<h2 style="text-align: center;">Sebelum Bertemu Trump, Saudi Tegaskan Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel</h2>
<p style="text-align: center;">Negara Palestina Syarat Utama Hubungan dengan Israel, demikian ditegaskan</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dubai, 9 November (Reuters)</strong> — Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang gencar membicarakan kemungkinan Arab Saudi menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel, namun hal itu tampaknya tidak akan terjadi ketika Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berkunjung ke Gedung Putih bulan ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi setelah puluhan tahun permusuhan dapat mengguncang lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah, serta berpotensi memperkuat pengaruh AS di kawasan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Trump bulan lalu mengatakan bahwa ia berharap Arab Saudi akan “segera” bergabung dengan negara-negara Muslim lain yang telah menandatangani <em>Abraham Accords</em> pada tahun 2020, yang menormalisasi hubungan dengan Israel.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun Riyadh telah memberi isyarat kepada Washington melalui saluran diplomatik bahwa posisinya tidak berubah: mereka hanya akan menandatangani jika ada kesepakatan mengenai peta jalan menuju pembentukan negara Palestina, kata dua sumber Teluk kepada Reuters.</p>
<p style="text-align: justify;">Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan diplomatik dan memastikan keselarasan posisi antara Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat, kata mereka. Salah satu sumber menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan selama atau setelah pembicaraan di Gedung Putih pada 18 November.</p>
<p style="text-align: justify;">Putra Mahkota, yang dikenal luas dengan sebutan <em>MbS</em>, “tidak mungkin mempertimbangkan formalitas hubungan diplomatik dalam waktu dekat tanpa setidaknya ada jalur yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina,” kata Jonathan Panikoff, mantan wakil pejabat intelijen nasional AS untuk kawasan Timur Tengah.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Panikoff—yang kini bekerja di lembaga kajian <em>Atlantic Council</em> di Washington—MbS kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya terhadap Trump untuk mencari “dukungan yang lebih eksplisit dan tegas terhadap pendirian negara Palestina yang berdaulat.”</p>

<h3 style="text-align: justify;">Pernyataan Optimis Trump Tentang Abraham Accords</h3>
<p style="text-align: justify;">Kunjungan minggu depan akan menjadi yang pertama bagi sang Putra Mahkota ke Washington sejak pembunuhan kolumnis <em>Washington Post</em> Jamal Khashoggi pada tahun 2018 — seorang pengkritik MbS yang tewas di konsulat Saudi di Istanbul, sebuah peristiwa yang memicu kemarahan global. MbS telah membantah keterlibatan langsung.</p>
<p style="text-align: justify;">Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko sudah lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah <em>Abraham Accords</em>, dan Trump mengatakan bahwa ia berharap kesepakatan tersebut akan segera meluas.</p>
<p style="text-align: justify;">“Kami memiliki banyak pihak yang kini bergabung dengan <em>Abraham Accords</em>, dan semoga Arab Saudi segera menyusul,” kata Trump pada 5 November, tanpa memberikan tenggat waktu.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam wawancara televisi yang disiarkan pada 17 Oktober, ia menambahkan: “Saya berharap Arab Saudi bergabung, dan saya berharap yang lain juga ikut. Saya pikir ketika Arab Saudi bergabung, semua pihak akan ikut.”</p>
<p style="text-align: justify;">Namun perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko itu menghindari pembahasan isu pembentukan negara Palestina.</p>
<p style="text-align: justify;">Dua sumber Teluk tersebut mengatakan bahwa Riyadh telah memberi tahu Washington bahwa setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka baru, bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan yang sudah ada.</p>
<p style="text-align: justify;">Bagi Arab Saudi — tempat lahirnya Islam dan penjaga dua situs sucinya, Mekah dan Madinah — mengakui Israel akan menjadi lebih dari sekadar tonggak diplomatik. Ini adalah isu keamanan nasional yang sangat sensitif, terkait dengan penyelesaian salah satu konflik tertua dan paling rumit di kawasan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Langkah seperti itu akan sulit diambil ketika ketidakpercayaan publik Arab terhadap Israel masih tinggi akibat skala serangan militernya selama perang melawan kelompok bersenjata Palestina Hamas di Gaza, meskipun telah ada gencatan senjata rapuh setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, telah menyerukan penarikan Israel yang jelas dan berbatas waktu dari Jalur Gaza, penempatan pasukan perlindungan internasional, serta pemberdayaan dan kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza.</p>
<p style="text-align: justify;">Langkah-langkah ini, katanya, penting untuk mendirikan negara Palestina — syarat utama bagi integrasi regional dan penerapan solusi dua negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang keras menentang pembentukan negara Palestina, Arab Saudi tidak melihat prospek langsung untuk memenuhi tuntutan Trump agar mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, kata sumber-sumber tersebut kepada Reuters.
Kemajuan di bidang ini bergantung pada konsesi yang saat ini tidak siap diberikan baik oleh Washington maupun Israel, ujar para pejabat Saudi.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Trump Dan Putra Mahkota Akan Menandatangani Pakta Pertahanan</h3>
<p style="text-align: justify;">Pejabat Saudi bertekad mengarahkan pertemuan Trump–MbS ke arah kerja sama pertahanan dan investasi, karena mereka khawatir isu politis seperti normalisasi hubungan dengan Israel dapat menutupi agenda utama.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertemuan tersebut diperkirakan akan menghasilkan pakta pertahanan penting yang menentukan cakupan perlindungan militer AS bagi penguasa de facto negara pengekspor minyak terbesar dunia, serta memperkuat kehadiran militer Amerika di Teluk.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, kesepakatan yang diharapkan itu telah diperkecil.</p>
<p style="text-align: justify;">Dua sumber Teluk lainnya dan tiga diplomat Barat mengatakan bahwa kesepakatan pertahanan tersebut tidak mencapai tingkat perjanjian penuh yang diratifikasi Kongres—yang sebelumnya diinginkan Riyadh sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel yang telah lama dijanjikan.</p>
<p style="text-align: justify;">Kesepakatan itu, yang secara longgar dimodelkan dari pengaturan dengan Qatar yang dibentuk melalui keputusan eksekutif pada September, memperluas kerja sama untuk mencakup teknologi mutakhir dan bidang pertahanan.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut dua sumber Teluk, Riyadh mendorong agar disertakan ketentuan yang memungkinkan pemerintahan AS di masa depan meningkatkan pakta itu menjadi perjanjian penuh — sebuah langkah pengaman untuk menjamin keberlangsungan kesepakatan non-mengikat yang rentan dibatalkan oleh presiden berikutnya.</p>
<p style="text-align: justify;">“Ini bukan perjanjian yang mereka inginkan, mungkin tidak sempurna di mata mereka, tetapi ini adalah batu loncatan menuju perjanjian penuh,” kata David Makovsky, peneliti di <em>Washington Institute</em> yang memimpin proyek mengenai hubungan Arab–Israel.</p>
<p style="text-align: justify;">Keterkaitan antara pakta pertahanan, normalisasi dengan Israel, dan pembentukan negara Palestina telah menciptakan rumus negosiasi yang rumit, mendorong Riyadh dan Washington untuk menyepakati kesepakatan pertahanan terbatas di tengah ketiadaan kemajuan pada dua jalur lainnya, kata sumber Teluk dan para diplomat Barat.
Kompromi tersebut, kata mereka, pada akhirnya bisa berkembang menjadi perjanjian penuh jika proses normalisasi berjalan maju.</p>
<p style="text-align: justify;">“Negosiasi Saudi–Amerika telah mengalami perubahan mendasar dalam konteks dan lingkungan setelah perkembangan di Gaza sejak 7 Oktober,” kata Abdulaziz Sager, kepala lembaga kajian <em>Gulf Research Institute</em> yang berbasis di Saudi.
Ia mengatakan keterkaitan langsung antara normalisasi hubungan dengan Israel dan pembentukan negara Palestina masih ada, namun kini Riyadh ingin agar kebutuhan keamanan nasionalnya ditangani secara terpisah.</p>
<p style="text-align: justify;">“Posisi Saudi jelas: pemenuhan tuntutan keamanan nasional Kerajaan akan membantu membentuk sikap yang lebih luas terhadap isu-isu regional, termasuk penyelesaian konflik Palestina–Israel,” ujarnya.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Ancaman Dari Iran Mulai Mereda</h3>
<p style="text-align: justify;">Sebuah pakta pertahanan bergaya NATO tampaknya masih jauh dari kenyataan, mengingat kalkulasi regional yang berubah dan hambatan politik di Washington.</p>
<p style="text-align: justify;">Iran — ancaman utama yang sebelumnya mendorong Riyadh untuk mencari jaminan mengikat dari AS — telah melemah secara strategis selama setahun terakhir akibat serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir dan militernya.
Proxy Teheran seperti gerakan Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman juga telah mengalami pukulan berat.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan tekanan dari Iran yang mereda, minat terhadap perjanjian yang membutuhkan persetujuan dua pertiga Kongres pun berkurang, terutama di tengah ketiadaan normalisasi dengan Israel.</p>
<p style="text-align: justify;">Dua sumber Teluk mengatakan bahwa pakta semacam itu kemungkinan akan disertai syarat, termasuk pembatasan terhadap hubungan ekonomi dan teknologi Saudi yang terus berkembang dengan Tiongkok — yang dapat mempersulit upaya Riyadh menyeimbangkan kemandirian strategisnya dengan jaminan keamanan AS.</p>
<p style="text-align: justify;">Kesepakatan saat ini akan memperluas latihan militer bersama, memperdalam kerja sama antara perusahaan pertahanan AS dan Saudi, serta mencakup perlindungan untuk membatasi hubungan industri militer Riyadh dengan Tiongkok, kata sumber-sumber tersebut.
Kesepakatan itu juga akan mempercepat penjualan senjata canggih AS ke Kerajaan, melewati hambatan politik dan birokrasi yang sebelumnya sering menunda kesepakatan serupa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber : <a href="https://reuters.com" target="_blank" rel="noopener">Reuters</a></p>
<p style="text-align: justify;"></p>