(1036,1,'2025-10-31 02:53:02','2025-10-31 02:53:02','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Ketiga)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3379\" data-end=\"3441\">Inisiatif Amerika Serikat (2001) – <em data-start=\"3418\" data-end=\"3439\">Perjanjian Machakos</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3442\" data-end=\"3840\">Amerika Serikat menunjuk Senator John Danforth sebagai utusan khusus untuk Sudan, yang berupaya mencapai perjanjian damai berdasarkan kerangka inisiatif IGAD.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3442\" data-end=\"3840\">Rangkaian perundingan antara pemerintah Sudan dan <em data-start=\"3653\" data-end=\"3686\">Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA) menghasilkan perpanjangan gencatan senjata yang dikenal sebagai <em data-start=\"3758\" data-end=\"3777\">Protokol Machakos</em>, yang ditandatangani kedua pihak pada 20 Juli 2002 di Kenya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3842\" data-end=\"4268\">Isi utama protokol ini meliputi kesepakatan antara pemerintah dan SPLA untuk mempertahankan persatuan selama masa transisi, serta menyepakati sejumlah poin penting untuk dimasukkan dalam perjanjian damai akhir, termasuk <strong data-start=\"4062\" data-end=\"4106\">pengakuan atas kedaulatan nasional Sudan</strong>, <strong data-start=\"4108\" data-end=\"4184\">hak rakyat selatan untuk berpartisipasi dalam semua tingkat pemerintahan</strong>, dan <strong data-start=\"4190\" data-end=\"4265\">penetapan periode transisi yang diakhiri dengan penentuan nasib sendiri</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4299\">Nota Nakuru (2003)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4300\" data-end=\"4494\">Nota ini diajukan oleh negara-negara IGAD dalam pertemuan di Kenya, namun ditolak oleh pemerintah Sudan yang menganggapnya tidak adil dan merusak hasil negosiasi yang telah dicapai sebelumnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4501\" data-end=\"4531\">Perjanjian Abeche (2003)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4532\" data-end=\"4690\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Perjanjian ini merupakan upaya pertama untuk menghentikan tembakan di wilayah Darfur, seiring dengan munculnya awal krisis bersenjata di kawasan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Kairo (2005)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani oleh <em>Pemerintah Persatuan Nasional</em> yang dibentuk dari <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), <em>Partai Kongres Nasional</em>, dan <em>Aliansi Demokratik Nasional</em> yang menaungi berbagai kelompok bersenjata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Naivasha (2005)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menegaskan prinsip hak rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri serta berhasil mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Abuja (2006)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini bertujuan untuk melucuti senjata dan membubarkan milisi, serta mengintegrasikan sebagian anggota bersenjata ke dalam angkatan bersenjata Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Asmara (2006)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani di ibu kota Eritrea, Asmara, antara pemerintah pusat dan <em>Front Timur Sudan</em> (kelompok bersenjata dari wilayah timur).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakhiri masa panjang konflik bersenjata di perbatasan timur Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pemisahan Sudan Selatan (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 9 Juli 2011, Sudan Selatan secara resmi memisahkan diri setelah pelaksanaan referendum mengenai penentuan nasib sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemisahan ini membentuk sebuah negara baru yang merdeka dan mengakhiri perang bersenjata selama puluhan tahun yang telah menewaskan banyak orang serta menyebabkan ribuan warga mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur</em> (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur</em> ditandatangani oleh pemerintah Sudan, <em>Gerakan Pembebasan dan Keadilan</em> (LJM), serta perwakilan dari Burkina Faso, Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Qatar — yang berperan sebagai mediator antara pihak-pihak Sudan yang bertikai.\r\nSalah satu pihak yang menolak menandatangani dokumen ini adalah <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em> (JEM).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi utama dokumen tersebut meliputi pembagian kekuasaan dan sumber daya, penyelesaian konflik secara damai, serta pembahasan mengenai status administratif wilayah Darfur. Berdasarkan perjanjian ini, dibentuklah <em>Otoritas Regional Darfur</em>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Abuja untuk Perdamaian Darfur (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini berisi kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan dan pembentukan dana kompensasi bagi para korban konflik Darfur.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Kerangka – “Perjanjian Nafi’-Agar” (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Sektor Utara (SPLM-N).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi perjanjian mencakup pembentukan komite politik bersama dengan partisipasi <em>Komisi Afrika Tingkat Tinggi</em> untuk membahas berbagai persoalan terkait <em>Kordofan Selatan</em> dan <em>Nil Biru</em>, termasuk isu-isu konstitusional dan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, perjanjian ini menegaskan hak SPLM–Sektor Utara untuk menjadi partai politik resmi, serta komitmen untuk menyelesaikan seluruh konflik melalui dialog langsung dan damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut ditandatangani atas nama pemerintah pusat oleh <em>Nafi’ Ali Nafi’</em> (asisten presiden) bersama <em>Malik Agar</em>, gubernur Nil Biru sekaligus ketua SPLM–Sektor Utara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Paris (2014)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi ini ditandatangani antara <em>Front Revolusioner Sudan</em> dan <em>Partai Umma</em>. Dalam deklarasi tersebut, <em>Front Revolusioner</em> berkomitmen untuk menghentikan semua serangan di wilayah operasi militer, menangani krisis kemanusiaan, serta memulai proses dialog dan penyusunan konstitusi nasional.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>Deklarasi Seruan Sudan</em> (2015)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi ini menetapkan syarat-syarat dialog dengan pemerintah Sudan, yang meliputi:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>penghentian tembakan,</li>\r\n 	<li>penegakan kebebasan sipil,</li>\r\n 	<li>penyelesaian politik yang menyeluruh,</li>\r\n 	<li>penyaluran bantuan kemanusiaan bagi para korban,</li>\r\n 	<li>serta penghentian serangan udara terhadap warga sipil di wilayah <em>Kordofan Selatan</em>, <em>Nil Biru</em>, dan <em>Darfur</em>.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koalisi <em>Seruan Sudan</em> ini terdiri dari Blok Oposisi Nasional (Koalisi Konsensus Nasional), Front Revolusioner Sudan (yang meliputi SPLM, <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em>, dan <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em>), serta <em>Partai Umma</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (3)','','publish','open','open','','sejarah-kelompok-bersenjata-di-sudan-dan-perjanjiannya-3','','','2025-10-31 02:59:39','2025-10-31 02:59:39','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1036',0,'post','',0),
(1037,1,'2025-10-31 02:53:02','2025-10-31 02:53:02','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Ketiga)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3379\" data-end=\"3441\">Inisiatif Amerika Serikat (2001) – <em data-start=\"3418\" data-end=\"3439\">Perjanjian Machakos</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3442\" data-end=\"3840\">Amerika Serikat menunjuk Senator John Danforth sebagai utusan khusus untuk Sudan, yang berupaya mencapai perjanjian damai berdasarkan kerangka inisiatif IGAD.<br data-start=\"3600\" data-end=\"3603\" />Rangkaian perundingan antara pemerintah Sudan dan <em data-start=\"3653\" data-end=\"3686\">Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA) menghasilkan perpanjangan gencatan senjata yang dikenal sebagai <em data-start=\"3758\" data-end=\"3777\">Protokol Machakos</em>, yang ditandatangani kedua pihak pada 20 Juli 2002 di Kenya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3842\" data-end=\"4268\">Isi utama protokol ini meliputi kesepakatan antara pemerintah dan SPLA untuk mempertahankan persatuan selama masa transisi, serta menyepakati sejumlah poin penting untuk dimasukkan dalam perjanjian damai akhir, termasuk <strong data-start=\"4062\" data-end=\"4106\">pengakuan atas kedaulatan nasional Sudan</strong>, <strong data-start=\"4108\" data-end=\"4184\">hak rakyat selatan untuk berpartisipasi dalam semua tingkat pemerintahan</strong>, dan <strong data-start=\"4190\" data-end=\"4265\">penetapan periode transisi yang diakhiri dengan penentuan nasib sendiri</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4299\">Nota Nakuru (2003)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4300\" data-end=\"4494\">Nota ini diajukan oleh negara-negara IGAD dalam pertemuan di Kenya, namun ditolak oleh pemerintah Sudan yang menganggapnya tidak adil dan merusak hasil negosiasi yang telah dicapai sebelumnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4501\" data-end=\"4531\">Perjanjian Abeche (2003)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4532\" data-end=\"4690\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Perjanjian ini merupakan upaya pertama untuk menghentikan tembakan di wilayah Darfur, seiring dengan munculnya awal krisis bersenjata di kawasan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Kairo (2005)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani oleh <em>Pemerintah Persatuan Nasional</em> yang dibentuk dari <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), <em>Partai Kongres Nasional</em>, dan <em>Aliansi Demokratik Nasional</em> yang menaungi berbagai kelompok bersenjata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Naivasha (2005)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menegaskan prinsip hak rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri serta berhasil mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Abuja (2006)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini bertujuan untuk melucuti senjata dan membubarkan milisi, serta mengintegrasikan sebagian anggota bersenjata ke dalam angkatan bersenjata Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Asmara (2006)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani di ibu kota Eritrea, Asmara, antara pemerintah pusat dan <em>Front Timur Sudan</em> (kelompok bersenjata dari wilayah timur).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakhiri masa panjang konflik bersenjata di perbatasan timur Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pemisahan Sudan Selatan (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 9 Juli 2011, Sudan Selatan secara resmi memisahkan diri setelah pelaksanaan referendum mengenai penentuan nasib sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemisahan ini membentuk sebuah negara baru yang merdeka dan mengakhiri perang bersenjata selama puluhan tahun yang telah menewaskan banyak orang serta menyebabkan ribuan warga mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur</em> (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur</em> ditandatangani oleh pemerintah Sudan, <em>Gerakan Pembebasan dan Keadilan</em> (LJM), serta perwakilan dari Burkina Faso, Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Qatar — yang berperan sebagai mediator antara pihak-pihak Sudan yang bertikai.\r\nSalah satu pihak yang menolak menandatangani dokumen ini adalah <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em> (JEM).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi utama dokumen tersebut meliputi pembagian kekuasaan dan sumber daya, penyelesaian konflik secara damai, serta pembahasan mengenai status administratif wilayah Darfur. Berdasarkan perjanjian ini, dibentuklah <em>Otoritas Regional Darfur</em>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Abuja untuk Perdamaian Darfur (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini berisi kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan dan pembentukan dana kompensasi bagi para korban konflik Darfur.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Kerangka – “Perjanjian Nafi’-Agar” (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Sektor Utara (SPLM-N).\r\nIsi perjanjian mencakup pembentukan komite politik bersama dengan partisipasi <em>Komisi Afrika Tingkat Tinggi</em> untuk membahas berbagai persoalan terkait <em>Kordofan Selatan</em> dan <em>Nil Biru</em>, termasuk isu-isu konstitusional dan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, perjanjian ini menegaskan hak SPLM–Sektor Utara untuk menjadi partai politik resmi, serta komitmen untuk menyelesaikan seluruh konflik melalui dialog langsung dan damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut ditandatangani atas nama pemerintah pusat oleh <em>Nafi’ Ali Nafi’</em> (asisten presiden) bersama <em>Malik Agar</em>, gubernur Nil Biru sekaligus ketua SPLM–Sektor Utara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Paris (2014)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi ini ditandatangani antara <em>Front Revolusioner Sudan</em> dan <em>Partai Umma</em>. Dalam deklarasi tersebut, <em>Front Revolusioner</em> berkomitmen untuk menghentikan semua serangan di wilayah operasi militer, menangani krisis kemanusiaan, serta memulai proses dialog dan penyusunan konstitusi nasional.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>Deklarasi Seruan Sudan</em> (2015)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi ini menetapkan syarat-syarat dialog dengan pemerintah Sudan, yang meliputi:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>penghentian tembakan,</li>\r\n 	<li>penegakan kebebasan sipil,</li>\r\n 	<li>penyelesaian politik yang menyeluruh,</li>\r\n 	<li>penyaluran bantuan kemanusiaan bagi para korban,</li>\r\n 	<li>serta penghentian serangan udara terhadap warga sipil di wilayah <em>Kordofan Selatan</em>, <em>Nil Biru</em>, dan <em>Darfur</em>.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koalisi <em>Seruan Sudan</em> ini terdiri dari Blok Oposisi Nasional (Koalisi Konsensus Nasional), Front Revolusioner Sudan (yang meliputi SPLM, <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em>, dan <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em>), serta <em>Partai Umma</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (3)','','inherit','closed','closed','','1036-revision-v1','','','2025-10-31 02:53:02','2025-10-31 02:53:02','',1036,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1037',0,'revision','',0),
(1038,1,'2025-10-31 02:53:27','2025-10-31 02:53:27','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Kedua)</h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Jalur Dialog dan Perjanjian antara Gerakan Bersenjata dan Pemerintah Pusat</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah melalui perjalanan panjang berupa dialog, perundingan, perjanjian, dan pakta yang bertujuan mengendalikan situasi keamanan di negara tersebut. Berikut adalah jalur-jalur negosiasi dan perjanjian yang paling menonjol:</p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Addis Ababa (1972)</strong></h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata selatan <em>Anya Nya</em> melancarkan perang terhadap pemerintah pusat sejak tahun 1955, yang menelan banyak korban jiwa. Sejak <em>Meja Bundar</em> yang diselenggarakan di kota Juba pada tahun 1965, di tengah berkecamuknya perang dan pemberontakan, berbagai upaya untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan damai terus dilakukan. Akhirnya, pada tahun 1972, tercapai <em>Perjanjian Damai Addis Ababa</em> di ibu kota Ethiopia.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menetapkan penghentian tembakan antara kedua belah pihak serta pembentukan dewan pemerintahan untuk wilayah selatan.</p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Deklarasi Kokadam (1986)</strong></h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Kokadam yang digelar di Ethiopia antara <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM) dan mayoritas partai politik Sudan menyerukan penghentian perang yang berkepanjangan. Deklarasi ini meminta pemerintah untuk menghentikan operasi militer dan mencabut status darurat.\nNamun, hasil konferensi tersebut tidak pernah diterapkan karena pemerintah menolaknya akibat belum tercapainya kesepakatan yang memuaskan dengan kelompok-kelompok bersenjata.</p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Inisiatif Perdamaian Sudan (1988)</strong></h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Sudan saat itu, Ahmad al-Mirghani, menandatangani <em>Inisiatif Perdamaian Sudan</em> dengan pemimpin SPLM, John Garang, di Ethiopia.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini berupaya “meninggikan ikatan kewarganegaraan di atas segala bentuk ikatan lainnya” dan menyerukan pembekuan undang-undang yang dikaitkan dengan Islam sampai diputuskan dalam sebuah <em>Konferensi Konstitusi Nasional</em> yang diikuti oleh seluruh kekuatan politik nasional Sudan.</p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Istana (1989)</strong></h4>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Perjanjian Istana</em> disusun di bawah pengawasan Perdana Menteri saat itu, Sadiq al-Mahdi, bersama sejumlah partai politik Sudan, kecuali <em>Front Nasional Islam</em>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi perjanjian menegaskan pentingnya mengakhiri perang, menyelesaikan permasalahan Sudan secara damai, serta meneguhkan kembali semua perjanjian yang telah ditandatangani pemerintah dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan.</p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Abuja (1992)</strong></h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Konferensi Abuja diselenggarakan di ibu kota Nigeria antara pemerintah Sudan, beberapa faksi dari selatan, dan delegasi kelompok <em>Nasser</em> yang memisahkan diri dari SPLM.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Konferensi tersebut memutuskan pembentukan komite gabungan untuk mendistribusikan pendapatan negara, membangun kembali wilayah-wilayah yang hancur akibat perang saudara, serta menyelesaikan permasalahan para pengungsi dan warga terlantar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1993, diselenggarakan <em>Konferensi Abuja Kedua</em> yang bertujuan menghentikan tembakan dan menegaskan pentingnya melanjutkan dialog terkait isu agama dan negara. Namun, konferensi berakhir tanpa hasil karena John Garang menolak menandatangani pernyataan penutup.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Prinsip Negara-negara IGAD (1994)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara anggota <em>Organisasi IGAD</em> di Afrika — yang terdiri dari Kenya, Eritrea, Ethiopia, Uganda, dan Djibouti — mengumumkan sebuah inisiatif perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Sudan Selatan. Dokumen deklarasi tersebut mencakup pengakuan atas hak rakyat selatan untuk menentukan nasib sendiri, dengan tetap menegaskan persatuan Sudan, komitmen penuh terhadap perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, penerapan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pembagian kekuasaan yang adil, serta pemisahan agama dari negara.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), John Garang, bersama perwakilan negara-negara IGAD. Namun, pemerintah Sudan menolak menandatanganinya karena keberatan terhadap poin pemisahan agama dari negara, meskipun akhirnya kemudian ikut menandatangani deklarasi itu.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun IGAD terus memfasilitasi inisiatif perdamaian ini, langkah tersebut tidak berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang terus berlanjut.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Asmara (1995)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Konferensi Asmara tentang Isu-isu Kritis</em> membahas permasalahan wilayah-wilayah yang terpinggirkan serta kemungkinan mengurangi dominasi administratif Khartoum atas wilayah selatan. Konferensi ini memberikan hak kepada wilayah selatan untuk menentukan nasibnya di masa depan.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Damai Khartoum (1997)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menetapkan bahwa warga di wilayah selatan memiliki hak untuk mengadakan referendum sebelum akhir masa transisi yang ditetapkan selama empat tahun sejak pengesahan perjanjian oleh seluruh pihak. Referendum tersebut menawarkan dua pilihan — <em>persatuan</em> atau <em>pemecahan diri (kemerdekaan)</em> — dengan ketentuan bahwa semua pihak harus menghormati dan melaksanakan hasilnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini juga mengatur pembentukan <em>Dewan Koordinasi Sudan Selatan</em> dan pembagian wilayah selatan menjadi sepuluh negara bagian. Pemerintah menandatangani perjanjian tersebut dengan sejumlah faksi bersenjata dari selatan.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Tripoli (1999)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Libya mengundang <em>Dewan Kepemimpinan Aliansi Demokratik Nasional Sudan</em> (oposisi) untuk menghadiri pertemuan di Tripoli guna menyepakati deklarasi yang menyerukan kepada seluruh pihak Sudan agar segera menghentikan operasi militer dan kampanye media saling serang, serta memulai dialog untuk mencapai solusi politik yang menyeluruh.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mesir kemudian mengadopsi deklarasi ini sebagai dasar bagi <em>Inisiatif Gabungan Libya-Mesir</em> yang diluncurkan setelahnya.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Inisiatif Gabungan Mesir–Libya (2001)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan <em>Aliansi Nasional Sudan</em> (yang mencakup kelompok bersenjata dari selatan, sebagian besar oposisi dari utara, serta berbagai partai politik Sudan dengan beragam orientasi).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi inisiatif ini menegaskan pentingnya menegakkan sistem multipartai dan memulai dialog langsung antara seluruh pihak.\nInisiatif ini juga menyerukan pembentukan <em>Komite Persiapan</em> untuk mengatur konferensi nasional yang inklusif, menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya serta agenda pembahasannya. Selain itu, disepakati pembentukan <em>pemerintah persatuan nasional</em>, penyelenggaraan <em>konferensi untuk meninjau konstitusi dan menyusun pemilu</em>, serta komitmen semua pihak untuk menghentikan tembakan secara segera.</p>\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/31/sejarah-kelompok-bersenjata-di-sudan-dan-perjanjiannya-3/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\n\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (2)','','inherit','closed','closed','','1031-autosave-v1','','','2025-10-31 02:53:27','2025-10-31 02:53:27','',1031,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1038',0,'revision','',0),
(1039,1,'2025-10-31 02:53:29','2025-10-31 02:53:29','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Kedua)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Jalur Dialog dan Perjanjian antara Gerakan Bersenjata dan Pemerintah Pusat</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan telah melalui perjalanan panjang berupa dialog, perundingan, perjanjian, dan pakta yang bertujuan mengendalikan situasi keamanan di negara tersebut. Berikut adalah jalur-jalur negosiasi dan perjanjian yang paling menonjol:</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Addis Ababa (1972)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Gerakan bersenjata selatan <em>Anya Nya</em> melancarkan perang terhadap pemerintah pusat sejak tahun 1955, yang menelan banyak korban jiwa. Sejak <em>Meja Bundar</em> yang diselenggarakan di kota Juba pada tahun 1965, di tengah berkecamuknya perang dan pemberontakan, berbagai upaya untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan damai terus dilakukan. Akhirnya, pada tahun 1972, tercapai <em>Perjanjian Damai Addis Ababa</em> di ibu kota Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menetapkan penghentian tembakan antara kedua belah pihak serta pembentukan dewan pemerintahan untuk wilayah selatan.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Deklarasi Kokadam (1986)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Kokadam yang digelar di Ethiopia antara <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM) dan mayoritas partai politik Sudan menyerukan penghentian perang yang berkepanjangan. Deklarasi ini meminta pemerintah untuk menghentikan operasi militer dan mencabut status darurat.\r\nNamun, hasil konferensi tersebut tidak pernah diterapkan karena pemerintah menolaknya akibat belum tercapainya kesepakatan yang memuaskan dengan kelompok-kelompok bersenjata.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Inisiatif Perdamaian Sudan (1988)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Sudan saat itu, Ahmad al-Mirghani, menandatangani <em>Inisiatif Perdamaian Sudan</em> dengan pemimpin SPLM, John Garang, di Ethiopia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini berupaya “meninggikan ikatan kewarganegaraan di atas segala bentuk ikatan lainnya” dan menyerukan pembekuan undang-undang yang dikaitkan dengan Islam sampai diputuskan dalam sebuah <em>Konferensi Konstitusi Nasional</em> yang diikuti oleh seluruh kekuatan politik nasional Sudan.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Istana (1989)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Perjanjian Istana</em> disusun di bawah pengawasan Perdana Menteri saat itu, Sadiq al-Mahdi, bersama sejumlah partai politik Sudan, kecuali <em>Front Nasional Islam</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi perjanjian menegaskan pentingnya mengakhiri perang, menyelesaikan permasalahan Sudan secara damai, serta meneguhkan kembali semua perjanjian yang telah ditandatangani pemerintah dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan.</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Perjanjian Abuja (1992)</strong></h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Konferensi Abuja diselenggarakan di ibu kota Nigeria antara pemerintah Sudan, beberapa faksi dari selatan, dan delegasi kelompok <em>Nasser</em> yang memisahkan diri dari SPLM.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Konferensi tersebut memutuskan pembentukan komite gabungan untuk mendistribusikan pendapatan negara, membangun kembali wilayah-wilayah yang hancur akibat perang saudara, serta menyelesaikan permasalahan para pengungsi dan warga terlantar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 1993, diselenggarakan <em>Konferensi Abuja Kedua</em> yang bertujuan menghentikan tembakan dan menegaskan pentingnya melanjutkan dialog terkait isu agama dan negara. Namun, konferensi berakhir tanpa hasil karena John Garang menolak menandatangani pernyataan penutup.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Prinsip Negara-negara IGAD (1994)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara anggota <em>Organisasi IGAD</em> di Afrika — yang terdiri dari Kenya, Eritrea, Ethiopia, Uganda, dan Djibouti — mengumumkan sebuah inisiatif perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Sudan Selatan. Dokumen deklarasi tersebut mencakup pengakuan atas hak rakyat selatan untuk menentukan nasib sendiri, dengan tetap menegaskan persatuan Sudan, komitmen penuh terhadap perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, penerapan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pembagian kekuasaan yang adil, serta pemisahan agama dari negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), John Garang, bersama perwakilan negara-negara IGAD. Namun, pemerintah Sudan menolak menandatanganinya karena keberatan terhadap poin pemisahan agama dari negara, meskipun akhirnya kemudian ikut menandatangani deklarasi itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun IGAD terus memfasilitasi inisiatif perdamaian ini, langkah tersebut tidak berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang terus berlanjut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konferensi Asmara (1995)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Konferensi Asmara tentang Isu-isu Kritis</em> membahas permasalahan wilayah-wilayah yang terpinggirkan serta kemungkinan mengurangi dominasi administratif Khartoum atas wilayah selatan. Konferensi ini memberikan hak kepada wilayah selatan untuk menentukan nasibnya di masa depan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Damai Khartoum (1997)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menetapkan bahwa warga di wilayah selatan memiliki hak untuk mengadakan referendum sebelum akhir masa transisi yang ditetapkan selama empat tahun sejak pengesahan perjanjian oleh seluruh pihak. Referendum tersebut menawarkan dua pilihan — <em>persatuan</em> atau <em>pemecahan diri (kemerdekaan)</em> — dengan ketentuan bahwa semua pihak harus menghormati dan melaksanakan hasilnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini juga mengatur pembentukan <em>Dewan Koordinasi Sudan Selatan</em> dan pembagian wilayah selatan menjadi sepuluh negara bagian. Pemerintah menandatangani perjanjian tersebut dengan sejumlah faksi bersenjata dari selatan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Tripoli (1999)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Libya mengundang <em>Dewan Kepemimpinan Aliansi Demokratik Nasional Sudan</em> (oposisi) untuk menghadiri pertemuan di Tripoli guna menyepakati deklarasi yang menyerukan kepada seluruh pihak Sudan agar segera menghentikan operasi militer dan kampanye media saling serang, serta memulai dialog untuk mencapai solusi politik yang menyeluruh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mesir kemudian mengadopsi deklarasi ini sebagai dasar bagi <em>Inisiatif Gabungan Libya-Mesir</em> yang diluncurkan setelahnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Inisiatif Gabungan Mesir–Libya (2001)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan <em>Aliansi Nasional Sudan</em> (yang mencakup kelompok bersenjata dari selatan, sebagian besar oposisi dari utara, serta berbagai partai politik Sudan dengan beragam orientasi).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi inisiatif ini menegaskan pentingnya menegakkan sistem multipartai dan memulai dialog langsung antara seluruh pihak.\r\nInisiatif ini juga menyerukan pembentukan <em>Komite Persiapan</em> untuk mengatur konferensi nasional yang inklusif, menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya serta agenda pembahasannya. Selain itu, disepakati pembentukan <em>pemerintah persatuan nasional</em>, penyelenggaraan <em>konferensi untuk meninjau konstitusi dan menyusun pemilu</em>, serta komitmen semua pihak untuk menghentikan tembakan secara segera.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/10/31/sejarah-kelompok-bersenjata-di-sudan-dan-perjanjiannya-3/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (2)','','inherit','closed','closed','','1031-revision-v1','','','2025-10-31 02:53:29','2025-10-31 02:53:29','',1031,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1039',0,'revision','',0),
(1040,1,'2025-10-31 03:01:00','2025-10-31 03:01:00','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Keempat)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dialog <em>Al-Wathba</em> (2015) dan Peluncuran Proyek Dialog Nasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Proyek <em>Dialog Nasional</em> ini diluncurkan oleh mantan presiden <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/03/20/umar-al-basyir-dari-revolusi-penyelamatan-ke-revolusi-rakyat-1/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Umar al-Basyir</a> dengan tujuan mendorong dialog antara berbagai komponen politik, sipil, dan militer di Sudan. Namun, beberapa kelompok politik besar — terutama <em>Partai Umma</em> — memboikotnya.\r\nProyek ini didasarkan pada enam poin utama:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n 	<li>Perdamaian dan persatuan nasional.</li>\r\n 	<li>Kebebasan dasar dan pengaturan politik.</li>\r\n 	<li>Meningkatkan taraf hidup masyarakat Sudan dari kemiskinan menuju kesejahteraan.</li>\r\n 	<li>Isu identitas nasional Sudan.</li>\r\n 	<li>Hubungan luar negeri.</li>\r\n 	<li>Masalah pemerintahan dan pelaksanaan hasil dialog nasional.</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peta Jalan Afrika (2016)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini mencakup visi dan tahapan untuk mencapai perdamaian di wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Revolusi Desember (2018)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam gelombang revolusi rakyat besar-besaran menentang rezim yang berkuasa, militer mengumumkan penggulingan Umar al-Basyir melalui pernyataan Menteri Pertahanan Ahmed Awad Ibn Auf. Namun, protes rakyat terus berlanjut, menolak kepemimpinan Ibn Auf, hingga akhirnya ia mengundurkan diri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kepemimpinan kemudian diambil alih oleh Abdul Fattah al-Burhan, yang menjadi ketua <em>Dewan Militer Sementara</em> untuk mengelola urusan negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah itu, muncul perselisihan antara kelompok sipil dan kelompok bersenjata mengenai siapa yang berhak mewakili <em>Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan (Forces of Freedom and Change – FFC)</em>, yang sebelumnya berperan besar dalam menggulingkan al-Basyir. Ketegangan pun terus berlanjut di antara berbagai faksi Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Mei 2019, dewan militer menyerukan pemilu dini, namun langkah itu ditolak oleh para demonstran yang menuduh dewan berusaha melegitimasi rezim lama dan mengembalikannya ke kekuasaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai bentuk perlawanan, <em>Koalisi Kekuatan untuk Perubahan</em> melancarkan aksi mogok sipil untuk menentang keterlambatan militer dalam menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Konflik mencapai puncaknya ketika Burhan — selaku ketua dewan militer — mengumumkan penghentian perundingan dengan <em>Koalisi Kekuatan untuk Perubahan</em> dan menetapkan rencana menggelar pemilu dalam waktu sembilan bulan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dokumen Pembagian Kekuasaan (2019)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah pihak regional dan internasional turun tangan untuk menengahi krisis dan mempertemukan pandangan antara pihak-pihak yang bertikai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Ethiopia Abiy Ahmed berkunjung ke Khartoum, sementara Uni Afrika memperkuat upaya diplomatiknya melalui utusannya Mohamed al-Hassan Ould Lebatt, yang mengadakan beberapa dialog dengan para pemimpin militer, politik, dan sipil Sudan untuk menjembatani perbedaan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Juli 2019, dewan militer dan <em>Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan</em> menandatangani dokumen pertama perjanjian transisi kekuasaan, yang mencakup ketentuan tentang pembagian kekuasaan dan pengelolaan masa transisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 17 Agustus 2019, diselenggarakan upacara penandatanganan dokumen tersebut, yang menetapkan periode transisi selama 39 bulan dan membentuk Dewan Kedaulatan yang terdiri dari 11 anggota:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>5 anggota dipilih oleh dewan militer,</li>\r\n 	<li>5 anggota dipilih oleh <em>Koalisi Kekuatan untuk Perubahan</em>,</li>\r\n 	<li>dan 1 anggota sipil dipilih berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Juba untuk Perdamaian (2020)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani oleh Dewan Militer yang memimpin masa transisi dengan sejumlah kelompok bersenjata yang tergabung dalam <em>Aliansi Front Revolusioner Sudan (SRF)</em>, yang terdiri atas 5 kelompok bersenjata dan 4 organisasi politik.\r\nKelompok-kelompok utama yang ikut serta antara lain:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li><em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> yang dipimpin Mini Arko Minawi,</li>\r\n 	<li>dan <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em> yang dipimpin Jibril Ibrahim.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan perjanjian ini, kelompok-kelompok bersenjata memperoleh jatah kekuasaan politik di pemerintahan pusat di Khartoum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, tidak semua kelompok ikut serta — di antaranya <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Sektor Utara (SPLM-N)</em> dan <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> pimpinan Abdul Wahid Muhammad Nur, yang masih melanjutkan perlawanan di wilayah Darfur.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konflik Bersenjata dengan <em>Pasukan Dukungan Cepat</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan antara <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/05/14/siapa-muhammad-hamdan-dagalo-hemedti-1/\">Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti)</a> dan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/08/29/abdul-fattah-al-burhan-siapa-orang-nomor-satu-di-sudan/\">Abdul Fattah al-Burhan</a> berkembang menjadi konflik bersenjata besar-besaran yang pecah pada pertengahan April 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertempuran ini menyebabkan jutaan warga mengungsi di dalam negeri dan puluhan ribu lainnya melarikan diri ke luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akar utama konflik ini berpusat pada perdebatan tentang integrasi <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces – RSF)</em> </a>ke dalam angkatan bersenjata Sudan, serta perselisihan mengenai penyatuan struktur kelembagaan dan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali pasukan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 4 (Empat) Seri</strong></p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (4)','','publish','open','open','','sejarah-kelompok-bersenjata-di-sudan-dan-perjanjiannya-4','','','2025-10-31 03:01:00','2025-10-31 03:01:00','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1040',0,'post','',0),
(1041,1,'2025-10-31 02:59:15','2025-10-31 02:59:15','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Ketiga)</h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3379\" data-end=\"3441\">Inisiatif Amerika Serikat (2001) – <em data-start=\"3418\" data-end=\"3439\">Perjanjian Machakos</em></h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3442\" data-end=\"3840\">Amerika Serikat menunjuk Senator John Danforth sebagai utusan khusus untuk Sudan, yang berupaya mencapai perjanjian damai berdasarkan kerangka inisiatif IGAD.<br data-start=\"3600\" data-end=\"3603\" />Rangkaian perundingan antara pemerintah Sudan dan <em data-start=\"3653\" data-end=\"3686\">Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA) menghasilkan perpanjangan gencatan senjata yang dikenal sebagai <em data-start=\"3758\" data-end=\"3777\">Protokol Machakos</em>, yang ditandatangani kedua pihak pada 20 Juli 2002 di Kenya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3842\" data-end=\"4268\">Isi utama protokol ini meliputi kesepakatan antara pemerintah dan SPLA untuk mempertahankan persatuan selama masa transisi, serta menyepakati sejumlah poin penting untuk dimasukkan dalam perjanjian damai akhir, termasuk <strong data-start=\"4062\" data-end=\"4106\">pengakuan atas kedaulatan nasional Sudan</strong>, <strong data-start=\"4108\" data-end=\"4184\">hak rakyat selatan untuk berpartisipasi dalam semua tingkat pemerintahan</strong>, dan <strong data-start=\"4190\" data-end=\"4265\">penetapan periode transisi yang diakhiri dengan penentuan nasib sendiri</strong>.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4299\">Nota Nakuru (2003)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4300\" data-end=\"4494\">Nota ini diajukan oleh negara-negara IGAD dalam pertemuan di Kenya, namun ditolak oleh pemerintah Sudan yang menganggapnya tidak adil dan merusak hasil negosiasi yang telah dicapai sebelumnya.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4501\" data-end=\"4531\">Perjanjian Abeche (2003)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4532\" data-end=\"4690\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Perjanjian ini merupakan upaya pertama untuk menghentikan tembakan di wilayah Darfur, seiring dengan munculnya awal krisis bersenjata di kawasan tersebut.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Kairo (2005)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani oleh <em>Pemerintah Persatuan Nasional</em> yang dibentuk dari <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), <em>Partai Kongres Nasional</em>, dan <em>Aliansi Demokratik Nasional</em> yang menaungi berbagai kelompok bersenjata.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Naivasha (2005)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menegaskan prinsip hak rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri serta berhasil mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Abuja (2006)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini bertujuan untuk melucuti senjata dan membubarkan milisi, serta mengintegrasikan sebagian anggota bersenjata ke dalam angkatan bersenjata Sudan.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Asmara (2006)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani di ibu kota Eritrea, Asmara, antara pemerintah pusat dan <em>Front Timur Sudan</em> (kelompok bersenjata dari wilayah timur).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakhiri masa panjang konflik bersenjata di perbatasan timur Sudan.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pemisahan Sudan Selatan (2011)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 9 Juli 2011, Sudan Selatan secara resmi memisahkan diri setelah pelaksanaan referendum mengenai penentuan nasib sendiri.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemisahan ini membentuk sebuah negara baru yang merdeka dan mengakhiri perang bersenjata selama puluhan tahun yang telah menewaskan banyak orang serta menyebabkan ribuan warga mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur</em> (2011)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur</em> ditandatangani oleh pemerintah Sudan, <em>Gerakan Pembebasan dan Keadilan</em> (LJM), serta perwakilan dari Burkina Faso, Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Qatar — yang berperan sebagai mediator antara pihak-pihak Sudan yang bertikai.\nSalah satu pihak yang menolak menandatangani dokumen ini adalah <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em> (JEM).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi utama dokumen tersebut meliputi pembagian kekuasaan dan sumber daya, penyelesaian konflik secara damai, serta pembahasan mengenai status administratif wilayah Darfur. Berdasarkan perjanjian ini, dibentuklah <em>Otoritas Regional Darfur</em>.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Abuja untuk Perdamaian Darfur (2011)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini berisi kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan dan pembentukan dana kompensasi bagi para korban konflik Darfur.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Kerangka – “Perjanjian Nafi’-Agar” (2011)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Sektor Utara (SPLM-N).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi perjanjian mencakup pembentukan komite politik bersama dengan partisipasi <em>Komisi Afrika Tingkat Tinggi</em> untuk membahas berbagai persoalan terkait <em>Kordofan Selatan</em> dan <em>Nil Biru</em>, termasuk isu-isu konstitusional dan nasional.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, perjanjian ini menegaskan hak SPLM–Sektor Utara untuk menjadi partai politik resmi, serta komitmen untuk menyelesaikan seluruh konflik melalui dialog langsung dan damai.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut ditandatangani atas nama pemerintah pusat oleh <em>Nafi’ Ali Nafi’</em> (asisten presiden) bersama <em>Malik Agar</em>, gubernur Nil Biru sekaligus ketua SPLM–Sektor Utara.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Paris (2014)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi ini ditandatangani antara <em>Front Revolusioner Sudan</em> dan <em>Partai Umma</em>. Dalam deklarasi tersebut, <em>Front Revolusioner</em> berkomitmen untuk menghentikan semua serangan di wilayah operasi militer, menangani krisis kemanusiaan, serta memulai proses dialog dan penyusunan konstitusi nasional.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>Deklarasi Seruan Sudan</em> (2015)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi ini menetapkan syarat-syarat dialog dengan pemerintah Sudan, yang meliputi:</p>\n\n<ul>\n 	<li>penghentian tembakan,</li>\n 	<li>penegakan kebebasan sipil,</li>\n 	<li>penyelesaian politik yang menyeluruh,</li>\n 	<li>penyaluran bantuan kemanusiaan bagi para korban,</li>\n 	<li>serta penghentian serangan udara terhadap warga sipil di wilayah <em>Kordofan Selatan</em>, <em>Nil Biru</em>, dan <em>Darfur</em>.</li>\n</ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Koalisi <em>Seruan Sudan</em> ini terdiri dari Blok Oposisi Nasional (Koalisi Konsensus Nasional), Front Revolusioner Sudan (yang meliputi SPLM, <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em>, dan <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em>), serta <em>Partai Umma</em>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (3)','','inherit','closed','closed','','1036-autosave-v1','','','2025-10-31 02:59:15','2025-10-31 02:59:15','',1036,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1041',0,'revision','',0),
(1042,1,'2025-10-31 02:59:39','2025-10-31 02:59:39','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Ketiga)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3379\" data-end=\"3441\">Inisiatif Amerika Serikat (2001) – <em data-start=\"3418\" data-end=\"3439\">Perjanjian Machakos</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3442\" data-end=\"3840\">Amerika Serikat menunjuk Senator John Danforth sebagai utusan khusus untuk Sudan, yang berupaya mencapai perjanjian damai berdasarkan kerangka inisiatif IGAD.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3442\" data-end=\"3840\">Rangkaian perundingan antara pemerintah Sudan dan <em data-start=\"3653\" data-end=\"3686\">Tentara Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLA) menghasilkan perpanjangan gencatan senjata yang dikenal sebagai <em data-start=\"3758\" data-end=\"3777\">Protokol Machakos</em>, yang ditandatangani kedua pihak pada 20 Juli 2002 di Kenya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"3842\" data-end=\"4268\">Isi utama protokol ini meliputi kesepakatan antara pemerintah dan SPLA untuk mempertahankan persatuan selama masa transisi, serta menyepakati sejumlah poin penting untuk dimasukkan dalam perjanjian damai akhir, termasuk <strong data-start=\"4062\" data-end=\"4106\">pengakuan atas kedaulatan nasional Sudan</strong>, <strong data-start=\"4108\" data-end=\"4184\">hak rakyat selatan untuk berpartisipasi dalam semua tingkat pemerintahan</strong>, dan <strong data-start=\"4190\" data-end=\"4265\">penetapan periode transisi yang diakhiri dengan penentuan nasib sendiri</strong>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4275\" data-end=\"4299\">Nota Nakuru (2003)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4300\" data-end=\"4494\">Nota ini diajukan oleh negara-negara IGAD dalam pertemuan di Kenya, namun ditolak oleh pemerintah Sudan yang menganggapnya tidak adil dan merusak hasil negosiasi yang telah dicapai sebelumnya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4501\" data-end=\"4531\">Perjanjian Abeche (2003)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\" data-start=\"4532\" data-end=\"4690\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Perjanjian ini merupakan upaya pertama untuk menghentikan tembakan di wilayah Darfur, seiring dengan munculnya awal krisis bersenjata di kawasan tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Kairo (2005)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani oleh <em>Pemerintah Persatuan Nasional</em> yang dibentuk dari <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan</em> (SPLM), <em>Partai Kongres Nasional</em>, dan <em>Aliansi Demokratik Nasional</em> yang menaungi berbagai kelompok bersenjata.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Naivasha (2005)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini menegaskan prinsip hak rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri serta berhasil mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Abuja (2006)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini bertujuan untuk melucuti senjata dan membubarkan milisi, serta mengintegrasikan sebagian anggota bersenjata ke dalam angkatan bersenjata Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Asmara (2006)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani di ibu kota Eritrea, Asmara, antara pemerintah pusat dan <em>Front Timur Sudan</em> (kelompok bersenjata dari wilayah timur).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut mengakhiri masa panjang konflik bersenjata di perbatasan timur Sudan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Pemisahan Sudan Selatan (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 9 Juli 2011, Sudan Selatan secara resmi memisahkan diri setelah pelaksanaan referendum mengenai penentuan nasib sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemisahan ini membentuk sebuah negara baru yang merdeka dan mengakhiri perang bersenjata selama puluhan tahun yang telah menewaskan banyak orang serta menyebabkan ribuan warga mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur</em> (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur</em> ditandatangani oleh pemerintah Sudan, <em>Gerakan Pembebasan dan Keadilan</em> (LJM), serta perwakilan dari Burkina Faso, Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Qatar — yang berperan sebagai mediator antara pihak-pihak Sudan yang bertikai.\r\nSalah satu pihak yang menolak menandatangani dokumen ini adalah <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em> (JEM).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi utama dokumen tersebut meliputi pembagian kekuasaan dan sumber daya, penyelesaian konflik secara damai, serta pembahasan mengenai status administratif wilayah Darfur. Berdasarkan perjanjian ini, dibentuklah <em>Otoritas Regional Darfur</em>.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Abuja untuk Perdamaian Darfur (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini berisi kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan dan pembentukan dana kompensasi bagi para korban konflik Darfur.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Kerangka – “Perjanjian Nafi’-Agar” (2011)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Sektor Utara (SPLM-N).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Isi perjanjian mencakup pembentukan komite politik bersama dengan partisipasi <em>Komisi Afrika Tingkat Tinggi</em> untuk membahas berbagai persoalan terkait <em>Kordofan Selatan</em> dan <em>Nil Biru</em>, termasuk isu-isu konstitusional dan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, perjanjian ini menegaskan hak SPLM–Sektor Utara untuk menjadi partai politik resmi, serta komitmen untuk menyelesaikan seluruh konflik melalui dialog langsung dan damai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian tersebut ditandatangani atas nama pemerintah pusat oleh <em>Nafi’ Ali Nafi’</em> (asisten presiden) bersama <em>Malik Agar</em>, gubernur Nil Biru sekaligus ketua SPLM–Sektor Utara.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Deklarasi Paris (2014)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi ini ditandatangani antara <em>Front Revolusioner Sudan</em> dan <em>Partai Umma</em>. Dalam deklarasi tersebut, <em>Front Revolusioner</em> berkomitmen untuk menghentikan semua serangan di wilayah operasi militer, menangani krisis kemanusiaan, serta memulai proses dialog dan penyusunan konstitusi nasional.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>Deklarasi Seruan Sudan</em> (2015)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Deklarasi ini menetapkan syarat-syarat dialog dengan pemerintah Sudan, yang meliputi:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>penghentian tembakan,</li>\r\n 	<li>penegakan kebebasan sipil,</li>\r\n 	<li>penyelesaian politik yang menyeluruh,</li>\r\n 	<li>penyaluran bantuan kemanusiaan bagi para korban,</li>\r\n 	<li>serta penghentian serangan udara terhadap warga sipil di wilayah <em>Kordofan Selatan</em>, <em>Nil Biru</em>, dan <em>Darfur</em>.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Koalisi <em>Seruan Sudan</em> ini terdiri dari Blok Oposisi Nasional (Koalisi Konsensus Nasional), Front Revolusioner Sudan (yang meliputi SPLM, <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em>, dan <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em>), serta <em>Partai Umma</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (3)','','inherit','closed','closed','','1036-revision-v1','','','2025-10-31 02:59:39','2025-10-31 02:59:39','',1036,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1042',0,'revision','',0),
(1043,1,'2025-10-31 03:01:00','2025-10-31 03:01:00','<h2 style=\"text-align: center;\">Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (Bagian Keempat)</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Kelompok Bersenjata di Sudan dan gerakan mereka adalah hal yang sangat erat dengan Sudan. Apa saja kelompok-kelompok tersebut ? Apa saja perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat terkait kelompok-kelompok bersenjata tersebut ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dialog <em>Al-Wathba</em> (2015) dan Peluncuran Proyek Dialog Nasional</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Proyek <em>Dialog Nasional</em> ini diluncurkan oleh mantan presiden <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/03/20/umar-al-basyir-dari-revolusi-penyelamatan-ke-revolusi-rakyat-1/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Umar al-Basyir</a> dengan tujuan mendorong dialog antara berbagai komponen politik, sipil, dan militer di Sudan. Namun, beberapa kelompok politik besar — terutama <em>Partai Umma</em> — memboikotnya.\r\nProyek ini didasarkan pada enam poin utama:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n 	<li>Perdamaian dan persatuan nasional.</li>\r\n 	<li>Kebebasan dasar dan pengaturan politik.</li>\r\n 	<li>Meningkatkan taraf hidup masyarakat Sudan dari kemiskinan menuju kesejahteraan.</li>\r\n 	<li>Isu identitas nasional Sudan.</li>\r\n 	<li>Hubungan luar negeri.</li>\r\n 	<li>Masalah pemerintahan dan pelaksanaan hasil dialog nasional.</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Peta Jalan Afrika (2016)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Inisiatif ini mencakup visi dan tahapan untuk mencapai perdamaian di wilayah Darfur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Revolusi Desember (2018)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam gelombang revolusi rakyat besar-besaran menentang rezim yang berkuasa, militer mengumumkan penggulingan Umar al-Basyir melalui pernyataan Menteri Pertahanan Ahmed Awad Ibn Auf. Namun, protes rakyat terus berlanjut, menolak kepemimpinan Ibn Auf, hingga akhirnya ia mengundurkan diri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kepemimpinan kemudian diambil alih oleh Abdul Fattah al-Burhan, yang menjadi ketua <em>Dewan Militer Sementara</em> untuk mengelola urusan negara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah itu, muncul perselisihan antara kelompok sipil dan kelompok bersenjata mengenai siapa yang berhak mewakili <em>Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan (Forces of Freedom and Change – FFC)</em>, yang sebelumnya berperan besar dalam menggulingkan al-Basyir. Ketegangan pun terus berlanjut di antara berbagai faksi Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Mei 2019, dewan militer menyerukan pemilu dini, namun langkah itu ditolak oleh para demonstran yang menuduh dewan berusaha melegitimasi rezim lama dan mengembalikannya ke kekuasaan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai bentuk perlawanan, <em>Koalisi Kekuatan untuk Perubahan</em> melancarkan aksi mogok sipil untuk menentang keterlambatan militer dalam menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Konflik mencapai puncaknya ketika Burhan — selaku ketua dewan militer — mengumumkan penghentian perundingan dengan <em>Koalisi Kekuatan untuk Perubahan</em> dan menetapkan rencana menggelar pemilu dalam waktu sembilan bulan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Dokumen Pembagian Kekuasaan (2019)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejumlah pihak regional dan internasional turun tangan untuk menengahi krisis dan mempertemukan pandangan antara pihak-pihak yang bertikai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Ethiopia Abiy Ahmed berkunjung ke Khartoum, sementara Uni Afrika memperkuat upaya diplomatiknya melalui utusannya Mohamed al-Hassan Ould Lebatt, yang mengadakan beberapa dialog dengan para pemimpin militer, politik, dan sipil Sudan untuk menjembatani perbedaan mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Juli 2019, dewan militer dan <em>Koalisi Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan</em> menandatangani dokumen pertama perjanjian transisi kekuasaan, yang mencakup ketentuan tentang pembagian kekuasaan dan pengelolaan masa transisi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 17 Agustus 2019, diselenggarakan upacara penandatanganan dokumen tersebut, yang menetapkan periode transisi selama 39 bulan dan membentuk Dewan Kedaulatan yang terdiri dari 11 anggota:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>5 anggota dipilih oleh dewan militer,</li>\r\n 	<li>5 anggota dipilih oleh <em>Koalisi Kekuatan untuk Perubahan</em>,</li>\r\n 	<li>dan 1 anggota sipil dipilih berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</li>\r\n</ul>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Perjanjian Juba untuk Perdamaian (2020)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perjanjian ini ditandatangani oleh Dewan Militer yang memimpin masa transisi dengan sejumlah kelompok bersenjata yang tergabung dalam <em>Aliansi Front Revolusioner Sudan (SRF)</em>, yang terdiri atas 5 kelompok bersenjata dan 4 organisasi politik.\r\nKelompok-kelompok utama yang ikut serta antara lain:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li><em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> yang dipimpin Mini Arko Minawi,</li>\r\n 	<li>dan <em>Gerakan Keadilan dan Kesetaraan</em> yang dipimpin Jibril Ibrahim.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berdasarkan perjanjian ini, kelompok-kelompok bersenjata memperoleh jatah kekuasaan politik di pemerintahan pusat di Khartoum.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, tidak semua kelompok ikut serta — di antaranya <em>Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – Sektor Utara (SPLM-N)</em> dan <em>Gerakan Pembebasan Sudan</em> pimpinan Abdul Wahid Muhammad Nur, yang masih melanjutkan perlawanan di wilayah Darfur.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Konflik Bersenjata dengan <em>Pasukan Dukungan Cepat</em></h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketegangan antara <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/05/14/siapa-muhammad-hamdan-dagalo-hemedti-1/\">Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti)</a> dan <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/08/29/abdul-fattah-al-burhan-siapa-orang-nomor-satu-di-sudan/\">Abdul Fattah al-Burhan</a> berkembang menjadi konflik bersenjata besar-besaran yang pecah pada pertengahan April 2023.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertempuran ini menyebabkan jutaan warga mengungsi di dalam negeri dan puluhan ribu lainnya melarikan diri ke luar negeri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Akar utama konflik ini berpusat pada perdebatan tentang integrasi <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2023/05/15/pasukan-dukungan-cepat-rsf-di-sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces – RSF)</em> </a>ke dalam angkatan bersenjata Sudan, serta perselisihan mengenai penyatuan struktur kelembagaan dan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali pasukan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Alhamdulillah selesai rangkaian artikel 4 (Empat) Seri</strong></p>\r\nSumber : <a href=\"https://www.aljazeera.net/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Jazeera</a>','Sejarah Kelompok Bersenjata di Sudan dan Perjanjiannya (4)','','inherit','closed','closed','','1040-revision-v1','','','2025-10-31 03:01:00','2025-10-31 03:01:00','',1040,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1043',0,'revision','',0),
(1044,1,'2025-11-01 07:54:03','2025-11-01 07:54:03','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa UEA menyokong RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab (UEA) telah memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi Sudan selama satu dekade terakhir, dan tampaknya bersedia mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang sedang berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, tentara Sudan menuduh Khalifa Haftar dari Libya berkoordinasi dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam serangan bersama di perbatasan. Meskipun ini merupakan pertama kalinya keterlibatan langsung Libya dalam konflik Sudan disebutkan, tuduhan tersebut menambah bukti yang semakin banyak tentang keterlibatan Uni Emirat Arab — pendukung utama Haftar — dalam perang saudara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">UEA juga dituduh membiayai dan mempersenjatai RSF, yang dipimpin oleh Mohammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, salah satu dari dua pihak utama dalam perang saudara Sudan. Tuduhan itu mencakup penyaluran senjata kepada kelompok yang berbasis di Darfur dengan kedok operasi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Sudan di Chad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan: apa sebenarnya kepentingan UEA di Sudan? Sebuah laporan dari <em>French Institute for Research in Africa</em> berjudul <em>“Gulf States: A Paradoxical Economic Lifeline for Sudan”</em> menyoroti bagaimana negara-negara Teluk, termasuk UEA, sangat terlibat dalam ekonomi Sudan bahkan pada masa sanksi internasional di bawah pemerintahan mantan presiden Omar al-Bashir. Terlepas dari risiko politik, mereka mampu berinvestasi besar dalam perdagangan, perbankan, pertanian, dan sektor lainnya berkat modal yang melimpah. Secara khusus, UEA telah memainkan peran besar dalam perekonomian Sudan selama sepuluh tahun terakhir, dan tampaknya siap mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang terus berkecamuk.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">1. Emas Sudan Menghidupi RSF dan UEA</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Industri emas Sudan telah menjadi nadi kehidupan bagi perang saudara di negara itu. Hampir seluruh perdagangan emas Sudan disalurkan melalui Uni Emirat Arab, yang memperkaya baik pihak militer maupun kelompok paramiliter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal tahun 2010-an, UEA telah menjadi pembeli utama emas Sudan dan tetap menjadi tujuan utama bagi emas yang diselundupkan keluar dari negara itu. Menurut data resmi, pada tahun 2022 UEA mengimpor emas Sudan senilai 2,29 miliar dolar AS. Namun, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Diperkirakan 90% produksi emas Sudan — senilai sekitar 13,4 miliar dolar AS dalam perdagangan ilegal — diselundupkan keluar dari negara itu, sering kali melalui jalur transit di Chad, Mesir, Etiopia, Uganda, dan Sudan Selatan sebelum akhirnya sampai ke UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Emas baru menjadi aset strategis bagi Sudan antara tahun 2011 dan 2012. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kehilangan 75% cadangan minyaknya akibat pemisahan Sudan Selatan, ditemukannya cadangan emas besar di Darfur Utara, serta meningkatnya harga emas global. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan memusatkan kendali atas sektor emas, dan pada tahun 2012, emas menyumbang 60% dari ekspor nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2014, <em>Emiral Resources</em> — perusahaan Rusia-Emirat yang terdaftar di Dubai — telah aktif di sektor pertambangan emas Sudan melalui anak perusahaannya, <em>Alliance for Mining Co. Ltd.</em>. Perusahaan ini merupakan produsen utama, menghasilkan sekitar tiga ton emas per tahun. <em>Alliance for Mining</em> dibentuk sebagai usaha patungan antara <em>Kush E&amp;P</em> (68%), perusahaan milik negara <em>Sudamine</em> (25%), dan seorang pemegang saham swasta yang tidak diungkapkan (7%). <em>Kush E&amp;P</em> diduga memiliki hubungan dengan RSF, yang diketahui menyediakan keamanan bagi operasi perusahaan tersebut di Kordofan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penemuan emas di Jebel Amer membawa kekayaan dan kekuasaan lokal bagi wilayah Darfur Utara. Suku-suku di wilayah itu berperang sengit untuk menguasai tambang emas pada tahun 2013 dan 2014, sebelum akhirnya daerah tersebut dikuasai oleh milisi Janjaweed, dan kemudian oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 2017.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah jatuhnya rezim Al-Bashir, pemerintahan transisi berusaha mengambil alih kepemilikan tambang Jebel Amer. Hal ini dilakukan setelah dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebesar 200 juta dolar AS kepada <em>Al-Junaid Company</em>, serta memberikan 33% saham di <em>Sudamin</em> — perusahaan tambang yang berafiliasi dengan negara — kepada keluarga Dagalo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika perang saudara pecah pada tahun 2023 antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), kedua pihak berebut kekuasaan atas negara dan sumber keuangannya. RSF dengan cepat merebut <em>Sudan Gold Refinery</em> di Khartoum, yang menyimpan 1,6 ton emas olahan dan stok mentah tambahan senilai 150,5 juta dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ekonomi Sudan telah menyusut drastis sejak perang dimulai, pada Februari 2024 perusahaan milik negara <em>Sudan Mineral Resources Company</em> melaporkan bahwa produksi emas mencapai 64 ton, meningkat dari 41,8 ton pada tahun 2022.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (1)','','publish','open','open','','5-alasan-mengapa-uea-berkepentingan-atas-sudan','','','2025-11-01 12:00:08','2025-11-01 12:00:08','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1044',0,'post','',0),
(1045,1,'2025-10-31 04:49:57','2025-10-31 04:49:57','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab (UEA) telah memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi Sudan selama satu dekade terakhir, dan tampaknya bersedia mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang sedang berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, tentara Sudan menuduh Khalifa Haftar dari Libya berkoordinasi dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam serangan bersama di perbatasan. Meskipun ini merupakan pertama kalinya keterlibatan langsung Libya dalam konflik Sudan disebutkan, tuduhan tersebut menambah bukti yang semakin banyak tentang keterlibatan Uni Emirat Arab — pendukung utama Haftar — dalam perang saudara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">UEA juga dituduh membiayai dan mempersenjatai RSF, yang dipimpin oleh Mohammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, salah satu dari dua pihak utama dalam perang saudara Sudan. Tuduhan itu mencakup penyaluran senjata kepada kelompok yang berbasis di Darfur dengan kedok operasi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Sudan di Chad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan: apa sebenarnya kepentingan UEA di Sudan? Sebuah laporan dari <em>French Institute for Research in Africa</em> berjudul <em>“Gulf States: A Paradoxical Economic Lifeline for Sudan”</em> menyoroti bagaimana negara-negara Teluk, termasuk UEA, sangat terlibat dalam ekonomi Sudan bahkan pada masa sanksi internasional di bawah pemerintahan mantan presiden Omar al-Bashir. Terlepas dari risiko politik, mereka mampu berinvestasi besar dalam perdagangan, perbankan, pertanian, dan sektor lainnya berkat modal yang melimpah. Secara khusus, UEA telah memainkan peran besar dalam perekonomian Sudan selama sepuluh tahun terakhir, dan tampaknya siap mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang terus berkecamuk.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">1. Emas Sudan Menghidupi RSF dan UEA</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Industri emas Sudan telah menjadi nadi kehidupan bagi perang saudara di negara itu. Hampir seluruh perdagangan emas Sudan disalurkan melalui Uni Emirat Arab, yang memperkaya baik pihak militer maupun kelompok paramiliter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal tahun 2010-an, UEA telah menjadi pembeli utama emas Sudan dan tetap menjadi tujuan utama bagi emas yang diselundupkan keluar dari negara itu. Menurut data resmi, pada tahun 2022 UEA mengimpor emas Sudan senilai 2,29 miliar dolar AS. Namun, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Diperkirakan 90% produksi emas Sudan — senilai sekitar 13,4 miliar dolar AS dalam perdagangan ilegal — diselundupkan keluar dari negara itu, sering kali melalui jalur transit di Chad, Mesir, Etiopia, Uganda, dan Sudan Selatan sebelum akhirnya sampai ke UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Emas baru menjadi aset strategis bagi Sudan antara tahun 2011 dan 2012. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kehilangan 75% cadangan minyaknya akibat pemisahan Sudan Selatan, ditemukannya cadangan emas besar di Darfur Utara, serta meningkatnya harga emas global. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan memusatkan kendali atas sektor emas, dan pada tahun 2012, emas menyumbang 60% dari ekspor nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2014, <em>Emiral Resources</em> — perusahaan Rusia-Emirat yang terdaftar di Dubai — telah aktif di sektor pertambangan emas Sudan melalui anak perusahaannya, <em>Alliance for Mining Co. Ltd.</em>. Perusahaan ini merupakan produsen utama, menghasilkan sekitar tiga ton emas per tahun. <em>Alliance for Mining</em> dibentuk sebagai usaha patungan antara <em>Kush E&amp;P</em> (68%), perusahaan milik negara <em>Sudamine</em> (25%), dan seorang pemegang saham swasta yang tidak diungkapkan (7%). <em>Kush E&amp;P</em> diduga memiliki hubungan dengan RSF, yang diketahui menyediakan keamanan bagi operasi perusahaan tersebut di Kordofan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penemuan emas di Jebel Amer membawa kekayaan dan kekuasaan lokal bagi wilayah Darfur Utara. Suku-suku di wilayah itu berperang sengit untuk menguasai tambang emas pada tahun 2013 dan 2014, sebelum akhirnya daerah tersebut dikuasai oleh milisi Janjaweed, dan kemudian oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 2017.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah jatuhnya rezim Al-Bashir, pemerintahan transisi berusaha mengambil alih kepemilikan tambang Jebel Amer. Hal ini dilakukan setelah dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebesar 200 juta dolar AS kepada <em>Al-Junaid Company</em>, serta memberikan 33% saham di <em>Sudamin</em> — perusahaan tambang yang berafiliasi dengan negara — kepada keluarga Dagalo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika perang saudara pecah pada tahun 2023 antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), kedua pihak berebut kekuasaan atas negara dan sumber keuangannya. RSF dengan cepat merebut <em>Sudan Gold Refinery</em> di Khartoum, yang menyimpan 1,6 ton emas olahan dan stok mentah tambahan senilai 150,5 juta dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ekonomi Sudan telah menyusut drastis sejak perang dimulai, pada Februari 2024 perusahaan milik negara <em>Sudan Mineral Resources Company</em> melaporkan bahwa produksi emas mencapai 64 ton, meningkat dari 41,8 ton pada tahun 2022.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan','','inherit','closed','closed','','1044-revision-v1','','','2025-10-31 04:49:57','2025-10-31 04:49:57','',1044,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1045',0,'revision','',0),
(1047,1,'2025-11-01 07:53:40','2025-11-01 07:53:40','','uea_dan_sudan','','inherit','open','closed','','uea_dan_sudan','','','2025-11-01 07:53:40','2025-11-01 07:53:40','',1044,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/uea_dan_sudan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1048,1,'2025-11-01 07:54:03','2025-11-01 07:54:03','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di Kategori Analisa</p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab (UEA) telah memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi Sudan selama satu dekade terakhir, dan tampaknya bersedia mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang sedang berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, tentara Sudan menuduh Khalifa Haftar dari Libya berkoordinasi dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam serangan bersama di perbatasan. Meskipun ini merupakan pertama kalinya keterlibatan langsung Libya dalam konflik Sudan disebutkan, tuduhan tersebut menambah bukti yang semakin banyak tentang keterlibatan Uni Emirat Arab — pendukung utama Haftar — dalam perang saudara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">UEA juga dituduh membiayai dan mempersenjatai RSF, yang dipimpin oleh Mohammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, salah satu dari dua pihak utama dalam perang saudara Sudan. Tuduhan itu mencakup penyaluran senjata kepada kelompok yang berbasis di Darfur dengan kedok operasi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Sudan di Chad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan: apa sebenarnya kepentingan UEA di Sudan? Sebuah laporan dari <em>French Institute for Research in Africa</em> berjudul <em>“Gulf States: A Paradoxical Economic Lifeline for Sudan”</em> menyoroti bagaimana negara-negara Teluk, termasuk UEA, sangat terlibat dalam ekonomi Sudan bahkan pada masa sanksi internasional di bawah pemerintahan mantan presiden Omar al-Bashir. Terlepas dari risiko politik, mereka mampu berinvestasi besar dalam perdagangan, perbankan, pertanian, dan sektor lainnya berkat modal yang melimpah. Secara khusus, UEA telah memainkan peran besar dalam perekonomian Sudan selama sepuluh tahun terakhir, dan tampaknya siap mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang terus berkecamuk.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">1. Emas Sudan Menghidupi RSF dan UEA</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Industri emas Sudan telah menjadi nadi kehidupan bagi perang saudara di negara itu. Hampir seluruh perdagangan emas Sudan disalurkan melalui Uni Emirat Arab, yang memperkaya baik pihak militer maupun kelompok paramiliter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal tahun 2010-an, UEA telah menjadi pembeli utama emas Sudan dan tetap menjadi tujuan utama bagi emas yang diselundupkan keluar dari negara itu. Menurut data resmi, pada tahun 2022 UEA mengimpor emas Sudan senilai 2,29 miliar dolar AS. Namun, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Diperkirakan 90% produksi emas Sudan — senilai sekitar 13,4 miliar dolar AS dalam perdagangan ilegal — diselundupkan keluar dari negara itu, sering kali melalui jalur transit di Chad, Mesir, Etiopia, Uganda, dan Sudan Selatan sebelum akhirnya sampai ke UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Emas baru menjadi aset strategis bagi Sudan antara tahun 2011 dan 2012. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kehilangan 75% cadangan minyaknya akibat pemisahan Sudan Selatan, ditemukannya cadangan emas besar di Darfur Utara, serta meningkatnya harga emas global. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan memusatkan kendali atas sektor emas, dan pada tahun 2012, emas menyumbang 60% dari ekspor nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2014, <em>Emiral Resources</em> — perusahaan Rusia-Emirat yang terdaftar di Dubai — telah aktif di sektor pertambangan emas Sudan melalui anak perusahaannya, <em>Alliance for Mining Co. Ltd.</em>. Perusahaan ini merupakan produsen utama, menghasilkan sekitar tiga ton emas per tahun. <em>Alliance for Mining</em> dibentuk sebagai usaha patungan antara <em>Kush E&amp;P</em> (68%), perusahaan milik negara <em>Sudamine</em> (25%), dan seorang pemegang saham swasta yang tidak diungkapkan (7%). <em>Kush E&amp;P</em> diduga memiliki hubungan dengan RSF, yang diketahui menyediakan keamanan bagi operasi perusahaan tersebut di Kordofan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penemuan emas di Jebel Amer membawa kekayaan dan kekuasaan lokal bagi wilayah Darfur Utara. Suku-suku di wilayah itu berperang sengit untuk menguasai tambang emas pada tahun 2013 dan 2014, sebelum akhirnya daerah tersebut dikuasai oleh milisi Janjaweed, dan kemudian oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 2017.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah jatuhnya rezim Al-Bashir, pemerintahan transisi berusaha mengambil alih kepemilikan tambang Jebel Amer. Hal ini dilakukan setelah dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebesar 200 juta dolar AS kepada <em>Al-Junaid Company</em>, serta memberikan 33% saham di <em>Sudamin</em> — perusahaan tambang yang berafiliasi dengan negara — kepada keluarga Dagalo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika perang saudara pecah pada tahun 2023 antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), kedua pihak berebut kekuasaan atas negara dan sumber keuangannya. RSF dengan cepat merebut <em>Sudan Gold Refinery</em> di Khartoum, yang menyimpan 1,6 ton emas olahan dan stok mentah tambahan senilai 150,5 juta dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ekonomi Sudan telah menyusut drastis sejak perang dimulai, pada Februari 2024 perusahaan milik negara <em>Sudan Mineral Resources Company</em> melaporkan bahwa produksi emas mencapai 64 ton, meningkat dari 41,8 ton pada tahun 2022.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan','','inherit','closed','closed','','1044-revision-v1','','','2025-11-01 07:54:03','2025-11-01 07:54:03','',1044,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1048',0,'revision','',0),
(1049,1,'2025-11-01 07:54:46','2025-11-01 07:54:46','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab (UEA) telah memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi Sudan selama satu dekade terakhir, dan tampaknya bersedia mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang sedang berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, tentara Sudan menuduh Khalifa Haftar dari Libya berkoordinasi dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam serangan bersama di perbatasan. Meskipun ini merupakan pertama kalinya keterlibatan langsung Libya dalam konflik Sudan disebutkan, tuduhan tersebut menambah bukti yang semakin banyak tentang keterlibatan Uni Emirat Arab — pendukung utama Haftar — dalam perang saudara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">UEA juga dituduh membiayai dan mempersenjatai RSF, yang dipimpin oleh Mohammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, salah satu dari dua pihak utama dalam perang saudara Sudan. Tuduhan itu mencakup penyaluran senjata kepada kelompok yang berbasis di Darfur dengan kedok operasi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Sudan di Chad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan: apa sebenarnya kepentingan UEA di Sudan? Sebuah laporan dari <em>French Institute for Research in Africa</em> berjudul <em>“Gulf States: A Paradoxical Economic Lifeline for Sudan”</em> menyoroti bagaimana negara-negara Teluk, termasuk UEA, sangat terlibat dalam ekonomi Sudan bahkan pada masa sanksi internasional di bawah pemerintahan mantan presiden Omar al-Bashir. Terlepas dari risiko politik, mereka mampu berinvestasi besar dalam perdagangan, perbankan, pertanian, dan sektor lainnya berkat modal yang melimpah. Secara khusus, UEA telah memainkan peran besar dalam perekonomian Sudan selama sepuluh tahun terakhir, dan tampaknya siap mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang terus berkecamuk.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">1. Emas Sudan Menghidupi RSF dan UEA</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Industri emas Sudan telah menjadi nadi kehidupan bagi perang saudara di negara itu. Hampir seluruh perdagangan emas Sudan disalurkan melalui Uni Emirat Arab, yang memperkaya baik pihak militer maupun kelompok paramiliter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal tahun 2010-an, UEA telah menjadi pembeli utama emas Sudan dan tetap menjadi tujuan utama bagi emas yang diselundupkan keluar dari negara itu. Menurut data resmi, pada tahun 2022 UEA mengimpor emas Sudan senilai 2,29 miliar dolar AS. Namun, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Diperkirakan 90% produksi emas Sudan — senilai sekitar 13,4 miliar dolar AS dalam perdagangan ilegal — diselundupkan keluar dari negara itu, sering kali melalui jalur transit di Chad, Mesir, Etiopia, Uganda, dan Sudan Selatan sebelum akhirnya sampai ke UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Emas baru menjadi aset strategis bagi Sudan antara tahun 2011 dan 2012. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kehilangan 75% cadangan minyaknya akibat pemisahan Sudan Selatan, ditemukannya cadangan emas besar di Darfur Utara, serta meningkatnya harga emas global. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan memusatkan kendali atas sektor emas, dan pada tahun 2012, emas menyumbang 60% dari ekspor nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2014, <em>Emiral Resources</em> — perusahaan Rusia-Emirat yang terdaftar di Dubai — telah aktif di sektor pertambangan emas Sudan melalui anak perusahaannya, <em>Alliance for Mining Co. Ltd.</em>. Perusahaan ini merupakan produsen utama, menghasilkan sekitar tiga ton emas per tahun. <em>Alliance for Mining</em> dibentuk sebagai usaha patungan antara <em>Kush E&amp;P</em> (68%), perusahaan milik negara <em>Sudamine</em> (25%), dan seorang pemegang saham swasta yang tidak diungkapkan (7%). <em>Kush E&amp;P</em> diduga memiliki hubungan dengan RSF, yang diketahui menyediakan keamanan bagi operasi perusahaan tersebut di Kordofan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penemuan emas di Jebel Amer membawa kekayaan dan kekuasaan lokal bagi wilayah Darfur Utara. Suku-suku di wilayah itu berperang sengit untuk menguasai tambang emas pada tahun 2013 dan 2014, sebelum akhirnya daerah tersebut dikuasai oleh milisi Janjaweed, dan kemudian oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 2017.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah jatuhnya rezim Al-Bashir, pemerintahan transisi berusaha mengambil alih kepemilikan tambang Jebel Amer. Hal ini dilakukan setelah dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebesar 200 juta dolar AS kepada <em>Al-Junaid Company</em>, serta memberikan 33% saham di <em>Sudamin</em> — perusahaan tambang yang berafiliasi dengan negara — kepada keluarga Dagalo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika perang saudara pecah pada tahun 2023 antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), kedua pihak berebut kekuasaan atas negara dan sumber keuangannya. RSF dengan cepat merebut <em>Sudan Gold Refinery</em> di Khartoum, yang menyimpan 1,6 ton emas olahan dan stok mentah tambahan senilai 150,5 juta dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ekonomi Sudan telah menyusut drastis sejak perang dimulai, pada Februari 2024 perusahaan milik negara <em>Sudan Mineral Resources Company</em> melaporkan bahwa produksi emas mencapai 64 ton, meningkat dari 41,8 ton pada tahun 2022.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan','','inherit','closed','closed','','1044-revision-v1','','','2025-11-01 07:54:46','2025-11-01 07:54:46','',1044,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1049',0,'revision','',0),
(1050,1,'2025-11-01 10:38:18','2025-11-01 10:38:18','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab (UEA) telah memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi Sudan selama satu dekade terakhir, dan tampaknya bersedia mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang sedang berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, tentara Sudan menuduh Khalifa Haftar dari Libya berkoordinasi dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam serangan bersama di perbatasan. Meskipun ini merupakan pertama kalinya keterlibatan langsung Libya dalam konflik Sudan disebutkan, tuduhan tersebut menambah bukti yang semakin banyak tentang keterlibatan Uni Emirat Arab — pendukung utama Haftar — dalam perang saudara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">UEA juga dituduh membiayai dan mempersenjatai RSF, yang dipimpin oleh Mohammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, salah satu dari dua pihak utama dalam perang saudara Sudan. Tuduhan itu mencakup penyaluran senjata kepada kelompok yang berbasis di Darfur dengan kedok operasi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Sudan di Chad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan: apa sebenarnya kepentingan UEA di Sudan? Sebuah laporan dari <em>French Institute for Research in Africa</em> berjudul <em>“Gulf States: A Paradoxical Economic Lifeline for Sudan”</em> menyoroti bagaimana negara-negara Teluk, termasuk UEA, sangat terlibat dalam ekonomi Sudan bahkan pada masa sanksi internasional di bawah pemerintahan mantan presiden Omar al-Bashir. Terlepas dari risiko politik, mereka mampu berinvestasi besar dalam perdagangan, perbankan, pertanian, dan sektor lainnya berkat modal yang melimpah. Secara khusus, UEA telah memainkan peran besar dalam perekonomian Sudan selama sepuluh tahun terakhir, dan tampaknya siap mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang terus berkecamuk.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">1. Emas Sudan Menghidupi RSF dan UEA</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Industri emas Sudan telah menjadi nadi kehidupan bagi perang saudara di negara itu. Hampir seluruh perdagangan emas Sudan disalurkan melalui Uni Emirat Arab, yang memperkaya baik pihak militer maupun kelompok paramiliter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal tahun 2010-an, UEA telah menjadi pembeli utama emas Sudan dan tetap menjadi tujuan utama bagi emas yang diselundupkan keluar dari negara itu. Menurut data resmi, pada tahun 2022 UEA mengimpor emas Sudan senilai 2,29 miliar dolar AS. Namun, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Diperkirakan 90% produksi emas Sudan — senilai sekitar 13,4 miliar dolar AS dalam perdagangan ilegal — diselundupkan keluar dari negara itu, sering kali melalui jalur transit di Chad, Mesir, Etiopia, Uganda, dan Sudan Selatan sebelum akhirnya sampai ke UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Emas baru menjadi aset strategis bagi Sudan antara tahun 2011 dan 2012. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kehilangan 75% cadangan minyaknya akibat pemisahan Sudan Selatan, ditemukannya cadangan emas besar di Darfur Utara, serta meningkatnya harga emas global. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan memusatkan kendali atas sektor emas, dan pada tahun 2012, emas menyumbang 60% dari ekspor nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2014, <em>Emiral Resources</em> — perusahaan Rusia-Emirat yang terdaftar di Dubai — telah aktif di sektor pertambangan emas Sudan melalui anak perusahaannya, <em>Alliance for Mining Co. Ltd.</em>. Perusahaan ini merupakan produsen utama, menghasilkan sekitar tiga ton emas per tahun. <em>Alliance for Mining</em> dibentuk sebagai usaha patungan antara <em>Kush E&amp;P</em> (68%), perusahaan milik negara <em>Sudamine</em> (25%), dan seorang pemegang saham swasta yang tidak diungkapkan (7%). <em>Kush E&amp;P</em> diduga memiliki hubungan dengan RSF, yang diketahui menyediakan keamanan bagi operasi perusahaan tersebut di Kordofan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penemuan emas di Jebel Amer membawa kekayaan dan kekuasaan lokal bagi wilayah Darfur Utara. Suku-suku di wilayah itu berperang sengit untuk menguasai tambang emas pada tahun 2013 dan 2014, sebelum akhirnya daerah tersebut dikuasai oleh milisi Janjaweed, dan kemudian oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 2017.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah jatuhnya rezim Al-Bashir, pemerintahan transisi berusaha mengambil alih kepemilikan tambang Jebel Amer. Hal ini dilakukan setelah dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebesar 200 juta dolar AS kepada <em>Al-Junaid Company</em>, serta memberikan 33% saham di <em>Sudamin</em> — perusahaan tambang yang berafiliasi dengan negara — kepada keluarga Dagalo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika perang saudara pecah pada tahun 2023 antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), kedua pihak berebut kekuasaan atas negara dan sumber keuangannya. RSF dengan cepat merebut <em>Sudan Gold Refinery</em> di Khartoum, yang menyimpan 1,6 ton emas olahan dan stok mentah tambahan senilai 150,5 juta dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ekonomi Sudan telah menyusut drastis sejak perang dimulai, pada Februari 2024 perusahaan milik negara <em>Sudan Mineral Resources Company</em> melaporkan bahwa produksi emas mencapai 64 ton, meningkat dari 41,8 ton pada tahun 2022.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','1044-revision-v1','','','2025-11-01 10:38:18','2025-11-01 10:38:18','',1044,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1050',0,'revision','',0),
(1051,1,'2025-11-01 10:49:55','2025-11-01 10:49:55','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa UEA menyokong RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">2. Lumbung Pangan bagi Uni Emirat Arab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak tahun 1970-an, negara-negara Teluk telah berinvestasi di sektor pertanian Sudan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan regional. Gagasan bahwa Sudan akan menjadi “lumbung pangan dunia Arab” mendorong lahirnya proyek mekanisasi pertanian — sebuah visi yang secara resmi didukung oleh negara-negara Teluk sejak tahun 2003.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai produsen pertanian terkemuka di Afrika dan Timur Tengah, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Sudan, menyumbang 60% dari total ekspor dan sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022, menurut laporan <em>African Development Bank</em> (AfDB).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan UEA, mengingat negara Teluk tersebut mengimpor 90% makanannya karena keterbatasan lahan subur dan kelangkaan air. Untuk menjamin pasokan pangan, UEA mengembangkan jaringan pertanian global yang mencakup sekitar satu juta hektare lahan pertanian, terhubung melalui pelabuhan dan pusat logistik. Sebagian besar lahan pertanian ini terletak di Afrika, dan Sudan menjadi salah satu tujuan utama investasi Emirat, dengan fokus utama pada produksi pakan ternak, tanaman pangan, dan peternakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah konflik yang sedang berlangsung, dua perusahaan Emirat — <em>International Holding Company (IHC)</em>, perusahaan publik terbesar di UEA, dan <em>Jenaan</em> — sedang menggarap lebih dari 50.000 hektare lahan di Sudan. Tak lama sebelum pecahnya perang, <em>IHC</em> menandatangani perjanjian dengan <em>DAL Group</em> untuk mengembangkan tambahan 162.000 hektare lahan pertanian di Abu Hamad, Sudan bagian utara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dalam beberapa tahun sebelum perang, sejumlah upaya UEA untuk mengamankan kesepakatan pertanian tambahan di Sudan ditolak oleh pemerintah Sudan. Pemerintah menentang kesepakatan tersebut karena dinilai memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi pihak Emirat, sementara manfaatnya bagi komunitas lokal sangat kecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pakar Sudan mengatakan kepada <em>Middle East Eye</em> bahwa RSF, yang dikenal mengabaikan hak asasi manusia, telah menjadi “opsi praktis” bagi para investor asing. “Orang-orang Emirat lebih memilih menjarah kekayaan tanah,” katanya. “Ketika mereka gagal merebut lahan melalui perjanjian, mereka mulai melakukan kolonisasi langsung dengan menggunakan RSF.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3. Menguasai Pelabuhan-Pelabuhan Strategis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan garis pantai sepanjang 700 kilometer di Laut Merah, Sudan memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi ambisi regional UEA. Lokasinya menjadikan negara ini target utama bagi upaya UEA untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Seperti di kawasan lain di Tanduk Afrika, UEA biasanya melancarkan kepentingan tersebut melalui perusahaan dagang seperti <em>Abu Dhabi Ports</em> dan <em>Dubai Ports</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2020, sejumlah pejabat Sudan — yang berbicara tanpa menyebut nama kepada <em>Al Jazeera</em> — mengungkapkan bahwa pemerintah sedang bernegosiasi dengan raksasa logistik asal UEA, <em>Dubai Ports World (DP World)</em>, untuk mengelola <em>South Port Container Terminal</em> di Port Sudan. Namun, rencana kerja sama tersebut mendapat penolakan keras dari <em>Sudanese Ports Authority</em> dan serikat pekerja, yang menentang pengelolaan aset nasional penting oleh pihak swasta asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih di tahun yang sama, <em>Al-Monitor</em> melaporkan bahwa <em>DP World</em> menandatangani kontrak lobi senilai 5 juta dolar AS dengan Ari Ben-Menashe dan perusahaan miliknya yang berbasis di Montreal, <em>Dickens &amp; Madson</em>. Ben-Menashe, mantan agen intelijen Israel, disewa untuk melobi demi kepentingan <em>DP World</em> agar mendapatkan konsesi selama 20 tahun di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2022, pemerintah Sudan menandatangani kesepakatan dengan konsorsium Emirat yang terdiri atas perusahaan milik negara <em>Abu Dhabi Ports Group</em> dan <em>Invictus Investment</em> untuk mengembangkan pelabuhan Abu Amama di Laut Merah. Lokasi yang sebelumnya menjadi pangkalan angkatan laut kecil itu direncanakan akan dipindahkan guna memberi ruang bagi proyek Emirat tersebut. Pembangunan ini memiliki arti strategis bagi UEA karena mendukung ekspansi lebih luas <em>AD Ports Group</em> di sekitar Terusan Suez.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Investasi senilai enam miliar dolar AS ini mencakup pengembangan kompleks pelabuhan Abu Amama, yang terletak 200 kilometer di utara Port Sudan. Kesepakatan itu juga mencakup pendirian kawasan perdagangan bebas dan pembangunan jalan sepanjang 500 kilometer yang menghubungkan pelabuhan dengan proyek pertanian berskala besar yang telah disebutkan sebelumnya.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/11/01/5-alasan-mengapa-uea-berkepentingan-atas-sudan-3/\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (2)','','publish','open','open','','5-alasan-mengapa-uea-berkepentingan-atas-sudan-2','','','2025-11-01 12:00:15','2025-11-01 12:00:15','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1051',0,'post','',0),
(1052,1,'2025-11-01 10:49:15','2025-11-01 10:49:15','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab (UEA) telah memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi Sudan selama satu dekade terakhir, dan tampaknya bersedia mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang sedang berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, tentara Sudan menuduh Khalifa Haftar dari Libya berkoordinasi dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam serangan bersama di perbatasan. Meskipun ini merupakan pertama kalinya keterlibatan langsung Libya dalam konflik Sudan disebutkan, tuduhan tersebut menambah bukti yang semakin banyak tentang keterlibatan Uni Emirat Arab — pendukung utama Haftar — dalam perang saudara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">UEA juga dituduh membiayai dan mempersenjatai RSF, yang dipimpin oleh Mohammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, salah satu dari dua pihak utama dalam perang saudara Sudan. Tuduhan itu mencakup penyaluran senjata kepada kelompok yang berbasis di Darfur dengan kedok operasi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Sudan di Chad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan: apa sebenarnya kepentingan UEA di Sudan? Sebuah laporan dari <em>French Institute for Research in Africa</em> berjudul <em>“Gulf States: A Paradoxical Economic Lifeline for Sudan”</em> menyoroti bagaimana negara-negara Teluk, termasuk UEA, sangat terlibat dalam ekonomi Sudan bahkan pada masa sanksi internasional di bawah pemerintahan mantan presiden Omar al-Bashir. Terlepas dari risiko politik, mereka mampu berinvestasi besar dalam perdagangan, perbankan, pertanian, dan sektor lainnya berkat modal yang melimpah. Secara khusus, UEA telah memainkan peran besar dalam perekonomian Sudan selama sepuluh tahun terakhir, dan tampaknya siap mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang terus berkecamuk.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">1. Emas Sudan Menghidupi RSF dan UEA</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Industri emas Sudan telah menjadi nadi kehidupan bagi perang saudara di negara itu. Hampir seluruh perdagangan emas Sudan disalurkan melalui Uni Emirat Arab, yang memperkaya baik pihak militer maupun kelompok paramiliter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal tahun 2010-an, UEA telah menjadi pembeli utama emas Sudan dan tetap menjadi tujuan utama bagi emas yang diselundupkan keluar dari negara itu. Menurut data resmi, pada tahun 2022 UEA mengimpor emas Sudan senilai 2,29 miliar dolar AS. Namun, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Diperkirakan 90% produksi emas Sudan — senilai sekitar 13,4 miliar dolar AS dalam perdagangan ilegal — diselundupkan keluar dari negara itu, sering kali melalui jalur transit di Chad, Mesir, Etiopia, Uganda, dan Sudan Selatan sebelum akhirnya sampai ke UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Emas baru menjadi aset strategis bagi Sudan antara tahun 2011 dan 2012. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kehilangan 75% cadangan minyaknya akibat pemisahan Sudan Selatan, ditemukannya cadangan emas besar di Darfur Utara, serta meningkatnya harga emas global. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan memusatkan kendali atas sektor emas, dan pada tahun 2012, emas menyumbang 60% dari ekspor nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2014, <em>Emiral Resources</em> — perusahaan Rusia-Emirat yang terdaftar di Dubai — telah aktif di sektor pertambangan emas Sudan melalui anak perusahaannya, <em>Alliance for Mining Co. Ltd.</em>. Perusahaan ini merupakan produsen utama, menghasilkan sekitar tiga ton emas per tahun. <em>Alliance for Mining</em> dibentuk sebagai usaha patungan antara <em>Kush E&amp;P</em> (68%), perusahaan milik negara <em>Sudamine</em> (25%), dan seorang pemegang saham swasta yang tidak diungkapkan (7%). <em>Kush E&amp;P</em> diduga memiliki hubungan dengan RSF, yang diketahui menyediakan keamanan bagi operasi perusahaan tersebut di Kordofan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penemuan emas di Jebel Amer membawa kekayaan dan kekuasaan lokal bagi wilayah Darfur Utara. Suku-suku di wilayah itu berperang sengit untuk menguasai tambang emas pada tahun 2013 dan 2014, sebelum akhirnya daerah tersebut dikuasai oleh milisi Janjaweed, dan kemudian oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 2017.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah jatuhnya rezim Al-Bashir, pemerintahan transisi berusaha mengambil alih kepemilikan tambang Jebel Amer. Hal ini dilakukan setelah dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebesar 200 juta dolar AS kepada <em>Al-Junaid Company</em>, serta memberikan 33% saham di <em>Sudamin</em> — perusahaan tambang yang berafiliasi dengan negara — kepada keluarga Dagalo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika perang saudara pecah pada tahun 2023 antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), kedua pihak berebut kekuasaan atas negara dan sumber keuangannya. RSF dengan cepat merebut <em>Sudan Gold Refinery</em> di Khartoum, yang menyimpan 1,6 ton emas olahan dan stok mentah tambahan senilai 150,5 juta dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ekonomi Sudan telah menyusut drastis sejak perang dimulai, pada Februari 2024 perusahaan milik negara <em>Sudan Mineral Resources Company</em> melaporkan bahwa produksi emas mencapai 64 ton, meningkat dari 41,8 ton pada tahun 2022.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','1044-revision-v1','','','2025-11-01 10:49:15','2025-11-01 10:49:15','',1044,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1052',0,'revision','',0),
(1053,1,'2025-11-01 10:49:55','2025-11-01 10:49:55','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">2. Lumbung Pangan bagi Uni Emirat Arab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak tahun 1970-an, negara-negara Teluk telah berinvestasi di sektor pertanian Sudan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan regional. Gagasan bahwa Sudan akan menjadi “lumbung pangan dunia Arab” mendorong lahirnya proyek mekanisasi pertanian — sebuah visi yang secara resmi didukung oleh negara-negara Teluk sejak tahun 2003.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai produsen pertanian terkemuka di Afrika dan Timur Tengah, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Sudan, menyumbang 60% dari total ekspor dan sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022, menurut laporan <em>African Development Bank</em> (AfDB).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan UEA, mengingat negara Teluk tersebut mengimpor 90% makanannya karena keterbatasan lahan subur dan kelangkaan air. Untuk menjamin pasokan pangan, UEA mengembangkan jaringan pertanian global yang mencakup sekitar satu juta hektare lahan pertanian, terhubung melalui pelabuhan dan pusat logistik. Sebagian besar lahan pertanian ini terletak di Afrika, dan Sudan menjadi salah satu tujuan utama investasi Emirat, dengan fokus utama pada produksi pakan ternak, tanaman pangan, dan peternakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah konflik yang sedang berlangsung, dua perusahaan Emirat — <em>International Holding Company (IHC)</em>, perusahaan publik terbesar di UEA, dan <em>Jenaan</em> — sedang menggarap lebih dari 50.000 hektare lahan di Sudan. Tak lama sebelum pecahnya perang, <em>IHC</em> menandatangani perjanjian dengan <em>DAL Group</em> untuk mengembangkan tambahan 162.000 hektare lahan pertanian di Abu Hamad, Sudan bagian utara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dalam beberapa tahun sebelum perang, sejumlah upaya UEA untuk mengamankan kesepakatan pertanian tambahan di Sudan ditolak oleh pemerintah Sudan. Pemerintah menentang kesepakatan tersebut karena dinilai memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi pihak Emirat, sementara manfaatnya bagi komunitas lokal sangat kecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pakar Sudan mengatakan kepada <em>Middle East Eye</em> bahwa RSF, yang dikenal mengabaikan hak asasi manusia, telah menjadi “opsi praktis” bagi para investor asing. “Orang-orang Emirat lebih memilih menjarah kekayaan tanah,” katanya. “Ketika mereka gagal merebut lahan melalui perjanjian, mereka mulai melakukan kolonisasi langsung dengan menggunakan RSF.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3. Menguasai Pelabuhan-Pelabuhan Strategis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan garis pantai sepanjang 700 kilometer di Laut Merah, Sudan memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi ambisi regional UEA. Lokasinya menjadikan negara ini target utama bagi upaya UEA untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Seperti di kawasan lain di Tanduk Afrika, UEA biasanya melancarkan kepentingan tersebut melalui perusahaan dagang seperti <em>Abu Dhabi Ports</em> dan <em>Dubai Ports</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2020, sejumlah pejabat Sudan — yang berbicara tanpa menyebut nama kepada <em>Al Jazeera</em> — mengungkapkan bahwa pemerintah sedang bernegosiasi dengan raksasa logistik asal UEA, <em>Dubai Ports World (DP World)</em>, untuk mengelola <em>South Port Container Terminal</em> di Port Sudan. Namun, rencana kerja sama tersebut mendapat penolakan keras dari <em>Sudanese Ports Authority</em> dan serikat pekerja, yang menentang pengelolaan aset nasional penting oleh pihak swasta asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih di tahun yang sama, <em>Al-Monitor</em> melaporkan bahwa <em>DP World</em> menandatangani kontrak lobi senilai 5 juta dolar AS dengan Ari Ben-Menashe dan perusahaan miliknya yang berbasis di Montreal, <em>Dickens &amp; Madson</em>. Ben-Menashe, mantan agen intelijen Israel, disewa untuk melobi demi kepentingan <em>DP World</em> agar mendapatkan konsesi selama 20 tahun di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2022, pemerintah Sudan menandatangani kesepakatan dengan konsorsium Emirat yang terdiri atas perusahaan milik negara <em>Abu Dhabi Ports Group</em> dan <em>Invictus Investment</em> untuk mengembangkan pelabuhan Abu Amama di Laut Merah. Lokasi yang sebelumnya menjadi pangkalan angkatan laut kecil itu direncanakan akan dipindahkan guna memberi ruang bagi proyek Emirat tersebut. Pembangunan ini memiliki arti strategis bagi UEA karena mendukung ekspansi lebih luas <em>AD Ports Group</em> di sekitar Terusan Suez.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Investasi senilai enam miliar dolar AS ini mencakup pengembangan kompleks pelabuhan Abu Amama, yang terletak 200 kilometer di utara Port Sudan. Kesepakatan itu juga mencakup pendirian kawasan perdagangan bebas dan pembangunan jalan sepanjang 500 kilometer yang menghubungkan pelabuhan dengan proyek pertanian berskala besar yang telah disebutkan sebelumnya.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (2)','','inherit','closed','closed','','1051-revision-v1','','','2025-11-01 10:49:55','2025-11-01 10:49:55','',1051,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1053',0,'revision','',0),
(1054,1,'2025-11-01 11:53:31','2025-11-01 11:53:31','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Ketiga)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa UEA menyokong RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">4. Menguasai Infrastruktur Keuangan Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum pecahnya perang, sektor perbankan Sudan masih sangat terbelakang akibat sanksi berkepanjangan dari Amerika Serikat yang memutus hubungan negara itu dari sistem keuangan global. Sanksi tersebut secara efektif melarang sebagian besar kegiatan komersial dan keuangan dengan Sudan. Baru pada tahun 2017 Amerika Serikat mulai melonggarkan pembatasan itu, sehingga Sudan dapat kembali terhubung dengan lembaga perbankan internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama masa sanksi AS, <em>Faisal Islamic Bank of Sudan</em> dan <em>Abu Dhabi Islamic Bank</em> praktis menjadi satu-satunya lembaga yang memfasilitasi transfer keuangan dari dan ke Sudan. Selain itu, investasi Emirat di sektor keuangan Sudan sudah meningkat jauh sebelum sanksi dicabut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua dekade lalu, pemerintah menawarkan <em>Bank of Khartoum</em> — bank milik negara yang didirikan pada tahun 1913 dan merupakan bank tertua serta terbesar di Sudan — untuk dijual. Pada tahun 2005, pemerintah menjual 60% sahamnya kepada <em>Dubai Islamic Bank</em>, yang kemudian bergabung dengan <em>Emirates and Sudan Bank</em> pada tahun 2008. Bank terakhir ini didirikan oleh konsorsium bank-bank UEA dan kemudian dimiliki mayoritas oleh mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar waktu yang sama, pemerintah Sudan melakukan privatisasi <em>El Nilein Bank</em>, menjual 60% sahamnya kepada <em>Al-Salam Bank</em> asal Bahrain dan para investor Emirat. Bank ini memiliki cabang di Abu Dhabi, di mana <em>Tradive General Trading LLC</em> — perusahaan milik Algoney Dagalo, saudara Hemedti — memiliki rekening yang digunakan untuk memfasilitasi transfer keuangan bagi Pasukan Dukungan Cepat (RSF).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Abu Dhabi Islamic Bank</em> menjadi bank asing pertama yang membuka cabang di Sudan pada tahun 2012, dengan Presiden Al-Bashir sendiri hadir dalam upacara pembukaannya. Setahun kemudian, <em>Abu Dhabi National Bank</em> mulai beroperasi di Sudan. Menariknya, <em>National Bank of Abu Dhabi</em> diketahui terhubung dengan rekening milik RSF yang digunakan untuk mengalirkan kembali pendapatan dari penjualan emas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ini, banyak bank gabungan di Sudan melibatkan investor Teluk, termasuk politisi, elit yang memiliki koneksi politik, serta keluarga mereka, yang sering memegang saham besar. Sebagai contoh, <em>Al Khaleej Bank</em> — di mana perusahaan Emirat <em>Al-Jil Al-Qadem General Trading LLC</em> memiliki 14% saham — dikendalikan oleh RSF dan keluarga Hemedti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagian besar bank asing yang beroperasi di Sudan berkantor pusat di negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Secara keseluruhan, tujuh bank asing tersebut memegang 23% dari total aset perbankan Sudan. Tujuan utama mereka adalah mendukung dan memfasilitasi investasi Teluk di seluruh sektor ekonomi Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dapat dikatakan bahwa keterlibatan UEA dalam perang di Sudan sebagian bertujuan untuk mengamankan posisinya sebagai penyedia utama layanan keuangan di negara tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">5. Perang Proksi di Teluk</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah artikel di <em>ADF Magazine</em> berpendapat bahwa perang Sudan telah berkembang menjadi konflik proksi antara dua negara Arab Teluk yang bersaing memperluas pengaruhnya di Afrika. Di pihak Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) terdapat Arab Saudi, yang telah menjalin hubungan erat dengan pemimpinnya, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Sementara itu, Uni Emirat Arab berpihak pada Pasukan Dukungan Cepat (RSF).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persaingan ini mencerminkan rivalitas yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Secara tradisional, kedua negara tersebut merupakan sekutu yang dipersatukan oleh kepentingan regional yang sama — termasuk permusuhan terhadap Iran dan penentangan bersama terhadap gerakan Islam politik. Namun, persaingan ekonomi telah menegangkan hubungan mereka, terutama dengan diluncurkannya <em>Regional Headquarters Program</em> oleh Arab Saudi, yang mewajibkan perusahaan multinasional yang beroperasi di Timur Tengah untuk memindahkan kantor regionalnya ke Kerajaan, sehingga melewati pusat bisnis yang sudah mapan seperti Dubai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks Sudan, para pemimpin Saudi memandang Laut Merah sebagai wilayah vital bagi pertumbuhan ekonomi Kerajaan, baik sebagai pusat pariwisata maupun jalur strategis untuk mengamankan ekspor minyak dengan mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selama perang di Sudan, Arab Saudi berupaya memosisikan dirinya sebagai pihak penengah dengan menjadi tuan rumah pembicaraan damai, sekaligus berusaha meningkatkan reputasi dan legitimasi internasionalnya — khususnya di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan UEA di Sudan sejalan dengan strategi Abu Dhabi yang lebih luas: mendukung aktor non-negara (sering kali yang memiliki kecenderungan separatis) guna memperoleh akses ke sumber daya berharga dan lokasi strategis. Pendekatan ini mencerminkan pola keterlibatan UEA di wilayah lain, seperti Libya timur dan Somalia, menurut analis Elfadil Ibrahim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pada akhirnya, Sudanlah yang menanggung harga dari retaknya hubungan negara-negara Teluk ini,” tulis Ibrahim baru-baru ini untuk <em>Responsible Statecraft</em>. “Selama rivalitas ini terus berlangsung, Sudan akan tetap terjebak secara tragis di tengah baku tembak.”</p>\r\n<strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</strong>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (3)','','publish','open','open','','5-alasan-mengapa-uea-berkepentingan-atas-sudan-3','','','2025-11-01 12:00:22','2025-11-01 12:00:22','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1054',0,'post','',0),
(1055,1,'2025-11-01 11:53:31','2025-11-01 11:53:31','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Ketiga)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">4. Menguasai Infrastruktur Keuangan Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum pecahnya perang, sektor perbankan Sudan masih sangat terbelakang akibat sanksi berkepanjangan dari Amerika Serikat yang memutus hubungan negara itu dari sistem keuangan global. Sanksi tersebut secara efektif melarang sebagian besar kegiatan komersial dan keuangan dengan Sudan. Baru pada tahun 2017 Amerika Serikat mulai melonggarkan pembatasan itu, sehingga Sudan dapat kembali terhubung dengan lembaga perbankan internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama masa sanksi AS, <em>Faisal Islamic Bank of Sudan</em> dan <em>Abu Dhabi Islamic Bank</em> praktis menjadi satu-satunya lembaga yang memfasilitasi transfer keuangan dari dan ke Sudan. Selain itu, investasi Emirat di sektor keuangan Sudan sudah meningkat jauh sebelum sanksi dicabut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua dekade lalu, pemerintah menawarkan <em>Bank of Khartoum</em> — bank milik negara yang didirikan pada tahun 1913 dan merupakan bank tertua serta terbesar di Sudan — untuk dijual. Pada tahun 2005, pemerintah menjual 60% sahamnya kepada <em>Dubai Islamic Bank</em>, yang kemudian bergabung dengan <em>Emirates and Sudan Bank</em> pada tahun 2008. Bank terakhir ini didirikan oleh konsorsium bank-bank UEA dan kemudian dimiliki mayoritas oleh mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar waktu yang sama, pemerintah Sudan melakukan privatisasi <em>El Nilein Bank</em>, menjual 60% sahamnya kepada <em>Al-Salam Bank</em> asal Bahrain dan para investor Emirat. Bank ini memiliki cabang di Abu Dhabi, di mana <em>Tradive General Trading LLC</em> — perusahaan milik Algoney Dagalo, saudara Hemedti — memiliki rekening yang digunakan untuk memfasilitasi transfer keuangan bagi Pasukan Dukungan Cepat (RSF).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Abu Dhabi Islamic Bank</em> menjadi bank asing pertama yang membuka cabang di Sudan pada tahun 2012, dengan Presiden Al-Bashir sendiri hadir dalam upacara pembukaannya. Setahun kemudian, <em>Abu Dhabi National Bank</em> mulai beroperasi di Sudan. Menariknya, <em>National Bank of Abu Dhabi</em> diketahui terhubung dengan rekening milik RSF yang digunakan untuk mengalirkan kembali pendapatan dari penjualan emas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ini, banyak bank gabungan di Sudan melibatkan investor Teluk, termasuk politisi, elit yang memiliki koneksi politik, serta keluarga mereka, yang sering memegang saham besar. Sebagai contoh, <em>Al Khaleej Bank</em> — di mana perusahaan Emirat <em>Al-Jil Al-Qadem General Trading LLC</em> memiliki 14% saham — dikendalikan oleh RSF dan keluarga Hemedti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagian besar bank asing yang beroperasi di Sudan berkantor pusat di negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Secara keseluruhan, tujuh bank asing tersebut memegang 23% dari total aset perbankan Sudan. Tujuan utama mereka adalah mendukung dan memfasilitasi investasi Teluk di seluruh sektor ekonomi Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dapat dikatakan bahwa keterlibatan UEA dalam perang di Sudan sebagian bertujuan untuk mengamankan posisinya sebagai penyedia utama layanan keuangan di negara tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">5. Perang Proksi di Teluk</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah artikel di <em>ADF Magazine</em> berpendapat bahwa perang Sudan telah berkembang menjadi konflik proksi antara dua negara Arab Teluk yang bersaing memperluas pengaruhnya di Afrika. Di pihak Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) terdapat Arab Saudi, yang telah menjalin hubungan erat dengan pemimpinnya, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Sementara itu, Uni Emirat Arab berpihak pada Pasukan Dukungan Cepat (RSF).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persaingan ini mencerminkan rivalitas yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Secara tradisional, kedua negara tersebut merupakan sekutu yang dipersatukan oleh kepentingan regional yang sama — termasuk permusuhan terhadap Iran dan penentangan bersama terhadap gerakan Islam politik. Namun, persaingan ekonomi telah menegangkan hubungan mereka, terutama dengan diluncurkannya <em>Regional Headquarters Program</em> oleh Arab Saudi, yang mewajibkan perusahaan multinasional yang beroperasi di Timur Tengah untuk memindahkan kantor regionalnya ke Kerajaan, sehingga melewati pusat bisnis yang sudah mapan seperti Dubai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks Sudan, para pemimpin Saudi memandang Laut Merah sebagai wilayah vital bagi pertumbuhan ekonomi Kerajaan, baik sebagai pusat pariwisata maupun jalur strategis untuk mengamankan ekspor minyak dengan mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selama perang di Sudan, Arab Saudi berupaya memosisikan dirinya sebagai pihak penengah dengan menjadi tuan rumah pembicaraan damai, sekaligus berusaha meningkatkan reputasi dan legitimasi internasionalnya — khususnya di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan UEA di Sudan sejalan dengan strategi Abu Dhabi yang lebih luas: mendukung aktor non-negara (sering kali yang memiliki kecenderungan separatis) guna memperoleh akses ke sumber daya berharga dan lokasi strategis. Pendekatan ini mencerminkan pola keterlibatan UEA di wilayah lain, seperti Libya timur dan Somalia, menurut analis Elfadil Ibrahim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pada akhirnya, Sudanlah yang menanggung harga dari retaknya hubungan negara-negara Teluk ini,” tulis Ibrahim baru-baru ini untuk <em>Responsible Statecraft</em>. “Selama rivalitas ini terus berlangsung, Sudan akan tetap terjebak secara tragis di tengah baku tembak.”</p>\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (3)','','inherit','closed','closed','','1054-revision-v1','','','2025-11-01 11:53:31','2025-11-01 11:53:31','',1054,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1055',0,'revision','',0),
(1056,1,'2025-11-01 11:53:58','2025-11-01 11:53:58','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Ketiga)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">4. Menguasai Infrastruktur Keuangan Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum pecahnya perang, sektor perbankan Sudan masih sangat terbelakang akibat sanksi berkepanjangan dari Amerika Serikat yang memutus hubungan negara itu dari sistem keuangan global. Sanksi tersebut secara efektif melarang sebagian besar kegiatan komersial dan keuangan dengan Sudan. Baru pada tahun 2017 Amerika Serikat mulai melonggarkan pembatasan itu, sehingga Sudan dapat kembali terhubung dengan lembaga perbankan internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama masa sanksi AS, <em>Faisal Islamic Bank of Sudan</em> dan <em>Abu Dhabi Islamic Bank</em> praktis menjadi satu-satunya lembaga yang memfasilitasi transfer keuangan dari dan ke Sudan. Selain itu, investasi Emirat di sektor keuangan Sudan sudah meningkat jauh sebelum sanksi dicabut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua dekade lalu, pemerintah menawarkan <em>Bank of Khartoum</em> — bank milik negara yang didirikan pada tahun 1913 dan merupakan bank tertua serta terbesar di Sudan — untuk dijual. Pada tahun 2005, pemerintah menjual 60% sahamnya kepada <em>Dubai Islamic Bank</em>, yang kemudian bergabung dengan <em>Emirates and Sudan Bank</em> pada tahun 2008. Bank terakhir ini didirikan oleh konsorsium bank-bank UEA dan kemudian dimiliki mayoritas oleh mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar waktu yang sama, pemerintah Sudan melakukan privatisasi <em>El Nilein Bank</em>, menjual 60% sahamnya kepada <em>Al-Salam Bank</em> asal Bahrain dan para investor Emirat. Bank ini memiliki cabang di Abu Dhabi, di mana <em>Tradive General Trading LLC</em> — perusahaan milik Algoney Dagalo, saudara Hemedti — memiliki rekening yang digunakan untuk memfasilitasi transfer keuangan bagi Pasukan Dukungan Cepat (RSF).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Abu Dhabi Islamic Bank</em> menjadi bank asing pertama yang membuka cabang di Sudan pada tahun 2012, dengan Presiden Al-Bashir sendiri hadir dalam upacara pembukaannya. Setahun kemudian, <em>Abu Dhabi National Bank</em> mulai beroperasi di Sudan. Menariknya, <em>National Bank of Abu Dhabi</em> diketahui terhubung dengan rekening milik RSF yang digunakan untuk mengalirkan kembali pendapatan dari penjualan emas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ini, banyak bank gabungan di Sudan melibatkan investor Teluk, termasuk politisi, elit yang memiliki koneksi politik, serta keluarga mereka, yang sering memegang saham besar. Sebagai contoh, <em>Al Khaleej Bank</em> — di mana perusahaan Emirat <em>Al-Jil Al-Qadem General Trading LLC</em> memiliki 14% saham — dikendalikan oleh RSF dan keluarga Hemedti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagian besar bank asing yang beroperasi di Sudan berkantor pusat di negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Secara keseluruhan, tujuh bank asing tersebut memegang 23% dari total aset perbankan Sudan. Tujuan utama mereka adalah mendukung dan memfasilitasi investasi Teluk di seluruh sektor ekonomi Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dapat dikatakan bahwa keterlibatan UEA dalam perang di Sudan sebagian bertujuan untuk mengamankan posisinya sebagai penyedia utama layanan keuangan di negara tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">5. Perang Proksi di Teluk</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah artikel di <em>ADF Magazine</em> berpendapat bahwa perang Sudan telah berkembang menjadi konflik proksi antara dua negara Arab Teluk yang bersaing memperluas pengaruhnya di Afrika. Di pihak Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) terdapat Arab Saudi, yang telah menjalin hubungan erat dengan pemimpinnya, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Sementara itu, Uni Emirat Arab berpihak pada Pasukan Dukungan Cepat (RSF).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persaingan ini mencerminkan rivalitas yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Secara tradisional, kedua negara tersebut merupakan sekutu yang dipersatukan oleh kepentingan regional yang sama — termasuk permusuhan terhadap Iran dan penentangan bersama terhadap gerakan Islam politik. Namun, persaingan ekonomi telah menegangkan hubungan mereka, terutama dengan diluncurkannya <em>Regional Headquarters Program</em> oleh Arab Saudi, yang mewajibkan perusahaan multinasional yang beroperasi di Timur Tengah untuk memindahkan kantor regionalnya ke Kerajaan, sehingga melewati pusat bisnis yang sudah mapan seperti Dubai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks Sudan, para pemimpin Saudi memandang Laut Merah sebagai wilayah vital bagi pertumbuhan ekonomi Kerajaan, baik sebagai pusat pariwisata maupun jalur strategis untuk mengamankan ekspor minyak dengan mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selama perang di Sudan, Arab Saudi berupaya memosisikan dirinya sebagai pihak penengah dengan menjadi tuan rumah pembicaraan damai, sekaligus berusaha meningkatkan reputasi dan legitimasi internasionalnya — khususnya di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan UEA di Sudan sejalan dengan strategi Abu Dhabi yang lebih luas: mendukung aktor non-negara (sering kali yang memiliki kecenderungan separatis) guna memperoleh akses ke sumber daya berharga dan lokasi strategis. Pendekatan ini mencerminkan pola keterlibatan UEA di wilayah lain, seperti Libya timur dan Somalia, menurut analis Elfadil Ibrahim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pada akhirnya, Sudanlah yang menanggung harga dari retaknya hubungan negara-negara Teluk ini,” tulis Ibrahim baru-baru ini untuk <em>Responsible Statecraft</em>. “Selama rivalitas ini terus berlangsung, Sudan akan tetap terjebak secara tragis di tengah baku tembak.”</p>\r\n<strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</strong>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (3)','','inherit','closed','closed','','1054-revision-v1','','','2025-11-01 11:53:58','2025-11-01 11:53:58','',1054,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1056',0,'revision','',0),
(1057,1,'2025-11-01 11:54:17','2025-11-01 11:54:17','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Kedua)</h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">2. Lumbung Pangan bagi Uni Emirat Arab</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak tahun 1970-an, negara-negara Teluk telah berinvestasi di sektor pertanian Sudan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan regional. Gagasan bahwa Sudan akan menjadi “lumbung pangan dunia Arab” mendorong lahirnya proyek mekanisasi pertanian — sebuah visi yang secara resmi didukung oleh negara-negara Teluk sejak tahun 2003.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai produsen pertanian terkemuka di Afrika dan Timur Tengah, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Sudan, menyumbang 60% dari total ekspor dan sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022, menurut laporan <em>African Development Bank</em> (AfDB).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan UEA, mengingat negara Teluk tersebut mengimpor 90% makanannya karena keterbatasan lahan subur dan kelangkaan air. Untuk menjamin pasokan pangan, UEA mengembangkan jaringan pertanian global yang mencakup sekitar satu juta hektare lahan pertanian, terhubung melalui pelabuhan dan pusat logistik. Sebagian besar lahan pertanian ini terletak di Afrika, dan Sudan menjadi salah satu tujuan utama investasi Emirat, dengan fokus utama pada produksi pakan ternak, tanaman pangan, dan peternakan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah konflik yang sedang berlangsung, dua perusahaan Emirat — <em>International Holding Company (IHC)</em>, perusahaan publik terbesar di UEA, dan <em>Jenaan</em> — sedang menggarap lebih dari 50.000 hektare lahan di Sudan. Tak lama sebelum pecahnya perang, <em>IHC</em> menandatangani perjanjian dengan <em>DAL Group</em> untuk mengembangkan tambahan 162.000 hektare lahan pertanian di Abu Hamad, Sudan bagian utara.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dalam beberapa tahun sebelum perang, sejumlah upaya UEA untuk mengamankan kesepakatan pertanian tambahan di Sudan ditolak oleh pemerintah Sudan. Pemerintah menentang kesepakatan tersebut karena dinilai memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi pihak Emirat, sementara manfaatnya bagi komunitas lokal sangat kecil.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pakar Sudan mengatakan kepada <em>Middle East Eye</em> bahwa RSF, yang dikenal mengabaikan hak asasi manusia, telah menjadi “opsi praktis” bagi para investor asing. “Orang-orang Emirat lebih memilih menjarah kekayaan tanah,” katanya. “Ketika mereka gagal merebut lahan melalui perjanjian, mereka mulai melakukan kolonisasi langsung dengan menggunakan RSF.”</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3. Menguasai Pelabuhan-Pelabuhan Strategis</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan garis pantai sepanjang 700 kilometer di Laut Merah, Sudan memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi ambisi regional UEA. Lokasinya menjadikan negara ini target utama bagi upaya UEA untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Seperti di kawasan lain di Tanduk Afrika, UEA biasanya melancarkan kepentingan tersebut melalui perusahaan dagang seperti <em>Abu Dhabi Ports</em> dan <em>Dubai Ports</em>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2020, sejumlah pejabat Sudan — yang berbicara tanpa menyebut nama kepada <em>Al Jazeera</em> — mengungkapkan bahwa pemerintah sedang bernegosiasi dengan raksasa logistik asal UEA, <em>Dubai Ports World (DP World)</em>, untuk mengelola <em>South Port Container Terminal</em> di Port Sudan. Namun, rencana kerja sama tersebut mendapat penolakan keras dari <em>Sudanese Ports Authority</em> dan serikat pekerja, yang menentang pengelolaan aset nasional penting oleh pihak swasta asing.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih di tahun yang sama, <em>Al-Monitor</em> melaporkan bahwa <em>DP World</em> menandatangani kontrak lobi senilai 5 juta dolar AS dengan Ari Ben-Menashe dan perusahaan miliknya yang berbasis di Montreal, <em>Dickens &amp; Madson</em>. Ben-Menashe, mantan agen intelijen Israel, disewa untuk melobi demi kepentingan <em>DP World</em> agar mendapatkan konsesi selama 20 tahun di Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2022, pemerintah Sudan menandatangani kesepakatan dengan konsorsium Emirat yang terdiri atas perusahaan milik negara <em>Abu Dhabi Ports Group</em> dan <em>Invictus Investment</em> untuk mengembangkan pelabuhan Abu Amama di Laut Merah. Lokasi yang sebelumnya menjadi pangkalan angkatan laut kecil itu direncanakan akan dipindahkan guna memberi ruang bagi proyek Emirat tersebut. Pembangunan ini memiliki arti strategis bagi UEA karena mendukung ekspansi lebih luas <em>AD Ports Group</em> di sekitar Terusan Suez.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Investasi senilai enam miliar dolar AS ini mencakup pengembangan kompleks pelabuhan Abu Amama, yang terletak 200 kilometer di utara Port Sudan. Kesepakatan itu juga mencakup pendirian kawasan perdagangan bebas dan pembangunan jalan sepanjang 500 kilometer yang menghubungkan pelabuhan dengan proyek pertanian berskala besar yang telah disebutkan sebelumnya.</p>\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\n\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (2)','','inherit','closed','closed','','1051-autosave-v1','','','2025-11-01 11:54:17','2025-11-01 11:54:17','',1051,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1057',0,'revision','',0),
(1058,1,'2025-11-01 11:54:27','2025-11-01 11:54:27','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">2. Lumbung Pangan bagi Uni Emirat Arab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak tahun 1970-an, negara-negara Teluk telah berinvestasi di sektor pertanian Sudan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan regional. Gagasan bahwa Sudan akan menjadi “lumbung pangan dunia Arab” mendorong lahirnya proyek mekanisasi pertanian — sebuah visi yang secara resmi didukung oleh negara-negara Teluk sejak tahun 2003.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai produsen pertanian terkemuka di Afrika dan Timur Tengah, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Sudan, menyumbang 60% dari total ekspor dan sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022, menurut laporan <em>African Development Bank</em> (AfDB).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan UEA, mengingat negara Teluk tersebut mengimpor 90% makanannya karena keterbatasan lahan subur dan kelangkaan air. Untuk menjamin pasokan pangan, UEA mengembangkan jaringan pertanian global yang mencakup sekitar satu juta hektare lahan pertanian, terhubung melalui pelabuhan dan pusat logistik. Sebagian besar lahan pertanian ini terletak di Afrika, dan Sudan menjadi salah satu tujuan utama investasi Emirat, dengan fokus utama pada produksi pakan ternak, tanaman pangan, dan peternakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah konflik yang sedang berlangsung, dua perusahaan Emirat — <em>International Holding Company (IHC)</em>, perusahaan publik terbesar di UEA, dan <em>Jenaan</em> — sedang menggarap lebih dari 50.000 hektare lahan di Sudan. Tak lama sebelum pecahnya perang, <em>IHC</em> menandatangani perjanjian dengan <em>DAL Group</em> untuk mengembangkan tambahan 162.000 hektare lahan pertanian di Abu Hamad, Sudan bagian utara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dalam beberapa tahun sebelum perang, sejumlah upaya UEA untuk mengamankan kesepakatan pertanian tambahan di Sudan ditolak oleh pemerintah Sudan. Pemerintah menentang kesepakatan tersebut karena dinilai memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi pihak Emirat, sementara manfaatnya bagi komunitas lokal sangat kecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pakar Sudan mengatakan kepada <em>Middle East Eye</em> bahwa RSF, yang dikenal mengabaikan hak asasi manusia, telah menjadi “opsi praktis” bagi para investor asing. “Orang-orang Emirat lebih memilih menjarah kekayaan tanah,” katanya. “Ketika mereka gagal merebut lahan melalui perjanjian, mereka mulai melakukan kolonisasi langsung dengan menggunakan RSF.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3. Menguasai Pelabuhan-Pelabuhan Strategis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan garis pantai sepanjang 700 kilometer di Laut Merah, Sudan memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi ambisi regional UEA. Lokasinya menjadikan negara ini target utama bagi upaya UEA untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Seperti di kawasan lain di Tanduk Afrika, UEA biasanya melancarkan kepentingan tersebut melalui perusahaan dagang seperti <em>Abu Dhabi Ports</em> dan <em>Dubai Ports</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2020, sejumlah pejabat Sudan — yang berbicara tanpa menyebut nama kepada <em>Al Jazeera</em> — mengungkapkan bahwa pemerintah sedang bernegosiasi dengan raksasa logistik asal UEA, <em>Dubai Ports World (DP World)</em>, untuk mengelola <em>South Port Container Terminal</em> di Port Sudan. Namun, rencana kerja sama tersebut mendapat penolakan keras dari <em>Sudanese Ports Authority</em> dan serikat pekerja, yang menentang pengelolaan aset nasional penting oleh pihak swasta asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih di tahun yang sama, <em>Al-Monitor</em> melaporkan bahwa <em>DP World</em> menandatangani kontrak lobi senilai 5 juta dolar AS dengan Ari Ben-Menashe dan perusahaan miliknya yang berbasis di Montreal, <em>Dickens &amp; Madson</em>. Ben-Menashe, mantan agen intelijen Israel, disewa untuk melobi demi kepentingan <em>DP World</em> agar mendapatkan konsesi selama 20 tahun di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2022, pemerintah Sudan menandatangani kesepakatan dengan konsorsium Emirat yang terdiri atas perusahaan milik negara <em>Abu Dhabi Ports Group</em> dan <em>Invictus Investment</em> untuk mengembangkan pelabuhan Abu Amama di Laut Merah. Lokasi yang sebelumnya menjadi pangkalan angkatan laut kecil itu direncanakan akan dipindahkan guna memberi ruang bagi proyek Emirat tersebut. Pembangunan ini memiliki arti strategis bagi UEA karena mendukung ekspansi lebih luas <em>AD Ports Group</em> di sekitar Terusan Suez.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Investasi senilai enam miliar dolar AS ini mencakup pengembangan kompleks pelabuhan Abu Amama, yang terletak 200 kilometer di utara Port Sudan. Kesepakatan itu juga mencakup pendirian kawasan perdagangan bebas dan pembangunan jalan sepanjang 500 kilometer yang menghubungkan pelabuhan dengan proyek pertanian berskala besar yang telah disebutkan sebelumnya.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/11/01/5-alasan-mengapa-uea-berkepentingan-atas-sudan-3/\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (2)','','inherit','closed','closed','','1051-revision-v1','','','2025-11-01 11:54:27','2025-11-01 11:54:27','',1051,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1058',0,'revision','',0),
(1059,1,'2025-11-01 12:00:06','2025-11-01 12:00:06','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Pertama)</h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa UEA menyokong RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab (UEA) telah memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi Sudan selama satu dekade terakhir, dan tampaknya bersedia mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang sedang berlangsung.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, tentara Sudan menuduh Khalifa Haftar dari Libya berkoordinasi dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam serangan bersama di perbatasan. Meskipun ini merupakan pertama kalinya keterlibatan langsung Libya dalam konflik Sudan disebutkan, tuduhan tersebut menambah bukti yang semakin banyak tentang keterlibatan Uni Emirat Arab — pendukung utama Haftar — dalam perang saudara Sudan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">UEA juga dituduh membiayai dan mempersenjatai RSF, yang dipimpin oleh Mohammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, salah satu dari dua pihak utama dalam perang saudara Sudan. Tuduhan itu mencakup penyaluran senjata kepada kelompok yang berbasis di Darfur dengan kedok operasi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Sudan di Chad.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan: apa sebenarnya kepentingan UEA di Sudan? Sebuah laporan dari <em>French Institute for Research in Africa</em> berjudul <em>“Gulf States: A Paradoxical Economic Lifeline for Sudan”</em> menyoroti bagaimana negara-negara Teluk, termasuk UEA, sangat terlibat dalam ekonomi Sudan bahkan pada masa sanksi internasional di bawah pemerintahan mantan presiden Omar al-Bashir. Terlepas dari risiko politik, mereka mampu berinvestasi besar dalam perdagangan, perbankan, pertanian, dan sektor lainnya berkat modal yang melimpah. Secara khusus, UEA telah memainkan peran besar dalam perekonomian Sudan selama sepuluh tahun terakhir, dan tampaknya siap mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang terus berkecamuk.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">1. Emas Sudan Menghidupi RSF dan UEA</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Industri emas Sudan telah menjadi nadi kehidupan bagi perang saudara di negara itu. Hampir seluruh perdagangan emas Sudan disalurkan melalui Uni Emirat Arab, yang memperkaya baik pihak militer maupun kelompok paramiliter.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal tahun 2010-an, UEA telah menjadi pembeli utama emas Sudan dan tetap menjadi tujuan utama bagi emas yang diselundupkan keluar dari negara itu. Menurut data resmi, pada tahun 2022 UEA mengimpor emas Sudan senilai 2,29 miliar dolar AS. Namun, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Diperkirakan 90% produksi emas Sudan — senilai sekitar 13,4 miliar dolar AS dalam perdagangan ilegal — diselundupkan keluar dari negara itu, sering kali melalui jalur transit di Chad, Mesir, Etiopia, Uganda, dan Sudan Selatan sebelum akhirnya sampai ke UEA.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Emas baru menjadi aset strategis bagi Sudan antara tahun 2011 dan 2012. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kehilangan 75% cadangan minyaknya akibat pemisahan Sudan Selatan, ditemukannya cadangan emas besar di Darfur Utara, serta meningkatnya harga emas global. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan memusatkan kendali atas sektor emas, dan pada tahun 2012, emas menyumbang 60% dari ekspor nasional.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2014, <em>Emiral Resources</em> — perusahaan Rusia-Emirat yang terdaftar di Dubai — telah aktif di sektor pertambangan emas Sudan melalui anak perusahaannya, <em>Alliance for Mining Co. Ltd.</em>. Perusahaan ini merupakan produsen utama, menghasilkan sekitar tiga ton emas per tahun. <em>Alliance for Mining</em> dibentuk sebagai usaha patungan antara <em>Kush E&amp;P</em> (68%), perusahaan milik negara <em>Sudamine</em> (25%), dan seorang pemegang saham swasta yang tidak diungkapkan (7%). <em>Kush E&amp;P</em> diduga memiliki hubungan dengan RSF, yang diketahui menyediakan keamanan bagi operasi perusahaan tersebut di Kordofan Selatan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Penemuan emas di Jebel Amer membawa kekayaan dan kekuasaan lokal bagi wilayah Darfur Utara. Suku-suku di wilayah itu berperang sengit untuk menguasai tambang emas pada tahun 2013 dan 2014, sebelum akhirnya daerah tersebut dikuasai oleh milisi Janjaweed, dan kemudian oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 2017.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah jatuhnya rezim Al-Bashir, pemerintahan transisi berusaha mengambil alih kepemilikan tambang Jebel Amer. Hal ini dilakukan setelah dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebesar 200 juta dolar AS kepada <em>Al-Junaid Company</em>, serta memberikan 33% saham di <em>Sudamin</em> — perusahaan tambang yang berafiliasi dengan negara — kepada keluarga Dagalo.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika perang saudara pecah pada tahun 2023 antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), kedua pihak berebut kekuasaan atas negara dan sumber keuangannya. RSF dengan cepat merebut <em>Sudan Gold Refinery</em> di Khartoum, yang menyimpan 1,6 ton emas olahan dan stok mentah tambahan senilai 150,5 juta dolar AS.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ekonomi Sudan telah menyusut drastis sejak perang dimulai, pada Februari 2024 perusahaan milik negara <em>Sudan Mineral Resources Company</em> melaporkan bahwa produksi emas mencapai 64 ton, meningkat dari 41,8 ton pada tahun 2022.</p>\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\n\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','1044-autosave-v1','','','2025-11-01 12:00:06','2025-11-01 12:00:06','',1044,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1059',0,'revision','',0),
(1060,1,'2025-11-01 12:00:08','2025-11-01 12:00:08','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Pertama)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa UEA menyokong RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Uni Emirat Arab (UEA) telah memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi Sudan selama satu dekade terakhir, dan tampaknya bersedia mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang sedang berlangsung.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bulan lalu, tentara Sudan menuduh Khalifa Haftar dari Libya berkoordinasi dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dalam serangan bersama di perbatasan. Meskipun ini merupakan pertama kalinya keterlibatan langsung Libya dalam konflik Sudan disebutkan, tuduhan tersebut menambah bukti yang semakin banyak tentang keterlibatan Uni Emirat Arab — pendukung utama Haftar — dalam perang saudara Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">UEA juga dituduh membiayai dan mempersenjatai RSF, yang dipimpin oleh Mohammad Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukan “Hemedti”, salah satu dari dua pihak utama dalam perang saudara Sudan. Tuduhan itu mencakup penyaluran senjata kepada kelompok yang berbasis di Darfur dengan kedok operasi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Sudan di Chad.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan: apa sebenarnya kepentingan UEA di Sudan? Sebuah laporan dari <em>French Institute for Research in Africa</em> berjudul <em>“Gulf States: A Paradoxical Economic Lifeline for Sudan”</em> menyoroti bagaimana negara-negara Teluk, termasuk UEA, sangat terlibat dalam ekonomi Sudan bahkan pada masa sanksi internasional di bawah pemerintahan mantan presiden Omar al-Bashir. Terlepas dari risiko politik, mereka mampu berinvestasi besar dalam perdagangan, perbankan, pertanian, dan sektor lainnya berkat modal yang melimpah. Secara khusus, UEA telah memainkan peran besar dalam perekonomian Sudan selama sepuluh tahun terakhir, dan tampaknya siap mempertahankan keterlibatannya di tengah konflik yang terus berkecamuk.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">1. Emas Sudan Menghidupi RSF dan UEA</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Industri emas Sudan telah menjadi nadi kehidupan bagi perang saudara di negara itu. Hampir seluruh perdagangan emas Sudan disalurkan melalui Uni Emirat Arab, yang memperkaya baik pihak militer maupun kelompok paramiliter.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak awal tahun 2010-an, UEA telah menjadi pembeli utama emas Sudan dan tetap menjadi tujuan utama bagi emas yang diselundupkan keluar dari negara itu. Menurut data resmi, pada tahun 2022 UEA mengimpor emas Sudan senilai 2,29 miliar dolar AS. Namun, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Diperkirakan 90% produksi emas Sudan — senilai sekitar 13,4 miliar dolar AS dalam perdagangan ilegal — diselundupkan keluar dari negara itu, sering kali melalui jalur transit di Chad, Mesir, Etiopia, Uganda, dan Sudan Selatan sebelum akhirnya sampai ke UEA.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Emas baru menjadi aset strategis bagi Sudan antara tahun 2011 dan 2012. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kehilangan 75% cadangan minyaknya akibat pemisahan Sudan Selatan, ditemukannya cadangan emas besar di Darfur Utara, serta meningkatnya harga emas global. Sebagai tanggapan, pemerintah Sudan memusatkan kendali atas sektor emas, dan pada tahun 2012, emas menyumbang 60% dari ekspor nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak 2014, <em>Emiral Resources</em> — perusahaan Rusia-Emirat yang terdaftar di Dubai — telah aktif di sektor pertambangan emas Sudan melalui anak perusahaannya, <em>Alliance for Mining Co. Ltd.</em>. Perusahaan ini merupakan produsen utama, menghasilkan sekitar tiga ton emas per tahun. <em>Alliance for Mining</em> dibentuk sebagai usaha patungan antara <em>Kush E&amp;P</em> (68%), perusahaan milik negara <em>Sudamine</em> (25%), dan seorang pemegang saham swasta yang tidak diungkapkan (7%). <em>Kush E&amp;P</em> diduga memiliki hubungan dengan RSF, yang diketahui menyediakan keamanan bagi operasi perusahaan tersebut di Kordofan Selatan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penemuan emas di Jebel Amer membawa kekayaan dan kekuasaan lokal bagi wilayah Darfur Utara. Suku-suku di wilayah itu berperang sengit untuk menguasai tambang emas pada tahun 2013 dan 2014, sebelum akhirnya daerah tersebut dikuasai oleh milisi Janjaweed, dan kemudian oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak 2017.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah jatuhnya rezim Al-Bashir, pemerintahan transisi berusaha mengambil alih kepemilikan tambang Jebel Amer. Hal ini dilakukan setelah dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi sebesar 200 juta dolar AS kepada <em>Al-Junaid Company</em>, serta memberikan 33% saham di <em>Sudamin</em> — perusahaan tambang yang berafiliasi dengan negara — kepada keluarga Dagalo.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika perang saudara pecah pada tahun 2023 antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), kedua pihak berebut kekuasaan atas negara dan sumber keuangannya. RSF dengan cepat merebut <em>Sudan Gold Refinery</em> di Khartoum, yang menyimpan 1,6 ton emas olahan dan stok mentah tambahan senilai 150,5 juta dolar AS.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meskipun ekonomi Sudan telah menyusut drastis sejak perang dimulai, pada Februari 2024 perusahaan milik negara <em>Sudan Mineral Resources Company</em> melaporkan bahwa produksi emas mencapai 64 ton, meningkat dari 41,8 ton pada tahun 2022.</p>\r\nBersambung ke bagian berikutnya in sya Allah\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (1)','','inherit','closed','closed','','1044-revision-v1','','','2025-11-01 12:00:08','2025-11-01 12:00:08','',1044,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1060',0,'revision','',0),
(1061,1,'2025-11-01 12:00:15','2025-11-01 12:00:15','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Kedua)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa UEA menyokong RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">2. Lumbung Pangan bagi Uni Emirat Arab</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak tahun 1970-an, negara-negara Teluk telah berinvestasi di sektor pertanian Sudan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan regional. Gagasan bahwa Sudan akan menjadi “lumbung pangan dunia Arab” mendorong lahirnya proyek mekanisasi pertanian — sebuah visi yang secara resmi didukung oleh negara-negara Teluk sejak tahun 2003.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai produsen pertanian terkemuka di Afrika dan Timur Tengah, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Sudan, menyumbang 60% dari total ekspor dan sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022, menurut laporan <em>African Development Bank</em> (AfDB).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sudan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan UEA, mengingat negara Teluk tersebut mengimpor 90% makanannya karena keterbatasan lahan subur dan kelangkaan air. Untuk menjamin pasokan pangan, UEA mengembangkan jaringan pertanian global yang mencakup sekitar satu juta hektare lahan pertanian, terhubung melalui pelabuhan dan pusat logistik. Sebagian besar lahan pertanian ini terletak di Afrika, dan Sudan menjadi salah satu tujuan utama investasi Emirat, dengan fokus utama pada produksi pakan ternak, tanaman pangan, dan peternakan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah konflik yang sedang berlangsung, dua perusahaan Emirat — <em>International Holding Company (IHC)</em>, perusahaan publik terbesar di UEA, dan <em>Jenaan</em> — sedang menggarap lebih dari 50.000 hektare lahan di Sudan. Tak lama sebelum pecahnya perang, <em>IHC</em> menandatangani perjanjian dengan <em>DAL Group</em> untuk mengembangkan tambahan 162.000 hektare lahan pertanian di Abu Hamad, Sudan bagian utara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dalam beberapa tahun sebelum perang, sejumlah upaya UEA untuk mengamankan kesepakatan pertanian tambahan di Sudan ditolak oleh pemerintah Sudan. Pemerintah menentang kesepakatan tersebut karena dinilai memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi pihak Emirat, sementara manfaatnya bagi komunitas lokal sangat kecil.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang pakar Sudan mengatakan kepada <em>Middle East Eye</em> bahwa RSF, yang dikenal mengabaikan hak asasi manusia, telah menjadi “opsi praktis” bagi para investor asing. “Orang-orang Emirat lebih memilih menjarah kekayaan tanah,” katanya. “Ketika mereka gagal merebut lahan melalui perjanjian, mereka mulai melakukan kolonisasi langsung dengan menggunakan RSF.”</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3. Menguasai Pelabuhan-Pelabuhan Strategis</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan garis pantai sepanjang 700 kilometer di Laut Merah, Sudan memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi ambisi regional UEA. Lokasinya menjadikan negara ini target utama bagi upaya UEA untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Seperti di kawasan lain di Tanduk Afrika, UEA biasanya melancarkan kepentingan tersebut melalui perusahaan dagang seperti <em>Abu Dhabi Ports</em> dan <em>Dubai Ports</em>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada tahun 2020, sejumlah pejabat Sudan — yang berbicara tanpa menyebut nama kepada <em>Al Jazeera</em> — mengungkapkan bahwa pemerintah sedang bernegosiasi dengan raksasa logistik asal UEA, <em>Dubai Ports World (DP World)</em>, untuk mengelola <em>South Port Container Terminal</em> di Port Sudan. Namun, rencana kerja sama tersebut mendapat penolakan keras dari <em>Sudanese Ports Authority</em> dan serikat pekerja, yang menentang pengelolaan aset nasional penting oleh pihak swasta asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masih di tahun yang sama, <em>Al-Monitor</em> melaporkan bahwa <em>DP World</em> menandatangani kontrak lobi senilai 5 juta dolar AS dengan Ari Ben-Menashe dan perusahaan miliknya yang berbasis di Montreal, <em>Dickens &amp; Madson</em>. Ben-Menashe, mantan agen intelijen Israel, disewa untuk melobi demi kepentingan <em>DP World</em> agar mendapatkan konsesi selama 20 tahun di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada Desember 2022, pemerintah Sudan menandatangani kesepakatan dengan konsorsium Emirat yang terdiri atas perusahaan milik negara <em>Abu Dhabi Ports Group</em> dan <em>Invictus Investment</em> untuk mengembangkan pelabuhan Abu Amama di Laut Merah. Lokasi yang sebelumnya menjadi pangkalan angkatan laut kecil itu direncanakan akan dipindahkan guna memberi ruang bagi proyek Emirat tersebut. Pembangunan ini memiliki arti strategis bagi UEA karena mendukung ekspansi lebih luas <em>AD Ports Group</em> di sekitar Terusan Suez.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Investasi senilai enam miliar dolar AS ini mencakup pengembangan kompleks pelabuhan Abu Amama, yang terletak 200 kilometer di utara Port Sudan. Kesepakatan itu juga mencakup pendirian kawasan perdagangan bebas dan pembangunan jalan sepanjang 500 kilometer yang menghubungkan pelabuhan dengan proyek pertanian berskala besar yang telah disebutkan sebelumnya.</p>\r\n<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/2025/11/01/5-alasan-mengapa-uea-berkepentingan-atas-sudan-3/\">Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah</a>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (2)','','inherit','closed','closed','','1051-revision-v1','','','2025-11-01 12:00:15','2025-11-01 12:00:15','',1051,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1061',0,'revision','',0),
(1062,1,'2025-11-01 12:00:22','2025-11-01 12:00:22','<h2 style=\"text-align: center;\">5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (Bagian Ketiga)</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh : Muhammad Khansa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\">Artikel 5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan ini kami arsipkan di <a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/opini/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kategori Analisa</a></p>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Tuduhan bahwa UEA menyokong RSF yang melakukan genosida di Sudan bukanlah tuduhan main-main. Apa yang sebenarnya yang melatarbelakangi UEA Berkepentingan Atas Sudan ?</em></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">4. Menguasai Infrastruktur Keuangan Sudan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelum pecahnya perang, sektor perbankan Sudan masih sangat terbelakang akibat sanksi berkepanjangan dari Amerika Serikat yang memutus hubungan negara itu dari sistem keuangan global. Sanksi tersebut secara efektif melarang sebagian besar kegiatan komersial dan keuangan dengan Sudan. Baru pada tahun 2017 Amerika Serikat mulai melonggarkan pembatasan itu, sehingga Sudan dapat kembali terhubung dengan lembaga perbankan internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selama masa sanksi AS, <em>Faisal Islamic Bank of Sudan</em> dan <em>Abu Dhabi Islamic Bank</em> praktis menjadi satu-satunya lembaga yang memfasilitasi transfer keuangan dari dan ke Sudan. Selain itu, investasi Emirat di sektor keuangan Sudan sudah meningkat jauh sebelum sanksi dicabut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dua dekade lalu, pemerintah menawarkan <em>Bank of Khartoum</em> — bank milik negara yang didirikan pada tahun 1913 dan merupakan bank tertua serta terbesar di Sudan — untuk dijual. Pada tahun 2005, pemerintah menjual 60% sahamnya kepada <em>Dubai Islamic Bank</em>, yang kemudian bergabung dengan <em>Emirates and Sudan Bank</em> pada tahun 2008. Bank terakhir ini didirikan oleh konsorsium bank-bank UEA dan kemudian dimiliki mayoritas oleh mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sekitar waktu yang sama, pemerintah Sudan melakukan privatisasi <em>El Nilein Bank</em>, menjual 60% sahamnya kepada <em>Al-Salam Bank</em> asal Bahrain dan para investor Emirat. Bank ini memiliki cabang di Abu Dhabi, di mana <em>Tradive General Trading LLC</em> — perusahaan milik Algoney Dagalo, saudara Hemedti — memiliki rekening yang digunakan untuk memfasilitasi transfer keuangan bagi Pasukan Dukungan Cepat (RSF).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Abu Dhabi Islamic Bank</em> menjadi bank asing pertama yang membuka cabang di Sudan pada tahun 2012, dengan Presiden Al-Bashir sendiri hadir dalam upacara pembukaannya. Setahun kemudian, <em>Abu Dhabi National Bank</em> mulai beroperasi di Sudan. Menariknya, <em>National Bank of Abu Dhabi</em> diketahui terhubung dengan rekening milik RSF yang digunakan untuk mengalirkan kembali pendapatan dari penjualan emas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ini, banyak bank gabungan di Sudan melibatkan investor Teluk, termasuk politisi, elit yang memiliki koneksi politik, serta keluarga mereka, yang sering memegang saham besar. Sebagai contoh, <em>Al Khaleej Bank</em> — di mana perusahaan Emirat <em>Al-Jil Al-Qadem General Trading LLC</em> memiliki 14% saham — dikendalikan oleh RSF dan keluarga Hemedti.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagian besar bank asing yang beroperasi di Sudan berkantor pusat di negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Secara keseluruhan, tujuh bank asing tersebut memegang 23% dari total aset perbankan Sudan. Tujuan utama mereka adalah mendukung dan memfasilitasi investasi Teluk di seluruh sektor ekonomi Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dapat dikatakan bahwa keterlibatan UEA dalam perang di Sudan sebagian bertujuan untuk mengamankan posisinya sebagai penyedia utama layanan keuangan di negara tersebut.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">5. Perang Proksi di Teluk</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebuah artikel di <em>ADF Magazine</em> berpendapat bahwa perang Sudan telah berkembang menjadi konflik proksi antara dua negara Arab Teluk yang bersaing memperluas pengaruhnya di Afrika. Di pihak Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) terdapat Arab Saudi, yang telah menjalin hubungan erat dengan pemimpinnya, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Sementara itu, Uni Emirat Arab berpihak pada Pasukan Dukungan Cepat (RSF).</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Persaingan ini mencerminkan rivalitas yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Secara tradisional, kedua negara tersebut merupakan sekutu yang dipersatukan oleh kepentingan regional yang sama — termasuk permusuhan terhadap Iran dan penentangan bersama terhadap gerakan Islam politik. Namun, persaingan ekonomi telah menegangkan hubungan mereka, terutama dengan diluncurkannya <em>Regional Headquarters Program</em> oleh Arab Saudi, yang mewajibkan perusahaan multinasional yang beroperasi di Timur Tengah untuk memindahkan kantor regionalnya ke Kerajaan, sehingga melewati pusat bisnis yang sudah mapan seperti Dubai.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam konteks Sudan, para pemimpin Saudi memandang Laut Merah sebagai wilayah vital bagi pertumbuhan ekonomi Kerajaan, baik sebagai pusat pariwisata maupun jalur strategis untuk mengamankan ekspor minyak dengan mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selama perang di Sudan, Arab Saudi berupaya memosisikan dirinya sebagai pihak penengah dengan menjadi tuan rumah pembicaraan damai, sekaligus berusaha meningkatkan reputasi dan legitimasi internasionalnya — khususnya di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindakan UEA di Sudan sejalan dengan strategi Abu Dhabi yang lebih luas: mendukung aktor non-negara (sering kali yang memiliki kecenderungan separatis) guna memperoleh akses ke sumber daya berharga dan lokasi strategis. Pendekatan ini mencerminkan pola keterlibatan UEA di wilayah lain, seperti Libya timur dan Somalia, menurut analis Elfadil Ibrahim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">“Pada akhirnya, Sudanlah yang menanggung harga dari retaknya hubungan negara-negara Teluk ini,” tulis Ibrahim baru-baru ini untuk <em>Responsible Statecraft</em>. “Selama rivalitas ini terus berlangsung, Sudan akan tetap terjebak secara tragis di tengah baku tembak.”</p>\r\n<strong>Alhamdulillah, selesai rangkaian artikel 3 (Tiga) Seri</strong>\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://peoplesdispatch.org/\">People Dispatch</a>','5 Alasan Mengapa UEA Berkepentingan Atas Sudan (3)','','inherit','closed','closed','','1054-revision-v1','','','2025-11-01 12:00:22','2025-11-01 12:00:22','',1054,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1062',0,'revision','',0),
(1063,1,'1999-12-01 15:39:35','1999-12-01 15:39:35','<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 24px;\">الخرطوم: المعارضة الداخلية ترفض «الصلح المنفرد» بين البشير والمهدي</span></h2>\r\n<h2 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">Khartoum: Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak” antara Al-Basyir dan Al-Mahdi</h2>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">من كمال حسن بخيت:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh Kamal Hasan Bakhit:</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">بلورت اتفاقية جيبوتي للمصالحة بين الرئيس عمر البشير والسيد الصادق المهدي أوضاعا جديدة داخل الساحة السياسية السودانية، إذ رفضت أحزاب المعارضة في الداخل تلك الخطوة واعتبرتها لا تعبر عن مجمل قوى المعارضة في الداخل، وأصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض بيانا بالرفض وإضفاء المزيد من التوتر على العلاقة بين الجانبين. وأشارت صحيفة الخرطوم بأن قوى التجمع المعارض داخل السودان أصدرت بيانا حول اتفاق جيبوتي، وأكدت على أن الاتفاق لم يراع حجم القوى السياسية المعارضة في الداخل ولم يحقق الغرض من إيجاد حل شامل، حيث تم تغييب قوى المعارضة الرئيسية عن التفاوض، وأكدت على أن الصلح المنفرد لا يمثل حلا للقضية السودانية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 1 Desember 1999</a> </strong>- Perjanjian Djibouti untuk rekonsiliasi antara Presiden Umar al-Basyir dan Sayyid al-Sadiq al-Mahdi telah membentuk situasi baru dalam arena politik Sudan. Partai-partai oposisi di dalam negeri menolak langkah tersebut dan menilainya tidak mewakili seluruh kekuatan oposisi internal. “Al-Tajammu‘ al-Wathani ad-Dimuqrathi” (Aliansi Nasional Demokratik) mengeluarkan pernyataan penolakan, yang semakin menambah ketegangan hubungan antara kedua pihak. Surat kabar <em>Khartoum</em> melaporkan bahwa kekuatan aliansi oposisi di Sudan mengeluarkan pernyataan tentang Perjanjian Djibouti, menegaskan bahwa perjanjian itu tidak mempertimbangkan kekuatan politik oposisi di dalam negeri dan tidak mencapai tujuan solusi menyeluruh, sebab kekuatan oposisi utama dikesampingkan dari proses perundingan. Mereka menegaskan bahwa rekonsiliasi sepihak bukanlah solusi bagi masalah Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأضاف البيان «إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد هذا الموقف انطلاقا من حرصه وقناعته السعي والاتصال لتذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما يرام مناسبا وصولا للحل الشامل لقضية السودان الشائكة». ومضى بيان التجمع الوطني الديمقراطي المعارض مؤكدا أن الاتفاق الثنائي بين البشير والمهدي لا يمكن أن يشكل حلا نهائيا وشاملا لأزمة الوطن، داخل السودان أو في الخارج،</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menambahkan, “Aliansi Nasional Demokratik menegaskan sikap ini berdasarkan kepeduliannya dan keyakinannya untuk terus berupaya dan berkomunikasi guna mengatasi kesulitan serta mendekatkan pandangan antara pihak-pihak terkait demi mencapai solusi menyeluruh atas persoalan rumit Sudan.” Pernyataan itu menegaskan bahwa perjanjian bilateral antara al-Basyir dan al-Mahdi tidak bisa menjadi solusi akhir dan menyeluruh bagi krisis nasional, baik di dalam maupun luar Sudan.</p>\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"> وأوضح أن تجزئة القضايا في الاتفاق جاء خصما على مجمل القضايا الأساسية، وأنه يعتبر تكرارا لاتفاق جيبوتي والذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني والذي أدى إلى أول انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وكانت جميع القوى السياسية المعارضة بالداخل قد أشارت في صدر عناوينها إلى رفض الاتفاق، وذكرت أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</span></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Disebutkan bahwa pemecahan masalah secara parsial dalam perjanjian itu justru mengorbankan isu-isu utama, dan dianggap sebagai pengulangan Perjanjian Djibouti sebelumnya yang pertama kali memecah kesatuan barisan Sudan, yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh aliansi oposisi sebesar 80 persen dan diikuti perpecahan lanjutan di kedua sisi. Semua kekuatan politik oposisi di dalam negeri juga menyoroti bahwa solusi parsial hanya membagi-bagi rakyat Sudan dalam hal kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ودعا غازي سليمان إلى عدم الإسراع في رفض نداء الوطن جملة وتفصيلا، وقال علينا أن نعتبره رأس جسر للحوار. وفي أوساط المعارضة الجنوبية المتحالفة مع حكومة الخرطوم أعرب الدكتور رياك مشار رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية عن مساندته لاتفاق جيبوتي بين البشير والمهدي، واعتبره اتفاقا إيجابيا نحو اتجاه الخرطوم للسلام على أرض الواقع، ودعا عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان إلى ضرورة وحدة الصف الوطني لتجاوز الأزمة الحالية، وفتح الباب لكل القوى السياسية للانضمام لاتفاق جيبوتي.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ghazi Suleiman menyerukan agar tidak terburu-buru menolak “Seruan Tanah Air” secara keseluruhan, dan mengatakan bahwa hal itu sebaiknya dianggap sebagai jembatan menuju dialog. Di kalangan oposisi selatan yang bersekutu dengan pemerintah Khartoum, Dr. Riek Machar—ketua Dewan Koordinasi Negara-negara Bagian Selatan—menyatakan dukungannya terhadap Perjanjian Djibouti antara al-Basyir dan al-Mahdi, menganggapnya sebagai langkah positif menuju perdamaian nyata di lapangan. Abdel Wahid Mohammed Nour, pemimpin Gerakan Pembebasan Sudan, menyerukan pentingnya persatuan nasional untuk mengatasi krisis saat ini dan membuka pintu bagi semua kekuatan politik untuk bergabung dalam Perjanjian Djibouti.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ومن جانبه قال غازي سليمان رئيس تجمع المعارضة بأن قرارات التجمع المعارض التي صدرت في حق اتفاق جيبوتي متسرعة، وطالب بالحفاظ على وحدة التجمع. وأشار إلى أن الانقسام داخل جسم التجمع المعارض سيؤدي إلى إضعاف الحركة الجماهيرية في الداخل وبرامجها المتمثل في قيام دولة أبناء السودان الثروة والسلطة. وما دعا غازي سليمان إلى ذلك هو سيطرة عامل فقدان الثقة على التعامل بين الفرقاء السودانيين.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ghazi Suleiman—ketua Aliansi Oposisi—menyatakan bahwa keputusan aliansi yang menolak Perjanjian Djibouti dibuat secara tergesa-gesa, dan menyerukan untuk menjaga kesatuan aliansi. Ia menegaskan bahwa perpecahan dalam tubuh oposisi akan melemahkan gerakan massa di dalam negeri beserta program-programnya untuk membangun negara rakyat Sudan yang adil dalam pembagian kekayaan dan kekuasaan. Suleiman menilai hal ini terjadi akibat hilangnya kepercayaan antar faksi Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأكد الفاضل بأن الاتفاق جاء مجزأ على مجمل القضايا الأساسية، وأنه تكرار لاتفاق جيبوتي الذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني. وأوضح أن ذلك الاتفاق أدى إلى انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وأكد الفاضل على أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Fadhil menegaskan bahwa perjanjian tersebut membahas isu-isu pokok secara terpisah, merupakan pengulangan dari Perjanjian Djibouti, dan menjadi awal dari perpecahan pertama dalam barisan Sudan yang kemudian memicu perpecahan lanjutan di kedua pihak. Ia menegaskan bahwa solusi parsial hanya akan membagi rakyat Sudan dalam kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقالت مصادر المعارضة نقلا عن أحد مسؤوليها بأن (11) فصيلا في التجمع المعارض بالداخل قد اجتمعت وقررت رفض الاتفاق باعتباره لا يمثل سوى الحزب الحاكم وحزب الأمة القومي، وليس من حق الفصيلين تقرير مصير نظام الخرطوم. وصرحت الصحف السودانية نقلا عن التجمع المعارض بأن الاتفاقية الموقعة في جيبوتي لم تكن مفاجئة بعد إعلان طرابلس واستمرار التبادل الفكري حوله. وأشار المصدر إلى أن قوى المعارضة في الداخل كانت على علم مسبق بوجود اتفاق جيبوتي ونتائجه، وشدد على ضرورة أن يكون الحل السياسي الشامل بالنسبة للسودان.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber oposisi, mengutip salah satu pejabatnya, menyatakan bahwa sebelas faksi dalam aliansi oposisi internal telah berkumpul dan memutuskan untuk menolak perjanjian itu, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya mewakili partai yang berkuasa dan Partai Ummah Nasional, dan bukan wewenang dua faksi tersebut untuk menentukan nasib rezim Khartoum. Surat kabar Sudan melaporkan bahwa menurut aliansi oposisi, perjanjian yang ditandatangani di Djibouti itu bukan kejutan setelah adanya Deklarasi Tripoli dan kelanjutan pertukaran pemikiran seputarnya. Sumber itu menegaskan bahwa kekuatan oposisi di dalam negeri telah mengetahui sebelumnya tentang adanya Perjanjian Djibouti beserta hasil-hasilnya, dan menekankan perlunya solusi politik yang menyeluruh bagi Sudan.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1068\" align=\"aligncenter\" width=\"1496\"]<img class=\"size-full wp-image-1068\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/1999/12/image.png\" alt=\"Artikel Asli Berbahasa Arab - Koran Al Quds al Arabiy 1  Desember 1999\" width=\"1496\" height=\"643\" /> Artikel Asli Berbahasa Arab - Koran Al Quds al Arabiy 1 Desember 1999[/caption]\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://pdf.alquds.co.uk/\">al Quds al Arabi</a>','Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak”','','publish','open','open','','oposisi-internal-menolak-rekonsiliasi-sepihak','','','2025-11-01 15:46:52','2025-11-01 15:46:52','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1063',0,'post','',0),
(1064,1,'2025-11-01 15:41:02','2025-11-01 15:41:02','','alquds_arabi_01_12_1999','','inherit','open','closed','','alquds_arabi_01_12_1999','','','2025-11-01 15:41:02','2025-11-01 15:41:02','',1063,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/alquds_arabi_01_12_1999.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1065,1,'2025-11-01 15:44:14','2025-11-01 15:44:14','<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 24px;\">الخرطوم: المعارضة الداخلية ترفض «الصلح المنفرد» بين البشير والمهدي</span></h2>\r\n<h2 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">Khartoum: Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak” antara Al-Basyir dan Al-Mahdi</h2>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">من كمال حسن بخيت:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh Kamal Hasan Bakhit:</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">بلورت اتفاقية جيبوتي للمصالحة بين الرئيس عمر البشير والسيد الصادق المهدي أوضاعا جديدة داخل الساحة السياسية السودانية، إذ رفضت أحزاب المعارضة في الداخل تلك الخطوة واعتبرتها لا تعبر عن مجمل قوى المعارضة في الداخل، وأصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض بيانا بالرفض وإضفاء المزيد من التوتر على العلاقة بين الجانبين. وأشارت صحيفة الخرطوم بأن قوى التجمع المعارض داخل السودان أصدرت بيانا حول اتفاق جيبوتي، وأكدت على أن الاتفاق لم يراع حجم القوى السياسية المعارضة في الداخل ولم يحقق الغرض من إيجاد حل شامل، حيث تم تغييب قوى المعارضة الرئيسية عن التفاوض، وأكدت على أن الصلح المنفرد لا يمثل حلا للقضية السودانية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 1 Desember 1999 - Perjanjian Djibouti untuk rekonsiliasi antara Presiden Umar al-Basyir dan Sayyid al-Sadiq al-Mahdi telah membentuk situasi baru dalam arena politik Sudan. Partai-partai oposisi di dalam negeri menolak langkah tersebut dan menilainya tidak mewakili seluruh kekuatan oposisi internal. “Al-Tajammu‘ al-Wathani ad-Dimuqrathi” (Aliansi Nasional Demokratik) mengeluarkan pernyataan penolakan, yang semakin menambah ketegangan hubungan antara kedua pihak. Surat kabar <em>Khartoum</em> melaporkan bahwa kekuatan aliansi oposisi di Sudan mengeluarkan pernyataan tentang Perjanjian Djibouti, menegaskan bahwa perjanjian itu tidak mempertimbangkan kekuatan politik oposisi di dalam negeri dan tidak mencapai tujuan solusi menyeluruh, sebab kekuatan oposisi utama dikesampingkan dari proses perundingan. Mereka menegaskan bahwa rekonsiliasi sepihak bukanlah solusi bagi masalah Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأضاف البيان «إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد هذا الموقف انطلاقا من حرصه وقناعته السعي والاتصال لتذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما يرام مناسبا وصولا للحل الشامل لقضية السودان الشائكة». ومضى بيان التجمع الوطني الديمقراطي المعارض مؤكدا أن الاتفاق الثنائي بين البشير والمهدي لا يمكن أن يشكل حلا نهائيا وشاملا لأزمة الوطن، داخل السودان أو في الخارج، وأوضح أن تجزئة القضايا في الاتفاق جاء خصما على مجمل القضايا الأساسية، وأنه يعتبر تكرارا لاتفاق جيبوتي والذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني والذي أدى إلى أول انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وكانت جميع القوى السياسية المعارضة بالداخل قد أشارت في صدر عناوينها إلى رفض الاتفاق، وذكرت أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menambahkan, “Aliansi Nasional Demokratik menegaskan sikap ini berdasarkan kepeduliannya dan keyakinannya untuk terus berupaya dan berkomunikasi guna mengatasi kesulitan serta mendekatkan pandangan antara pihak-pihak terkait demi mencapai solusi menyeluruh atas persoalan rumit Sudan.” Pernyataan itu menegaskan bahwa perjanjian bilateral antara al-Basyir dan al-Mahdi tidak bisa menjadi solusi akhir dan menyeluruh bagi krisis nasional, baik di dalam maupun luar Sudan. Disebutkan bahwa pemecahan masalah secara parsial dalam perjanjian itu justru mengorbankan isu-isu utama, dan dianggap sebagai pengulangan Perjanjian Djibouti sebelumnya yang pertama kali memecah kesatuan barisan Sudan, yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh aliansi oposisi sebesar 80 persen dan diikuti perpecahan lanjutan di kedua sisi. Semua kekuatan politik oposisi di dalam negeri juga menyoroti bahwa solusi parsial hanya membagi-bagi rakyat Sudan dalam hal kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ودعا غازي سليمان إلى عدم الإسراع في رفض نداء الوطن جملة وتفصيلا، وقال علينا أن نعتبره رأس جسر للحوار. وفي أوساط المعارضة الجنوبية المتحالفة مع حكومة الخرطوم أعرب الدكتور رياك مشار رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية عن مساندته لاتفاق جيبوتي بين البشير والمهدي، واعتبره اتفاقا إيجابيا نحو اتجاه الخرطوم للسلام على أرض الواقع، ودعا عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان إلى ضرورة وحدة الصف الوطني لتجاوز الأزمة الحالية، وفتح الباب لكل القوى السياسية للانضمام لاتفاق جيبوتي.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ghazi Suleiman menyerukan agar tidak terburu-buru menolak “Seruan Tanah Air” secara keseluruhan, dan mengatakan bahwa hal itu sebaiknya dianggap sebagai jembatan menuju dialog. Di kalangan oposisi selatan yang bersekutu dengan pemerintah Khartoum, Dr. Riek Machar—ketua Dewan Koordinasi Negara-negara Bagian Selatan—menyatakan dukungannya terhadap Perjanjian Djibouti antara al-Basyir dan al-Mahdi, menganggapnya sebagai langkah positif menuju perdamaian nyata di lapangan. Abdel Wahid Mohammed Nour, pemimpin Gerakan Pembebasan Sudan, menyerukan pentingnya persatuan nasional untuk mengatasi krisis saat ini dan membuka pintu bagi semua kekuatan politik untuk bergabung dalam Perjanjian Djibouti.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ومن جانبه قال غازي سليمان رئيس تجمع المعارضة بأن قرارات التجمع المعارض التي صدرت في حق اتفاق جيبوتي متسرعة، وطالب بالحفاظ على وحدة التجمع. وأشار إلى أن الانقسام داخل جسم التجمع المعارض سيؤدي إلى إضعاف الحركة الجماهيرية في الداخل وبرامجها المتمثل في قيام دولة أبناء السودان الثروة والسلطة. وما دعا غازي سليمان إلى ذلك هو سيطرة عامل فقدان الثقة على التعامل بين الفرقاء السودانيين.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ghazi Suleiman—ketua Aliansi Oposisi—menyatakan bahwa keputusan aliansi yang menolak Perjanjian Djibouti dibuat secara tergesa-gesa, dan menyerukan untuk menjaga kesatuan aliansi. Ia menegaskan bahwa perpecahan dalam tubuh oposisi akan melemahkan gerakan massa di dalam negeri beserta program-programnya untuk membangun negara rakyat Sudan yang adil dalam pembagian kekayaan dan kekuasaan. Suleiman menilai hal ini terjadi akibat hilangnya kepercayaan antar faksi Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأكد الفاضل بأن الاتفاق جاء مجزأ على مجمل القضايا الأساسية، وأنه تكرار لاتفاق جيبوتي الذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني. وأوضح أن ذلك الاتفاق أدى إلى انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وأكد الفاضل على أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Fadhil menegaskan bahwa perjanjian tersebut membahas isu-isu pokok secara terpisah, merupakan pengulangan dari Perjanjian Djibouti, dan menjadi awal dari perpecahan pertama dalam barisan Sudan yang kemudian memicu perpecahan lanjutan di kedua pihak. Ia menegaskan bahwa solusi parsial hanya akan membagi rakyat Sudan dalam kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقالت مصادر المعارضة نقلا عن أحد مسؤوليها بأن (11) فصيلا في التجمع المعارض بالداخل قد اجتمعت وقررت رفض الاتفاق باعتباره لا يمثل سوى الحزب الحاكم وحزب الأمة القومي، وليس من حق الفصيلين تقرير مصير نظام الخرطوم. وصرحت الصحف السودانية نقلا عن التجمع المعارض بأن الاتفاقية الموقعة في جيبوتي لم تكن مفاجئة بعد إعلان طرابلس واستمرار التبادل الفكري حوله. وأشار المصدر إلى أن قوى المعارضة في الداخل كانت على علم مسبق بوجود اتفاق جيبوتي ونتائجه، وشدد على ضرورة أن يكون الحل السياسي الشامل بالنسبة للسودان.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber oposisi, mengutip salah satu pejabatnya, menyatakan bahwa sebelas faksi dalam aliansi oposisi internal telah berkumpul dan memutuskan untuk menolak perjanjian itu, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya mewakili partai yang berkuasa dan Partai Ummah Nasional, dan bukan wewenang dua faksi tersebut untuk menentukan nasib rezim Khartoum. Surat kabar Sudan melaporkan bahwa menurut aliansi oposisi, perjanjian yang ditandatangani di Djibouti itu bukan kejutan setelah adanya Deklarasi Tripoli dan kelanjutan pertukaran pemikiran seputarnya. Sumber itu menegaskan bahwa kekuatan oposisi di dalam negeri telah mengetahui sebelumnya tentang adanya Perjanjian Djibouti beserta hasil-hasilnya, dan menekankan perlunya solusi politik yang menyeluruh bagi Sudan.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://pdf.alquds.co.uk/\">al Quds al Arabi</a>','Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak”','','inherit','closed','closed','','1063-revision-v1','','','2025-11-01 15:44:14','2025-11-01 15:44:14','',1063,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1065',0,'revision','',0),
(1066,1,'2025-11-01 15:44:36','2025-11-01 15:44:36','<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 24px;\">الخرطوم: المعارضة الداخلية ترفض «الصلح المنفرد» بين البشير والمهدي</span></h2>\r\n<h2 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">Khartoum: Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak” antara Al-Basyir dan Al-Mahdi</h2>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">من كمال حسن بخيت:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh Kamal Hasan Bakhit:</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">بلورت اتفاقية جيبوتي للمصالحة بين الرئيس عمر البشير والسيد الصادق المهدي أوضاعا جديدة داخل الساحة السياسية السودانية، إذ رفضت أحزاب المعارضة في الداخل تلك الخطوة واعتبرتها لا تعبر عن مجمل قوى المعارضة في الداخل، وأصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض بيانا بالرفض وإضفاء المزيد من التوتر على العلاقة بين الجانبين. وأشارت صحيفة الخرطوم بأن قوى التجمع المعارض داخل السودان أصدرت بيانا حول اتفاق جيبوتي، وأكدت على أن الاتفاق لم يراع حجم القوى السياسية المعارضة في الداخل ولم يحقق الغرض من إيجاد حل شامل، حيث تم تغييب قوى المعارضة الرئيسية عن التفاوض، وأكدت على أن الصلح المنفرد لا يمثل حلا للقضية السودانية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 1 Desember 1999</a> </strong>- Perjanjian Djibouti untuk rekonsiliasi antara Presiden Umar al-Basyir dan Sayyid al-Sadiq al-Mahdi telah membentuk situasi baru dalam arena politik Sudan. Partai-partai oposisi di dalam negeri menolak langkah tersebut dan menilainya tidak mewakili seluruh kekuatan oposisi internal. “Al-Tajammu‘ al-Wathani ad-Dimuqrathi” (Aliansi Nasional Demokratik) mengeluarkan pernyataan penolakan, yang semakin menambah ketegangan hubungan antara kedua pihak. Surat kabar <em>Khartoum</em> melaporkan bahwa kekuatan aliansi oposisi di Sudan mengeluarkan pernyataan tentang Perjanjian Djibouti, menegaskan bahwa perjanjian itu tidak mempertimbangkan kekuatan politik oposisi di dalam negeri dan tidak mencapai tujuan solusi menyeluruh, sebab kekuatan oposisi utama dikesampingkan dari proses perundingan. Mereka menegaskan bahwa rekonsiliasi sepihak bukanlah solusi bagi masalah Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأضاف البيان «إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد هذا الموقف انطلاقا من حرصه وقناعته السعي والاتصال لتذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما يرام مناسبا وصولا للحل الشامل لقضية السودان الشائكة». ومضى بيان التجمع الوطني الديمقراطي المعارض مؤكدا أن الاتفاق الثنائي بين البشير والمهدي لا يمكن أن يشكل حلا نهائيا وشاملا لأزمة الوطن، داخل السودان أو في الخارج، وأوضح أن تجزئة القضايا في الاتفاق جاء خصما على مجمل القضايا الأساسية، وأنه يعتبر تكرارا لاتفاق جيبوتي والذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني والذي أدى إلى أول انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وكانت جميع القوى السياسية المعارضة بالداخل قد أشارت في صدر عناوينها إلى رفض الاتفاق، وذكرت أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menambahkan, “Aliansi Nasional Demokratik menegaskan sikap ini berdasarkan kepeduliannya dan keyakinannya untuk terus berupaya dan berkomunikasi guna mengatasi kesulitan serta mendekatkan pandangan antara pihak-pihak terkait demi mencapai solusi menyeluruh atas persoalan rumit Sudan.” Pernyataan itu menegaskan bahwa perjanjian bilateral antara al-Basyir dan al-Mahdi tidak bisa menjadi solusi akhir dan menyeluruh bagi krisis nasional, baik di dalam maupun luar Sudan. Disebutkan bahwa pemecahan masalah secara parsial dalam perjanjian itu justru mengorbankan isu-isu utama, dan dianggap sebagai pengulangan Perjanjian Djibouti sebelumnya yang pertama kali memecah kesatuan barisan Sudan, yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh aliansi oposisi sebesar 80 persen dan diikuti perpecahan lanjutan di kedua sisi. Semua kekuatan politik oposisi di dalam negeri juga menyoroti bahwa solusi parsial hanya membagi-bagi rakyat Sudan dalam hal kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ودعا غازي سليمان إلى عدم الإسراع في رفض نداء الوطن جملة وتفصيلا، وقال علينا أن نعتبره رأس جسر للحوار. وفي أوساط المعارضة الجنوبية المتحالفة مع حكومة الخرطوم أعرب الدكتور رياك مشار رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية عن مساندته لاتفاق جيبوتي بين البشير والمهدي، واعتبره اتفاقا إيجابيا نحو اتجاه الخرطوم للسلام على أرض الواقع، ودعا عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان إلى ضرورة وحدة الصف الوطني لتجاوز الأزمة الحالية، وفتح الباب لكل القوى السياسية للانضمام لاتفاق جيبوتي.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ghazi Suleiman menyerukan agar tidak terburu-buru menolak “Seruan Tanah Air” secara keseluruhan, dan mengatakan bahwa hal itu sebaiknya dianggap sebagai jembatan menuju dialog. Di kalangan oposisi selatan yang bersekutu dengan pemerintah Khartoum, Dr. Riek Machar—ketua Dewan Koordinasi Negara-negara Bagian Selatan—menyatakan dukungannya terhadap Perjanjian Djibouti antara al-Basyir dan al-Mahdi, menganggapnya sebagai langkah positif menuju perdamaian nyata di lapangan. Abdel Wahid Mohammed Nour, pemimpin Gerakan Pembebasan Sudan, menyerukan pentingnya persatuan nasional untuk mengatasi krisis saat ini dan membuka pintu bagi semua kekuatan politik untuk bergabung dalam Perjanjian Djibouti.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ومن جانبه قال غازي سليمان رئيس تجمع المعارضة بأن قرارات التجمع المعارض التي صدرت في حق اتفاق جيبوتي متسرعة، وطالب بالحفاظ على وحدة التجمع. وأشار إلى أن الانقسام داخل جسم التجمع المعارض سيؤدي إلى إضعاف الحركة الجماهيرية في الداخل وبرامجها المتمثل في قيام دولة أبناء السودان الثروة والسلطة. وما دعا غازي سليمان إلى ذلك هو سيطرة عامل فقدان الثقة على التعامل بين الفرقاء السودانيين.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ghazi Suleiman—ketua Aliansi Oposisi—menyatakan bahwa keputusan aliansi yang menolak Perjanjian Djibouti dibuat secara tergesa-gesa, dan menyerukan untuk menjaga kesatuan aliansi. Ia menegaskan bahwa perpecahan dalam tubuh oposisi akan melemahkan gerakan massa di dalam negeri beserta program-programnya untuk membangun negara rakyat Sudan yang adil dalam pembagian kekayaan dan kekuasaan. Suleiman menilai hal ini terjadi akibat hilangnya kepercayaan antar faksi Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأكد الفاضل بأن الاتفاق جاء مجزأ على مجمل القضايا الأساسية، وأنه تكرار لاتفاق جيبوتي الذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني. وأوضح أن ذلك الاتفاق أدى إلى انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وأكد الفاضل على أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Fadhil menegaskan bahwa perjanjian tersebut membahas isu-isu pokok secara terpisah, merupakan pengulangan dari Perjanjian Djibouti, dan menjadi awal dari perpecahan pertama dalam barisan Sudan yang kemudian memicu perpecahan lanjutan di kedua pihak. Ia menegaskan bahwa solusi parsial hanya akan membagi rakyat Sudan dalam kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقالت مصادر المعارضة نقلا عن أحد مسؤوليها بأن (11) فصيلا في التجمع المعارض بالداخل قد اجتمعت وقررت رفض الاتفاق باعتباره لا يمثل سوى الحزب الحاكم وحزب الأمة القومي، وليس من حق الفصيلين تقرير مصير نظام الخرطوم. وصرحت الصحف السودانية نقلا عن التجمع المعارض بأن الاتفاقية الموقعة في جيبوتي لم تكن مفاجئة بعد إعلان طرابلس واستمرار التبادل الفكري حوله. وأشار المصدر إلى أن قوى المعارضة في الداخل كانت على علم مسبق بوجود اتفاق جيبوتي ونتائجه، وشدد على ضرورة أن يكون الحل السياسي الشامل بالنسبة للسودان.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber oposisi, mengutip salah satu pejabatnya, menyatakan bahwa sebelas faksi dalam aliansi oposisi internal telah berkumpul dan memutuskan untuk menolak perjanjian itu, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya mewakili partai yang berkuasa dan Partai Ummah Nasional, dan bukan wewenang dua faksi tersebut untuk menentukan nasib rezim Khartoum. Surat kabar Sudan melaporkan bahwa menurut aliansi oposisi, perjanjian yang ditandatangani di Djibouti itu bukan kejutan setelah adanya Deklarasi Tripoli dan kelanjutan pertukaran pemikiran seputarnya. Sumber itu menegaskan bahwa kekuatan oposisi di dalam negeri telah mengetahui sebelumnya tentang adanya Perjanjian Djibouti beserta hasil-hasilnya, dan menekankan perlunya solusi politik yang menyeluruh bagi Sudan.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://pdf.alquds.co.uk/\">al Quds al Arabi</a>','Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak”','','inherit','closed','closed','','1063-revision-v1','','','2025-11-01 15:44:36','2025-11-01 15:44:36','',1063,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1066',0,'revision','',0),
(1067,1,'2025-11-01 15:45:21','2025-11-01 15:45:21','<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 24px;\">الخرطوم: المعارضة الداخلية ترفض «الصلح المنفرد» بين البشير والمهدي</span></h2>\r\n<h2 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">Khartoum: Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak” antara Al-Basyir dan Al-Mahdi</h2>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">من كمال حسن بخيت:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh Kamal Hasan Bakhit:</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">بلورت اتفاقية جيبوتي للمصالحة بين الرئيس عمر البشير والسيد الصادق المهدي أوضاعا جديدة داخل الساحة السياسية السودانية، إذ رفضت أحزاب المعارضة في الداخل تلك الخطوة واعتبرتها لا تعبر عن مجمل قوى المعارضة في الداخل، وأصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض بيانا بالرفض وإضفاء المزيد من التوتر على العلاقة بين الجانبين. وأشارت صحيفة الخرطوم بأن قوى التجمع المعارض داخل السودان أصدرت بيانا حول اتفاق جيبوتي، وأكدت على أن الاتفاق لم يراع حجم القوى السياسية المعارضة في الداخل ولم يحقق الغرض من إيجاد حل شامل، حيث تم تغييب قوى المعارضة الرئيسية عن التفاوض، وأكدت على أن الصلح المنفرد لا يمثل حلا للقضية السودانية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 1 Desember 1999</a> </strong>- Perjanjian Djibouti untuk rekonsiliasi antara Presiden Umar al-Basyir dan Sayyid al-Sadiq al-Mahdi telah membentuk situasi baru dalam arena politik Sudan. Partai-partai oposisi di dalam negeri menolak langkah tersebut dan menilainya tidak mewakili seluruh kekuatan oposisi internal. “Al-Tajammu‘ al-Wathani ad-Dimuqrathi” (Aliansi Nasional Demokratik) mengeluarkan pernyataan penolakan, yang semakin menambah ketegangan hubungan antara kedua pihak. Surat kabar <em>Khartoum</em> melaporkan bahwa kekuatan aliansi oposisi di Sudan mengeluarkan pernyataan tentang Perjanjian Djibouti, menegaskan bahwa perjanjian itu tidak mempertimbangkan kekuatan politik oposisi di dalam negeri dan tidak mencapai tujuan solusi menyeluruh, sebab kekuatan oposisi utama dikesampingkan dari proses perundingan. Mereka menegaskan bahwa rekonsiliasi sepihak bukanlah solusi bagi masalah Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأضاف البيان «إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد هذا الموقف انطلاقا من حرصه وقناعته السعي والاتصال لتذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما يرام مناسبا وصولا للحل الشامل لقضية السودان الشائكة». ومضى بيان التجمع الوطني الديمقراطي المعارض مؤكدا أن الاتفاق الثنائي بين البشير والمهدي لا يمكن أن يشكل حلا نهائيا وشاملا لأزمة الوطن، داخل السودان أو في الخارج،</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menambahkan, “Aliansi Nasional Demokratik menegaskan sikap ini berdasarkan kepeduliannya dan keyakinannya untuk terus berupaya dan berkomunikasi guna mengatasi kesulitan serta mendekatkan pandangan antara pihak-pihak terkait demi mencapai solusi menyeluruh atas persoalan rumit Sudan.” Pernyataan itu menegaskan bahwa perjanjian bilateral antara al-Basyir dan al-Mahdi tidak bisa menjadi solusi akhir dan menyeluruh bagi krisis nasional, baik di dalam maupun luar Sudan.</p>\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"> وأوضح أن تجزئة القضايا في الاتفاق جاء خصما على مجمل القضايا الأساسية، وأنه يعتبر تكرارا لاتفاق جيبوتي والذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني والذي أدى إلى أول انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وكانت جميع القوى السياسية المعارضة بالداخل قد أشارت في صدر عناوينها إلى رفض الاتفاق، وذكرت أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</span></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Disebutkan bahwa pemecahan masalah secara parsial dalam perjanjian itu justru mengorbankan isu-isu utama, dan dianggap sebagai pengulangan Perjanjian Djibouti sebelumnya yang pertama kali memecah kesatuan barisan Sudan, yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh aliansi oposisi sebesar 80 persen dan diikuti perpecahan lanjutan di kedua sisi. Semua kekuatan politik oposisi di dalam negeri juga menyoroti bahwa solusi parsial hanya membagi-bagi rakyat Sudan dalam hal kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ودعا غازي سليمان إلى عدم الإسراع في رفض نداء الوطن جملة وتفصيلا، وقال علينا أن نعتبره رأس جسر للحوار. وفي أوساط المعارضة الجنوبية المتحالفة مع حكومة الخرطوم أعرب الدكتور رياك مشار رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية عن مساندته لاتفاق جيبوتي بين البشير والمهدي، واعتبره اتفاقا إيجابيا نحو اتجاه الخرطوم للسلام على أرض الواقع، ودعا عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان إلى ضرورة وحدة الصف الوطني لتجاوز الأزمة الحالية، وفتح الباب لكل القوى السياسية للانضمام لاتفاق جيبوتي.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ghazi Suleiman menyerukan agar tidak terburu-buru menolak “Seruan Tanah Air” secara keseluruhan, dan mengatakan bahwa hal itu sebaiknya dianggap sebagai jembatan menuju dialog. Di kalangan oposisi selatan yang bersekutu dengan pemerintah Khartoum, Dr. Riek Machar—ketua Dewan Koordinasi Negara-negara Bagian Selatan—menyatakan dukungannya terhadap Perjanjian Djibouti antara al-Basyir dan al-Mahdi, menganggapnya sebagai langkah positif menuju perdamaian nyata di lapangan. Abdel Wahid Mohammed Nour, pemimpin Gerakan Pembebasan Sudan, menyerukan pentingnya persatuan nasional untuk mengatasi krisis saat ini dan membuka pintu bagi semua kekuatan politik untuk bergabung dalam Perjanjian Djibouti.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ومن جانبه قال غازي سليمان رئيس تجمع المعارضة بأن قرارات التجمع المعارض التي صدرت في حق اتفاق جيبوتي متسرعة، وطالب بالحفاظ على وحدة التجمع. وأشار إلى أن الانقسام داخل جسم التجمع المعارض سيؤدي إلى إضعاف الحركة الجماهيرية في الداخل وبرامجها المتمثل في قيام دولة أبناء السودان الثروة والسلطة. وما دعا غازي سليمان إلى ذلك هو سيطرة عامل فقدان الثقة على التعامل بين الفرقاء السودانيين.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ghazi Suleiman—ketua Aliansi Oposisi—menyatakan bahwa keputusan aliansi yang menolak Perjanjian Djibouti dibuat secara tergesa-gesa, dan menyerukan untuk menjaga kesatuan aliansi. Ia menegaskan bahwa perpecahan dalam tubuh oposisi akan melemahkan gerakan massa di dalam negeri beserta program-programnya untuk membangun negara rakyat Sudan yang adil dalam pembagian kekayaan dan kekuasaan. Suleiman menilai hal ini terjadi akibat hilangnya kepercayaan antar faksi Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأكد الفاضل بأن الاتفاق جاء مجزأ على مجمل القضايا الأساسية، وأنه تكرار لاتفاق جيبوتي الذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني. وأوضح أن ذلك الاتفاق أدى إلى انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وأكد الفاضل على أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Fadhil menegaskan bahwa perjanjian tersebut membahas isu-isu pokok secara terpisah, merupakan pengulangan dari Perjanjian Djibouti, dan menjadi awal dari perpecahan pertama dalam barisan Sudan yang kemudian memicu perpecahan lanjutan di kedua pihak. Ia menegaskan bahwa solusi parsial hanya akan membagi rakyat Sudan dalam kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقالت مصادر المعارضة نقلا عن أحد مسؤوليها بأن (11) فصيلا في التجمع المعارض بالداخل قد اجتمعت وقررت رفض الاتفاق باعتباره لا يمثل سوى الحزب الحاكم وحزب الأمة القومي، وليس من حق الفصيلين تقرير مصير نظام الخرطوم. وصرحت الصحف السودانية نقلا عن التجمع المعارض بأن الاتفاقية الموقعة في جيبوتي لم تكن مفاجئة بعد إعلان طرابلس واستمرار التبادل الفكري حوله. وأشار المصدر إلى أن قوى المعارضة في الداخل كانت على علم مسبق بوجود اتفاق جيبوتي ونتائجه، وشدد على ضرورة أن يكون الحل السياسي الشامل بالنسبة للسودان.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber oposisi, mengutip salah satu pejabatnya, menyatakan bahwa sebelas faksi dalam aliansi oposisi internal telah berkumpul dan memutuskan untuk menolak perjanjian itu, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya mewakili partai yang berkuasa dan Partai Ummah Nasional, dan bukan wewenang dua faksi tersebut untuk menentukan nasib rezim Khartoum. Surat kabar Sudan melaporkan bahwa menurut aliansi oposisi, perjanjian yang ditandatangani di Djibouti itu bukan kejutan setelah adanya Deklarasi Tripoli dan kelanjutan pertukaran pemikiran seputarnya. Sumber itu menegaskan bahwa kekuatan oposisi di dalam negeri telah mengetahui sebelumnya tentang adanya Perjanjian Djibouti beserta hasil-hasilnya, dan menekankan perlunya solusi politik yang menyeluruh bagi Sudan.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://pdf.alquds.co.uk/\">al Quds al Arabi</a>','Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak”','','inherit','closed','closed','','1063-revision-v1','','','2025-11-01 15:45:21','2025-11-01 15:45:21','',1063,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1067',0,'revision','',0),
(1068,1,'2025-11-01 15:46:24','2025-11-01 15:46:24','Artikel Asli Berbahasa Arab - Koran Al Quds al Arabiy 1  Desember 1999','image','Artikel Asli Berbahasa Arab - Koran Al Quds al Arabiy 1  Desember 1999','inherit','open','closed','','image','','','2025-11-01 15:46:47','2025-11-01 15:46:47','',1063,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/1999/12/image.png',0,'attachment','image/png',0),
(1069,1,'2025-11-01 15:46:26','2025-11-01 15:46:26','<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 24px;\">الخرطوم: المعارضة الداخلية ترفض «الصلح المنفرد» بين البشير والمهدي</span></h2>\n<h2 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">Khartoum: Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak” antara Al-Basyir dan Al-Mahdi</h2>\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">من كمال حسن بخيت:</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh Kamal Hasan Bakhit:</p>\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">بلورت اتفاقية جيبوتي للمصالحة بين الرئيس عمر البشير والسيد الصادق المهدي أوضاعا جديدة داخل الساحة السياسية السودانية، إذ رفضت أحزاب المعارضة في الداخل تلك الخطوة واعتبرتها لا تعبر عن مجمل قوى المعارضة في الداخل، وأصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض بيانا بالرفض وإضفاء المزيد من التوتر على العلاقة بين الجانبين. وأشارت صحيفة الخرطوم بأن قوى التجمع المعارض داخل السودان أصدرت بيانا حول اتفاق جيبوتي، وأكدت على أن الاتفاق لم يراع حجم القوى السياسية المعارضة في الداخل ولم يحقق الغرض من إيجاد حل شامل، حيث تم تغييب قوى المعارضة الرئيسية عن التفاوض، وأكدت على أن الصلح المنفرد لا يمثل حلا للقضية السودانية.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 1 Desember 1999</a> </strong>- Perjanjian Djibouti untuk rekonsiliasi antara Presiden Umar al-Basyir dan Sayyid al-Sadiq al-Mahdi telah membentuk situasi baru dalam arena politik Sudan. Partai-partai oposisi di dalam negeri menolak langkah tersebut dan menilainya tidak mewakili seluruh kekuatan oposisi internal. “Al-Tajammu‘ al-Wathani ad-Dimuqrathi” (Aliansi Nasional Demokratik) mengeluarkan pernyataan penolakan, yang semakin menambah ketegangan hubungan antara kedua pihak. Surat kabar <em>Khartoum</em> melaporkan bahwa kekuatan aliansi oposisi di Sudan mengeluarkan pernyataan tentang Perjanjian Djibouti, menegaskan bahwa perjanjian itu tidak mempertimbangkan kekuatan politik oposisi di dalam negeri dan tidak mencapai tujuan solusi menyeluruh, sebab kekuatan oposisi utama dikesampingkan dari proses perundingan. Mereka menegaskan bahwa rekonsiliasi sepihak bukanlah solusi bagi masalah Sudan.</p>\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأضاف البيان «إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد هذا الموقف انطلاقا من حرصه وقناعته السعي والاتصال لتذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما يرام مناسبا وصولا للحل الشامل لقضية السودان الشائكة». ومضى بيان التجمع الوطني الديمقراطي المعارض مؤكدا أن الاتفاق الثنائي بين البشير والمهدي لا يمكن أن يشكل حلا نهائيا وشاملا لأزمة الوطن، داخل السودان أو في الخارج،</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menambahkan, “Aliansi Nasional Demokratik menegaskan sikap ini berdasarkan kepeduliannya dan keyakinannya untuk terus berupaya dan berkomunikasi guna mengatasi kesulitan serta mendekatkan pandangan antara pihak-pihak terkait demi mencapai solusi menyeluruh atas persoalan rumit Sudan.” Pernyataan itu menegaskan bahwa perjanjian bilateral antara al-Basyir dan al-Mahdi tidak bisa menjadi solusi akhir dan menyeluruh bagi krisis nasional, baik di dalam maupun luar Sudan.</p>\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"> وأوضح أن تجزئة القضايا في الاتفاق جاء خصما على مجمل القضايا الأساسية، وأنه يعتبر تكرارا لاتفاق جيبوتي والذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني والذي أدى إلى أول انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وكانت جميع القوى السياسية المعارضة بالداخل قد أشارت في صدر عناوينها إلى رفض الاتفاق، وذكرت أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Disebutkan bahwa pemecahan masalah secara parsial dalam perjanjian itu justru mengorbankan isu-isu utama, dan dianggap sebagai pengulangan Perjanjian Djibouti sebelumnya yang pertama kali memecah kesatuan barisan Sudan, yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh aliansi oposisi sebesar 80 persen dan diikuti perpecahan lanjutan di kedua sisi. Semua kekuatan politik oposisi di dalam negeri juga menyoroti bahwa solusi parsial hanya membagi-bagi rakyat Sudan dalam hal kekayaan dan kekuasaan.</p>\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ودعا غازي سليمان إلى عدم الإسراع في رفض نداء الوطن جملة وتفصيلا، وقال علينا أن نعتبره رأس جسر للحوار. وفي أوساط المعارضة الجنوبية المتحالفة مع حكومة الخرطوم أعرب الدكتور رياك مشار رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية عن مساندته لاتفاق جيبوتي بين البشير والمهدي، واعتبره اتفاقا إيجابيا نحو اتجاه الخرطوم للسلام على أرض الواقع، ودعا عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان إلى ضرورة وحدة الصف الوطني لتجاوز الأزمة الحالية، وفتح الباب لكل القوى السياسية للانضمام لاتفاق جيبوتي.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ghazi Suleiman menyerukan agar tidak terburu-buru menolak “Seruan Tanah Air” secara keseluruhan, dan mengatakan bahwa hal itu sebaiknya dianggap sebagai jembatan menuju dialog. Di kalangan oposisi selatan yang bersekutu dengan pemerintah Khartoum, Dr. Riek Machar—ketua Dewan Koordinasi Negara-negara Bagian Selatan—menyatakan dukungannya terhadap Perjanjian Djibouti antara al-Basyir dan al-Mahdi, menganggapnya sebagai langkah positif menuju perdamaian nyata di lapangan. Abdel Wahid Mohammed Nour, pemimpin Gerakan Pembebasan Sudan, menyerukan pentingnya persatuan nasional untuk mengatasi krisis saat ini dan membuka pintu bagi semua kekuatan politik untuk bergabung dalam Perjanjian Djibouti.</p>\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ومن جانبه قال غازي سليمان رئيس تجمع المعارضة بأن قرارات التجمع المعارض التي صدرت في حق اتفاق جيبوتي متسرعة، وطالب بالحفاظ على وحدة التجمع. وأشار إلى أن الانقسام داخل جسم التجمع المعارض سيؤدي إلى إضعاف الحركة الجماهيرية في الداخل وبرامجها المتمثل في قيام دولة أبناء السودان الثروة والسلطة. وما دعا غازي سليمان إلى ذلك هو سيطرة عامل فقدان الثقة على التعامل بين الفرقاء السودانيين.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ghazi Suleiman—ketua Aliansi Oposisi—menyatakan bahwa keputusan aliansi yang menolak Perjanjian Djibouti dibuat secara tergesa-gesa, dan menyerukan untuk menjaga kesatuan aliansi. Ia menegaskan bahwa perpecahan dalam tubuh oposisi akan melemahkan gerakan massa di dalam negeri beserta program-programnya untuk membangun negara rakyat Sudan yang adil dalam pembagian kekayaan dan kekuasaan. Suleiman menilai hal ini terjadi akibat hilangnya kepercayaan antar faksi Sudan.</p>\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأكد الفاضل بأن الاتفاق جاء مجزأ على مجمل القضايا الأساسية، وأنه تكرار لاتفاق جيبوتي الذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني. وأوضح أن ذلك الاتفاق أدى إلى انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وأكد الفاضل على أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Fadhil menegaskan bahwa perjanjian tersebut membahas isu-isu pokok secara terpisah, merupakan pengulangan dari Perjanjian Djibouti, dan menjadi awal dari perpecahan pertama dalam barisan Sudan yang kemudian memicu perpecahan lanjutan di kedua pihak. Ia menegaskan bahwa solusi parsial hanya akan membagi rakyat Sudan dalam kekayaan dan kekuasaan.</p>\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقالت مصادر المعارضة نقلا عن أحد مسؤوليها بأن (11) فصيلا في التجمع المعارض بالداخل قد اجتمعت وقررت رفض الاتفاق باعتباره لا يمثل سوى الحزب الحاكم وحزب الأمة القومي، وليس من حق الفصيلين تقرير مصير نظام الخرطوم. وصرحت الصحف السودانية نقلا عن التجمع المعارض بأن الاتفاقية الموقعة في جيبوتي لم تكن مفاجئة بعد إعلان طرابلس واستمرار التبادل الفكري حوله. وأشار المصدر إلى أن قوى المعارضة في الداخل كانت على علم مسبق بوجود اتفاق جيبوتي ونتائجه، وشدد على ضرورة أن يكون الحل السياسي الشامل بالنسبة للسودان.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber oposisi, mengutip salah satu pejabatnya, menyatakan bahwa sebelas faksi dalam aliansi oposisi internal telah berkumpul dan memutuskan untuk menolak perjanjian itu, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya mewakili partai yang berkuasa dan Partai Ummah Nasional, dan bukan wewenang dua faksi tersebut untuk menentukan nasib rezim Khartoum. Surat kabar Sudan melaporkan bahwa menurut aliansi oposisi, perjanjian yang ditandatangani di Djibouti itu bukan kejutan setelah adanya Deklarasi Tripoli dan kelanjutan pertukaran pemikiran seputarnya. Sumber itu menegaskan bahwa kekuatan oposisi di dalam negeri telah mengetahui sebelumnya tentang adanya Perjanjian Djibouti beserta hasil-hasilnya, dan menekankan perlunya solusi politik yang menyeluruh bagi Sudan.</p>\n&nbsp;\n\nSumber : <a href=\"https://pdf.alquds.co.uk/\">al Quds al Arabi</a>','Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak”','','inherit','closed','closed','','1063-autosave-v1','','','2025-11-01 15:46:26','2025-11-01 15:46:26','',1063,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1069',0,'revision','',0),
(1070,1,'2025-11-01 15:46:52','2025-11-01 15:46:52','<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 24px;\">الخرطوم: المعارضة الداخلية ترفض «الصلح المنفرد» بين البشير والمهدي</span></h2>\r\n<h2 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">Khartoum: Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak” antara Al-Basyir dan Al-Mahdi</h2>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">من كمال حسن بخيت:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Oleh Kamal Hasan Bakhit:</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">بلورت اتفاقية جيبوتي للمصالحة بين الرئيس عمر البشير والسيد الصادق المهدي أوضاعا جديدة داخل الساحة السياسية السودانية، إذ رفضت أحزاب المعارضة في الداخل تلك الخطوة واعتبرتها لا تعبر عن مجمل قوى المعارضة في الداخل، وأصدر «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض بيانا بالرفض وإضفاء المزيد من التوتر على العلاقة بين الجانبين. وأشارت صحيفة الخرطوم بأن قوى التجمع المعارض داخل السودان أصدرت بيانا حول اتفاق جيبوتي، وأكدت على أن الاتفاق لم يراع حجم القوى السياسية المعارضة في الداخل ولم يحقق الغرض من إيجاد حل شامل، حيث تم تغييب قوى المعارضة الرئيسية عن التفاوض، وأكدت على أن الصلح المنفرد لا يمثل حلا للقضية السودانية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rezaervani.com - 1 Desember 1999</a> </strong>- Perjanjian Djibouti untuk rekonsiliasi antara Presiden Umar al-Basyir dan Sayyid al-Sadiq al-Mahdi telah membentuk situasi baru dalam arena politik Sudan. Partai-partai oposisi di dalam negeri menolak langkah tersebut dan menilainya tidak mewakili seluruh kekuatan oposisi internal. “Al-Tajammu‘ al-Wathani ad-Dimuqrathi” (Aliansi Nasional Demokratik) mengeluarkan pernyataan penolakan, yang semakin menambah ketegangan hubungan antara kedua pihak. Surat kabar <em>Khartoum</em> melaporkan bahwa kekuatan aliansi oposisi di Sudan mengeluarkan pernyataan tentang Perjanjian Djibouti, menegaskan bahwa perjanjian itu tidak mempertimbangkan kekuatan politik oposisi di dalam negeri dan tidak mencapai tujuan solusi menyeluruh, sebab kekuatan oposisi utama dikesampingkan dari proses perundingan. Mereka menegaskan bahwa rekonsiliasi sepihak bukanlah solusi bagi masalah Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأضاف البيان «إن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد هذا الموقف انطلاقا من حرصه وقناعته السعي والاتصال لتذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما يرام مناسبا وصولا للحل الشامل لقضية السودان الشائكة». ومضى بيان التجمع الوطني الديمقراطي المعارض مؤكدا أن الاتفاق الثنائي بين البشير والمهدي لا يمكن أن يشكل حلا نهائيا وشاملا لأزمة الوطن، داخل السودان أو في الخارج،</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan itu menambahkan, “Aliansi Nasional Demokratik menegaskan sikap ini berdasarkan kepeduliannya dan keyakinannya untuk terus berupaya dan berkomunikasi guna mengatasi kesulitan serta mendekatkan pandangan antara pihak-pihak terkait demi mencapai solusi menyeluruh atas persoalan rumit Sudan.” Pernyataan itu menegaskan bahwa perjanjian bilateral antara al-Basyir dan al-Mahdi tidak bisa menjadi solusi akhir dan menyeluruh bagi krisis nasional, baik di dalam maupun luar Sudan.</p>\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"> وأوضح أن تجزئة القضايا في الاتفاق جاء خصما على مجمل القضايا الأساسية، وأنه يعتبر تكرارا لاتفاق جيبوتي والذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني والذي أدى إلى أول انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وكانت جميع القوى السياسية المعارضة بالداخل قد أشارت في صدر عناوينها إلى رفض الاتفاق، وذكرت أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</span></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Disebutkan bahwa pemecahan masalah secara parsial dalam perjanjian itu justru mengorbankan isu-isu utama, dan dianggap sebagai pengulangan Perjanjian Djibouti sebelumnya yang pertama kali memecah kesatuan barisan Sudan, yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh aliansi oposisi sebesar 80 persen dan diikuti perpecahan lanjutan di kedua sisi. Semua kekuatan politik oposisi di dalam negeri juga menyoroti bahwa solusi parsial hanya membagi-bagi rakyat Sudan dalam hal kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ودعا غازي سليمان إلى عدم الإسراع في رفض نداء الوطن جملة وتفصيلا، وقال علينا أن نعتبره رأس جسر للحوار. وفي أوساط المعارضة الجنوبية المتحالفة مع حكومة الخرطوم أعرب الدكتور رياك مشار رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية عن مساندته لاتفاق جيبوتي بين البشير والمهدي، واعتبره اتفاقا إيجابيا نحو اتجاه الخرطوم للسلام على أرض الواقع، ودعا عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان إلى ضرورة وحدة الصف الوطني لتجاوز الأزمة الحالية، وفتح الباب لكل القوى السياسية للانضمام لاتفاق جيبوتي.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ghazi Suleiman menyerukan agar tidak terburu-buru menolak “Seruan Tanah Air” secara keseluruhan, dan mengatakan bahwa hal itu sebaiknya dianggap sebagai jembatan menuju dialog. Di kalangan oposisi selatan yang bersekutu dengan pemerintah Khartoum, Dr. Riek Machar—ketua Dewan Koordinasi Negara-negara Bagian Selatan—menyatakan dukungannya terhadap Perjanjian Djibouti antara al-Basyir dan al-Mahdi, menganggapnya sebagai langkah positif menuju perdamaian nyata di lapangan. Abdel Wahid Mohammed Nour, pemimpin Gerakan Pembebasan Sudan, menyerukan pentingnya persatuan nasional untuk mengatasi krisis saat ini dan membuka pintu bagi semua kekuatan politik untuk bergabung dalam Perjanjian Djibouti.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ومن جانبه قال غازي سليمان رئيس تجمع المعارضة بأن قرارات التجمع المعارض التي صدرت في حق اتفاق جيبوتي متسرعة، وطالب بالحفاظ على وحدة التجمع. وأشار إلى أن الانقسام داخل جسم التجمع المعارض سيؤدي إلى إضعاف الحركة الجماهيرية في الداخل وبرامجها المتمثل في قيام دولة أبناء السودان الثروة والسلطة. وما دعا غازي سليمان إلى ذلك هو سيطرة عامل فقدان الثقة على التعامل بين الفرقاء السودانيين.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ghazi Suleiman—ketua Aliansi Oposisi—menyatakan bahwa keputusan aliansi yang menolak Perjanjian Djibouti dibuat secara tergesa-gesa, dan menyerukan untuk menjaga kesatuan aliansi. Ia menegaskan bahwa perpecahan dalam tubuh oposisi akan melemahkan gerakan massa di dalam negeri beserta program-programnya untuk membangun negara rakyat Sudan yang adil dalam pembagian kekayaan dan kekuasaan. Suleiman menilai hal ini terjadi akibat hilangnya kepercayaan antar faksi Sudan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأكد الفاضل بأن الاتفاق جاء مجزأ على مجمل القضايا الأساسية، وأنه تكرار لاتفاق جيبوتي الذي هو أول من كسر وحدة الصف السوداني. وأوضح أن ذلك الاتفاق أدى إلى انقسام داخل جسم التجمع المعارض بنسبة 80 % ومن ثم تبعته انقسامات مستمرة في الجانبين. وأكد الفاضل على أن الحلول الجزئية تقسم فيها أبناء السودان الثروة والسلطة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Al-Fadhil menegaskan bahwa perjanjian tersebut membahas isu-isu pokok secara terpisah, merupakan pengulangan dari Perjanjian Djibouti, dan menjadi awal dari perpecahan pertama dalam barisan Sudan yang kemudian memicu perpecahan lanjutan di kedua pihak. Ia menegaskan bahwa solusi parsial hanya akan membagi rakyat Sudan dalam kekayaan dan kekuasaan.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقالت مصادر المعارضة نقلا عن أحد مسؤوليها بأن (11) فصيلا في التجمع المعارض بالداخل قد اجتمعت وقررت رفض الاتفاق باعتباره لا يمثل سوى الحزب الحاكم وحزب الأمة القومي، وليس من حق الفصيلين تقرير مصير نظام الخرطوم. وصرحت الصحف السودانية نقلا عن التجمع المعارض بأن الاتفاقية الموقعة في جيبوتي لم تكن مفاجئة بعد إعلان طرابلس واستمرار التبادل الفكري حوله. وأشار المصدر إلى أن قوى المعارضة في الداخل كانت على علم مسبق بوجود اتفاق جيبوتي ونتائجه، وشدد على ضرورة أن يكون الحل السياسي الشامل بالنسبة للسودان.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber oposisi, mengutip salah satu pejabatnya, menyatakan bahwa sebelas faksi dalam aliansi oposisi internal telah berkumpul dan memutuskan untuk menolak perjanjian itu, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya mewakili partai yang berkuasa dan Partai Ummah Nasional, dan bukan wewenang dua faksi tersebut untuk menentukan nasib rezim Khartoum. Surat kabar Sudan melaporkan bahwa menurut aliansi oposisi, perjanjian yang ditandatangani di Djibouti itu bukan kejutan setelah adanya Deklarasi Tripoli dan kelanjutan pertukaran pemikiran seputarnya. Sumber itu menegaskan bahwa kekuatan oposisi di dalam negeri telah mengetahui sebelumnya tentang adanya Perjanjian Djibouti beserta hasil-hasilnya, dan menekankan perlunya solusi politik yang menyeluruh bagi Sudan.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1068\" align=\"aligncenter\" width=\"1496\"]<img class=\"size-full wp-image-1068\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/1999/12/image.png\" alt=\"Artikel Asli Berbahasa Arab - Koran Al Quds al Arabiy 1  Desember 1999\" width=\"1496\" height=\"643\" /> Artikel Asli Berbahasa Arab - Koran Al Quds al Arabiy 1 Desember 1999[/caption]\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://pdf.alquds.co.uk/\">al Quds al Arabi</a>','Oposisi Internal Menolak “Rekonsiliasi Sepihak”','','inherit','closed','closed','','1063-revision-v1','','','2025-11-01 15:46:52','2025-11-01 15:46:52','',1063,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1070',0,'revision','',0),
(1071,1,'2010-01-01 09:10:32','2010-01-01 09:10:32','<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 24px;\">القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان: إشكالية الفساد في الإمارة ذات حجم ملموس</span></h2>\r\n<h2 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">Kepala Kepolisian Dubai Dhahi Khalfan: Masalah Korupsi di Emirat Memiliki Skala yang Nyata</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Dubai – laporan dari Rania ‘Athīfī</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Masalah Korupsi di Emirat menjadi perhatian tersendiri bagi pihak Kepolisian Dubai. Beberapa kasus besar diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Dubai, Dhahi Khalfan Tamim</em></p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">قال ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الخميس إن مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية، وأن العقوبات الصارمة التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي تضع حداً للاحتلال.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezarvani.com - 1 Januari 2010 - Dhahi Khalfan Tamim, Kepala Kepolisian Dubai, pada hari Kamis mengatakan bahwa masalah korupsi di perusahaan-perusahaan semi-pemerintah meningkat secara tidak biasa, dan bahwa sanksi tegas yang diumumkan pekan lalu bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tersebut.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقد عززت دبي خلال الأسابيع الأخيرة حملتها لمكافحة الفساد وذلك بعد أن أثارت صدمة في الأسواق العالمية في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر عندما طلبت بتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار لأحد كياناتها التجارية التابعة لشركاتها شبه الحكومية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dubai dalam beberapa minggu terakhir telah memperkuat kampanyenya untuk memerangi korupsi, setelah menimbulkan kejutan di pasar keuangan dunia pada 26 November ketika meminta penundaan pembayaran utang senilai 26 miliar dolar yang dimiliki oleh salah satu entitas komersialnya yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan semi-pemerintah.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ومنذ عام 2008 شهدت الإمارة عدداً من قضايا الاحتيال الكبرى تورط فيها مسؤولون كبار، وشركات مثل شركة نخيل وهي للعقارات التابعة لدبي العالمية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak tahun 2008, emirat ini telah menyaksikan sejumlah kasus penipuan besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi serta perusahaan-perusahaan seperti Nakheel, anak perusahaan real estat milik Dubai World.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقال تميم الذي يرأس أيضاً لجنة الموازنة العامة لإمارة دبي لوكالة رويترز: «لقد أدخلنا قانوناً جديداً لمكافحة الفساد نصه فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً على المخالفين»، مضيفاً أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب، «لأن لأول مرة تظهر إشكالية بحجم ملموس».</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tamim, yang juga memimpin Komite Anggaran Umum Emirat Dubai, mengatakan kepada Reuters: “Kami telah memberlakukan undang-undang baru untuk memerangi korupsi yang menetapkan hukuman penjara hingga 20 tahun bagi para pelanggar.” Ia menambahkan bahwa undang-undang ini datang pada waktu yang tepat, “karena untuk pertama kalinya muncul permasalahan dengan skala yang nyata.”</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وسنت دبي يوم الثلاثاء الماضي قانوناً جديداً لمكافحة الفساد من شأنه فرض عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً على المخالفين ويأتي ذلك في إطار تشديد الإمارة القواعد المالية في أعقاب أزمة الديون.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Selasa lalu, Dubai memberlakukan undang-undang baru untuk memerangi korupsi yang memungkinkan pemberian hukuman penjara hingga 20 tahun bagi pelanggar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya emirat untuk memperketat aturan keuangan setelah krisis utang.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ويجيز القانون الذي يسمح بإعفاء المخالفين في حال سدادهم لكافة الأموال المختلسة أو في حال تسوية الاتفاقات ستحكم السلطات في استعادة الأموال المسروقة سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Undang-undang ini juga memungkinkan pembebasan bagi pelanggar jika mereka mengembalikan seluruh dana yang digelapkan atau mencapai kesepakatan yang mengarah pada pemulihan dana yang dicuri, baik yang merupakan uang publik maupun pribadi.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأضاف تميم أن الشرطة أعدّت لائحة بأكثر من 60 شخصاً معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون، «إن أحد هذه الدوائر الحكومية» وتابع «الفوضى كانت من الناس شبه الحكومية»، ما صارت شركات حكومية صرفة عندها ما من الانضباط فيها كبير.»</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tamim menambahkan bahwa kepolisian telah menyusun daftar berisi lebih dari 60 orang, sebagian besar dari perusahaan semi-pemerintah, yang akan diterapkan terhadap mereka ketentuan hukum baru tersebut. Ia menambahkan, “Salah satu lembaga ini bersifat semi-pemerintah… kekacauan ini disebabkan oleh orang-orang dari sektor semi-pemerintah; ketika perusahaan-perusahaan menjadi sepenuhnya milik pemerintah, tingkat kedisiplinan di dalamnya jauh lebih tinggi.”</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ويأتي القانون ضمن مجموعة من الإجراءات اتخذتها دبي إثر أزمة الديون التي اندلعت في 25 نوفمبر.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Undang-undang ini datang sebagai bagian dari serangkaian langkah yang diambil oleh Dubai setelah krisis utang yang meledak pada 25 November.</p>\r\nTeks Asli Berita :\r\n\r\n<img class=\"aligncenter size-full wp-image-1074\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2010/01/image-1.png\" alt=\"\" width=\"1284\" height=\"754\" />\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://pdf.alquds.co.uk/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Quds al Arabi</a>','Masalah Korupsi di Emirat Memiliki Skala yang Nyata','','publish','open','open','','masalah-korupsi-di-emirat-memiliki-skala-yang-nyata','','','2025-11-02 09:23:37','2025-11-02 09:23:37','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1071',0,'post','',0),
(1072,1,'2025-11-02 09:21:01','2025-11-02 09:21:01','<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 24px;\">القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان: إشكالية الفساد في الإمارة ذات حجم ملموس</span></h2>\r\n<h2 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">Kepala Kepolisian Dubai Dhahi Khalfan: Masalah Korupsi di Emirat Memiliki Skala yang Nyata</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Dubai – laporan dari Rania ‘Athīfī</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Masalah Korupsi di Emirat menjadi perhatian tersendiri bagi pihak Kepolisian Dubai. Beberapa kasus besar diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Dubai, Dhahi Khalfan Tamim</em></p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">قال ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الخميس إن مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية، وأن العقوبات الصارمة التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي تضع حداً للاحتلال.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezarvani.com - 1 Januari 2010 - Dhahi Khalfan Tamim, Kepala Kepolisian Dubai, pada hari Kamis mengatakan bahwa masalah korupsi di perusahaan-perusahaan semi-pemerintah meningkat secara tidak biasa, dan bahwa sanksi tegas yang diumumkan pekan lalu bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tersebut.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقد عززت دبي خلال الأسابيع الأخيرة حملتها لمكافحة الفساد وذلك بعد أن أثارت صدمة في الأسواق العالمية في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر عندما طلبت بتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار لأحد كياناتها التجارية التابعة لشركاتها شبه الحكومية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dubai dalam beberapa minggu terakhir telah memperkuat kampanyenya untuk memerangi korupsi, setelah menimbulkan kejutan di pasar keuangan dunia pada 26 November ketika meminta penundaan pembayaran utang senilai 26 miliar dolar yang dimiliki oleh salah satu entitas komersialnya yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan semi-pemerintah.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ومنذ عام 2008 شهدت الإمارة عدداً من قضايا الاحتيال الكبرى تورط فيها مسؤولون كبار، وشركات مثل شركة نخيل وهي للعقارات التابعة لدبي العالمية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak tahun 2008, emirat ini telah menyaksikan sejumlah kasus penipuan besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi serta perusahaan-perusahaan seperti Nakheel, anak perusahaan real estat milik Dubai World.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقال تميم الذي يرأس أيضاً لجنة الموازنة العامة لإمارة دبي لوكالة رويترز: «لقد أدخلنا قانوناً جديداً لمكافحة الفساد نصه فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً على المخالفين»، مضيفاً أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب، «لأن لأول مرة تظهر إشكالية بحجم ملموس».</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tamim, yang juga memimpin Komite Anggaran Umum Emirat Dubai, mengatakan kepada Reuters: “Kami telah memberlakukan undang-undang baru untuk memerangi korupsi yang menetapkan hukuman penjara hingga 20 tahun bagi para pelanggar.” Ia menambahkan bahwa undang-undang ini datang pada waktu yang tepat, “karena untuk pertama kalinya muncul permasalahan dengan skala yang nyata.”</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وسنت دبي يوم الثلاثاء الماضي قانوناً جديداً لمكافحة الفساد من شأنه فرض عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً على المخالفين ويأتي ذلك في إطار تشديد الإمارة القواعد المالية في أعقاب أزمة الديون.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Selasa lalu, Dubai memberlakukan undang-undang baru untuk memerangi korupsi yang memungkinkan pemberian hukuman penjara hingga 20 tahun bagi pelanggar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya emirat untuk memperketat aturan keuangan setelah krisis utang.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ويجيز القانون الذي يسمح بإعفاء المخالفين في حال سدادهم لكافة الأموال المختلسة أو في حال تسوية الاتفاقات ستحكم السلطات في استعادة الأموال المسروقة سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Undang-undang ini juga memungkinkan pembebasan bagi pelanggar jika mereka mengembalikan seluruh dana yang digelapkan atau mencapai kesepakatan yang mengarah pada pemulihan dana yang dicuri, baik yang merupakan uang publik maupun pribadi.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأضاف تميم أن الشرطة أعدّت لائحة بأكثر من 60 شخصاً معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون، «إن أحد هذه الدوائر الحكومية» وتابع «الفوضى كانت من الناس شبه الحكومية»، ما صارت شركات حكومية صرفة عندها ما من الانضباط فيها كبير.»</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tamim menambahkan bahwa kepolisian telah menyusun daftar berisi lebih dari 60 orang, sebagian besar dari perusahaan semi-pemerintah, yang akan diterapkan terhadap mereka ketentuan hukum baru tersebut. Ia menambahkan, “Salah satu lembaga ini bersifat semi-pemerintah… kekacauan ini disebabkan oleh orang-orang dari sektor semi-pemerintah; ketika perusahaan-perusahaan menjadi sepenuhnya milik pemerintah, tingkat kedisiplinan di dalamnya jauh lebih tinggi.”</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ويأتي القانون ضمن مجموعة من الإجراءات اتخذتها دبي إثر أزمة الديون التي اندلعت في 25 نوفمبر.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Undang-undang ini datang sebagai bagian dari serangkaian langkah yang diambil oleh Dubai setelah krisis utang yang meledak pada 25 November.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://pdf.alquds.co.uk/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Quds al Arabi</a>','Masalah Korupsi di Emirat Memiliki Skala yang Nyata','','inherit','closed','closed','','1071-revision-v1','','','2025-11-02 09:21:01','2025-11-02 09:21:01','',1071,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1072',0,'revision','',0),
(1073,1,'2025-11-02 09:22:59','2025-11-02 09:22:59','','quds_al_arabi_1_januari_2010','','inherit','open','closed','','quds_al_arabi_1_januari_2010','','','2025-11-02 09:22:59','2025-11-02 09:22:59','',1071,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2010/01/quds_al_arabi_1_januari_2010.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1074,1,'2025-11-02 09:23:27','2025-11-02 09:23:27','','image (1)','','inherit','open','closed','','image-1','','','2025-11-02 09:23:27','2025-11-02 09:23:27','',1071,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2010/01/image-1.png',0,'attachment','image/png',0),
(1075,1,'2025-11-02 09:23:37','2025-11-02 09:23:37','<h2 dir=\"rtl\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 24px;\">القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان: إشكالية الفساد في الإمارة ذات حجم ملموس</span></h2>\r\n<h2 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">Kepala Kepolisian Dubai Dhahi Khalfan: Masalah Korupsi di Emirat Memiliki Skala yang Nyata</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Dubai – laporan dari Rania ‘Athīfī</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Masalah Korupsi di Emirat menjadi perhatian tersendiri bagi pihak Kepolisian Dubai. Beberapa kasus besar diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Dubai, Dhahi Khalfan Tamim</em></p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">قال ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الخميس إن مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية، وأن العقوبات الصارمة التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي تضع حداً للاحتلال.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezarvani.com - 1 Januari 2010 - Dhahi Khalfan Tamim, Kepala Kepolisian Dubai, pada hari Kamis mengatakan bahwa masalah korupsi di perusahaan-perusahaan semi-pemerintah meningkat secara tidak biasa, dan bahwa sanksi tegas yang diumumkan pekan lalu bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tersebut.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقد عززت دبي خلال الأسابيع الأخيرة حملتها لمكافحة الفساد وذلك بعد أن أثارت صدمة في الأسواق العالمية في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر عندما طلبت بتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار لأحد كياناتها التجارية التابعة لشركاتها شبه الحكومية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dubai dalam beberapa minggu terakhir telah memperkuat kampanyenya untuk memerangi korupsi, setelah menimbulkan kejutan di pasar keuangan dunia pada 26 November ketika meminta penundaan pembayaran utang senilai 26 miliar dolar yang dimiliki oleh salah satu entitas komersialnya yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan semi-pemerintah.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ومنذ عام 2008 شهدت الإمارة عدداً من قضايا الاحتيال الكبرى تورط فيها مسؤولون كبار، وشركات مثل شركة نخيل وهي للعقارات التابعة لدبي العالمية.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak tahun 2008, emirat ini telah menyaksikan sejumlah kasus penipuan besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi serta perusahaan-perusahaan seperti Nakheel, anak perusahaan real estat milik Dubai World.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وقال تميم الذي يرأس أيضاً لجنة الموازنة العامة لإمارة دبي لوكالة رويترز: «لقد أدخلنا قانوناً جديداً لمكافحة الفساد نصه فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً على المخالفين»، مضيفاً أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب، «لأن لأول مرة تظهر إشكالية بحجم ملموس».</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tamim, yang juga memimpin Komite Anggaran Umum Emirat Dubai, mengatakan kepada Reuters: “Kami telah memberlakukan undang-undang baru untuk memerangi korupsi yang menetapkan hukuman penjara hingga 20 tahun bagi para pelanggar.” Ia menambahkan bahwa undang-undang ini datang pada waktu yang tepat, “karena untuk pertama kalinya muncul permasalahan dengan skala yang nyata.”</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وسنت دبي يوم الثلاثاء الماضي قانوناً جديداً لمكافحة الفساد من شأنه فرض عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً على المخالفين ويأتي ذلك في إطار تشديد الإمارة القواعد المالية في أعقاب أزمة الديون.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada hari Selasa lalu, Dubai memberlakukan undang-undang baru untuk memerangi korupsi yang memungkinkan pemberian hukuman penjara hingga 20 tahun bagi pelanggar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya emirat untuk memperketat aturan keuangan setelah krisis utang.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ويجيز القانون الذي يسمح بإعفاء المخالفين في حال سدادهم لكافة الأموال المختلسة أو في حال تسوية الاتفاقات ستحكم السلطات في استعادة الأموال المسروقة سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Undang-undang ini juga memungkinkan pembebasan bagi pelanggar jika mereka mengembalikan seluruh dana yang digelapkan atau mencapai kesepakatan yang mengarah pada pemulihan dana yang dicuri, baik yang merupakan uang publik maupun pribadi.</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">وأضاف تميم أن الشرطة أعدّت لائحة بأكثر من 60 شخصاً معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون، «إن أحد هذه الدوائر الحكومية» وتابع «الفوضى كانت من الناس شبه الحكومية»، ما صارت شركات حكومية صرفة عندها ما من الانضباط فيها كبير.»</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tamim menambahkan bahwa kepolisian telah menyusun daftar berisi lebih dari 60 orang, sebagian besar dari perusahaan semi-pemerintah, yang akan diterapkan terhadap mereka ketentuan hukum baru tersebut. Ia menambahkan, “Salah satu lembaga ini bersifat semi-pemerintah… kekacauan ini disebabkan oleh orang-orang dari sektor semi-pemerintah; ketika perusahaan-perusahaan menjadi sepenuhnya milik pemerintah, tingkat kedisiplinan di dalamnya jauh lebih tinggi.”</p>\r\n<p class=\"arabic\" dir=\"rtl\" style=\"text-align: justify; font-size: 24px;\">ويأتي القانون ضمن مجموعة من الإجراءات اتخذتها دبي إثر أزمة الديون التي اندلعت في 25 نوفمبر.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Undang-undang ini datang sebagai bagian dari serangkaian langkah yang diambil oleh Dubai setelah krisis utang yang meledak pada 25 November.</p>\r\nTeks Asli Berita :\r\n\r\n<img class=\"aligncenter size-full wp-image-1074\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2010/01/image-1.png\" alt=\"\" width=\"1284\" height=\"754\" />\r\n\r\nSumber : <a href=\"https://pdf.alquds.co.uk/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">al Quds al Arabi</a>','Masalah Korupsi di Emirat Memiliki Skala yang Nyata','','inherit','closed','closed','','1071-revision-v1','','','2025-11-02 09:23:37','2025-11-02 09:23:37','',1071,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1075',0,'revision','',0),
(1076,1,'2025-11-02 09:35:20','2025-11-02 09:35:20','<h2 style=\"text-align: center;\">Washington Post: Perang Sudan Mengambil Arah yang Mengerikan dan Trump Membalikkan Wajahnya</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap kepentingan Barat, Perang Sudan cenderung diabaikan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Demikian diungkapkan oleh jurnalis Washington Post</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 2 November 2025</strong></a> - Surat kabar <em>The Washington Post</em> memberikan perhatian besar terhadap apa yang disebutnya sebagai “Tragedi al-Fashir”, dengan membahasnya dalam tajuk rencana yang mengecam ketidakpedulian dunia terhadap krisis Sudan, serta dalam artikel opini yang ditulis oleh jurnalis Ishan Tharoor, yang mengkritik ketidakmampuan pemerintahan Amerika Serikat menemukan solusi sederhana untuk mengakhiri perang di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut surat kabar itu, dunia telah mengetahui tragedi al-Fashir lebih dari setahun yang lalu, ketika kota tersebut menjadi benteng terakhir pasukan bersenjata Sudan di wilayah Darfur Barat. Namun, tidak ada satu pun pihak yang bergerak untuk meringankan penderitaan rakyat Sudan yang — hingga kini — tidak mendapatkan perhatian yang layak dari komunitas internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika pasukan pemberontak berhasil menguasai kota itu pekan ini, kota yang hanya menyisakan sekitar 250 ribu warga sipil kelaparan — yang selama ini hidup dari memakan rumput dan pakan ternak — menjadi saksi pembantaian mengerikan. Menurut laporan <em>Washington Post</em>, lebih dari 460 pasien dan staf rumah sakit dibantai di dalam fasilitas medis kota tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pejuang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bahkan mengunggah rekaman video yang memperlihatkan mereka mengeksekusi warga sipil di tempat, sementara korban memohon agar nyawanya diselamatkan. Dalam editorialnya, surat kabar itu menyebut bahwa salah satu komandan milisi dengan sombong mengaku mungkin telah membunuh 2.000 orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Washington Post</em> juga mengutip citra satelit yang memperlihatkan tumpukan jenazah di atas genangan darah besar yang terlihat bahkan dari luar angkasa. Sementara para saksi mata yang berhasil melarikan diri dari kota tersebut mengatakan bahwa para milisi menyerbu rumah-rumah dan menembak warga tanpa pandang bulu, termasuk perempuan dan anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam tajuk rencananya, surat kabar itu menulis bahwa beban moral dari tragedi kemanusiaan ini sangat berat, dan bahwa Amerika Serikat seharusnya lebih peka, mengingat posisi strategis Sudan di Laut Merah yang memengaruhi arus energi dan perdagangan internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan, pemerintahan Trump memang telah memanggil perwakilan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan militer Sudan ke Washington pada Kamis dan Jumat lalu untuk menekan keduanya agar menyetujui gencatan senjata selama tiga bulan. Namun, menurut pejabat Departemen Luar Negeri Amerika, tidak tercapai kesepakatan, karena kedua belah pihak masih yakin dapat memenangkan perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Washington Post</em> menyimpulkan bahwa pemerintahan Amerika Serikat masih memiliki peluang untuk menekan kedua pihak melalui pengaruh Uni Emirat Arab dan Turki. Surat kabar itu juga memuji langkah Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Senator James E. Risch, yang menyerukan agar Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut editorial <em>Washington Post</em>, langkah tersebut akan menjadi titik awal yang baik dalam upaya menghentikan kekerasan dan membawa para pelaku keadilan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Bukan Prioritas</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, penulis <em>The Washington Post</em>, Ishan Tharoor, berpendapat bahwa perang di Sudan kini mengambil arah yang mengerikan, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru membalikkan wajahnya dari konflik tersebut, meskipun ia sering mengklaim sebagai “pencipta perdamaian terbesar di dunia.” Trump bahkan menisbatkan kepada dirinya keberhasilan menyelesaikan berbagai konflik — sebagian di antaranya masih terus berlangsung, dan sebagian lainnya bahkan tidak pernah ada sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Tharoor, mengakhiri salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia tidak pernah menjadi prioritas pemerintahan Trump. Sebaliknya, pemerintahan itu lebih memilih membongkar Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), lembaga yang selama ini mendanai sebagian besar bantuan kemanusiaan bagi rakyat Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski demikian, Tharoor menekankan bahwa tidak ada solusi mudah untuk mengakhiri perang di Sudan, karena jaring kepentingan eksternal yang sangat kompleks. Dua pihak yang bertikai — yaitu Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) — masing-masing mendapat dukungan dari kekuatan asing yang saling berkelindan, dan masih berpegang pada wilayah pengaruh mereka masing-masing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tharoor menyebut bahwa militer Sudan mendapat dukungan dari negara-negara seperti Mesir dan Iran, sementara RSF mengandalkan Uni Emirat Arab, yang menurut laporan telah memasok senjata kepada kelompok itu setelah kehilangan posisinya di ibu kota Khartoum pada Maret lalu, meskipun Abu Dhabi membantah terlibat dalam kampanye militer tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Turki, Rusia, bahkan Ukraina disebut turut berperan dalam memasok senjata kepada pihak-pihak yang berperang, sementara Arab Saudi dan Qatar memiliki kepentingan ekonomi serta geopolitik yang mendalam di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak analis menilai bahwa Trump sebenarnya memiliki kemampuan untuk menekan sekutunya — negara-negara yang memiliki hubungan erat dengannya — namun Tharoor bersikeras bahwa tidak ada harapan akan munculnya kesepakatan dari Trump yang dapat mengakhiri perang di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyimpulkan bahwa upaya semacam itu tampaknya tidak mungkin dilakukan oleh Gedung Putih, yang lebih menyukai “kesepakatan instan” dan momen-momen penandatanganan di depan kamera. Karena itu, tragedi yang terus memburuk ini akan berlanjut, sebuah krisis yang telah menelan lebih dari 150 ribu korban jiwa dan membuat jutaan warga sipil terusir dari rumah mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://washingtonpost.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>The Washington Post</em></a></p>','Washington Post: Perang Sudan Mengerikan & Trump Tak Peduli','','publish','open','open','','washington-post-perang-sudan-mengerikan-trump-tak-peduli','','','2025-11-02 09:35:35','2025-11-02 09:35:35','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1076',0,'post','',0),
(1077,1,'2025-11-02 09:32:25','2025-11-02 09:32:25','','perang_sudan','','inherit','open','closed','','perang_sudan-2','','','2025-11-02 09:32:25','2025-11-02 09:32:25','',1076,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/perang_sudan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1078,1,'2025-11-02 09:35:20','2025-11-02 09:35:20','<h2 style=\"text-align: center;\">Washington Post: Perang Sudan Mengambil Arah yang Mengerikan dan Trump Membalikkan Wajahnya</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap kepentingan Barat, Perang Sudan cenderung diabaikan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Demikian diungkapkan oleh jurnalis Washington Post</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 2 November 2025 - Surat kabar <em>The Washington Post</em> memberikan perhatian besar terhadap apa yang disebutnya sebagai “Tragedi al-Fashir”, dengan membahasnya dalam tajuk rencana yang mengecam ketidakpedulian dunia terhadap krisis Sudan, serta dalam artikel opini yang ditulis oleh jurnalis Ishan Tharoor, yang mengkritik ketidakmampuan pemerintahan Amerika Serikat menemukan solusi sederhana untuk mengakhiri perang di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut surat kabar itu, dunia telah mengetahui tragedi al-Fashir lebih dari setahun yang lalu, ketika kota tersebut menjadi benteng terakhir pasukan bersenjata Sudan di wilayah Darfur Barat. Namun, tidak ada satu pun pihak yang bergerak untuk meringankan penderitaan rakyat Sudan yang — hingga kini — tidak mendapatkan perhatian yang layak dari komunitas internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika pasukan pemberontak berhasil menguasai kota itu pekan ini, kota yang hanya menyisakan sekitar 250 ribu warga sipil kelaparan — yang selama ini hidup dari memakan rumput dan pakan ternak — menjadi saksi pembantaian mengerikan. Menurut laporan <em>Washington Post</em>, lebih dari 460 pasien dan staf rumah sakit dibantai di dalam fasilitas medis kota tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pejuang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bahkan mengunggah rekaman video yang memperlihatkan mereka mengeksekusi warga sipil di tempat, sementara korban memohon agar nyawanya diselamatkan. Dalam editorialnya, surat kabar itu menyebut bahwa salah satu komandan milisi dengan sombong mengaku mungkin telah membunuh 2.000 orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Washington Post</em> juga mengutip citra satelit yang memperlihatkan tumpukan jenazah di atas genangan darah besar yang terlihat bahkan dari luar angkasa. Sementara para saksi mata yang berhasil melarikan diri dari kota tersebut mengatakan bahwa para milisi menyerbu rumah-rumah dan menembak warga tanpa pandang bulu, termasuk perempuan dan anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam tajuk rencananya, surat kabar itu menulis bahwa beban moral dari tragedi kemanusiaan ini sangat berat, dan bahwa Amerika Serikat seharusnya lebih peka, mengingat posisi strategis Sudan di Laut Merah yang memengaruhi arus energi dan perdagangan internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan, pemerintahan Trump memang telah memanggil perwakilan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan militer Sudan ke Washington pada Kamis dan Jumat lalu untuk menekan keduanya agar menyetujui gencatan senjata selama tiga bulan. Namun, menurut pejabat Departemen Luar Negeri Amerika, tidak tercapai kesepakatan, karena kedua belah pihak masih yakin dapat memenangkan perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Washington Post</em> menyimpulkan bahwa pemerintahan Amerika Serikat masih memiliki peluang untuk menekan kedua pihak melalui pengaruh Uni Emirat Arab dan Turki. Surat kabar itu juga memuji langkah Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Senator James E. Risch, yang menyerukan agar Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut editorial <em>Washington Post</em>, langkah tersebut akan menjadi titik awal yang baik dalam upaya menghentikan kekerasan dan membawa para pelaku keadilan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Bukan Prioritas</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, penulis <em>The Washington Post</em>, Ishan Tharoor, berpendapat bahwa perang di Sudan kini mengambil arah yang mengerikan, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru membalikkan wajahnya dari konflik tersebut, meskipun ia sering mengklaim sebagai “pencipta perdamaian terbesar di dunia.” Trump bahkan menisbatkan kepada dirinya keberhasilan menyelesaikan berbagai konflik — sebagian di antaranya masih terus berlangsung, dan sebagian lainnya bahkan tidak pernah ada sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Tharoor, mengakhiri salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia tidak pernah menjadi prioritas pemerintahan Trump. Sebaliknya, pemerintahan itu lebih memilih membongkar Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), lembaga yang selama ini mendanai sebagian besar bantuan kemanusiaan bagi rakyat Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski demikian, Tharoor menekankan bahwa tidak ada solusi mudah untuk mengakhiri perang di Sudan, karena jaring kepentingan eksternal yang sangat kompleks. Dua pihak yang bertikai — yaitu Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) — masing-masing mendapat dukungan dari kekuatan asing yang saling berkelindan, dan masih berpegang pada wilayah pengaruh mereka masing-masing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tharoor menyebut bahwa militer Sudan mendapat dukungan dari negara-negara seperti Mesir dan Iran, sementara RSF mengandalkan Uni Emirat Arab, yang menurut laporan telah memasok senjata kepada kelompok itu setelah kehilangan posisinya di ibu kota Khartoum pada Maret lalu, meskipun Abu Dhabi membantah terlibat dalam kampanye militer tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Turki, Rusia, bahkan Ukraina disebut turut berperan dalam memasok senjata kepada pihak-pihak yang berperang, sementara Arab Saudi dan Qatar memiliki kepentingan ekonomi serta geopolitik yang mendalam di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak analis menilai bahwa Trump sebenarnya memiliki kemampuan untuk menekan sekutunya — negara-negara yang memiliki hubungan erat dengannya — namun Tharoor bersikeras bahwa tidak ada harapan akan munculnya kesepakatan dari Trump yang dapat mengakhiri perang di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyimpulkan bahwa upaya semacam itu tampaknya tidak mungkin dilakukan oleh Gedung Putih, yang lebih menyukai “kesepakatan instan” dan momen-momen penandatanganan di depan kamera. Karena itu, tragedi yang terus memburuk ini akan berlanjut, sebuah krisis yang telah menelan lebih dari 150 ribu korban jiwa dan membuat jutaan warga sipil terusir dari rumah mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://washingtonpost.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>The Washington Post</em></a></p>','Washington Post: Perang Sudan Mengerikan & Trump Tak Peduli','','inherit','closed','closed','','1076-revision-v1','','','2025-11-02 09:35:20','2025-11-02 09:35:20','',1076,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1078',0,'revision','',0),
(1079,1,'2025-11-02 09:35:35','2025-11-02 09:35:35','<h2 style=\"text-align: center;\">Washington Post: Perang Sudan Mengambil Arah yang Mengerikan dan Trump Membalikkan Wajahnya</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap kepentingan Barat, Perang Sudan cenderung diabaikan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Demikian diungkapkan oleh jurnalis Washington Post</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sudan/\"><strong>rezaervani.com - 2 November 2025</strong></a> - Surat kabar <em>The Washington Post</em> memberikan perhatian besar terhadap apa yang disebutnya sebagai “Tragedi al-Fashir”, dengan membahasnya dalam tajuk rencana yang mengecam ketidakpedulian dunia terhadap krisis Sudan, serta dalam artikel opini yang ditulis oleh jurnalis Ishan Tharoor, yang mengkritik ketidakmampuan pemerintahan Amerika Serikat menemukan solusi sederhana untuk mengakhiri perang di negara tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut surat kabar itu, dunia telah mengetahui tragedi al-Fashir lebih dari setahun yang lalu, ketika kota tersebut menjadi benteng terakhir pasukan bersenjata Sudan di wilayah Darfur Barat. Namun, tidak ada satu pun pihak yang bergerak untuk meringankan penderitaan rakyat Sudan yang — hingga kini — tidak mendapatkan perhatian yang layak dari komunitas internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika pasukan pemberontak berhasil menguasai kota itu pekan ini, kota yang hanya menyisakan sekitar 250 ribu warga sipil kelaparan — yang selama ini hidup dari memakan rumput dan pakan ternak — menjadi saksi pembantaian mengerikan. Menurut laporan <em>Washington Post</em>, lebih dari 460 pasien dan staf rumah sakit dibantai di dalam fasilitas medis kota tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Para pejuang Pasukan Dukungan Cepat (RSF) bahkan mengunggah rekaman video yang memperlihatkan mereka mengeksekusi warga sipil di tempat, sementara korban memohon agar nyawanya diselamatkan. Dalam editorialnya, surat kabar itu menyebut bahwa salah satu komandan milisi dengan sombong mengaku mungkin telah membunuh 2.000 orang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Washington Post</em> juga mengutip citra satelit yang memperlihatkan tumpukan jenazah di atas genangan darah besar yang terlihat bahkan dari luar angkasa. Sementara para saksi mata yang berhasil melarikan diri dari kota tersebut mengatakan bahwa para milisi menyerbu rumah-rumah dan menembak warga tanpa pandang bulu, termasuk perempuan dan anak-anak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam tajuk rencananya, surat kabar itu menulis bahwa beban moral dari tragedi kemanusiaan ini sangat berat, dan bahwa Amerika Serikat seharusnya lebih peka, mengingat posisi strategis Sudan di Laut Merah yang memengaruhi arus energi dan perdagangan internasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai tanggapan, pemerintahan Trump memang telah memanggil perwakilan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan militer Sudan ke Washington pada Kamis dan Jumat lalu untuk menekan keduanya agar menyetujui gencatan senjata selama tiga bulan. Namun, menurut pejabat Departemen Luar Negeri Amerika, tidak tercapai kesepakatan, karena kedua belah pihak masih yakin dapat memenangkan perang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Washington Post</em> menyimpulkan bahwa pemerintahan Amerika Serikat masih memiliki peluang untuk menekan kedua pihak melalui pengaruh Uni Emirat Arab dan Turki. Surat kabar itu juga memuji langkah Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Senator James E. Risch, yang menyerukan agar Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris asing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut editorial <em>Washington Post</em>, langkah tersebut akan menjadi titik awal yang baik dalam upaya menghentikan kekerasan dan membawa para pelaku keadilan.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Bukan Prioritas</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, penulis <em>The Washington Post</em>, Ishan Tharoor, berpendapat bahwa perang di Sudan kini mengambil arah yang mengerikan, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru membalikkan wajahnya dari konflik tersebut, meskipun ia sering mengklaim sebagai “pencipta perdamaian terbesar di dunia.” Trump bahkan menisbatkan kepada dirinya keberhasilan menyelesaikan berbagai konflik — sebagian di antaranya masih terus berlangsung, dan sebagian lainnya bahkan tidak pernah ada sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Tharoor, mengakhiri salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia tidak pernah menjadi prioritas pemerintahan Trump. Sebaliknya, pemerintahan itu lebih memilih membongkar Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), lembaga yang selama ini mendanai sebagian besar bantuan kemanusiaan bagi rakyat Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski demikian, Tharoor menekankan bahwa tidak ada solusi mudah untuk mengakhiri perang di Sudan, karena jaring kepentingan eksternal yang sangat kompleks. Dua pihak yang bertikai — yaitu Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) — masing-masing mendapat dukungan dari kekuatan asing yang saling berkelindan, dan masih berpegang pada wilayah pengaruh mereka masing-masing.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tharoor menyebut bahwa militer Sudan mendapat dukungan dari negara-negara seperti Mesir dan Iran, sementara RSF mengandalkan Uni Emirat Arab, yang menurut laporan telah memasok senjata kepada kelompok itu setelah kehilangan posisinya di ibu kota Khartoum pada Maret lalu, meskipun Abu Dhabi membantah terlibat dalam kampanye militer tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, Turki, Rusia, bahkan Ukraina disebut turut berperan dalam memasok senjata kepada pihak-pihak yang berperang, sementara Arab Saudi dan Qatar memiliki kepentingan ekonomi serta geopolitik yang mendalam di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Banyak analis menilai bahwa Trump sebenarnya memiliki kemampuan untuk menekan sekutunya — negara-negara yang memiliki hubungan erat dengannya — namun Tharoor bersikeras bahwa tidak ada harapan akan munculnya kesepakatan dari Trump yang dapat mengakhiri perang di Sudan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menyimpulkan bahwa upaya semacam itu tampaknya tidak mungkin dilakukan oleh Gedung Putih, yang lebih menyukai “kesepakatan instan” dan momen-momen penandatanganan di depan kamera. Karena itu, tragedi yang terus memburuk ini akan berlanjut, sebuah krisis yang telah menelan lebih dari 150 ribu korban jiwa dan membuat jutaan warga sipil terusir dari rumah mereka.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://washingtonpost.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>The Washington Post</em></a></p>','Washington Post: Perang Sudan Mengerikan & Trump Tak Peduli','','inherit','closed','closed','','1076-revision-v1','','','2025-11-02 09:35:35','2025-11-02 09:35:35','',1076,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1079',0,'revision','',0),
(1080,1,'2025-11-02 10:29:58','2025-11-02 10:29:58','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakistan Izinkan Ribuan Warga Afghanistan yang Tertahan untuk Kembali ke Tanah Air</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani di Doha, Qatar - Pakistan Izinkan Warga Afghanistan yang sebelumnya tertahan di perbatasan untuk kembali ke Afghanistan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/pakistan/\"><strong>rezaervani.com - 2 November 2025</strong></a> - Otoritas Pakistan pada Sabtu ini membuka sebagian akses perbatasan dengan Afghanistan, bersamaan dengan tercapainya kesepakatan antara kedua negara untuk melanjutkan gencatan senjata sesuai <em>Perjanjian Doha.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak berwenang Pakistan mengizinkan sekitar 4.000 warga Afghanistan yang tertahan di pos perbatasan Torkham untuk menyeberang dan kembali ke Afghanistan. Namun, perlintasan tersebut tetap ditutup bagi penumpang lainnya serta truk pengangkut barang.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1082\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1082\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/ap_6905f27892706-1761997432.webp\" alt=\"Penyeberangan Torkham tetap ditutup bagi lalu lintas penumpang dan truk dari kedua sisi. (Associated Press)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Penyeberangan Torkham tetap ditutup bagi lalu lintas penumpang dan truk dari kedua sisi. (Associated Press)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penutupan perbatasan Torkham dilakukan sejak 11 Oktober lalu, setelah ketegangan meningkat antara Pakistan dan Afghanistan hingga memicu baku tembak di sepanjang garis perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah pembukaan terbatas ini terjadi setelah pernyataan bersama Qatar dan Turki, yang mengumumkan bahwa delegasi perunding Pakistan dan Afghanistan berhasil mencapai kesepahaman untuk melanjutkan gencatan senjata yang telah dikukuhkan dalam perjanjian yang ditandatangani di Doha pada 19 Oktober lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan bersama tersebut juga menyebutkan bahwa kedua negara sepakat untuk melanjutkan dialog pada Kamis mendatang, serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna menjamin terpeliharanya perdamaian di sepanjang perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pakistan dan Afghanistan baru saja mengalami bentrokan militer paling serius sejak Taliban berkuasa di Kabul pada tahun 2021. Pertempuran itu meletus setelah Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah Afghanistan, dengan alasan menargetkan kelompok Taliban Pakistan (TTP) yang diyakini berada di dalam wilayah Afghanistan dan bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan Pakistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Kabul mengecam keras serangan udara tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional, dan membantah telah memberikan perlindungan kepada kelompok itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perbatasan antara kedua negara membentang lebih dari 2.600 kilometer, dan selama ini sering menjadi sumber ketegangan, dengan bentrok-bentrok kecil yang berulang serta saling tuding soal tempat persembunyian kelompok bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Pakistan Izinkan Warga Afghanistan Kembali ke Tanah Air','','publish','open','open','','pakistan-izinkan-warga-afghanistan-kembali-ke-tanah-air','','','2025-11-02 10:30:19','2025-11-02 10:30:19','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1080',0,'post','',0),
(1081,1,'2025-11-02 10:28:53','2025-11-02 10:28:53','','perbatasan_afghanistan_pakistan','','inherit','open','closed','','perbatasan_afghanistan_pakistan','','','2025-11-02 10:28:53','2025-11-02 10:28:53','',1080,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/perbatasan_afghanistan_pakistan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1082,1,'2025-11-02 10:29:47','2025-11-02 10:29:47','Penyeberangan Torkham tetap ditutup bagi lalu lintas penumpang dan truk dari kedua sisi. (Associated Press)','ap_6905f27892706-1761997432','Penyeberangan Torkham tetap ditutup bagi lalu lintas penumpang dan truk dari kedua sisi. (Associated Press)','inherit','open','closed','','ap_6905f27892706-1761997432','','','2025-11-02 10:29:52','2025-11-02 10:29:52','',1080,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/ap_6905f27892706-1761997432.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1083,1,'2025-11-02 10:29:58','2025-11-02 10:29:58','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakistan Izinkan Ribuan Warga Afghanistan yang Tertahan untuk Kembali ke Tanah Air</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani di Doha, Qatar - Pakistan Izinkan Warga Afghanistan yang sebelumnya tertahan di perbatasan untuk kembali ke Afghanistan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 2 November 2025 - Otoritas Pakistan pada Sabtu ini membuka sebagian akses perbatasan dengan Afghanistan, bersamaan dengan tercapainya kesepakatan antara kedua negara untuk melanjutkan gencatan senjata sesuai <em>Perjanjian Doha.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak berwenang Pakistan mengizinkan sekitar 4.000 warga Afghanistan yang tertahan di pos perbatasan Torkham untuk menyeberang dan kembali ke Afghanistan. Namun, perlintasan tersebut tetap ditutup bagi penumpang lainnya serta truk pengangkut barang.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1082\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1082\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/ap_6905f27892706-1761997432.webp\" alt=\"Penyeberangan Torkham tetap ditutup bagi lalu lintas penumpang dan truk dari kedua sisi. (Associated Press)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Penyeberangan Torkham tetap ditutup bagi lalu lintas penumpang dan truk dari kedua sisi. (Associated Press)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penutupan perbatasan Torkham dilakukan sejak 11 Oktober lalu, setelah ketegangan meningkat antara Pakistan dan Afghanistan hingga memicu baku tembak di sepanjang garis perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah pembukaan terbatas ini terjadi setelah pernyataan bersama Qatar dan Turki, yang mengumumkan bahwa delegasi perunding Pakistan dan Afghanistan berhasil mencapai kesepahaman untuk melanjutkan gencatan senjata yang telah dikukuhkan dalam perjanjian yang ditandatangani di Doha pada 19 Oktober lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan bersama tersebut juga menyebutkan bahwa kedua negara sepakat untuk melanjutkan dialog pada Kamis mendatang, serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna menjamin terpeliharanya perdamaian di sepanjang perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pakistan dan Afghanistan baru saja mengalami bentrokan militer paling serius sejak Taliban berkuasa di Kabul pada tahun 2021. Pertempuran itu meletus setelah Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah Afghanistan, dengan alasan menargetkan kelompok Taliban Pakistan (TTP) yang diyakini berada di dalam wilayah Afghanistan dan bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan Pakistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Kabul mengecam keras serangan udara tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional, dan membantah telah memberikan perlindungan kepada kelompok itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perbatasan antara kedua negara membentang lebih dari 2.600 kilometer, dan selama ini sering menjadi sumber ketegangan, dengan bentrok-bentrok kecil yang berulang serta saling tuding soal tempat persembunyian kelompok bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Pakistan Izinkan Warga Afghanistan Kembali ke Tanah Air','','inherit','closed','closed','','1080-revision-v1','','','2025-11-02 10:29:58','2025-11-02 10:29:58','',1080,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1083',0,'revision','',0),
(1084,1,'2025-11-02 10:30:19','2025-11-02 10:30:19','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakistan Izinkan Ribuan Warga Afghanistan yang Tertahan untuk Kembali ke Tanah Air</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani di Doha, Qatar - Pakistan Izinkan Warga Afghanistan yang sebelumnya tertahan di perbatasan untuk kembali ke Afghanistan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/pakistan/\"><strong>rezaervani.com - 2 November 2025</strong></a> - Otoritas Pakistan pada Sabtu ini membuka sebagian akses perbatasan dengan Afghanistan, bersamaan dengan tercapainya kesepakatan antara kedua negara untuk melanjutkan gencatan senjata sesuai <em>Perjanjian Doha.</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pihak berwenang Pakistan mengizinkan sekitar 4.000 warga Afghanistan yang tertahan di pos perbatasan Torkham untuk menyeberang dan kembali ke Afghanistan. Namun, perlintasan tersebut tetap ditutup bagi penumpang lainnya serta truk pengangkut barang.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1082\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1082\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/ap_6905f27892706-1761997432.webp\" alt=\"Penyeberangan Torkham tetap ditutup bagi lalu lintas penumpang dan truk dari kedua sisi. (Associated Press)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Penyeberangan Torkham tetap ditutup bagi lalu lintas penumpang dan truk dari kedua sisi. (Associated Press)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penutupan perbatasan Torkham dilakukan sejak 11 Oktober lalu, setelah ketegangan meningkat antara Pakistan dan Afghanistan hingga memicu baku tembak di sepanjang garis perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Langkah pembukaan terbatas ini terjadi setelah pernyataan bersama Qatar dan Turki, yang mengumumkan bahwa delegasi perunding Pakistan dan Afghanistan berhasil mencapai kesepahaman untuk melanjutkan gencatan senjata yang telah dikukuhkan dalam perjanjian yang ditandatangani di Doha pada 19 Oktober lalu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan bersama tersebut juga menyebutkan bahwa kedua negara sepakat untuk melanjutkan dialog pada Kamis mendatang, serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna menjamin terpeliharanya perdamaian di sepanjang perbatasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pakistan dan Afghanistan baru saja mengalami bentrokan militer paling serius sejak Taliban berkuasa di Kabul pada tahun 2021. Pertempuran itu meletus setelah Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah Afghanistan, dengan alasan menargetkan kelompok Taliban Pakistan (TTP) yang diyakini berada di dalam wilayah Afghanistan dan bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan Pakistan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah Kabul mengecam keras serangan udara tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional, dan membantah telah memberikan perlindungan kepada kelompok itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perbatasan antara kedua negara membentang lebih dari 2.600 kilometer, dan selama ini sering menjadi sumber ketegangan, dengan bentrok-bentrok kecil yang berulang serta saling tuding soal tempat persembunyian kelompok bersenjata.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a> + Kantor Berita</p>','Pakistan Izinkan Warga Afghanistan Kembali ke Tanah Air','','inherit','closed','closed','','1080-revision-v1','','','2025-11-02 10:30:19','2025-11-02 10:30:19','',1080,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1084',0,'revision','',0),
(1085,1,'2025-10-31 10:32:32','2025-10-31 10:32:32','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata dan Bentuk Mekanisme Perdamaian</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/afghanistan/\">rezaervani.com - 31 Oktober 2025</a></strong> - Pakistan dan Afghanistan sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata di antara keduanya, setelah menyelesaikan pembicaraan damai selama lima hari di Kota Istanbul, Turki, dengan mediasi bersama dari Turki dan Qatar. Langkah ini bertujuan untuk meredakan ketegangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang perbatasan kedua negara yang terjadi sepanjang Oktober ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan bersama yang dirilis Kamis kemarin (31 Oktober) setelah perundingan yang berlangsung dari 25 hingga 30 Oktober, menyatakan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan gencatan senjata yang dimulai pada 19 Oktober, serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna menjamin kelangsungan perdamaian dan menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1089\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1089\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/reuters_6903fe2f-1761869359.webp\" alt=\"Zabihullah Mujahid menegaskan berakhirnya pembicaraan dan mengatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya. (Reuters)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Zabihullah Mujahid menegaskan berakhirnya pembicaraan dan mengatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya. (Reuters)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tingkat tinggi berikutnya dijadwalkan akan digelar pada 6 November mendatang di Istanbul untuk menetapkan format akhir dan tata cara penerapan mekanisme tersebut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan bahwa Ankara dan Doha siap terus bekerja sama dengan kedua belah pihak demi tercapainya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Turki, yang berperan sebagai mediator bersama Qatar, tidak memberikan komentar publik selama proses perundingan berlangsung sejak dibuka pada Sabtu sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembicaraan ini diadakan setelah terjadinya bentrokan berdarah, termasuk serangan udara Pakistan ke wilayah Afghanistan dan serangan balasan dari pihak Afghanistan, yang mengakibatkan penutupan sejumlah pos perbatasan penting serta meningkatnya ketegangan politik di kedua ibu kota. Kedua negara saling menuduh mendukung kelompok bersenjata, sementara pengamat memperingatkan potensi meletusnya perang terbuka jika dialog gagal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, dalam pernyataannya dari Istanbul, menegaskan komitmen negaranya untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara diplomatik, serta membangun hubungan baik dengan Pakistan berdasarkan saling menghormati dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri. Ia juga mengonfirmasi berakhirnya putaran pembicaraan kali ini, seraya menambahkan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu di Islamabad, dua pejabat keamanan senior mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa Pakistan menegaskan kembali agar wilayah Afghanistan tidak digunakan untuk aktivitas “terorisme” terhadap Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyampaikan apresiasi terhadap peran konstruktif para mediator, dan menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi damai dengan itikad baik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masyarakat di wilayah perbatasan berharap hasil pembicaraan ini dapat membuka kembali pos lintas batas dan memulihkan kegiatan perdagangan, meskipun ada kekhawatiran bahwa kegagalan baru dalam proses perdamaian bisa memicu konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita (Agencies)</a></p>','Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata','','publish','open','open','','pakistan-dan-afghanistan-perpanjang-gencatan-senjata','','','2025-11-02 10:37:47','2025-11-02 10:37:47','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1085',0,'post','',0),
(1086,1,'2025-11-02 10:35:13','2025-11-02 10:35:13','','Zabihullah Mujahid','','inherit','open','closed','','zabihullah-mujahid','','','2025-11-02 10:35:13','2025-11-02 10:35:13','',1085,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/Zabihullah-Mujahid.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1087,1,'2025-11-02 10:36:19','2025-11-02 10:36:19','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata dan Bentuk Mekanisme Perdamaian</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 31 Oktober 2025 - Pakistan dan Afghanistan sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata di antara keduanya, setelah menyelesaikan pembicaraan damai selama lima hari di Kota Istanbul, Turki, dengan mediasi bersama dari Turki dan Qatar. Langkah ini bertujuan untuk meredakan ketegangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang perbatasan kedua negara yang terjadi sepanjang Oktober ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan bersama yang dirilis Kamis kemarin (31 Oktober) setelah perundingan yang berlangsung dari 25 hingga 30 Oktober, menyatakan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan gencatan senjata yang dimulai pada 19 Oktober, serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna menjamin kelangsungan perdamaian dan menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tingkat tinggi berikutnya dijadwalkan akan digelar pada 6 November mendatang di Istanbul untuk menetapkan format akhir dan tata cara penerapan mekanisme tersebut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan bahwa Ankara dan Doha siap terus bekerja sama dengan kedua belah pihak demi tercapainya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Turki, yang berperan sebagai mediator bersama Qatar, tidak memberikan komentar publik selama proses perundingan berlangsung sejak dibuka pada Sabtu sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembicaraan ini diadakan setelah terjadinya bentrokan berdarah, termasuk serangan udara Pakistan ke wilayah Afghanistan dan serangan balasan dari pihak Afghanistan, yang mengakibatkan penutupan sejumlah pos perbatasan penting serta meningkatnya ketegangan politik di kedua ibu kota. Kedua negara saling menuduh mendukung kelompok bersenjata, sementara pengamat memperingatkan potensi meletusnya perang terbuka jika dialog gagal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, dalam pernyataannya dari Istanbul, menegaskan komitmen negaranya untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara diplomatik, serta membangun hubungan baik dengan Pakistan berdasarkan saling menghormati dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri. Ia juga mengonfirmasi berakhirnya putaran pembicaraan kali ini, seraya menambahkan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu di Islamabad, dua pejabat keamanan senior mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa Pakistan menegaskan kembali agar wilayah Afghanistan tidak digunakan untuk aktivitas “terorisme” terhadap Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyampaikan apresiasi terhadap peran konstruktif para mediator, dan menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi damai dengan itikad baik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masyarakat di wilayah perbatasan berharap hasil pembicaraan ini dapat membuka kembali pos lintas batas dan memulihkan kegiatan perdagangan, meskipun ada kekhawatiran bahwa kegagalan baru dalam proses perdamaian bisa memicu konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita (Agencies)</a></p>','Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata','','inherit','closed','closed','','1085-revision-v1','','','2025-11-02 10:36:19','2025-11-02 10:36:19','',1085,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1087',0,'revision','',0),
(1088,1,'2025-11-02 10:36:40','2025-11-02 10:36:40','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata dan Bentuk Mekanisme Perdamaian</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/afghanistan/\">rezaervani.com - 31 Oktober 2025</a></strong> - Pakistan dan Afghanistan sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata di antara keduanya, setelah menyelesaikan pembicaraan damai selama lima hari di Kota Istanbul, Turki, dengan mediasi bersama dari Turki dan Qatar. Langkah ini bertujuan untuk meredakan ketegangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang perbatasan kedua negara yang terjadi sepanjang Oktober ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan bersama yang dirilis Kamis kemarin (31 Oktober) setelah perundingan yang berlangsung dari 25 hingga 30 Oktober, menyatakan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan gencatan senjata yang dimulai pada 19 Oktober, serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna menjamin kelangsungan perdamaian dan menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tingkat tinggi berikutnya dijadwalkan akan digelar pada 6 November mendatang di Istanbul untuk menetapkan format akhir dan tata cara penerapan mekanisme tersebut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan bahwa Ankara dan Doha siap terus bekerja sama dengan kedua belah pihak demi tercapainya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Turki, yang berperan sebagai mediator bersama Qatar, tidak memberikan komentar publik selama proses perundingan berlangsung sejak dibuka pada Sabtu sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembicaraan ini diadakan setelah terjadinya bentrokan berdarah, termasuk serangan udara Pakistan ke wilayah Afghanistan dan serangan balasan dari pihak Afghanistan, yang mengakibatkan penutupan sejumlah pos perbatasan penting serta meningkatnya ketegangan politik di kedua ibu kota. Kedua negara saling menuduh mendukung kelompok bersenjata, sementara pengamat memperingatkan potensi meletusnya perang terbuka jika dialog gagal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, dalam pernyataannya dari Istanbul, menegaskan komitmen negaranya untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara diplomatik, serta membangun hubungan baik dengan Pakistan berdasarkan saling menghormati dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri. Ia juga mengonfirmasi berakhirnya putaran pembicaraan kali ini, seraya menambahkan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu di Islamabad, dua pejabat keamanan senior mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa Pakistan menegaskan kembali agar wilayah Afghanistan tidak digunakan untuk aktivitas “terorisme” terhadap Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyampaikan apresiasi terhadap peran konstruktif para mediator, dan menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi damai dengan itikad baik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masyarakat di wilayah perbatasan berharap hasil pembicaraan ini dapat membuka kembali pos lintas batas dan memulihkan kegiatan perdagangan, meskipun ada kekhawatiran bahwa kegagalan baru dalam proses perdamaian bisa memicu konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita (Agencies)</a></p>','Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata','','inherit','closed','closed','','1085-revision-v1','','','2025-11-02 10:36:40','2025-11-02 10:36:40','',1085,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1088',0,'revision','',0),
(1089,1,'2025-11-02 10:37:40','2025-11-02 10:37:40','Zabihullah Mujahid menegaskan berakhirnya pembicaraan dan mengatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya. (Reuters)','reuters_6903fe2f-1761869359','Zabihullah Mujahid menegaskan berakhirnya pembicaraan dan mengatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya. (Reuters)','inherit','open','closed','','reuters_6903fe2f-1761869359','','','2025-11-02 10:37:44','2025-11-02 10:37:44','',1085,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/reuters_6903fe2f-1761869359.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1090,1,'2025-11-02 10:37:45','2025-11-02 10:37:45','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata dan Bentuk Mekanisme Perdamaian</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/afghanistan/\">rezaervani.com - 31 Oktober 2025</a></strong> - Pakistan dan Afghanistan sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata di antara keduanya, setelah menyelesaikan pembicaraan damai selama lima hari di Kota Istanbul, Turki, dengan mediasi bersama dari Turki dan Qatar. Langkah ini bertujuan untuk meredakan ketegangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang perbatasan kedua negara yang terjadi sepanjang Oktober ini.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan bersama yang dirilis Kamis kemarin (31 Oktober) setelah perundingan yang berlangsung dari 25 hingga 30 Oktober, menyatakan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan gencatan senjata yang dimulai pada 19 Oktober, serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna menjamin kelangsungan perdamaian dan menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.</p>\n&nbsp;\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tingkat tinggi berikutnya dijadwalkan akan digelar pada 6 November mendatang di Istanbul untuk menetapkan format akhir dan tata cara penerapan mekanisme tersebut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan bahwa Ankara dan Doha siap terus bekerja sama dengan kedua belah pihak demi tercapainya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Turki, yang berperan sebagai mediator bersama Qatar, tidak memberikan komentar publik selama proses perundingan berlangsung sejak dibuka pada Sabtu sebelumnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembicaraan ini diadakan setelah terjadinya bentrokan berdarah, termasuk serangan udara Pakistan ke wilayah Afghanistan dan serangan balasan dari pihak Afghanistan, yang mengakibatkan penutupan sejumlah pos perbatasan penting serta meningkatnya ketegangan politik di kedua ibu kota. Kedua negara saling menuduh mendukung kelompok bersenjata, sementara pengamat memperingatkan potensi meletusnya perang terbuka jika dialog gagal.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, dalam pernyataannya dari Istanbul, menegaskan komitmen negaranya untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara diplomatik, serta membangun hubungan baik dengan Pakistan berdasarkan saling menghormati dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri. Ia juga mengonfirmasi berakhirnya putaran pembicaraan kali ini, seraya menambahkan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu di Islamabad, dua pejabat keamanan senior mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa Pakistan menegaskan kembali agar wilayah Afghanistan tidak digunakan untuk aktivitas “terorisme” terhadap Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyampaikan apresiasi terhadap peran konstruktif para mediator, dan menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi damai dengan itikad baik.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Masyarakat di wilayah perbatasan berharap hasil pembicaraan ini dapat membuka kembali pos lintas batas dan memulihkan kegiatan perdagangan, meskipun ada kekhawatiran bahwa kegagalan baru dalam proses perdamaian bisa memicu konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas kawasan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita (Agencies)</a></p>','Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata','','inherit','closed','closed','','1085-autosave-v1','','','2025-11-02 10:37:45','2025-11-02 10:37:45','',1085,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1090',0,'revision','',0),
(1091,1,'2025-11-02 10:37:47','2025-11-02 10:37:47','<h2 style=\"text-align: center;\">Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata dan Bentuk Mekanisme Perdamaian</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/afghanistan/\">rezaervani.com - 31 Oktober 2025</a></strong> - Pakistan dan Afghanistan sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata di antara keduanya, setelah menyelesaikan pembicaraan damai selama lima hari di Kota Istanbul, Turki, dengan mediasi bersama dari Turki dan Qatar. Langkah ini bertujuan untuk meredakan ketegangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang perbatasan kedua negara yang terjadi sepanjang Oktober ini.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan bersama yang dirilis Kamis kemarin (31 Oktober) setelah perundingan yang berlangsung dari 25 hingga 30 Oktober, menyatakan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan gencatan senjata yang dimulai pada 19 Oktober, serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna menjamin kelangsungan perdamaian dan menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.</p>\r\n\r\n\r\n[caption id=\"attachment_1089\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1089\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/10/reuters_6903fe2f-1761869359.webp\" alt=\"Zabihullah Mujahid menegaskan berakhirnya pembicaraan dan mengatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya. (Reuters)\" width=\"770\" height=\"513\" /> Zabihullah Mujahid menegaskan berakhirnya pembicaraan dan mengatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya. (Reuters)[/caption]\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertemuan tingkat tinggi berikutnya dijadwalkan akan digelar pada 6 November mendatang di Istanbul untuk menetapkan format akhir dan tata cara penerapan mekanisme tersebut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan bahwa Ankara dan Doha siap terus bekerja sama dengan kedua belah pihak demi tercapainya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Turki, yang berperan sebagai mediator bersama Qatar, tidak memberikan komentar publik selama proses perundingan berlangsung sejak dibuka pada Sabtu sebelumnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pembicaraan ini diadakan setelah terjadinya bentrokan berdarah, termasuk serangan udara Pakistan ke wilayah Afghanistan dan serangan balasan dari pihak Afghanistan, yang mengakibatkan penutupan sejumlah pos perbatasan penting serta meningkatnya ketegangan politik di kedua ibu kota. Kedua negara saling menuduh mendukung kelompok bersenjata, sementara pengamat memperingatkan potensi meletusnya perang terbuka jika dialog gagal.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, dalam pernyataannya dari Istanbul, menegaskan komitmen negaranya untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara diplomatik, serta membangun hubungan baik dengan Pakistan berdasarkan saling menghormati dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri. Ia juga mengonfirmasi berakhirnya putaran pembicaraan kali ini, seraya menambahkan bahwa kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan berikutnya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu di Islamabad, dua pejabat keamanan senior mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa Pakistan menegaskan kembali agar wilayah Afghanistan tidak digunakan untuk aktivitas “terorisme” terhadap Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyampaikan apresiasi terhadap peran konstruktif para mediator, dan menegaskan komitmennya untuk terus mencari solusi damai dengan itikad baik.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Masyarakat di wilayah perbatasan berharap hasil pembicaraan ini dapat membuka kembali pos lintas batas dan memulihkan kegiatan perdagangan, meskipun ada kekhawatiran bahwa kegagalan baru dalam proses perdamaian bisa memicu konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas kawasan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sumber: <a href=\"https://afp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kantor Berita (Agencies)</a></p>','Pakistan dan Afghanistan Perpanjang Gencatan Senjata','','inherit','closed','closed','','1085-revision-v1','','','2025-11-02 10:37:47','2025-11-02 10:37:47','',1085,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1091',0,'revision','',0),
(1092,1,'2025-11-02 10:48:54','2025-11-02 10:48:54','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengekspor dan Pengimpor Madu di Dunia </strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Muhammad Sanajlah</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia ini kami arsipkan dalam<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\"> Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\"><strong>rezaervani.com - 2 November 2025</strong> </a>- Madu merupakan salah satu makanan tertua yang dikenal manusia dan memiliki nilai gizi serta khasiat pengobatan yang tinggi. Ia memadukan <strong>rasa yang khas dengan manfaat kesehatan yang beragam</strong>, menjadikannya layak disebut <strong>“emas alami”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap <strong>pentingnya makanan alami dan produk organik</strong>, madu menempati posisi istimewa baik di <strong>meja makan konsumen</strong> maupun dalam <strong>industri pangan dan pengobatan.</strong></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Produksi Madu Dunia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <strong>Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO)</strong>, <strong>produksi madu global pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,9 juta ton.</strong>\r\nDari sisi ekonomi, <strong>nilai pasar madu dunia diperkirakan mencapai 9,73 miliar dolar AS pada tahun 2024</strong>, dan diproyeksikan <strong>meningkat menjadi 15,18 miliar dolar AS pada tahun 2033</strong>, dengan <strong>tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,72%</strong>, berdasarkan data dari <strong>EMARC Group</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kawasan <strong>Asia-Pasifik</strong> mendominasi pasar global dengan <strong>pangsa lebih dari 37,6%</strong>, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap <strong>pemanis alami</strong> dan <strong>produk kesehatan</strong>, serta pergeseran menuju <strong>pola makan berbasis nabati</strong>. Semua faktor ini menjadikan madu <strong>simbol utama dari tren global menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.</strong></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Penghasil Madu Terbesar di Dunia (2023)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">China menempati posisi puncak dengan <strong>sekitar 500 ribu ton madu per tahun</strong>, setara dengan <strong>seperempat produksi dunia.</strong> Dominasi ini menjadikan China sebagai <strong>pemain utama</strong> dalam pasar madu global yang persaingannya semakin meningkat untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara produsen madu terbesar di dunia tahun 2023</strong>, menurut <strong>FAO</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>China:</strong> 518,5 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Turki:</strong> 115 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Ethiopia:</strong> 84,6 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Iran:</strong> 80,4 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Argentina:</strong> 73,4 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>India:</strong> 71 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Rusia:</strong> 64,5 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Brasil:</strong> 64,2 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Meksiko:</strong> 58 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Ukraina:</strong> 58 ribu ton</li>\r\n</ol>\r\n[caption id=\"attachment_1097\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1097\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/GettyImages-1018801324.webp\" alt=\"Permintaan global terhadap madu terus meningkat, didorong oleh kesadaran gizi dan pencarian alternatif alami\" width=\"770\" height=\"513\" /> Permintaan global terhadap madu terus meningkat, didorong oleh kesadaran gizi dan pencarian alternatif alami[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Pengekspor Madu Terbesar di Dunia (2024)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena produksi dalam negerinya yang sangat besar, <strong>China juga menjadi pengekspor madu terbesar di dunia.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengekspor madu alami terbesar tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, yang dihitung dalam <strong>dolar AS:</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>China:</strong> 265 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Selandia Baru:</strong> 250,7 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>India:</strong> 179,8 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Argentina:</strong> 170,8 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Ukraina:</strong> 167 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Jerman:</strong> 116,1 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Spanyol:</strong> 103,2 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Brasil:</strong> 100,6 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Hongaria:</strong> 85,3 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Belgia:</strong> 55 juta dolar</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengimpor Madu di Dunia</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengimpor madu alami terbesar di dunia pada tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, dengan nilai dalam <strong>dolar AS</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Amerika Serikat:</strong> 650,2 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Jerman:</strong> 234 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Jepang:</strong> 137 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Inggris Raya:</strong> 123 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Prancis:</strong> 110,4 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Italia:</strong> 78,6 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Spanyol:</strong> 66,3 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Belgia:</strong> 56,5 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Belanda:</strong> 54,5 juta dolar</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">5 Negara Arab Penghasil Madu Terbesar</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara Arab <strong>tidak termasuk dalam jajaran produsen madu utama dunia</strong>, meskipun madu diproduksi di banyak negara di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>5 negara Arab penghasil madu terbesar pada tahun 2023</strong>, menurut <strong>data terbaru FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia):</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Maroko:</strong> 8.000 ton</li>\r\n 	<li><strong>Aljazair:</strong> 6.000 ton</li>\r\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 4.200 ton</li>\r\n 	<li><strong>Suriah:</strong> 3.850 ton</li>\r\n 	<li><strong>Tunisia:</strong> 3.740 ton</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3 Negara Arab Pengimpor Madu Terbesar</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Secara umum, <strong>negara-negara Arab bukanlah produsen atau pengekspor utama madu di dunia.</strong> Sebagian besar produksi dikonsumsi di dalam negeri, sementara kebutuhan tambahan — terutama untuk <strong>industri pangan dan farmasi</strong> — dipenuhi melalui impor.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>3 negara Arab pengimpor madu terbesar di dunia tahun 2024</strong>, menurut <strong>data Bank Dunia (dalam dolar AS):</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Lebanon:</strong> 877,5 ribu dolar</li>\r\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 392,8 ribu dolar</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-Fakta Menarik tentang Madu</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu merupakan salah satu <strong>keajaiban ciptaan alam.</strong> Ia bukan sekadar pemanis alami yang lezat, tetapi juga <strong>“harta karun emas”</strong> yang menyimpan <strong>sejarah jutaan tahun</strong>, menggabungkan <strong>ilmu pengetahuan dan legenda</strong>, <strong>gizi dan pengobatan</strong>, serta <strong>ketelitian lebah dan keagungan Sang Pencipta.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>lima fakta menakjubkan tentang madu</strong>, sebagaimana dilansir dari platform <em>Bottle Store</em>:</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 1. Madu: Usia yang Membentang Jutaan Tahun</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu termasuk <strong>bahan alami tertua yang dikenal manusia.</strong> Penelitian menunjukkan bahwa <strong>cakram madu fosil tertua berusia sekitar tiga juta tahun.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan madu sejak zaman prasejarah — salah satunya berupa <strong>lukisan gua di Spanyol</strong> yang menggambarkan seseorang memanen madu dari sarang lebah, berusia sekitar <strong>15.000 tahun.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 2. Lebah: Salah Satu Makhluk Paling Produktif di Alam</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu koloni lebah terdiri atas <strong>30.000–60.000 ekor lebah</strong> yang bekerja dengan harmoni luar biasa untuk menjaga kelangsungan hidup sarang dan produksinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap koloni dapat <strong>menghasilkan madu hingga tiga kali lipat dari kebutuhan dasarnya.</strong> Namun, para peternak lebah tetap menyisakan sebagian madu untuk <strong>cadangan makanan lebah selama musim dingin.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 3. Tarian Ajaib Lebah</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kembali ke sarang membawa nektar, lebah madu <strong>melakukan “tarian goyang” (waggle dance)</strong> — cara komunikasi unik untuk menunjukkan lokasi bunga kaya nektar kepada lebah lain.\r\nSetelah itu, lebah akan <strong>mengubah nektar menjadi madu</strong> dengan menambahkan enzim dari perutnya, lalu <strong>mengurangi kadar airnya</strong> melalui kepakan sayap yang cepat hingga mencapai <strong>tekstur madu sempurna.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 4. Perjalanan Dua Juta Bunga</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk menghasilkan <strong>satu pon (sekitar 450 gram) madu</strong>, lebah harus mengunjungi <strong>sekitar dua juta bunga</strong> dan menempuh jarak hingga <strong>55.000 mil (sekitar 88.500 kilometer).</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 5. Madu: Apotek Alam dan Mukjizat Penyembuhan</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak ribuan tahun lalu, madu dikenal sebagai <strong>salah satu pengobatan alami tertua di dunia.</strong> Berkat <strong>sifat antibakteri dan anti-inflamasi</strong>, madu digunakan untuk <strong>menyembuhkan luka, luka bakar, tukak lambung, dan berbagai penyakit lainnya.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu juga merupakan <strong>satu-satunya makanan alami yang mengandung semua unsur penting bagi kehidupan</strong>, termasuk <strong>air, vitamin, mineral, dan enzim</strong> yang memberi tubuh <strong>energi alami yang berkelanjutan.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia','','publish','open','open','','negara-pengekspor-dan-pengimpor-madu-terbesar-di-dunia','','','2025-11-02 10:56:38','2025-11-02 10:56:38','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1092',0,'post','',0),
(1093,1,'2025-11-02 10:44:52','2025-11-02 10:44:52','','lebah_madu','','inherit','open','closed','','lebah_madu','','','2025-11-02 10:44:52','2025-11-02 10:44:52','',1092,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/lebah_madu.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1094,1,'2025-11-02 10:48:54','2025-11-02 10:48:54','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengekspor dan Pengimpor Madu di Dunia </strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Muhammad Sanajlah</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia ini kami arsipkan dalam Kategori Sejarah</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 2 November 2025 - Madu merupakan salah satu makanan tertua yang dikenal manusia dan memiliki nilai gizi serta khasiat pengobatan yang tinggi. Ia memadukan <strong>rasa yang khas dengan manfaat kesehatan yang beragam</strong>, menjadikannya layak disebut <strong>“emas alami”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap <strong>pentingnya makanan alami dan produk organik</strong>, madu menempati posisi istimewa baik di <strong>meja makan konsumen</strong> maupun dalam <strong>industri pangan dan pengobatan.</strong></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Produksi Madu Dunia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <strong>Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO)</strong>, <strong>produksi madu global pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,9 juta ton.</strong>\r\nDari sisi ekonomi, <strong>nilai pasar madu dunia diperkirakan mencapai 9,73 miliar dolar AS pada tahun 2024</strong>, dan diproyeksikan <strong>meningkat menjadi 15,18 miliar dolar AS pada tahun 2033</strong>, dengan <strong>tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,72%</strong>, berdasarkan data dari <strong>EMARC Group</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kawasan <strong>Asia-Pasifik</strong> mendominasi pasar global dengan <strong>pangsa lebih dari 37,6%</strong>, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap <strong>pemanis alami</strong> dan <strong>produk kesehatan</strong>, serta pergeseran menuju <strong>pola makan berbasis nabati</strong>. Semua faktor ini menjadikan madu <strong>simbol utama dari tren global menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.</strong></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Penghasil Madu Terbesar di Dunia (2023)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">China menempati posisi puncak dengan <strong>sekitar 500 ribu ton madu per tahun</strong>, setara dengan <strong>seperempat produksi dunia.</strong> Dominasi ini menjadikan China sebagai <strong>pemain utama</strong> dalam pasar madu global yang persaingannya semakin meningkat untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara produsen madu terbesar di dunia tahun 2023</strong>, menurut <strong>FAO</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>China:</strong> 518,5 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Turki:</strong> 115 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Ethiopia:</strong> 84,6 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Iran:</strong> 80,4 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Argentina:</strong> 73,4 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>India:</strong> 71 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Rusia:</strong> 64,5 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Brasil:</strong> 64,2 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Meksiko:</strong> 58 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Ukraina:</strong> 58 ribu ton</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Pengekspor Madu Terbesar di Dunia (2024)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena produksi dalam negerinya yang sangat besar, <strong>China juga menjadi pengekspor madu terbesar di dunia.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengekspor madu alami terbesar tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, yang dihitung dalam <strong>dolar AS:</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>China:</strong> 265 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Selandia Baru:</strong> 250,7 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>India:</strong> 179,8 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Argentina:</strong> 170,8 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Ukraina:</strong> 167 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Jerman:</strong> 116,1 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Spanyol:</strong> 103,2 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Brasil:</strong> 100,6 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Hongaria:</strong> 85,3 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Belgia:</strong> 55 juta dolar</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengimpor Madu di Dunia</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengimpor madu alami terbesar di dunia pada tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, dengan nilai dalam <strong>dolar AS</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Amerika Serikat:</strong> 650,2 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Jerman:</strong> 234 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Jepang:</strong> 137 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Inggris Raya:</strong> 123 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Prancis:</strong> 110,4 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Italia:</strong> 78,6 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Spanyol:</strong> 66,3 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Belgia:</strong> 56,5 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Belanda:</strong> 54,5 juta dolar</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">5 Negara Arab Penghasil Madu Terbesar</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara Arab <strong>tidak termasuk dalam jajaran produsen madu utama dunia</strong>, meskipun madu diproduksi di banyak negara di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>5 negara Arab penghasil madu terbesar pada tahun 2023</strong>, menurut <strong>data terbaru FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia):</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Maroko:</strong> 8.000 ton</li>\r\n 	<li><strong>Aljazair:</strong> 6.000 ton</li>\r\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 4.200 ton</li>\r\n 	<li><strong>Suriah:</strong> 3.850 ton</li>\r\n 	<li><strong>Tunisia:</strong> 3.740 ton</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3 Negara Arab Pengimpor Madu Terbesar</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Secara umum, <strong>negara-negara Arab bukanlah produsen atau pengekspor utama madu di dunia.</strong> Sebagian besar produksi dikonsumsi di dalam negeri, sementara kebutuhan tambahan — terutama untuk <strong>industri pangan dan farmasi</strong> — dipenuhi melalui impor.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>3 negara Arab pengimpor madu terbesar di dunia tahun 2024</strong>, menurut <strong>data Bank Dunia (dalam dolar AS):</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Lebanon:</strong> 877,5 ribu dolar</li>\r\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 392,8 ribu dolar</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-Fakta Menarik tentang Madu</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu merupakan salah satu <strong>keajaiban ciptaan alam.</strong> Ia bukan sekadar pemanis alami yang lezat, tetapi juga <strong>“harta karun emas”</strong> yang menyimpan <strong>sejarah jutaan tahun</strong>, menggabungkan <strong>ilmu pengetahuan dan legenda</strong>, <strong>gizi dan pengobatan</strong>, serta <strong>ketelitian lebah dan keagungan Sang Pencipta.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>lima fakta menakjubkan tentang madu</strong>, sebagaimana dilansir dari platform <em>Bottle Store</em>:</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 1. Madu: Usia yang Membentang Jutaan Tahun</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu termasuk <strong>bahan alami tertua yang dikenal manusia.</strong> Penelitian menunjukkan bahwa <strong>cakram madu fosil tertua berusia sekitar tiga juta tahun.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan madu sejak zaman prasejarah — salah satunya berupa <strong>lukisan gua di Spanyol</strong> yang menggambarkan seseorang memanen madu dari sarang lebah, berusia sekitar <strong>15.000 tahun.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 2. Lebah: Salah Satu Makhluk Paling Produktif di Alam</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu koloni lebah terdiri atas <strong>30.000–60.000 ekor lebah</strong> yang bekerja dengan harmoni luar biasa untuk menjaga kelangsungan hidup sarang dan produksinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap koloni dapat <strong>menghasilkan madu hingga tiga kali lipat dari kebutuhan dasarnya.</strong> Namun, para peternak lebah tetap menyisakan sebagian madu untuk <strong>cadangan makanan lebah selama musim dingin.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 3. Tarian Ajaib Lebah</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kembali ke sarang membawa nektar, lebah madu <strong>melakukan “tarian goyang” (waggle dance)</strong> — cara komunikasi unik untuk menunjukkan lokasi bunga kaya nektar kepada lebah lain.\r\nSetelah itu, lebah akan <strong>mengubah nektar menjadi madu</strong> dengan menambahkan enzim dari perutnya, lalu <strong>mengurangi kadar airnya</strong> melalui kepakan sayap yang cepat hingga mencapai <strong>tekstur madu sempurna.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 4. Perjalanan Dua Juta Bunga</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk menghasilkan <strong>satu pon (sekitar 450 gram) madu</strong>, lebah harus mengunjungi <strong>sekitar dua juta bunga</strong> dan menempuh jarak hingga <strong>55.000 mil (sekitar 88.500 kilometer).</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 5. Madu: Apotek Alam dan Mukjizat Penyembuhan</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak ribuan tahun lalu, madu dikenal sebagai <strong>salah satu pengobatan alami tertua di dunia.</strong> Berkat <strong>sifat antibakteri dan anti-inflamasi</strong>, madu digunakan untuk <strong>menyembuhkan luka, luka bakar, tukak lambung, dan berbagai penyakit lainnya.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu juga merupakan <strong>satu-satunya makanan alami yang mengandung semua unsur penting bagi kehidupan</strong>, termasuk <strong>air, vitamin, mineral, dan enzim</strong> yang memberi tubuh <strong>energi alami yang berkelanjutan.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia','','inherit','closed','closed','','1092-revision-v1','','','2025-11-02 10:48:54','2025-11-02 10:48:54','',1092,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1094',0,'revision','',0),
(1095,1,'2025-11-02 10:49:15','2025-11-02 10:49:15','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengekspor dan Pengimpor Madu di Dunia </strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Muhammad Sanajlah</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia ini kami arsipkan dalam<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\"> Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\"><strong>rezaervani.com - 2 November 2025</strong> </a>- Madu merupakan salah satu makanan tertua yang dikenal manusia dan memiliki nilai gizi serta khasiat pengobatan yang tinggi. Ia memadukan <strong>rasa yang khas dengan manfaat kesehatan yang beragam</strong>, menjadikannya layak disebut <strong>“emas alami”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap <strong>pentingnya makanan alami dan produk organik</strong>, madu menempati posisi istimewa baik di <strong>meja makan konsumen</strong> maupun dalam <strong>industri pangan dan pengobatan.</strong></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Produksi Madu Dunia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <strong>Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO)</strong>, <strong>produksi madu global pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,9 juta ton.</strong>\r\nDari sisi ekonomi, <strong>nilai pasar madu dunia diperkirakan mencapai 9,73 miliar dolar AS pada tahun 2024</strong>, dan diproyeksikan <strong>meningkat menjadi 15,18 miliar dolar AS pada tahun 2033</strong>, dengan <strong>tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,72%</strong>, berdasarkan data dari <strong>EMARC Group</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kawasan <strong>Asia-Pasifik</strong> mendominasi pasar global dengan <strong>pangsa lebih dari 37,6%</strong>, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap <strong>pemanis alami</strong> dan <strong>produk kesehatan</strong>, serta pergeseran menuju <strong>pola makan berbasis nabati</strong>. Semua faktor ini menjadikan madu <strong>simbol utama dari tren global menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.</strong></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Penghasil Madu Terbesar di Dunia (2023)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">China menempati posisi puncak dengan <strong>sekitar 500 ribu ton madu per tahun</strong>, setara dengan <strong>seperempat produksi dunia.</strong> Dominasi ini menjadikan China sebagai <strong>pemain utama</strong> dalam pasar madu global yang persaingannya semakin meningkat untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara produsen madu terbesar di dunia tahun 2023</strong>, menurut <strong>FAO</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>China:</strong> 518,5 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Turki:</strong> 115 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Ethiopia:</strong> 84,6 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Iran:</strong> 80,4 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Argentina:</strong> 73,4 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>India:</strong> 71 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Rusia:</strong> 64,5 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Brasil:</strong> 64,2 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Meksiko:</strong> 58 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Ukraina:</strong> 58 ribu ton</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Pengekspor Madu Terbesar di Dunia (2024)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena produksi dalam negerinya yang sangat besar, <strong>China juga menjadi pengekspor madu terbesar di dunia.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengekspor madu alami terbesar tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, yang dihitung dalam <strong>dolar AS:</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>China:</strong> 265 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Selandia Baru:</strong> 250,7 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>India:</strong> 179,8 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Argentina:</strong> 170,8 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Ukraina:</strong> 167 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Jerman:</strong> 116,1 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Spanyol:</strong> 103,2 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Brasil:</strong> 100,6 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Hongaria:</strong> 85,3 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Belgia:</strong> 55 juta dolar</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengimpor Madu di Dunia</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengimpor madu alami terbesar di dunia pada tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, dengan nilai dalam <strong>dolar AS</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Amerika Serikat:</strong> 650,2 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Jerman:</strong> 234 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Jepang:</strong> 137 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Inggris Raya:</strong> 123 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Prancis:</strong> 110,4 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Italia:</strong> 78,6 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Spanyol:</strong> 66,3 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Belgia:</strong> 56,5 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Belanda:</strong> 54,5 juta dolar</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">5 Negara Arab Penghasil Madu Terbesar</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara Arab <strong>tidak termasuk dalam jajaran produsen madu utama dunia</strong>, meskipun madu diproduksi di banyak negara di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>5 negara Arab penghasil madu terbesar pada tahun 2023</strong>, menurut <strong>data terbaru FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia):</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Maroko:</strong> 8.000 ton</li>\r\n 	<li><strong>Aljazair:</strong> 6.000 ton</li>\r\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 4.200 ton</li>\r\n 	<li><strong>Suriah:</strong> 3.850 ton</li>\r\n 	<li><strong>Tunisia:</strong> 3.740 ton</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3 Negara Arab Pengimpor Madu Terbesar</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Secara umum, <strong>negara-negara Arab bukanlah produsen atau pengekspor utama madu di dunia.</strong> Sebagian besar produksi dikonsumsi di dalam negeri, sementara kebutuhan tambahan — terutama untuk <strong>industri pangan dan farmasi</strong> — dipenuhi melalui impor.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>3 negara Arab pengimpor madu terbesar di dunia tahun 2024</strong>, menurut <strong>data Bank Dunia (dalam dolar AS):</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Lebanon:</strong> 877,5 ribu dolar</li>\r\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 392,8 ribu dolar</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-Fakta Menarik tentang Madu</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu merupakan salah satu <strong>keajaiban ciptaan alam.</strong> Ia bukan sekadar pemanis alami yang lezat, tetapi juga <strong>“harta karun emas”</strong> yang menyimpan <strong>sejarah jutaan tahun</strong>, menggabungkan <strong>ilmu pengetahuan dan legenda</strong>, <strong>gizi dan pengobatan</strong>, serta <strong>ketelitian lebah dan keagungan Sang Pencipta.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>lima fakta menakjubkan tentang madu</strong>, sebagaimana dilansir dari platform <em>Bottle Store</em>:</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 1. Madu: Usia yang Membentang Jutaan Tahun</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu termasuk <strong>bahan alami tertua yang dikenal manusia.</strong> Penelitian menunjukkan bahwa <strong>cakram madu fosil tertua berusia sekitar tiga juta tahun.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan madu sejak zaman prasejarah — salah satunya berupa <strong>lukisan gua di Spanyol</strong> yang menggambarkan seseorang memanen madu dari sarang lebah, berusia sekitar <strong>15.000 tahun.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 2. Lebah: Salah Satu Makhluk Paling Produktif di Alam</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu koloni lebah terdiri atas <strong>30.000–60.000 ekor lebah</strong> yang bekerja dengan harmoni luar biasa untuk menjaga kelangsungan hidup sarang dan produksinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap koloni dapat <strong>menghasilkan madu hingga tiga kali lipat dari kebutuhan dasarnya.</strong> Namun, para peternak lebah tetap menyisakan sebagian madu untuk <strong>cadangan makanan lebah selama musim dingin.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 3. Tarian Ajaib Lebah</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kembali ke sarang membawa nektar, lebah madu <strong>melakukan “tarian goyang” (waggle dance)</strong> — cara komunikasi unik untuk menunjukkan lokasi bunga kaya nektar kepada lebah lain.\r\nSetelah itu, lebah akan <strong>mengubah nektar menjadi madu</strong> dengan menambahkan enzim dari perutnya, lalu <strong>mengurangi kadar airnya</strong> melalui kepakan sayap yang cepat hingga mencapai <strong>tekstur madu sempurna.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 4. Perjalanan Dua Juta Bunga</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk menghasilkan <strong>satu pon (sekitar 450 gram) madu</strong>, lebah harus mengunjungi <strong>sekitar dua juta bunga</strong> dan menempuh jarak hingga <strong>55.000 mil (sekitar 88.500 kilometer).</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 5. Madu: Apotek Alam dan Mukjizat Penyembuhan</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak ribuan tahun lalu, madu dikenal sebagai <strong>salah satu pengobatan alami tertua di dunia.</strong> Berkat <strong>sifat antibakteri dan anti-inflamasi</strong>, madu digunakan untuk <strong>menyembuhkan luka, luka bakar, tukak lambung, dan berbagai penyakit lainnya.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu juga merupakan <strong>satu-satunya makanan alami yang mengandung semua unsur penting bagi kehidupan</strong>, termasuk <strong>air, vitamin, mineral, dan enzim</strong> yang memberi tubuh <strong>energi alami yang berkelanjutan.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia','','inherit','closed','closed','','1092-revision-v1','','','2025-11-02 10:49:15','2025-11-02 10:49:15','',1092,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1095',0,'revision','',0),
(1096,1,'2025-11-02 10:50:19','2025-11-02 10:50:19','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengekspor dan Pengimpor Madu di Dunia </strong></h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Muhammad Sanajlah</strong></h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia ini kami arsipkan dalam<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\"> Kategori Sejarah</a></em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\"><strong>rezaervani.com - 2 November 2025</strong> </a>- Madu merupakan salah satu makanan tertua yang dikenal manusia dan memiliki nilai gizi serta khasiat pengobatan yang tinggi. Ia memadukan <strong>rasa yang khas dengan manfaat kesehatan yang beragam</strong>, menjadikannya layak disebut <strong>“emas alami”</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap <strong>pentingnya makanan alami dan produk organik</strong>, madu menempati posisi istimewa baik di <strong>meja makan konsumen</strong> maupun dalam <strong>industri pangan dan pengobatan.</strong></p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Produksi Madu Dunia</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <strong>Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO)</strong>, <strong>produksi madu global pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,9 juta ton.</strong>\nDari sisi ekonomi, <strong>nilai pasar madu dunia diperkirakan mencapai 9,73 miliar dolar AS pada tahun 2024</strong>, dan diproyeksikan <strong>meningkat menjadi 15,18 miliar dolar AS pada tahun 2033</strong>, dengan <strong>tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,72%</strong>, berdasarkan data dari <strong>EMARC Group</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kawasan <strong>Asia-Pasifik</strong> mendominasi pasar global dengan <strong>pangsa lebih dari 37,6%</strong>, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap <strong>pemanis alami</strong> dan <strong>produk kesehatan</strong>, serta pergeseran menuju <strong>pola makan berbasis nabati</strong>. Semua faktor ini menjadikan madu <strong>simbol utama dari tren global menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.</strong></p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Penghasil Madu Terbesar di Dunia (2023)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">China menempati posisi puncak dengan <strong>sekitar 500 ribu ton madu per tahun</strong>, setara dengan <strong>seperempat produksi dunia.</strong> Dominasi ini menjadikan China sebagai <strong>pemain utama</strong> dalam pasar madu global yang persaingannya semakin meningkat untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara produsen madu terbesar di dunia tahun 2023</strong>, menurut <strong>FAO</strong>:</p>\n\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n 	<li><strong>China:</strong> 518,5 ribu ton</li>\n 	<li><strong>Turki:</strong> 115 ribu ton</li>\n 	<li><strong>Ethiopia:</strong> 84,6 ribu ton</li>\n 	<li><strong>Iran:</strong> 80,4 ribu ton</li>\n 	<li><strong>Argentina:</strong> 73,4 ribu ton</li>\n 	<li><strong>India:</strong> 71 ribu ton</li>\n 	<li><strong>Rusia:</strong> 64,5 ribu ton</li>\n 	<li><strong>Brasil:</strong> 64,2 ribu ton</li>\n 	<li><strong>Meksiko:</strong> 58 ribu ton</li>\n 	<li><strong>Ukraina:</strong> 58 ribu ton</li>\n</ol>\n&nbsp;\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Pengekspor Madu Terbesar di Dunia (2024)</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena produksi dalam negerinya yang sangat besar, <strong>China juga menjadi pengekspor madu terbesar di dunia.</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengekspor madu alami terbesar tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, yang dihitung dalam <strong>dolar AS:</strong></p>\n\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>China:</strong> 265 juta dolar</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Selandia Baru:</strong> 250,7 juta dolar</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>India:</strong> 179,8 juta dolar</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Argentina:</strong> 170,8 juta dolar</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Ukraina:</strong> 167 juta dolar</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Jerman:</strong> 116,1 juta dolar</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Spanyol:</strong> 103,2 juta dolar</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Brasil:</strong> 100,6 juta dolar</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Hongaria:</strong> 85,3 juta dolar</li>\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Belgia:</strong> 55 juta dolar</li>\n</ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengimpor Madu di Dunia</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengimpor madu alami terbesar di dunia pada tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, dengan nilai dalam <strong>dolar AS</strong>:</p>\n\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n 	<li><strong>Amerika Serikat:</strong> 650,2 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Jerman:</strong> 234 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Jepang:</strong> 137 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Inggris Raya:</strong> 123 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Prancis:</strong> 110,4 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Italia:</strong> 78,6 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Spanyol:</strong> 66,3 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Belgia:</strong> 56,5 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Belanda:</strong> 54,5 juta dolar</li>\n</ol>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">5 Negara Arab Penghasil Madu Terbesar</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara Arab <strong>tidak termasuk dalam jajaran produsen madu utama dunia</strong>, meskipun madu diproduksi di banyak negara di kawasan tersebut.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>5 negara Arab penghasil madu terbesar pada tahun 2023</strong>, menurut <strong>data terbaru FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia):</strong></p>\n\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n 	<li><strong>Maroko:</strong> 8.000 ton</li>\n 	<li><strong>Aljazair:</strong> 6.000 ton</li>\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 4.200 ton</li>\n 	<li><strong>Suriah:</strong> 3.850 ton</li>\n 	<li><strong>Tunisia:</strong> 3.740 ton</li>\n</ol>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3 Negara Arab Pengimpor Madu Terbesar</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secara umum, <strong>negara-negara Arab bukanlah produsen atau pengekspor utama madu di dunia.</strong> Sebagian besar produksi dikonsumsi di dalam negeri, sementara kebutuhan tambahan — terutama untuk <strong>industri pangan dan farmasi</strong> — dipenuhi melalui impor.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>3 negara Arab pengimpor madu terbesar di dunia tahun 2024</strong>, menurut <strong>data Bank Dunia (dalam dolar AS):</strong></p>\n\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\n 	<li><strong>Lebanon:</strong> 877,5 ribu dolar</li>\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 392,8 ribu dolar</li>\n</ol>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-Fakta Menarik tentang Madu</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu merupakan salah satu <strong>keajaiban ciptaan alam.</strong> Ia bukan sekadar pemanis alami yang lezat, tetapi juga <strong>“harta karun emas”</strong> yang menyimpan <strong>sejarah jutaan tahun</strong>, menggabungkan <strong>ilmu pengetahuan dan legenda</strong>, <strong>gizi dan pengobatan</strong>, serta <strong>ketelitian lebah dan keagungan Sang Pencipta.</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>lima fakta menakjubkan tentang madu</strong>, sebagaimana dilansir dari platform <em>Bottle Store</em>:</p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 1. Madu: Usia yang Membentang Jutaan Tahun</h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu termasuk <strong>bahan alami tertua yang dikenal manusia.</strong> Penelitian menunjukkan bahwa <strong>cakram madu fosil tertua berusia sekitar tiga juta tahun.</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan madu sejak zaman prasejarah — salah satunya berupa <strong>lukisan gua di Spanyol</strong> yang menggambarkan seseorang memanen madu dari sarang lebah, berusia sekitar <strong>15.000 tahun.</strong></p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 2. Lebah: Salah Satu Makhluk Paling Produktif di Alam</h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu koloni lebah terdiri atas <strong>30.000–60.000 ekor lebah</strong> yang bekerja dengan harmoni luar biasa untuk menjaga kelangsungan hidup sarang dan produksinya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap koloni dapat <strong>menghasilkan madu hingga tiga kali lipat dari kebutuhan dasarnya.</strong> Namun, para peternak lebah tetap menyisakan sebagian madu untuk <strong>cadangan makanan lebah selama musim dingin.</strong></p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 3. Tarian Ajaib Lebah</h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kembali ke sarang membawa nektar, lebah madu <strong>melakukan “tarian goyang” (waggle dance)</strong> — cara komunikasi unik untuk menunjukkan lokasi bunga kaya nektar kepada lebah lain.\nSetelah itu, lebah akan <strong>mengubah nektar menjadi madu</strong> dengan menambahkan enzim dari perutnya, lalu <strong>mengurangi kadar airnya</strong> melalui kepakan sayap yang cepat hingga mencapai <strong>tekstur madu sempurna.</strong></p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 4. Perjalanan Dua Juta Bunga</h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk menghasilkan <strong>satu pon (sekitar 450 gram) madu</strong>, lebah harus mengunjungi <strong>sekitar dua juta bunga</strong> dan menempuh jarak hingga <strong>55.000 mil (sekitar 88.500 kilometer).</strong></p>\n\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 5. Madu: Apotek Alam dan Mukjizat Penyembuhan</h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak ribuan tahun lalu, madu dikenal sebagai <strong>salah satu pengobatan alami tertua di dunia.</strong> Berkat <strong>sifat antibakteri dan anti-inflamasi</strong>, madu digunakan untuk <strong>menyembuhkan luka, luka bakar, tukak lambung, dan berbagai penyakit lainnya.</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu juga merupakan <strong>satu-satunya makanan alami yang mengandung semua unsur penting bagi kehidupan</strong>, termasuk <strong>air, vitamin, mineral, dan enzim</strong> yang memberi tubuh <strong>energi alami yang berkelanjutan.</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia','','inherit','closed','closed','','1092-autosave-v1','','','2025-11-02 10:50:19','2025-11-02 10:50:19','',1092,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1096',0,'revision','',0),
(1097,1,'2025-11-02 10:50:21','2025-11-02 10:50:21','Permintaan global terhadap madu terus meningkat, didorong oleh kesadaran gizi dan pencarian alternatif alami','GettyImages-1018801324','Permintaan global terhadap madu terus meningkat, didorong oleh kesadaran gizi dan pencarian alternatif alami','inherit','open','closed','','gettyimages-1018801324','','','2025-11-02 10:50:32','2025-11-02 10:50:32','',1092,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/GettyImages-1018801324.webp',0,'attachment','image/webp',0),
(1098,1,'2025-11-02 10:50:35','2025-11-02 10:50:35','<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengekspor dan Pengimpor Madu di Dunia </strong></h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Oleh: Muhammad Sanajlah</strong></h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Artikel Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia ini kami arsipkan dalam<a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\"> Kategori Sejarah</a></em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/sejarah/\"><strong>rezaervani.com - 2 November 2025</strong> </a>- Madu merupakan salah satu makanan tertua yang dikenal manusia dan memiliki nilai gizi serta khasiat pengobatan yang tinggi. Ia memadukan <strong>rasa yang khas dengan manfaat kesehatan yang beragam</strong>, menjadikannya layak disebut <strong>“emas alami”</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap <strong>pentingnya makanan alami dan produk organik</strong>, madu menempati posisi istimewa baik di <strong>meja makan konsumen</strong> maupun dalam <strong>industri pangan dan pengobatan.</strong></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Produksi Madu Dunia</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <strong>Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO)</strong>, <strong>produksi madu global pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,9 juta ton.</strong>\r\nDari sisi ekonomi, <strong>nilai pasar madu dunia diperkirakan mencapai 9,73 miliar dolar AS pada tahun 2024</strong>, dan diproyeksikan <strong>meningkat menjadi 15,18 miliar dolar AS pada tahun 2033</strong>, dengan <strong>tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,72%</strong>, berdasarkan data dari <strong>EMARC Group</strong>.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kawasan <strong>Asia-Pasifik</strong> mendominasi pasar global dengan <strong>pangsa lebih dari 37,6%</strong>, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap <strong>pemanis alami</strong> dan <strong>produk kesehatan</strong>, serta pergeseran menuju <strong>pola makan berbasis nabati</strong>. Semua faktor ini menjadikan madu <strong>simbol utama dari tren global menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.</strong></p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Penghasil Madu Terbesar di Dunia (2023)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">China menempati posisi puncak dengan <strong>sekitar 500 ribu ton madu per tahun</strong>, setara dengan <strong>seperempat produksi dunia.</strong> Dominasi ini menjadikan China sebagai <strong>pemain utama</strong> dalam pasar madu global yang persaingannya semakin meningkat untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara produsen madu terbesar di dunia tahun 2023</strong>, menurut <strong>FAO</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>China:</strong> 518,5 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Turki:</strong> 115 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Ethiopia:</strong> 84,6 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Iran:</strong> 80,4 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Argentina:</strong> 73,4 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>India:</strong> 71 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Rusia:</strong> 64,5 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Brasil:</strong> 64,2 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Meksiko:</strong> 58 ribu ton</li>\r\n 	<li><strong>Ukraina:</strong> 58 ribu ton</li>\r\n</ol>\r\n[caption id=\"attachment_1097\" align=\"aligncenter\" width=\"770\"]<img class=\"size-full wp-image-1097\" src=\"https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/GettyImages-1018801324.webp\" alt=\"Permintaan global terhadap madu terus meningkat, didorong oleh kesadaran gizi dan pencarian alternatif alami\" width=\"770\" height=\"513\" /> Permintaan global terhadap madu terus meningkat, didorong oleh kesadaran gizi dan pencarian alternatif alami[/caption]\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">10 Negara Pengekspor Madu Terbesar di Dunia (2024)</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Karena produksi dalam negerinya yang sangat besar, <strong>China juga menjadi pengekspor madu terbesar di dunia.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengekspor madu alami terbesar tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, yang dihitung dalam <strong>dolar AS:</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>China:</strong> 265 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Selandia Baru:</strong> 250,7 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>India:</strong> 179,8 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Argentina:</strong> 170,8 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Ukraina:</strong> 167 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Jerman:</strong> 116,1 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Spanyol:</strong> 103,2 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Brasil:</strong> 100,6 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Hongaria:</strong> 85,3 juta dolar</li>\r\n 	<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Belgia:</strong> 55 juta dolar</li>\r\n</ol>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10 Negara Terbesar Pengimpor Madu di Dunia</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>10 negara pengimpor madu alami terbesar di dunia pada tahun 2024</strong>, berdasarkan data <strong>Bank Dunia</strong>, dengan nilai dalam <strong>dolar AS</strong>:</p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Amerika Serikat:</strong> 650,2 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Jerman:</strong> 234 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Jepang:</strong> 137 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Inggris Raya:</strong> 123 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Prancis:</strong> 110,4 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Italia:</strong> 78,6 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Spanyol:</strong> 66,3 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Belgia:</strong> 56,5 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Belanda:</strong> 54,5 juta dolar</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">5 Negara Arab Penghasil Madu Terbesar</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Negara-negara Arab <strong>tidak termasuk dalam jajaran produsen madu utama dunia</strong>, meskipun madu diproduksi di banyak negara di kawasan tersebut.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut daftar <strong>5 negara Arab penghasil madu terbesar pada tahun 2023</strong>, menurut <strong>data terbaru FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia):</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Maroko:</strong> 8.000 ton</li>\r\n 	<li><strong>Aljazair:</strong> 6.000 ton</li>\r\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 4.200 ton</li>\r\n 	<li><strong>Suriah:</strong> 3.850 ton</li>\r\n 	<li><strong>Tunisia:</strong> 3.740 ton</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3 Negara Arab Pengimpor Madu Terbesar</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Secara umum, <strong>negara-negara Arab bukanlah produsen atau pengekspor utama madu di dunia.</strong> Sebagian besar produksi dikonsumsi di dalam negeri, sementara kebutuhan tambahan — terutama untuk <strong>industri pangan dan farmasi</strong> — dipenuhi melalui impor.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>3 negara Arab pengimpor madu terbesar di dunia tahun 2024</strong>, menurut <strong>data Bank Dunia (dalam dolar AS):</strong></p>\r\n\r\n<ol style=\"text-align: justify;\">\r\n 	<li><strong>Arab Saudi:</strong> 68,7 juta dolar</li>\r\n 	<li><strong>Lebanon:</strong> 877,5 ribu dolar</li>\r\n 	<li><strong>Mesir:</strong> 392,8 ribu dolar</li>\r\n</ol>\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Fakta-Fakta Menarik tentang Madu</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu merupakan salah satu <strong>keajaiban ciptaan alam.</strong> Ia bukan sekadar pemanis alami yang lezat, tetapi juga <strong>“harta karun emas”</strong> yang menyimpan <strong>sejarah jutaan tahun</strong>, menggabungkan <strong>ilmu pengetahuan dan legenda</strong>, <strong>gizi dan pengobatan</strong>, serta <strong>ketelitian lebah dan keagungan Sang Pencipta.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Berikut <strong>lima fakta menakjubkan tentang madu</strong>, sebagaimana dilansir dari platform <em>Bottle Store</em>:</p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 1. Madu: Usia yang Membentang Jutaan Tahun</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu termasuk <strong>bahan alami tertua yang dikenal manusia.</strong> Penelitian menunjukkan bahwa <strong>cakram madu fosil tertua berusia sekitar tiga juta tahun.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan madu sejak zaman prasejarah — salah satunya berupa <strong>lukisan gua di Spanyol</strong> yang menggambarkan seseorang memanen madu dari sarang lebah, berusia sekitar <strong>15.000 tahun.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 2. Lebah: Salah Satu Makhluk Paling Produktif di Alam</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Satu koloni lebah terdiri atas <strong>30.000–60.000 ekor lebah</strong> yang bekerja dengan harmoni luar biasa untuk menjaga kelangsungan hidup sarang dan produksinya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setiap koloni dapat <strong>menghasilkan madu hingga tiga kali lipat dari kebutuhan dasarnya.</strong> Namun, para peternak lebah tetap menyisakan sebagian madu untuk <strong>cadangan makanan lebah selama musim dingin.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 3. Tarian Ajaib Lebah</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Setelah kembali ke sarang membawa nektar, lebah madu <strong>melakukan “tarian goyang” (waggle dance)</strong> — cara komunikasi unik untuk menunjukkan lokasi bunga kaya nektar kepada lebah lain.\r\nSetelah itu, lebah akan <strong>mengubah nektar menjadi madu</strong> dengan menambahkan enzim dari perutnya, lalu <strong>mengurangi kadar airnya</strong> melalui kepakan sayap yang cepat hingga mencapai <strong>tekstur madu sempurna.</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 4. Perjalanan Dua Juta Bunga</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk menghasilkan <strong>satu pon (sekitar 450 gram) madu</strong>, lebah harus mengunjungi <strong>sekitar dua juta bunga</strong> dan menempuh jarak hingga <strong>55.000 mil (sekitar 88.500 kilometer).</strong></p>\r\n\r\n<h4 style=\"text-align: justify;\">🟡 5. Madu: Apotek Alam dan Mukjizat Penyembuhan</h4>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sejak ribuan tahun lalu, madu dikenal sebagai <strong>salah satu pengobatan alami tertua di dunia.</strong> Berkat <strong>sifat antibakteri dan anti-inflamasi</strong>, madu digunakan untuk <strong>menyembuhkan luka, luka bakar, tukak lambung, dan berbagai penyakit lainnya.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Madu juga merupakan <strong>satu-satunya makanan alami yang mengandung semua unsur penting bagi kehidupan</strong>, termasuk <strong>air, vitamin, mineral, dan enzim</strong> yang memberi tubuh <strong>energi alami yang berkelanjutan.</strong></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://aljazeera.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Al Jazeera</a></p>','Negara Pengekspor dan Pengimpor Madu Terbesar di Dunia','','inherit','closed','closed','','1092-revision-v1','','','2025-11-02 10:50:35','2025-11-02 10:50:35','',1092,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1098',0,'revision','',0),
(1099,1,'2025-11-02 12:51:44','2025-11-02 12:51:44','<h2 style=\"text-align: center;\">Shah Rukh Khan: Apa Artinya Menjadi Miliarder di Tengah Genosida</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Azad Essa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Saat kekayaan para miliarder Muslim tidak ada arti dan pengaruhnya pada penderitaan Ummat Muslim dunia, demikianlah gambaran yang diberikan oleh kekayaan Shah Rukh Khan, yang bahkan tidak ada artinya sama sekali bagi Muslim India, yang tetap mengalami diskriminasi yang brutal</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulang tahun Shah Rukh Khan tahun ini terasa berbeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sang megabintang berusia 60 tahun pada hari Minggu, ia akan melakukannya bukan hanya sebagai raja Bollywood yang tak terbantahkan, tetapi juga sebagai aktor India terkaya sepanjang masa — seorang miliarder.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Harun India Rich List</em>, Khan telah mencapai status miliarder pada Oktober lalu, menjadikannya bintang Bollywood pertama yang bergabung dengan klub elit yang hanya mencakup 0,00004 persen populasi dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan menjadi satu dari 358 miliarder di India — atau hanya 0,00002 persen dari total penduduknya — itu sudah cukup untuk diperlakukan layaknya dewa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang paling mencolok, sebagian besar media India merayakan pencapaian ini. Mereka menyoroti sejarah kerja kerasnya, bakat dan karismanya, serta kelihaian bisnis yang membuatnya sukses membangun portofolio beragam — dari real estate hingga waralaba olahraga dan iklan merek — menjadikannya sosok seperti sekarang.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Pencapaian ini adalah mahkota dari kerja keras tanpa henti… menjadikan mereknya mesin kekayaan yang luar biasa,” tulis <em>India Today.</em>\r\n\r\n“Masuknya Shah Rukh Khan ke klub miliarder sangat masuk akal, baik secara logika maupun emosional,” tulis <em>Hindustan Times.</em>\r\n\r\n<em>The Economic Times</em> menambahkan: “Perjalanannya membuktikan bahwa bakat, kerja keras, dan investasi cerdas dapat menciptakan warisan abadi, di layar maupun di luar layar.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hanya sedikit yang berhenti untuk merenungkan apa artinya menjadi miliarder di India tahun 2025 — sebuah negara di mana, menurut para peneliti, ketimpangan kini lebih buruk dibandingkan masa kolonial Inggris; di mana kelas menengah kehilangan peluang dan dilanda kecemasan; dan di mana mereka yang berbagi identitasnya sebagai Muslim hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak berdirinya negara itu pada 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan pertanyaan yang menyertainya: peran apa yang dimainkan oleh sikap diam Khan di tengah kekacauan sosial dan politik — baik di India, Gaza, maupun Kashmir — dalam mengangkat kekayaannya ke puncak baru?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Apa artinya, sebenarnya, menjadi miliarder di masa seperti ini?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kisah Kekayaannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk memahami kebangkitan Khan, kita harus melihat kisah India pasca-Perang Dingin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika negara itu mulai membuka diri pada ekonomi global, nasionalisme Hindu tumbuh menjadi ideologi baru yang melanda India utara. Saat kaum nasionalis Hindu menghancurkan Masjid Babri, sinema populer Hindi bersekutu dengan merek internasional untuk menggiring mimpi India baru yang konsumtif dan ambisius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan menjadi jembatan antara masa lalu proteksionis dan masa depan pasar bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesuksesannya di industri yang terkenal dengan nepotisme memberinya citra sebagai simbol harapan bagi orang luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika “trickle-down economics” terbukti ilusi, kebangkitannya di Mumbai memberi rakyat kepercayaan pada sistem — dan pada “gagasan tentang India” itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam film-filmnya, karakter seperti Raj, Rahul, dan Veer membantu menutupi luka-luka kasta dan agama, serta mendepolitisasi ketimpangan menjadi sekadar persoalan tanggung jawab individu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia adalah orang biasa yang berhasil, yang meyakinkan rakyat bahwa mereka pun bisa sukses, modern, dan tetap “India.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi banyak orang, kehidupan pribadinya mencerminkan ide tentang India:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang Muslim di negara mayoritas Hindu, menikah dengan perempuan Hindu, dengan anak-anak yang bebas memilih agama mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada kenyataannya, Khan adalah Muslim yang meyakinkan bangsa Hindu bahwa ada cara “India” untuk menjadi Muslim — yakni versi yang tidak mengancam, patriotik, dan ramah pasar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara ia dibenci oleh sayap kanan, kepatuhannya yang lembut membuat kaum liberal India merasa “toleran” karena mengidolakannya — padahal mereka sendiri menuntut kesetiaan tanpa syarat dari kaum Muslim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika ideologi Hindutva akhirnya menjadi negara itu sendiri di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, Khan sudah terjebak oleh kesuksesannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Diam, Kompromi, dan Kekuasaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2015, setahun setelah Modi berkuasa, Khan hanya berkomentar ringan tentang “meningkatnya intoleransi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia segera diingatkan: ia tetaplah Muslim India.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Segera menjadi jelas bahwa kekayaannya bergantung pada kemampuannya untuk tetap diam dan patuh.</strong></span></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu — semacam “bargain Faustian” — terbukti sangat menguntungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perusahaan produksinya, Red Chillies Entertainment, terus berkembang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim kriketnya, Kolkata Knight Riders, yang ia miliki bersama Juhi Chawla (yang mendukung beberapa kebijakan Modi terhadap Muslim), tetap menjadi salah satu yang paling ikonik dan menguntungkan di IPL.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski sempat vakum dari dunia akting selama beberapa tahun, Khan memperluas jangkauan bisnisnya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Saham besar di KidZania India (edutainment untuk anak-anak)</li>\r\n 	<li>Investasi di aplikasi sosial Meerkat dan platform siaran langsung MirrAR</li>\r\n 	<li>Bersama istrinya, Gauri Khan, memiliki investasi di Recycling Systems Ltd, Subko Coffee, Oyo, Chupps Footwear, dan lainnya.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam hal iklan dan duta merek, tak ada yang menyainginya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjadi wajah lebih dari tiga lusin produk, banyak di antaranya berhubungan dengan Israel atau masuk daftar boikot pro-Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Termasuk Tata dan Reliance, dua konglomerat India dengan ikatan mendalam dengan industri militer Israel, serta Hyundai, yang alat beratnya digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, salah satu slogan iklannya berbunyi: <em>“Be the better guy.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan juga menjadi duta merek Castrol Oil, anak perusahaan British Petroleum (BP) — perusahaan yang mendapat izin eksplorasi gas alam di Mediterania dari Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, Khan bukan lagi sekadar aktor. Ia bukan bahkan sekadar merek — ia adalah sebuah imperium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan seperti banyak miliarder lain, ia memoles citranya melalui kegiatan filantropi — membantu korban serangan asam, mendukung pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan anak.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Tak berlebihan jika menyebutnya <em>Warren Buffett-nya industri film India</em>,” tulis <em>Financial Express</em> (Agustus).</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, di balik citra “pria baik” itu, ia telah menjadi bagian dari kelas paling eksploitatif dalam sejarah India modern.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Miliarder di Tengah Genosida</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Muslim India hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di bawah pemerintahan Modi, mereka digantung, diusir, dirampas kewarganegaraannya, dan dimarjinalkan di semua lembaga — dari pengadilan hingga media — hingga banyak pengamat menyebutnya bentuk apartheid.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Kashmir yang diduduki India, taktik Israel digunakan untuk mengontrol dan mengubah demografi Muslim setempat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam situasi ini, diamnya Khan terasa semakin pekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara penggemar dan kaum liberal membela dengan menyebut penahanan anaknya, Aryan, atau “pemberontakan halus” dalam film-filmnya seperti <em>Pathaan</em> dan <em>Jawan</em>, kenyataannya ia justru mendapat penghargaan nasional untuk film itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seberapa “pemberontak” bisa sesuatu yang diberi penghargaan oleh negara yang menindas?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika genosida di Gaza dimulai, diamnya menjadi mutlak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat Israel membombardir rumah, rumah sakit, dan sekolah, membunuh keluarga demi keluarga, dan menembak warga yang kelaparan di titik distribusi bantuan, Muslim India yang memprotes dibungkam, dipukul, dan dipenjara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Khan memilih tampil di Met Gala New York pada Mei, di tengah puncak protes global atas genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung, ia berjalan di karpet merah mengenakan mantel hitam karya Sabyasachi dan perhiasan berlapis di lehernya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media India, tentu saja, menyebutnya “penampilan bersejarah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada ulang tahun Modi di bulan September, Khan menulis di X:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini, pada kesempatan ulang tahun ke-75 PM Modi, saya menyampaikan doa terbaik saya. Perjalanan Anda dari kota kecil ke panggung dunia sungguh menginspirasi... Energi Anda di usia 75 bahkan mengalahkan kami yang muda-muda.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lalu, pada Oktober, saat dunia mencoba menafsirkan “gencatan senjata” di Gaza, tiga Khan Bollywood — Aamir, Salman, dan Shah Rukh — tampil di Festival Joy di Arab Saudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka memuji satu sama lain di depan para bangsawan Saudi dan mengajak mereka mendanai film kolaborasi “tiga Khan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah musim penderitaan, kehancuran, dan perpecahan, kekayaan Shah Rukh Khan bukanlah kebetulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itu adalah harga tiket masuk — harga untuk tetap diterima di dunia yang menormalisasi kebungkaman di tengah genosida.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Shah Rukh Khan: Apa Arti Jadi Miliarder di Tengah Genosida','','publish','open','open','','shah-rukh-khan-apa-arti-jadi-miliarder-di-tengah-genosida','','','2025-11-02 12:57:39','2025-11-02 12:57:39','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1099',0,'post','',0),
(1100,1,'2025-11-02 12:47:39','2025-11-02 12:47:39','<h2 style=\"text-align: center;\">Shah Rukh Khan: Apa Artinya Menjadi Miliarder di Tengah Genosida</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Azad Essa</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulang tahun Shah Rukh Khan tahun ini terasa berbeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sang megabintang berusia 60 tahun pada hari Minggu, ia akan melakukannya bukan hanya sebagai raja Bollywood yang tak terbantahkan, tetapi juga sebagai aktor India terkaya sepanjang masa — seorang miliarder.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Harun India Rich List</em>, Khan telah mencapai status miliarder pada Oktober lalu, menjadikannya bintang Bollywood pertama yang bergabung dengan klub elit yang hanya mencakup 0,00004 persen populasi dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan menjadi satu dari 358 miliarder di India — atau hanya 0,00002 persen dari total penduduknya — itu sudah cukup untuk diperlakukan layaknya dewa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang paling mencolok, sebagian besar media India merayakan pencapaian ini. Mereka menyoroti sejarah kerja kerasnya, bakat dan karismanya, serta kelihaian bisnis yang membuatnya sukses membangun portofolio beragam — dari real estate hingga waralaba olahraga dan iklan merek — menjadikannya sosok seperti sekarang.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Pencapaian ini adalah mahkota dari kerja keras tanpa henti… menjadikan mereknya mesin kekayaan yang luar biasa,” tulis <em>India Today.</em>\r\n\r\n“Masuknya Shah Rukh Khan ke klub miliarder sangat masuk akal, baik secara logika maupun emosional,” tulis <em>Hindustan Times.</em>\r\n\r\n<em>The Economic Times</em> menambahkan: “Perjalanannya membuktikan bahwa bakat, kerja keras, dan investasi cerdas dapat menciptakan warisan abadi, di layar maupun di luar layar.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hanya sedikit yang berhenti untuk merenungkan apa artinya menjadi miliarder di India tahun 2025 — sebuah negara di mana, menurut para peneliti, ketimpangan kini lebih buruk dibandingkan masa kolonial Inggris; di mana kelas menengah kehilangan peluang dan dilanda kecemasan; dan di mana mereka yang berbagi identitasnya sebagai Muslim hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak berdirinya negara itu pada 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan pertanyaan yang menyertainya: peran apa yang dimainkan oleh sikap diam Khan di tengah kekacauan sosial dan politik — baik di India, Gaza, maupun Kashmir — dalam mengangkat kekayaannya ke puncak baru?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Apa artinya, sebenarnya, menjadi miliarder di masa seperti ini?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kisah Kekayaannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk memahami kebangkitan Khan, kita harus melihat kisah India pasca-Perang Dingin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika negara itu mulai membuka diri pada ekonomi global, nasionalisme Hindu tumbuh menjadi ideologi baru yang melanda India utara. Saat kaum nasionalis Hindu menghancurkan Masjid Babri, sinema populer Hindi bersekutu dengan merek internasional untuk menggiring mimpi India baru yang konsumtif dan ambisius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan menjadi jembatan antara masa lalu proteksionis dan masa depan pasar bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesuksesannya di industri yang terkenal dengan nepotisme memberinya citra sebagai simbol harapan bagi orang luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika “trickle-down economics” terbukti ilusi, kebangkitannya di Mumbai memberi rakyat kepercayaan pada sistem — dan pada “gagasan tentang India” itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam film-filmnya, karakter seperti Raj, Rahul, dan Veer membantu menutupi luka-luka kasta dan agama, serta mendepolitisasi ketimpangan menjadi sekadar persoalan tanggung jawab individu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia adalah orang biasa yang berhasil, yang meyakinkan rakyat bahwa mereka pun bisa sukses, modern, dan tetap “India.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi banyak orang, kehidupan pribadinya mencerminkan ide tentang India:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang Muslim di negara mayoritas Hindu, menikah dengan perempuan Hindu, dengan anak-anak yang bebas memilih agama mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada kenyataannya, Khan adalah Muslim yang meyakinkan bangsa Hindu bahwa ada cara “India” untuk menjadi Muslim — yakni versi yang tidak mengancam, patriotik, dan ramah pasar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara ia dibenci oleh sayap kanan, kepatuhannya yang lembut membuat kaum liberal India merasa “toleran” karena mengidolakannya — padahal mereka sendiri menuntut kesetiaan tanpa syarat dari kaum Muslim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika ideologi Hindutva akhirnya menjadi negara itu sendiri di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, Khan sudah terjebak oleh kesuksesannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Diam, Kompromi, dan Kekuasaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2015, setahun setelah Modi berkuasa, Khan hanya berkomentar ringan tentang “meningkatnya intoleransi.”\r\nIa segera diingatkan: ia tetaplah Muslim India.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Segera menjadi jelas bahwa kekayaannya bergantung pada kemampuannya untuk tetap diam dan patuh.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu — semacam “bargain Faustian” — terbukti sangat menguntungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perusahaan produksinya, Red Chillies Entertainment, terus berkembang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim kriketnya, Kolkata Knight Riders, yang ia miliki bersama Juhi Chawla (yang mendukung beberapa kebijakan Modi terhadap Muslim), tetap menjadi salah satu yang paling ikonik dan menguntungkan di IPL.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski sempat vakum dari dunia akting selama beberapa tahun, Khan memperluas jangkauan bisnisnya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Saham besar di KidZania India (edutainment untuk anak-anak)</li>\r\n 	<li>Investasi di aplikasi sosial Meerkat dan platform siaran langsung MirrAR</li>\r\n 	<li>Bersama istrinya, Gauri Khan, memiliki investasi di Recycling Systems Ltd, Subko Coffee, Oyo, Chupps Footwear, dan lainnya.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam hal iklan dan duta merek, tak ada yang menyainginya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjadi wajah lebih dari tiga lusin produk, banyak di antaranya berhubungan dengan Israel atau masuk daftar boikot pro-Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Termasuk Tata dan Reliance, dua konglomerat India dengan ikatan mendalam dengan industri militer Israel, serta Hyundai, yang alat beratnya digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, salah satu slogan iklannya berbunyi: <em>“Be the better guy.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan juga menjadi duta merek Castrol Oil, anak perusahaan British Petroleum (BP) — perusahaan yang mendapat izin eksplorasi gas alam di Mediterania dari Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, Khan bukan lagi sekadar aktor. Ia bukan bahkan sekadar merek — ia adalah sebuah imperium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan seperti banyak miliarder lain, ia memoles citranya melalui kegiatan filantropi — membantu korban serangan asam, mendukung pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan anak.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Tak berlebihan jika menyebutnya <em>Warren Buffett-nya industri film India</em>,” tulis <em>Financial Express</em> (Agustus).</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, di balik citra “pria baik” itu, ia telah menjadi bagian dari kelas paling eksploitatif dalam sejarah India modern.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Miliarder di Tengah Genosida</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Muslim India hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di bawah pemerintahan Modi, mereka digantung, diusir, dirampas kewarganegaraannya, dan dimarjinalkan di semua lembaga — dari pengadilan hingga media — hingga banyak pengamat menyebutnya bentuk apartheid.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Kashmir yang diduduki India, taktik Israel digunakan untuk mengontrol dan mengubah demografi Muslim setempat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam situasi ini, diamnya Khan terasa semakin pekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara penggemar dan kaum liberal membela dengan menyebut penahanan anaknya, Aryan, atau “pemberontakan halus” dalam film-filmnya seperti <em>Pathaan</em> dan <em>Jawan</em>, kenyataannya ia justru mendapat penghargaan nasional untuk film itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seberapa “pemberontak” bisa sesuatu yang diberi penghargaan oleh negara yang menindas?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika genosida di Gaza dimulai, diamnya menjadi mutlak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat Israel membombardir rumah, rumah sakit, dan sekolah, membunuh keluarga demi keluarga, dan menembak warga yang kelaparan di titik distribusi bantuan, Muslim India yang memprotes dibungkam, dipukul, dan dipenjara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Khan memilih tampil di Met Gala New York pada Mei, di tengah puncak protes global atas genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung, ia berjalan di karpet merah mengenakan mantel hitam karya Sabyasachi dan perhiasan berlapis di lehernya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media India, tentu saja, menyebutnya “penampilan bersejarah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada ulang tahun Modi di bulan September, Khan menulis di X:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini, pada kesempatan ulang tahun ke-75 PM Modi, saya menyampaikan doa terbaik saya. Perjalanan Anda dari kota kecil ke panggung dunia sungguh menginspirasi... Energi Anda di usia 75 bahkan mengalahkan kami yang muda-muda.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lalu, pada Oktober, saat dunia mencoba menafsirkan “gencatan senjata” di Gaza, tiga Khan Bollywood — Aamir, Salman, dan Shah Rukh — tampil di Festival Joy di Arab Saudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka memuji satu sama lain di depan para bangsawan Saudi dan mengajak mereka mendanai film kolaborasi “tiga Khan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah musim penderitaan, kehancuran, dan perpecahan, kekayaan Shah Rukh Khan bukanlah kebetulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itu adalah harga tiket masuk — harga untuk tetap diterima di dunia yang menormalisasi kebungkaman di tengah genosida.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Shah Rukh Khan: Apa Arti Jadi Miliarder di Tengah Genosida','','inherit','closed','closed','','1099-revision-v1','','','2025-11-02 12:47:39','2025-11-02 12:47:39','',1099,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1100',0,'revision','',0),
(1101,1,'2025-11-02 12:48:53','2025-11-02 12:48:53','','shah_rukh_khan','','inherit','open','closed','','shah_rukh_khan','','','2025-11-02 12:48:53','2025-11-02 12:48:53','',1099,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/shah_rukh_khan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1102,1,'2025-11-02 12:51:44','2025-11-02 12:51:44','<h2 style=\"text-align: center;\">Shah Rukh Khan: Apa Artinya Menjadi Miliarder di Tengah Genosida</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Azad Essa</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulang tahun Shah Rukh Khan tahun ini terasa berbeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sang megabintang berusia 60 tahun pada hari Minggu, ia akan melakukannya bukan hanya sebagai raja Bollywood yang tak terbantahkan, tetapi juga sebagai aktor India terkaya sepanjang masa — seorang miliarder.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Harun India Rich List</em>, Khan telah mencapai status miliarder pada Oktober lalu, menjadikannya bintang Bollywood pertama yang bergabung dengan klub elit yang hanya mencakup 0,00004 persen populasi dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan menjadi satu dari 358 miliarder di India — atau hanya 0,00002 persen dari total penduduknya — itu sudah cukup untuk diperlakukan layaknya dewa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang paling mencolok, sebagian besar media India merayakan pencapaian ini. Mereka menyoroti sejarah kerja kerasnya, bakat dan karismanya, serta kelihaian bisnis yang membuatnya sukses membangun portofolio beragam — dari real estate hingga waralaba olahraga dan iklan merek — menjadikannya sosok seperti sekarang.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Pencapaian ini adalah mahkota dari kerja keras tanpa henti… menjadikan mereknya mesin kekayaan yang luar biasa,” tulis <em>India Today.</em>\r\n\r\n“Masuknya Shah Rukh Khan ke klub miliarder sangat masuk akal, baik secara logika maupun emosional,” tulis <em>Hindustan Times.</em>\r\n\r\n<em>The Economic Times</em> menambahkan: “Perjalanannya membuktikan bahwa bakat, kerja keras, dan investasi cerdas dapat menciptakan warisan abadi, di layar maupun di luar layar.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hanya sedikit yang berhenti untuk merenungkan apa artinya menjadi miliarder di India tahun 2025 — sebuah negara di mana, menurut para peneliti, ketimpangan kini lebih buruk dibandingkan masa kolonial Inggris; di mana kelas menengah kehilangan peluang dan dilanda kecemasan; dan di mana mereka yang berbagi identitasnya sebagai Muslim hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak berdirinya negara itu pada 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan pertanyaan yang menyertainya: peran apa yang dimainkan oleh sikap diam Khan di tengah kekacauan sosial dan politik — baik di India, Gaza, maupun Kashmir — dalam mengangkat kekayaannya ke puncak baru?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Apa artinya, sebenarnya, menjadi miliarder di masa seperti ini?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kisah Kekayaannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk memahami kebangkitan Khan, kita harus melihat kisah India pasca-Perang Dingin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika negara itu mulai membuka diri pada ekonomi global, nasionalisme Hindu tumbuh menjadi ideologi baru yang melanda India utara. Saat kaum nasionalis Hindu menghancurkan Masjid Babri, sinema populer Hindi bersekutu dengan merek internasional untuk menggiring mimpi India baru yang konsumtif dan ambisius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan menjadi jembatan antara masa lalu proteksionis dan masa depan pasar bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesuksesannya di industri yang terkenal dengan nepotisme memberinya citra sebagai simbol harapan bagi orang luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika “trickle-down economics” terbukti ilusi, kebangkitannya di Mumbai memberi rakyat kepercayaan pada sistem — dan pada “gagasan tentang India” itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam film-filmnya, karakter seperti Raj, Rahul, dan Veer membantu menutupi luka-luka kasta dan agama, serta mendepolitisasi ketimpangan menjadi sekadar persoalan tanggung jawab individu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia adalah orang biasa yang berhasil, yang meyakinkan rakyat bahwa mereka pun bisa sukses, modern, dan tetap “India.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi banyak orang, kehidupan pribadinya mencerminkan ide tentang India:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang Muslim di negara mayoritas Hindu, menikah dengan perempuan Hindu, dengan anak-anak yang bebas memilih agama mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada kenyataannya, Khan adalah Muslim yang meyakinkan bangsa Hindu bahwa ada cara “India” untuk menjadi Muslim — yakni versi yang tidak mengancam, patriotik, dan ramah pasar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara ia dibenci oleh sayap kanan, kepatuhannya yang lembut membuat kaum liberal India merasa “toleran” karena mengidolakannya — padahal mereka sendiri menuntut kesetiaan tanpa syarat dari kaum Muslim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika ideologi Hindutva akhirnya menjadi negara itu sendiri di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, Khan sudah terjebak oleh kesuksesannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Diam, Kompromi, dan Kekuasaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2015, setahun setelah Modi berkuasa, Khan hanya berkomentar ringan tentang “meningkatnya intoleransi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia segera diingatkan: ia tetaplah Muslim India.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Segera menjadi jelas bahwa kekayaannya bergantung pada kemampuannya untuk tetap diam dan patuh.</strong></span></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu — semacam “bargain Faustian” — terbukti sangat menguntungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perusahaan produksinya, Red Chillies Entertainment, terus berkembang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim kriketnya, Kolkata Knight Riders, yang ia miliki bersama Juhi Chawla (yang mendukung beberapa kebijakan Modi terhadap Muslim), tetap menjadi salah satu yang paling ikonik dan menguntungkan di IPL.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski sempat vakum dari dunia akting selama beberapa tahun, Khan memperluas jangkauan bisnisnya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Saham besar di KidZania India (edutainment untuk anak-anak)</li>\r\n 	<li>Investasi di aplikasi sosial Meerkat dan platform siaran langsung MirrAR</li>\r\n 	<li>Bersama istrinya, Gauri Khan, memiliki investasi di Recycling Systems Ltd, Subko Coffee, Oyo, Chupps Footwear, dan lainnya.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam hal iklan dan duta merek, tak ada yang menyainginya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjadi wajah lebih dari tiga lusin produk, banyak di antaranya berhubungan dengan Israel atau masuk daftar boikot pro-Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Termasuk Tata dan Reliance, dua konglomerat India dengan ikatan mendalam dengan industri militer Israel, serta Hyundai, yang alat beratnya digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, salah satu slogan iklannya berbunyi: <em>“Be the better guy.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan juga menjadi duta merek Castrol Oil, anak perusahaan British Petroleum (BP) — perusahaan yang mendapat izin eksplorasi gas alam di Mediterania dari Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, Khan bukan lagi sekadar aktor. Ia bukan bahkan sekadar merek — ia adalah sebuah imperium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan seperti banyak miliarder lain, ia memoles citranya melalui kegiatan filantropi — membantu korban serangan asam, mendukung pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan anak.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Tak berlebihan jika menyebutnya <em>Warren Buffett-nya industri film India</em>,” tulis <em>Financial Express</em> (Agustus).</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, di balik citra “pria baik” itu, ia telah menjadi bagian dari kelas paling eksploitatif dalam sejarah India modern.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Miliarder di Tengah Genosida</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Muslim India hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di bawah pemerintahan Modi, mereka digantung, diusir, dirampas kewarganegaraannya, dan dimarjinalkan di semua lembaga — dari pengadilan hingga media — hingga banyak pengamat menyebutnya bentuk apartheid.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Kashmir yang diduduki India, taktik Israel digunakan untuk mengontrol dan mengubah demografi Muslim setempat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam situasi ini, diamnya Khan terasa semakin pekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara penggemar dan kaum liberal membela dengan menyebut penahanan anaknya, Aryan, atau “pemberontakan halus” dalam film-filmnya seperti <em>Pathaan</em> dan <em>Jawan</em>, kenyataannya ia justru mendapat penghargaan nasional untuk film itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seberapa “pemberontak” bisa sesuatu yang diberi penghargaan oleh negara yang menindas?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika genosida di Gaza dimulai, diamnya menjadi mutlak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat Israel membombardir rumah, rumah sakit, dan sekolah, membunuh keluarga demi keluarga, dan menembak warga yang kelaparan di titik distribusi bantuan, Muslim India yang memprotes dibungkam, dipukul, dan dipenjara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Khan memilih tampil di Met Gala New York pada Mei, di tengah puncak protes global atas genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung, ia berjalan di karpet merah mengenakan mantel hitam karya Sabyasachi dan perhiasan berlapis di lehernya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media India, tentu saja, menyebutnya “penampilan bersejarah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada ulang tahun Modi di bulan September, Khan menulis di X:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini, pada kesempatan ulang tahun ke-75 PM Modi, saya menyampaikan doa terbaik saya. Perjalanan Anda dari kota kecil ke panggung dunia sungguh menginspirasi... Energi Anda di usia 75 bahkan mengalahkan kami yang muda-muda.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lalu, pada Oktober, saat dunia mencoba menafsirkan “gencatan senjata” di Gaza, tiga Khan Bollywood — Aamir, Salman, dan Shah Rukh — tampil di Festival Joy di Arab Saudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka memuji satu sama lain di depan para bangsawan Saudi dan mengajak mereka mendanai film kolaborasi “tiga Khan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah musim penderitaan, kehancuran, dan perpecahan, kekayaan Shah Rukh Khan bukanlah kebetulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itu adalah harga tiket masuk — harga untuk tetap diterima di dunia yang menormalisasi kebungkaman di tengah genosida.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Shah Rukh Khan: Apa Arti Jadi Miliarder di Tengah Genosida','','inherit','closed','closed','','1099-revision-v1','','','2025-11-02 12:51:44','2025-11-02 12:51:44','',1099,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1102',0,'revision','',0),
(1103,1,'2025-11-02 12:54:22','2025-11-02 12:54:22','<h2 style=\"text-align: center;\">Shah Rukh Khan: Apa Artinya Menjadi Miliarder di Tengah Genosida</h2>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Azad Essa</h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Saat kekayaan para miliarder Muslim seakan-akan tidak ada arti dan pengaruhnya pada penderitaan Ummat Muslim dunia, demikianlah gambaran yang diberikan oleh kekayaan Shah Rukh Khan, yang bahkan tidak ada artinya sama sekali bagi Muslim India.</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulang tahun Shah Rukh Khan tahun ini terasa berbeda.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sang megabintang berusia 60 tahun pada hari Minggu, ia akan melakukannya bukan hanya sebagai raja Bollywood yang tak terbantahkan, tetapi juga sebagai aktor India terkaya sepanjang masa — seorang miliarder.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Harun India Rich List</em>, Khan telah mencapai status miliarder pada Oktober lalu, menjadikannya bintang Bollywood pertama yang bergabung dengan klub elit yang hanya mencakup 0,00004 persen populasi dunia.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan menjadi satu dari 358 miliarder di India — atau hanya 0,00002 persen dari total penduduknya — itu sudah cukup untuk diperlakukan layaknya dewa.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang paling mencolok, sebagian besar media India merayakan pencapaian ini. Mereka menyoroti sejarah kerja kerasnya, bakat dan karismanya, serta kelihaian bisnis yang membuatnya sukses membangun portofolio beragam — dari real estate hingga waralaba olahraga dan iklan merek — menjadikannya sosok seperti sekarang.</p>\n\n<blockquote>“Pencapaian ini adalah mahkota dari kerja keras tanpa henti… menjadikan mereknya mesin kekayaan yang luar biasa,” tulis <em>India Today.</em>\n\n“Masuknya Shah Rukh Khan ke klub miliarder sangat masuk akal, baik secara logika maupun emosional,” tulis <em>Hindustan Times.</em>\n\n<em>The Economic Times</em> menambahkan: “Perjalanannya membuktikan bahwa bakat, kerja keras, dan investasi cerdas dapat menciptakan warisan abadi, di layar maupun di luar layar.”</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hanya sedikit yang berhenti untuk merenungkan apa artinya menjadi miliarder di India tahun 2025 — sebuah negara di mana, menurut para peneliti, ketimpangan kini lebih buruk dibandingkan masa kolonial Inggris; di mana kelas menengah kehilangan peluang dan dilanda kecemasan; dan di mana mereka yang berbagi identitasnya sebagai Muslim hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak berdirinya negara itu pada 1947.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan pertanyaan yang menyertainya: peran apa yang dimainkan oleh sikap diam Khan di tengah kekacauan sosial dan politik — baik di India, Gaza, maupun Kashmir — dalam mengangkat kekayaannya ke puncak baru?</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Apa artinya, sebenarnya, menjadi miliarder di masa seperti ini?</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kisah Kekayaannya</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk memahami kebangkitan Khan, kita harus melihat kisah India pasca-Perang Dingin.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika negara itu mulai membuka diri pada ekonomi global, nasionalisme Hindu tumbuh menjadi ideologi baru yang melanda India utara. Saat kaum nasionalis Hindu menghancurkan Masjid Babri, sinema populer Hindi bersekutu dengan merek internasional untuk menggiring mimpi India baru yang konsumtif dan ambisius.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan menjadi jembatan antara masa lalu proteksionis dan masa depan pasar bebas.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesuksesannya di industri yang terkenal dengan nepotisme memberinya citra sebagai simbol harapan bagi orang luar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika “trickle-down economics” terbukti ilusi, kebangkitannya di Mumbai memberi rakyat kepercayaan pada sistem — dan pada “gagasan tentang India” itu sendiri.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam film-filmnya, karakter seperti Raj, Rahul, dan Veer membantu menutupi luka-luka kasta dan agama, serta mendepolitisasi ketimpangan menjadi sekadar persoalan tanggung jawab individu.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia adalah orang biasa yang berhasil, yang meyakinkan rakyat bahwa mereka pun bisa sukses, modern, dan tetap “India.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi banyak orang, kehidupan pribadinya mencerminkan ide tentang India:</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang Muslim di negara mayoritas Hindu, menikah dengan perempuan Hindu, dengan anak-anak yang bebas memilih agama mereka sendiri.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada kenyataannya, Khan adalah Muslim yang meyakinkan bangsa Hindu bahwa ada cara “India” untuk menjadi Muslim — yakni versi yang tidak mengancam, patriotik, dan ramah pasar.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara ia dibenci oleh sayap kanan, kepatuhannya yang lembut membuat kaum liberal India merasa “toleran” karena mengidolakannya — padahal mereka sendiri menuntut kesetiaan tanpa syarat dari kaum Muslim.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika ideologi Hindutva akhirnya menjadi negara itu sendiri di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, Khan sudah terjebak oleh kesuksesannya.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Diam, Kompromi, dan Kekuasaan</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2015, setahun setelah Modi berkuasa, Khan hanya berkomentar ringan tentang “meningkatnya intoleransi.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia segera diingatkan: ia tetaplah Muslim India.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Segera menjadi jelas bahwa kekayaannya bergantung pada kemampuannya untuk tetap diam dan patuh.</strong></span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu — semacam “bargain Faustian” — terbukti sangat menguntungkan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perusahaan produksinya, Red Chillies Entertainment, terus berkembang.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim kriketnya, Kolkata Knight Riders, yang ia miliki bersama Juhi Chawla (yang mendukung beberapa kebijakan Modi terhadap Muslim), tetap menjadi salah satu yang paling ikonik dan menguntungkan di IPL.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski sempat vakum dari dunia akting selama beberapa tahun, Khan memperluas jangkauan bisnisnya:</p>\n\n<ul>\n 	<li>Saham besar di KidZania India (edutainment untuk anak-anak)</li>\n 	<li>Investasi di aplikasi sosial Meerkat dan platform siaran langsung MirrAR</li>\n 	<li>Bersama istrinya, Gauri Khan, memiliki investasi di Recycling Systems Ltd, Subko Coffee, Oyo, Chupps Footwear, dan lainnya.</li>\n</ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam hal iklan dan duta merek, tak ada yang menyainginya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjadi wajah lebih dari tiga lusin produk, banyak di antaranya berhubungan dengan Israel atau masuk daftar boikot pro-Palestina.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Termasuk Tata dan Reliance, dua konglomerat India dengan ikatan mendalam dengan industri militer Israel, serta Hyundai, yang alat beratnya digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, salah satu slogan iklannya berbunyi: <em>“Be the better guy.”</em></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan juga menjadi duta merek Castrol Oil, anak perusahaan British Petroleum (BP) — perusahaan yang mendapat izin eksplorasi gas alam di Mediterania dari Israel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, Khan bukan lagi sekadar aktor. Ia bukan bahkan sekadar merek — ia adalah sebuah imperium.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan seperti banyak miliarder lain, ia memoles citranya melalui kegiatan filantropi — membantu korban serangan asam, mendukung pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan anak.</p>\n\n<blockquote>“Tak berlebihan jika menyebutnya <em>Warren Buffett-nya industri film India</em>,” tulis <em>Financial Express</em> (Agustus).</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, di balik citra “pria baik” itu, ia telah menjadi bagian dari kelas paling eksploitatif dalam sejarah India modern.</p>\n\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Miliarder di Tengah Genosida</h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Muslim India hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak 1947.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di bawah pemerintahan Modi, mereka digantung, diusir, dirampas kewarganegaraannya, dan dimarjinalkan di semua lembaga — dari pengadilan hingga media — hingga banyak pengamat menyebutnya bentuk apartheid.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Kashmir yang diduduki India, taktik Israel digunakan untuk mengontrol dan mengubah demografi Muslim setempat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam situasi ini, diamnya Khan terasa semakin pekat.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara penggemar dan kaum liberal membela dengan menyebut penahanan anaknya, Aryan, atau “pemberontakan halus” dalam film-filmnya seperti <em>Pathaan</em> dan <em>Jawan</em>, kenyataannya ia justru mendapat penghargaan nasional untuk film itu.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seberapa “pemberontak” bisa sesuatu yang diberi penghargaan oleh negara yang menindas?</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika genosida di Gaza dimulai, diamnya menjadi mutlak.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat Israel membombardir rumah, rumah sakit, dan sekolah, membunuh keluarga demi keluarga, dan menembak warga yang kelaparan di titik distribusi bantuan, Muslim India yang memprotes dibungkam, dipukul, dan dipenjara.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Khan memilih tampil di Met Gala New York pada Mei, di tengah puncak protes global atas genosida.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung, ia berjalan di karpet merah mengenakan mantel hitam karya Sabyasachi dan perhiasan berlapis di lehernya.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Media India, tentu saja, menyebutnya “penampilan bersejarah.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada ulang tahun Modi di bulan September, Khan menulis di X:</p>\n\n<blockquote>“Hari ini, pada kesempatan ulang tahun ke-75 PM Modi, saya menyampaikan doa terbaik saya. Perjalanan Anda dari kota kecil ke panggung dunia sungguh menginspirasi... Energi Anda di usia 75 bahkan mengalahkan kami yang muda-muda.”</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lalu, pada Oktober, saat dunia mencoba menafsirkan “gencatan senjata” di Gaza, tiga Khan Bollywood — Aamir, Salman, dan Shah Rukh — tampil di Festival Joy di Arab Saudi.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka memuji satu sama lain di depan para bangsawan Saudi dan mengajak mereka mendanai film kolaborasi “tiga Khan.”</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah musim penderitaan, kehancuran, dan perpecahan, kekayaan Shah Rukh Khan bukanlah kebetulan.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Itu adalah harga tiket masuk — harga untuk tetap diterima di dunia yang menormalisasi kebungkaman di tengah genosida.</p>\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Shah Rukh Khan: Apa Arti Jadi Miliarder di Tengah Genosida','','inherit','closed','closed','','1099-autosave-v1','','','2025-11-02 12:54:22','2025-11-02 12:54:22','',1099,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1103',0,'revision','',0),
(1104,1,'2025-11-02 12:53:17','2025-11-02 12:53:17','<h2 style=\"text-align: center;\">Shah Rukh Khan: Apa Artinya Menjadi Miliarder di Tengah Genosida</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Azad Essa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Saat kekayaan para miliarder Muslim seakan-akan tidak ada arti dan pengaruhnya pada penderitaan Ummat Muslim dunia, demikianlah gambaran yang diberikan oleh kekayaan Shah Rukh Khan</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulang tahun Shah Rukh Khan tahun ini terasa berbeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sang megabintang berusia 60 tahun pada hari Minggu, ia akan melakukannya bukan hanya sebagai raja Bollywood yang tak terbantahkan, tetapi juga sebagai aktor India terkaya sepanjang masa — seorang miliarder.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Harun India Rich List</em>, Khan telah mencapai status miliarder pada Oktober lalu, menjadikannya bintang Bollywood pertama yang bergabung dengan klub elit yang hanya mencakup 0,00004 persen populasi dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan menjadi satu dari 358 miliarder di India — atau hanya 0,00002 persen dari total penduduknya — itu sudah cukup untuk diperlakukan layaknya dewa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang paling mencolok, sebagian besar media India merayakan pencapaian ini. Mereka menyoroti sejarah kerja kerasnya, bakat dan karismanya, serta kelihaian bisnis yang membuatnya sukses membangun portofolio beragam — dari real estate hingga waralaba olahraga dan iklan merek — menjadikannya sosok seperti sekarang.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Pencapaian ini adalah mahkota dari kerja keras tanpa henti… menjadikan mereknya mesin kekayaan yang luar biasa,” tulis <em>India Today.</em>\r\n\r\n“Masuknya Shah Rukh Khan ke klub miliarder sangat masuk akal, baik secara logika maupun emosional,” tulis <em>Hindustan Times.</em>\r\n\r\n<em>The Economic Times</em> menambahkan: “Perjalanannya membuktikan bahwa bakat, kerja keras, dan investasi cerdas dapat menciptakan warisan abadi, di layar maupun di luar layar.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hanya sedikit yang berhenti untuk merenungkan apa artinya menjadi miliarder di India tahun 2025 — sebuah negara di mana, menurut para peneliti, ketimpangan kini lebih buruk dibandingkan masa kolonial Inggris; di mana kelas menengah kehilangan peluang dan dilanda kecemasan; dan di mana mereka yang berbagi identitasnya sebagai Muslim hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak berdirinya negara itu pada 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan pertanyaan yang menyertainya: peran apa yang dimainkan oleh sikap diam Khan di tengah kekacauan sosial dan politik — baik di India, Gaza, maupun Kashmir — dalam mengangkat kekayaannya ke puncak baru?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Apa artinya, sebenarnya, menjadi miliarder di masa seperti ini?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kisah Kekayaannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk memahami kebangkitan Khan, kita harus melihat kisah India pasca-Perang Dingin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika negara itu mulai membuka diri pada ekonomi global, nasionalisme Hindu tumbuh menjadi ideologi baru yang melanda India utara. Saat kaum nasionalis Hindu menghancurkan Masjid Babri, sinema populer Hindi bersekutu dengan merek internasional untuk menggiring mimpi India baru yang konsumtif dan ambisius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan menjadi jembatan antara masa lalu proteksionis dan masa depan pasar bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesuksesannya di industri yang terkenal dengan nepotisme memberinya citra sebagai simbol harapan bagi orang luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika “trickle-down economics” terbukti ilusi, kebangkitannya di Mumbai memberi rakyat kepercayaan pada sistem — dan pada “gagasan tentang India” itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam film-filmnya, karakter seperti Raj, Rahul, dan Veer membantu menutupi luka-luka kasta dan agama, serta mendepolitisasi ketimpangan menjadi sekadar persoalan tanggung jawab individu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia adalah orang biasa yang berhasil, yang meyakinkan rakyat bahwa mereka pun bisa sukses, modern, dan tetap “India.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi banyak orang, kehidupan pribadinya mencerminkan ide tentang India:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang Muslim di negara mayoritas Hindu, menikah dengan perempuan Hindu, dengan anak-anak yang bebas memilih agama mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada kenyataannya, Khan adalah Muslim yang meyakinkan bangsa Hindu bahwa ada cara “India” untuk menjadi Muslim — yakni versi yang tidak mengancam, patriotik, dan ramah pasar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara ia dibenci oleh sayap kanan, kepatuhannya yang lembut membuat kaum liberal India merasa “toleran” karena mengidolakannya — padahal mereka sendiri menuntut kesetiaan tanpa syarat dari kaum Muslim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika ideologi Hindutva akhirnya menjadi negara itu sendiri di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, Khan sudah terjebak oleh kesuksesannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Diam, Kompromi, dan Kekuasaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2015, setahun setelah Modi berkuasa, Khan hanya berkomentar ringan tentang “meningkatnya intoleransi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia segera diingatkan: ia tetaplah Muslim India.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Segera menjadi jelas bahwa kekayaannya bergantung pada kemampuannya untuk tetap diam dan patuh.</strong></span></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu — semacam “bargain Faustian” — terbukti sangat menguntungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perusahaan produksinya, Red Chillies Entertainment, terus berkembang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim kriketnya, Kolkata Knight Riders, yang ia miliki bersama Juhi Chawla (yang mendukung beberapa kebijakan Modi terhadap Muslim), tetap menjadi salah satu yang paling ikonik dan menguntungkan di IPL.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski sempat vakum dari dunia akting selama beberapa tahun, Khan memperluas jangkauan bisnisnya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Saham besar di KidZania India (edutainment untuk anak-anak)</li>\r\n 	<li>Investasi di aplikasi sosial Meerkat dan platform siaran langsung MirrAR</li>\r\n 	<li>Bersama istrinya, Gauri Khan, memiliki investasi di Recycling Systems Ltd, Subko Coffee, Oyo, Chupps Footwear, dan lainnya.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam hal iklan dan duta merek, tak ada yang menyainginya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjadi wajah lebih dari tiga lusin produk, banyak di antaranya berhubungan dengan Israel atau masuk daftar boikot pro-Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Termasuk Tata dan Reliance, dua konglomerat India dengan ikatan mendalam dengan industri militer Israel, serta Hyundai, yang alat beratnya digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, salah satu slogan iklannya berbunyi: <em>“Be the better guy.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan juga menjadi duta merek Castrol Oil, anak perusahaan British Petroleum (BP) — perusahaan yang mendapat izin eksplorasi gas alam di Mediterania dari Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, Khan bukan lagi sekadar aktor. Ia bukan bahkan sekadar merek — ia adalah sebuah imperium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan seperti banyak miliarder lain, ia memoles citranya melalui kegiatan filantropi — membantu korban serangan asam, mendukung pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan anak.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Tak berlebihan jika menyebutnya <em>Warren Buffett-nya industri film India</em>,” tulis <em>Financial Express</em> (Agustus).</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, di balik citra “pria baik” itu, ia telah menjadi bagian dari kelas paling eksploitatif dalam sejarah India modern.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Miliarder di Tengah Genosida</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Muslim India hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di bawah pemerintahan Modi, mereka digantung, diusir, dirampas kewarganegaraannya, dan dimarjinalkan di semua lembaga — dari pengadilan hingga media — hingga banyak pengamat menyebutnya bentuk apartheid.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Kashmir yang diduduki India, taktik Israel digunakan untuk mengontrol dan mengubah demografi Muslim setempat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam situasi ini, diamnya Khan terasa semakin pekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara penggemar dan kaum liberal membela dengan menyebut penahanan anaknya, Aryan, atau “pemberontakan halus” dalam film-filmnya seperti <em>Pathaan</em> dan <em>Jawan</em>, kenyataannya ia justru mendapat penghargaan nasional untuk film itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seberapa “pemberontak” bisa sesuatu yang diberi penghargaan oleh negara yang menindas?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika genosida di Gaza dimulai, diamnya menjadi mutlak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat Israel membombardir rumah, rumah sakit, dan sekolah, membunuh keluarga demi keluarga, dan menembak warga yang kelaparan di titik distribusi bantuan, Muslim India yang memprotes dibungkam, dipukul, dan dipenjara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Khan memilih tampil di Met Gala New York pada Mei, di tengah puncak protes global atas genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung, ia berjalan di karpet merah mengenakan mantel hitam karya Sabyasachi dan perhiasan berlapis di lehernya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media India, tentu saja, menyebutnya “penampilan bersejarah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada ulang tahun Modi di bulan September, Khan menulis di X:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini, pada kesempatan ulang tahun ke-75 PM Modi, saya menyampaikan doa terbaik saya. Perjalanan Anda dari kota kecil ke panggung dunia sungguh menginspirasi... Energi Anda di usia 75 bahkan mengalahkan kami yang muda-muda.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lalu, pada Oktober, saat dunia mencoba menafsirkan “gencatan senjata” di Gaza, tiga Khan Bollywood — Aamir, Salman, dan Shah Rukh — tampil di Festival Joy di Arab Saudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka memuji satu sama lain di depan para bangsawan Saudi dan mengajak mereka mendanai film kolaborasi “tiga Khan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah musim penderitaan, kehancuran, dan perpecahan, kekayaan Shah Rukh Khan bukanlah kebetulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itu adalah harga tiket masuk — harga untuk tetap diterima di dunia yang menormalisasi kebungkaman di tengah genosida.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Shah Rukh Khan: Apa Arti Jadi Miliarder di Tengah Genosida','','inherit','closed','closed','','1099-revision-v1','','','2025-11-02 12:53:17','2025-11-02 12:53:17','',1099,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1104',0,'revision','',0),
(1105,1,'2025-11-02 12:55:33','2025-11-02 12:55:33','<h2 style=\"text-align: center;\">Shah Rukh Khan: Apa Artinya Menjadi Miliarder di Tengah Genosida</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Azad Essa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Saat kekayaan para miliarder Muslim sidak ada arti dan pengaruhnya pada penderitaan Ummat Muslim dunia, demikianlah gambaran yang diberikan oleh kekayaan Shah Rukh Khan, yang bahkan tidak ada artinya sama sekali bagi Muslim India, yang tetap mengalami diskriminasi yang brutal</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulang tahun Shah Rukh Khan tahun ini terasa berbeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sang megabintang berusia 60 tahun pada hari Minggu, ia akan melakukannya bukan hanya sebagai raja Bollywood yang tak terbantahkan, tetapi juga sebagai aktor India terkaya sepanjang masa — seorang miliarder.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Harun India Rich List</em>, Khan telah mencapai status miliarder pada Oktober lalu, menjadikannya bintang Bollywood pertama yang bergabung dengan klub elit yang hanya mencakup 0,00004 persen populasi dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan menjadi satu dari 358 miliarder di India — atau hanya 0,00002 persen dari total penduduknya — itu sudah cukup untuk diperlakukan layaknya dewa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang paling mencolok, sebagian besar media India merayakan pencapaian ini. Mereka menyoroti sejarah kerja kerasnya, bakat dan karismanya, serta kelihaian bisnis yang membuatnya sukses membangun portofolio beragam — dari real estate hingga waralaba olahraga dan iklan merek — menjadikannya sosok seperti sekarang.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Pencapaian ini adalah mahkota dari kerja keras tanpa henti… menjadikan mereknya mesin kekayaan yang luar biasa,” tulis <em>India Today.</em>\r\n\r\n“Masuknya Shah Rukh Khan ke klub miliarder sangat masuk akal, baik secara logika maupun emosional,” tulis <em>Hindustan Times.</em>\r\n\r\n<em>The Economic Times</em> menambahkan: “Perjalanannya membuktikan bahwa bakat, kerja keras, dan investasi cerdas dapat menciptakan warisan abadi, di layar maupun di luar layar.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hanya sedikit yang berhenti untuk merenungkan apa artinya menjadi miliarder di India tahun 2025 — sebuah negara di mana, menurut para peneliti, ketimpangan kini lebih buruk dibandingkan masa kolonial Inggris; di mana kelas menengah kehilangan peluang dan dilanda kecemasan; dan di mana mereka yang berbagi identitasnya sebagai Muslim hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak berdirinya negara itu pada 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan pertanyaan yang menyertainya: peran apa yang dimainkan oleh sikap diam Khan di tengah kekacauan sosial dan politik — baik di India, Gaza, maupun Kashmir — dalam mengangkat kekayaannya ke puncak baru?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Apa artinya, sebenarnya, menjadi miliarder di masa seperti ini?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kisah Kekayaannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk memahami kebangkitan Khan, kita harus melihat kisah India pasca-Perang Dingin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika negara itu mulai membuka diri pada ekonomi global, nasionalisme Hindu tumbuh menjadi ideologi baru yang melanda India utara. Saat kaum nasionalis Hindu menghancurkan Masjid Babri, sinema populer Hindi bersekutu dengan merek internasional untuk menggiring mimpi India baru yang konsumtif dan ambisius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan menjadi jembatan antara masa lalu proteksionis dan masa depan pasar bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesuksesannya di industri yang terkenal dengan nepotisme memberinya citra sebagai simbol harapan bagi orang luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika “trickle-down economics” terbukti ilusi, kebangkitannya di Mumbai memberi rakyat kepercayaan pada sistem — dan pada “gagasan tentang India” itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam film-filmnya, karakter seperti Raj, Rahul, dan Veer membantu menutupi luka-luka kasta dan agama, serta mendepolitisasi ketimpangan menjadi sekadar persoalan tanggung jawab individu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia adalah orang biasa yang berhasil, yang meyakinkan rakyat bahwa mereka pun bisa sukses, modern, dan tetap “India.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi banyak orang, kehidupan pribadinya mencerminkan ide tentang India:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang Muslim di negara mayoritas Hindu, menikah dengan perempuan Hindu, dengan anak-anak yang bebas memilih agama mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada kenyataannya, Khan adalah Muslim yang meyakinkan bangsa Hindu bahwa ada cara “India” untuk menjadi Muslim — yakni versi yang tidak mengancam, patriotik, dan ramah pasar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara ia dibenci oleh sayap kanan, kepatuhannya yang lembut membuat kaum liberal India merasa “toleran” karena mengidolakannya — padahal mereka sendiri menuntut kesetiaan tanpa syarat dari kaum Muslim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika ideologi Hindutva akhirnya menjadi negara itu sendiri di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, Khan sudah terjebak oleh kesuksesannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Diam, Kompromi, dan Kekuasaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2015, setahun setelah Modi berkuasa, Khan hanya berkomentar ringan tentang “meningkatnya intoleransi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia segera diingatkan: ia tetaplah Muslim India.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Segera menjadi jelas bahwa kekayaannya bergantung pada kemampuannya untuk tetap diam dan patuh.</strong></span></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu — semacam “bargain Faustian” — terbukti sangat menguntungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perusahaan produksinya, Red Chillies Entertainment, terus berkembang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim kriketnya, Kolkata Knight Riders, yang ia miliki bersama Juhi Chawla (yang mendukung beberapa kebijakan Modi terhadap Muslim), tetap menjadi salah satu yang paling ikonik dan menguntungkan di IPL.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski sempat vakum dari dunia akting selama beberapa tahun, Khan memperluas jangkauan bisnisnya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Saham besar di KidZania India (edutainment untuk anak-anak)</li>\r\n 	<li>Investasi di aplikasi sosial Meerkat dan platform siaran langsung MirrAR</li>\r\n 	<li>Bersama istrinya, Gauri Khan, memiliki investasi di Recycling Systems Ltd, Subko Coffee, Oyo, Chupps Footwear, dan lainnya.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam hal iklan dan duta merek, tak ada yang menyainginya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjadi wajah lebih dari tiga lusin produk, banyak di antaranya berhubungan dengan Israel atau masuk daftar boikot pro-Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Termasuk Tata dan Reliance, dua konglomerat India dengan ikatan mendalam dengan industri militer Israel, serta Hyundai, yang alat beratnya digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, salah satu slogan iklannya berbunyi: <em>“Be the better guy.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan juga menjadi duta merek Castrol Oil, anak perusahaan British Petroleum (BP) — perusahaan yang mendapat izin eksplorasi gas alam di Mediterania dari Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, Khan bukan lagi sekadar aktor. Ia bukan bahkan sekadar merek — ia adalah sebuah imperium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan seperti banyak miliarder lain, ia memoles citranya melalui kegiatan filantropi — membantu korban serangan asam, mendukung pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan anak.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Tak berlebihan jika menyebutnya <em>Warren Buffett-nya industri film India</em>,” tulis <em>Financial Express</em> (Agustus).</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, di balik citra “pria baik” itu, ia telah menjadi bagian dari kelas paling eksploitatif dalam sejarah India modern.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Miliarder di Tengah Genosida</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Muslim India hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di bawah pemerintahan Modi, mereka digantung, diusir, dirampas kewarganegaraannya, dan dimarjinalkan di semua lembaga — dari pengadilan hingga media — hingga banyak pengamat menyebutnya bentuk apartheid.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Kashmir yang diduduki India, taktik Israel digunakan untuk mengontrol dan mengubah demografi Muslim setempat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam situasi ini, diamnya Khan terasa semakin pekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara penggemar dan kaum liberal membela dengan menyebut penahanan anaknya, Aryan, atau “pemberontakan halus” dalam film-filmnya seperti <em>Pathaan</em> dan <em>Jawan</em>, kenyataannya ia justru mendapat penghargaan nasional untuk film itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seberapa “pemberontak” bisa sesuatu yang diberi penghargaan oleh negara yang menindas?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika genosida di Gaza dimulai, diamnya menjadi mutlak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat Israel membombardir rumah, rumah sakit, dan sekolah, membunuh keluarga demi keluarga, dan menembak warga yang kelaparan di titik distribusi bantuan, Muslim India yang memprotes dibungkam, dipukul, dan dipenjara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Khan memilih tampil di Met Gala New York pada Mei, di tengah puncak protes global atas genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung, ia berjalan di karpet merah mengenakan mantel hitam karya Sabyasachi dan perhiasan berlapis di lehernya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media India, tentu saja, menyebutnya “penampilan bersejarah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada ulang tahun Modi di bulan September, Khan menulis di X:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini, pada kesempatan ulang tahun ke-75 PM Modi, saya menyampaikan doa terbaik saya. Perjalanan Anda dari kota kecil ke panggung dunia sungguh menginspirasi... Energi Anda di usia 75 bahkan mengalahkan kami yang muda-muda.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lalu, pada Oktober, saat dunia mencoba menafsirkan “gencatan senjata” di Gaza, tiga Khan Bollywood — Aamir, Salman, dan Shah Rukh — tampil di Festival Joy di Arab Saudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka memuji satu sama lain di depan para bangsawan Saudi dan mengajak mereka mendanai film kolaborasi “tiga Khan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah musim penderitaan, kehancuran, dan perpecahan, kekayaan Shah Rukh Khan bukanlah kebetulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itu adalah harga tiket masuk — harga untuk tetap diterima di dunia yang menormalisasi kebungkaman di tengah genosida.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Shah Rukh Khan: Apa Arti Jadi Miliarder di Tengah Genosida','','inherit','closed','closed','','1099-revision-v1','','','2025-11-02 12:55:33','2025-11-02 12:55:33','',1099,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1105',0,'revision','',0),
(1106,1,'2025-11-02 12:56:18','2025-11-02 12:56:18','<h2 style=\"text-align: center;\">Shah Rukh Khan: Apa Artinya Menjadi Miliarder di Tengah Genosida</h2>\r\n<h3 style=\"text-align: center;\">Oleh: Azad Essa</h3>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Saat kekayaan para miliarder Muslim tidak ada arti dan pengaruhnya pada penderitaan Ummat Muslim dunia, demikianlah gambaran yang diberikan oleh kekayaan Shah Rukh Khan, yang bahkan tidak ada artinya sama sekali bagi Muslim India, yang tetap mengalami diskriminasi yang brutal</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ulang tahun Shah Rukh Khan tahun ini terasa berbeda.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika sang megabintang berusia 60 tahun pada hari Minggu, ia akan melakukannya bukan hanya sebagai raja Bollywood yang tak terbantahkan, tetapi juga sebagai aktor India terkaya sepanjang masa — seorang miliarder.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut <em>Harun India Rich List</em>, Khan telah mencapai status miliarder pada Oktober lalu, menjadikannya bintang Bollywood pertama yang bergabung dengan klub elit yang hanya mencakup 0,00004 persen populasi dunia.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dengan menjadi satu dari 358 miliarder di India — atau hanya 0,00002 persen dari total penduduknya — itu sudah cukup untuk diperlakukan layaknya dewa.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang paling mencolok, sebagian besar media India merayakan pencapaian ini. Mereka menyoroti sejarah kerja kerasnya, bakat dan karismanya, serta kelihaian bisnis yang membuatnya sukses membangun portofolio beragam — dari real estate hingga waralaba olahraga dan iklan merek — menjadikannya sosok seperti sekarang.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Pencapaian ini adalah mahkota dari kerja keras tanpa henti… menjadikan mereknya mesin kekayaan yang luar biasa,” tulis <em>India Today.</em>\r\n\r\n“Masuknya Shah Rukh Khan ke klub miliarder sangat masuk akal, baik secara logika maupun emosional,” tulis <em>Hindustan Times.</em>\r\n\r\n<em>The Economic Times</em> menambahkan: “Perjalanannya membuktikan bahwa bakat, kerja keras, dan investasi cerdas dapat menciptakan warisan abadi, di layar maupun di luar layar.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, hanya sedikit yang berhenti untuk merenungkan apa artinya menjadi miliarder di India tahun 2025 — sebuah negara di mana, menurut para peneliti, ketimpangan kini lebih buruk dibandingkan masa kolonial Inggris; di mana kelas menengah kehilangan peluang dan dilanda kecemasan; dan di mana mereka yang berbagi identitasnya sebagai Muslim hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak berdirinya negara itu pada 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan pertanyaan yang menyertainya: peran apa yang dimainkan oleh sikap diam Khan di tengah kekacauan sosial dan politik — baik di India, Gaza, maupun Kashmir — dalam mengangkat kekayaannya ke puncak baru?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Apa artinya, sebenarnya, menjadi miliarder di masa seperti ini?</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Kisah Kekayaannya</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk memahami kebangkitan Khan, kita harus melihat kisah India pasca-Perang Dingin.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika negara itu mulai membuka diri pada ekonomi global, nasionalisme Hindu tumbuh menjadi ideologi baru yang melanda India utara. Saat kaum nasionalis Hindu menghancurkan Masjid Babri, sinema populer Hindi bersekutu dengan merek internasional untuk menggiring mimpi India baru yang konsumtif dan ambisius.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan menjadi jembatan antara masa lalu proteksionis dan masa depan pasar bebas.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesuksesannya di industri yang terkenal dengan nepotisme memberinya citra sebagai simbol harapan bagi orang luar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika “trickle-down economics” terbukti ilusi, kebangkitannya di Mumbai memberi rakyat kepercayaan pada sistem — dan pada “gagasan tentang India” itu sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam film-filmnya, karakter seperti Raj, Rahul, dan Veer membantu menutupi luka-luka kasta dan agama, serta mendepolitisasi ketimpangan menjadi sekadar persoalan tanggung jawab individu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia adalah orang biasa yang berhasil, yang meyakinkan rakyat bahwa mereka pun bisa sukses, modern, dan tetap “India.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Bagi banyak orang, kehidupan pribadinya mencerminkan ide tentang India:</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seorang Muslim di negara mayoritas Hindu, menikah dengan perempuan Hindu, dengan anak-anak yang bebas memilih agama mereka sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun pada kenyataannya, Khan adalah Muslim yang meyakinkan bangsa Hindu bahwa ada cara “India” untuk menjadi Muslim — yakni versi yang tidak mengancam, patriotik, dan ramah pasar.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara ia dibenci oleh sayap kanan, kepatuhannya yang lembut membuat kaum liberal India merasa “toleran” karena mengidolakannya — padahal mereka sendiri menuntut kesetiaan tanpa syarat dari kaum Muslim.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika ideologi Hindutva akhirnya menjadi negara itu sendiri di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, Khan sudah terjebak oleh kesuksesannya.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Diam, Kompromi, dan Kekuasaan</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 2015, setahun setelah Modi berkuasa, Khan hanya berkomentar ringan tentang “meningkatnya intoleransi.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia segera diingatkan: ia tetaplah Muslim India.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Segera menjadi jelas bahwa kekayaannya bergantung pada kemampuannya untuk tetap diam dan patuh.</strong></span></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kesepakatan itu — semacam “bargain Faustian” — terbukti sangat menguntungkan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Perusahaan produksinya, Red Chillies Entertainment, terus berkembang.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tim kriketnya, Kolkata Knight Riders, yang ia miliki bersama Juhi Chawla (yang mendukung beberapa kebijakan Modi terhadap Muslim), tetap menjadi salah satu yang paling ikonik dan menguntungkan di IPL.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski sempat vakum dari dunia akting selama beberapa tahun, Khan memperluas jangkauan bisnisnya:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n 	<li>Saham besar di KidZania India (edutainment untuk anak-anak)</li>\r\n 	<li>Investasi di aplikasi sosial Meerkat dan platform siaran langsung MirrAR</li>\r\n 	<li>Bersama istrinya, Gauri Khan, memiliki investasi di Recycling Systems Ltd, Subko Coffee, Oyo, Chupps Footwear, dan lainnya.</li>\r\n</ul>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam hal iklan dan duta merek, tak ada yang menyainginya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjadi wajah lebih dari tiga lusin produk, banyak di antaranya berhubungan dengan Israel atau masuk daftar boikot pro-Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Termasuk Tata dan Reliance, dua konglomerat India dengan ikatan mendalam dengan industri militer Israel, serta Hyundai, yang alat beratnya digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ironisnya, salah satu slogan iklannya berbunyi: <em>“Be the better guy.”</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Khan juga menjadi duta merek Castrol Oil, anak perusahaan British Petroleum (BP) — perusahaan yang mendapat izin eksplorasi gas alam di Mediterania dari Israel.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Kini, Khan bukan lagi sekadar aktor. Ia bukan bahkan sekadar merek — ia adalah sebuah imperium.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dan seperti banyak miliarder lain, ia memoles citranya melalui kegiatan filantropi — membantu korban serangan asam, mendukung pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan anak.</p>\r\n\r\n<blockquote>“Tak berlebihan jika menyebutnya <em>Warren Buffett-nya industri film India</em>,” tulis <em>Financial Express</em> (Agustus).</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, di balik citra “pria baik” itu, ia telah menjadi bagian dari kelas paling eksploitatif dalam sejarah India modern.</p>\r\n\r\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Miliarder di Tengah Genosida</h3>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Hari ini, Muslim India hidup dalam kondisi paling berbahaya sejak 1947.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di bawah pemerintahan Modi, mereka digantung, diusir, dirampas kewarganegaraannya, dan dimarjinalkan di semua lembaga — dari pengadilan hingga media — hingga banyak pengamat menyebutnya bentuk apartheid.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di Kashmir yang diduduki India, taktik Israel digunakan untuk mengontrol dan mengubah demografi Muslim setempat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam situasi ini, diamnya Khan terasa semakin pekat.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara penggemar dan kaum liberal membela dengan menyebut penahanan anaknya, Aryan, atau “pemberontakan halus” dalam film-filmnya seperti <em>Pathaan</em> dan <em>Jawan</em>, kenyataannya ia justru mendapat penghargaan nasional untuk film itu.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Seberapa “pemberontak” bisa sesuatu yang diberi penghargaan oleh negara yang menindas?</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketika genosida di Gaza dimulai, diamnya menjadi mutlak.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat Israel membombardir rumah, rumah sakit, dan sekolah, membunuh keluarga demi keluarga, dan menembak warga yang kelaparan di titik distribusi bantuan, Muslim India yang memprotes dibungkam, dipukul, dan dipenjara.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebaliknya, Khan memilih tampil di Met Gala New York pada Mei, di tengah puncak protes global atas genosida.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Saat ribuan orang berdemonstrasi di luar gedung, ia berjalan di karpet merah mengenakan mantel hitam karya Sabyasachi dan perhiasan berlapis di lehernya.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Media India, tentu saja, menyebutnya “penampilan bersejarah.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada ulang tahun Modi di bulan September, Khan menulis di X:</p>\r\n\r\n<blockquote>“Hari ini, pada kesempatan ulang tahun ke-75 PM Modi, saya menyampaikan doa terbaik saya. Perjalanan Anda dari kota kecil ke panggung dunia sungguh menginspirasi... Energi Anda di usia 75 bahkan mengalahkan kami yang muda-muda.”</blockquote>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Lalu, pada Oktober, saat dunia mencoba menafsirkan “gencatan senjata” di Gaza, tiga Khan Bollywood — Aamir, Salman, dan Shah Rukh — tampil di Festival Joy di Arab Saudi.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Mereka memuji satu sama lain di depan para bangsawan Saudi dan mengajak mereka mendanai film kolaborasi “tiga Khan.”</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah musim penderitaan, kehancuran, dan perpecahan, kekayaan Shah Rukh Khan bukanlah kebetulan.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Itu adalah harga tiket masuk — harga untuk tetap diterima di dunia yang menormalisasi kebungkaman di tengah genosida.</p>\r\nSumber : <a href=\"https://middleeasteye.net\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Middle East Eye</a>','Shah Rukh Khan: Apa Arti Jadi Miliarder di Tengah Genosida','','inherit','closed','closed','','1099-revision-v1','','','2025-11-02 12:56:18','2025-11-02 12:56:18','',1099,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1106',0,'revision','',0),
(1107,1,'2025-11-03 05:15:14','2025-11-03 05:15:14','<h2 style=\"text-align: center;\">Menteri Pendidikan Libya Ditahan atas Tuduhan Merugikan Umum</h2>\r\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Ali al-Abed, Menteri Pendidikan Libya Ditahan atas tuduhan merugikan umum dalam pencetakan buku pelajaran</em></p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://rezaervani.com/duniaislam/category/libya/\"><strong>rezaervani.com - 3 November 2025</strong></a> - Kejaksaan Agung Libya memerintahkan penahanan Menteri Pendidikan dalam pemerintahan Persatuan Nasional, bersama dengan Direktur Jenderal Pusat Kurikulum dan Penelitian Pendidikan, untuk keperluan penyelidikan atas tuduhan merugikan kepentingan umum dan melanggar hak atas pendidikan. Keduanya dituduh lalai dalam menangani urusan pencetakan buku pelajaran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penahanan menteri tersebut dilakukan tujuh bulan setelah pendahulunya dijatuhi hukuman penjara dalam kasus yang juga berkaitan dengan kelalaian dalam pencetakan buku pelajaran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Ali al-Abed sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Pendidikan menggantikan Moussa al-Maqrif, yang pada Maret lalu dijatuhi hukuman penjara tiga tahun setengah saat masih menjabat, akibat krisis kekurangan buku pelajaran pada tahun 2021.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut pernyataan Jaksa Agung yang dipublikasikan oleh kantornya di Facebook, hasil penyelidikan mengenai proses kontrak pencetakan buku pelajaran untuk tahun ajaran 2025–2026 mengungkapkan adanya pola penyalahgunaan dalam prosedur administratif dan keuangan yang berkaitan dengan kontrak-kontrak tersebut, serta kelalaian dalam kewajiban menyediakan buku pelajaran bagi dua juta siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam strategi pendidikan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahun ajaran baru sendiri dimulai terlambat sekitar dua bulan, pada 20 Oktober lalu, tanpa tersedianya buku pelajaran bagi lebih dari 2,5 juta siswa. Hal ini memaksa para orang tua menanggung biaya tambahan untuk mencetak salinan buku sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Buku pelajaran di Libya didistribusikan secara gratis di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dengan anggaran khusus yang dialokasikan untuk itu dalam pos keuangan kementerian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://dpa.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPA (Deutsche Presse-Agentur)</a></p>','Menteri Pendidikan Libya Ditahan atas Tuduhan Merugikan Umum','','publish','open','open','','menteri-pendidikan-libya-ditahan-atas-tuduhan-merugikan-umum','','','2025-11-03 05:16:25','2025-11-03 05:16:25','',0,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1107',0,'post','',0),
(1108,1,'2025-11-03 05:14:33','2025-11-03 05:14:33','','ali_al_abed_libya','','inherit','open','closed','','ali_al_abed_libya','','','2025-11-03 05:14:33','2025-11-03 05:14:33','',1107,'https://rezaervani.com/duniaislam/wp-content/uploads/2025/11/ali_al_abed_libya.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
(1109,1,'2025-11-03 05:15:14','2025-11-03 05:15:14','<h2 style=\"text-align: center;\">Penahanan Menteri Pendidikan Libya atas Tuduhan Merugikan Kepentingan Umum</h2>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">rezaervani.com - 3 November 2025 - Kejaksaan Agung Libya memerintahkan penahanan Menteri Pendidikan dalam pemerintahan Persatuan Nasional, bersama dengan Direktur Jenderal Pusat Kurikulum dan Penelitian Pendidikan, untuk keperluan penyelidikan atas tuduhan merugikan kepentingan umum dan melanggar hak atas pendidikan. Keduanya dituduh lalai dalam menangani urusan pencetakan buku pelajaran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Penahanan menteri tersebut dilakukan tujuh bulan setelah pendahulunya dijatuhi hukuman penjara dalam kasus yang juga berkaitan dengan kelalaian dalam pencetakan buku pelajaran.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Ali al-Abed sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Pendidikan menggantikan Moussa al-Maqrif, yang pada Maret lalu dijatuhi hukuman penjara tiga tahun setengah saat masih menjabat, akibat krisis kekurangan buku pelajaran pada tahun 2021.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut pernyataan Jaksa Agung yang dipublikasikan oleh kantornya di Facebook, hasil penyelidikan mengenai proses kontrak pencetakan buku pelajaran untuk tahun ajaran 2025–2026 mengungkapkan adanya pola penyalahgunaan dalam prosedur administratif dan keuangan yang berkaitan dengan kontrak-kontrak tersebut, serta kelalaian dalam kewajiban menyediakan buku pelajaran bagi dua juta siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam strategi pendidikan nasional.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Tahun ajaran baru sendiri dimulai terlambat sekitar dua bulan, pada 20 Oktober lalu, tanpa tersedianya buku pelajaran bagi lebih dari 2,5 juta siswa. Hal ini memaksa para orang tua menanggung biaya tambahan untuk mencetak salinan buku sendiri.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Buku pelajaran di Libya didistribusikan secara gratis di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dengan anggaran khusus yang dialokasikan untuk itu dalam pos keuangan kementerian.</p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sumber:</strong> <a href=\"https://dpa.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPA (Deutsche Presse-Agentur)</a></p>','Menteri Pendidikan Libya Ditahan atas Tuduhan Merugikan Umum','','inherit','closed','closed','','1107-revision-v1','','','2025-11-03 05:15:14','2025-11-03 05:15:14','',1107,'https://rezaervani.com/duniaislam/?p=1109',0,'revision','',0);
