<h2 style="text-align: center;">Sebelum Terpilih, Ia Sendiri Mengakui Ketidakkonstitusionalannya — Mengapa Kais Saied Mengumumkan Keadaan Darurat?</h2>
<h3 style="text-align: center;">Laporan Oleh : Amal Al-Hilali – Tunisia</h3>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://rezaervani.com/duniaislam/category/tunisia/"><strong>rezaervani.com - 1 Januari 2020</strong></a> - Keputusan Presiden Tunisia Kais Saied untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri selama satu bulan memicu kemarahan sejumlah organisasi hak asasi manusia, yang menilai langkah tersebut tidak konstitusional. Mereka mengingatkan presiden akan sikapnya sendiri yang sebelumnya menolak kebijakan ini sebelum berkuasa.</p>
<p style="text-align: justify;">Kantor kepresidenan mengumumkan pada Senin malam bahwa keadaan darurat diberlakukan di seluruh wilayah Republik Tunisia mulai 1 hingga 30 Januari 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam pidatonya kepada rakyat pada Selasa malam, Saied mengakui bahwa keputusannya memperpanjang keadaan darurat “seperti menggenggam bara api,” sambil menjelaskan bahwa alasan utama langkah ini adalah pertimbangan keamanan nasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Namun, ia menambahkan bahwa hanya sebagian kecil dari ketentuan dekret keadaan darurat yang diterapkan—terutama yang berkaitan dengan penempatan orang dalam tahanan rumah administratif—sedangkan rapat umum, demonstrasi, dan kebebasan sipil lainnya tidak dilarang.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Wewenang luas di bawah hukum darurat</h3>
<p style="text-align: justify;">Undang-undang keadaan darurat memberi kewenangan besar kepada otoritas untuk membatasi kebebasan individu dan kelompok, termasuk tahanan rumah, jam malam, pelarangan rapat dan protes, serta penggeledahan properti dan sensor media serta kegiatan budaya tanpa izin pengadilan.</p>
<p style="text-align: justify;">Keadaan darurat pertama kali diberlakukan oleh mendiang Presiden Beji Caid Essebsi pada 24 November 2015, setelah serangan bunuh diri terhadap bus pengamanan presiden di Tunis yang menewaskan 12 anggota pasukan keamanan. Sejak itu, status darurat terus diperpanjang tanpa henti.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Langkah yang dianggap inkonstitusional</h3>
<p style="text-align: justify;">Sejumlah partai dan organisasi masyarakat sipil sebelumnya menyatakan keberatan terhadap kebijakan ini, menilainya tidak konstitusional dan berpotensi digunakan untuk menekan kebebasan individu atas nama keamanan. Mereka menyerukan agar presiden segera membuat kerangka hukum baru yang mengatur keadaan darurat dan kondisi luar biasa yang membenarkannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Observatorium Hak dan Kebebasan Tunisia dalam pernyataannya menyatakan keheranan atas keputusan Presiden Saied, mengingat ia sebelumnya menolak kebijakan tersebut karena tidak sah secara hukum dan tanpa dasar konstitusional.</p>
<p style="text-align: justify;">Observatorium itu juga meminta presiden dan parlemen menyusun undang-undang dasar khusus yang mengatur keadaan luar biasa tanpa melanggar hak dan kebebasan fundamental warga negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut observatorium, Dekret No. 50 tahun 1978, yang mengatur keadaan darurat sejak peristiwa <em>Kamis Hitam</em> (26 Januari 1978), hanya berfokus pada pembatasan kebebasan sosial dan politik warga, tanpa menyediakan mekanisme nyata untuk menjamin keamanan negara.</p>
<p style="text-align: justify;">Direktur observatorium, Anouar Oulad Ali, menegaskan bahwa keputusan ini tidak sah dan tidak konstitusional, karena setiap kebijakan yang membatasi hak dan kebebasan harus diatur melalui undang-undang yang disahkan parlemen, bukan melalui dekret sepihak oleh presiden atau kementerian.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam wawancaranya dengan <em>Al Jazeera Net</em>, Oulad Ali menyerukan agar Saied konsisten dengan janji dan posisinya sebelum terpilih yang menolak dekret keadaan darurat, serta segera menyiapkan kerangka hukum berdasarkan Pasal 80 Konstitusi Tunisia yang mengatur kondisi luar biasa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ia menambahkan, “Mereka yang hari ini membenarkan pelanggaran konstitusi atas alasan keamanan, kelak akan membenarkannya pula atas alasan ekonomi atau sosial. Presiden, sebagai ahli hukum dan penjaga konstitusi, seharusnya menjadi teladan dalam menghormati undang-undang dan menolak menerapkan dekret yang inkonstitusional.”</p>

<h3 style="text-align: justify;">Sikap Saied sebelum menjadi presiden</h3>
<p style="text-align: justify;">Sebelum terpilih sebagai presiden, Kais Saied secara terbuka mengkritik penerapan keadaan darurat oleh para pendahulunya.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam wawancara radio lokal, ia menyebut bahwa keadaan darurat dan perpanjangannya selama berbulan-bulan merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi 2014, karena dekret yang mengaturnya bertentangan dengan semangat konstitusi republik Tunisia dan perlu segera diganti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ia juga menegaskan bahwa status darurat sering digunakan untuk membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kekuasaan luar biasa kepada Menteri Dalam Negeri.</p>
<p style="text-align: justify;">Mendiang Presiden Essebsi sendiri pernah mengajukan inisiatif undang-undang untuk mengatur keadaan darurat, yang sudah dikirim ke Komisi Hak Asasi dan Hubungan Luar Negeri di parlemen, tetapi rancangan itu terhenti setelah kematiannya.</p>

<h3 style="text-align: justify;">Tanggapan Istana Kepresidenan</h3>
<p style="text-align: justify;">Menanggapi kritik luas atas keputusan tersebut, sumber resmi dari Istana Kepresidenan mengatakan kepada <em>Al Jazeera Net</em> bahwa langkah ini diperlukan oleh situasi saat ini, dan bersifat sementara sebagai langkah antisipasi terhadap keadaan darurat keamanan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber itu menegaskan bahwa Presiden Saied tidak menarik kembali pendapatnya tentang ketidakkonstitusionalan dekret 1978, dan berjanji akan mengajukan inisiatif legislatif baru setelah pembentukan pemerintahan untuk membingkai secara hukum situasi luar biasa yang disebutkan dalam Pasal 80 Konstitusi, yaitu jika ada “ancaman serius terhadap keberadaan atau keamanan negara.”</p>
<p style="text-align: justify;">Pasal 80 Konstitusi Tunisia memperbolehkan presiden mengambil tindakan luar biasa “dalam keadaan bahaya besar yang mengancam eksistensi atau keamanan negara serta menghambat jalannya pemerintahan, setelah berkonsultasi dengan perdana menteri, ketua parlemen, dan menginformasikan Mahkamah Konstitusi.”</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber: <a href="https://www.aljazeera.net/" target="_blank" rel="noopener">Al Jazeera</a></p>