<h2 style="text-align: center;">Serikat Jurnalis Tunisia Kecam Pembatasan Kebebasan Berekspresi</h2>
<p style="text-align: justify;">Serikat Nasional Jurnalis Tunisia pada Selasa menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya sensor dan ancaman “belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di negara itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam sebuah pernyataan, serikat tersebut mengatakan bahwa situasi saat ini di Tunisia “sangat sensitif dan ditandai dengan meningkatnya ancaman dan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan pers dan berekspresi, dengan indikator berbahaya yang mengancam hilangnya sejumlah media akibat tekanan politik serta kesulitan ekonomi dan sosial yang dihadapi sektor ini.”</p>
<p style="text-align: justify;">Para jurnalis juga menghadapi “upaya berkelanjutan untuk menundukkan dan menjinakkan sektor ini melalui pembatasan, pelecehan, dan pengucilan, dalam suasana umum yang menuju pada pembelengguan kebebasan individu dan umum serta merusak hak warga untuk mendapatkan informasi yang bebas dan independen.”</p>

<h3 style="text-align: justify;"><strong>Pemanggulan Tanggung Jawab</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Dalam pertemuan pada Selasa, dewan serikat menyatakan “keprihatinan mendalam atas meningkatnya tingkat sensor dan penutupan informasi secara sistematis melalui pelarangan jurnalis meliput pengadilan terkait pendapat, serta penyembunyian informasi dari publik mengenai kasus-kasus besar yang menjadi perhatian negara, yang mencerminkan adanya niat jelas untuk menghantam esensi kerja jurnalistik yang bebas dan menjadikan media sebagai alat promosi dan kepatuhan.”</p>
<p style="text-align: justify;">Serikat tersebut menanggung “tanggung jawab penuh kepada pihak berwenang atas memburuknya situasi jurnalistik,” yang merupakan salah satu pencapaian terpenting Revolusi 2011 dan yang, menurut serikat, “telah dihancurkan oleh Dekrit Nomor 54” yang diberlakukan pemerintah untuk memerangi berita bohong.</p>
<p style="text-align: justify;">Lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional mengutuk kemunduran hak dan kebebasan di Tunisia sejak Presiden Kais Saied memutuskan untuk memusatkan seluruh kekuasaan pada Juli 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam beberapa hari terakhir, pihak berwenang telah menangguhkan kegiatan dua organisasi nonpemerintah penting selama 30 hari, yakni Asosiasi Perempuan Demokratis dan Forum Tunisia untuk Hak Ekonomi dan Sosial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sumber: AFP</strong></p>