sistem peradilan telah menghambat pekerjaan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Nasional Orang Hilang Suriah yang baru dibentuk mengumumkan rencana untuk membuat <strong>bank DNA dan platform digital terpusat bagi keluarga korban hilang</strong>, serta menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk <strong>melatih ahli kedokteran forensik dan pengujian DNA</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"0\" data-end=\"314\">“Selama masih ada ibu-ibu yang menunggu menemukan makam anak-anak mereka, istri-istri yang menunggu menemukan makam suami mereka, dan anak-anak yang menunggu menemukan makam ayah mereka, maka akan tetap ada luka yang berdarah,” kata al-Saleh kepada situs berita semi-resmi Suriah, <em data-start=\"281\" data-end=\"291\">al-Watan</em>, pada akhir Agustus.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"316\" data-end=\"642\">Mohamed Al Abdallah, kepala <strong data-start=\"344\" data-end=\"387\">Syria Justice and Accountability Center</strong>, sebuah organisasi Suriah yang bekerja untuk melacak orang hilang dan menyelidiki kejahatan perang, mengatakan bahwa pemindahan jenazah secara sembarangan seperti yang dilakukan dari Qutayfah ke Dhumair merupakan <strong data-start=\"601\" data-end=\"639\">bencana bagi keluarga yang berduka</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"644\" data-end=\"941\">“Menyatukan kembali potongan-potongan tubuh ini agar jenazah utuh bisa dikembalikan kepada keluarga akan menjadi hal yang sangat rumit,” kata Al Abdallah setelah mengetahui temuan Reuters. Ia menggambarkan pembentukan <strong data-start=\"862\" data-end=\"891\">komisi untuk orang hilang</strong> sebagai langkah positif dari pemerintahan baru.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"943\" data-end=\"1046\">“Komisi itu memiliki dukungan politik, tetapi masih kekurangan sumber daya dan tenaga ahli,” ujarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1048\" data-end=\"1227\">Para sopir, mekanik, dan orang lain yang terlibat dalam pemindahan itu mengatakan bahwa berbicara secara terbuka saat operasi rahasia berlangsung <strong data-start=\"1194\" data-end=\"1224\">berarti hukuman mati pasti</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"1229\" data-end=\"1345\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">“Tidak ada yang berani menentang perintah,” kata salah satu sopir. “Kamu sendiri bisa berakhir di dalam lubang itu.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://reuters.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reuters</a>','Tutupi Pembunuhan, Assad Diam-diam Pindahkan Kuburan Massal','','inherit','closed','closed','','579-revision-v1','','','2025-10-16 01:30:57','2025-10-16 01:30:57','',579,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=588',0,'revision','',0),
